Indonesia Can Become a Net Importer of Gas

Production Not Bid Domestic Demand

Indonesia is expected to become a gas importing country by 2022. This is in line with the increasing demand for gas in the country, which is not offset by rising national oil and gas production. President of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan said, to overcome the imbalance, it takes a big investment. Especially for exploration to find new sources of oil and gas.

"With the continued decline in national oil and gas production, Indonesia is expected to become a net importer of gas in 2022," he said at the opening of The 42th IPA Convention & Exhibition in Jakarta.

According to him, it becomes a big challenge because the exploration to find new oil and gas reserves has shifted to frontier areas and deep sea.

"Large initial investment and high technology are needed," he said.

Indonesia has now become a net importer or a country that imports more than exporting petroleum since 2002. The national energy general plan (RUEN) regulated in Presidential Regulation No. 22 of 2017 sets the target of energy portion from oil and gas in 2050 by 44 percent. Thus, oil and natural gas remain the backbone of national energy in the next 20 to 30 years.

Based on data from SKK Migas, national natural gas production has declined since 2014. In fact, the Ministry of Industry projects that gas demand for industries will continue to increase by 2035. That is, from 678,617.9 mmbtu in 2012 to 2.4 million mmbtu by 2035. Increased domestic gas demand coming from the electricity and household sectors.

In the forum, President Joko Widodo (Jokowi) also criticized Pertamina's performance. As an energy SOE in Indonesia, Pertamina is considered to have never conducted significant new explorations. Consequently, domestic oil production numbers continue to decline. Jokowi said, already more than 30 years this government-owned company does not do a great exploration. He even admitted confused with the condition.

"What's there, little explorations, what's going on?" he said when opening the event.

Whereas if the problem is the complexity of the rules, deregulation efforts have been conducted since last year. The ESDM minister has already cut 186

regulations that complicate investment in the energy field. A total of 14 are related to upstream production regulation. When met after opening the event, Jokowi hopes Pertamina can increase production. Thus, the need for imported fuel can be suppressed.

'"What we see until we decline, decrease, decrease. So we are getting more and more imports "The President added.

The former mayor of Solo added, if the regulation related to investment in upstream oil and gas sector is still difficult, it opens the discussion room.

"If it is considered complicated, on the other side, in order to increase production and more exploration, so that people are more interested to enter the upstream sector," he said.

SVP Upstream Business Development PT Pertamina (Persero) Denie Tampubolon said, the challenge is already mature Pertamina working area.

"So, if the geology is mature, it is certainly no longer a discovery area like in the new green area altogether, yes, Iadi, rather limited in size," he said. Nevertheless, Pertamina keeps trying to drill 20 exploration wells this year and 15 exploration wells last year.

ESDM Minister Ignatius Jonan said there will be a gas sale and purchase transaction in the IPA. The details, among others, Petrokimia Gresik will buy gas from Kangean wells in Madura. There will also be gas purchases to supply the Pupuk Sriwijaya factory in Palembang. Then purchase gas to Pertamina EP for oil lifting, to PT Pertamina for refinery in Kasim, and to Pertagas for oil lifting and electricity for Dumai refinery. There is also a gas supply from PGN in Musi Banyuasin for household needs.

IN INDONESIA

Indonesia Bisa Menjadi Net Importer Gas

Produksi Tidak Imbangi Permintaan Domestik

Indonesia diperkirakan menjadi negara pengimpor gas pada 2022. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan gas di tanah air yang tidak diimbangi dengan naiknya produksi minyak dan gas nasional. Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan investasi besar. Terutama untuk eksplorasi untuk menemukan sumber-sumber migas yang baru.

"Dengan terus menurunnya produksi migas nasional, diperkirakan Indonesia menjadi net importer gas di tahun 2022," ujarnya pada pembukaan The 42th IPA Convention & Exhibition di Jakarta.

Menurut dia, hal tersebut menjadi tantangan besar karena eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru telah bergeser ke daerah frontier dan laut dalam. 

"Diperlukan investasi awal yang sangat besar dan teknologi yang tinggi," ungkapnya.

Indonesia saat ini telah menjadi net importer atau negara yang mengimpor lebih banyak daripada mengekspor minyak bumi sejak 2002. Rencana umum energi nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan target porsi energi dari migas pada 2050 sebesar 44 persen. Dengan demikian, minyak dan gas bumi masih menjadi tulang punggung energi nasional dalam 20 sampai 30 tahun ke depan. 

Berdasar data SKK Migas, produksi gas bumi nasional menurun sejak 2014. Padahal, Kementerian Perindustrian memproyeksikan kebutuhan gas untuk industri terus melonjak hingga 2035. Yakni, dari 678.617,9 mmbtu pada 2012 menjadi 2,4 juta mmbtu pada 2035. Peningkatan kebutuhan gas domestik juga datang dari sektor ketenagalistrikan dan rumah tangga.

Di forum itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut mengkritik kinerja Pertamina. Sebagai BUMN energi di Indonesia, Pertamina dinilai tidak pernah melakukan eksplorasi-eksplorasi baru yang signifikan. Imbasnya, angka produksi minyak dalam negeri terus menurun. Jokowi mengatakan, sudah lebih dari 30 tahun perusahaan milik pemerintah ini tidak melakukan eksplorasi besar. Dia bahkan mengaku bingung dengan kondisi tersebut. 

"Yang ada, eksplorasi yang kecil-kecil. Ini ada apa?" ujarnya saat membuka event itu.

Padahal jika yang menjadi persoalan adalah rumitnya aturan, upaya deregulasi dilakukan sejak tahun lalu. Menteri ESDM sudah memangkas 186

peraturan yang membuat rumit investasi di bidang energi. Sebanyak 14 di antaranya berkaitan dengan regulasi produksi di tingkat hulu. Saat ditemui setelah membuka acara, Jokowi berharap Pertamina bisa meningkatkan produksi. Dengan demikian, kebutuhan akan bahan bakar impor bisa ditekan.

’”Yang kita lihat sampai kita menurun, menurun, menurun. Sehingga kita semakin lama impornya semakin banyak" Presiden menambahkan.

Mantan wali kota Solo itu menambahkan, jika regulasi yang terkait dengan investasi di sektor hulu migas masih sulit, pihaknya membuka ruang diskusi. 

"Kalau dianggap masih ruwet, di sebelah mana, supaya produksi meningkat dan eksplorasi lebih, supaya orang lebih tertarik untuk masuk ke sektor hulu," tuturnya.

SVP Upstream Business Development PT Pertamina (Persero) Denie Tampubolon mengatakan, tantangannya adalah sudah mature wilayah kerja Pertamina. 

"Jadi, memang kalau secara geologi sifatnya mature, itu tentunya bukan lagi area yang bisa discovery yang seperti di green area yang baru sama sekali, ya. Iadi, agak terbatas size-nya,” ujarnya. Meski demikian, Pertamina terus berusaha melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi tahun ini dan 15 sumur eksplorasi tahun lalu.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, akan ada transaksi jual beli gas dalam IPA. Perinciannya, antara lain, Petrokimia Gresik akan membeli gas dari

sumur Kangean di Madura. Juga akan ada pembelian gas untuk memasok pabrik Pupuk Sriwijaya di Palembang. Lalu pembelian gas ke Pertamina EP untuk kepentingan lifting migas, ke PT Pertamina untuk kilang di Kasim, serta ke Pertagas untuk lifting minyak dan kelistrikan buat kilang Dumai. Adapula pasokan gas dari

PGN di Musi Banyuasin untuk kebutuhan rumah tangga.

Jawa Pos, Page-5, Thursday, May 3, 2018

Chevron & Exxon Review Margin Amount

International oil and gas company ExxonMobil and Chevron assess that in encouraging upstream oil and gas investment requires fiscal policy that is able to support good profit margins. With such a good margin, oil and gas companies are also keen to pour more sustainable investments in the future.

ExxonMobil Vice President of ExxonMobil Raymond E. Jones said that in deciding oil and gas investment, oil and gas companies will see from fiscal and geological side. Both of these things become the most important in seeing the sustainability of business in a country.

"From a geological point of view, in drilling the rocks it has certain technical risks that will influence investment decisions. Well, in supporting the risks in the operation required also flexibility from the fiscal side, "he said in the 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex.

Raymond says, more flexible fiscal requirements can make future estimates and prospects a viable partnership. then, in the process of dealing with PT Pertamina (Persero), as the Indonesian national oil and gas company, should also be made easier. On the other hand, Chevron compares between oil and gas operation policy in Indonesia and Permian Basin, United States (US).

Companies from the United States that also highlighted the new scheme-related contracts, the share of gross or new gross split applied in Indonesia. Managing Director of Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor said, in the contract scheme in Permina Basin, United States (US), the government gets a net result of about 28% -30%.

With an attractive revenue-sharing rate for the investor, Chevron claims to boost production by 35% to 2 million barrels per day. In Indonesia, with the cost recovery scheme, the government's share is much larger, at 70% with the lure of operational costs incurred by contractors returned by the government.

"With the scheme, investors have difficulty determining NPV [net present value]. Well, the decision of scolding gross split scheme is what can make the profit sharing to the contractor can be bigger, "he said.

Chevron considers that the gross split scheme has become one of the best for oil and gas investment in Indonesia. However, Chuck judged with the cost recovery scheme, the revenue share for his side as an example around 88:12 (88% government and 12% contractor) to 60:40. With the gross split, the amount of profit sharing can be more positive for the investor even if it does not get the cost of returning the operation.

"It's just that with gross split alone will not be able to encourage oil and gas investment. Flexible fiscal policy will encourage better, especially

for investors' margin, "he said.

Raymond also mentioned, Indonesia also must provide higher return on investment in order to be more competitive with other countries. However, Chevron and Exxon also assessed that Indonesia has improved itself to create an investment climate, especially in the upstream sector of oil and gas could be even better. For example, the application of gross split contracts and rule simplification.

Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said oil and gas investment in Indonesia is expected to rise with the revocation of rules and revisions that are considered to make the business process convoluted. It is also active to encourage oil and gas investment in Indonesia. IPA President Ronald Gunawan said the government's move, especially the Ministry of Energy and Mineral Resources, is getting better with the simplification of rules and gross split contracts and fiscal incentives. However, this is beginning to shape the investment climate for the better.

"Some of the other processed others are related to the steel import process that will be easier for upstream oil and gas companies," he said.

IN INDONESIA

Chevron & Exxon Review Besaran Margin

Perusahaan migas internasional ExxonMobil dan Chevron menilai bahwa dalam mendorong investasi hulu migas membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu mendukung margin keuntungan yang baik. Dengan margin yang baik itu, perusahaan migas pun bergairah untuk menggelontorkan investasi yang lebih besar lagi secara berkelanjutan ke depan.

Vice President Asia Pasific ExxonMobil Raymond E. Jones mengatakan dalam memutuskan investasi migas, perusahaan migas akan melihat dari sisi fiskal dan geologi. Kedua hal itu menjadi yang paling penting dalam melihat keberlanjutan bisnis di suatu negara.

“Dari sisi geologi, dalam mengebor bebatuan itu memiliki risiko teknis tertentu pun akan memengaruhi keputusan investasi. Nah, dalam mendukung risiko dalam operasi dibutuhkan juga fleksibilitas dari sisi fiskal,” ujarnya dalam acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex Ke-42.

Raymond menuturkan, persyaratan fiskal yang lebih fleksibel bisa membuat estimasi dan prospek kemitraan yang bisa terjaga ke depan. lalu, dalam proses berhubungan dengan PT Pertamina (Persero), selaku perusahaan migas nasional Indonesia, juga harus dipermudah. Di sisi lain, Chevron membandingkan antara kebijakan operasi migas di Indonesia dengan Permian Basin, Amerika Serikat (AS). 

Perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat itu pun menyoroti terkait skema kontrak baru, yakni bagi hasil kotor atau gross split yang baru diterapkan di Indonesia. Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor mengatakan, dalam skema kontrak di Permina Basin, Amerika Serikat (AS), pemerintah mendapatkan hasil bersih sekitar 28%-30%.

Dengan tingkat bagi hasil yang menarik untuk investor itu, Chevron mengklaim bisa mendorong produksi naik 35% menjadi 2 juta barel per hari. Ialu, di Indonesia dengan skema cost recovery, porsi pemerintah justru jauh lebih besar, yakni 70% dengan iming-iming biaya operasional yang dikeluarkan kontraktor dikembalikan oleh pemerintah.

“Dengan skema itu, investor sulit menentukan NPV [net present value]. Nah, keputusan penggatian skema gross split inilah yang bisa membuat bagi hasil kepada kontraktor bisa lebih besar,” ujarnya.

Chevron menilai bahwa skema gross split ini menjadi salah satu arah yang baik untuk  investasi migas di Indonesia. Namun, Chuck menilai dengan skema cost recovery, bagi hasil untuk pihaknya sebagai contoh sekitar 88:12 (88% pemerintah dan 12% kontraktor) sampai 60:40. Dengan gross split, besaran bagi hasil itu bisa lebih positif untuk investor walaupun tidak mendapatkan biaya pengembalian operasi.

“Hanya saja dengan gross split saja tidak akan mampu mendorong investasi migas. Kebijakan fiskal yang lebih fleksibel akan mendorong lebih baik, terutama untuk margin investor,” ujarnya.

Raymond pun menyebutkan, Indonesia pun harus memberikan imbal hasil investasi yang lebih tinggi agar bisa lebih kompetitif dengan negara lain. Namun, Chevron dan Exxon pun menilai Indonesia sudah berbenah diri untuk membuat iklim investasi, terutama di sektor hulu minyak dan gas bisa menjadi lebih baik lagi. Misalnya, penerapan kontrak gross split dan penyederhanaan aturan.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, investasi migas di Indonesia diharapkan bisa naik dengan adanya pencabutan aturan dan revisi yang dianggap membuat proses bisnis berbelit-belit. Pihaknya pun juga aktif untuk bisa mendorong investasi migas di Indonesia. 

    Presiden IPA Ronald Gunawan mengatakan langkah pemerintah terutama Kementerian ESDM memang semakin baik dengan adanya penyederhanaan aturan maupun kontrak gross split dan insentif fiskal. Namun, ini awal untuk membentuk iklim investasi menjadi lebih baik lagi.

“Beberapa yang lagi diproses lainnya adalah terkait dengan proses impor baja yang akan dipermudah untuk perusahaan hulu migas,” ujarnya.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, May 3, 2018

Ordinary Oil Giant For Jokowi

Since inaugurated as the 7th President of Indonesia on October 20, 2015, Joko Widodo first attended one of the big events held by oil and gas contractors in the country. Joko Widodo (Jokowi) did not attend the Annual Convention and Exhibition of Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) in 2015, 2016 and 2017. IPA Convex 2015 was opened by Coordinating Minister for Marine Affairs Indroyono Soesilo. In 2016, the event was opened by Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, while in 2017 was opened by Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan.

After three times, the Head of State finally attended the Upstream Oil and Gas Sector event and opened the event at the Jakarta Convention Center on Wednesday (2/5). If quoting the press statement, Chairman of the Convex 2018 IPA Committee Novie Hemawati assess, the presence of Jokowi can reinforce the commitment of the Government of Indonesia as one of all stakeholders to improve the competitiveness of the upstream oil and gas sector of Indonesia.

Sure enough, in a 17-minute Jokowi speech, an affirmation of the government's commitment to the sustainability of the upstream oil and gas industry was delivered. In his Convex 2018 speech, Jokowi praised the oil and gas industry players as one of the most famous and elite sectors. In fact, the big name of the company and its business actors, trembling politicians.

"But for me yes, mediocre," he joked.

In the midst of global challenges, Jokowi also explained the challenges of the oil and gas industry in the future. At least by comparing the performance of 10 largest companies in the world in the last decade. In the last 10-20 years, at least five companies from the oil and gas sector occupy the top 10 most promising corporations. In contrast to now, where companies with the core of information technology business become champions.

WONDER

In addition, the President also insinuated PT Pertamina (Persero) as a government-owned company engaged in the oil Just for me to wonder, in the oil and gas industry, for example Pertamina, since the 1970s has never done exploration until now. From the information obtained, Head of State knows that Pertamina's exploration is small scale. "This is what?" Seeing the condition, the President saw that the problem of ease of investment licensing becomes an obstacle.

Jokowi has ordered the Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan to cut as many rules that make investment in this sector seem complicated. To date there are at least 186 regulations that are difficult and long-winded in the oil and gas sector. Especially in upstream investment, there are 14 regulations that are cut.

"What we expect, can be more simplified so that investment into our country."

The government expects more investment flows to enter the oil and gas sector in an effort to cut 186 rules that are considered to complicate the flow of investment. However, President Joko Widodo asks the business actors to be open, if there is still any constraint or investor complexity in meeting the licensing requirements. Head of State admitted since last year has ordered the Minister of EMR to cut various policies that complicate incoming investment.

"If it is still considered difficult, which side? In order for exploration to increase, So people [investors] come here, "said Jokowi.

The Head of State hopes that in the annual meeting of the Indonesian Petroleum Association, business actors will issue any remaining rules

hamper and disrupt investment flows.

"Including, matters relating to gross split, what to do there. Tell the Minister of Energy and Mineral Resources, if it is difficult, convey it directly to me. "

SVP Upstream Business Development Pertamina Denie Tampubolon said the criticism from President Joko Widodo means a direction to further intensify future exploration activities.

"However, it needs to be checked as well, we are actually the oil companies that drilling the most exploration wells than the other oil and gas block operators," he said.

Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said, to intensify the planning of new oil and gas reserves needed a strategy to boost domestic investment climate more competitive.

"Until March 2018, upstream oil and gas investment in Indonesia has reached US $ 2.4 billion or 17 percent of the total target of 2018 which is US $ 14.2 billion," he said.

However, the first presence of Jokowi in IPA often appears multif tafsir. Moreover, the energy sector can hardly escape and political elements. Because, in 2015, 2016, and 2017, the Head of State was not present, Could be, the science event at that time coincided with a more important agenda of the President. Although the first time to attend, the President immediately criticized about the complexity of the licensing of upstream oil and gas sector and low exploration activities to find new oil and gas reserves, especially Pertamina as a national oil and gas company.

IN INDONESIA

Raksasa Minyak Biasa Saja Bagi Jokowi

Sejak dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia pada 20 Oktober 2015, Joko Widodo pertama kali hadir dalam salah satu event besar yang digelar para kontraktor minyak dan gas bumi di Tanah Air. Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir pada Konvensi dan Pameran Tahunan Asosiasi Petroleum Indonesia (IPA Convex) pada 2015, 2016, dan 2017. 

      IPA Convex 2015 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. Pada 2016, acara tersebut dibuka oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, sedangkan pada 2017 dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Setelah absen tiga kali, Kepala Negara akhirnya hadir dalam acara Sektor hulu migas itu sekaligus membuka acara tersebut di Jakarta Convention Center, Rabu (2/5). Jika mengutip keterangan pers, Ketua Panitia IPA Convex 2018 Novie Hemawati menilai, kehadiran Jokowi dapat mempertegas komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kembali daya saing sektor hulu migas Indonesia.

Benar saja, dalam sambutan Jokowi yang berdurasi sekitar 17 menit, penegasan mengenai komitmen pemerintah tentang keberlanjutan industri hulu minyak dan gas disampaikan. Dalam sambutan IPA Convex 2018, Jokowi memuji pelaku industri minyak dan gas sebagai salah satu sektor paling terkenal dan elite. Bahkan, nama besar perusahaan dan pelaku usahanya, membuat gemetar para politisi. 

“Tapi untuk saya ya, biasa-biasa saja,” selorohnya.

Di tengah tantangan global, Jokowi juga menjelaskan tantangan industri migas ke depan. Setidaknya dengan membandingkan kinerja 10 perusahaan terbesar di dunia dalam dekade terakhir. Dalam kurun waktu 10-20 tahun terakhir, setidaknya lima perusahaan dari sektor migas menempati 10 besar korporasi paling menjanjikan. Berbeda dengan sekarang, di mana perusahaan dengan inti bisnis teknologi informasi menjadi juara.

GELENG-GELENG KEPALA (HERAN)

Selain itu, Presiden juga menyindir PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaaan milik pemerintah yang bergerak di bidang minyak Justru untuk saya membuat heran, di industri migas, contoh misalnya Pertamina, sejak tahun 1970-an tidak pernah melakukan eksplorasi hingga saat ini. Dari informasi yang diperoleh, Kepala Negara mengetahui eksplorasi yang dilakukan Pertamina tergolong berskala kecil. “Ini ada apa?” Melihat kondisi tersebut, Presiden melihat bahwa masalah kemudahan perizinan investasi menjadi hambatan.

Jokowi telah memerintahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk memangkas sebanyak-banyaknya aturan yang membuat investasi di sektor ini terasa rumit. Hingga saat ini setidaknya ada 186 peraturan yang memang sulit dan bertele-tele di sektor migas. Khusus investasi di bidang hulu, ada 14 peraturan yang dipangkas.

“Yang kita harapkan, bisa lebih menyederhanakan sehingga investasi masuk ke negara kita.”

Pemerintah mengharapkan aliran investasi lebih deras masuk di sektor minyak dan gas seiring dengan upaya memotong 186 aturan yang dianggap mempersulit arus penanaman modal. Namun, Presiden Joko Widodo meminta para pelaku usaha terbuka, jika masih ada kendala atau pun kerumitan investor dalam memenuhi syarat perizinan. Kepala Negara mengaku sejak tahun lalu telah memerintahkan Menteri ESDM untuk memotong berbagai kebijakan yang mempersulit investasi masuk.

“Kalau masih dianggap sulit, itu sebelah mana? Supaya eksplorasi meningkat, Supaya orang [investor] masuk ke sini," kata Jokowi.

Kepala Negara berharap agar dalam pertemuan tahunan Asosiasi Petroleum Indonesia, para pelaku usaha menyampaikan aturan apa saja yang masih

menghambat dan mengganggu arus investasi.

“Termasuk juga, urusan yang berkaitan dengan gross split [skema bagi hasil kotor], apa yang harus dibenahi di situ. Sampaikan kepada Menteri ESDM, kalau sulit, sampaikan langsung kepada saya."

SVP Upstream Business Development Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, kritikan dari Presiden Joko Widodo itu berarti sebuah arahan untuk lebih menggiatkan kegiatan eksplorasi ke depan.

“Namun, perlu dicek juga, kami itu sebetulnya menjadi perusahaan minyak yang melakukan pengeboran sumur eksplorasi yang paling banyak daripada operator-operator blok migas lainnya,” ujarnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, untuk menggiatkan perencanaan cadangan migas baru dibutuhkan strategi untuk mendorong iklim investasi dalam negeri lebih kompetitif. 

"Sampai Maret 2018, investasi hulu migas Indonesia sudah US$ 2,4 miliar atau 17% dari total target 2018 yang senilai US$ 14,2 miliar," ujarnya.

Namun, kehadiran pertama Jokowi di IPA seringkali muncul multif tafsir. Apalagi, sektor energi hampir tidak bisa lepas dan unsur politik. Pasalnya, pada 2015, 2016, dan 2017, Kepala Negara tidak hadir, Bisa jadi, acara IPA saat itu berbarengan dengan agenda Presiden yang lebih penting. Kendati baru pertama kali hadir, Presiden langsung mengkritik soal rumitnya perizinan sektor hulu migas dan rendahnya kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan migas baru terutama Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas nasional.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, May 3, 2018

Chevron Supports Deep Sea Project

Chevron is committed to supporting the development of energy resources in Indonesia, both onshore and offshore. One of them is through the development of a deep-sea gas field or the Indonesia Deepwater Development Project (IDD). The first phase of Chevron's IDD project is the development of Bangka Field which has been in production since August 2016 and produced eight liquefied natural gas (LNG) cargoes which are shipped from Bontang LNG Terminal, East Kalimantan.

While the second stage, namely the development of Gendalo-Gehem in Makassar Strait is expected to provide opportunities in maximizing the value of deep-sea gas assets for stakeholders in the country. Managing Director of Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor said the study and concept of feasibility of engineering work and design or pre-front end engineering and desing of IDD project has started in December 2017 run well.

"We are working to complete this study as soon as possible and will continue to work with the Government of Indonesia to continue this strategic project to the next stage" he said.

Meanwhile, past the age of 77 years, Duri Field in Riau until now still be the support of oil production Chevron. The success is thanks to the application of steam hood technology that makes Duri Field production five times more than conventional technology.

"The steam injection technology in the field is the first in Indonesia and one of the largest in the world," said Senior Vice President of Policy, Government, and Public Affairs of ChevronYanto Sianipar.

Yanto said, the success of management and increasing the age of oil and gas field is also determined by the technology used. Chevron continues to invest in the development of oil search technology and enhanced oil recovery (EOR) to optimize oil recovery rates. The Duri field includes the working area of ​​Rukan Block in Riau managed by PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). The field was discovered in 1941 and subsequently produced 17 years later, in 1958.

CPI started a pilot project (steam injection pilot project at Duri Field in 1975. Ten years later, the technology was implemented on a large scale and able to raise production to 300,000 barrels per day in 1993. Until now, Duri Field has produced more than 2, 6 billion barrels.

IN INDONESIA

Chevron Dukung Proyek Laut Dalam

Chevron berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya energi di Indonesia, baik di darat maupun lepas pantai. Salah satunya melalui pengembangan lapangan gas Iaut dalam atau Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD). Tahap pertama proyek IDD yang dilakukan Chevron adalah pengembangan Lapangan Bangka yang telah herproduksi sejak Agustus 2016 dan menghasilkan delapan kargo gas alam cair (LNG) yang dikapalkan dari Terminal LNG Bontang, Kalimantan Timur. 

Sedangkan tahap kedua, yakni pengembangan GendaIo-Gehem di Selat Makassar yang diharapkan memberikan peluang dalam memaksimalkan nilai dari aset-aset gas laut dalam bagi pemangku kepentingan di Tanah Air. Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit Chuck Taylor mengatakan, studi dan konsep kelayakan pekerjaan keteknikan dan desain atau pre-front end engineering and desing atas proyek IDD telah dimulai pada Desember 2017 berjalan baik.

"Kami berupaya menyelesaikan studi ini sesegera mungkin dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proyek strategis ini ke tahap selanjutnya" katanya.

Sementara itu, melewati usia yang ke-77 tahun, Lapangan Duri di Riau hingga saat ini masih menjadi penopang produksi minyak Chevron. Keberhasilan tersebut berkat penerapan teknologi injeksi uap (steam Hood) yang membuat produksi Lapangan Duri lima kali lebih banyak dibandingkan teknologi konvensional.

“Teknologi injeksi uap di lapangan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia,” ujar Senior Vice President Policy, Government, and Public Affairs ChevronYanto Sianipar.

Yanto mengatakan, keberhasilan pengelolaan dan penambahan usia lapangan migas juga ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Chevron terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi pencarian minyak maupun enhanced oil recovery (EOR) guna mengoptimalkan tingkat perolehan minyak. Lapangan Duri termasuk wilayah kerja Blok Rukan di Riau yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Lapangan tersebut ditemukan pada 1941 dan setelah itu berproduksi 17 tahun kemudian,yakni pada 1958.

CPI memulai proyek percontohan (pilot project injeksi uap di Lapangan Duri pada 1975. Sepuluh tahun kemudian, teknologi ini diterapkan dalam skala besar dan mampu kembali menaikkan produksi hingga mencapai 300.000 barel per hari pada 1993. Hingga saat ini Lapangan Duri telah menghasilkan lebih dari 2,6 miliar barel.

Koran Sindo, Page-20, Wednesday, May 2, 2018

BHGE is eyeing an old Oil and Gas Field

BHGE (Baker Hughes and General Electric) Indonesia is eyeing projects in the old oil and gas fields. To run it, a joint venture between Baker Hughes and GE (General Electric) is launching support services for the Indonesian oil and gas industry, FullStream.

BHGE (Baker Hughes and General Electric)

BHGE Indonesia President Director Iwan S. Chandra said FuIlStream is a service for the oil and gas (oil and gas) industry starting from upstream activities such as drilling. Up to downstream activities such as manufacturing of natural gas liqufied gas (LNG) Plant to power plants with digital systems. By controlling the operational activities become more optimal.

"A lot of old fields with small oil content We study again From drilling to production we can optimize the fields how long the production, whether with a new pump or drilling the right target, explains Iwan.

Iwan even claimed, this service can increase oil and gas production up to 20% for old fields. This increase in production can be seen within a year. Meanwhile, some of the field that has been conducted by BHGE study is Salawati Block and Simenggaris Block. In addition, Iwan said it is eyeing other old oil and gas fields such as Mahakam Block and eight termination blocks currently managed by PT Pertamina (Persero). Especially with a profit-sharing contract or gross split applied to these termination blocks can be profitable for BHGE.

IN INDONESIA

BHGE Mengincar Lapangan Minyak dan Gas Tua

BHGE (Baker Hughes dan General Electric) Indonesia mengincar proyek-proyek di lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Untuk menjalankannya, perusahaan patungan antara Baker Hughes dan GE  (General Electric) ini meluncurkan layanan jasa penunjang untuk industri migas Indonesia yakni FullStream.

Presiden Direktur BHGE Indonesia Iwan S. Chandra mengatakan, FuIlStream adalah layanan untuk industri minyak dan gas (migas) mulai dari kegiatan hulu yaitu pengeboran. Hingga ke kegiatan di hilir seperti pembuatan liqufied natural gas (LNG) Plant hingga pembangkit listrik dengan sistem digital. Dengan pengontrolan itu kegiatan operasional menjadi lebih optimal. 

"Banyak lapangan-lapangan tua yang kandungan minyaknya kecil. Kami studi lagi. Dari pengeboran sampai produksi bisa kami optimalkan lapangan-lapangan

lama bagaimana produksinya, apakah dengan pompa atau pengeboran baru yang tepat sasaran, jelas Iwan.

Iwan bahkan mengklaim, layanan ini dapat menaikan produksi migas hingga 20% untuk lapangan-lapangan tua. Kenaikan produksi ini bisa terlihat dalam waktu setahun. Adapun, beberapa lapangan yang telah dilakukan studi oleh BHGE adalah Blok Salawati dan Blok Simenggaris. Selain itu, Iwan bilang pihaknya sedang mengincar lapangan-lapangan migas tua lainnya seperti Blok Mahakam dan delapan blok terminasi yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Apalagi dengan kontrak bagi hasil atau gross split yang diterapkan di blok-blok terminasi ini bisa menguntungkan bagi BHGE.

Kontan, Page-14, Wednesday, May 2, 2018

Performance of Oil and Gas giant is Shiny

The increase in crude oil prices became one of their performance factors during the first 3 months of this year is very shining. The nickname The Seven Sisters taken from Greek mythology appeared in the mid 1940s. At that time, seven oil and gas companies were Anlo-Iranian Oil Company (now BP), Gulf Oil (now part of Chevron), Royal Dutch Shell, Standard Oil Company of Califonia (now Chevron), Standard Oil Company of New Jersey now part of ExxonMobil), and Texaco (merged into Chevron).

The seven companies are the first group dubbed The Seven Sister because it has a big influence on world oil production. Although the nickname has begun to fade with the presence of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), but the perception is still attached to the four major companies, namely ExxonMobil, Chevron, Shell, and BP. 

     On the other hand, upstream oil and gas business was disrupted along with the decline in world oil prices to the level of lows at the level of US $ 25 per barrel in the early period of 2016. However, the dark period for oil and gas companies has begun to end, especially when world oil prices began to rise again during the first 4 months of this year.

As of Monday, West Texas Intermediate (WTI) oil prices rose 11.5% to US $ 67.37 per barrel compared to the end of last year, while Brent oil prices had risen by 10.13% to US $ 73, 65 per barrel compared to the end of 2017. Along with the surge, the performance of the Seven Sisters, except BP, which has not released its first quarter / 2018 financial report, posted a significant net income increase.

Royal Dutch Shell posted the largest net profit and growth. Shell recorded a 68.67% net profit growth in the first quarter of 2018 to US $ 5.7 billion compared to the same period in 2017. Royal Dutch Shell chief executive officer Ben Van Beurden said the first quarter net profit gained strong support from higher oil and gas positions. The ongoing business process through integrated gas business is also one of the contributors to the company's performance.

"Our upstream oil and gas business is still able to increase profits when downstream oil and gas business is less profitable," he said through Shell's official website on Monday (30/4).

Similarly, ExxonMobil, the US-based company, posted net profit growth of 15.96% to US $ 4.65 billion compared with US $ 4.01 billion in the same period last year, ExxonMobil Chief Executive Officer Danen W Woods said , the rise in commodity prices became the main supporter of profit increase during the first 3 months of this year. In addition, ExxonMobil also continues to operate efficiently and strengthen its business portfolio.

"Through new inventions [inventories] and acquisitions, we have also made good progress in plans to improve the production mix, as well as boost sales of premium products in downstream and chemical businesses. On the other hand, Chevron posted net profit growth in the first quarter of 2018 of 5.64% to US $ 3.63 billion compared to the first quarter of 2017.

Chevron Chief Executive Officer Michael Wirth said net profit in the first quarter of this year recorded a significant increase compared to last year. The profit earned by one of the Seven Sister companies is due to a combination of increased production and rising world oil prices.

"We also recorded an increase in cash flow due to support combination of upstream margins and volume levels of production. Our increase in oil and gas production is supported development of shale [oil and shale gas] in the Permian Basin to drive up production there to 65% compared to last year, "he said.

DOWNSTREAM IS DARK

Nevertheless, the three companies are compact record revenue drop in the downstream sector of oil and gas. Shell recorded a 30% drop in oil and gas downstream revenues to US $ 1.8 billion. Then, total downstream net income, ExxonMobil posted a huge decline of 15.77% to US $ 940 million.

Chevron also posted lower downstream oil and gas revenues by 21.38% to US $ 728 million compared to the first quarter of last year. Reforminer Observer Pri Agung Rakhmanto said the income in the downstream sector of The Seven Sisters happened because the income in the previous year was better along with the low oil price. This is inversely proportional to the upstream conditions, after massive efficiency becomes a big advantage when oil prices soar.

"The prospects of downstream oil and gas and upstream oil and gas business may be profitable or not opponent as the movement of dynamic oil prices. The reason, determining investment timing, not oil price developments, "he said.

Well, along with the movement of oil prices that direction continues to climb, does not mean the downstream earnings prospects will continue to fall. If oil prices continue to stabilize, there is an opportunity for upstream and downstream sector of oil and gas to come back positively together in the future.

IN INDONESIA

Kinerja Raksasa Migas Makin Kinclong

Kenaikan harga minyak mentah menjadi salah satu faktor kinerja mereka selama 3 bulan pertama tahun ini sangat bersinar. Julukan The Seven Sisters yang diambil dari  mitologi Yunani ini muncul pada pertengahan 1940-an. Saat itu, tujuh perusahaan migas yang tergabung antara lain Anlo-Iranian Oil Company (sekarang BP), Gulf Oil (sekarang bagian dari Chevron), Royal Dutch Shell, Standard Oil Company of Califonia (sekarang Chevron), Standard Oil Company of New Jersey (sekarang bagian dari ExxonMobil), dan Texaco (dimerger ke dalam Chevron).

Ketujuh perusahaan itu adalah grup pertama yang dijuluki The Seven Sister karena punya pengaruh besar terhadap produksi migas dunia. Kendati julukan itu sudah mulai pudar seiring dengan hadirnya Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), tetapi persepsi masih melekat kepada empat perusahaan besar itu, yakni ExxonMobil, Chevron, Shell, dan BP. 

     Di sisi lain, bisnis hulu migas sempat terganggu seiring dengan penurunan harga minyak dunia hingga ke level tevendah pada level US$ 25 per barel pada periode awal 2016. Namun, periode gelap bagi perusahaan migas sudah mulai berakhir, terutama ketika harga minyak dunia mulai meningkat kembali sepanjang 4 bulan pertama tahun ini.

Sampai perdagangan Senin (30/4), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 11,5% menjadi US$67,37 per barel dibandingkan dengan akhir tahun lalu, sedangkan harga minyak Brent sudah naik sebesar 10,13% menjadi US$73,65 per barel dibandingkan dengan akhir 2017. Seiring dengan lonjakan kenaikan itu, kinerja the Seven Sisters, kecuali BP yang belum merilis laporan keuangan kuartal I/2018, mencatatkan lonjakan pendapatan bersih cukup signifikan.

Royal Dutch Shell mencatatkan laba bersih dan pertumbuhan terbesar. Shell mencatat pertumbuhan laba bersih pada kuartal I/2018 sebesar 68,67% menjadi US$ 5,7 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Chief Executive Officer Royal Dutch Shell Ben Van Beurden mengatakan, laba bersih pada kuartal pertama ini mendapatkan dukungan kuat dari posisi harga minyak dan gas yang lebih tinggi. Proses bisnis yang berkelanjutan lewat bisnis gas terintegrasi juga menjadi salah satu penyokong kinerja perusahaan.

“Bisnis hulu migas kami masih mampu meningkatkan keuntungan di saat bisnis hilir minyak dan gas yang kurang menguntungkan ujarnya melalui situs resmi Shell, Senin (30/4).

Begitu juga dengan ExxonMobil, perusahaan yang berasal dari AS itu mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 15,96% menjadi US$4,65 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu senilai US$ 4,01 miliar, Chief Executive Officer ExxonMobil Danen W Woods mengatakan, kenaikan harga komoditas menjadi pendukung utama kenaikan laba sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Selain itu, ExxonMobil juga terus melakukan operasi secara efisien serta memperkuat portofolio bisnis.

“Lewat penemuan-penemuan [cadangan migas] baru maupun akusisi, kami juga telah membuat kemajuan yang baik dalam rencana meningkatkan bauran produksi, serta mendorong penjualan produk premium di bisnis hilir dan kimia ujarnya. Di sisi lain, Chevron mencatatkan pertumbuhan laba bersih sepanjang kuartal I/2018 sebesar 5,64% menjadi US$ 3,63 miliar dibandingkan dengan kuartal I/2017.

Chief Executive Officer Chevron Michael Wirth mengatakan, laba bersih pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Keuntungan yang didapatkan salah satu perusahaan The Seven Sister itu karena kombinasi kenaikan produksi dan kenaikan harga minyak dunia.

“Kami pun mencatatkan kenaikan arus kas karena dukungan kombinasi margin hulu dan tingkat volume produksinya. Kenaikan produksi migas kami disokong 

pengembangan shale [minyak dan gas serpih] di Permian Basin hingga mendorong kenaikan produksi di sana sampai 65% dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya.

