ESDM Auctioned 25 Unexpected Oil and Gas Blocks

    Investors want investment certainty in running upstream oil and gas projects

    The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) stated that it will only conduct an oil and gas block auction (25 oil and gas blocks) in 2018. In fact, before the Ministry of Energy and Mineral Resources will hold auction as many as 40 oil and gas blocks that do not sell at auction a few years back.

 Archandra Tahar

 

    The decision only auctioned 25 oil and gas blocks because of the results of the evaluation the rest is not attractive to oil and gas contractors. The plan, the auction of 25 blocks of oil and gas is accelerated. Usually held in May 2018. Deputy Minister of EMR, Archandra Tahar Deputy Minister of EMR asserted, the auction of oil and gas blocks will be officially announced mid-February.

"There are 25 oil and gas blocks, around February 16-17 new auctioned," he said at the Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources.

    He explained that the evaluation must be recognized that there are some oil and gas blocks that are considered not to attract the attention of business actors. Most are blocks that had been auctioned off in previous years. As between the blocks there are three non-conventional blocks that will not be included in the next auction.

"From the previous 40 oil and gas blocks, after evaluating only the remaining 25 oil and gas blocks, it is an old oil and gas block.Later take a look, which is not interesting like what. Non-conventional has not been auctioned with oil prices) at the moment, "he said.
   
   Unfortunately, Archandra is still reluctant to mention the name and location of 25 oil and gas blocks to be auctioned. He is also reluctant to mention any such unattractive oil and gas blocks.

 
    Pri Agung Rakhmanto, Oil and Gas Observer from Trisakti University said one of the things that the government should be sure ahead of next auction block is the guarantee of investment certainty from the policy side. According to him, the problem is in the government.

"Classic issues, such as uncertainty resulting from policy or regulatory inconsistencies, licensing or bureaucracy," he said.

    He also assessed the government's claim that oil and gas investment is more attractive is still too early, whether or not investment is attractive not only based on the number of companies that returned the auction document of oil and gas blocks last year.

"If there is only the interest, then declared there is a winning bidder (sold), it actually has not indicated anything," he said.

    He said, if you look at data from the period of 2002-2014 auctions of oil and gas blocks are always interested and sold in quantities that are also not small, but the results are not encouraging until now.

"But the result is not reflected in the form of increased reserves and production, so more importantly it is not the quantity of interest or quantity of selling blocks, but the quality of the enthusiasts as well as the quality of the blocks worked on," he explained.

    Winner of the auction 207 Meanwhile, of the 15 oil and gas blocks auctioned last year, only five of which will be announced soon will be the name of the winning company. Archandra said, the announcement of the winners will be accelerated and officially made by the end of this month.

    He explained, the announcement of the winner was deliberately accelerated because the government has finished evaluating the bid management block proposed by each contractor.

"The new auction with the gross split scheme by the end of January is due to be announced, who will be the winner," he said.

IN INDONESIA

ESDM Melelang 25 Blok Migas yang Tidak diminati

Investor menginginkan kepastian investasi dalam menjalankan proyek hulu migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hanya akan melakukan lelang blok minyak an gas bumi (migas) sebanyak 25 blok migas pada tahun 2018 ini. Padahal, sebelumnya Kementerian ESDM akan menggelar lelang sebanyak 40 blok migas yang tidak laku pada lelang beberapa tahun ke belakang.

    Keputusan hanya melelang 25 blok migas karena dari hasil evaluasi sisanya tidak menarik bagi para kontraktor migas. Rencananya, lelang 25 blok migas ini dipercepat. Biasanya digelar pada bulan Mei 2018. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar Wakil Menteri ESDM menegaskan, lelang blok migas secara resmi akan diumumkan pertengahan Februari.

"Ada 25 blok migas. sekitar tanggal 16-17 Februari baru dilelang," katanya di Kantor Kementerian ESDM.

    Dia menjelaskan, dari evaluasi yang dilakukan harus diakui ada beberapa blok migas yang dinilai tidak akan menarik perhatian para pelaku usaha. Kebanyakan merupakan blok yang sempat dilelang juga di tahun-tahun sebelumnya. Adapun di antara blok tersebut terdapat tiga blok non konvensional yang tidak akan diikutsertakan dalam lelang selanjutnya.

"Dari 40 blok migas yang sebelumnya, setelah dievaluasi hanya sisa 25 blok migas. Itu blok migas yang lama. Nanti kita lihat, yang tidak menarik seperti apa. Non-konvensional belum dilelang dengan harga minyak) saat ini," katanya.

    Sayangnya, Archandra masih enggan menyebutkan nama dan lokasi 25 blok migas yang akan dilelang. Dia juga enggan menyebutkan mana saja blok migas yang dianggap tidak menarik itu.

    Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Migas dari Universitas Trisakti menuturkan, salah satu yang harus dipastikan pemerintah menjelang lelang blok berikutnya adalah adanya jaminan kepastian investasi dari sisi kebijakan. Menurut dia, masalahnya ada di pemerintah.

"Permasalahan klasik, misalnya ketidakpastian akibat inkonsistensi kebijakan atau regulasi, perizinan atau birokrasi," katanya.

    Dia juga menilai klaim pemerintah yang menyatakan investasi migas semakin menarik masih terlalu dini, menarik atau tidaknya investasi tidak hanya berdasarkan jumlah perusahaan yang mengembalikan dokumen lelang blok migas pada tahun lalu.

"Jika hanya sekadar ada peminat, lalu dinyatakan ada pemenang tender (terjual), itu sebenarnya belum menandakan apapun," ucapnya.

    Dia bilang, jika melihat data dari periode tahun 2002-2014 lelang blok migas selalu ada peminat dan terjual dalam jumlah kuantitas yang juga tidak sedikit, tapi hasilnya tidak menggembirakan hingga sekarang.

"Tapi hasilnya tidak terefleksikan dalam bentuk peningkatan cadangan dan produksi. Jadi, yang lebih penting itu bukan kuantitas peminat atau kuantitas blok yang laku, tapi kualitas peminat dan juga kualitas blok yang digarap," terangnya.

    Pemenang lelang 207 Sementara itu, dari 15 blok migas yang dilelang tahun lalu, hanya lima yang yang terjual akan segera diumumkan nama perusahaan pemenangnya. Kata Archandra, pengumuan pemenang akan dipercepat dan dilakukan secara resmi pada akhir bulan ini.

    Ia menjelaskan, pengumuman pemenang memang sengaja dipercepat karena pemerintah sudah selesai mengevaluasi penawaran pengelolaan blok yang diajukan oleh masing-masing kontraktor.

"Lelang baru dengan skema gross split akhir bulan Januari ini selesai. Akan diumumkan siapa pemenangnya," katanya.

