Jumbo Scale Negotiation in ESDM Not Fulfilled Target

The Ministry of Energy and Mineral Resources does not focus on major problems in the mineral and coal business and oil and gas

The big negotiation targets this year are misplaced. The government will even continue some negotiations next year. In fact, next year has entered a political year that is difficult to guess.

For example, negotiations Coal Mining Agreement (PKP2B) postponed until next year, and the Mahakam block negotiations between Total and Pertamina EP must also be completed by the end of this year, but it has not been clear. Finally, about Freeport Indonesia which is included in work contract negotiation (COW) should also be completed by the end of this year.

Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, Bambang Gatot Ariyono quibble, in fact the government and the holders PKP2B just looking for the date of signing the amendment 18 PKP2B.

"It's near the end of the year and it's a bit difficult to manage the time, maybe January's signature," he said. The number of PKP2B is 58 companies.

Unlike the PKP2B, the government is still having difficulty completing the amendment of KK holders. Currently, there are still 9 out of 30 families who have not signed contract amendments. Some companies have very advanced discussion but some are still difficult.

"Around five companies still do not want to agree," he said.

Bambang said it still has not decided whether the approval of the company's work plan and budget (RKAB) that does not amend its contract will be withheld. It needs to be discussed further.

Earlier, ESDM Minister Ignatius Jonan said the contract amendments should be completed this year. It is ready to take a firm stance "RKAB for next year I do not sign it must be finished," he said.

PT Freeport Indonesia's negotiations with the government are still very difficult. Bambang Gatot is reluctant to open his mouth in connection with the affairs of Freeport Indonesia. Though negotiations must be completed this year.

Negotiations will make it difficult for both parties if it is delayed until mid-2018. Because it has entered the political year. Problems that still hamper Indonesia's negotiations with Freeport are taxation and divestment schemes. Freeport still wants its initial public offering (IPO). While the government remains firm to forbid Freeport to hold the remaining 41.64% of the divestment belonging to the Government of Indonesia.

In addition to mineral and coal matters, the ESDM Ministry is still discussing the letter of PT Total EP Indonesie which still wants 39% stake in the Mahakam Block. Whereas in the previous letter, Total is only given 30% of shares. This problem arose when Jonan had time to make a statement by giving the Total EP opportunity to have a greater share. However, Pertamina has not agreed. Syamsu Alam Upstream Director of Pertamina said Pertamina belonged to the state.

"But we only participate if the government asks, because according to the previous letter is only 30% for Total EP," he said.

He explained, it does not matter if until the end of the contract runs out Total EP December 31, 2017 did not conduct transactions with Pertamina related to their participation in the Mahakam Block. Because, it has set aside US $ 700 million for investment in the Mahakam Block.

IN INDONESIA

Negosiasi Skala Jumbo di ESDM Tidak Penuhi Target

Kementerian ESDM tidak fokus dengan masalah besar di bisnis minerba dan migas

Target negosiasi besar tahun ini banyak yang meleset. Pemerintah malah akan meneruskan beberapa negosiasi itu pada tahun depan. Padahal, tahun depan sudah memasuki tahun politik yang sulit ditebak.

Misalnya, negosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditunda hingga tahun depan, lalu negosiasi Blok Mahakam antara Total EP dan Pertamina juga harus tuntas akhir tahun ini, tapi belum jelas. Terakhir tentang Freeport Indonesia yang masuk dalam negosiasi kontrak karya (KK) harusnya juga tuntas akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono berdalih, sebenarnya pemerintah dan para pemegang PKP2B hanya mencari tanggal penandatanganan amandemen 18 PKP2B. 

"Sekarang sudah dekat akhir tahun dan di daerah agak susah mengatur waktunya, mungkin tanda tangan Januari saja," katanya. Jumlah PKP2B sebanyak 58 perusahaan.

Berbeda dengan PKP2B, pemerintah masih kesulitan menyelesaikan amendemen pemegang KK. Saat ini, masih ada 9 dari 30 KK yang belum menandatangani amandemen kontrak. Beberapa perusahaan sudah sangat maju pembahasannya tetapi ada beberapa yang masih sulit. 

"Sekitar lima perusahaan yang masih belum mau sepakat," ujarnya. 

Bambang menyatakan pihaknya masih belum memutuskan apakah persetujuan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan yang tidak mengamandemen kontraknya akan ditahan. Hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan amandemen kontrak harus selesai tahun ini. Pihaknya siap mengambil sikap tegas "RKAB untuk tahun depan tidak saya tandatangani. Harus selesai," tuturnya.

Negosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah juga masih sangat sulit. Bambang Gatot enggan membuka mulut terkait dengan urusan Freeport Indonesia. Padahal negosiasi harus selesai tahun ini.

Negosiasi akan menyulitkan kedua pihak jika sampai tertunda sampai pertengahan tahun 2018. Sebab sudah memasuki tahun politik. Masalah yang masih menghambat negosiasi Indonesia dengan Freeport adalah perpajakan dan skema divestasi. Freeport masih tetap menginginkan penawaran saham perdana alias initial public offering ( IPO). Sedangkan pemerintah tetap teguh melarang Freeport melakukan 41,64% sisa divestasi milik Pemerintah Indonesia.

Selain urusan mineral dan batubara, Kementerian ESDM masih membahas surat PT Total EP Indonesie yang masih menginginkan 39% saham di Blok Mahakam. Padahal dalam Surat sebelumnya, Total hanya diberikan 30% saham. Permasalahan ini muncul ketika Jonan sempat membuat pernyataan dengan memberikan peluang Total EP untuk memiliki saham lebih besar lagi. Namun, Pertamina belum setuju. Syamsu Alam Direktur Hulu Pertamina menyatakan, Pertamina milik negara.

"Tetapi kami hanya ikut jika pemerintah yang meminta. Sebab sesuai surat sebelumnya memang hanya 30% saja untuk Total EP," ujar dia.

Dia menjelaskan, tidak masalah jika sampai akhir kontrak habis Total EP 31 Desember 2017 tidak melakukan transaksi dengan Pertamina terkait keikutsertaan mereka di Blok Mahakam. Sebab, pihaknya sudah menyiapkan dana US$ 700 juta untuk investasi di Blok Mahakam.

Kontan, Page-14, Friday, Dec 22, 2017