google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 The Government Free the Oil and Gas Data Access Fee - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Saturday, November 3, 2018

The Government Free the Oil and Gas Data Access Fee



Oil and gas companies that are interested in participating in the oil and gas block auction now no longer need to spend up to US $ 80 thousand to obtain block data targeted. Because the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) frees data access fees for bidders. 

    Head of the ESDM Ministry's Data and Information Technology Center (Pusdatin) Agus Cahyono said that oil and gas companies participating in the auction had been charged two fees, namely US $ 5,000 in bid documents and US$ 80 thousand in data access. Data access is needed by companies to see seismic or drilling data related to the oil and gas blocks being auctioned.

"The policy that we issued for the next auction is that every participant who has participated in the auction or takes the bid document to evaluate us
give access to the data at a rate of 0 (Zero), "he said in Jakarta, Friday (11/2).

So that oil and gas companies only need to pay US$ 5,000 for auction documents. While the oil and gas block data package which is around US $ 30-80 thousand is no longer charged. This data access fee must be replaced by the oil and gas company when the company wins the oil and gas block auction.

"Later, the winners are only asked to pay according to the current mechanism, the rate according to the data accessed, what seismic per kilometer and others, "the maximum is US$ 80 thousand," said Agus.

Free access is only given during the auction period. However, the company is also required to sign a statement that the data accessed can only be used for auction purposes. Agus explained that this policy was taken assuming that the data access fee of US $ 80 thousand was very burdensome for companies. 

      This can be seen from the minimal number of companies accessing oil and gas data during 2010-2018. In that period, the government has held 215 bids, but only 223 companies have access to the data.

"It means, if on average, every time we do an oil and gas block auction, there is only 1 company that accesses the data," he said.

With this new policy, he hopes that more companies will be interested in participating in the oil and gas block auction. Not just a lot of enthusiasts, it also wants to attract oil and gas companies that are serious about investing.

"Now it is still in the regulatory process that frees data access fees," said Agus.

Later, the results of the sale of this data package will be used to pay for data management. The oil and gas block data is managed by the PT Pertamina (Persero) Techology Center (UTC) Unit since March 2018. Previously, the oil and gas data was managed by Patra Nusa Data.

IN INDONESIAN

Pemerintah Gratiskan Biaya Akses Data Migas


Perusahaan migas yang berminat mengikuti lelang blok migas kini tidak lagi perlu mengeluarkan biaya hingga US$ 80 ribu untuk memperoleh data blok yang di incarnya. Pasalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membebaskan biaya akses data bagi peserta lelang. 

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Agus Cahyono menuturkan, selama ini perusahaan migas yang mengikuti lelang dikenai dua biaya, yakni biaya dokumen lelang US$ 5.000 dan akses data maksimal US$ 80 ribu. Akses data diperlukan perusahaan untuk melihat data seismik atau pengeboran terkait blok migas yang dilelang.

“Kebijakan yang kami keluarkan untuk lelang selanjutnya setiap peserta yang sudah ikut lelang atau mengambil bid document, untuk mengevaluasi, kami berikan akses datanya dengan tarif 0 (Nol) ,” kata dia di Jakarta, Jumat (2/11).

Sehingga perusahaan migas hanya perlu membayar US$ 5.000 untuk dokumen lelang saja. Sementara paket data blok migas yang sekitar US$ 30-80 ribu tidak lagi dikenakan biaya. Biaya akses data ini harus diganti oleh perusahaan migas ketika perusahaan tersebut memenangkan lelang blok migas.

“Nanti yang menang baru diminta bayar sesuai mekanisme yang ada sekarang, tarif sesuai data yang diakses, seismik per kilometer berapa dan lainnya, maksimal US$ 80 ribu,” jelas Agus. 

Akses gratis itu hanya diberikan selama masa lelang. Namun, perusahaan juga wajib menandatangani pernyataan bahwa data yang diakses hanya boleh dipakai untuk keperluan lelang. Agus menjelaskan, kebijakan ini diambil dengan asumsi biaya akses data US$ 80 ribu itu sangat memberatkan perusahaan. 

    Hal ini terlihat dari minimnya jumlah perusahaan yang mengakses data migas selama 2010-2018. Dalam jangka waktu tersebut, pemerintah telah menggelar lelang sebanyak 215 kali, namun peserta yang mengakses data hanya 223 perusahaan.

“Artinya, kalau di rata-rata, setiap kami lakukan lelang blok migas, hanya ada 1 perusahaan yang mengakses data ,” tuturnya.

Dengan adanya kebijakan baru ini, pihaknya berharap semakin banyak perusahaan yang berminat mengikuti lelang blok migas. Tidak sekedar banyak peminat, pihaknya juga ingin menggaet perusahaan migas yang memang serius ingin berinvestasi. 

“Sekarang masih dalam proses regulasi yang membebaskan biaya akses data" kata Agus.

Nantinya, hasil penjualan paket data ini akan digunakan untuk membayar pengelolaan datanya. Data blok migas ini dikelola oleh Unit Techonology Center (UTC) PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2018. Sebelumnya, data migas itu dikelola oleh Patra Nusa Data.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Nov 3, 2018

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel