Strategy
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar ensure future oil and gas production from exploration activities to be faster 2-3 years with the concept for the production of gross or gross split. The concept is considered more modest than the concept of revenue sharing with the component cost recovery or operating costs that can be replaced.
According Arcandra, since the era of the 2000s, the contractor takes 15-16 years from the quest for oil to the production stage using the concept for the results. With the time savings, operating costs can be much more efficient contractor.
"Time of 2-3 years who no longer needed it is time for the preparation of the FEED (front end engineering design / design basic planning) to EPC (engineering, procurement and construction / planning, procurement, and construction). They are free to arrange them without alternating seek approval SKK Migas on average takes 2-3 years, "said Arcandra.
Nevertheless, the concept of gross split can not guarantee that oil and gas production in the country will increase exploration activities rose, or make oil and gas investments in the country improves, certainly, further Arcandra, massive parts of the country in this concept more clearly. This concept can be improved. "Time will tell whether the split made a gross investment climate for the better and so on," said Arcandra.
Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja I Gusti Nyoman added that the central government has a lot to cut and merge a number of licensing. Currently, permits oil and gas sector in the Ministry of Energy and Mineral Resources only six types, namely two permits in the upstream and four licenses in the downstream.
"The year before required 42 permits. In fact, in the past can be more than 100 licenses. Now only six permits, and it has a maximum or can not be summarized again. It's part of an effort accelerate and simplify the bureaucracy, "said Wiratmaja.
Executive Director of the economic value of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said, the concept of gross split should not lower the economic value of an oil and gas field when compared with the concept of cost recovery. Moreover, said Marjolijn, oil and gas investment climate amid sluggish in recent years. Investments in this sector also decreased with the drop in oil prices.
"We remain supportive of this concept. Just do not get the economic value of oil and gas projects will be lower when compared to the concept of cost recovery, "said Marjolijn. The Government has issued Decree No. 8 of 2017 Energy and Mineral Resources on the Production Sharing Contract Gross Split. This concept applies to new oil and gas contracts and contracts that have been terminated. As for the oil and gas contract extension result, contractors have two options, whether to use gross split or cost recovery.
Oil and gas contracts are still ongoing cost recovery will be respected until the end of his contract. Model gross split was first applied to the Offshore North West Java (ONWJ) managed by full-PT Pertamina Hulu Energi ONWJ on Wednesday (18/1). With the model of the contract, part of the state is set at 47.5 percent and 52.5 percent for the contractor parts oil.
As for natural gas, the state's share of 37.5 percent, while the contractor 62.5 percent. Contract Pertamina Hulu Energi ONWJ on the force for 20 years or until January 17, 2037.
IN INDONESIAN
Masa Produksi Minyak dan Gas Bisa Lebih Cepat
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menjamin masa produksi minyak dan gas bumi sejak kegiatan eksplorasi menjadi lebih cepat 2-3 tahun dengan konsep bagi hasil produksi bruto atau gross split. Konsep tersebut dinilai lebih sederhana dibanding konsep bagi hasil dengan komponen cost recovery atau biaya operasi yang dapat digantikan.
Menurut Arcandra, sejak era 2000-an, kontraktor butuh waktu 15-16 tahun sejak usaha pencarian minyak hingga tahap produksi dengan menggunakan konsep bagi hasil. Dengan adanya penghematan waktu, biaya operasi kontraktor bisa jauh lebih hemat.
”Waktu 2-3 tahun yang tidak diperlukan lagi itu adalah waktu untuk penyusunan FEED (front end engineering design /desain perencanaan dasar) hingga EPC (engineering, procurement and construction/perencanaan, pengadaan, dan konstruksi). Mereka bebas menyusunnya tanpa bolak-balik meminta persetujuan SKK Migas yang rata-rata butuh waktu 2-3 tahun,” ujar Arcandra.
Meski demikian, konsep gross split tidak bisa menjamin bahwa produksi migas dalam negeri akan meningkat, kegiatan eksplorasi naik, atau membuat investasi migas dalam negeri membaik, yang pasti, lanjut Arcandra, besaran bagian negara dalam konsep ini lebih jelas. Konsep ini masih bisa diperbaiki. ”Waktu yang akan membuktikan apakah dengan gross split membuat iklim investasi menjadi lebih baik dan sebagainya,” ujar Arcandra.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menambahkan, pemerintah pusat sudah banyak memangkas dan menggabungkan sejumlah perizinan. Saat ini, perizinan sektor migas di Kementerian ESDM hanya tinggal enam jenis, yaitu dua izin di bagian hulu dan empat izin di bagian hilir.
”Tahun sebelumnya dibutuhkan 42 izin. Bahkan, di masa lalu bisa lebih dari 100 izin. Sekarang hanya enam izin, dan itu sudah maksimal atau tidak bisa diringkas lagi. Ini bagian dari usaha mempercepat dan menyederhanakan birokrasi,” kata Wiratmaja.
Nilai keekonomian Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, konsep gross split sebaiknya tidak menurunkan nilai keekonomian sebuah lapangan migas apabila dibandingkan dengan konsep cost recovery. Apalagi, kata Marjolijn, iklim investasi migas tengah lesu dalam beberapa tahun terakhir. Investasi di sektor ini juga menurun seiring dengan anjloknya harga minyak.
”Kami tetap mendukung konsep ini. Hanya saja, jangan sampai nilai keekonomian proyek migas menjadi lebih rendah saat dibandingkan dengan konsep cost recovery,” ucap Marjolijn. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Konsep ini berlaku bagi kontrak migas baru dan kontrak yang sudah diterminasi. Adapun untuk kontrak migas hasil perpanjangan, kontraktor mempunyai dua pilihan, apakah menggunakan gross split atau cost recovery.
Kontrak migas cost recovery yang masih berlangsung akan tetap dihormati sampai habis masa kontraknya. Model gross split pertama kali diterapkan untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola penuh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ pada Rabu (18/1). Dengan model kontrak tersebut, bagian negara ditetapkan sebesar 47,5 persen dan bagian kontraktor 52,5 persen untuk minyak.
Adapun untuk gas bumi, bagian negara 37,5 persen, sedangkan bagian kontraktor 62,5 persen. Kontrak Pertamina Hulu Energi pada Blok ONWJ tersebut berlaku selama 20 tahun atau hingga 17 Januari 2037
Kompas, Page-17, Saturday, Jan, 21, 2017
No comments:
Post a Comment