Kontan, Page-14, Wednesday, Jan 24, 2018

PGN Employees Already Accepted Entering Holding

    The existence of holding BUMN Migas initially caused turmoil among employees, especially employees of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), which will become a subsidiary of PT Pertamina (Persero). However, because socialization has been massive then they have started to accept the holding of state-owned oil and gas.

    PGN Corporate Secretary Rachmat Hutama said the company is conducting socialization to PGN workers in relation to the formation of BUMN holdings of oil and gas up to the plan of the Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB). All PGN workers have also accepted the formation of state-owned oil and gas holding companies.

"All issues have been submitted, including benefits from holding formation, valuation achieved, related to existing operations and infrastructure integration, to subholding that will take care of midstream to downstream gas business activities.

    In the socialization, all workers have been able to accept the understanding of the management and shareholders of the ministry, "said Rachmat.

Nicke Widyawati

     Pertamina's Director of Mineral Resources, Nicke Widyawati, said Pertamina will make a transition effort to PGN's employees just like Pertamina in the Mahakam block. Hope this way can make the formation of holding state-owned oil and gas running smoothly.

"Like the ONWJ block, the Mahakam block, we are giving all open opportunities, and smooth, that's what we will do." The process is indeed the policy in Pertamina, "Nicke said.

IN INDONESIA

Karyawan PGN Sudah Terima Masuk Holding

    Keberadaan holding BUMN Migas awalnya menimbulkan gejolak di kalangan karyawan, khususnya karyawan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), yang akan menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero). Namun, ternyata karena sosialisasi sudah masif maka mereka sudah mulai menerima adanya holding BUMN Migas.

    Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan perseroan ini melakukan sosialisasi kepada pekerja PGN terkait pembentukan holding BUMN migas hingga rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Semua pekerja PGN pun telah menerima pembentukan holding BUMN migas.

"Semua isu sudah disampaikan, termasuk benefit dari pembentukan holding, valuasi yang dicapai, terkait operasional dan integrasi infrastruktur yang ada, sampai akhirnya subholding yang akan mengurusi midstream sampai downstream kegiatan bisnis gas.

    Dalam sosialisasi, semua pekerja sudah bisa menerima pemahaman dari manajemen dan pemegang saham kementerian,"kata Rachmat.

    Direktur Sumber Daya Mineral Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, Pertamina akan melakukan upaya transisi terhadap karyawan PGN sama seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Mahakam. Harapannya cara ini bisa membuat pembentukan holding BUMN migas berjalan mulus.

"Seperti blok ONWJ, blok Mahakam, kami memberikan semua peluang terbuka, dan smooth, itulah yang akan kami lakukan. Prosesnya memang demikian yang menjadi policy di Pertamina," kata Nicke.

Kontan, Page-14, Wednesday, Jan 24, 2018

Government Keeps Oil Price Assumption

The rise in ICP is believed to provide a surplus in state revenue this year

    The Financial System Stability Committee (KSSK) believes the upward trend in crude oil prices in the world market need not be feared. Therefore, the government has not thought to change the assumption of Indonesian oil price (ICP) in the State Budget of Reception and Expenditure (APBN) 2018.

    This KSSK statement contradicts a number of other economic thinkers. They are pushing the government to immediately propose changes to the 2018 state budget as rising global oil prices will make subsidies grow and inflation is increasing.

    In trading Tuesday (23/1), WTI oil price was set at US $ 63.88 per barrel, down slightly from a day before US $ 63.97 per barrel. In December 2017, WTI oil price was US $ 57.95 per barrel and Indonesian oil price (ICP) was set at US $ 60.9 per barrel.

Sri Mulyani Indrawati

 
    Previously Bank Standard Chartered Indonesia predicts the average world oil price this year of US $ 61 per barrel. So there is a bigger potonsi energy subsidy Rp 30 trillion. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati as Chairman of KSSK admitted, the increase of world crude oil price became one of the things that KSSK observed.

"KSSK looks at challenges such as the impact of rising oil prices on inflation, subsidies," Sri Mulyani said

    She said the movement of oil prices in the gIobaI market caused deviation with ICP in APBN. However, Sri asserted, the government has no thought to change the assumptions of ICP and the state budget 2018. However, this policy recognizes the impact on increasing the burden of subsidies borne by Pertamina and PLN. The government does not want to change the assumption because it wants to maintain the credibility of the state budget.

"In terms of subsidy spending will be a good accountability mechanism on who ultimately bear and how much. And we see it in one year, because the Law on State Budget does not indicate change (fuel price), "added Sri Mulyani.

Still a surplus

    According to Sri Mulyani, the rise in ICP will benefit the state budget. Receipts from oil and gas, from taxes and non-tax state revenues (PNBP) will increase. In fact, its contribution is greater than the increase in expenditure.

"Therefore, in APBN, our oil price hike still gets a surplus," explained Sri Mulyani.

    APBN 2018 noted that every increase of ICP of US $ 1 per barrel gives a surplus of Rp 300 billion-Rp 1 trillion. If the ICP this year reaches US $ 60 per barrel, then there will be an increase of US $ 12 per barrel, so additional revenue can reach Rp 3.6 trillion-Rp 12 trillion.

    Samuel Asset Management economist Lana Soelistyaningsih hopes the government will propose changes to the 2018 state budget to make the APBN realistic.

"But not too fast, because it may be considered reactive, April may be fitting," he said.Lana estimates this year the price of oil could reach US $ 75 per barrel.

IN INDONESIA

Pemerintah Pertahankan Asumsi Harga Minyak 

Kenaikan ICP dipercaya akan memberikan surplus pada penerimaan negara tahun ini

    Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakin tren kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia tidak perlu ditakutkan. Oleh karena itu pemerintah belum memikirkan untuk mengubah asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

    Pernyataan KSSK ini bertentangan dengan sejumlah pemikiran lembaga ekonomi Iain. Mereka mendorong pemerintah segera mengajukan perubahan APBN 2018 karena kenaikan harga minyak dunia akan membuat subsidi bertambah besar dan inflasi semakin meningkat.

    Pada perdagangan Selasa (23/1), harga minyak WTI ditetapkan US$ 63,88 per barel, turun sedikit dari sehari sebeIumnya US$ 63,97 per barel. Pada Desember 2017, harga minyak WTI US$ 57,95 per barel dan harga minyak Indonesia (ICP) ditetapkan US$ 60,9 per barel.

    Sebelumnya Bank Standard Chartered Indonesia memprediksi rata-rata harga minyak dunia tahun ini US$ 61 per barel. Sehingga ada potonsi bertambah besar subsidi energi Rp 30 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengakui, kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu hal yang dicermati KSSK.

"KSSK mencermati tantangan seperti dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi, subsidi," kata Sri Mulyani

    Dia bilang pergerakan harga minyak di pasar gIobaI menimbulkan deviasi dengan ICP di APBN. Namun, Sri menegaskan, pemerintah belum memiliki pemikiran mengubah asumsi ICP maupun APBN 2018. Meski demikian kebijakan ini diakuinya akan berimbas pada peningkatan beban subsidi yang ditanggung Pertamina dan PLN. Pemerintah tidak ingin mengubah asumsi karena ingin mempertahankan kredibilitas APBN.

"Dari sisi belanja subsidi akan dilakukan mekanisme akuntabilitas yang baik mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung
dan berapa. Dan kami Iihat dalam satu tahun ini, sebab Undang-Undang APBN tidak mengindikasikan perubahan (harga BBM),“ tambah Sri Mulyani.

Masih surplus

Menurut Sri Mulyani, kenaikan ICP akan menguntungkan APBN. Penerimaan yang berasal dari minyak dan gas, dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan meningkat. Bahkan, kontribusinya lebih besar dibanding peningkatan belanja.

"Oleh karena itu secara APBN, kenaikan harga minyak kita masih mendapatkan surplus," terang Sri Mulyani.

    APBN 2018 mencatat, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel memberikan surplus penerimaa Rp 300 miliar-Rp 1 triliun. Jika ICP tahun ini mencapai US$ 60 per barel, maka terjadi kenaikan US$ 12 per barel, sehingga tambahan penerimaan bisa mencapai Rp 3,6 triliun-Rp 12 triliun.

    Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistyaningsih berharap pemerintah mengajukan perubahan APBN 2018 untuk membuat APBN realistis.

"Namun jangan terlalu cepat, karena mungkin dianggap reaktif. April mungkin pas,” katanya. Lana memperkirakan tahun ini harga minyak bisa mencapai US$ 75 per barel.

Kontan, Page-2, Wednesday, Jan 24, 2018

Transfer of Shares from PGN Could Immediately Reach

    The Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Perusahaan Gas Negara Tbk is scheduling the agenda for approval of amendment to the articles of association and shareholder approval of the transfer of state shares to PT PGN to PT Pertamina. However, the establishment of the parent company of the state-owned oil and gas sector still has to wait for the government regulation.

Fajar Harry Sampurno

    This was conveyed by Deputy Minister of Mining Business, Strategic Industries, and Media Ministry of State-Owned Enterprises Fajar Harry Sampurno.

 "The implementation team of SOE holding companies in the oil and gas sector has been established, namely the vision and mission team, transactions, operational, communication and human resources," said Fajar.

    The purpose of establishing a holding company of BUMN in oil and gas sector is to improve efficiency and business performance. For example, in terms of accessibility. Public access to gas needs to be expanded at affordable prices. The availability of gas as an environmentally friendly energy for consumers needs to be maintained.

    In the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT PGN which is planned to be implemented on January 25, will be discussed the amendment of the articles of association, including the approval of shareholders in relation to the transfer of state shares to PT Pertamina to PT PGN. 

    The government has a stake in PT PGN of 56.96 percent and the public owns 43.04 percent of the shares. From the existing data, PT PGN profit in 2016 amounted to 308 million US dollars or about Rp 4 trillion with an exchange rate of Rp 13,000 per US dollar.

The process of formation

  Nicke Widyawati

    According to Human Resources Director of PT Pertamina Nicke Widyawati, the company will form a strategic holding company covering upstream or upstream subholding, processing, marketing and retail, and gas.

    First of all, PT Pertamina will undertake the formation of the parent company of subholding gas. The establishment and consolidation of other subholding parent companies will be carried out subsequently and will not interfere with business operations already in operation.

    Fajar added that the draft of the government regulation (PP) for the establishment of the holding company of BUMN oil and gas sector is still being processed in the State Secretariat and it is only signed by the President. Shareholders may schedule discussion of shareholders' approval on the transfer of state shares in PT PGN without having to wait for the Government Regulation to come out.

IN INDONESIA

Pengalihan Saham dari PGN Bisa Segera Terealisasi

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadwalkan agenda persetujuan perubahan anggaran dasar dan persetujuan pemegang saham atas pengalihan saham negara pada PT PGN ke PT Pertamina. Namun, pembentukan perusahaan induk badan usaha milik negara sektor minyak dan gas bumi itu masih harus menanti peraturan pemerintah.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Fajar Harry Sampurno.

 ”Tim implementasi perusahaan induk BUMN di sektor migas sudah dibentuk, yaitu tim visi dan misi, transaksi, operasional, komunikasi, dan sumber daya manusia,” kata Fajar.

    Tujuan pembentukan perusahaan induk BUMN di sektor migas adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha. Misalnya, dari sisi aksesibilitas. Akses masyarakat mendapatkan gas perlu diperbanyak dengan harga terjangkau. Ketersediaan gas sebagai energi ramah lingkungan bagi konsumen perlu dijaga.

    Dalam RUPS Luar Biasa PT PGN yang direncanakan dilaksanakan 25 Januari, akan dibahas perubahan anggaran dasar, termasuk persetujuan pemegang saham terkait dengan pengalihan saham negara pada PT PGN kepada PT Pertamina. Pemerintah memiliki saham di PT PGN sebesar 56,96 persen dan publik memiliki saham 43,04 persen. Dari data yang ada, laba PT PGN tahun 2016 sebesar 308 juta dollar AS atau sekitar Rp 4 triliun dengan nilai tukar Rp 13.000 per dolar AS.

Proses pembentukan
   
    Menurut Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Nicke Widyawati, pihaknya akan membentuk perusahaan induk secara strategis yang meliputi pembagian subholding upstream atau hulu, pengolahan, pemasaran dan ritel, serta gas.

    Pertama-tama, PT Pertamina akan melakukan pembentukan perusahaan induk subholding gas. Pembentukan dan konsolidasi perusahaan induk subholding lain akan dilakukan kemudian dan tidak akan mengganggu kegiatan bisnis yang sudah beroperasi.

    Fajar menambahkan, draf peraturan pemerintah (PP) pembentukan perusahaan induk BUMN sektor migas masih diproses di Sekretariat Negara dan tinggal ditandatangani Presiden, Pemegang saham bisa saja mengagendakan pembahasan persetujuan pemegang saham mengenai pengalihan saham negara di PT PGN tanpa harus menunggu Peraturan Pemerintah keluar.

Kompas, Page-18, Wednesday, Jan 24, 2018

Unification of Pertagas and PGN March, 2018

    The Ministry of SOEs targets the business uniting of PT Pertagas, a subsidiary of PT Pertamina and PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) in a sublinging gas to be realized by the end of March 2018.

"The integration of Pertagas and PGN is still awaiting the Government Regulation (PP) on Holding SOEs is expected to exit early February. The draft Government Regulation has reached the hands of the President, just waiting to be signed, "said Deputy State Enterprise Strategic and Media Industries Ministry of SOEs Fajar Harry Sampurno.

    According to Harry, to realize the formation of the sublinging gas, the first 56.6 percent transfer of PGN shares to Pertamina, through PGN's Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) scheduled for January 25, 2018.

"The transfer of PGN shares to Pertamina is part of the formation of Holding Company of BUMN Migas. So, PGN and Pertagas become subholding that handles gas business in the two companies, "said Harry.

    In line with that, although the formation of oil and gas holding companies is still in the implementation stage, but sublinging gas can already be realized first. The objectives of the gas business integration between Pertagas and PGN include the creation of efficiency, effectiveness, and future investment capability.

"The goal is to integrate PGN into Pertamina. We still have time for other things to be restructured, "he said.

    Especially for PGN, the benefits of this integration are increased accessability, acceptability, affordability, and availability.

"Consumers' access to gas gets easier, the use of environmentally friendly energy for households increases, including for transportation etc., gas prices are more affordable," he said.

    In addition, there will be no duplication of investment between PGN and Pertamina in building gas network.

"With the entry of PGN assets to Pertamina, all infrastructure can be integrated," he said.

    In terms of structure of Holding Company of BUMN Migas, besides subholding gas, subholding marketing, sub-holding refinery, petrochem sub-holding will also be established.

    Vice Chairman of Commission XI of the House of Representatives (DPR) Achmad Hafisz Thohir said that the holding process of SOEs must be approved by the House of Representatives, as stipulated in the State Property Law, UU BUMN and the Law of the Company.

"In the SOE holding policy there are state shares transferred so that there is a shift in ownership and stock composition. Thus, it must be through the approval of Parliament, "he said.

    Therefore, Government Regulation (PP) number 72 year 2016 stating that the formation of holding does not require the process on the state budget or does not require the approval of Parliament, then the Government Regulation is contrary to the higher rules.

    Special shares of color in the holding subsidiary are problematic in consolidating the asset, so that if imposed will be contrary to the Regulation of Accounting Standard 65 (PSAK 65) in the balance sheet of the financial statements.

IN INDONESIA

Penyatuan Pertagas dan PGN Maret, 2018

    Kementerian BUMN menargetkan penyatuan bisnis PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam satu subholding gas akan terealisasi akhir Maret 2018.

“Integrasi Pertagas dan PGN masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Holding BUMN diperkirakan keluar awal Februari. Rancangan Peraturan Pemerintah sudah sampai di tangan Presiden, hanya menunggu ditandatangani,” kata Deputi BUMN Bidang Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

    Menurut Harry, untuk merealisasikan pembentukan subholding gas tersebut terlebih dahulu dilakulan pengalihan 56,6 persen saham PGN ke Pertamina, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN yang dijadwalkan pada 25 Januari 2018 lalu.

“Pengalihan saham PGN ke Pertamina bagian dari pembentukan Holding Company BUMN Migas. Jadi, PGN dan Pertagas menjadi subholding yang menangani bisnis gas di dua perusahaan itu,” kata Harry.

    Sejalan dengan itu, meskipun pembentukan holding company migas masih dalam tahap implementasi, namun subholding gas sudah bisa terlebih dulu direalisasikan. Tujuan dari integrasi bisnis gas antara Pertagas dan PGN meliputi terciptanya efisiensi, efektivitas, kemampuan investasi di masa datang.

“Sasarannya adalah integrasikan PGN ke Pertamina. Kita masih punya waktu untuk hal lain yang akan dilakukan restrukturisasi,” ujarnya.

    Khusus untuk PGN, manfaat dari integrasi ini adalah meningkatnya accessability, acceptability, affordability, dan availability.

“Akses konsumen terhadap gas semakin mudah, pemanfaatan energi ramah lingkungan baik untuk rumah tangga meningkat, termasuk untuk transportasi dll, harga gas lebih terjangkau,” ujarnya.

    Selain itu, nantinya tidak akan terjadi lagi duplikasi investasi antara PGN dengan Pertamina dalam membangun jaringan gas.

“Dengan masuknya aset PGN ke Pertamina tentu semua infrastruktur dapat diintegrasikan,” katanya.

    Dari sisi struktur Holding Company BUMN Migas tersebut, selain subholding gas, juga akan dibentuk subholding marketing, subholding hulu, subholding refinery & petrochem.

    Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR) Achmad Hafisz Thohir mengatakan bahwa proses holding BUMN harus melalui persetujuan DPR, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang (UU) Kekayaan Negara, UU BUMN dan UU Perseroan.

“Dalam kebijakan holding BUMN ada saham negara yang dialihkan sehingga terjadi pergeseran kepemilikan dan komposisi saham. Sehingga, harus melalui persetujuan DPR,” katanya.

    Karena itu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembentukan holding tidak memerlukan proses pada APBN atau tidak membutuhkan persetujuan DPR, maka Peraturan Pemerintah tersebut berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.

    Saham istimewa dwi warna pada anak holding itulah yang menjadi masalah dalam melakukan konsolidasi aset, sehingga jika dipaksakan akan bertentangan dengan Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan.

Duta Masyarakat, Page-16, Wednesday, Jan 24, 2018

Oil and Gas Block Auction Opened 16 February

    The Ministry of Energy and Mineral Resources confirmed the auction of oil and gas blocks in 2018 will begin around February 16 or February 17.

    A total of 40 Conventional Work Areas that are ready to be auctioned this year were again reduced to 25 work areas deemed worthy of auction. 

     Arcandra Tahar

    Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said it has evaluated 40 working areas available and ready for auction. The results of the evaluation also shows the return of 25 working areas ready for auction on February 16 or February 17, 2018.

"The total work area is auctioned 25, the rest of the 40 working areas that are considered unattractive. So, we did not enter into the auction, "he said.

    However, Arcandra did not elaborate on the results of the evaluation, what oil and gas blocks were selected for auction in the middle of next month.

   Previously, the number of 40 working areas of oil and gas ready to be auctioned came from the combined work areas available in 2018 and the second phase of 2017 auction, but canceled. In addition, total unsold work areas in the 2015 and 2016 periods were in line with the low oil prices, as well as the termination working area by 2017.

Working area Oil and Gas

    Details, total Working area available auction 2018, auction phase II 2017, Working areas do not sell in 2015 and 2016 as much as 25 oil and gas blocks.

    In detail, the working area consists of Rupat Labuhan, South CPP, Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasongan Sampit, Southwest Bengara, Suremana I, Manukra Mamuju, Southeast Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onln, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, Mamberamo.

    In addition, there are 15 termination working areas in 2017 which will again be auctioned this year. The working areas include Air Komering Block, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sageri, Halmahera Kofiau, Southwest Bird's Head, Semal IV, West Papua III, Cendrawasih Bay II, Cendrawasih Bay III.

Ego Syahrial

    Implementer of the task of Director General of Oil and Gas Ministry of ESDM Ego Syahrial had said, 40 working areas are ready to auction and even then will be offered to PT Pertarnina (Persero) first.

Syamsu Alam

    Until last week, Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam was still reluctant to comment on the company's decision related to an earlier bid for 40 working areas ready for this year's auction.

    On the other hand, the ESDM Ministry noted there are three unconventional oil and gas blocks ready for auction, but will not be offered in this year's auction.

    Arcandra stressed, for the non-conventional oil and gas block is still not attractive, although there are oil and gas blocks available and ready for auction.

IN INDONESIA

Lelang Blok Migas Dibuka 16 Februari

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan lelang blok minyak dan gas bumi pada 2018 akan dimulai sekitar 16 Februari atau 17 Februari.

    Total 40 Wilayah Kerja konvensional yang siap dilelang pada tahun ini pun kembali dikurangi menjadi 25 wilayah kerja yang dianggap layak lelang. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi 40 wilayah kerja yang tersedia dan siap lelang. Hasil evaluasi itu pun menunjukkan kembali angka 25 wilayah kerja yang siap untuk dilelang pada 16 Februari atau 17 Februari 2018.

“Total wilayah kerja yang dilelang ada 25, sisanya dari 40 wilayah kerja itu ada yang dinilai tidak menarik. Jadi, kami tidak memasukkan ke dalam lelang,” ujarnya.

    Namun, Arcandra tidak merinci dari hasil evaluasi itu, blok migas apa saja yang dipilih untuk dilelang pada pertengahan bulan depan tersebut. Sebelumnya, angka 40 wilayah kerja migas yang siap dilelang muncul dari gabungan wilayah kerja yang tersedia pada 2018 dan lelang tahap II 2017, tetapi batal dilakukan. Selain itu, total wilayah kerja yang tidak laku pada perlode 2015 dan 2016 seiring dengan rendahnya harga minyak, serta wilayah kerja terminasi pada 2017.

    Perinciannya, total Wilayah kerja tersedia lelang 2018, lelang tahap II 2017, Wilayah kerja tidak laku pada 2015 dan 2016 sebanyak 25 blok migas. Secara detail, wilayah kerja itu terdiri dari Rupat Labuhan, South CPP, Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasongan Sampit, Southwest Bengara, Suremana I, Manakarra Mamuju, Southeast Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onln, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, Mamberamo.

    Selain itu, ada 15 Wilayah kerja terminasi 2017 yang akan kembali dilelang pada tahun ini. Wilayah kerja itu antara lain Blok Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sageri, Halmahera Kofiau, Southwest Bird’s Head, Semal IV, West Papua III, Cendrawasih Bay II, Cendrawasih Bay III.

    Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial sempat mengatakan, 40 wilayah kerja yang siap lelang itupun akan ditawarkan kepada PT Pertarnina (Persero) terlebih dulu.

    Hingga pekan lalu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam masih enggan berkomentar untuk keputusan perseroan terkait dengan tawaran lebih awal untuk 40 Wilayah kerja yang siap lelang pada tahun ini.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM mencatat ada tiga blok migas non-konvensional yang siap lelang, tetapi tidak akan ditawarkan dalam lelang pada tahun ini.

    Arcandra menekankan, untuk blok migas non-konvensional saat ini masih belum menarik, meskipun ada blok migas yang tersedia dan siap untuk dilelang.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, Jan 24, 2018

Petronas denies allegations of collusion

    Petronas claims to have implemented good governance in underwater service tenders for Kepodang and Ketapang Fields that were held at the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

    The Petroliam National Berhad (Petronas) official statement from the Malaysian oil and gas company was in response to alleged violations of Article 22 of Law No.5 / 1999 regarding the underwater service tender for Kepodang and Ketapang Fields.

    In Article 22 of Law No.5 / 1999 it is mentioned that business actors are prohibited to conspire with other parties to arrange and or determine the winning bidder so that it can lead to unfair business competition. Based on Petronas' official statement, the company also respects and complies with all applicable laws in Indonesia.

"Internally, corporate policies are without tolerance of any kind of fault and mismatch between employees, directors, and third parties who do work or services for and / or on behalf of companies in the group," the company's official statement said.

    Nevertheless, the company is committed to follow the inspection conducted by KPPU through its two business entities, namely PC Muriah Ltd and PC Ketapang II Ltd. The two companies will also be cooperative in relation to the contract awarding process for upstream operations in Indonesia in February last year.

    Alleged collusion recorded in the case No. 04 / KPPU-L / 2017, there are three reported PC PC Muriah Ltd (Reported I), PC Ketapang II Ltd (Reported II), and PT Aquamarine Divindo Inspection (Reported III).

    In the document response Aquamarine Divindo Inspection as Reported Party III explained that until now the company canceled the contract, so the project work is not done until now. In fact, the tender also decided not to proceed.

"Petronas as the owner of the work will conduct a new tender process," the document said.

    In the gender process, participants compete with each other as the tender is open, transparent and fair. All bidders also have the greatest freedom to compete to follow all the requirements.

REPORT III

    Therefore, Reported Party III expressly states that the argument and accusation in the alleged infringement report (LDP) stating that Reported Party III has committed conspiracy in underwater service tender for Kepodang and Ketapang Handicrafts together with PC Muriah, Ltd., and PC Ketapang II Ltd., is a very baseless and allegation without any evidence because Reported Party III has never committed any conspiracies or collusion efforts in any form.

"Reported Party III always follow and obey the whole tender process from the beginning to the final stage well and correctly."

    Previously, lawyer PT Aquamarine Divindo (Reported III) Nurmalita Malik said, Reported III is the tender with the lowest bid compared to other bidders, and the highest level of domestic content.

"Reported Party III, is awarded as the winner of the tender because Reported Party III meets all the tender requirements set and is able to submit the lowest bid price due to competitive reporting," he said.

    He added that the investigation team has also acknowledged that the mobilization component is the most decisive component compared to other price components.

"LDP contains legal defect because it states Reported Party I as the winner of the tender. In the LDP, the investigator calls Reported Party I as the winner of the tender, even though Reported Party I is the employer, "he said.

    Meanwhile, KPPU will continue to conduct further investigation related to the alleged violation until April 10, 2018, or 60 working days from the commencement of follow-up examination.

    Based on data obtained from the Public Relations Bureau of KPPU on Tuesday (23/1), the status of the examination is possible to be increased to extend further examination if still needed to listen to information from the parties.

    The duration is 30 working days. Afterwards, KPPU Commission Assembly will be held for 30 working days. However, if the process is not required, then the assembly shall be subject to the results of the final follow-up examination. The Assembly will also directly discuss the decision on the case.

