google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Revised Auction Regulations - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Tuesday, October 3, 2017

Revised Auction Regulations



The government is revising the Ministerial Regulation No. 35/2008 on the Procedures for the Determination and Supply of Working Areas of Oil and Gas to facilitate the auction process of oil and gas blocks. Secretary of the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources Susyanto said that the auction of oil and gas blocks is evaluated in order to attract more participating business actors.

There are several points that will be revised in the regulation, such as extending the submission of documents of participation, rating ratings, and freedom of review. For the point of time of submission of documents of participation, there is a proposal to extend the period between the offer to the submission of documents of participation.

In Ministerial Regulation 35/2008 Article 29 paragraph 2, stipulated that for regular auctions, investors must submit documents 120 day participation of the auction announcement. Meanwhile, on a direct offer, the investor has a 45 day period from the announcement of the auction to submit the documents of participation. The period is considered too short so investors can not conduct a comprehensive review and choose not to follow offers.

"Because they [investors] think too soon may be true, eventually they can not evaluate properly he can not finally come," he said on Monday (2/10).

With regard to rating ratings, the regulation has stipulated that the first assessment focuses on technical, financial, and performance aspects. For technical aspects, the government will see the ability of business entities to conduct activities referring to commitments in the first 3 years, such as seismic survey activities and drilling of wells.

For the financial aspect, we will see the ability of the business entity to pay the signature bonus and the budget capability of the business entity. The Government will look at the performance aspect of the oil experience side and compliance with regulations and legislation. Later, in the new rules, the order is recycled.

IN INDONESIA


Regulasi Lelang Direvisi


Pemerintah sedang merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk mempermudah proses lelang blok migas. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto mengatakan bahwa pelaksanaan lelang blok migas dievaluasi agar bisa menjaring lebih banyak pelaku usaha yang ikut serta.

Ada beberapa poin yang akan direvisi dalam regulasi itu, seperti perpanjangan waktu penyerahan dokumen partisipasi, peringkat penilaian, dan kebebasan untuk melakukan kajian. Untuk poin jangka waktu penyerahan dokumen partisipasi, terdapat usulan untuk memperpanjang jangka waktu antara penawaran ke penyerahan dokumen partisipasi.

Pada Peraturan Menteri 35/2008 Pasal 29 ayat 2, diatur bahwa untuk lelang reguler, investor harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari dari pengumuman lelang. Sementara itu, pada penawaran langsung, investor memiliki masa 45 hari dari pengumuman lelang untuk menyerahkan dokumen partisipasi. Jangka waktu itu dianggap terlalu singkat sehingga investor tidak bisa melakukan kajian komprehensif dan memilih tidak mengikuti penawaran.

“Karena mereka [investor] menganggap terlalu cepat mungkin benar, akhirnya mereka tidak bisa mengevaluasi dengan benar akhirnya dia tidak bisa ikut,” ujarnya, Senin (2/10).

Terkait dengan peringkat penilaian, dalam peraturan itu telah diatur bahwa penilaian pertama difokuskan pada aspek teknis, keuangan, dan kinerja. Untuk aspek teknis, pemerintah akan melihat kemampuan badan usaha untuk melakukan kegiatan mengacu pada komitmen pada 3 tahun pertama, seperti kegiatan survei seismik dan pengeboran sumur.

Untuk aspek keuangan, akan dilihat kemampuan badan usaha untuk membayar bonus tanda tangan dan kemampuan anggaran badan usaha. Pemerintah akan melihat aspek kinerja dari sisi pengalaman di bidang perminyakan dan kepatuhan kepada peraturan dan perundang-undangan. Nantinya, dalam peraturan yang baru, urutan tersebut didaur ulang.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, October 3, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel