google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Government Set Gas Quota for 100 Plant - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Tuesday, May 23, 2017

Government Set Gas Quota for 100 Plant



Domestic gas supply is still lacking.

Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan has allocated gas for 100 power plants across Indonesia until 2026. The gas quota is arranged based on the proposed PT PLN as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2017-2026.

The Java-Bali generation system generates the most gas this year, which is 1,188 billion British thermal units per day (BBTUD). As for next year, the amount of gas is reduced to 1.170 BBTUD.

Gas demand for Java-Bali is actually larger than the supply of 1,193 BBTUD this year. The shortage will widen next year, as an estimated increase in demand to 1231 BBTUD. The deficit is closed from the gas potential to be obtained

While the system of Sumatra received gas supply of 243.8 BBTUD this year and 298.1 BBTUD next year. Around 432 generators in this system also require more gas than the available supply.

Additional gas opportunities could be obtained by PLN by 67.2 BBTUD. The gas supply deficit also occurred in Sulawesi and Nusa Tenggara system this year at 30.8 BBTUD. The gas shortage will increase next year by 39.9 BBTUD. So is the Kalimantan system, which requires additional gas of 2.1 BBTUD this year and 30.9 BBTUD next year.

In the Maluku and Papua system, 34 power plants have not received clarity of gas supply until next year. Whereas the gas requirement reached 44.4 BBTUD until 2018. Actually, the Ministry of Energy has planned gas allocation for Papua from Tangguh refinery managed by BP Berau Ltd. Later, gas from Tangguh refinery units I and II will be transported using LNG mini boats.

The ship sends gas to the nearest pier, then flows to the power plant. This scheme is called a virtual pipeline. The gas distribution through the sea will also be used to illuminate other areas in eastern Indonesia, such as Maluku and East Nusa Tenggara

To meet gas demand, Jonan asked PLN to accelerate the maximum gas sale agreement early next year. Within 12 months after the issuance, PLN must complete the natural gas purchase agreement. If domestic gas supply is insufficient, Jonan invites PLN to buy from outside the country. Provided, the price does not exceed 11.5 percent of Indonesia Crude Price (ICP).

Regarding the Papua gas distribution channel, the Ministry of Energy will hold a tender in the second half of 2017. Our open offer coordinates with PLN, said Director General of Oil and Gas, I Gusti Nyoman Wiratmaja.

IN INDONESIAN

Pemerintah Tetapkan Kuota Gas 100 Pembangkit


Pasokan gas domestik masih kurang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah mengalokasikan gas untuk 100 pembangkit listrik di seluruh Indonesia hingga 2026 mendatang. Kuota gas diatur berdasarkan usul PT PLN yang tertera dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. 

Sistem pembangkitan Jawa-Bali paling banyak memperoleh gas tahun ini, yakni sebesar 1.188 billion British thermal unit per day (BBTUD). Adapun tahun depan, jumlah gasnya berkurang menjadi 1.170 BBTUD.

Permintaan gas untuk Jawa-Bali sebenarnya lebih besar dibanding pasokan, yakni 1.193 BBTUD pada tahun ini. Kekurangan akan melebar tahun depan, karena diperkirakan terjadi peningkatan permintaan menjadi 1.231 BBTUD. Defisit ditutup dari potensi gas yang akan diperoleh

Sedangkan sistem Sumatera memperoleh pasokan gas 243,8 BBTUD pada tahun ini dan 298,1 BBTUD pada tahun depan. Sekitar 432 pembangkit di sistem ini juga membutuhkan gas Iebih banyak daripada pasokan yang tersedia. 

Peluang gas tambahan bisa diperoleh PLN sebesar 67,2 BBTUD. Defisit pasokan gas juga terjadi di sistem Sulawesi dan Nusa Tenggara pada tahun ini sebesar 30,8 BBTUD. Kekurangan gas akan meningkat pada tahun depan sebesar 39,9 BBTUD. Begitu juga di sistem Kalimantan, yang membutuhkan gas tambahan sebesar 2,1 BBTUD pada tahun ini dan 30,9 BBTUD tahun depan.

Di sistem Maluku dan Papua, 34 pembangkit juga belum mendapat kejelasan pasokan gas hingga tahun depan. Padahal kebutuhan gasnya mencapai 44,4 BBTUD hingga 2018. Sebenarnya Kementerian Energi sudah merencanakan alokasi gas untuk wilayah Papua dari kilang Tangguh yang dikelola BP Berau Ltd. Nantinya, gas yang berasal dari kilang Tangguh unit I dan II akan diangkut menggunakan kapal mini LNG. 

Kapal mengirim gas ke dermaga terdekat, kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Skema ini disebut virtual pipeline. Jalur distribusi gas melalui laut juga akan dipakai menerangi daerah lain di Indonesia timur, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur

Untuk memenuhi kebutuhan gas, Jonan meminta PLN mempercepat perjanjian jual-beli gas maksimal awal tahun depan. Dalam jangka waktu 12 bulan setelah ditetapkan, PLN harus menyelesaikan perjanjian jual-beli gas bumi. Jika pasokan gas domestik tidak mencukupi, Jonan mempersilakan PLN membeli dari luar negeri. Asalkan, harganya tidak melebihi 11,5 persen dari Indonesia Crude Price (ICP).

Mengenai jalur distribusi gas Papua, Kementerian Energi akan menggelar tender pada paruh kedua 2017. Penawaran terbuka kami koordinasikan dengan PLN, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Koran Tempo, Page-20, Wednesday, April, 26, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel