PGN hunt Customers

Gas Market In Lampung

PT Perusahaan Gas Negara targeting additional six industrial customers in Lampung this year with total sales of 27 million m3 of gas. Sales Area Head PGN Lampung Wendi Purwanto said it continues to expand to increase the distribution of natural gas in Lampung. Monday (27/2), the number of industrial customers and power plants reached 22 companies, among others, PT Perusahaan Listrik Negara, hotels, companies fodder, drying plant corn and soft drink producer. Tuesday (28/2) will be adding one more customer, so 23 customers, "said Wendi

According to him, the use of gas fuel (BBG) in the industry will reduce the cost of production up to 40% compared to fossil fuels. "In terms of cost, there is efficiency. BBG price is only Rp 4,500 per m3, and the price tends to be stable unlike Fuel (BBM) fluctuating ". Other advantages, CNG is more environmentally friendly due to optimum combustion, and no guarantee of availability. "Whatever the needs of the industry, we will surely supply," he said.

PGN Lampung have pipes installed along Labuhan Maringgai to Bandar Lampung with three ends of the pipe in Tarahan, Soekarno Hatta, and Gatot Subroto so the installation of channels to new customers more easily. To achieve the target new customers, Wendi said, the company will continue to intensify the socialization of gas to industry players. "Marketing is two way. First, we went straight industrial companies. Secondly, they come themselves after hearing the testimony of the benefits from other companies, "he said.

Meanwhile, for household customers, PGN Lampung more expansive target set after the measurement and survey in 2016. The target that was originally only 12,000 subscribers, in improved up to 15,000 for the region Bandar Lampung.

Wendi added that the gas pipeline construction to household customers will soon be built in April or May this year and is targeted to start operating by the end of 2017. The use of gas to household customers, will save up to 70% for those who had previously used 12 kg of LPG. whereas for the 3 kg LPG subsidy will save 30% -40%. BBG prices for households in the official price of Rp 2,950 per m3

IN INDONESIAN

PGN Memburu Pelanggan 

PT Perusahaan Gas Negara  menargetkan tambahan enam pelanggan industri di Lampung pada tahun ini dengan total penjualan gas 27 juta m3. Sales Area Head PGN Lampung Wendi Purwanto mengatakan, pihaknya terus melakukan ekspansi untuk meningkatkan distribusi gas bumi di Lampung. Hari Senin (27/2), jumlah pelanggan industri dan pembangkit listrik mencapai 22 perusahaan antara lain PT Perusahaan Listrik Negara, hotel, perusahaan pakan ternak, pabrik pengeringan jagung, dan produsen minuman ringan.  Hari Selasa, (28/2) akan ada penambahan satu pelanggan lagi, jadi 23 pelanggan,” kata Wendi 

Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas (BBG) di industri akan menekan biaya produksi hingga mencapai 40% dibandingkan dengan bahan bakar minyak. “Dari segi biaya, ada efisiensi. Harga BBG hanya Rp 4.500 per m3, dan harganya cenderung stabil tidak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang fluktuatif,”. Keuntungan lainnya, BBG lebih ramah lingkungan karena pembakaran optimal, serta ada jaminan ketersediaan. “Berapa pun kebutuhan industri, pasti akan kami pasok,” katanya.

PGN Lampung memiliki pipa yang terpasang sepanjang Labuhan Maringgai hingga Bandar Lampung dengan tiga ujung pipa yang ada di Tarahan, Soekarno Hatta, dan Gatot Subroto sehingga pemasangan saluran untuk pelanggan baru lebih mudah. Untuk mencapai target pelanggan baru, Wendi menuturkan, perseroan akan terus menggencarkan sosialisasi penggunaan gas ke pelaku industri. “Pemasarannya ada dua cara. Pertama, kami mendatangi langsung perusahaan industri. Kedua, mereka datang sendiri setelah mendengar testimoni keuntungan yang diperoleh dari perusahaan lain,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pelanggan rumah tangga, PGN Lampung mematok target yang lebih ekspansif setelah dilakukan pengukuran dan survei pada 2016. Target yang semula hanya 12.000 pelanggan, di di tingkatkan hingga mencapai 15.000 untuk Wilayah Bandar Lampung. 

Wendi menambahkan, konstruksi pipa gas untuk pelanggan rumah tangga akan segera dibangun pada April atau Mei tahun ini dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2017. Penggunaan gas untuk pelanggan rumah tangga, akan menghemat hingga 70% bagi yang sebelumnya menggunakan LPG 12 kg. sedangkan bagi pengguna LPG subsidi 3 kg akan menghemat 30%-40%. Harga BBG untuk rumah tangga di banderol Rp 2.950 per m3

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Feb, 28, 2017

The Republic of Indonesia Ask Oil Discounts to Aramco

Saudi Explores Tourism Sector Investment

The visit of King Salman bin Abdul Aziz Al Saud to Indonesia will be utilized to enhance the economic cooperation, especially in the energy sector. One of the negotiated is the purchase of oil from Saudi Aramco at a cheaper price.

Head of Communications and Public Service Cooperation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Sujatmiko said the government wanted a discount price when compared to the market price. "We ask for special prices. Crude (crude oil, Red) a total of 110 thousand barrels per day, kind of Arabian light crude," he said at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta (27/2).

There is also a plan to import LPG from Saudi Aramco. The government expects half of the total imports of LPG can be obtained from oil and gas companies belong to the Kingdom of Saudi Arabia. Not only that, the government is also going to lobby Saudi Arabia urged Pertamina to supply aviation fuel at King Abdul Aziz Airport in Jeddah. Up to now, has been noted that there are six operators that provide aviation fuel at the airport.

The plan, Pertamina formed a joint venture company with the corporation in Saudi Arabia to become a provider of aviation fuel at King Abdul Aziz Airport. "For aviation, we asked for permission to be accelerated. If the exit permit, Pertamina can follow up,".

Pertamina will also open up opportunities for cooperation with Saudi Arabia to be able to join work on an oil refinery in Indonesia. Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Hardadi Rachmat explained that it would offer investment in oil refineries (refinery) Bontang, East Kalimantan. "It's like a presentation of the project. We did expose some sort of project to find a partner. This opportunity we open wide as possible," he said.

Earlier, on February 22, Pertamina is looking for strategic partners and investors to jointly develop grass root refinery project (GRR) Bontang. The cooperation is related to the construction and operation of a new oil refinery in Bontang, East Kalimantan (Kaltim), at the latest in 2023. GRR Bontang which requires a total investment of US $ 12 billion-US $ 1 5 billion targeted to be able to process 300 thousand barrels per day of crude oil ,

Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Thomas Lembong hope that the state visit could further increase investment in Indonesia Saudi Arabia. So far, their interest in providing investment in the tourism sector. Teruama in Sumatra. We will support investment plans Saudi Arabia to Indonesia ".

Thomas also hopes the arrival of Salman's King Saudi Arabia could increase investments whose value declined last year. Based on government data, investment realization in Indonesia Saudi Arabia has been increasing since 2013 until 2015. In 2013, the realization of the state investment reached US $ 0.4 million. That number increased dramatically in 2015. 

     At that time the value of investment reached US $ 30.4 million. "But in 2016, the figure slipped to US $ 0.9 million". He mentions, for these business sectors most attractive to investors Saudi Arabia is the trade and repair.

IN INDONESIAN

Saudi Jajaki Investasi Sektor Pariwisata

Republik Indonesia Minta Diskon Minyak ke Aramco

Lawatan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama di sektor energi. Salah satu yang dinegosiasikan adalah pembelian minyak dari Saudi Aramco dengan harga lebih murah.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sujatmiko mengungkapkan, pemerintah menginginkan diskon harga jika dibandingkan dengan harga pasar. "Kami minta harga spesial. Crude (minyak mentah, Red) sebanyak 110 ribu barel per hari, jenisnya Arabian light crude," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta (27/2).

Ada pula rencana impor elpiji dari Saudi Aramco. Pemerintah mengharapkan separo dari total impor elpiji bisa didapat dari perusahaan migas milik Kerajaan Arab Saudi tersebut. Bukan hanya itu, pemerintah juga bakal melobi Arab Saudi agar Pertamina bisa memasok avtur di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Hingga kini, tercatat sudah ada enam operator yang menyediakan avtur di bandara tersebut. 

Rencananya, Pertamina membentuk perusahaan joint venture dengan korporasi di Arab Saudi untuk menjadi penyedia avtur di Bandara King Abdul Aziz. "Untuk avtur, kita minta izinnya dipercepat. Kalau izin keluar, Pertamina bisa menindaklanjuti,".

Pertamina juga akan membuka peluang kerja sama dengan Arab Saudi untuk dapat ikut menggarap kilang minyak di Indonesia. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menjelaskan bahwa pihaknya akan menawarkan investasi di fasilitas pengolahan minyak (kilang) Bontang, Kalimantan Timur. "Ini seperti pemaparan proyek. Kami melakukan semacam project expose untuk mencari partner. Kesempatan ini kami buka seluas-luasnya," katanya.

Sebelumnya, pada 22 Februari lalu, Pertamina mencari mitra strategis dan calon investor untuk bersama-sama mengembangkan proyek grass root refinery (GRR) Bontang. Kerja sama tersebut terkait pembangunan dan pengoperasian kilang minyak baru di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), selambatnya pada 2023. GRR Bontang yang membutuhkan total investasi US$ 12 miliar-US$ 1 5 miliar ditargetkan mampu mengolah 300 ribu barel per hari minyak mentah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berharap kunjungan kenegaraan itu dapat makin meningkatkan investasi Saudi Arabia di Indonesia. Sejauh ini, mereka berminat memberikan investasi di sektor pariwisata. Teruama di wilayah Sumatera. Kami akan mendukung rencana investasi Saudi Arabia ke Indonesia”.

Thomas juga berharap kedatangan Raja Salman bisa meningkatkan investasi Saudi Arabia yang nilainya menurun tahun lalu. Berdasar data BKPM, realisasi investasi Saudi Arabia di Indonesia terus meningkat sejak 2013 hingga 2015. Pada 2013, realisasi investasi negara itu mencapai US$ 0,4 juta. Jumlah tersebut meningkat drastis pada 2015. 

     Saat itu nilai investasinya mencapai US$ 30,4 juta. "Namun, pada 2016, angkanya merosot menjadi US$ 0,9 juta". Dia menyebutkan, selama ini sektor usaha yang paling diminati para investor Saudi Arabia adalah perdagangan dan reparasi.

Jawa Pos, Page-5, Tuesday, Feb, 28, 2017

Sitting in the fields of oil and gas, Also Not Rich

Reforming Management of Mines in order to Bless Regions

Such areas need to touch mine fundamental reform. For the benefit of local communities and the glue of the nation, needs to go back to the constitution. The following notes.

WHEN Freeport quarrel with the central government in Jakarta, the Government of the affected area first punch. Mimika, the location of the giant mine, shaking. Most of the 34,000 employees of the mine is a demonstration to the Mimika DPRD.

They demanded the central government to compromise with Freeport, especially about the export permit concentrates. To save them from the fate of subsequent layoffs. Mimika regency government could also shake. A total of Rp 2 trillion from Rp 3 trillion budget District Government in this Aru Sea coast from Freeport. While revenue from Freeport Papua provincial government called the Governor Lukas Enembe only Rp 200 billion per year. However, the impact of layoffs is very hard for Papua.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan himself called Freeport is not an elephant, but a cow. The deposit only Rp 8 trillion per year (Rp 214 trillion over 25 years). Excise revenue of Rp 149.5 trillion cigarettes a year (2015). For the central government, Freeport could be considered great. However, reliance Mimika and Papua to Freeport needs to be mitigated. It is also an indication that the high reliance on "easy money" from its Grasberg mine turned out to be fragile.

Since February 12, PT Freeport Indonesia could not continue because of blocked exports of Energy and Mineral Resources Regulation 6/2016, a derivative of the Government Regulation 1/2017 In essence, the export license can be granted, with the provision of business license Contract of Work (COW) turned into Special Mining Business License (IUPK). Freeport challenging to lay off employees and threatened to take to the international arbitration.

However, the money that comes from the Freeport mine deemed not to bring the welfare of local people. Not only there alone. Kutai Regency, East Kalimantan, to obtain funds for the results (DBH) of oil and gas are very large, but poverty remains very real. In a note NGO Publish What You Pay (PWYP) calls, the district has a population of 2016 budget 717 thousand inhabitants was obtained DBH Rp 3.8 trillion. Last year's Rp 4.8 trillion. However, the recipient Rice for Poor families reach 5,027 heads of household, or 26.52 percent of all recipients rice for poor families in East Kalimantan.

In East Java region rich with oil and gas, but also familiar with poverty and human development index (HDI) is left is the island of Madura. "Arguably, Madura Island sitting on oil and gas fields," said Dr. Sutikno, FE lecturers Trunojoyo University, in the discussions at the FEB Universitas Brawijaya (22/2). Discussions had the theme "Oil and Gas for the People?"

Sutikno describes the distribution of oil and gas in Madura. In Bangkalan and Sampang existing production (exploitation). The most numerous in Sumenep regency. Three of them have entered the stage of exploitation (already produced). Namely, the block Pagerungan, Maleo block, and a block of Madura Strait. Five other companies that operate in Sumenep already in the process of exploration. "All the activities that operate at sea. Only EML operating on the mainland, which is in District Saronggi," said Sutikno.

With the abundant oil wealth, 60 percent Sumenep a supplier of gas in East Java. Through a subsea pipeline, 350 km, Sumenep gas flowed into the industrial area of ​​East Java, such as Sidoarjo, Surabaya and Gresik. Oil and gas potential in Sumenep, according to data from the Ministry of Energy, was 6 trillion cubic feet and can be sucked up to 30 years.

Actually, the Government of Sumenep already won a judicial review of the Minister of Home Affairs put the block Maleo so ration provinces in MA in 2008. Block Maleo inserted after remeasured Sumenep ration of coastline. Supposedly, the result of oil and gas can be 12 per cent, 6 per cent of the province and districts / cities in East Java 12 percent. However, DBH its reference to the provincial quota share Sumenep 10 percent and 20 percent with 37 districts / cities in East Java.

Oil and gas in order to bring prosperity blessing, Sutikno looking at oil and gas management should not be run by the private sector, especially by foreigners. "Because the same as letting capitalistic policies, namely the liberalization of the oil and gas, both in the downstream sector including price policy as well as in the upstream sector which will determine the amount of oil and gas production,".

Accelerated poverty reduction, economic growth driven BPS recorded Bojonegoro economy grew 13.37 percent (5.8 percent excluding oil and gas). HDI rose from 65.27 percent to 66.17 percent. The villages triggered build, according to economic activities. For example, do paving work on the streets, instead of paving, because the villagers can produce paving. However, there is anxiety.

"The success because commitments Bojonegoro Regent Suyoto. If you change the regent in 2018, what is still hope the funds entered the village?" asked Prof Munawar Ismail in the discussion.

IN INDONESIAN

Mereformasi Pengelolaan Tambang agar Memberkahi Daerah

Duduk di Ladang Migas, Tidak Juga Kaya

Daerah-daerah penghasil tambang perlu sentuhan reformasi mendasar. Agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi perekat bangsa, perlu kembali ke konstitusi. Berikut catatannya.

PADA saat Freeport bergaduh dengan pemerintah pusat Jakarta, Pemerintah daerah yang terkena pukulan pertama. Mimika, lokasi tambang raksasa itu, guncang. Sebagian dari 34.000 karyawan tambang tersebut demo ke kantor DPRD Mimika.

Mereka menuntut Pemerintah Pusat berkompromi dengan Freeport, terutama soal izin ekspor konsentrat. Demi menyelamatkan nasib mereka dari PHK susulan.  Pemerintah Kabupaten Mimika juga bisa guncang. Sebanyak Rp 2 triliun dari Rp 3 triliun APBD Pemerintah Kabupaten di pantai Laut Aru ini dari Freeport. Sedangkan pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dari Freeport disebut Gubernur Lukas Enembe hanya Rp 200 miliar per tahun. Namun, dampak PHK sangat berat bagi Papua.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sendiri menyebut Freeport bukan gajah, tapi sapi. Setorannya cuma Rp 8 triliun per tahun (Rp 214 triliun selama 25 tahun). Pendapatan Cukai rokok saja Rp 149,5 triliun setahun (2015). Bagi Pemerintah pusat, Freeport bisa saja dianggap tidak besar. Tapi, ketergantugan Mimika dan Papua kepada Freeport perlu dimitigasi. Ini juga menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan tinggi pada "duit mudah” dari tambang Grasberg ternyata bisa rapuh.

Sejak 12 Februari lalu, PT Freeport Indonesia tidak bisa melanjutkan ekspor karena terhalang Peraturan Menteri ESDM 6/ 2016, turunan dari Peraturan Pemerintah 1/ 2017. Intinya, izin ekspor bisa diberikan, syaratnya izin usaha Kontrak Karya (KK) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport menantang dengan mem-PHK karyawan dan mengancam membawa ke arbitrase internasional.

Bagaimanapun, duit yang datang dari tambang Freeport dianggap belum membawa kesejahteraan warga sekitar. Tidak hanya di sana saja. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memperoleh dana bagi hasil (DBH) migas yang sangat besar, tetapi kemiskinan tetap sangat nyata. 

     Dalam catatan NGO Publish What You Pay (PWYP) menyebut, APBD 2016 kabupaten berpenduduk 717 ribu jiwa itu memperoleh DBH Rp 3,8 triliun. Tahun sebelumnya Rp 4,8 triliun. Tetapi, penerima Beras untuk keluarga Miskin mencapai 5.027 Kepala Keluarga atau 26,52 persen dari seluruh penerima Beras untuk keluarga Miskin di Kalimantan Timur.

Wilayah di Jawa Timur  yang kaya dengan minyak dan gas, tapi juga akrab dengan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggal adalah Pulau Madura. "Boleh dikatakan, Pulau Madura duduk di atas ladang minyak dan gas," kata Dr Sutikno, dosen FE Universitas Trunojoyo, dalam diskusi di FEB Universitas Brawijaya (22/2). Diskusi itu bertema "Migas untuk Rakyat?"

Sutikno memaparkan sebaran minyak dan gas di Madura. Di Bangkalan dan Sampang sudah ada yang berproduksi (eksploitasi). Yang paling banyak di Kabupaten Sumenep. Tiga di antaranya telah masuk tahap eksploitasi (sudah menghasilkan). Yakni, blok Pagerungan, blok Maleo, dan blok Madura Strait. Lima perusahaan lainnya yang beroperasi di Sumenep sudah masuk dalam proses eksplorasi. "Semua kegiatan itu beroperasi di laut. Hanya EML yang beroperasi di daratan, yakni di Kecamatan Saronggi," kata Sutikno.

Dengan kekayaan migas melimpah itu, Sumenep menjadi penyuplai 60 persen gas Jawa Timur. Melalui pipa bawah laut, sepanjang 350 km, gas Sumenep dialirkan ke kawasan industri Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Potensi migas di Sumenep, menurut data Kementerian ESDM, masih 6 triliun kaki kubik dan bisa disedot hingga 30 tahun mendatang.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah memenangkan uji materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menempatkan blok Maleo jadi jatah provinsi di MA pada 2008. Blok Maleo dimasukkan jatah Sumenep setelah diukur ulang dari garis pantainya. 

  Semestinya, bagi hasil migasnya dapat 12 persen, provinsi 6 persen, dan kabupaten/kota lain di Jatim 12 persen. Namun, DBH-nya mengacu pada jatah provinsi 10 persen dan Sumenep berbagi 20 persen dengan 37 kabupaten/kota di Jatim.

Agar berkah migas membawa kemakmuran, Sutikno memandang pengelolaan migas tidak boleh dijalankan oleh swasta, apalagi oleh pihak asing. "Karena sama halnya dengan membiarkan kebijakan kapitalistik, yakni liberalisasi migas, baik di sektor hilir termasuk kebijakan harganya maupun di sektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas,”.

Daerah juga perlu berbenah. NGO PWYP merujuk Bojonegoro sebagai pengelola migas yang berhasil. Bupati Suyoto memberlakukan Petroleum Fund (semacam dana abadi) sejak 2014. Pada 2015, DBH Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil Rp 1,4 triliun. Sebagian digunakan untuk membeli 10 persen saham Bank Jatim. 

     Pengentasan kemiskinan dipercepat, ekonomi didorong tumbuh BPS mencatat ekonomi Bojonegoro tumbuh 13,37 persen (5,8 persen tanpa migas). IPM naik dari 65,27 persen ke 66,17 persen. Desa-desa dipicu membangun, sesuai dengan kegiatan ekonominya. Misalnya, dilakukan pekerjaan paving dijalanan, bukan pengaspalan, karena orang desa bisa memproduksi paving. Namun, masih ada kecemasan.

"Keberhasilan Bojonegoro karena ada komitmen Bupati Suyoto. Kalau ganti bupati tahun 2018, apa masih ada harapan dana masuk sampai ke seluruh desa?" tanya Prof Munawar Ismail dalam diskusi tersebut. 

Jawa Pos, Page-2, Tuesday, Feb, 28, 2017

Cooperation with Saudi Aramco Can Be More

PT Pertamina expects no more cooperation with the Government of Saudi Arabia, particularly with Saudi Aramco, the oil company and the country's national natural gas. Subject planned initial public offering of Saudi Aramco, Pertamina has not received further information.

So far, Pertamina cooperation with Saudi Aramco in the development of a refinery in Cilacap, Central Java. "There has been the signing of an agreement for the establishment of a joint venture development project between Pertamina's Cilacap refinery and Saudi Aramco. The project value of about 6 billion US dollars, "said Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro, Monday (27/2), in Jakarta.

When asked about about the possibility of Pertamina to buy shares offered Saudi Aramco, Wianda said not to have more information about it. Saudi Aramco will sell its shares through an initial public offering (IPO) as much as 5 percent to the public.

A visit to the Kingdom of Saudi Arabia as well as carrying a number of countries reported that stock deals. "However, there is an expectation Indonesia could purchase LPG directly from Saudi Aramco to certain terms and conditions are competitive compared to LPG supplied from the Middle East," said Wianda. Besides the desire to buy LPG from Saudi Aramco, Pertamina also want any crude oil sale and purchase transactions with the company.

Lecturer at Trisakti University, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, said, has a stake in Saudi Aramco is a good chance. Because, it is fairly bonafide company with tremendous assets. However, if the government and state-owned Saudi Aramco is interested in buying stocks, you should have to know the details of the offer.

"If you just want to have a stake in the holding company, the dividend only in the can. Unless there stock purchase plan or divest in one of the oil and gas blocks are already in production. It is more realistic because their products can be brought to Indonesia, "said Pri Agung

IN INDONESIAN

Kerja Sama dengan Saudi Aramco Bisa Lebih Banyak

PT Pertamina mengharapkan ada kerja sama lebih banyak dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak dan gas bumi nasional negara tersebut. Perihal rencana penawaran saham perdana Saudi Aramco, Pertamina belum mendapat informasi lebih lanjut. 

Sejauh ini, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco di bidang pengembangan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. ”Sudah ada penandatanganan perjanjian pembentukan perusahaan patungan untuk proyek pengembangan kilang Cilacap antara Pertamina dan Saudi Aramco. Nilai proyeknya sekitar 6 miliar dollar AS,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, Senin (27/2), di Jakarta.

Saat ditanya soal perihal kemungkinan Pertamina membeli saham yang ditawarkan Saudi Aramco, Wianda mengatakan belum memiliki informasi lebih jauh tentang hal tersebut. Saudi Aramco akan melepas sahamnya melalui penawaran saham perdana (IPO) sebanyak 5 persen kepada publik.

Kunjungan pihak Kerajaan Arab Saudi ke sejumlah negara dikabarkan sekaligus mengusung penawaran saham itu. ”Namun, ada ekspektasi Indonesia bisa membeli elpiji langsung dari Saudi Aramco dengan syarat serta ketentuan tertentu yang kompetitif dibandingkan dengan elpiji yang dipasok dari Timur Tengah lainnya,” kata Wianda.  Selain keinginan membeli elpiji dari Saudi Aramco, Pertamina juga ingin ada transaksi jual beli minyak mentah dengan perusahaan tersebut. 

Pengajar pada Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, menuturkan, memiliki saham di Saudi Aramco adalah sebuah peluang bagus. Karena, perusahaan itu terbilang bonafide dengan aset luar biasa besar. Namun, apabila pemerintah dan BUMN berminat membeli saham Saudi Aramco, sebaiknya harus mengetahui detail penawarannya.

”Kalau hanya ingin memiliki saham di induk perusahaan, paling hanya dividen yang di dapat. Kecuali kalau ada skema pembelian saham atau divestasi di salah satu blok migas yang sudah berproduksi. Itu lebih realistis karena hasil produksinya bisa dibawa ke Indonesia,” ujar Pri Agung

Kompas, Page-18, Tuesday, Feb, 28, 2017

Pertamina submit Proposal Block Oil and gas to Iran

PT Pertamina seriously want to partner with the National Iranian Oil Company (NIOC) in the two oil and gas blocks Iran. During a visit to Iran along with the Coordinating Ministry of Economic Affairs (CMEA), Pertamina submit a bid proposal to NIOC.

The proposal is the result of the evaluation team on study Pertamina oil and gas production development in the Ab-Teymour and Mansouri located in the southwest city of Tehran. "After that, of course, the two-party talks between Pertamina and NIOC to the next stage," said Denie S. Tampubolon, Senior Vice President of Pertamina Upstream Business Development

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communications of Pertamina optimistic, Pertamina get a positive response from Iran. Because the intention of international cooperation is getting support from the government of each country.

Besides Iran, Pertamina has sent a proposal to the Rosneft partnership deals over Chayvo and Russkoye oil and gas field in Russia. They are targeting the first quarter of 2017 could tie up a deal with Rosneft.

IN INDONESIAN

Pertamina Mengajukan Proposal Blok Migas ke Iran

PT Pertamina serius ingin bermitra dengan National Iranian Oil Company (NIOC) di dua blok minyak dan gas Iran. Dalam kunjungan ke Iran bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Pertamina menyerahkan proposal penawaran kepada NIOC. 

Proposal tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pertamina atas Studi pengembangan produksi migas di Ab-Teymour dan Mansouri yang berada di barat daya kota Tehran. "Setelah itu, tentu saja pembicaraan dua pihak antara Pertamina dan NIOC untuk tahap selanjutnya," ujar Denie S. Tampubolon, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina optimistis, Pertamina mendapatkan respon yang positif dari Iran. Pasalnya, niat kerjasama internasional tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah masing-masing negara. 

Selain Iran, Pertamina telah mengirimkan proposal penawaran kemitraan kepada Rosneft atas lapangan migas Chayvo dan Russkoye di Rusia. Mereka menargetkan kuartal I-2017 ini bisa mengikat kesepakatan dengan Rosneft.

Kontan, Page-14, Tuesday, Feb, 28, 2017

Pertamina optimistic over Iranian fields

State-owned oil and gas firm Pertamina has its fingers crossed following the submission of its proposals for two major oil fields in Iran. It submitted the proposals for the Ab-Teymour and Mansouri fields to the National Iranian Oil Company (NIOC) on Sunday during a two-day visit to Tehran that was led by Coordinating Economic Minister Darmin Nasution. 

Pertamina spokesperson Wianda Pusponegoro said on Monday that the company was optimistic about its chances on the two blocks in Bangestan, South Iran, despite tight competition from other major oil and gas companies from around the globe.  “We have a positive outlook on the two blocks, so far, as the energy and mineral resources deputy minister [Arcandra Tahar] and the coordinating economic minister have met with the relevant officials in Iran,” she told. “There will also be a meeting with the minister of petroleum [Bijan Namdar Zangeneh] this afternoon.”

Pertamina’s senior vice president for upstream business development, Denie S. Tampubolon, said it would continue to hold discussions with NIOC regarding the next step in the process, while waiting for the results. According to Pertamina’s six month evaluation, each block has potential reserves of up to 1.5 billion barrels, with potential production rates of 200,000 barrels of oil per day (bopd). 

Iran has been seeing a considerable boost in production since, through the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), international sanctions against the country were lifted last year in exchange for Iran disabling much of its nuclear infrastructure. A recent report by the International Energy Agency (IEA) reveals that Iran’s production reached 3.56 million bopd since then. The last time Iran reached such rates of production was in November 2011.

Pertamina, with support from the Indonesian government, wants to take advantage of the reduced sanctions. It negotiated with NIOC to allow it to submit its oil field proposals earlier than its competitors, rumored to include giants such as Russia’s Lukoil and France’s Total SA.

If Pertamina successfully gains shares in the two oil fields, it will be one step closer to its goal of amassing large amounts offossil fiiel reserves through increased overseas partnerships, acquisitions and take overs of oil and gas fields with soon-to-be terminated contracts. It hopes to boost upstream production to 1.9 million barrels of oil equivalent per day (boepd) by 2025 from 650,000 boepd last year, as reported in Pertamina’s unaudited report.

Up to 473,000 boepd is set to be required from overseas fields. Experts have emphasized that it is crucial for Pertamina to gain shares in Ab-Teymour and Mansouri as Indonesia’s demand for refined fuel continues to grow. However, Institute for Essential Services Reform (IESR) executive director Fabby Tumiwa said that apart from the fiscal and technical proposal submitted by Pertamina, there were several other factors that NIOC would consider before making its final decision.

“There is also Iran’s preference for Indonesia. This will also contribute to the final decision. Pertamina’s efforts should be supported by increased government-to-government cooperation in the energy sector,” he said. Iran has made Indonesia one of its foreign investment destinations and data from the Investment Coordinating Board (BKPM) shows that Iran was listed as the Middle Eastern country with the second highest amount of realized foreign direct investment in Indonesia with US$ 14.31 million in 2016, after the United Arab Emirates with $55 million.

Meanwhile, during the visit, the Indonesian government has also proposed the possibility of importing liquefied natural ‘gas (LNG) from Iran in order to fulfill the demands of the power and industrial sectors.  Last year, NIOC agreed to supply Pertamina with a total volume of 600,000 metric tons of liquefied petroleum gas (LPG) for 2016 and,20I7. An additional 500,000 tons of LPG will also be shipped this year, as a follow-up to President Joko “J okowi” Widodo’s visit in December.

Jakarta Post, Page-15, Tuesday, Feb, 28, 2017

Indonesia to lobby Saudi Arabia for better oil price

Indonesia is hoping that the upcoming visit of Saudi Arabia’s King Salman Abdulaziz Al Saud will pave the way for it to enjoy the lower price option offered by the energy-rich country for its crude oil.

The Energy and Mineral Resources Ministry’s spokesman, Sujatmiko, said that the ministry would ask the Saudi delegates to put Indonesia on a list of nations that could enjoy the so-called “preferential prices” by importing a large volume of Saudi oil. “The energy and mineral resources minister will request that Indonesia be included among countries that can buy [Saudi] crude oil at a preferential price,” he told reporters recently “We are not on this list yet. However, the preferential price will definitely be different to the normal price.”

Data from the Geneva-based International Trade Center shows that Indonesia imported crude oil worth US$52.06 billion, a quarter of the total imported value that year, from Saudi Arabia, making it the largest crude oil supplier to the country King Salman and his entcurage are scheduled to visit Indonesia from March 1-9.

