Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is finalizing the draft revision of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 19 of 2009 on Gas Gas Business Activities Through Pipe. One of the companies engaged in the downstream gas business of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is ready to follow the change of the rules.
PGN's Commercial Director, Danny Praditya, said that PGN's management has also provided input to the revision of Ministerial Regulation 19.
"We follow the draft Ministerial Regulation that has been discussed and agreed by all stakeholders," said Danny.
In the draft regulation, the government will divide the exclusive Distribution Line (WJD) Territory to business entities. For the new WJD, the government plans to grant exclusive management rights for 30 years and areas that already exist for 15 years.
However, the clause regarding the WJD contract period is not yet complete. The government is still holding a meeting to determine the contract period for the company holding WJD, Although not yet completed, Danny assessed later revision of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 19/2009 will have a positive impact for PGN.
"Insha Allah provide a sustainable positive value for the entire Stakeholder of Indonesia," he said.
However, Danny did not want to specifically mention the impact on the PGN gas pipeline business. He is also still reluctant to mention PGN's work plan and budget for 2018 if this rule becomes implemented this year.
"If the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) just wait for the General Meeting of Shareholders (AGM) on January 25," he said.
IN INDONESIA
Beli Masukan Soal Revisi Aturan Bisnis Pipa Gas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang merampungkan draft revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa. Salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis hilir gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap mengikuti perubahan aturan tersebut.
Direktur Komersial PGN, Danny Praditya mengatakan manajemen PGN juga sudah memberikan masukan ternadap revisi Peraturan Menteri 19 tersebut.
"Kami ikut draft Peraturan Menteri yang memang sudah dibicarakan dan disepakati oleh segenap stakeholders," kata Danny.
Dalam draft aturan tersebut, pemerintah akan membagi Wilayah Jalur Distribusi (WJD) eksklusif kepada badan usaha. Untuk WJD baru, pemerintah berencana memberikan hak eksklusif mengelola Selama 30 tahun dan wilayah yang sudah ada selama 15 tahun.
Namun, klausul mengenai masa kontrak WJD masih belum tuntas. Pemerintah masih melakukan rapat untuk menentukan masa kontrak bagi perusahaan pemegang WJD, Biarpun belum rampung, Danny menilai nantinya revisi Peraturan Menteri ESDM N0 19/2009 tersebut akan berdampak positif bagi PGN.
"Insya Allah memberikan positive value yang berkesinambungan buat seluruh Stakeholder bangsa Indonesia," ujarnya.
Namun, Danny tidak mau menyebut secara spesifik dampaknya terhadap bisnis pipa gas PGN. Dia juga masih enggan menyebut rencana kerja dan anggaran PGN untuk pahun 2018 ini jika aturan tersebut jadi diterapkan pada tahun ini.
"Kalau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tunggu saja sebentar lagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 25 Januari" ujarnya.
Bisnis Indonesia, Page-30, Saturday 13, 2018
No comments:
Post a Comment