Pertamina Miliki Peran Strategis di Blok Mahakam

      PT Pertamina memiliki sejumlah peran strategis di Blok Mahakam. Selain menahan penurunan produksi alamiah, juga memberikan jaminan produksi gas yang dihasilkan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo mengatakan, masuknya Pertamina ke Blok Mahakam lebih awal akan bisa menambah field life time secara ekonomi komersial.

     Menurut dia, Blok Mahakam sangat penting untuk meningkatkan produksi gas nasional dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pertamina sebagai operator juga mempunyai peran strategis untuk lebih mengutamakan alokasi produksi bagi kebutuhan di dalam negeri. Dengan dikelolanya Blok Mahakam oleh Pertamina yang notebene kepanjangan tangan dari pemerintah, produksinya tentu akan lebih diutamakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

     Untuk itu, Pertamina tentu harus diberikan dukungan penuh dalam mengembangkan Blok Mahakam. Dukungan yang paling penting adalah memberikan wewenang penuh kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam secara korporat layaknya industri migas multinasional. Pemerintah secara resmi telah memberikan lampu hijau bagi Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk bisa berinvestasi lebih awal di Blok Mahakam sebelum kontrak operator saat ini, PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation berakhir pada 31 Desember 2017.

     Persetujuan itu ditandai dengan persetujuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui Amendemen Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja  Mahakam. Amendemen ini juga dapat menjaga keberlangsungan produksi minyak dan gas bumi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pada Masa Alih Operasi Wilayah Kerja Mahakam dari kontraktor eksisting ke Pertamina. Amendemen Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Mahakam antara lain berkaitan dengan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pertamina atas kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang diperlukan sebelum tanggal efektif yang pelaksanaannya dilakukan kontraktor eksisting.

     Biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut masuk dalam biaya operasi yang pengembaliannya dilakukan setelah tanggal efektif kontrak yakni 1 Januari 2018. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, Pertamina sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengelola Blok Mahakam. Setelah ada keputusan pemerintah dan tandatangan Production Sharing Contract/PSC Mahakam akhir 2015, Pertamina fokus untuk melakukan proses alih kelola dengan sebaik-baiknya dengan rnenyusun tim transisi yang juga terdiri dari personel SKK Migas dan Total E&P Indonesie.

     Menurut Syamsu, sumur-sumur yang dibor tahun depan, baru akan diproduksikan mulai 2018. Ini salah satu upaya untuk menghindari decline produksi. Secara umum decline di Blok Mahakam dapat dikurangi dengan menambah jumlah sumur pengeboran maupun workover.

IN ENGLISH


Pertamina Has Strategic Role in the Mahakam block
 
          PT Pertamina has a strategic role in the Mahakam block. In addition to withstand natural production decline, it also assures the production of gas produced will be prioritized to meet domestic needs. Observers energy security and the teaching staff geoekonomi Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo said, the entry into the Mahakam block Pertamina earlier will be able to add fields of commercial life time economically.

     According to him, the Mahakam block is very important to increase the national gas production to meet domestic needs. Pertamina as the operator also has a strategic role to prioritize the allocation of production to meet the domestic demand. With the Mahakam block managed by Pertamina notebene arm of the government, its production would be an advantage to meet domestic consumption.

     Therefore, Pertamina would be given full support in developing the Mahakam block. Support of the most important is to give full authority to Pertamina to manage the Mahakam block in corporates like a multinational oil and gas industry. The government officially gave the green light for Pertamina through PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) to be able to invest early in the Mahakam block before the current contract operator, PT Total E & P Indonesie and Inpex Corporation ends on December 31, 2017.

     The agreement was marked by the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources through Production Sharing Contract Amendment Mahakam Work Area. This amendment also can sustain the production of oil and gas as well as providing legal certainty in the conduct of the Time Transfer Operations Work Area Mahakam from existing contractors to Pertamina. Amendment Cooperation Contract (KKS) Work Area Mahakam among others, relating to the financing can be done by Pertamina on the operations of the oil and gas that are required before the effective date of the implementation is done contractors existing.

     Costs incurred by Pertamina falls within the operating costs which the return is made after the effective date of the contract which is January 1, 2018. Pertamina's upstream director Syamsu Alam said Pertamina had prepared long ago to manage the Mahakam block. Once there was a government decision and signature of the Production Sharing Contract / Mahakam PSC end of 2015, Pertamina focus to make the process of transfer in management as well as possible with rnenyusun transition team that also consists of personnel SKK Migas and Total E & P Indonesie.

     According Syamsu, wells are drilled next year, a new start will be produced in 2018. This is one attempt to avoid a production decline. In general decline in the Mahakam block can be reduced by increasing the number of well drilling and workover.   

Investor Daily, Halaman : 9, Sabtu, 29 Okt 2016

Pertagas Niaga Siap Pasok Gas untuk Pelabuhan Muaro Jambi

PT Pertagas Niaga (PTGN), anak perusahaan PT Pertamina Gas, siap mendukung kebutuhan gas untuk pembangkit listrik yang akan dibangun oleh PT Wahyu Samudra Indah yang ditetapkan sebagai pengelola pelabuhan di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. PT Wahyu Samudra Indah merupakan Badan Usaha Pelabuhan (berdasarkan KP No. 525 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011) yang telah mendapatkan penunjukan dari Menteri Perhubungan (berdasarkan surat Menteri Perhubungan ke PT WSI No. PL 102/ 1/ 22/ PHB2016 tanggal 17 Maret 2016) sebagai pelaksana proyek pembangunan ,dan pengelolaan Pelabuhan Umum swasta murni pertama di Indonesia.

Pelabuhan yang akan dibangun dengan dana swasta murni ini merupakan pelabuhan umum dan Terminal Peti Kemas yang berlokasi di Desa Tebat Patah, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Komitmen PTGN dalam mendukung kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di Pelabuhan tersebut tertuang di dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 10 Juni 2016. Berdasarkan MoU tersebut, PTGN akan memasok gas sebanyak 6 MMSCFD pada tahap awal.

Linda Sunarti, Presiden Direktur PTGN mengatakan MoU yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu bersama WSI akan menjadi landasan pelaksanaan kerjasama jual beli gas bumi antara PTGN dan WSI. Ditandatanganinya perjanjian konsesi pelabuhan untuk WSI akan menjadi milestone penting bagi konkretnya kerjasama antara PTGN dan WSI. Untuk pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, WSI telah mengkonfirmasi akan kebutuhan pembangkit listrik berbahan bakar gas, dan telah memberikan kepercayaan kepada PTGN sebagai pemasok gasnya.

Komit untuk mewujudkan kerjasama yang konkret dengan WSI sebagai dengan kompetensi PTGN. Pembangunan pelabuhan dan fasilitas penunjangnya akan dimulai pada awal 2017 dan tuntas pada 2019. Pembangkit yang akan dibangun berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan kapasitas 25 MW sebelum dikembangkan menjadi sekitar 200 MW untuk menangkap peluang pasar industri yang diyakini akan semakin tumbuh di Jambi. Direktur Utama PT WSI Daniel Wiharjo menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pasokan gas dari Pertagas Niaga yang akan dapat memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik.

Investor Daily, Halaman : 9, Sabtu, 29 Okt 2016

Jokowi Kembalikan Hadiah Emas dari Rosneft Rusia

Presiden Joko Widodo menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cendera mata bersepuh emas dari perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft Oil Company. Barang yang diduga termasuk gratifikasi itu diterima Jokowi sesuai melakukan kunjungan kerja ke Rusia, 20 Mei 2016. Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala, menjelaskan hadiah itu diberikan melalui pihak ketiga, tepatnya Pertamina. Total hadiah yang diserahkan Rosneft kepada Jokowi mencapai tiga bentuk yakni sebuah lukisan, satu set cangkir warna putih bersepuh emas, dan sebuah miniatur pompa pada kilang minyak yang tiga bersepuh emas.

Barang barang mewah itu dipamerkan kepada wartawan setelah Darmansjah Djumala secara resmi menyerahkannya kepada KPK. Ketika KPK memamerkan barang-barang tersebut, wartawan memiliki kesempatan untuk memperhatikannya secara lebih detail. Tea set yang diserahkan ke KPK masih berada di dalam kotaknya. Set cangkir teh itu terbuat dari keramik berwama dasar putih dan berhiaskan motif bunga wama emas. Di dalam kotak itu juga terdapat enam alas cangkir berwarna senada. Selain itu, terdapat tiga teko berbeda beda ukuran yang warnanya juga senada. Di antara cangkir, terdapat empat sendok kecil berwarna emas.

Barang lainnya adalah sebuah lukisan panorama berukuran 45 x 75 sentimeter. Lukisan tersebut dilengkapi sebuah map berisi sertifikat. Barang ketiga yang dikembalikan adalah trofi berlogo Rosneft Oil Company. Trofi berwarna emas tersebut berbentuk pompa pada kilang minyak pada masa lalu. Kunjungan Jokowi ke Rusia pada bulan Mei lalu tampaknya memiliki arti penting bagi Rosneft. Setelah pulang ke Tanah Air, Jokowi memberikan persetujuan atas kerja sama Pertamina clan Rosneft dalam pembangunan kilang Tuban - Jawa Timur. Hingga semalam, belum didapat penjelasan resmi dari Rosneft tentang alasannya memberikan hadiah kepada Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan, Rosneft dan Pertamina telah sepakat bekerja sama untuk membangun kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, dengan total investasi 13 miliar dolar AS dan kapasitas produksi 320 ribu barel per hari. Menteri BUMN, Rini Soemarno pada bulan Mei lalu menyatakan, pemerintah menargetkan kilang Tuban dapat dibangun penuh pada tahun 2018. Bahkan, kata Rini, Presiden Jokowi minta pembangunan bisa dilakukan di akhir 2017. Mereka berjanji kepada Presiclen akan bekerja sekeras mungkin untuk bisa rnencapai target yang diharapkan. Langkah Jokowi menyerahkan hadiah yang diterimanya kepada KPK bukanlah yang pertama.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi pernah menerima gitar bas merek Ibanez Artcore AGB 140-hadiah dari personel Metallica, Robert Trujillo. Robert menghadiahkan gitar bas karena dia tahu bahwa Jokowi adalah gubernur yang gemar musik cadas. Namun KPK menilai hadiah tersebut sebagai gratifikasi. Jokowi pun menyerahkan gitar tersebut kepada KPK.

Surya, Halaman : 11, Sabtu, 29 Okt 2016

DPRD Jatim : EMCL Harus Beri Kompensasi

DPRD Jatim : EMCL Harus  Beri Kompensasi

    DPRD Jatim menyoroti bau tidak sedap seperti telur busuk (Hydrogen Sulfida/H2S) yang kembali muncul dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu. Bau itu mengancam penduduk sekitar, seperti di Dusun Dawung RT 10/RW 02, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Beberapa warga diduga keracunan akibat mencium H2S dari area tersebut. Atas kejadian itu, Operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), memohon maaf kepada warga Mojodelik.

    Namun, permohonan maaf itu dinilai Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), tidak cukup. Seperti diungkapkan Khozanah Hidayati, salah satu anggota Komisi D. Melalui, akun twitter resminya, Mbak Anaf sapaan akrab Khozanah Hidayati mengatakan, permohonan maaf EMCL atas inisiden yang menimpa Warga itu tidak cukup. EMCL harus memberikan kompensasi kepada warga Mojodelik. Tidak cukup hanya minta maaf. Tapi EMCL harus beri kompensasi ke warga.

    Serta, harus ada Early Warning System jika ada kebocoran gas H2S. Menurutnya, pemberian kompensasi kepada warga Mojodelik wajib dilakukan EMCL. Karena, insiden keracunan disebabkan oleh kegiatan operasinya. EMCL harus beri kompensasi. Ini sudah kewajibannya. Dialah penyebab warga keracunan.

IN ENGLISH

East Java Parliament: EMCL Must Give Compensation

    East Java Parliament highlighting the odor like rotten eggs (Hydrogen Sulfide / H2S), which re-emerged from the Field Banyuurip Cepu. The smell was threatening the local people, as in Hamlet Dawung RT 10 / RW 02, Desa Mojodelik, Gayam subdistrict, Bojonegoro. Some residents suspected of being poisoned by kissing H2S from the area. For the incident, Banyuurip Field Operator Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), apologized to the citizens Mojodelik.

    However, the apology was assessed Commission D of the Regional Representatives Council of East Java (East Java DPRD), is not enough. As disclosed Khozanah Hidayati, a member of Commission D Through, his official twitter account, Ma'am ANAF nickname Khozanah Hidayati said the apology EMCL on inisiden that befall citizens was not enough. EMCL must provide compensation to citizens Mojodelik. It is not enough to apologize. But EMCL should give compensation to the residents.

    As well, there should be Early Warning System if there is a gas leak H2S. According to him, awarding compensation to citizens Mojodelik EMCL mandatory. Because, poisoning incidents caused by its operations. EMCL should give compensation. It had obligations. He is the cause of the poisoning residents.

Harian Bangsa, Halaman : 9, Sabtu, 29 Okt 2016

Pemerintah Buka Opsi Dibangun Swasta

Pemerintah mempertimbangkan mengubah skema pembangunan kilang BBM di Bontang, Kalimantan Timur agar konstruksi bisa segera dimulai. Salah satu skema yang dipertimbangkan pemerintah yakni kilang Bontang akan digarap oleh perusahaan swasta. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya segera terealisasi pembangunan kilang baru di Indonesia. Untuk itu, pihaknya bakal mempermudah peraturan investasi di kilang minyak sehingga kapasitas kilang dalam negeri bisa naik sesuai kebutuhan BBM nasional. Pasalnya, yang dihitung sebagai cadangan strategis nasional adalah stok BBM yang tersedia.

