The House of Representatives (DPR) asked the government not to rush to realize the formation of holding company (BUMN) of Oil and Gas. This is because the House is currently planning the establishment of a Special Business Entity (BUK) of Oil and Gas.
The plan for the establishment of BUK Migas has been included in the revised draft of Oil and Gas Law no. 22 of 2001 and has been submitted to the Legislation Body (Baleg) to be resolved.
"The concept of BUK Migas is more perfect than oil and gas holding," said Vice Chairman of Commission VII DPR Satya W Yudha.
Satya W Yudha.
He said that BUK Migas will become an integration site in which PT PGN Tbk, PT Pertamina, Special Unit for Upstream Oil and Gas Implementation (SKK Migas), and Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). In BUK, Satya makes sure that everything will continue to carry out their respective duties as they are now.
"Only, they are integrated in their service under that special business entity," he said.
Previously, Minister of SOEs Rini Soemamo said that Holding BUMN Migas will soon be formed. Holding of oil and gas BUMN is targeted to be realized in the first quarter of 2018.
Before Holding SOEs of Oil and Gas, Ministry of State Owned Enterprises has formed Holding Fertilizer Industrial BUMN, Holding SOEs Cement Industry and Holding State-Owned Mining Industry. According to Rini, the establishment of oil and gas holding is done to improve the competitiveness of SOEs in order to face the challenges in the oil and gas sector in the future.
IN INDONESIA
DPR Minta Holding BUMN Migas di Tunda
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak terburu-buru merealisasikan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Migas. Hal itu karena saat ini DPR sedang merencanakan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Rencana pembentukan BUK Migas tersebut sudah dimasukkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) No. 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan.
"Konsep BUK Migas itu lebih sempurna daripada holding migas. Kalau holding migas sama saja dengan holding tambang itu. Kalau kita lebih mengintagrasikan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha.
Dia mengatakan, BUK Migas nantinya menjadi tempat integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN Tbk, PT Pertamina, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dalam BUK, Satya memastikan jika semuanya akan tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti yang ada sekarang.
”Hanya, mereka diintegrasikan dalam pelayanannya di bawah badan usaha khusus itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemamo mengatakan bahwa Holding BUMN Migas akan segera dibentuk. Holding BUMN Migas ditargetkan sudah terwujud pada triwulan I/2018.
Sebelum Holding BUMN Migas, Kementerian BUMN telah membentuk Holding BUMN Industri Pupuk, Holding BUMN Industri Semen dan Holding BUMN Industri Pertambangan. Menurut Rini, pembentukan holding migas dilakukan untuk meningkatkan daya saing BUMN dalam rangka menghadapi tantangan di sektor migas ke depan.
Koran Sindo, Page-19, Wednesday, Dec 13, 2017
No comments:
Post a Comment