Discussion of the Masela Block PoD Documents Speeded Up

The government accelerates the completion of the Masela Block project plan of development (POD). The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) said that currently the revision of the Masela Block POD document has been completed.

The Masela Block

Head of SKK Migas, Dwi Soetjipto Dwi said, there are two aspects being discussed for the completion of the Masela Block POD. First, related to the use of technology. SKK Migas expects the use of appropriate technology, so that the investment value of the Masela Block can be lowered.

Dwi Soetjipto

"With the most optimal technology, it means that from the investment side it can be low," Dwi explained when met at the Ministry of Energy and Mineral Resources Office.

Inpex Corporation

The second aspect is the problem of the level of domestic content (TKDN) to develop the Masela Block. Dwi said that TKDN in the Masela Block project must be maximized.

"Now it is being processed and we strongly encourage and emphasize that the realization of TKDN can be as much as possible," Dwi said.

While related to incentives, Dwi said that this was still under discussion.

"We are still discussing," he said.

Ignasius Jonan

SKK Migas wants the discussion of the two aspects to be resolved soon. As a result, in the near future the Masela Block PoD can be immediately handed over to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan at the end of December 2018.

"Hopefully the end of December will be finished," he concluded.

IN INDONESIAN

Pembahasan Dokumen PoD Blok Masela Dikebut

Pemerintah mempercepat penyelesaian dokumen rencana pengembangan atau plan of development (POD) proyek Blok Masela. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan saat ini revisi dokumen POD Blok Masela sudah selesai.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto Dwi bilang, ada dua aspek yang tengah dibahas untuk penyelesaian POD Blok Masela. Pertama, terkait penggunaan teknologi. SKK Migas mengharapkan penggunaan teknologi yang tepat, sehingga nilai investasi Blok Masela bisa ditekan lebih rendah. 

"Dengan teknologi yang paling optimal, artinya dari sisi investasi bisa rendah, " jelas Dwi saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM.

Aspek kedua adalah masalah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk mengembangkan Blok Masela. Dwi menyebutkan TKDN di proyek Blok Masela harus maksimal. 

"Sekarang ini sedang diproses dan kami sangat mendorong dan menekankan agar realisasi TKDN bisa semaksimal mungkin," kata Dwi.

Sementara terkait insentif, Dwi mengemukakan hal tersebut masih dalam pembahasan. 

"Kami masih terus membahas," ujar dia. 

SKK Migas menginginkan pembahasan kedua aspek itu bisa segera diselesaikan. Alhasil, dalam waktu dekat PoD Blok Masela bisa segera diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada akhir Desember 2018.

"Mudah-mudahan akhir Desember akan selesai," pungkas dia.

Kontan, Page-14, Tuesday, Dec 18, 2018

Next year, the Joint Venture of Cilacap Refinery is Formed

Cilacap's Refinery Development Master Plan (RDMP) project will begin. PT Pertamina (Persero) and Saudi Aramco will soon form a joint venture to develop the Cilacap RDMP refinery project next year.

Saudi Aramco Refinery

PT Pertamina Corporate Secretary Syahrial Mukhtar said that Saudi Aramco as a partner in the Cilacap RDMP project was still consistently building the project with Pertamina. Aramco and Pertamina also target to be able to immediately form a joint venture company.

"We must start next year," he said.

Regarding share ownership in a joint venture, according to Syahrial, there will be no change, Pertamina still holds control of 55% of shares and Saudi Aramco for 45% of the shares. Although currently Pertamina and Saudi Aramco are still in the discussion stage regarding spin-off assets, the two companies have not yet agreed on the calculation of Pertamina's assets in the Cilacap RDMP project.

"That's normal. They count, we also count. This will be found at what number will be agreed upon, "Syahrial said.

Just so you know. The investment value for the Cilacap RDMP project is estimated at US $ 5.5 billion. According to the plan, the capacity of the Cilacap RDMP project will increase to 400,000 barrels per day (blah) with products that meet Euro V specifications, basic petrochemicals, and Group II Base Oil for lubricants.

IN INDONESIAN

Tahun Depan, Joint Venture Kilang Cilacap Terbentuk

Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap akan dimulai. PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco segera membentuk perusahaan patungan (joint venture) terhadap pengembangan proyek kilang RDMP Cilacap tahun depan. 