Sujatmiko said the government hoped that by making an initial government-to-government deal, it would be much easier for state-owned oil and gas firm Pertamina to conduct further negotiations with related parties. Although Indonesia has long been touted as a fossil-fuel rich country, ageing wells and a lack of new discoveries have forced the country to import crude oil and refined fuels in order to meet the vastly growing national demand.

While Indonesia’s national refined fuel demand amounts to around 1.6 million barrels of oil per day (bopd), official data show that last year’s ready-to-sell oil production, locally known as lifting, barely surpassed its target of 820,000 bopd, only 500,000 bopd of which is processed domestically. As a result, Pertamina has had to import around 40 percent of national crude demand, or around 350,000 bopd.

The Volume of imports is also expected to skyrocket as Pertamina is working on a project to upgrade existing, and construct new, oil refineries With a targeted production capacity of more than 2 million bopd within the next decade. Indonesia’s energy sector has a long history of upward and downward trends. An increase in exploration activity at the beginning of the New Order government resulted in the discovery of new oil reserves and increased oil production from about 600,000 bopd in 1967 to 1.7 million in 1977. 

After reaching its peak in the 1970s, upstream oil and gas activity in Indonesia has continued to decline as a result of ageing fields, which are expected to experience a natural decline in production of around 20 percent. Apart from getting on the list of countries buying crude at a preferential price, the government will also ask the Saudi General Authority of Civil Aviation (GACA) to allow Pertamina to partner with local firm Dallah Trans Arabia to supply jet fuel at the King Abdulaziz International Airport in Jeddah. 

Meanwhile, Pertamina processing and petrochemical mega-project director Rachmad Hardadi said there was a possibility that the two parties might discuss the possibility of Saudi Arabia helping Indonesia to develop its strategic petroleum reserve. Separately Refor Miner Institute researcher Pri Agung Rakhmanto said it was essential that Indonesia get on the list of preferential nations as the country was in dire need of alternative crude oil supplies.

“It is very important to attempt to get a priority in crude supplies with cheaper prices in comparison to the spot price,” he said. “If we manage to seal a deal from a government-to-goverm ment standpoint, then it would be much easier to conduct negotiations on abusiness level and compose a contract.”

Jakarta Post, Page-13, Monday, Feb, 27, 2017

Auction Winners Announced Oil and Gas Back Postponed

  

The government delayed the announcement of the winner of the auction oil and gas blocks in 2016 became the period of March, beginning in January of yesterday. This is because the government wants to offer the use of schemes for the gross proceeds (gross split) in the oil and gas contracts the winner of this auction. Director of Upstream Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Single say, on the auction block oil and gas last year, the ministry has applied the auction scheme open bid split in which companies can bid on the amount of profit sharing (split) in accordance economical project ,

However, earlier this year, the government issued EMR Menten Regulation 8/2017 which became the basis for the cooperation contracts (production sharing contract / PSC), gross split. The government wants to test this new scheme contract to the winning bidder. "So we postpone for a while, we are evaluating," he said.

According to him, this step does not mean the government does not respect the agreement with the investor. Because, although the auction has taken place, the government has not signed the PSC dengen. As long as oil and gas contracts have not been signed, the form of the contract is still subject to change. However, the government will not force oil companies to use PSC Gross Split.

If the oil companies refuse to use gross split, it is called is not a problem because it offered an open bid auction time split. However, if both parties agree to use PSC Gross Split, then it does not violate any rules. Therefore, the government oil company calling participants to discuss this.

"Therefore with the new split, offered by the new system. But it needs to be coordinated. The plan at the beginning of March, because they do not necessarily want to, "said Son.

These two concepts oil and gas contracts have fundamental differences. In split open bid, investors can bid for the amount of basil by the government according to a count of the project economics. Bidders are also free offers signature bonus. Furthermore, the government chose the best deals with certain restrictions to the owner estimate has been determined.

While the Gross Contracts Split, the government set for the preliminary results (base split) of oil by 57% for the state and 43% to the contractor, while for gas, the state quota of 52% and 48% contractors. In the contract finally signed, the base of this split will change based on the variable components and progressive. Variable components include block status, location, depth, up to the amount of local content. Progressive component consists of oil prices and the cumulative amount of oil and gas production.

As is known, the government offered 14 oil and gas blocks in the last year. Seven oil and gas blocks auctioned through direct deals, namely Block Ebuny, Onin, West Kaimana, West Hill, Batu Gajah two, Kasongan Sampit, and Powerful. As for regular auctions, there are seven blocks offered by the South Block CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, and Kasuri II. So far, the single, only the Bloc Ebuny, Onin, and West Kaimana interest by the four oil and gas companies of the seven blocks offered through direct deals.

For the regular auctions, is still in the evaluation phase. All participants of the auction will be called to discuss the changes in gross contract to split Block oil and gas that are not sold at the auction will be auctioned calls back next year. Thus, the amount of oil and gas blocks offered in the next year will likely be many more, including those in the auction. "We'll re-auction, there will be a Ministerial Regulation No. 8/2017 and Government Regulation No. 79/2010 last revision on cost recovery, we expect more attractive again, right, "said the Director General of Oil and Gas I Gusti Nyoman Wiratmaja

IN INDONESIAN

Pengumuman Pemenang Lelang Migas Kembali Ditunda

  

Pemerintah menunda pengumuman pemenang lelang blok migas periode 2016 menjadi Maret nanti, dari awalnya pada Januari kemarin. Hal ini lantaran pemerintah ingin menawarkan penggunaan skema bagi hasil kotor (gross split) dalam kontrak migas pemenang lelang ini. Direktur Pembinaan Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan, pada lelang blok migas tahun lalu, pihaknya menerapkan lelang dengan skema open bid split di mana perusahaan dapat menawar besaran bagi hasil (split) sesuai keekonomian proyek. 

Namun, awal tahun ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menten ESDM 8/2017 yang menjadi dasar penerapan kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC), gross split. Pemerintah ingin mencoba menawarkan kontrak skema baru ini kepada pemenang lelang. “Jadi kami postpone sebentar, kami evaluasi,” kata dia.

Menurutnya, langkah ini bukan berarti pemerintah tidak menghormati kesepakatan dengan investor. Pasalnya, meski lelang telah berlangsung, PSC dengen pemerintah belum diteken. Selama kontrak migas belum diteken, maka bentuk kontrak tersebut masih dapat berubah. Meski demikian, pemerintah tidak akan memaksa perusahaan migas untuk memakai PSC Gross Split. 

Jika perusahaan migas menolak memakai gross split, hal ini disebutnya tidak masalah karena memang saat lelang ditawarkan open bid split. Namun, jika kedua belah pihak sepakat menggunakan PSC Gross Split, maka tidak melanggar aturan apapun. Untuk itu, pemerintah memanggil perusahaan migas peserta untuk membahas hal ini.

“Maka dari itu dengan split baru, ditawarkan dengan sistem baru. Tetapi perlu dikoordinasikan. Rencananya di awal Maret, karena mereka belum tentu mau,” ujar Tunggal.

Dua konsep kontrak migas ini memiliki perbedaan mendasar. Pada open bid split, investor dapat menawar besaran bagi basil dengan pemerintah sesuai hitungan keekonomian proyek. Peserta lelang juga bebas memberikan penawaran bonus tanda tangan. Selanjutnya, Pemerintah memilih penawaran terbaik dengan batasan tertentu terhadap owner estimate yang telah ditetapkan.

Sementara dalam Kontrak Gross Split, pemerintah menetapkan bagi hasil awal (base split) minyak bumi sebesar 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor, sementara untuk gas, jatah negara 52% dan kontraktor 48%. Dalam kontrak yang akhirnya diteken, base split ini akan berubah berdasarkan komponen variabel dan progresif. Komponen variabel diantaranya status blok, lokasi, kedalaman, hingga besaran tingkat kandungan dalam negeri. Komponen progresif terdiri dari harga minyak dan jumlah kumulatif produksi migas. 

Seperti diketahui, pemerintah menawarkan 14 blok migas pada tahun lalu. Tujuh blok migas dilelang melalui penawaran langsung, yakni Blok Ebuny, Onin, West Kaimana, Bukit Barat, Batu Gajah dua, Kasongan Sampit, dan Ampuh. Sementara untuk lelang reguler terdapat tujuh blok yang ditawarkan yaitu Blok South CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, dan Kasuri II. Sejauh ini, lanjut Tunggal, hanya Blok Ebuny, Onin, dan West Kaimana yang diminati oleh empat perusahaan migas dari tujuh blok yang ditawarkan melalui penawaran langsung. 

Untuk lelang reguler, sampai saat ini masih dalam tahap evaluasi. Seluruh peserta lelang akan dipanggil untuk membahas soal perubahan ke kontrak gross split Blok migas yang tidak laku pada lelang kali ini disebutnya akan dilelang kembali pada tahun depan. Sehingga, jumlah blok migas yang ditawarkan pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak lagi, termasuk yang di lelang ulang.  “Nanti kami lelang ulang, nanti akan ada Peraturan Menteri  No. 8/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 79/2010 soal cost recovery ada revisinya, kami harapkan lebih atraktif lagi kan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja

Investor Daily, Page-11, Monday, Feb, 27, 2017

Pertamina's Project Finance for $ 3.7 M

PT Pertamina will start looking for financing for the project (Project Finance) for the repair and upgrading Balikpapan refinery capacity up to US $ 3.7 billion in April. While the investment value of this project alone reached US $ 5.3 billion. ,

Pertamina Finance Director Arif Budiman said the company will not finance the entire investment needs improvement Balikpapan refinery for US $ 5.3 billion. Approximately 70% and investment needs or up to US $ 3.7 billion will be closed on the loan with project finance scheme. "That (the funding requirements) huge US $ 3.2 billion that we would swatch (project finance)," he said.

He added that Pertamina does not limit a financial institution's funding to be abroad. Local banks in the country are also given the opportunity to co-fund. However, usually the company is seeking project finance from the Export Credit Agency to get a low interest rate. While the origin of the financial institution of the country of origin is usually refinery equipment.

"For example, suppose the components come from Japan, lest we seek from the Government of Japan. If components from Germany, we are looking for from the German Government. It is rather complex, "he explained.

Arif explained that the company chose a model project finance so that no unused funds within a certain period. Typically, if using direct loans or debt securities, which have been borrowed funds can not be used within a certain time. While the model of project finance, fund hany will be obtained when required for the project.

While to obtain project finance, investment needs Balikpapan refinery would be closed with the company's cash. It provides fresh funds of up to US $ 3 billion for the refinery project. including for refineries Balikappan US $ 1 billion. These funds are provided for the working refinery.

"So, if needed, then we provide. This is because the project is still in the early stages of land preparation and engineering design (engineering design), pretty much (the funding requirements). But the most recent in 2018, "he said.

So far the company has disbursed funds for the construction of apartments instead of homes being torn down workers into the project site and booking long lid item. Director of Processing and Petrochemical megaproject Rachmad Hardadi Pertamina previously revealed, the basic design work (basic engineering design / BED), detailed design (front end engineering design / FEED), until long bookings lid item for Balikpapan refinery had been done.

Construction of apartments also have reached 86% and will be completed next March. While the construction of the new jetty commenced and will be completed by the end of the year. Furthermore, Balikpapan refinery will begin breaking ground in the first quarter. "Development of Balikpapan refinery is still on track to be completed in July 2019 and start-up commissioning in September 2019," he said.

Balikpapan refinery project undertaken in two stages. In 2019 when the first phase is completed, the refinery's processing capacity will increase from 260 thousand barrels per day (bpd) to 360 thousand bpd. While the products are still at the level of Euro II. In the second phase, the company will improve the quality of the product be Euro V

Need Big Funds

As is known, Pertamina will work on six refineries at a time until later in 2023. Besides Balikpapan refinery project, the company will also work on the improvement and enhancement of the Cilacap refinery capacity, Balongan, and Dumai. Not only that, oil and gas company red plate will also build two new refinery in Tuban, East Java and Bontang, East Kalimantan. The investment value of the six projects is estimated at US $ 20 billion.

According to Arif, the company will also seek funding for other refinery projects, primarily for the construction of new units. However, for it has not detailing how project finance for Tuban refinery and this Bontang refinery. Because the company's need to discuss it first with partners, namely Rosneft Oil Company's refinery Tuban.

"For the refinery in Tuban, indeed our joint venture, so we are still going to Finalize first," he explained. Moreover, the investment needs Tuban refinery is quite large, reaching US $ 10-15 billion. "So must multisources, there will not be strong," he added.

Although project finance needs to be enlarged, Arif assure that financial companies are still healthy. The ratio of debt to assets (debt to equity ratio / DER) is still below 1 times. Likewise, the ability to repay debt (debt service coverage ratio / DSCR) of companies is still good.

Availability of the company's cash calls are still safe. Therefore, the company decided to fund its own project improvements and capacity building Balongan refinery. This is in view of the projected investment needs of this project is only US $ 1-2 billion, far below other projects in excess of US $ 2-3 billion. In 2023 when the entire project is completed refinery Pertamina, Indonesia no longer need to import fuel oil (BBM) As for this. Because the national refining capacity is equivalent to the needs of the moment, which is about 2 million bpd.

IN INDONESIAN

Pertamina Mencari Project Finance US$ 3,7 M

PT Pertamina akan mulai mencari pendanaan proyek (project Finance) untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas Kilang Balikpapan sampai US$ 3,7 miliar pada April ini. Sementara nilai investasi proyek ini sendiri mencapai US$ 5,3 miliar. .

Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman mengatakan, perseroan tidak akan mendanai seluruh kebutuhan investasi perbaikan Kilang Balikpapan sebesar US$ 5,3 miliar. Sekitar 70% dan kebutuhan investasi atau sampai US$ 3,7 miliar akan ditutup dari pinjaman dengan skema project finance. “Yang (kebutuhan dana) besar US$ 3,2 miliar itu yang akan kami carikan (project finance),” kata dia.

Dia menambahkan, Pertamina tidak membatasi lembaga keuangan pemberi dana ini harus di luar negeri. Bank lokal dalam negeri juga diberi kesempatan untuk ikut mendanai. Namun, biasanya perseroan mencari project finance dari Export Credit Agency untuk mendapatkan bunga ringan. Sementara asal lembaga keuangan ini biasanya dari negara asal peralatan kilang.

“Misalnya, anggap saja komponen berasal dari Jepang, nanti kami mencari dari Pemerintah Jepang. Kalau komponen dari Jerman, kami mencari dari Pemerintah Jerman. Memang agak kompleks,” jelasnya.

Arif menjelaskan, perseroan memilih model project finance agar tidak ada dana tidak terpakai dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, jika menggunakan pinjaman langsung ataupun surat utang, dana yang telah dipinjam bisa tidak di pakai dalam waktu tertentu. Sementara dengan model project finance, dana hany akan diperoleh ketika dibutuhkan untuk proyek.

Sementara sampai memperoleh project finance, kebutuhan investasi Kilang Balikpapan akan ditutup dengan kas perusahaan. Pihaknya menyediakan dana segar hingga US$ 3 miliar untuk proyek kilang termasuk untuk untuk kilang Balikappan US$ 1 miliar. Dana ini disediakan untuk pengerjaan Kilang.

“Jadi kalau dibutuhkan, baru kami sediakan. Hal ini karena proyek pada tahap awal masih persiapan lahan dan engineering design (rekayasa desain),  lumayan banyak (kebutuhan dana). Tetapi paling banyak baru 2018,” tutur dia. 

Sejauh ini perseroan telah mengucurkan dana untuk pembangunan apartemen sebagai ganti rumah pekerja yang dirobohkan menjadi lokasi proyek dan pemesanan long lid item. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi sebelumnya mengungkapkan, pengerjaan desain dasar (basic engineering design/ BED), desain rinci (front end engineering design/ FEED), hingga pemesanan long lid item untuk Kilang Balikpapan telah dikerjakan. 

Pembangunan apartemen juga telah mencapai 86% dan akan selesai Maret nanti. Sementara pembangunan jetty baru dimulai dan akan selesai pada akhir tahun. Selanjutnya, Kilang Balikpapan akan mulai ground breaking pada kuartal pertama ini. “Pembangunan Kilang Balikpapan masih on track akan selesai pada Juli 2019 dan start up comissioning pada September 2019,” kata dia. 

Proyek Kilang Balikpapan dikerjakan dalam dua tahap. Pada 2019 ketika tahap pertama selesai, kapasitas pengolahan kilang ini akan naik dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph. Sementara produk yang dihasilkan masih pada level Euro II. Pada tahap kedua, perseroan akan meningkatkan kualitas produk menjadi Euro V

Butuh Dana Besar

Seperti diketahui, Pertamina akan mengerjakan enam kilang sekaligus sampai 2023 nanti. Selain Proyek Kilang Balikpapan, perseroan juga akan menggarap perbaikan dan peningkatan kapasitas Kilang Cilacap, Balongan, dan Dumai. Tidak hanya itu, perusahaan migas pelat merah ini juga akan membangun dua kilang baru di Tuban, Jawa Timur dan Bontang, Kalimantan Timur. Nilai investasi ke enam proyek ini diperkirakan mencapai US$ 20 miliar.

Menurut Arif, perseroan juga akan mencari pendanaan untuk proyek kilang lainnya, utamanya untuk pembangunan unit baru. Namun, untuk pihaknya belum merinci berapa project finance untuk Kilang Tuban dan Kilang Bontang ini. Pasalnya, perseroan perlu membahasnya terlebih dahulu dengan mitra, yakni Rosneft Oil Company untuk Kilang Tuban.

“Untuk Kilang Tuban, memang kami joint venture, jadi kami masih akan Finalisasi dulu,” jelasnya. Apalagi kebutuhan investasi Kilang Tuban cukup besar, yakni mencapai US$ 10-15 miliar. “jadi harus multisources, tidak akan ada yang kuat," tambahnya.

Meski kebutuhan project finance akan membesar, Arif meyakinkan bahwa keuangan perusahaan masih sehat. Rasio utang terhadap aset (debt to equity ratio/ DER) perseroan saat ini masih di bawah 1 kali. Demikian juga dengan kemampuan mencicil utang (debt service coverage ratio/ DSCR) perusahaan juga masih bagus.

Ketersediaan kas perusahaan disebutnya juga masih aman. Karenanya, perusahaan memutuskan untuk mendanai sendiri proyek perbaikan dan peningkatan kapasitas Kilang Balongan. Hal ini mengingat proyeksi kebutuhan investasi proyek ini hanya US$ 1-2 miliar, jauh di bawah proyek lain yang di atas US$ 2-3 miliar. Pada 2023 ketika seluruh proyek kilang Pertamina rampung, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) Seperti selama ini. Pasalnya, kapasitas kilang nasional sudah setara dengan kebutuhan saat itu, yakni sekitar 2 juta bph.

Investor Daily, Page-11, Monday, Feb, 27, 2017