Unexpected Masela

The twists and turns of managing the Masela Block off the coast of Maluku, according to Japanese businessmen, really made them never guessed before. What is far beyond expectations is the length of government decisions regarding the gas management model. Discovered since 1998, the Masela Block gas was just decided to be managed on land in 2016.

the Masela Block

That was one of the points delivered by The Jakarta Japan Club (JJC) President Kanji Tojo at a press conference in Jakarta last week. JJC is an association representing the commercial and industrial sectors of Japan. They conveyed a number of recommendations in the economic field to the Government of Indonesia, Masela Block was indeed filled with unexpected things.

The Jakarta Japan Club (JJC) President Kanji Tojo

There is a tug of war between the two camps, the one that believes that gas is more efficiently managed in the high seas (floating refineries in the gas source area) and the one that advocates for gas treatment on land which has lower costs. All were adamant with each other's arguments.

Inpex Corporation

In September 2015, Inpex Corporation and Shell submitted a management plan (POD) for the Masela Block at sea with an investment of 14 billion US dollars or 5 billion US dollars cheaper than the value of development on the land.

Shell

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) also suggested the same thing. Because there are still strong conflicts of interest between land and at sea, the government invites independent consultants to provide input.

SKK Migas

The result is the same, Recommendations that came out at the end of 2015 were gas processed in the high seas. But a surprising thing happened in March 2016. 

The President Joko Widodo

     At a press conference at the airport, President Joko Widodo announced the attitude that the government wanted to develop gas on land so as to demand changes or revisions to the POD. This change certainly requires a new study. The production plan that was originally realized in 2024 was delayed to the fastest in 2027.

The estimated investment will be 19.8 billion US dollars or more expensive than originally proposed. What lessons can be drawn from that? He said the government wanted to attract as much foreign investment as possible by trying to reform the bureaucracy.

Rules that are seen as holding back revoked or canceled. Unfortunately, that has not made Indonesia an attractive country for investment.

The United States trade war with China

Dozens of companies that shifted their industrial locations due to the United States trade war with China did not enter Indonesia. They are more interested in other countries in Southeast Asia.

JJC gave some recommendations. Improving the investment climate in Indonesia is their first recommendation. Some points included in this recommendation are the need for transparency regarding taxation and fiscal. In addition, the business world needs consistency of policies made by the government.

     Further about policy consistency is the statement of a number of different government officials for the same thing. For investors, this is confusing. Which words can he hold? I guess so. Similar to the story of the Masela Block, when relevant ministries and technical institutions recommend the management of gas at sea, the decision in the future is on land.

Indonesia's upstream oil and gas industry is still full of twists and turns. Hundreds of licenses, more than 300 licenses, must be managed by investors, starting with licenses at the central to regional levels.

The accumulation of permits is not accompanied by clarity when it is finished. The government has improved. As many as 56 licenses within the Ministry of Energy and Mineral Resources, for example, were revoked or canceled because they were considered to hamper investment.

SKK Migas recently launched a one-stop service policy that promised to accelerate and simplify the bureaucracy within 3 days. One is needed, consistency over the improvement.

IN INDONESIA

Masela yang Tidak Terduga 

Lika-liku pengelolaan Blok Masela di lepas pantai Maluku, menurut para pengusaha Jepang, betul-betul membuat mereka tak pernah menduga sebelumnya. Hal yang jauh di luar dugaan adalah begitu lamanya keputusan pemerintah menyangkut model pengelolaan gas. Ditemukan sejak 1998, gas Blok Masela baru saja diputuskan untuk dikelola di darat pada 2016.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden The Jakarta Japan Club (JJC) Kanji Tojo dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu. JJC merupakan perkumpulan yang mewakili sektor komersial dan industri dari Jepang. Mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi di bidang perekonomian kepada Pemerintah Indonesia Blok Masela memang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak terduga. 

Ada tarik-menarik kuat antara dua kubu, yaitu kubu yang berpendapat bahwa gas lebih efisien dikelola di laut lepas (kilang terapung di area sumber gas) dan kubu yang menganjurkan gas diolah di darat yang beralasan ongkosnya lebih murah. Semua bersikukuh dengan argumen masing-masing.

Pada September 2015, Inpex Corporation dan Shell mengajukan rencana pengelolaan (POD) Blok Masela di laut dengan nilai investasi 14 miliar dollar AS atau 5 miliar dollar AS lebih murah dibandingkan nilai pengembangan di darat. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga menyarankan hal yang sama. Lantaran adanya konflik kepentingan antara di darat dan di laut masih kuat, pemerintah mengundang konsultan independen untuk memberi masukan.

Hasilnya sama, Rekomendasi yang keluar pada akhir 2015 adalah gas diolah di laut lepas. Namun hal yang mengejutkan terjadi pada Maret 2016. Pada sebuah konferensi pers di bandara, Presiden Joko Widodo mengumumkan sikap bahwa pemerintah ingin pengembangan gas di darat sehingga menuntut perubahan atau revisi POD. Perubahan itu tentu saja memerlukan kajian baru. Rencana produksi yang semula bisa diwujudkan pada 2024 tertunda menjadi paling cepat tahun 2027.

