IPA rate, DMC price) oil of 25% already under contract
The Indonesian Petroleum Association (IPA) said the government can not change the domestic market price or Domestic Market Obligation (DMO) of crude oil with reference to the oil price of the State Budget of 2018 of US $ 48 per barrel. Conversely, oil prices should still be in line with market prices.
Oil and Gas Law Article 22 states that a Business Entity or Permanent Establishment must submit 25% of its share of petroleum and / or natural gas production to meet domestic demand. As a reinforcement issued Government Regulation No. 34 of 2005 on Upstream Oil and Gas Business Activities, the contents of DMO oil and gas contractor obligations.
Under the regulation, Pertamina asks the government that the DMO price of 25% of the KKKS can be set according to the price of oil in APBN 2018 or not using market price. In response, President of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan revealed, DMO price policy can not necessarily be changed due to Pertamina demand. According to him, the price of crude oil that becomes DMO has been established when the working area contract is signed between the government and the Cooperation Contract Contractor (KKKS).
"We follow the contract, because we have signed contracts," said Ronald.
Ronald said that KKKS and the government have agreed on DMO, both in quantity and price of oil including DMO.
"It's specific how many DMOs it costs, the contract has been signed," Ronald said.
Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Amien Sunaryadi said that the determination of oil price is the authority of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM). Until now, there has been no decision related to Pertamina's request
provision of oil prices for domestic. Amien explained, Minister of EMR and Pertamina team still continue to discuss related to Indonesia Crude Price (ICP) benchmark according to APBN.
Basically, the government understands Pertamina's difficulties that must channel the fuel of assignments and subsidies without raising prices when crude oil prices are in an upward trend. Amien explained, SKK Migas also does not matter if the government wants to set oil prices according to the 2018 state budget.
"Pertamina suffer once, the price is heavy, the price of crude sold to the country using ICP price, SKK Migas does not matter because the price is the Minister of Energy and Mineral Resources," said Amien.
IN INDONESIA
Kontraktor Migas Tolak Patokan Harga DMO
IPA menilai, harga DMC) minyak sebesar 25% sudah terikat kontrak
Indonesian Petroleum Association (IPA) menyatakan, pemerintah tidak bisa mengubah ketentuan harga penjualan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) minyak mentah dengan mengacu pada harga minyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar US$ 48 per barel. Sebaliknya harga minyak tetap harus sesuai dengan harga pasar.
Undang-Undang Minyak dan Gas Pasal 22 menyebutkan, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai penguat diterbitkan Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, isinya soal kewajiban DMO migas para kontraktor migas.
Dengan aturan itu, Pertamina meminta ke pemerintah agar harga DMO 25% dari KKKS itu bisa ditetapkan sesuai harga minyak pada APBN 2018 atau tidak memakai harga pasar. Menanggapi hal itu, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengungkapkan, kebijakan harga DMO tidak bisa serta merta diubah karena permintaan Pertamina. Menurut dia, harga minyak mentah yang menjadi DMO tersebut sudah ditetapkan ketika kontrak wilayah kerja ditanda tangani antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Kami ikuti kontrak, karena kami sudah tanda tangan kontrak," ungkap Ronald.
Ronald mengungkapkan, KKKS dan pemerintah telah sepakat mengenai DMO, baik dalam besaran jumlah maupun harga minyak yang termasuk DMO.
"Sudah spesifik DMO berapa, harganya berapa. kontrak sudah ditandatangani," ujar Ronald.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menyebutkan, penetapan harga minyak merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sampai saat ini memang belum ada keputusan terkait permintaan Pertamina soal
ketetapan harga minyak untuk dalam negeri. Amien menjelaskan, Menteri ESDM dan tim Pertamina masih terus berdiskusi terkait patokan Indonesia Crude Price (ICP) sesuai APBN.
Pada dasarnya pemerintah memahami kesulitan Pertamina yang harus menyalurkan BBM penugasan dan subsidi tanpa menaikkan harga di saat harga minyak mentah yang sedang dalam tren naik. Amien menjelaskan, SKK Migas juga tidak masalah jika pemerintah mau menetapkan harga minyak sesuai APBN 2018.
"Pertamina suffer sekali, harganya berat. Harga crude yang dijual ke negara menggunakan harga ICP. SKK Migas tidak masalah karena yang menetapkan harga adalah Menteri ESDM. Soal harga urusan Pak Menteri," ujar Amien.
Kontan, Page-14, Thursday, May 3, 2018
No comments:
Post a Comment