HILIR SURAM 

Meskipun begitu, ketiga perusahaan itu kompak mencatatkan penurunan pendapatan pada sektor hilir migas. Shell mencatat penurunan pendapatan bersih hilir minyak dan gas sebesar 30% menjadi US$ 1,8 miliar. Lalu, pendapatan bersih hilir secara total, ExxonMobil mencatatkan penurunan sangat besar, yakni 15,77% menjadi US$ 940 juta.

Chevron pun mencatatkan penurunan pendapatan bersih hilir migas sebesar 21,38% menjadi US$ 728 juta dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Pengamat Reforminer Pri Agung Rakhmanto menilai, pendapatan pada sektor hilir The Seven Sisters itu terjadi karena pendapatan pada tahun sebelumnya lebih bagus seiring dengan harga minyak rendah. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi di hulu, setelah melakukan efisiensi besar-besaran menjadi keuntungan besar ketika harga minyak melonjak.

“Prospek bisnis hilir migas maupun hulu migas bisa saja mencatatkan keuntungan atau tidak berlawan seiring pergerakan harga minyak yang dinamis. Pasalnya, timing investasi yang menentukan, bukan perkembangan harga minyak,” ujarnya.

Nah, seiring dengan pergerakan harga minyak yang arahnya terus menanjak, bukan berarti prospek pendapatan hilir bakal terus turun. Bila harga minyak terus stabil, ada peluang sektor hulu dan hilir migas akan kembali positif bersama-sama ke depan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, May 2, 2018

Jonan Unburses Investment Blocks

    ESDM Minister Ignatius Jonan admitted that the revocation of 32 rules is nothing but to remove the barriers that have been complained by entrepreneurs.

    The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) cut 2 regulations across the sector and will continue to accelerate investment. The effort is also expected to eliminate the barriers that had been a barrier for entrepreneurs.

    The 32 regulations of the revoked ESDM sector are spread over the oil and gas sub-sectors (minerals), minerals, electricity, renewable energy and energy conservation (EBTKE), as well as regulations on the Special Rapporteur Upstream Oil and Gas Business (SKK Migas).

SKK Migas

"As per the President's direction, we should try to encourage investment for economic growth and better job creation. One directive is to reduce licensing, reduce regulations that are seen as encouraging for business activities and investment getting better, "said ESDM Minister Ignasius Jonan at the Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta yesterday.

ESDM Minister Ignatius Jonan

    Jonan said that of the 32 regulation deleted, the details are 11 regulations from oil and gas, 4 electricity regulations, 7 mineral and coal sectors, 7 EBTKE and 3 regulations on SKK Migas.

    According to him, the regulations under it should also be immediately revoked. That way, the policy can run optimally and it seems to be felt immediately entrepreneurs.

    Jonan claimed the cornerstone of the revocation of 32 rules was none other than to remove obstacles that have been complained of entrepreneurs. The obstacles to making investments are difficult to grow as expected by the government and society.

    He said the Ministry of Energy and Mineral Resources will continue to implement the strategy for the business sector getting better and better. Efforts to facilitate investment through revocation or simplification of regulations and licensing will continue to be improved.

"It is not only 32 (the current rules are revoked), maybe a week or two more will be reduced again so that business activities better," he concluded.

Irrelevant

    On the same occasion, Secretary General of the ESDM Ministry Ego Syarial explains the reason 11, the rules in the oil and gas sector are revoked is in addition to complained entrepreneurs, is also no longer relevant.

Ego Syarial 

    As well as Regulation of Minister of Mines and Energy Number 02 Year 1975 concerning work safety at distribution pipe and facility of completion for oil and gas transportation outside work area of ​​oil and gas mining.

"This regulation is already irrelevant because there is already a new regulation," he said.

    Then, the process of licensing the oil and gas sector will also be simplified. Ego says the basic principles of ESDM regulations that will not be revoked include derivatives of the Basic Law mandate on the management of natural resources as much as possible-for the welfare of society and the rules of safety.

"Beyond that, the things that are irrelevant and suspected to have hampered the business world, we pull," he said.

IN INDONESIA

Jonan Cabut Regulasi Penghambat Investasi

    Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku pencabutan 32 aturan itu tidak lain untuk menghilangkan hambatan yang selama ini dikeluhkan para pengusaha.

    Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral (ESDM) memangkas 2 peraturan di seluruh sektor dan akan terus dilakukan untuk memperlancar investasi. Upaya itu juga diharapkan mampu meniadakan hambatan yang selama ini menjadi hambatan bagi para pengusaha.

    Ke-32 regulasi sektor ESDM yang dicabut itu tersebar pada sub-sektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Sesuai arahan Presiden, kita harus coba mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Salah satu arahan ialah mengurangi perizinan, mengurangi peraturan yang dipandang bisa mendorong untuk kegiatan usaha dan investasi makin lama makin baik,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

    Jonan menuturkan, dari total 32 regulasi yang dihapus, perinciannya ialah 11 regulasi dari migas, 4 regulasi ketenagalistrikan, 7 sektor minerba, 7 EBTKE, dan 3 peraturan pelaksanaan pada SKK Migas.

    Menurut dia, peraturan di bawahnya juga harus segera turut dicabut. Dengan begitu, kebijakan bisa berjalan optimal dan nampaknya bisa segera dirasakan pengusaha.

    Jonan mengaku landasan pencabutan 32 aturan itu tidak lain untuk menghilangkan hambatan yang selama ini dikeluhkan para pengusaha. Hambatan membuat investasi sulit untuk tumbuh sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

    Dia mengatakan Kementerian ESDM akan terus menjalankan strategi supaya sektor usaha semakin makin lama semakin baik. Upaya mempermudah investasi melalui pencabutan atau penyederhanaan peraturan serta perizinan akan terus ditingkatkan.

“Bukan hanya 32 (aturan yang saat ini dicabut), mungkin seminggu-dua minggu lagi akan dikurangi lagi supaya kegiatan usaha semakin baik,” tutupnya.

Tidak relevan

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial menjelaskan alasan 11, aturan di sektor migas dicabut ialah selain dikeluhkan pengusaha, juga sudah tidak relevan lagi.

    Seperti halnya Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja pada pipa penyaluran serta fasilitas kelengkapan untuk pengangkutan minyak dan gas bumi di luar wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

“Peraturan ini memang sudah tidak relevan karena sudah ada peraturan baru,” katanya.

    Kemudian, proses perizinan sektor migas juga akan disederhanakan. Ego mengatakan prinsip dasar peraturan ESDM yang tidak akan dicabut meliputi turunan dari amanat Undang-Undang Dasar tentang pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya-untuk kesejahteraan masyarakat dan aturan tentang safety.