Corporate Secretary PT Pertamina Syahrial Mukhtar menyebutkan, Saudi Aramco sebagai mitra di proyek RDMP Cilacap masih konsisten membangun proyek tersebut bersama Pertamina. Aramco dan Pertamina pun menargetkan bisa segera membentuk perusahaan patungan.

"Pada tahun depan harus bisa kami mulai," ungkap dia.

Mengenai kepemilikan saham di perusahaan patungan, menurut Syahrial, tidak akan ada perubahan, Pertamina tetap memegang kendali sebanyak 55% saham dan Saudi Aramco sebesar 45% saham. Meski sekarang ini Pertamina dan Saudi Aramco masih dalam tahap pembahasan terkait spin off aset kedua perusahaan belum juga sepakat tentang perhitungan aset Pertamina di proyek RDMP Cilacap. 

“Itu kan normal. Mereka hitung, kami juga hitung. Ini akan ketemu di angka berapa yang nanti disepakati," ujar Syahrial.

Asal tahu saja. Nilai investasi untuk proyek RDMP Cilacap diperkirakan mencapai US$ 5,5 miliar. Menurut rencana, kapasitas proyek RDMP Cilacap akan bertambah menjadi 400.000 barel per hari (blah) dengan hasil produk yang memenuhi spesitikasi Euro V, petrokimia dasar (basic petrochemical), dan Group II Base Oil untuk pelumas.

Kontan, Page-14, Tuesday, Dec 18, 2018

Land Not Ready

PT Pertamina (Persero) has decided to build a refinery in Tuban, East Java, but the company has not completed land acquisition. So far, the progress that has been made is the location of the construction of the refinery which was decided in Tuban and has not changed and the original plan.

Corporate Secretary of PT Pertamina (Persero) Syahrial Muchtar said that the reason for choosing an oil refinery in Tuban, East Java, was to be close to the existing refinery facility, Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Rosneft Refinery in Tuban East Java

TPPI is a subsidiary of PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI was initiated in 1995 by Tirtamas. The monetary crisis forced this company to be handed over by the owner to the government. Syahrial explained, the company had made several options for the location of the construction of an oil refinery in East Java. All of the options have gone through technical studies.

"The [oil refinery location] is directed there [Tuban] because we want to integrate with TPPI. Now, we can now complete the land acquisition process. "The land acquisition process is the same, as we have previously experienced," he said.

Based on data from the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Provision (KPPIP) Tuban Refinery is a new oil refinery development project with a production capacity of 300,000 barrels per day (bpd) to be built in Tuban, East Java. Pertamina targets the Tuban Refinery project to be completed in 2025, meaning that Pertamina still has 7 years.

Rosneft Refinery

Desasin refinery will use a petrochemical configuration that is integrated with PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Pertamina had previously formed a joint venture with Rosneft, an oil and gas company from Russia.

Rosneft Russia

The joint venture, PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemical (PRPP), was established on November 28, 2017. Pertamina has also requested legal opinion from state lawyers about the validity of the oil refinery project in the public interest category to answer the doubts of the East Java Provincial Government in issuing location determination permits.

Arcandra Tahar

Last week, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said that the planned construction of an oil refinery by Pertamina in Situbondo was canceled and returned to Tuban.

IN INDONESIAN

Lahan Belum Siap

PT Pertamina (Persero) telah memutuskan lokasi pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, tetapi perseroan belum menyelesaikan pembebasan lahan. Sejauh ini, kemajuan yang sudah didapatkan adalah lokasi pembangunan kilang yang diputuskan di Tuban dan tidak berubah dan rencana awal.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) Syahrial Muchtar mengatakan bahwa alasan pemilihan lokasi pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, agar dekat dengan fasilitas kilang yang sudah ada, yaitu Trans Pacific Petrochemical lndotama (TPPI).

TPPI merupakan anak perusahaan dari PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). TPPI dirintis pada 1995 oleh Tirtamas. Krisis moneter memaksa perusahaan ini diserahkan oleh sang pemilik kepada pemerintah. Syahrial menjelaskan, perseroan telah membuat beberapa opsi lokasi pembangunan kilang minyak di Jawa Timur. Seluruh opsi itu telah melalui kajian teknis.

“Kalau [lokasi kilang minyak] diarahkan ke sana [Tuban] karena kami ingin integrasikan dengan TPPI. Nah, sekarang kami proses pembebasan tanah bisa segera kami selesaikan. Proses pembebasan [lahan] sama saja, seperti yang sebelumnya pernah kami alami,” tuturnya.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kilang Tuban merupakan proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300.000 barel per hari (bph) yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur. Pertamina menargetkan proyek Kilang Tuban selesai pada 2025 Artinya, Pertamina masih memiliki waktu 7 tahun.

Desasin kilang akan menggunakan konfigurasi petrokimia yang terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Pertamina sebelumnya telah membentuk perusahaan patungan dengan Rosneft, perusahaan migas dari Rusia. 

Perusahaan patungan, PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), didirikan pada 28 November 2017. Pertamina juga telah meminta opini hukum dari pengacara negara tentang keabsahan proyek kilang minyak dalam kategori kepentingan umum untuk menjawab keraguan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerbitan izin penetapan lokasi.

Pekan lalu, Wakil Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan bahwa rencana pembangunan kilang minyak oleh Pertamina di Situbondo dibatalkan dan dikembalikan ke Tuban.

Bisnis Indonesia, Page-24, Tuesday, Dec 18, 2018

Pertamina is Ready to Deposit IDR 11 Trillion

The Ministry of Energy and Mineral Resources said that PT Pertamina (Persero) immediately finalized the payment of the signature bonus and performance bonds of the Rokan Block scheduled this week. 

     Director General of Oil and Gas (Oil and Gas) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Djoko Siswanto said the signing of the new contract of the former Chevron Rokan Block will be made after the obligation in the form of a signature bonus payment (signature bonus) is paid off. According to him, there are currently no obstacles in repaying these obligations.

"There are no obstacles, just waiting to be paid. If I am not mistaken, Pertamina will pay on December 21, 2018, "he said.

Rokan Block 

In the management of Rokan Block, Pertamina must pay a signature bonus worth US $ 784 million or around Rp. 11.3 trillion and performance bonds in the form of 10% of the work commitment fund. The value of the exact commitment of the Rokan Block is set at US $ 500 million or Rp. 7.2 trillion. If the signature bonus payment can be realized this week, Djoko is optimistic that the signing of the new Rokan Block contract can be carried out at the end of this year.

Meanwhile in a separate place, Corporate Secretary of PT Pertamina (Persero) Syahrial Muchtar said that his party is still preparing a new subsidiary unit to manage the Rokan Block. Because the establishment of a new subsidiary is needed to manage large blocks of the Rokan class so that the management aspects become more focused.

Later the signing of the Rokan Block contract is carried out by the new subsidiary. Syahrial said that Pertamina is still committed to completing the Rokan Block signing at the end of this year.

"The point is this month. Before the end of the year. We are trying all the end of the year so there will be no more burden. "

Regarding the payment of the Block Rokan signature bonus, Syahrial added that his party had prepared funds for the payment of the obligation. However, he did not explain further about the source of the intended fund.

"Funds have no problems."

At the end of last July, the government finally provided management for the 20-year Rokan Block to Pertamina. After the Rokan Block contract expires in 2021, the block will be transferred from the United States oil and gas company Chevron to Pertamina with 100% management rights.

STRATEGIC VALUE

From the records, the Rokan Block itself includes strategic oil and gas blocks. The block's oil and gas production contributes around 26% of total national production. The block which has an area of ​​6,220 square kilometers has 96 fields where three fields have the potential to produce oil very good, namely Duri, Minas and Bekasap. It has been recorded, since operating from 1971 to December 31, 2017, the total production of the Rokan Block has reached 11.5 billion barrels of oil.

Previously, Pertamina had issued a global bond with a nominal value of US $ 750 million at the beginning of last November. At that time, Pahala N. Mansyuri, Finance Director of Pertamina, said that the funds raised would mainly be used to meet the company's long-term investment needs in the upstream sector.

The President Joko Widodo

Meanwhile, last weekend President Joko Widodo during his visit to Riau conveyed a request that Pertamina not manage the Rokan Block on its own, because it could involve the region. The President also supports if the Riau Provincial Government wants to increase its ownership portion in the Rokan Block which has this strategic value. Based on the ESDM Minister's Regulation, local governments can have management rights of 10.%.

"If the area is able to hold bigger why not? If the area is ready to have a bigger one, why not? But we will arrange the scheme and mechanism soon, "said the President.

Regarding this matter, Syahrial Muchtar said that he did not know in detail about this matter.

"Not available. Later, there will be talks with SKK Migas, the Ministry of Energy and Mineral Resources as well. "If the Regional Government has always been part of it," he said.

