The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) notes that the existing contractors are still interested in managing four oil and gas blocks that have finished their contracts in 2019. Determination of the four terminations block managers has been done on Friday (May 11)
Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Djoko Siswanto, said that some of the existing contractors are interested to remain involved in the management of four oil and gas blocks, namely Jambi Merang, Bula, Seram Non Bula, and Pendopo and Raja. Currently, several oil and gas companies are involved in the management of one oil and gas block.
"Before I came to Japan, Kalrez had proposed that Pertamina had proposed for Pendopo-Raja and Jambi Merang, as well as contractors of Ceram Non Bula as well," he said in Jakarta.
Currently, Pendopo and Raja is managed by Joint Operating Body (JOB) of Pertamina Golden Spike Energy Indonesia, where PT Golden Spike and PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai hold 50% participation rights. Furthermore, Bula Block is currently managed by Kalrez Petroleum (Seram) Ltd with 100% ownership interest.
Next, the Seram Non Bula Block is operated by CITIC Seram Energy Limit with ownership interest of 51% with KUFPEC partners 30%, Gulf Petroleum 16.5% and Lion Energy 2.5%. Finally, Jambi Merang Block is operated by JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang where Pertamina holds 50% participation rights, Talisman 25%, and Pacific Oil and Gas Indonesia 25%.
According to him, the government is still discussing the determination of the managers of four blocks of oil and gas termination, including the amount of signature bonus and investment commitment tonight. After the technical discussions are completed and all parties agree, the plan of the management of this manager has been announced on Friday (May 115)
"Once completed, after the technical completion and Vice Minister of EMR Arcandra Tahar and Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan said okay, Friday held a press conference," said Djoko. Earlier, Director of Upstream Oil and Gas Upstream Business Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ediar Usman, said that the existing contractors must apply for the continuation of oil and gas blocks management before the government makes a decision.
"Later SKK Migas call (existing contractor), able not (to meet the terms and conditions). If you can not afford it, leave it alone, "he explained.
Previously, the government issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 23 of 2018 on the management of oil and gas working areas that ended his contract. In this beleid, the order of terminating oil and gas blocks management is the extension of PSC by the contractor, the management by Pertamina, then the joint management between the contractor and Pertamina.
Arcandra once revealed that Ministerial Regulation 23/2018 is intended to keep the oil and gas production from terminating oil and gas blocks not falling towards the end of the contract. This Ministerial Regulation is expected to provide investment certainty for oil and gas companies. The contract form for the new contract will still use the gross split scheme.
Referring to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 21 oil and gas blocks that will expire in 2019-2026, including four oil and gas blocks that expired in 2019 earlier. In 2020, Block J Block South Bl, Brantas, Salawati Bird's Head, Malacca Strait, Makassar Strait, and Onshore Salawati Basin will be completed by contract.
In 2021, the contracted block is the Bentu Segat Block, the Long Strait, and the Rokan-Block which produces the largest oil in Indonesia. In 2022, following the Tarakan East Block, Coastal Plains and Pekanbaru, Bengkal, and Sengkang will be completed by contract.
Furthermore in 2023, Rimau Block, Jabung, and Corridor. The Corridor Block is one of the largest blocks of gas production in Indonesia by Conoco Philips. In 2025, the Bangko Block will be upon completion of its contract.
IN INDONESIA
Kontraktor Eksisting Berminat Lanjutkan Pengelolaan Blok Migas Terminasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kontraktor eksisting masih berminat mengelola empat blok migas yang selesai kontraknya pada 2019. Penetapan pengelola empat blok terminasi ini sudah dilakukan Jumat (11 Mei)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, sebagian kontraktor eksisting berminat tetap terlibat dalam pengelolaan empat blok migas terminasi, yakni Blok Jambi Merang, Bula, Seram Non Bula, serta Pendopo dan Raja. Saat ini, beberapa perusahaan migas terlibat dalam pengelolaan satu blok migas.
“Sebelum saya ke Jepang, Kalrez sudah mengajukan, Pertamina sudah mengajukan untuk Pendopo-Raja dan Jambi Merang, serta kontraktor Seram Non Bula juga sudah,” kata dia di Jakarta.
Saat ini, Blok Pendopo dan Raja dikelola oleh Joint Operating Body (JOB) Pertamina Golden Spike Energy Indonesia, di mana PT Golden Spike dan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai memegang hak partisipasi 50%. Selanjutnya, Blok Bula saat ini masih dikelola Kalrez Petroleum (Seram) Ltd dengan kepemilikan saham partisipasi 100%.
Berikutnya, Blok Seram Non Bula dioperatori CITIC Seram Energy Limit dengan kepemilikan hak partisipasi 51% bersama mitra KUFPEC 30%, Gulf Petroleum 16,5%, dan Lion Energy 2,5%. Terakhir, Blok Jambi Merang dioperatori oleh JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang di mana Pertamina memegang hak partisipasi 50%, Talisman 25%, dan Pacific Oil and Gas Indonesia 25%.
Menurut dia, pemerintah masih membahas soal penetapan pengelola empat blok migas terminasi ini, termasuk besaran bonus tanda tangan dan komitmen investasi pada malam ini. Setelah pembahasan teknis selesai dan semua pihak sepakat, rencananya penetapan pengelola ini sudah diumumkan pada Jumat (115 Mei)
“Begitu selesai, setelah teknis selesai dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar serta Menteri ESDM Ignasius Jonan bilang oke, Jumat diadakan press conference,” tutur Djoko. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ediar Usman mengungkapkan, kontraktor eksisting harus mengajukan permohonan kelanjutan pengelolaan blok migas sebelum pemerintah membuat keputusan.
“Nanti SKK Migas panggil (kontraktor eksisting), sanggup tidak (memenuhi terms and condition). Kalau tidak sanggup, biarkan saja,” jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 23 Tahun 2018 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang berakhir kontraknya. Dalam beleid ini, urutan pengelolaan blok migas terminasi yakni perpanjangan PSC oleh kontraktor, pengelolaan oleh Pertamina, kemudian pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina.
Arcandra pernah mengungkapkan, Peraturan Menteri 23/2018 dimaksudkan untuk menjaga agar produksi migas dari blok migas terminasi tidak turun menjelang kontrak berakhir. Peraturan Menteri ini diharapkan memberikan kepastian investasi bagi perusahaan migas. Bentuk kontrak untuk kontrak baru nantinya tetap menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split).
Mengacu pada data Kementerian ESDM, terdapat 21 blok migas yang akan berakhir pada 2019-2026, termasuk empat blok migas yang habis pada 2019 tadi. Pada 2020, Blok South Jambi Block B, Brantas, Salawati Kepala Burung, Malacca Strait, Makassar Strait, serta Onshore Salawati Basin akan rampung kontraknya.
Pada 2021, blok yang terminasi kontraknya adalah Blok Bentu Segat, Selat Panjang, dan-Blok Rokan yang menghasilkan minyak terbesar di Indonesia. Pada 2022, menyusul Blok Tarakan East, Coastal Plains and Pekanbaru, Bengkal, serta Sengkang bakal rampung kontraknya.
Selanjutnya di 2023, Blok Rimau, Jabung, dan Koridor. Blok Koridor merupakan salah satu blok dengan produksi gas sangat besar di Indonesia yang dikerjakan Conoco Philips. Di 2025, Blok Bangko akan setelah selesai kontrak-nya.
Investor Daily, Page-9, Friday, May 11, 2018
No comments:
Post a Comment