Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah menolak permintaan moratorium kontrak selama 10 tahun yang diajukan Inpex Corporation di Blok Masela,“Tidak kami kasih, kalau 10 tahun,” ujarnya setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan Serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman. Menurut Luhut, pemerintah sudah punya solusi atas permintaan moratorium kontrak yang diinginkan oleh Inpex. Namun dia enggan membeberkan solusi yang akan dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Inpex meminta insentif moratorium kontrak selama 10 tahun untuk mengembangkan Blok Masela. Permintaan moratorium dengan memundurkan kontrak yang seharusnya berakhir pada 2028 menjadi 2038. Moratorium kontrak sebagai komponsasi perubahan skema pengembangan Masala dari proyek Offshore (di Iaut) menjadi onshore (di darat). Inpex menyatakan perubahan skema tersebut menyebabkan jadwal pengoperasian proyek menjadi mundur.
Selain moratorium kontrak, dibahas soal penambahan kapasitas kilang gas yang diminta Inpex. “Itu juga kami sudah ada solusinya,” ucap dia. Selain moratorium kontrak, pemerimtah masih menunda pembahasan permintaan Inpex untuk menambah kapasitas produksi kilang dari 7,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton per tahun. Luhut mengatakan hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Inpex meminta tambahan kapasitas kilang agar tingkat pengembalian investasi bisa mencapai 15 persen.
Menteri Ignasius Jonan mengatakan permintaan Inpex Soal moratorium kontrak masih dihitung. Menurut dia, Inpex boleh saja meminta moratorium 10 tahun atau kalau perlu Iebih dari 10 tahun. “Minta 50 tahun juga boleh, masih dihitung,” ujarnya. Ihwal permintaan meningkatkan kapasitas produksi gas menjadi 9,5 juta ton per tahun, Jonan menuturkan akan ada peningkatan dari kapasitas saat ini 7,5 juta ton, Namun tambahan kapasitas tidak sampai 9,5 juta ton per tahun.
Wakil Menteri Arcandra Tahar mengatakan dasar pemerintah tidak memberikan perpanjangan kontrak selama 10 tahun berdasarkan hitungan yang masuk akal. Dia menyebutkan hitungan pemerintah tidak sampai di angka 10 tahun. Meski begitu, Arcandra enggan menjelaskan dasar perhitungan pemerintah itu. Moratorium kontrak yang akan diberikan, kata dia, kurang dari 10 tahun. Sebelumnya, Inpex juga akan meminta pemerintah memberikan insentif atas biaya investasi yang dikeluarkan untuk satu Kilang apung LNG. Semisal" US$ 1,6 miliar. Selain itu, kontraktor asal Jepang meminta tax holiday selama 15 tahun serta potongan bagi hasil pemerintah dengan kontraktor masing-masing 50 persen.
IN ENGLISH
Moratorium Contract Inpex Less than 10 Years
Coordinating Minister maritime Luhut Binsar Pandjaitan stated that the government rejected the demand for a moratorium on the contract for 10 years filed Inpex Corporation in Masela, "Do not we love, if 10 years," he said after meeting with the Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan well as the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar, in the Office of the Coordinating Ministry for maritime. According Luhut, the government already has a solution upon request moratorium contract desired by Inpex. But he was reluctant to reveal the solution that will be done by the government.
Earlier, Inpex asked for a moratorium incentive contract for 10 years to develop the Masela block. Demand moratorium by extending a contract that should have ended in 2028 became 2038. Moratorium contract as komponsasi schema changes Masala development of projects Offshore (in Iaut) into onshore (land). Inpex declare the schema changes cause the operation of the project schedule into retreat.
In addition to the moratorium contract, discussed about the refinery capacity additions requested Inpex gas. "That we have the solutions," he said. In addition to the moratorium contract, pemerimtah still postpone the discussion of Inpex request to increase refinery production capacity from 7.5 million tons to 9.5 million tons per year. Luhut said the results of these discussions will be reported to the President Joko Widodo. Inpex asked for additional refinery capacity so that the return on investment can reach 15 percent.
Minister Ignatius Jonan said Inpex Problem demand a moratorium on the contract is still being calculated. According to him, Inpex is okay to ask for a moratorium of 10 years or if necessary exceeding 10 years. "Ask for 50 years may also still be calculated," he said. About the demand increase gas production capacity to 9.5 million tons per year, Jonan said that there will be increased from the current capacity of 7.5 million tons, but not until the additional capacity of 9.5 million tons per year.
Deputy Minister Arcandra Tahar said basic government does not provide a 10-year contract extension that makes sense based on the count. He mentioned the government count is not up in the 10 years. Even so, Arcandra reluctant to explain the basis for calculating the government. Moratorium contracts to be awarded, he said, less than 10 years. Earlier, Inpex will also ask the government to provide incentives for investment costs incurred for a floating LNG refinery. Like "US $ 1.6 billion. In addition, a Japanese contractor requested tax holiday for 15 years as well as pieces for the results of government by the contractor each 50 percent.
Koran Tempo, Page-14,Tuesday, Dec,6,2016
No comments:
Post a Comment