Oil and Gas Fund Allocation Required

Infrastruktur Energi Terbarukan Butuh Perhatian

Indonesia needs to allocate oil and gas funds to finance the exploration of new reserves. The funds could also be allocated for infrastructure spending in the oil and gas sector, including the development of renewable energy.

Publish What You Pay Indonesia, a civil society coalition for transparency and accountability of extractive resources supports the allocation of oil and gas funds in the discussion of the revision of Law No. 22/2001 on Oil and Gas. Funds are needed, one of them for the development of renewable energy in Indonesia.

Aryanto Nugroho, Head of the Advocacy and Networks Advocacy Division at Publish What You Pay (PWYP) said in a meeting of the civil society proposals for the revision of Law No. 22/2001 over the weekend, it urged a clause on the allocation of petroleum funds and Oil and gas reserves. Both sources of funds and their use are distinguished.

"Oil and gas funds are allocated from state revenues in the oil and gas sector. The oil and gas reserves, whose expenditures in the regions, can be derived from oil / gas revenue sharing or dividends obtained from regional equity participation in a working area of ​​oil and gas, "said Aryanto, Sunday (30/7) in Jakarta.

Collected oil and gas funds are spent on exploration financing in the context of the discovery of new oil and gas reserves. The oil and gas reserves reserves are more devoted to the stability of the local economy, especially oil-producing areas.

One of the areas that successfully utilize oil and gas reserves is Bojonegoro Regency, East Java. The area benefits from the Banyu Urip oil field in the Cepu Block, which produces at least 165,000 barrels of oil per day.

Community empowerment Bojonegoro managed to raise funds allocated as a reserve fund of Rp 100 billion in 2016. The funds are kept and only used for interest only, for human resources development and development of small and medium enterprises in Bojonegoro.

Satya Widya Yudha

Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives

Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives Satya Widya Yudha agreed with the oil and gas allocation plan discussed in the revision of Law No. 22/2001. According to him, the House of Representatives (DPR), who was the initiator of the revision of the Law, also proposed the collection of oil and gas funds as a solution amid the lack of government funds in the search for new oil and gas reserves.

"We propose that there are oil and gas funds collected from the state revenue of oil and gas sector, so far, the funding of reserve discovery is very minimal," said Satya.

Specifically, there is no discussion of who will manage the funds. However, he argues that there is a problem if the Ministry of Energy and Mineral Resources as the technical ministry of the energy sector that manages the oil and gas fund collection.

The fund allocation plan has emerged since early 2015. At that time, the government plans to collect Rp 200 per liter from each sale of premium fuel and Rp 300 per liter from each solar sales. The Government refers to Law No 30/2007 on Energy.

IN INDONESIA

Infrastruktur Energi Terbarukan Butuh Perhatian

Alokasi Dana Migas Diperlukan

Indonesia perlu mengalokasikan dana minyak dan gas untuk membiayai eksplorasi penemuan cadangan baru. Dana itu bisa juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur sektor migas, termasuk pengembangan energi terbarukan.

Publish What You Pay Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas sumber daya ekstraktif mendukung pengalokasian dana minyak dan gas bumi (migas) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dana tersebut dibutuhkan, salah satunya untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Ketua Divisi Advokasi dan Jaringan pada Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, dalam rapat pemberian usulan dari masyarakat sipil untuk revisi UU No 22/2001 akhir pekan lalu, pihaknya mendorong agar ada klausul mengenai pengalokasian dana migas (petroleum fund) dan dana cadangan migas. Kedua sumber dana dan penggunaannya dibedakan.

”Dana migas dialokasikan dari pendapatan negara di sektor migas. Adapun dana cadangan migas, yang pembelanjaannya di daerah, bisa diambil dari dana bagi hasil migas atau dividen yang diperoleh dari penyertaan modal daerah pada sebuah wilayah kerja migas,” ujar Aryanto, Minggu (30/7), di Jakarta. 

Dana migas yang terkumpul dibelanjakan untuk pembiayaan eksplorasi dalam rangka penemuan cadangan migas yang baru. Adapun dana cadangan migas lebih dikhususkan bagi stabilitas ekonomi lokal, khususnya daerah penghasil migas.

Salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan dana cadangan migas adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Daerah tersebut mendapat keuntungan dengan keberadaan lapangan minyak Banyu Urip di Blok Cepu yang menghasilkan minyak sedikitnya 165,000 barrel per hari itu.

Pemberdayaan masyarakat Bojonegoro berhasil mengumpulkan dana yang dialokasikan sebagai dana cadangan sebesar Rp 100 miliar pada 2016. Dana itu disimpan dan hanya dimanfaatkan bunganya saja, yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan usaha kecil dan menengah di Bojonegoro.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha setuju dengan rencana alokasi dana migas dibahas dalam revisi UU No 22/2001. Menurut dia, DPR yang menjadi inisiator revisi UU, juga turut mengusulkan pengumpulan dana migas sebagai solusi di tengah minimnya dana pemerintah dalam usaha pencarian cadangan migas baru.

"Kami mengusulkan agar ada dana migas yang dikumpulkan dari penerimaan negara sektor migas, selama ini, pembiayaan penemuan cadangan sangat minim,” ujar Satya. 

Secara spesifik, belum ada pembahasan siapa yang akan mengelola dana tersebut. Namun, ia berpendapat terjadi masalah apabila Kementerian ESDM selaku kementerian teknis sektor energi yang mengelola pengumpulan dana migas tersebut.

Rencana pengalokasian dana mengemuka sejak awal 2015. Saat itu, pemerintah berencana memungut dana Rp 200 per liter dari setiap penjualan bahan bakar minyak jenis premium dan Rp 300 per liter dari setiap penjualan solar. Pemerintah merujuk pada Undang-Undang No 30/2007 tentang Energi. 

Kompas, Page-19, Monday, July 31, 2017