Local engagement in the upstream oil and gas industry earth fully supported by the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas).
This was disclosed by the Head of SKK Migas, Amien Sunaryadi in a speech opening the Gathering Upstream Oil and Gas with Gas Users in Luwuk, Banggai, Central Sulawesi, March 29 yesterday. Present on the occasion, Governor of Central Sulawesi Longki Djanggola, Banggai Regent Herwin Orphans, and dozens of user entrepreneurs gas national and regional levels.
"All parties must be committed to realize how to build the area of oil and gas potential possessed, "Amien said in a written statement in Jakarta, Wednesday (29/3). Amien explained, oil and gas producing regions will receive revenue-sharing (DBH) and the odds of getting a participating interest (PI) of a maximum of 10%.
However, the potential gain multiplier effect (multiplier effect) of oil and gas upstream activities is not only that. The existence of upstream oil and gas project is expected to involve local owned enterprises (enterprises) and local private companies to get a job according to the ability of each. Employment also grew significantly.
Exemplified, Banyu Urip project in Cepu Work Areas in Bojonegoro who've managed to get a lot of benefits. Thus, Amien hope ego regional and sectoral areas can be mitigated in the future. The key is a good collaboration between the central government, local government districts and provinces, investors, and other stakeholders. "The area is not a business object, but pushed into the subject in order to grow and be independent," he said.
In Banggai district alone, SKK Migas noted that the gas supply slandar reach 415 million cubic feet per day (million standard cubic feet per day / lnmscfd) with a production period up to 2027. The source of this gas that is Cendanapura Senoro field and managed field JOB Pertamina-Medco E & P Tomori of 310 mmscfd and Matindok Courses managed by Pertamina EP 105 MMSCFD.
From this supply, there are 335 MMSCFD to be allocated to PT Donggi Senoro LNG. Then the remaining 55 MMSCFD to PT Panca Amara Utama to support the need for fertilizer, 5 MMSCFD to PT PLN for electricity Banggai, and 20 MMSCFD to PLN. While the gas from Tiaka are also still in Central Sulawesi with 3-6 MMSCFD Morowali used by enterprises for the electricity sector.
Central Sulawesi Governor Longki Djanggola hope all parties sticking to the principle of the Regional balance and openness in utilizing this potential magnitude. "Do not let the people of Central Sulawesi as the proverb should not be a dead rat in the granary," he said. He refers to the number of liquefied natural gas exports, but on the other hand unmet community needs.
He explained that the electrification of electricity in Central Sulawesi, about 75%, whereas in the new Sea Banggai 50%. Meanwhile, in the district of North Morowali contained nickel industry which is currently building and planning at least five smelters. Problems need for natural gas in the region around Banggai is expected to look for solutions.
One of them, an allocation of 5 MMSCFD allocated for electricity that has not been absorbed Banggai by PLN until today. "Let both overcome these problems, in particular electricity," said Longki. Meanwhile, the Regent Banggai promised to provide convenience to investors upstream oil and gas investment. "Aspects of licensing, land, and we will be supporting full social," said Herwin. Because the presence of upstream oil and gas industry have a positive impact on economic developments in Central Sulawesi, especially Banggai.
"It takes an effort of synergy between government, business, and stakeholders to further optimize this potential," he said
IN INDONESIAN
SKK Migas Menukung Penuh Keterlibatan Daerah
Keterlibatan daerah dalam industri hulu minyak dan gas bumi didukung penuh oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Hal ini diungkapkan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi dalam sambutan pembukaan acara Temu Usaha Hulu Migas dengan Para Pengguna Gas di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 29 Maret kemarin. Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Bupati Banggai Herwin Yatim, dan puluhan pengusaha pengguna gas tingkat nasional dan daerah.
“Seluruh pihak harus berkomitmen untuk mewujudkan bagaimana membangun daerah dari potensi migas yang dimiliki,” kata Amien dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/ 3). Amien menjelaskan, daerah penghasil migas akan menerima dana bagi hasil (DBH) dan peluang mendapatkan participating interest (PI) maksimal 10%.
Namun, potensi mendapatkan efek berganda (multiplier effect) dari kegiatan hulu migas tidak hanya itu. Adanya proyek hulu migas diharapkan dapat melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan swasta daerah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing. Lapangan pekerjaan pun bertambah cukup signifikan.
Dicontohkan, proyek Banyu Urip di Wilayah Kerja Cepu di Bojonegoro yang sudah berhasil mendapatkan banyak manfaat. Sehingga, Amien berharap ego regional dan sektoral di daerah dapat diredam ke depannya. Kuncinya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, investor, serta pemangku kepentingan lainnya. “Daerah bukan menjadi obyek bisnis, namun didorong menjadi subyek agar tumbuh dan mandiri," ujarnya.
Di Kabupaten Banggai sendiri, SKK Migas mencatat, pasokan gas mencapai 415 juta slandar kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ lnmscfd) dengan masa produksi hingga 2027. Sumber gas ini yakni Lapangan Senoro dan Lapangan Cendanapura yang dikelola JOB Pertamina Medco E&P Tomori sebesar 310 mmscfd dan Lapangan Matindok yang dikelola Pertamina EP 105 mmscfd.
Dari pasokan ini, sebanyak 335 mmscfd untuk dialokasikan untuk PT Donggi Senoro LNG. Kemudian sisanya 55 mmscfd untuk PT Panca Amara Utama guna mendukung kebutuhan pupuk, 5 mmscfd ke PT PLN untuk kelistrikan Kabupaten Banggai, dan 20 mmscfd untuk PLN. Sementara gas dari Lapangan Tiaka yang juga masih di Sulawesi Tengah sebesar 3-6 mmscfd dimanfaatkan oleh BUMD Kabupaten Morowali untuk sektor kelistrikan.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap seluruh pihak berpegang teguh pada asas keseimbangan Daerah dan keterbukaan dalam memanfaatkan besarnya potensi ini. “Jangan sampai masyarakat Sulawesi Tengah seperti peribahasa jangan jadi tikus yang mati di lumbung padi,” katanya. Dia merujuk pada banyaknya ekspor gas alam cair, namun di sisi lain kebutuhan masyarakat belum terpenuhi.
Dia menjelaskan, elektrifikasi kelistrikan di Sulawesi Tengah sekitar 75%, sementara itu di Kabupaten Banggai Laut baru 50%. Sementara itu, di Kabupaten Morowali Utara terdapat industri nikel yang saat ini tengah membangun dan merencanakan setidaknya lima smelter. Permasalahan kebutuhan gas bumi di wilayah sekitar Kabupaten Banggai ini diharapkan dapat dicarikan solusi.
Salah satunya, alokasi sebesar 5 mmscfd yang diperuntukan untuk kelistrikan Banggai yang belum terserap oleh PLN hingga saat ini. “Mari sama-sama mengatasi masalah-masalah ini, khususnya kelistrikan,” kata Longki. Sementara itu, Bupati Banggai berjanji memberi kemudahan investasi untuk investor hulu migas. “Aspek perizinan, pertanahan, dan sosial akan kami dukung penuh,” kata Herwin. Pasalnya, adanya industri hulu migas telah berdampak positif pada perkembangan ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya Banggai.
“Diperlukan upaya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada ini,” katanya
Investor Daily, Page-34, Friday, March, 31, 2017
No comments:
Post a Comment