google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Enhance Regulation of Upstream Oil and Gas Industry - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Saturday, October 28, 2017

Enhance Regulation of Upstream Oil and Gas Industry



The government is continuing to improve regulation to create a conducive upstream oil and gas investment climate. Rules for the gross split as stated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 52/2017 are expected to stimulate the industry.

However, in that rule, there are still two things that must be perfected. Namely, a loss compensation facility is subject to indirect taxes and taxes. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ego Syahrial stated that there is now an agreement between the Ministry of Energy and Mineral Resources, the finance minister and the interest owners of the two issues.

"The Minister of Finance has requested approval on the issuance of Government Regulation (PP) which regulates it to the President. We expect the Government Regulation as well as the entry of participation documents to be in line with the target on 27 November, " he said at a press conference achieving three years of upstream oil and gas performance (27/10).

IN INDONESIA

Sempurnakan Regulasi Industri Hulu Migas


Pemerintah terus berusaha memperbaiki regulasi untuk menciptakan iklim investasi hulu migas yang kondusif. Aturan bagi hasil gross split yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52/2017 diharapkan dapat menggairahkan industri tersebut.

Namun, dalam aturan itu, masih ada dua hal yang harus disempurnakan. Yakni, fasilitas kompensasi kerugian terkait dengan pajak dan pajak tidak langsung. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyatakan, saat ini sudah ada kesepakatan antara Kementerian ESDM, menteri keuangan, dan pemilik kepentingan mengenai dua hal tersebut. 

”Menteri Keuangan sudah meminta persetujuan tentang penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal itu ke Presiden. Kami harapkan Peraturan Pemerintah tersebut serta masuknya dokumen partisipasi bisa sesuai dengan target pada 27 November," katanya dalam konferensi pers pencapaian tiga tahun kinerja hulu minyak dan gas (27/10).

Jawa Pos, Page-6, Saturday, October 28, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel