The past two years, the auction oil and gas area is quiet enthusiasts. In 2015, none of the applicants on eight areas of work offered by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). As for the last 2016 years, the possibility of only one auction enthusiasts in 14 work areas are offered.
The government schedule the announcement of winners of working area in 2016. EMR Ministry accused, auction enthusiasts deserted the cause is the weakening in world oil prices. "If oil prices remain below US$ 50 a barrel as some time ago, certainly not in demand" said Minister Ignatius Jonan, Thursday (2/3).
Therefore, the government attempted to compensate for this condition with a plan to revise the rules. One of them is the revision of Government Regulation (PP) No., 35/2004 on Upstream Oil and Gas.
The government's revised plan for exploration of imported goods will only be owned by the government, if successful exploration activities. However, if the exploration activities fail, imported goods become the property of the contractor. "However, the contractor subject to import duties," said Deputy Minister Arcandra Tahar.
In addition to PP 35/2004, the Ministry of Energy will publish a new ministerial regulation on incentive costs required to increase production before the contract expires. The government also plans to revise PP 79/2010
IN INDONESIAN
Jonan: Harga Minyak Bikin Lelang Wilayah Kerja Sepi
Dua tahun terakhir, lelang Wilayah kerja minyak dan gas sepi peminat. Tahun 2015, tak ada satu pun peminat atas delapan wilayah kerja yang ditawarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun tahun 2016 lalu, kemungkinan hanya ada satu peminat lelang pada 14 Wilayah kerja yang disodorkan.
Pemerintah menjadwal pengumuman pemenang lelang Wilayah kerja tahun 2016 pada bulan. Kementerian ESDM menuding, penyebab peminat lelang sepi adalah melemahnya harga minyak dunia. "Kalau harga minyak masih di bawah US$ 50 per barel seperti beberapa waktu lalu, pasti tidak diminati" kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (2/3).
Karena itu, pemerintah berupaya mengimbangi kondisi itu dengan rencana merevisi aturan. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) No., 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Rencana revisi pemerintah yakni barang impor untuk eksplorasi hanya akan menjadi milik pemerintah, jika kegiatan eksplorasi berhasil. Namun jika kegiatan eksplorasi gagal, barang impor menjadi milik kontraktor. "Hanya saja, kontraktor dikenakan beban bea masuk," tutur Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Selain PP 35/2004, Kementerian ESDM akan menerbitkan peraturan menteri baru mengenai insentif biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi sebelum kontrak berakhir. Pemerintah juga berencana merevisi PP No. 79/2010
Kontan, Page-14, Monday, March, 6, 2017
No comments:
Post a Comment