IN INDONESIAN

Pertamina Siap Setor Rp 11 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan PT Pertamina (Persero) segera menyelesaikan pembayaran bonus tanda tangan dan performance bonds Blok Rokan yang dijadwalkan pekan ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan penandatanganan kontrak baru Blok Rokan bekas milik Chevron akan dilakukan setelah kewajiban berupa pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) dilunasi. Menurutnya, saat ini tidak ada kendala dalam pelunasan kewajiban tersebut. 

“Tidak ada kendala, hanya menunggu dibayar. Kalau tidak salah Pertamina mau bayar tanggal 21 Desember 2018,” ujarnya.

Dalam alih kelola Blok Rokan, Pertamina harus membayar signature bonus senilai US$ 784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun dan performance bonds berupa 10% dari dana komitmen kerja. Adapun nilai komitmen pasti Blok Rokan ditetapkan sebesar US$ 500 juta atau Rp 7,2 triliun. Bila pembayaran signature bonus dapat terealisasi pekan ini, Djoko optimistis penandatanganan kontrak baru Blok Rokan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero) Syahrial Muchtar menuturkan pihaknya masih menyiapkan unit anak usaha baru untuk mengelola Blok Rokan. Pasalnya, pembentukan anak usaha baru diperlukan untuk mengelola blok besar sekelas Rokan agar aspek pengelolaannya menjadi lebih fokus.

Nantinya penandatanganan kontrak Blok Rokan dilakukan oleh anak usaha baru tersebut. Syahrial mengatakan Pertamina masih berkomitmen untuk menuntaskan penandatangan Blok Rokan pada akhir tahun ini juga.

“Intinya bulan ini. Sebelum akhir tahun. Kami upayakan semua akhir tahun supaya tidak ada beban lagi.” 

Terkait dengan pembayaran bonus tanda tangan Blok Rokan, Syahrial menambahkan pihaknya sudah menyiapkan dana untuk pembayaran kewajiban tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sumber dana dimaksud. 

“Dana sudah tidak ada masalah.” 

Pada akhir Juli lalu, pemerintah akhirnya memberikan pengelolaan Blok Rokan selama 20 tahun kepada Pertamina. Setelah kontrak Blok Rokan berakhir pada 2021, blok tersebut akan dialihkan dari perusahaan migas Amerika Serikat, Chevron, kepada Pertamina dengan hak kelola 100%. 

BERNILAI STRATEGIS

Dari catatan yang ada, Blok Rokan sendiri termasuk blok migas yang bernilai strategis. Produksi migas blok tersebut menyokong sekitar 26% dari total produksi nasional. Blok yang memiliki luas 6.220 kilometer persegi ini memiliki 96 lapangan dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak

sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total produksi Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak.

Sebelumnya, Pertamina telah menerbitkan global bond atau obligasi global dengan nominal US$ 750 juta pada awal November lalu. Saat itu Pahala N. Mansyuri, Direktur Keuangan Pertamina, mengatakan dana yang dihimpun utamanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang perseroan di sektor hulu.

Sementara itu, akhir pekan lalu Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Riau menyampaikan permintaan supaya Pertamina tidak mengelola sendiri Blok Rokan, karena dapat melibatkan daerah. Presiden pun mendukung bila Pemprov Riau ingin menaikkan porsi kepemilikannya di Blok Rokan yang memiliki nilai strategis tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM, pemerintah daerah dapat memiliki hak kelola sebesar 10.%.

“Kalau daerah mampu memegang lebih besar kenapa tidak? Kalau daerah siap memiliki yang lebih besar, kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kami atur" kata Presiden.

Terkait hal ini, Syahrial Muchtar mengaku pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai hal tersebut. 

“Belum ada. Nanti pasti ada pembicaraan dengan SKK Migas, Kementerian ESDM juga. Kalau Pemda kan selama ini mereka mendapat bagian,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-3, Tuesday, Dec 18, 2018

Contracts for Two Oil and Gas Blocks Will Switch to Gross Split

The government states that there are two oil and gas blocks whose production contracts (PSC) are changed from the scheme cost recovery is a gross split. If realized, then there are a total of three oil and gas companies that change their contracts to become gross split.

25 Working Area of Gross Split Scheme

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said, seven oil and gas contractors had expressed interest to revise his contract to gross split. Two of the contractors, among them, are now increasingly shifting to gross split contracts. Signing This contract amendment is expected to be carried out early next year.

Arcandra Tahar 

"[Signing] the third week of January [2019]," he said in Jakarta.

Unfortunately, Arcandra is reluctant to name the two blocks. He only mentioned that one of the oil and gas blocks that had been changed by the contract was a conventional oil and gas block. At present, it is still evaluating the contracts for the two oil and gas blocks. One of them is related to the calculation of profit sharing (split) became the allotment of cooperation contractors (KKKS) and the government, after switching the scheme of the contract to gross split.

Eni Indonesia

Previously, Eni Indonesia signed a recent signing of the PSC amendment for the Sepinggan East Block. This amendment is due to the contract scheme changed from cost recovery to gross split. The East Sepinggan Block contract is the first cost recovery scheme to switch to gross split in accordance with the contractor's proposal. One of the considerations of the contractor is the effectiveness of WK development East Sepinggan.

The East Sepinggan Block contract began on July 20, 2012 and ends in July 2042. The 30-year contract period consists of a 20-year exploration phase and 10-year production. The split for this block contractor is 67% for oil and 72% for gas, this count is for base split plus split variable.

The holders of this block's participation rights are 85% Eni East Sepinggan Limited and 15% PT Pertamina Hulu Energi, where Eni East Sepinggan Limited acts as the operator.

"Italian companies and Pertamina have moved from cost recovery to gross split. "Gross split makes the process simpler and more effective," Arcandra said.

Managing Director Fabrizio Trili

Eni Indonesia's Managing Director Fabrizio Trili revealed that the gross split scheme was the same good solution for his party and the government. With the change in the scheme of the East Sepinggan Block contract, it also obtained convenience.

"We are free to carry out our various activities, to market products, to ensure better results from gas production for both the government and Eni," Fabrizio explained.

Arcandra added, until now, the number of oil and gas blocks whose contracts using gross split schemes have reached more than 30 contracts. With Eni choosing to switch to gross split, this proves that the new oil and gas contract scheme is attractive to investors.

Production Test.

Meanwhile, ESDM Ministry Director General of Oil and Gas Djoko Siswanto said Eni had completed drilling one well at Merakes Field, East Sepinggan Block. Drill steam tests were also carried out on the well and the results were very promising.

"One Merakes well managed to produce 30 mmscfd / million metric standard cubic feet of gas per day. If 10 wells are drilled, the production can be 300 mmscfd, "he said.

Not only gas, the well also produces associated oil or condensate. The production of condensate wells, said Djoko, is around 100 barrels per day (bpd). For the planned development of Merakes Field, the East Sepinggan Block is targeted to produce gas up to 391 mmscfd with total production along the contract of 814 billion cubic feet. The production period of this field according to its economy is estimated to be around 9 years.

"The on-stream plan is 2021," he said.

IN INDONESIAN

Kontrak Dua Blok Migas akan Beralih ke Gross Split

Pemerintah menyatakan terdapat dua blok migas yang kontrak kerja samanya (production sharing contract/ PSC) diubah skemanya dari cost recovery menjadi bagi hasil kotor (gross split). Jika terealisasi, maka total terdapat tiga perusahaan migas yang mengubah kontraknya menjadi gross split.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menuturkan, tujuh kontraktor migas telah menyatakan minatnya untuk merevisi kontraknya menjadi gross split. Dua kontraktor diantaranya kini semakin mantap beralih ke kontrak gross split. Penandatanganan amendemen kontrak ini diharapkan bisa dilakukan awal tahun depan.

“[Signing] minggu ketiga Januari [2019],” kata dia di Jakarta.

Sayangnya, Arcandra enggan menyebutkan nama dua blok ini. Dia hanya menyebut salah satu blok migas yang diubah kontraknya ini merupakan blok migas konvensional. Saat ini, pihaknya masih mengevaluasi kontrak kedua blok migas ini. Salah satunya yakni terkait perhitungan bagi hasil (split) yang menjadi jatah kontraktor kerja sama (KKKS) dan pemerintah, setelah beralih skema kontraknya menjadi gross split.

Sebelumnya, Eni Indonesia menandatangani baru saja menandatangani amendemen PSC untuk Blok East Sepinggan. Amendemen ini lantaran skema kontraknya berubah dari cost recovery menjadi gross split. Kontrak Blok East Sepinggan merupakan kontrak skema cost recovery pertama yang beralih menjadi gross split sesuai dengan usulan kontraktor. Salah satu pertimbangan kontraktor yakni dalam rangka efektifitas pengembangan WK

East Sepinggan.

Kontrak Blok East Sepinggan ini dimulai pada 20 Juli 2012 dan berakhir pada Juli 2042. Jangka waktu kontrak selama 30 tahun ini terdiri dari fase eksplorasi 20 tahun dan produksi 10 tahun. Bagi hasil (split) bagi kontraktor blok ini yakni sebesar 67% untuk minyak dan 72% untuk gas, hitungan ini untuk base split plus variable split. 

Pemegang hak partisipasi blok ini adalah Eni East Sepinggan Limited sebesar 85% dan PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan 15%, dimana Eni East Sepinggan Limited bertindak sebagai operator. 

“Perusahaan Italia dan Pertamina telah pindah dari cost recovery ke gross split. Gross split membuat proses lebih simpel dan efektif,” kata Arcandra.

Managing Director Eni Indonesia Fabrizio Trili mengungkapkan, skema gross split ini menjadi solusi yang sama bagusnya bagi pihaknya dan pemerintah. Dengan perubahan skema kontrak Blok East Sepinggan, pihaknya juga memperoleh kemudahan.

“Kami bebas dalam menjalankan berbagai kegiatan kami, untuk memasarkan produk, untuk memastikan hasil yang lebih baik dari produksi gas baik bagi pemerintah maupun Eni,” jelas Fabrizio.

Arcandra menambahkan, hingga saat ini, jumlah blok migas yang kontraknya menggunakan skema gross split telah mencapai lebih dari 30 kontrak. Dengan Eni memilih beralih ke gross split, ini membuktikan bahwa skema baru kontrak migas itu menarik bagi investor. 

Tes Produksi. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, Eni telah merampungkan pengeboran satu sumur di Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan. Drill steam test juga telah dilakukan pada sumur tersebut dan hasilnya sangat menjanjikan.

“Satu sumur Merakes berhasil memproduksi gas 30 mmscfd/million metric standard cubic feet per day. Bila dibor 10 sumur, maka produksinya bisa 300 mmscfd,” kata dia. 

Tidak hanya gas, sumur itu juga memproduksi minyak ikutan atau kondensat. Produksi kondensat sumur itu, kata Djoko, sekitar 100 barel per hari (bph). Untuk rencana pengembangan Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan ditargetkan dapat menghasilkan gas hingga 391 mmscfd dengan total produksi sepanjang kontrak 814 miliar kaki kubik. Masa produksi lapangan ini sesuai keekonomiannya diperkirakan sekitar 9 tahun. 

“Rencana onstream-nya 2021,” ujarnya.

Investor Daily, Page-9, Monday, Dec 17, 2018

It's time for Jokowi to start entering the Upstream Oil and Gas Sector

Eni S.p.A., an oil and gas company from Italy, can be said to be an oil and gas company that has lost durian in the past 4 years, namely in 2015. After starting oil and gas exploration activities in the Mediterranean Sea in 2015, the Italian company finally found gas reserves the earth as much as 30 trillion cubic feet (trillion cubic feet / tcf), equivalent to 5.5 billion barrels of barrel oil of equivalent / boe.

ENI S.P.A.

After discovering oil and gas reserves at Zohr Field in August 2015, Eni immediately proposed an investment plan for the development of the field, which is said to have such giant reserves. In about 6 months, namely until February 2016, Eni has obtained certainty from the oil and gas authority in Egypt to be able to continue the findings of the reserves to the stage of exploitation or production.

From the success of Eni and BP in Egypt, there is no denying that government support is a determining factor for investors entering and seeking oil and gas reserves. It is conceivable, the magnitude of the impact produced when Zohr's class of oil and gas is found in the territory of Indonesia. Natural gas exports will increase so that it will increase the country's foreign exchange.

ENI S.P.A.

This will reduce the oil and gas balance deficit that has been widely discussed lately when the rupiah exchange rate weakened against the US dollar. At least, the discovery of natural gas reserves will reduce the oil and gas trade balance deficit in the next few years, which is after the oil and gas field begins to enter the production phase.

Zohr Field

The Indonesian government needs to replicate the success of the Egyptian Government which fully supports upstream oil and gas investors when they find potential large-scale oil and gas reserves in Zohr Field. Since 2003, Indonesia has officially become an oil importer because domestic production cannot meet the consumption of fuel oil (BBM) in the country.

In fact, the oil and gas trade deficit continues to expand. This is due to the downward trend in oil production (lifting), while the consumption trend BBM continues to rise along with economic growth. With an average economic growth of 5% per year, fuel consumption also increases. Based on several surveys, every 1% of economic growth, energy demand will increase by 1.5%.

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) estimates that oil lifting is only 281,000 barrels per day (bpd) in 2030. However, with enhance oil recovery / EOR technology method, oil lifting is expected to be able to survive in the range of 520,000 bpd by 2030.

Amien Sunaryadi, in his farewell remarks as Head of SKK Migas, revealed that the oil and gas balance deficit would be even wider in the coming years. The only solution is to resist the increase in the oil and gas balance deficit by conducting oil and gas exploration and finding

large scale field.

STRENGTHENING UPPER

The President of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Tumbur Parlindungan said that the rise of the national oil and gas upstream would have a double impact on the economy. Not just talking about increasing state income, but the might of a country's upstream oil and gas is a driving factor for the economy.

"Once the upstream oil and gas sector is strong, the petrochemical industry is more independent, supporting industries are growing and others are emerging."

According to him, the potential for oil and gas subsurface in the country remains promising, but needs to be supported by increasing national upstream oil and gas competitiveness. In the perspective of oil and gas investors who are not only focused on one of the regions, the return calculation and profit is certainly a priority.

If Egypt, which in the 2011-2013 period experienced internal crisis, and could rise by reforming the oil and gas sector, Indonesia could do the same. Moreover, there are no internal problems that make the national business atmosphere deteriorate. In the last 3 years, there have indeed been hundreds of policies cut to make the atmosphere of the national oil and gas investment more concise. At least nearly 200 policies in the energy and mineral resources sector were cut by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Seeing this, Tumbur admitted that the Ministry of Energy and Mineral Resources had carried out its main tasks and functions properly. However, in investing in Indonesia, licensing is not only entered in one ministry / institution.

"Regulatory trimming and simplification is important, but investors also need how long it will take to complete all that," he said.

 The President Joko Widodo 

With the many permits needed, the command of the Head of State is important. President Joko Widodo needs to take a stand and ensure that his assistants simplify the flow of upstream oil and gas investment. How can I not, the government's anxiety about the oil and gas balance deficit, especially coupled with the weakening rupiah exchange rate against the US dollar, has become a challenge for policy makers.

It must be admitted, indeed for the past 4 years, discussions in an effort to encourage the ease of investment in upstream oil and gas are minimal. Moreover, by providing a red carpet for upstream oil and gas investors to enter. The government's success encourages equal distribution of infrastructure or rolling out village funds, seems to be able to be implemented in the upstream oil and gas sector.

The President needs to intervene directly, supervise and look for solutions to make it easier for investors to carry out exploration in the country. It's time for Jokowi to enter the upstream oil and gas sector. The direct intervention of the President in the upstream oil and gas sector is considered necessary considering that the government does not have sufficient budget to carry out exploration or study in the search for oil and gas reserves in open areas.

IN INDONESIAN

Saatnya Jokowi Mulai Blusukan ke Sektor Hulu Migas

Eni S.p.A., perusahaan minyak dan gas bumi dari Italia, bisa dibilang menjadi perusahaan migas yang ketiban durian runtuh pada 4 tahun lalu, yaitu pada 2015. Setelah memulai kegiatan eksplorasi migas di Laut Mediterania pada 2015, perusahaan asal Italia itu akhirnya menemukan cadangan gas bumi sebanyak 30 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/tcf) atau setara dengan 5,5 miliar barel ekuivalen minyak (barrel oil of equivalent/boe).

Setelah menemukan cadangan migas di Lapangan Zohr pada Agustus 2015, Eni  langsung mengajukan rencana investasi untuk pengembangan lapangan yang disebut memiliki cadangan raksasa tersebut. Dalam waktu sekitar 6 bulan, yaitu sampai Februari 2016, Eni sudah mendapatkan kepastian dari otoritas migas di Mesir untuk dapat melanjutkan temuan cadangan tersebut ke tahap eksploitasi atau produksi.

Dari keberhasilan Eni dan BP di Mesir, tidak bisa disangkal bahwa dukungan pemerintah, menjadi faktor penentu investor masuk dan mencari potensi cadangan migas. Bisa dibayangkan, besarnya dampak yang dihasilkan ketika lapangan migas sekelas Zohr di temukan di wilayah Indonesia. Ekspor gas bumi akan bertambah sehingga meningkatkan devisa negara. 

Hal itu akan mengurangi defisit neraca migas yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Setidaknya, penemuan cadangan gas bumi itu akan mengurangi defisit neraca perdagangan migas dalam beberapa tahun depan, yaitu setelah lapangan migas mulai masuk tahap produksi.

Pemerintah Indonesia perlu meniru keberhasilan Pemerintah Mesir yang mendukung sepenuhnya investor hulu migas ketika menemukan potensi cadangan minyak dan gas bumi skala besar di Lapangan Zohr. Sejak 2003, Indonesia resmi menjadi importir minyak karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. 

Bahkan, defisit perdagangan migas terus membesar. Hal itu disebabkan oleh tren penurunan produksi minyak (lifting), sedangkan tren konsumsi BBM terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi rerata 5% per tahun, konsumsi BBM pun ikut meningkat. Berdasarkan beberapa survei, setiap 1% pertumbuhan ekonomi, permintaan energi akan meningkat  1,5%.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan bahwa lifting minyak tinggal 281.000 barel per hari (bph) pada 2030. Namun, dengan metode teknologi produksi minyak lanjutan (enhance oil recovery/EOR), lifting minyak diperkirakan mampu bertahan di kisaran 520.000 bph pada 2030.

Amien Sunaryadi, dalam sambutan perpisahan sebagai Kepala SKK Migas, mengungkapkan bahwa defisit neraca migas akan semakin lebar pada tahun-tahun mendatang. Satu-satunya solusi untuk menahan peningkatan defisit neraca migas itu dengan melakukan eskplorasi migas dan menemukan lapangan skala besar.

PERKUAT HULU

Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Tumbur Parlindungan mengatakan bahwa kebangkitan hulu migas nasional akan memberikan dampak ganda untuk perekonomian. Tidak sekadar bicara tentang meningkatnya pemasukan negara, tetapi keperkasaan hulu migas suatu negara menjadi faktor pendorong perekonomian. 

“Begitu hulu migas kuat, industri petrokimia lebih mandiri, industri pendukung bertumbuh dan yang lainnya muncul."

Menurutnya, potensi kandungan di bawah permukaan (subsurface) migas di Tanah Air tetap menjanjikan, tetapi perlu didukung dengan peningkatan daya saing hulu migas nasional. Dalam perspektif investor migas yang tidak hanya fokus di salah satu regional, hitung-hitungan balik modal

dan laba tentu menjadi prioritas.

Jika Mesir yang dalam kurun waktu 2011-2013 mengalami ktisis internal, dan dapat bangkit dengan melakukan reformasi di sektor migas, Indonesia pun dapat melakukan hal serupa. Apalagi tidak ada permasalahan internal yang membuat atmosfer bisnis nasional memburuk. Dalam 3 tahun terakhir, memang sudah ada ratusan kebijakan dipotong untuk membuat atmosfer investasi migas nasional lebih ringkas. Setidaknya nyaris sebanyak 200 kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral dipotong oleh Kementerian ESDM.

Melihat hal tersebut, Tumbur mengaku bahwa Kementerian ESDM sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun, dalam berinvestasi di Indonesia, perizinan tidak hanya masuk di satu kementerian/lembaga saja. 

“Pemangkasan dan penyederhanaan regulasil menjadi penting, tetapi investor juga memerlukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua itu,” tuturnya.

Dengan banyaknya perizinan yang diperlukan, komando Kepala Negara menjadi penting. Presiden Joko Widodo perlu mengambil sikap dan memastikan bahwa para asistennya mempermudah arus investasi hulu migas. Bagaimana tidak, kegamangan pemeritah melihat defisit neraca migas, apalagi ditambah dengan kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan.

Harus diakui, memang selama 4 tahun ke belakang, pembahasan dalam upaya mendorong kemudahan investasi hulu migas minim dikemukakan. Apalagi, dengan memberikan karpet merah bagi investor hulu migas untuk masuk. Kesuksesan pemerintah mendorong pemerataan infrastruktur ataupun menggulirkan dana desa, sepertinya dapat diimplementasikan di sektor hulu migas. 

Presiden perlu turun tangan langsung, mengawasi dan mencari solusi untuk memudahkan investor melakukan eksplorasi di Tanah Air. Saatnya, Jokowi masuk ke sektor hulu migas. Campur tangan langsung Presiden di sektor hulu migas dinilai perlu mengingat pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan eksplorasi atau studi pencarian cadangan migas di wilayah terbuka.

Bisnis Indonesia, Page-24, Monday, Dec 17, 2018