The provincial government of East Kalimantan and the local government of Kutai Kartanegara are still at loggerheads over the 10% share distribution. The realization of 10% participating interest (PI) still encounters many problems. Of the three regions only one part of the participation has been realized, namely PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ) to PT Migas Hulu Jabar ONWJ.
As for the Mahakam Block and Muriah Block until now has not been done. Chairman of the Mahakam Block Management Task Force of the East Kalimantan Provincial Government, Ichwansyah stated, according to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 37/2016 on Terms of Participating Interest 10% Supply on Oil and Gas Working Area, East Kalimantan Provincial Government gets allotment (16.65% shares and 33.35% shares for Kutai Kartanegara Regency from PI 10% Mahakam Block) However, Kutai Kartanegara still asks for additional shares of Mahakam block from the central government.
The Mahakam block
"They want to ask for more, I do not know if 5% or more," they said.
Ichwansyah, stated that from the meeting of Mahakam Block with Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar last week, Kutai Kartanegara's desire will be discussed with ESDM Minister Ignatius Jonan in the near future.
"There is a decision 1 day-2 today about the additional shares," he said.
Who will manage the portion of the shares of the Provincial Government is PT Mandiri Migas Pratama, BUMD East Kalimantan Provincial Government. While Kutai Kartanegara not know who will manage. It could later use BUMDs belonging to the Provincial Government first.
Director of Upstream Oil and Gas Upstream Development of the Ministry of ESDM Tunggal admitted, related to P1 10% Mahakam there is no agreement between Kutai Kartanegara and East Kalimantan Provincial Government.
While the special Central Java Provincial Government, Tunggal explain if PI 10% Blok Muriah is in Central Java Provincial Government. Furthermore, SKK Migas wrote to Petronas Carigali which is the operator of Muriah Block to offer PI 10% to BUMD Central Java.
"We do not yet know whether the Provincial Government of Central Java has proposed BUMD according to the regulations to SKK Migas," he added.
Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan has not said much.
"We are waiting for the government's decision," he said
While 10% of PI Block ONWJ is smooth, Vice President of Relation PHE Aji Prayudi said, BUMD from West Java "picked up" by Pertamina in terms of investment cost "The government does not want to be as it used to, so according to Pertamina rules can hold," he said.
In addition to investment costs, another thing is the cash flow of Pertamina against ONWJ Block project because it is now using a gross split scheme. This year PHE ONWJ is targeting production of 30,000 barrels per day and gas 126.8 million standard cubic feet per day. Realization until Wednesday (20/12) 98% of the target 4%.
IN INDONESIA
Kendala Hak Partisipasi Blok Migas ke Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara masih berselisih tentang pembagian saham 10%. Realisasi penyerahan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10% masih menemui banyak masalah. Dari tiga daerah hanya satu bagian partisipasi yang sudah terealisasi, yakni PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) kepada PT Migas Hulu Jabar ONWJ.
Sementara untuk Blok Mahakam dan Blok Muriah sampai saat ini belum dilakukan. Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Blok Mahakam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Ichwansyah menyatakan, sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan jatah (16,65% saham dan 33,35% saham untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dari PI 10% Blok Mahakam. Namun, Kabupaten Kutai Kartanegara masih meminta tambahan saham Blok Mahakam dari pemerintah pusat.
"Mereka mau minta tambahan, saya tidak tahu apakah 5% atau lebih lagi. Intinya mereka minta kebijakan lain," ujarnya.
Ichwansyah, menyatakan, dari hasil rapat Blok Mahakam dengan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pekan lalu, keinginan Kutai Kartanegara akan dibicarakan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam waktu dekat.
“Ada keputusan 1 hari-2 hari ini soal tambahan saham itu, " ungkap dia.
Yang akan mengelola porsi saham bagian Pemerintah Provinsi itu adalah PT Mandiri Migas Pratama , BUMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Kutai Kartanegara belum tahu siapa yang akan mengelola. Bisa saja nanti memakai BUMD milik Pemerintah Provinsi dahulu.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Tunggal mengakui, terkait P1 10% Mahakam memang belum ada kesepakatan antara Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara khusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Tunggal menjelaskan bila PI 10% Blok Muriah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya SKK Migas menyurati Petronas Carigali yang merupakan operator Blok Muriah untuk menawarkan PI 10% ke BUMD Jawa Tengah.
"Kami belum tahu apakah Pemerintah Provinsi Jateng sudah mengusulkan BUMD yang sesuai peraturan ke SKK Migas," imbuhnya.
Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan belum banyak bicara.
"Kami menunggu keputusan pemerintah," kata dia
Sementara 10% PI Blok ONWJ sudah mulus, Vice President Relation PHE Aji Prayudi bilang, BUMD dari Jawa Barat "digendong" oleh Pertamina dalam hal biaya investasi "Pemerintah tidak mau lagi seperti dulu, jadi menurut aturan Pertamina bisa menggendong," kata dia.
Selain biaya investasi, hal lain adalah cash flow Pertamina terhadap proyek Blok ONWJ ini karena kini menggunakan skema gross split. Tahun ini PHE ONWJ menargetkan produksi 30.000 barel per hari dan gas 126.8 juta standar kaki kubik per hari. Realisasinya sampai Rabu (20/12) 98% dari target 4%.
Kontan, Page-14, Thursday, Dec 21, 2017
No comments:
Post a Comment