“Di luar itu, hal-hal yang sifatnya sudah tidak relevan dan ditengarai selama ini menghambat dunia usaha, kita cabut,” tukasnya.

Media Indonesia, Page-28, Tuesday, Feb 6, 2018

Pertamina Immediately Completes Balikpapan Refinery FID

    PT Pertamina aims to finalize the final investment decision (FID) of the Balikpapan Refinery Development Master Plan (RDMP) project in the first quarter of 2018.

    Senior Vice President of Project Execution of Pertamina Pertamina Processing and Petrochemical Directorate of Pertamina Tallulembang said refinery upgrading through the RDMP project is needed to compete with other refineries in the Asia Pacific region.

    Through upgrading, Pertamina's refinery will have high complexity so that it can process crude oil from other countries that mostly have high sulfur content.

    One of the upgrading projects done by the company is in Balikpapan Refinery. Currently, the company is working on finalizing the detailed design review (FEED review) of this project.

"With the FID plan in the first quarter of 2018 and EPC (engineering, procurement and construction) award in the fourth quarter of 2018," he said.

    This is in accordance with the exposure Pertamina in Commission VII DPR RI, some time ago. The Balikpapan Phase I RDMP is targeted to be completed by 2021, increasing the company's refinery capacity by 100 thousand barrels per day (bpd). This year, the company plans to finalize the FEED review, the establishment of EPC contractors, and partner selection. While the Balikpapan Phase II RDMP is targeted to be completed by 2025.

    The RDMP program will increase the capacity and complexity of the refinery. In the first phase, Balikpapan refinery capacity will increase from 260 thousand bpd to 350 thousand bpd. In the second stage, the refinery becomes capable of processing oil until the sour type from before only medium heavy.

    The investment requirement for Balikpapan's RDMP refinery reaches US $ 4.6 billion. In detail, the first phase requires US $ 2.6 billion and the second phase of US $ 2 billion. As is known, Pertamina is working on six refinery projects at once, both new units and capacity and quality improvement of existing refineries. 

    Construction of two new units in Tuban, East Java and Bontang, East Kalimantan, and repair of four existing refineries spread across Balongan, West Java; Balikpapan, East Kalimantan; Dumai, Riau; And Cilacap, Central Java.

    The fund needed to complete this project is huge, at about US $ 30 billion. Once the Balikpapan Phase I RDMP is completed, Pertamina's refinery capacity will increase to 1.1 million bpd. Next, in 2023, RDMP Refinery Cilacap and Refinery Balongan is targeted to finish and increase the total refinery capacity to 1.3 million bpd.

    In 2024, the Tuban Grass Root Refinery (GRR) project and the Dumai Refinery RDMP are scheduled to be completed so that the refinery capacity will increase to 1.7 million bpd. Finally in 2025, GRR Bontang and RDMP Refinery of Balikpapan Phase II will be completed and Pertamina refinery capacity increased to 2 million bpd.

"For the other three megaprojects (RDMP Cilacap, Balinese RDMP, and GRR Tuban), we plan to start the BED (basic engineering design / design basic) or FEED phase this year," said Tallulembang.

IN INDONESIA

Pertamina Segera Rampungkan FID Kilang Balikpapan

    PT Pertamina menargetkan dapat merampungkan keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan pada kuartal pertama 2018.

    Senior Vice President Project Execution Direktorat Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, upgrading kilang melalui proyek RDMP diperlukan agar dapat bersaing dengan kilang lain di wilayah Asia Pasifik.

    Melalui upgrading, kilang milik Pertamina akan memiliki kompleksitas tinggi sehingga dapat mengolah minyak mentah dari negara lain yang kebanyakan memiliki kadar sulfur tinggi.

    Salah satu proyek upgrading yang dilakukan perseroan yakni di Kilang Balikpapan. Saat ini pihaknya sedang mengerjakan finalisasi kajian ulang desain rinci (front end engineering design review/FEED review) proyek ini.

“Dengan rencana FID di kuartal satu 2018 dan EPC (engineering, procurement, and construction/rekayasa, pengadaan, dan konstruksi) award di kuartal empat 2018,” katanya.

    Hal ini sesuai dengan paparan Pertamina di Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu. RDMP Kilang Balikpapan Tahap I ditargetkan selesai pada 2021 sehingga meningkatkan kapasitas kilang perseroan sebesar 100 ribu barel per hari (bph). Pada tahun ini, rencananya perseroan akan merampungkan review FEED, penetapan kontraktor EPC, dan pemilihan mitra. Sementara RDMP Kilang Balikpapan Tahap II ditargetkan selesai pada 2025.

    Program RDMP nantinya akan meningkatkan kapasitas sekaligus kompleksitas kilang. Pada tahap pertama, kapasitas Kilang Balikpapan akan naik dari 260 ribu bph menjadi 350 ribu bph. Pada tahap kedua, kilang menjadi mampu mengolah minyak hingga jenis sour dari sebelumnya hanya medium heavy.

    Kebutuhan investasi untuk RDMP Kilang Balikpapan ini mencapai US$ 4,6 miliar. Rincinya, tahap pertama membutuhkan US$ 2,6 miliar dan tahap kedua US$ 2 miliar. Seperti diketahui, Pertamina mengerjakan enam proyek kilang sekaligus, baik unit baru maupun peningkatan kapasitas dan kualitas dari kilang yang ada. Pembangunan dua unit baru di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur, serta perbaikan empat kilang eksisting yang tersebar di Balongan, Jawa Barat; Balikpapan, Kalimantan Timur; Dumai, Riau; Serta Cilacap, Jawa Tengah.

    Dana yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek ini sangat besar, yakni sekitar US$ 30 miliar. Begitu RDMP Kilang Balikpapan Tahap I selesai, kapasitas kilang Pertamina akan naik menjadi 1,1 juta bph. Berikutnya, pada 2023, RDMP Kilang Cilacap dan Kilang Balongan ditargetkan selesai dan meningkatkan total kapasitas kilang menjadi 1,3 juta bph.

    Pada 2024, Proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan RDMP Kilang Dumai dijadwalkan rampung sehingga kapasitas kilang naik menjadi 1,7 juta bph. Terakhir pada 2025, GRR Bontang dan RDMP Kilang Balikpapan Tahap II bakal selesai dan kapasitas kilang Pertamina meningkat mencapai 2 juta bph.

“Untuk tiga megaproyek lainnya (RDMP Cilacap, RDMP Balongan, dan GRR Tuban), kami berencana untuk memulai fase BED (basic engineering design/ desain dasar) atau FEED tahun ini,” tutur Tallulembang.

Investor Daily, Page-5, Tuesday, Feb 5, 2018