IN INDONESIA

Petronas Bantah Dugaan Kolusi

    Petronas mengklaim telah menerapkan tata kelola yang baik dalam tender pelayanan bawah air untuk Lapangan Kepodang dan Ketapang yang diperkarakan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    Pernyataan resmi Petroliam Nasional Berhad (Petronas) perusahaan minyak dan gas bumi berasal dari Malaysia itu merupakan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 terkait dengan tender pelayanan bawah air untuk Lapangan Kepodang dan Ketapang.

    Dalam Pasal 22 UU No.5/ 1999 itu disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pernyataan resmi Petronas, perusahaan itu juga menghormati dan mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia.

“Secara internal, kebijakan perusahaan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kesalahan dan ketidakcocokan antara karyawan, direktur, dan pihak ketiga yang melakukan pekerjaan atau layanan untuk dan atau atas nama perusahaan dalam kelompok tersebut," ujar pernyataan resmi perusahaan.

    Kendati demikian, perusahaan itu berkomitmen akan mengikuti pemeriksaan yang dilakukan KPPU melalui dua entitas usahanya, yakni PC Muriah Ltd dan PC Ketapang II Ltd. Kedua perusahaan itu juga akan kooperatif terkait dengan proses pemberian kontrak untuk operasi hulu perusahaan di Indonesia pada Februari tahun lalu.

    Dugaan kolusi yang tercatat dalam perkara No.04/KPPU-L/2017 tersebut, terdapat tiga terlapor yakni PC Muriah Ltd (Terlapor I), PC Ketapang II Ltd (Terlapor II), dan PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III).

    Dalam dokumen tanggapan Aquamarine Divindo Inspection sebagai Terlapor III dijelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan batal menandatangani kontrak, sehingga pekerjaan proyek tersebut tidak dilakukan hingga kini. Bahkan, tender juga diputuskan untuk tidak dilanjutkan.

“Petronas selaku pemilik pekerjaan akan melakukan proses tender baru," bunyi dokumen tersebut.

    Dalam proses gender, peserta pun saling bersaing ketat satu sama lain karena tender tersebut terbuka, transparan, dan adil. Seluruh peserta tender juga memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk bersaing mengikuti seluruh persyaratan yang ada.

TERLAPOR III

    Dengan demikian, Terlapor III secara tegas menyatakan bahwa dalil dan tuduhan dalam laporan dugaan pelanggaran (LDP) yang menyatakan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan dalam tender pelayanan bawah air untuk Lapangan Kepodang dan Ketapang bersama-sama dengan  pihak PC Muriah, Ltd., dan PC Ketapang II Ltd., adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan tanpa bukti karena Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan maupun upaya kolusi dalam bentuk apa pun.

"Terlapor III selalu mengikuti dan mematuhi seluruh proses tender dari awal hingga tahap akhir secara baik dan benar."

    Sebelumnya, Kuasa hukum PT Aquamarine Divindo (Terlapor III) Nurmalita Malik mengatakan, Terlapor III merupakan peserta tender dengan penawaran paling rendah dibandingkan dengan peserta tender lainnya, serta nilai tingkat kandungan dalam negeri juga paling tinggi.

“Terlapor III, ditetapkan sebagai pemenang tender karena Terlapor III memenuhi seluruh persyaratan tender yang ditetapkan serta mampu mengajukan harga penawaran paling rendah karena terlapor kompetitif,” tuturnya.

    Dia menambahkan, tim investigator juga telah mengakui bahwa komponen mobilisasi merupakan komponen yang paling menentukan dibandingkan dengan komponen harga lainnya.

“LDP mengandung cacat hukum karena menyatakan Terlapor I sebagai pemenang tender. Dalam LDP, investigator menyebut Terlapor I sebagai pemenang tender, padahal Terlapor I merupakan pemberi kerja," tuturnya.

    Sementara itu, KPPU tetap akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut hingga 10 April 2018, atau 60 hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan lanjutan.

    Berdasarkan data yang didapatkan dari Biro Humas KPPU, Selasa (23/1), status pemeriksaan itu dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi perpanjangan pemeriksaan lanjutan jika masih dibutuhkan untuk mendengarkan keterangan dari para pihak.

    Adapun durasinya yakni 30 hari kerja. Setelahnya akan dilakukan musyawarah Majelis Komisi KPPU selama 30 hari kerja. Namun demikian, jika proses tersebut tidak dibutuhkan, maka majelis akan berpatokan kepada hasil pemeriksaan lanjutan terakhir. Majelis juga akan langsung memusyawarahkan keputusan untuk kasus tersebut.

Bisnis Indonesia, Page-11, Wednesday, Jan 24, 2018

Gas Subholding Becomes Priority

    The government prioritizes the formation of sub holding gas which is part of the sub holding of BUMN Oil and gas in order to provide more benefits for the community.

    Meanwhile, state-owned oil and gas holding will have four subholding namely, upstream field, processing, retail marketing, and gas. The establishment of three other subholdings will be done gradually and become the responsibility of PT Pertamina as the holding leader.

    Fajar Harry Sampurno, Deputy of Mining Business, Strategic Industries, and Media of SOE Ministry, said that the integration of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. with PT Pertamina Gas (Pertagas) to be the subholding gas targeted to be completed by March 2018.

"PGN [Perusahaan Gas Negara] and Pertagas have found an integration scheme in March 2018. There are several options such as acquisition, merger, or merged. We together with Pertamina will find the best scheme, "he said.

    Of the three schemes, the merger scheme is considered as the most efficient PGN and Pertagas integration option because it does not need to spend funds to acquire or merge. This is because the acquisition of Pertagas or mergers requires large funds and can affect PGN's cash flow so that it can affect services for consumers.

    As an illustration, up to the third quarter of 2017, Pertagas has assets of US $ 1.81 billion with revenues of US $ 390 million and net profit of US $ 96.65 million. Meanwhile, PGN's performance as of September 30, 2017 is depressed. The revenue of this PGAS-coded stock issuer reached US $ 2.16 billion with profit of US $ 98 million, the lowest in the last 5 years.

Nike Widyawati

"If the scheme of acquisition means that PGN must have funds. The hope should not be disturbing in many ways, including funding issues, "said Director of Human Resources of Pertamina Nike Widyawati.

    The Ministry of SOEs believes that the formation of sub-grouping gas can provide substantial benefits to these government-owned gas companies and communities, through greater efficiency, effectiveness, and investment capabilities in the future.

POSITIVE IMPACT
    Sublinging gas is expected to make gas access by consumers easier and in larger volumes, be it to meet the needs of households, transportation, and industry players. Fajar added that sublinging gas can also make the selling price more affordable because of the benefits of efficiency and integration, given that the two companies in the subholding tends to operate within the same region.

"Now PGN and Pertagas are often looking for gas sources from the same region. Later, the gas source can be obtained more, " Fajar said.

Satya W Yudha

    The same thing was also conveyed by the House of Representatives (DPR) of Commission VII Satya W Yudha. According to him, gas sub-holding is expected to make the gas pipeline network access more optimal so that the selling price is more affordable.

    Pri Agung Rakhmanto, an Energy Observer from the Reforminer Institute, said that PGN-Pertagas integration could also boost financial performance as both firms are willing to unify the infrastructure.

"In addition, the competition between the two companies can be eliminated so that it will give a positive impact to the performance," said Pri.

    However, he doubted that the presence of gas sub-holding could make gas selling prices more affordable because price-formers have many factors, ranging from the influence of traders, regulation of allocation amounts, to government regulation and supervision.

    Achmad Safiun, Chair of the Natural Gas User Industry Forum, also has a similar opinion. The growing size of the business due to this smelting will not necessarily make the selling price of gas cheaper.

"We do not expect much, bigger will be more complicated," said Safiun.

    He said the issue of gas prices for industries could only be solved if the President intervened directly and ordered his staff to comply with the Presidential Regulation set since 2016. Meanwhile, market participants welcomed the plan for the establishment of subholding gas as it would have a good impact on the performance of PGAS.

    Senior Analyst of PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada conveyed that if PGAS becomes a shareholder of Pertagas, the company's gas distribution business will grow larger in line with the expanding market share.

"The unification of PGAS and Pertagas is what makes the euphoria market compared to PGAS information into the holding of state-owned oil and gas," he said.

    At the close of trading Tuesday (23/1), PGAS shares increased 48.91% to Rp2,690 per share. Throughout the current year of 2017, the company's price has increased 53.71%. Meanwhile, the formation of state-owned oil and gas holding company is only awaiting the results of the extraordinary general meeting of shareholders of PGAS on January 25, 2018.

IN INDONESIA

Subholding Gas Jadi Prioritas

    Pemerintah memprioritaskan pembentukan sub holding gas yang merupakan bagian dari sub holding BUMN Minyak dan gas agar dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat.

    Adapun, holding BUMN migas akan memiliki empat subholding yakni, bidang hulu, pengolahan, pemasaran ritel, dan gas. Pembentukan tiga subholding lain akan dilakukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab PT Pertamina selaku pemimpin holding.

    Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, mengatakan bahwa integrasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) menjadi subholding gas ditargetkan rampung pada Maret 2018.

“PGN [Perusahaan Gas Negara] dan Pertagas sudah menemukan skema integrasi pada Maret 2018. Ada beberapa opsi seperti akuisisi, merger, atau digabung. Kami bersama Pertamina akan mencari skema yang paling baik,” ujarnya.

    Dari ketiga skema tersebut, skema penggabungan dinilai sebagai opsi integrasi PGN dan Pertagas paling efisien karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk melakukan akuisisi maupun merger. Hal ini mengingat aksi akuisisi Pertagas maupun merger memerlukan dana besar dan dapat mempengaruhi arus kas PGN sehingga bisa memengaruhi pelayanan bagi konsumen.

    Sebagai gambaran, sampai dengan kuartal III/2017, Pertagas memiliki aset mencapai US$ 1,81 miliar dengan pendapatan mencapai US$ 390 juta dan laba bersih senilai US$ 96,65 juta. Sementara itu, kinerja PGN per 30 September 2017 tertekan. Pendapatan emiten berkode saham PGAS ini mencapai US$ 2,16 miliar dengan laba US$ 98 juta, terendah dalam 5 tahun terakhir.

“Kalau skemanya akuisisi berarti PGN harus punya dana. Harapannya jangan sampai bisa menganggu dalam banyak hal, termasuk masalah pendanaan,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Nike Widyawati.

    Kementerian BUMN meyakini pembentukan subholding gas bisa memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan gas milik pemerintah ini maupun masyarakat, melalui efisiensi, efektivitas, dan kemampuan investasi yang lebih besar pada masa mendatang.

DAMPAK POSITIF

    Subholding gas diharapkan bisa membuat akses gas oleh konsumen semakin mudah dan dalam volume yang lebih besar, baik itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, transportasi, dan pelaku industri. Fajar menambahkan, subholding gas juga bisa membuat harga jual lebih terjangkau karena manfaat dari efisiensi dan integrasi tersebut, mengingat selama ini kedua perusahaan dalam subholding itu cenderung beroperasi dalam wilayah yang sama.

“Sekarang PGN dan Pertagas sering mencari sumber gas dari wilayah yang sama. Nantinya, sumber gas yang didapatkan bisa lebih banyak,” kata Fajar.

    Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Satya W Yudha. Menurutnya, sub-holding gas diharapkan dapat membuat akses jaringan pipa gas lebih optimal sehingga harga jual lebih terjangkau.

    Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, mengatakan bahwa integrasi PGN-Pertagas juga bisa mendongkrak kinerja keuangan dengan catatan kedua perusahaan itu mau menyatukan infrastrukturnya.

“Selain itu, persaingan antara kedua perusahaan bisa dihilangkan sehingga akan membeRikan pengaruh positif kepada kinerja,” kata Pri.

    Namun, dia meragukan kehadiran sub-holding gas dapat membuat harga jual gas lebih terjangkau karena pembentuk harga memiliki banyak faktor, mulai dari pengaruh dari trader, pengaturan jumlah alokasi, hingga pengaturan serta pengawasan pemerintah.

    Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, juga memiliki pendapat serupa. Membesarnya ukuran bisnis akibat peleburan ini belum tentu akan membuat harga jual gas lebih murah.

“Kami tidak berharap banyak, lebih besar jadinya lebih rumit,” kata Safiun.

    Dia mengatakan, persoalan harga gas untuk industri hanya dapat diselesaikan jika Presiden turun tangan langsung dan memerintahkan jajarannya mematuhi Peraturan Presiden yang sudah ditetapkan sejak 2016. Sementara itu, pelaku pasar menyambut positif rencana pembentukan subholding gas karena dinilai akan berdampak baik terhadap kinerja PGAS.

    Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menyampaikan, apabila PGAS sukses menjadi pemegang saham Pertagas, bisnis penyalulan gas perseroan akan semakin besar seiring dengan meluasnya pangsa pasar.

“Penyatuan PGAS dan Pertagas ini yang membuat pasar euforia dibandingkan dengan informasi PGAS masuk ke dalam holding BUMN migas,” tuturnya.

    Pada penutupan perdagangan Selasa (23/1), saham PGAS meningkat 48,91% menjadi Rp2.690 per saham. Sepanjang tahun berjalan 2017, harga perseroan telah meningkat 53,71%. Adapun, pembentukan holding BUMN migas hanya tinggal menunggu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PGAS pada 25 Januari 2018.

Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, Jan 24, 2018

Pertamina to Buy LPG from Sonatrach

PT Pertamina plans to buy direct liquefied petroleum gas (LPG) from the state-owned oil and gas company Algeria, Sonatrach, to meet domestic demand. The reason, so far the company obtained the supply of LPG from traders.

Syamsu Alam

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said the Mahakam block now no longer supplies LPG to be processed to Bontang Refinery. Because the newly acquired block from Total E & P Indonesie is no longer producing LPG. This is because Pertamina has now moved to a more superficial layer that contains only lean gas.

For information, in general, natural gas is divided into two types, dry or lean gas, and wet or rich gas. Lean gas is a natural gas that has a concentration of methane (CH4) and ethane (C2H6) is high enough. While rich gas is a natural gas containing propane (CSHS), butane (C4H10), and hydrocarbons pentane and heptane in high concentrations. LPG is produced from propane and butane.

With the reduced production of LPG, Alam continued, the import will be bigger. The company plans to buy direct LPG from Algeria.

"We buy LPG directly to Sonatrach. Sonatrach has not been exporting LPG to Indonesia yet, "he said in Jakarta. This plan is still in the exploratory stage.

Previously, the company has signed a memorandum of understanding on the management of oil and gas blocks in Algeria with Sonatrach. Through this new agreement, the Algerian state-owned oil and gas company opens opportunities for Pertamina to develop existing assets and work on new assets with a production potential of 20-30 thousand barrel per day and total reserves of more than 100 million barrels of oil.

Elia Massa Manik

Not only in the upstream, Pertamina President Director Elia Massa Manik stated that the MoU also opens opportunities for downstream cooperation, including working on the potential of liquefied natural gas (LNG) and liquefied petroleum gas (LPG).

Because the memorandum of understanding is a proof that the company is considered serious work on the field outside the country, especially three fields in Algeria.

Ego Syahrial

Meanwhile, Secretary General and Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ego Syahrial added that not only the Mahakam block, almost all inventions of oil and gas reserves in Indonesia are indicated to only produce lean gas. That is, the supply of LPG will be reduced. To anticipate this, it will boost the construction of household gas networks.

"In RUEN (national general plan of energy), we turn to city gas. So we propose city gas, "he explained.

Therefore, it will continue the construction of a gas network to households to reach 1.9 million connections in 2019. This year, it will build a gas network of 80 thousand connections. Initially, the gas network will be built in several cities, namely Medan City, Prabumulih City, Musi Rawas Regency, Semarang City, Pasuruan City, Sidoarjo Regency, Probolinggo City, Bontang City, Balikpapan City, Penajam Paser Regency, Tarakan City, Wajo Regency, Banggai Regency, and Kota Sorong.

Currently, the new gas network connection reaches about 300 thousand households.

"Ideally we can (subtract LPG imports) if it has 3 million connections. We are targeting 1.9 million connections, if this is realized, imports could be reduced, "Ego said.

In the General Plan of National Energy (RUEN), gas network development targets are set higher. In detail, in 2025 it is targeted that there will be a gas network of 4.73 million connections, then increase again to 7.73 million connections by 2030. During 2009-2016, a built-in gas network of 189 thousand household connections.

IN INDONESIA

Pertamina Akan Beli LPG dari Sonatrach

PT Pertamina berencana membeli langsung gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) dari perusahaan migas milik pemerintah Aljazair, Sonatrach, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, selama ini perseroan memperoleh pasokan LPG dari trader.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, Blok Mahakam kini tidak lagi memasok LPG untuk diolah ke Kilang Bontang. Pasalnya, blok yang baru saja diambil alih dari Total E & P Indonesie itu tidak lagi memproduksi LPG. Hal ini karena Pertamina kini sudah beralih ke lapisan yang lebih dangkal yang hanya mengandung lean gas.

Sebagai informasi, secara umum gas alam terbagi menjadi dua jenis, dry atau lean gas dan wet atau rich gas. Lean gas merupakan gas alam yang memiliki konsentrasi metana (CH4) dan etana (C2H6) cukup tinggi. Sementara rich gas adalah gas alam yang mengandung propana (CSHS), butana (C4H10), serta hidrokarbon pentana dan heptana dalam konsentrasi tinggi. LPG dihasilkan dari propana dan butana.

Dengan berkurangnya produksi LPG, lanjut Alam, maka impornya akan makin besar. Perseroan berencana membeli langsung LPG dari Aljazair. 

“Kami beli LPG langsung ke Sonatrach. Sonatrach selama ini belum ada ekspor LPG ke Indonesia ,” kata dia di Jakarta. Rencana ini masih dalam tahap penjajakan.

Sebelumnya, perseroan telah meneken revisi nota kesepahaman pengelolaan blok migas di Aljazair dengan Sonatrach. Melalui kesepakatan baru ini, perusahaan migas milik pemerintah Aljazair itu membuka peluang bagi Pertamina untuk mengembangkan aset eksisting serta menggarap aset baru yang memiliki potensi produksi 20-30 ribu bph dan total cadangan lebih dari 100 juta barel minyak.

Tidak hanya di hulu, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyatakan, nota kesepahaman ini juga membuka peluang bagi kerja sama di hilir, termasuk menggarap potensi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) serta gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). 

Pasalnya, nota kesepahaman ini merupakan bukti bahwa perseroan dinilai serius menggarap lapangan di luar negeri, utamanya tiga lapangan di Aljazair. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal merangkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menambahkan, tidak hanya Blok Mahakam, hampir semua temuan cadangan migas di Indonesia diindikasi hanya menghasilkan lean gas. Artinya, pasokan LPG bakal berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan menggenjot pembangunan jaringan gas rumah tangga.

“Dalam RUEN (rencana umum energi nasional), kita beralih ke city gas. Makanya kita usulkan city gas,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan melanjutkan pembangunan jaringan gas ke rumah tangga hingga mencapai 1,9 juta sambungan pada 2019. Pada tahun ini, pihaknya akan membangun jaringan gas 80 ribu sambungan. Awalnya jaringan gas akan dibangun di beberapa kota, yakni Kota Medan, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas, Kota Semarang, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser, Kota Tarakan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Banggai, dan Kota Sorong.

Saat ini, sambungan jaringan gas baru mencapai sekitar 300 ribu rumah tangga. 

“Idealnya kita bisa (kurangi impor LPG) kalau sudah 3 juta sambungannya. Kita menargetkan 1,9 juta sambungan, kalau ini direalisasikan, impor bisa berkurang,” kata Ego. 

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), target pembangunan jaringan gas ditetapkan lebih tinggi. Rincinya, pada 2025 ditargetkan akan ada jaringan gas sebanyak 4,73 juta sambungan, kemudian naik lagi menjadi 7,73 juta sambungan pada 2030. Selama 2009-2016, jaringan gas yang telah terbangun yakni sebanyak 189 ribu sambungan rumah tangga.

Investor Daily, Page- 9, Tuesday, Jan 23, 2018