Estimasi investasinya menjadi 19,8 miliar dollar AS atau lebih mahal dari yang diusulkan semula. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hal itu? Katanya, pemerintah ingin menggaet investasi asing sebanyak-banyaknya dengan berusaha mereformasi birokrasi. 

Aturan yang dipandang menghambat dicabut atau dibatalkan. Sayangnya hal itu belum membuat Indonesia menjadi negara yang menarik untuk berinvestasi. 

Puluhan perusahaan yang mengalihkan lokasi industri mereka akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China tidak satu pun yang masuk ke Indonesia. Mereka lebih tertarik dengan negara lain di Asia Tenggara.

JJC memberikan beberapa rekomendasinya. Perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah rekomendasi pertama mereka. Beberapa poin yang masuk dalam rekomendasi ini adalah perlunya transparansi tentang perpajakan dan fiskal. Selain itu, dunia usaha membutuhkan konsistensi kebijakan yang dibuat pemerintah. 

Lebih jauh tentang konsistensi kebijakan adalah pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Bagi investor, ini hal membingungkan. Yang mana yang bisa dipegang ucapannya? Begitu kira-kira. Mirip dengan kisah Blok Masela, ketika kementerian dan institusi teknis terkait merekomendasikan pengelolaan gas di laut, keputusan di kemudian hari adalah di darat.

Industri hulu migas Indonesia memang masih penuh liku. Ratusan perizinan, lebih dari 300 izin, harus diurus investor, mulai perizinan di tingkat pusat sampai daerah. 

Bertumpuknya izin itu tidak disertai kejelasan kapan selesainya. Pemerintah memang sudah berbenah. Sebanyak 56 perizinan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya dicabut atau dibatalkan karena dianggap menghambat investasi. 

SKK Migas beberapa waktu lalu juga meluncurkan kebijakan layanan satu pintu yang menjanjikan percepatan dan penyederhanaan birokrasi dalam waktu 3 hari. Satu yang diperlukan, konsistensi atas pembenahan tersebut.

Kompas, Page-13, Wednesday, Jan 29, 2020

Oil and Gas Project Permit Can Be Completed in Three Days

SKK Migas launched the One Door Service Policy (ODSP) program for various licenses.

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKK Migas) released the One Door Service Policy (ODSP) program to simplify the various licensing processes in the upstream oil and gas sector.

SKK Migas hopes that this system can accelerate the implementation of oil and gas projects in Indonesia. Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said ODSP was one of the implementations of the SKK Migas strategy in resolving licensing constraints related to oil and gas projects.

"With the ODSP, both SKK Migas and the Cooperation Contract Contractors (KKKS) will become a team. Both of them coordinate with each other while proactively supervising various permits," he said.

Now, oil and gas contractors do not need to walk independently in managing permits related to oil and gas projects. Before there was an ODSP, sometimes KKKS took care of direct permits to several related agencies, but there were also those who passed SKK Migas first, Dwi said.

Inevitably, due to the seemingly complicated and separate licensing process, it took about 14 days for the contractor to obtain a permit. With the ODSP, the licensing process only takes three days, "Dwi claimed.

The problem is that oil and gas entrepreneurs have long complained about the licensing process. As a result, oil and gas investment in the country continues to decline, in addition to the impact of global economic conditions that are not attractive.

Referring to the SKK Migas data, the realization of investment in upstream oil and gas still misses the target in 2019, investment in upstream oil and gas is recorded at the US $ 11.49 billion, or only equal to 78.16% of the 2019 target of US $ 14.7 billion. The realization came from exploration investments of US $ 0.62 billion, development of US $ 1.59 billion, production of US $ 8.37 billion and administration of US $ 0.91 billion.

Dwi hopes the presence of ODSP can realize Indonesia's ideals in 2030, which is capable of producing 1 million Barrels of Oil Per Day (BOPD). The ODSP program includes three services, namely licensing consultations, preparation, and equipment of licensing requirements, as well as escorting or advocating for licensing constraints.

Inpex Corporation

Inpex Masela Ltd Corporate Service Vice President Nico Muhyiddin rate, licensing is one of the main obstacles that can slow down oil and gas projects. Through ODSP, SKK Migas and contractors can collaborate so that licensing issues can be seen precisely. We hope that issues related to project permits can be handled more quickly, he said.

the Masela Block

At present, Inpex Masela Ltd is still in charge of environmental impact analysis (EIA) of the Masela Block Abadi Gas Field project. Previously, they had also continued to coordinate with SKK Migas in managing the permit.

Azi N Alam

Once ODSP is implemented, the EIA permit process for Inpex Masela Ltd can be faster. Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia Azi N Alam said ODSP had the right initiative from SKK Migas in facilitating the bureaucracy in licensing oil and gas projects in the country. We appreciate this program especially since the final goal is to improve the production capability of the KKKS, he said.

With ODSP, contractors and SKK Migas can improve communication and coordination in obtaining permits to relevant agencies, the Ministry of Agriculture and Spatial Planning and the Ministry of Environment and Forestry.

IN INDONESIA

Izin Proyek Migas Bisa Selesai dalam Tiga Hari 

     SKK Migas meluncurkan program One Door Service Policy (ODSP) untuk berbagai perizinan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKK Migas) merilis program One Door Service Policy (ODSP) untuk mempermudah proses berbagai perizinan di sektor hulu migas. 

SKK Migas mengharapkan sistem tersehut bisa mempercepat pelaksanaan proyek-proyek migas di Indonesia. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, ODSP mempakan salah satu implementasi strategi SKK Migas dalam menyelesaikan hambatan perizinan yang berkaitan dengan proyek migas.

"Dengan adanya ODSP, baik SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan menjadi satu tim. Keduanya saling berkoordinasi sekaligus mengawasi secara proaktif dalam mengurus berbagai perizinan,” kata dia.

Kini, kontraktor migas tidak perlu berjalan sendiri-sendiri Iagi dalam mengurus perizinan terkait proyek migas. Sebelum ada ODSP, kadang KKKS mengurus izin Iangsung ke beberapa instansi terkait, tapi ada juga yang Iewat SKK Migas dulu, ujar Dwi. 

Tidak pelak, akibat proses perizinan yang terkesan berbelit-belit dan terpisah, maka membutuhkan waktu sekitar 14 hari bagi kontraktor untuk mendapatkan izin. Dengan adanya ODSP, proses perizinan hanya memakan waktu tiga hari," klaim Dwi.

Soalnya, para pengusaha migas sudah lama mengeluhkan proses perizinan. Alhasil, investasi migas di tanah air terus menurun, selain imbas kondisi ekonomi global yang sedang tidak menarik. 

Mengacu data SKK Migas, realisasi investasi di hulu migas masih meleset dari target sepanjang2019, investasi di hulu migas tercatat US$ 11,49 miliar atau hanya setara 78.16% dari target 2019 yang senilai US$ 14,7 miliar. Realisasi tersebut berasal dari investasi eksplorasi US$ 0,62 miliar, pengembangan US$ 1,59 miliar, produksi US$ 8,37 miliar dan administrasi senilai US$ 0,91 miliar.

Dwi berharap kehadiran ODSP dapat mewujudkan cita-cita Indonesia di tahun 2030 nanti, yakni mampu memproduksi minyak sebanyak 1 juta barrel oil per day(bopd). Program ODSP meliputi tiga Iayanan yakni konsultasi perizinan, penyiapan dan perlengkapan syarat perizinan, serta pengawalan atau advokasi terhadap kendala perijnan.

Vice President Corporate Service Inpex Masela Ltd Nico Muhyiddin menilai, perizinan menjadi salah satu kendala utama yang bisa memperlambat proyek migas. Melalui ODSP, SKK Migas dan kontraktor bisa berkolaborasi sehingga masalah perizinan bisa dilihat secara tepat. Harapan kami masalah terkait izin proyek bisa ditangani lebih cepat, kata dia.

Saat ini, Inpex Masela Ltd masih mengurus analisis dampak Iingkungan (amdal) proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Sebelumnya, mereka juga sudah terus berkoordinasi dengan SKK Migas dalam mengurus izin tersebut. 

Begitu ODSP diterapkan, proses izin amdal bagi Inpex Masela Ltd bisa lebih cepat. Vice President Public and Government affairs ExxonMobil Indonesia Azi N Alam menyebut, ODSP mempakan inisiatif yang tepat dari SKK Migas dalam mempermudah birokrasi perizinan proyek migas di tanah air. Kami apresiasi program ini apalagi tujuan akhirnya adalah meningkankan kemampuan produksi dari KKKS, sebut dia.

Dengan ODSP, kontraktor dan SKK Migas dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam mengurus izin ke instansi terkait, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kontan, Page-14, Thursday, Jan 16, 2020

PLN Becomes Potential Potential Buyer of LNG Masala Project

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) stated that PT PLN (Persero) is committed to buying liquefied natural gas / LNG from the Abadi LNG Project, Masela Block, around 2-3 million tons per year.

Dwi Soetjipto

Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said, his party and Inpex Masela Ltd had obtained LNG purchase commitments from several companies, one of which was PLN. However, the purchase of LNG is still waiting for PLN to ensure its gas needs in the future.

"We have gotten an illustration from PLN, maybe 2-3 million tons per year. It's just that PLN is still waiting for the revision of the RUPTL (General Plan for Electric Power Supply) and later approval of the RUPTL in the future, "Dwi said after the socialization of the Abadi LNG Project to the National Upstream Oil and Gas Support Industry.

According to Dwi, other companies have also expressed their interest in absorbing LNG from the Abadi Project. One of these companies is the Japanese LNG company, Tokyo Gas. So, until now, around 40-50% of the total estimated LNG production of this project of 9.5 million tons per year has a commitment to purchase.

It was stated that Inpex had actually traveled to various countries offering LNG produced by the Abadi Project. It's just that, at this time the world market is indeed an excess of gas supply, so domestic LNG marketing is very challenging. The existence of this purchase commitment will only be binding after the prospective buyer sends a letter of intent (LoI).

"From the marketing side that has been awaited, is it the LoI from companies that indeed they will take a certain amount. This soon some friends have moved. The most obvious is PT PLN, "Dwi said.

Even though he already had a commitment, he admitted there had been no discussion about gas prices. Because the price of gas will follow the prices in the international market. In addition to LNG, the Abadi Project will also flow its gas through pipelines to an area of ​​around 150 million cubic feet per day / mmscfd. According to him, potential buyers for this gas supply also already exist.

"Gas pipelines that are interested in building petrochemicals there already exist," he said.

Dwi explained gas production from the Abadi Project was prioritized to meet domestic needs. This means that if there are no more domestic companies buying, the gas supply will be offered to international buyers. Domestically, besides PLN, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk is also said to be interested in buying gas from the Abadi Project.

the Masela Block

"If we look at the gas balance, the possibility of decline from the existing [oil and gas block], later until 2027 added with piped gas, we have calculated approximately 60% for domestic and 40% exports," he said.

He stressed, this commitment to purchase gas is important for the continued development of the Abadi LNG Project. The reason, financial institutions will only be willing to provide funding if Inpex already has a commitment to buy from the end customer. 

    While marketing its gas, Inpex is now also completing an environmental impact analysis (EIA) and compiling a detailed front end engineering design (FEED) for this project. This commitment to purchase gas and FEED is needed to finalize the final investment / FID decision. After the FID is reached, the Abadi Project will enter the construction phase.

SKK Migas targets Proyak Abadi to start production in 2027. The project is projected to produce 9.5 million tons of gas per year in LNG and 150 mmscfd for pipeline gas. Inpex Corporation through its affiliate, Inpex Masela Ltd, has signed an amendment to the Masela Block production sharing contract (PSC).

The oil and gas block contract was extended by 27 years so that the contract expired in 2055 from 2028. The National SKK Migas National Industry also invited national industries engaged in upstream oil and gas support services to work on the Abadi LNG Refinery Project, the Masela Block. This is to maximize the level of domestic component (TKDN) in the project, as well as the development of national capacity for vendors and workers.

Dwi Soetjipto said the Abadi LNG Project is ready to begin in 2020. Therefore, it and the government continue to encourage capacity building and the ability of Indonesian vendors and workers according to the standards required by the Abadi LNG project.

"This project is a golden opportunity for Indonesia to build its national capacity and capabilities in the deep sea. Because in the future the potential of oil and gas reserves will shift to the deep sea, "Dwi said.

In this socialization, details of the national capacity building program were conveyed to the upstream oil and gas industry and banking supporting associations. Some of them are the identification and assessment of company and manufacturer capabilities, gap analysis between the capability and capacity of the manufacturer and the specifications and volume of the Abadi LNG project, coordination with potential manufacturers in increasing production capacity and quality in order to meet the Abadi LNG project standards, and assistance in accessing banking capital.

"This project is expected to be able to encourage multiplier effects at the national and regional levels, starting from the construction phase of the Abadi LNG project in the next 2-3 years. This is real multiple effects that will soon be realized, "Dwi said.

Dwi explained, strengthening the capability of regional companies and local communities was one of the programs that had been prepared by INPEX together with SKK Migas. So that the benefits of the Abadi LNG project really have an economic impact and prosperity in the surrounding area, such as in the Tanimbar Islands Regency and Maluku Province.

The efforts undertaken include facilitating cooperation between national contractors and regional vendors, assistance to regional governments in preparing local workers and vendors in accordance with the Abadi LNG project qualifications. According to him, the implementation of these programs will involve a variety of relevant stakeholders, such as vendors from the upstream oil and gas supporting industry, BUMN, banking and other financing institutions, regional governments, and prospective workers.

"I am optimistic that in the next 2-3 years the national capacity of vendors and Indonesian workers will be able to meet the needs of the Abadi LNG project and the TKDN target in the Abadi LNG project can be achieved," Dwi said.

Based on SKK Migas calculations which have also been agreed upon in the development plan (POD), the utilization of TKDN of the Abadi LNG project will reach 26.62%.

"With a project development value of around US $ 19.8 billion, there will be a potential of US $ 5.27 billion, equivalent to around Rp 73 trillion in domestic goods / services expenditure. This is a very large number, and is a tangible manifestation of the upstream oil and gas contribution in developing the Indonesian economy, "said Dwi.

This TKDN can be in the form of various goods and services that are available domestically and able to meet the needs of the Abadi LNG project construction and production phase. With the TKDN provided by Indonesian companies at the national and regional levels, employment for the Indonesian people will also emerge.

Meanwhile, President Director of Indonesia INPEX Masela Ltd Akihiro Watanabe said, INPEX supported the TKDN utilization program, the use of vendors, and the absorption of Indonesian workers for the development of the Abadi LNG Project.

"The Abadi LNG project is very important both for us and for Indonesia, so we support this joint synergy step fully," he said.

IN INDONESIA

PLN Menjadi Calon Pembeli Potensial LNG Proyek Masala

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan PT PLN (Persero) berkomitmen membeli gas alam cair/LNG dari Proyek LNG Abadi, Blok Masela sekitar 2-3 juta ton per tahun. 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, pihaknya dan Inpex Masela Ltd telah memperoleh komitmen pembelian LNG dari beberapa perusahaan, salah satunya PLN. Namun pembelian LNG ini masih menunggu PLN memastikan kebutuhan gasnya di masa mendatang.

“Kami sudah dapat gambaran dari PLN, mungkin 2-3 juta ton per tahun. Hanya saja, PLN masih menunggu revisi RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) dan nanti persetujuan RUPTL ke depan,” kata Dwi usai Sosialisasi Proyek LNG Abadi Kepada Industri Nasional Penunjang Hulu Migas.

Menurut Dwi, perusahaan lain juga telah menyatakan minatnya untuk menyerap LNG dari Proyek Abadi. Salah satu perusahaan ini yakni perusahaan LNG asal Jepang, Tokyo Gas. Sehingga, hingga kini, sekitar 40-50% dari total estimasi produksi LNG proyek ini sebesar 9,5 juta ton per tahun sudah memiliki komitmen pembelian. 

Disebutkan bahwa Inpex sebenarnya telah berkeliling ke berbagai negara menawarkan LNG yang dihasilkan Proyek Abadi. Hanya saja, saat ini pasar dunia memang sedang kelebihan pasokan gas, sehingga pemasaran LNG domestik ini sangat menantang. Adanya komitmen pembelian ini pun baru akan mengikat setelah perusahaan calon pembeli mengirimkan letter of intent (LoI).

“Dari pihak marketing yang ditunggu itu kan LoI dari perusahaan-perusahaan bahwa memang dia akan mengambil pada jumlah tertentu. Ini segera beberapa kawan sudah bergerak. Yang paling jelas PT PLN,” kata Dwi. 

Meski sudah memiliki komitmen pun, diakuinya belum ada pembicaraan soal harga gas. Pasalnya, harga gas nantinya akan mengikuti harga yang ada di pasar internasional. Selain LNG, Proyek Abadi juga akan mengalirkan gasnya melalui pipa untuk wilayah sekitar sebesar 150 juta kaki kubik per hari/mmscfd. Menurutnya, calon pembeli untuk pasokan gas ini juga sudah ada.

“Gas pipa yang berminat untuk yang membangun petrokimia di sana juga sudah ada,” ujarnya.

Dwi menjelaskan, produksi gas dari Proyek Abadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Artinya, jika perusahaan dalam negeri tidak ada lagi yang memebeli, maka pasokan gas akan ditawarkan ke pembeli internasional. Di dalam negeri, selain PLN, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk disebut juga berminat membeli gas dari Proyek Abadi.

“Kalau kita lihat dari gas balance, kemungkinan decline dari existing [blok migas], nanti sampai 2027 ditambah gas pipa, kami sudah menghitung kira-kira 60% untuk dalam negeri dan ekspor 40%,” kata dia.

Ditegaskannya, komitmen pembelian gas ini penting untuk kelanjutan pengembangan Proyek LNG Abadi. Pasalnya, lembaga keuangan hanya akan mau memberikan pendanaan jika Inpex telah memiliki komitmen pembelian dari konsumen akhir. Sembari memasarkan gasnya, Inpex kini juga seang merampungkan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan menyusun desain rinci (front end engineering design/FEED) proyek ini. Komitmen pembelian gas dan FEED ini dibutuhkan untuk penyelesaian keputusan akhir investasi /FID. Setelah FID tercapai, Proyek Abadi akan masuk tahap konstruksi.

SKK Migas menargetkan Proyak Abadi akan mulai berproduksi pada 2027. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan gas sebesar 9,5 juta ton per tahun dalam bentuk LNG dan 150 mmscfd untuk gas pipa. Inpex Corporation melalui afiliasinya, Inpex Masela Ltd, telah menandatangani amendemen kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) Blok Masela. 

Kontrak blok migas ini diperpanjang 27 tahun sehingga kontraknya berakhir pada 2055 dari awalnya 2028 Industri Nasional SKK Migas juga mengajak industri nasional yang bergerak di bidang jasa penunjang hulu migas untuk ikut menggarap Proyek Kilang LNG Abadi, Blok Masela. Hal ini guna memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek tersebut, serta pengembangan kapasitas nasional untuk vendor dan tenaga kerja.

Dwi Soetjipto menuturkan, Proyek LNG Abadi siap dimulai pada tahun 2020. Karenanya, pihaknya dan pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas serta kemampuan vendor dan tenaga kerja Indonesia sesuai standar yang diperlukan proyek LNG Abadi.

“Proyek ini adalah kesempatan emas bagi Indonesa untuk membangun kapasitas nasional dan kemampuannya di laut dalam. Karena di masa mendatang potensi cadangan migas akan bergeser ke laut dalam,” kata Dwi.

Dalam sosialisasi ini, detil dari program peningkatan kapasitas nasional disampaikan kepada asosiasi industri penunjang hulu migas dan perbankan. Beberapa diantaranya yakni identifikasi dan penilaian kemampuan perusahaan dan pabrikan, analisa gap antara kemampuan dan kapasitas pabrikan dengan spesifikasi dan volume proyek LNG Abadi, koordinasi bersama pabrikan potensial dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi agar bisa memenuhi standar proyek LNG Abadi, serta bantuan akses modal perbankan.

“Proyek ini diharapkan dapat mendorong multiplier effect di tingkat nasional maupun daerah, mulai dari fase konstruksi proyek LNG Abadi sekitar 2-3 tahun lagi. Ini merupakan efek berganda nyata yang akan segera terwujud,” ujar Dwi.

Dijelaskan Dwi, penguatan kemampuan perusahaan daerah dan masyarakat lokal menjadi salah satu program yang sudah disiapkan oleh INPEX bersama SKK Migas. Sehingga manfaat proyek LNG Abadi ini benar-benar memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan di wilayah sekitar, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. 

Upaya yang dilakukan antara lain dengan memfasilitasi kerja sama antara kontraktor nasional dan vendor daerah, bantuan kepada pemda dalam menyiapkan tenaga kerja dan vendor setempat sesuai kualifikasi proyek LNG Abadi. Menurutnya, pelaksanaan program-program ini akan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan terkait, seperti para vendor dari industri penunjang hulu migas, BUMN, lembaga perbankan dan pembiayaan lainnya, pemerintah daerah, dan calon tenaga kerja.

“Saya optimis 2-3 tahun lagi kapasitas nasional dari vendor maupun tenaga kerja Indonesia akan mampu memenuhi standar kebutuhan proyek LNG Abadi serta target TKDN di proyek LNG Abadi dapat tercapai,” tutur Dwi.

Berdasarkan perhitungan SKK Migas yang juga telah disepakati dalam rencana pengembangan (Plan of Development/POD), pemanfaatan TKDN proyek LNG Abadi akan mencapai 26,62 %. 

“Dengan nilai pembangunan proyek sekitar US$ 19,8 miliar, maka akan ada potensi US$ 5,27 miliar atau setara dengan sekitar Rp 73 triliun belanja barang/jasa di dalam negeri. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan salah satu wujud nyata kontribusi hulu migas dalam membangun perekonomian Indonesia,” tegas Dwi.

TKDN ini dapat berupa kebutuhan berbagai barang dan jasa yang telah tersedia di dalam negeri dan mampu memenuhi kebutuhan fase konstruksi dan produksi proyek LNG Abadi. Dengan TKDN itu disediakan oleh perusahaan Indonesia di tingkat nasional dan daerah, maka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia juga akan muncul. 

Sementara itu, Presiden Direktur Indonesia INPEX Masela Ltd Akihiro Watanabe mengatakan, INPEX mendukung program pemanfaatan TKDN, penggunaan vendor, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia untuk pengembangan Proyek LNG Abadi.

“Proyek LNG Abadi ini sangat penting baik bagi kami maupun bagi Indonesia, sehingga langkah sinergi bersama ini kami dukung sepenuhnya,” ungkapnya.

Investor Daily, Page-9, Friday, Dec 20, 2019

SKK Migas Maping the Block Abadi LNG Buyers

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) stated that it has received an idea of ​​a buyer of 40% of the production capacity of the Masela Blok Abadi LNG project as much as 9.5 million tons per year (mtpa).

Migas Dwi Soetjipto

The Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said that he had obtained a description of the gas needs of PT PLN (Persero) of around 2-3 million mtpa. However, to ensure these needs, PLN is still waiting for approval of the Electricity Supply Business Plan (RUPTL). In addition to prospective buyers from within the country, SKK Migas also captured the interest of foreign gas buyers, namely Tokyo Gas and Japan Corporation.

"Now maybe around 40% -50% have committed and conveyed their interest to take it," he said after the Socialization of the Abadi LNG Project to the National Upstream Oil and Gas Support Industry.

In addition to potential buyers who have been recorded, SKK Migas is also still waiting for a letter of interest to purchase gas from the Masela Block. Dwi added that the excess supply of world gas made searching for buyers even more challenging. The SKK Migas team together with lnpex Corporation are currently holding a roadshow in the search for potential buyers of the Masela refinery gas.

"Indeed, the problem is that lately, the world's excess gas supply is very much. This is a challenge. We haven't talked about prices yet, but we talk about volume because prices will depend on the market, "he added.

the Masela Block

The government has set the Masela Block production capacity of 9.5 metric tons per year (mtpa) of LNG and 150 million standard cubic feet (mmscfd) of gas pipelines. Cumulative production of condensate during 2027-2025 is estimated at 255.28 million MMSTB. 

      Dwi added prioritizing finding buyers of gas from within the country after the needs were met after it was sold for export needs. He estimates that by calculating the gas balance, SKK Migas has calculated that 60% will be purchased for domestic needs.

"With national production also going down because of the existing decline, it is certain that PLN is a buyer, while PGN, which also supplies industry, gas is for domestic use. The rest go abroad, "he said.

And in terms of the progress of project development, Dwi admits that the government and Inpex Corporation are taking care of all the requirements for developing the Masela Block in parallel. For example, SKK Migas helps Inpex Corporation take care of various land permits and environmental impact analysis, to help marketing. Not only that, SKK and Inpex will open tenders to select contractors who work on the system design process to be built (EPC) at the LNG plant.

Currently, lnpex Corporation is working on Front End Engineering Design (FEED) which is expected to be completed in the next two to three years. He explained in parallel the government would help Inpex to get additional fundraising.

"Because there are four groups that move parallel and for licensing, thank God, we get good support from various ministries and local governments," he said.

In terms of capacity building, with a construction project value of around US $ 19.8 billion, it is estimated that there is a potential of US $ 5.27 billion in domestic goods or services expenditure.

IN INDONESIA

SKK Migas Petakan Penyerap LNG Abadi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sudah mendapat gambaran pembeli 40% kapasitas produksi proyek LNG Abadi Blok Masela sebanyak 9,5 juta ton per tahun (mtpa). 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan telah mendapatkan gambaran kebutuhan gas dari PT PLN (Persero) sekitar 2-3 juta mtpa. Hanya saja, untuk kepastian kebutuhan tersebut, PLN masih menunggu persetujuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selain calon pembeli dari dalam negeri, SKK Migas juga menangkap minat pembeli gas dari luar negeri, yakni Tokyo Gas dan Japan Corporation.

“Sekarang mungkin sekitar 40%-50 % sudah ada yang berkomitmen dan menyampaikan minat untuk mengambil,” tuturnya usai acara Sosialisasi Proyek LNG Abadi kepada lndustri Nasional Penunjang Hulu Migas.

Selain calon pembeli yang sudah terekam, SKK Migas juga masih menunggu surat pernyataan minat untuk membeli gas dari Blok Masela tersebut. Dwi menambahkan pasokan gas dunia yang berlebih membuat pencarian pembeli menjadi semakin menantang. Adapun tim SKK Migas bersama lnpex Corporation saat ini sedang roadshow dalam pencarian pembeli potensial gas Kilang Masela. 

“Memang yang menjadi masalah bahwa belakangan ini suplai gas dunia berlebih sangat banyak. Ini yang menjadi tantangan. Kami belum berbicara harga, tapi bicara masalah volume karena harga nanti tergantung market,” tambahnya.

Pemerintah menetapkan kapasitas produksi Blok Masela 9,5 metrik ton per tahun (mtpa) LNG dan 150 juta standar kaki kubik (mmscfd) gas pipa. Kumulatif produksi kondensat selama 2027-2025 ditaksir 255,28 juta MMSTB. Dwi menambahkan mengutamakan mencari pembeli gas dari dalam negeri setelah kebutuhan terpenuhi setelah itu dijual untuk kebutuhan ekspor. Dia memperkirakan dengan memperhitungkan neraca gas, SKK Migas telah menghitung 60% akan terbeli untuk kebutuhan dalam negeri.

“Dengan produksi nasional nanti juga akan turun karena decline yang existing, memang sudah pasti pembeli PLN, sementara PGN yang juga supply ke industri, gas itu untuk dalam negeri. Sisanya ke luar negeri,” katanya.

Dan sisi kemajuan pengembangan proyek, Dwi mengaku pemerintah dan Inpex sedang membereskan semua persyaratan pengembangan Blok Masela

secara paralel. Misalnya, SKK Migas membantu Inpex mengurus bermacam perizinan lahan dan analisis dampak lingkungan, hingga membantu pemasaran. Tidak hanya itu, SKK dan Inpex akan membuka tender untuk memilih kontraktor yang mengerjakan proses perancangan sistem yang akan dibangun (EPC) di kilang LNG.

Saat ini, lnpex sedang mengerjakan Front End Engineering Design (FEED) yang diharapkan rampung dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Ia menjelaskan secara paralel pemerintah akan membantu Inpex untuk mendapatkan tambahan penggalangan dana.

“Karena ada empat grup yang bergerak paralel dan untuk perizinan, alhamdulillah, kita mendapat support yang bagus dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah,” ujarnya. 

Dari sisi peningkatan kapasitas, dengan nilai proyek pembangunan sekitar US$19,8 miliar diperkirakan ada potensi senilai US$5,27 miliar belanja barang atau jasa di dalam negeri. 

Bisnis Indonesia. Page-20, Friday, Dec 20, 2019

Inpex Signs the Masela Block Contract Amendment

Inpex Corporation through its affiliate, Inpex Masela Ltd, has signed an amendment to the Masela Block production sharing contract (PSC). The oil and gas block contract was extended by 27 years so that the contract expired in 2055. 

the Masela Block

     The signing of the PSC revision was carried out by Inpex together with its partner Shell Upstream Overseas Ltd with the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) as Indonesia's representative. The signing was witnessed directly by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan.

Ignasius Jonan

"This signing marks the execution of a formal agreement related to the PSC period that was agreed and announced as part of the approval of the revised plan of development (POD) by the Government of Indonesia in July," it said in an official statement from Inpex.

In its official statement, Inpex explained that the announcement about the contract extension of the Masela Block had been made on July 16 last. The additional term of the contract is 7 years with an additional contract period and a contract extension of 20 years. Thus, the Masela Block contract will expire in 2055 from 2028 initially.

Masafumi Ishii with The President Joko Widodo

Japanese Ambassador to Indonesia Masafumi Ishii who also witnessed the signing of the contract amendment conveyed his appreciation for the Government of Indonesia. In his Instragram, he wrote that with this signing, the Abadi Project, the Masela Block could become a large-scale Japanese-Indonesian project.

"Eventually this project developed into a large-scale Japan-Indonesia project with an investment of US $ 20 billion, with an increase in GDP (Gross Domestic Product / gross domestic product for Indonesia of US $ 153 billion) and creating employment for 73 thousand people per year," wrote the Masafumi.

Previously, after receiving POD approval, INPEX Vice President Corporate Services Masela Ltd Nico Muhyiddin said that it was completing the preparation of an environmental impact analysis (Amdal). It has conducted public consultations with communities in a number of villages in the Tanimbar Islands Regency and is currently preparing a terms of reference.

"After Amdal, we will work on FEED (Front End Engineering Design / detailed design). "From the results of the FEED, we will know what the ship looks like, what kind of model, after that FID (Final Investment Decision / final investment decision)," said Nico.

At the same time, he also briefly said, his party was compiling a mapping of potential gas buyers from the Abadi Project. A number of companies becoming prospective gas buyers are PT PLN (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. It will look for buyers at home and abroad.

"We have asked how much gas they need, which quality. But there is no contract, "he said.

After the FID is reached, the Abadi Project will enter the construction phase. During the construction phase, Inpex must undertake a number of activities, including the construction and operation of subsea gas wells and the construction of the Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF) facilities off the Arafura coast. 

     Furthermore, Inpex also builds Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) facilities, underwater gas pipelines from the FPSO to onshore Gas Receiving Facilities (GRFs), and LNG onshore refineries.

SKK Migas targets Proyak Abadi to start production in 2027. The project is projected to produce 9.5 million tons of gas per year in the form of liquefied natural gas (LNG) and 150 million cubic feet per day (million standard cubic feet per day / mmscfd) for gas pipelines.

IN INDONESIA

Inpex Tanda Tangani Amendemen Kontrak Blok Masela

Inpex Corporation melalui afiliasinya, Inpex Masela Ltd, telah menandatangani amendemen kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) Blok Masela. Kontrak blok migas ini diperpanjang 27 tahun sehingga kontraknya berakhir pada 2055. 

      Penandatanganan revisi PSC dilakukan Inpex bersama mitranya Shell Upstream Overseas Ltd dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai perwakilan Indonesia. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

“Penandatangan ini menandai eksekusi dari kesepakatan formal terkait jangka waktu PSC yang disepakati dan diumumkan sebagai bagian dari persetujuan revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) oleh Pemerintah Indonesia pada Juli,” demikian tertulis dalam keterangan resmi Inpex.

Dalam keterangan resminya, Inpex menjelaskan bahwa pengumuman tentang perpanjangan kontrak Blok Masela telah dilakukan pada 16 Juli lalu. Tambahan jangka waktu kontrak ini yakni 7 tahun tambahan jangka waktu kontrak dan perpanjangan kontrak selama 20 tahun. Sehingga, kontrak Blok Masela akan berakhir pada 2055 dari awalnya 2028. 

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii yang turut menyaksikan penandatangan amendemen kontrak tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Indonesia. Dalam Instragram-nya, dia menuliskan bahwa dengan penandatanganan ini, maka Proyek Abadi, Blok Masela dapat menjadi proyek berskala besar Jepang-Indonesia.

“Akhirnya proyek ini berkembang menjadi proyek berskala besar Jepang-Indonesia dengan investasi US$ 20 miliar, dengan pertambahan GDP (Gross Domestic Product/produk domestik bruto untuk Indonesia US$ 153 miliar dan menciptakan lapangan kerja sebanyak 73 ribu orang per tahun,” demikian tulis Masafumi.

Sebelumnya, pasca mendapat persetujuan POD, Vice President Corporate Services INPEX Masela Ltd Nico Muhyiddin mengatakan bahwa pihaknya sedang merampungkan penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal). Pihaknya telah melakukan konsultasi publik ke masyarakat di sejumlah desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kini sedang menyusun kerangka acuan.

“Setelah Amdal, kami akan mengerjakan FEED (Front End Engineering Design/desain rinci). Dari hasil FEED, kami akan tahu kapalnya seperti apa, modelnya seperti apa, setelah itu FID (Final Investment Decision/keputusan akhir investasi),” ujar Nico.

Pada saat yang sama, dia juga sempat menuturkan, pihaknya menyusun pemetaan calon pembeli gas dari Proyek Abadi. Sejumlah perusahaan menjadi kandidat pembeli gas ini adalah PT PLN (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pihaknya akan mencari pembeli di dalam maupun luar negeri.

“Kami sudah menanyakan mereka butuh gasnya berapa, kualitasnya yang mana. Tetapi belum ada kontraknya,” kata dia.

Setelah FID tercapai, Proyek Abadi akan masuk tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, Inpex harus mengerjakan sejumlah kegiatan, meliputi pembangunan dan pengoperasian sumur gas bawah laut dan konstruksi fasilitas Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF) di lepas pantai Arafura. 

     Selanjutnya, Inpex juga membangun fasilitas produksi, penampungan dan bongkar muat terapung (Floating Production, Storage and Offloading/FPSO), pipa gas bawah laut dari FPSO ke fasilitas penerima gas (Gas Receiving Facility/GRF) di darat, serta kilang LNG di darat. 

SKK Migas menargetkan Proyak Abadi akan mulai berproduksi pada 2027. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan gas sebesar 9,5 juta ton per tahun dalam bentuk gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan 150 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) untuk gas pipa.

Investor Daily, Page-9, Thursday, October 17, 2019