Sesuai arahan Presiden, harus ada investasi di refinery. Apakah itu mau Pertamina atau swasta, silakan saja. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, proyek kilang baru yang dapat dikerjakan swasta adalah Kilang Bontang. Opsi kilang digarap oleh perusahaan swasta muncul lantaran dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang berlaku saat ini, pembangunan kilang tak kunjung terealisasi. Selain diserahkan ke swasta, opsi lainnya yakni diubah menjadi skema penugasan ke PT Pertamina.

Sejauh ini sudah banyak perusahaan swasta yang berminat menggarap Kilang Bontang. Pemerintah belum memutuskan pembangunan Kilang Bontang ini akan berganti skema. Pemerintah masih terus membahas apakah skemanya bisa diganti ke penugasan ke Pertamina atau digarap oleh perusahaan swasta. Pemerintah juga ingin memastikan terlebih dahulu kondisi keuangan Pertamina jika harus menggarap Kilang Bontang dan Tuban sekaligus.

Arcandra belum dapat memastikan kapan ada keputusan soal skema pembangunan Kilang Bontang ini. Pihaknya menargetkan agar masalah perubahan skema ini segera selesai sehingga semuanya menjadi jelas dan proyek bisa dikerjakan secepat mungkin. Pihaknya akan memanggil semua pihak terkait, termasuk calon investor. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, kilang sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas harus tetap dibawah pengawasan atau intervensi pemerintah. Sehingga proyek kilang tidak seharusnya diserahkan kepada pihak swasta 100%, harus ada saham pemerintah melalui BUMN.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengakui, dengan skema penugasan, Kilang Bontang dapat dikerjakan lebih cepat. Pasalnya dengan skema KPBU, Pertamina harus berkonsultasi dengan pemerintah dan konsultasi pendamping ketika memilih mitra. Dengan skema KPBU saat ini, jika penetapan konsultan pendamping selesai November ini, pemilihan mitra diprediksinya bakal selesai pada akhir 2017.

Terlepas dari skema KPBU atau penugasan, Pertamina juga akan memangkas waktu persiapan lahan proyek. Biasanya, penyiapan lahan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun lantaran sebagian lokasi berupa rawa. Pihaknya bakal merampungkan penyiapan lahan ini dalam 1,5-2 tahun saja.

Investor Daily, Halaman : 15, Jumat, 28 Okt 2016

Delapan Warga Alami Keracunan Gas

Lapangan sumur minyak Banyuurip Blok Cepu di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro menyemburkan gas hingga mengakibatkan delapan Warga keracunan, Rabu (26 / 10). Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat segera menurunkan tim untuk meneliti kejadian tersebut. Penelitian yang dilakukan tim BLH bukan untuk mengetahui besarnya kandungan gas yang keluar yang mengakibatkan delapan warga mengalami keracunan. Kepala Bidang Kajian dan Laboratorium BLH Bojonegoro, Hari Susanto, mengaku akan mengoordinasikan hal tersebut dengan pihak ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) untuk mengetahui besarnya gas yang dibakar ketika kejadian.

Ketika itu pembakaran gas ‘flare’ dikecilkan karena ada kunjungan pejabat, sehingga mengakibatkan munculnya semburan gas. Pihaknya hampir memastikan gas yang keluar dari lapangan sumur minyak Banyuurip Blok Cepu yang mengakibatkan warga mengalami keracunan yaitu H2S (Hidrogen Sulfida). Camat Gayam Bojonegoro, Hartono, mengatakan dari delapan warga yang menjalani perawatan di sejumlah puskesmas, di antaranya tujuh warga sehari lalu sudah pulang. Sekarang hanya tinggal satu warga yang menjalani perawatan.

Menurut dia, biaya pengobatan delapan warga di Kecamatan Gayam, yang mengalami keracunan gas H2S menjadi tanggung jawab EMCL. Ia menambahkan warga lainnya di Desa Mojodlik, Kecamatan Gayam, ketika itu juga mencium bau busuk yang keluar dari lapangan sumur minyak Banyuurip Blok Cepu. Pimpinan Humas EMCL, Rexy Mawardijaya, membenarkan seluruh biaya perawatan delapan korban keracunan gas lapangan minyak Banyuurip Blok Cepu menjadi tanggung jawab perusahaannya.

Republika, Halaman : 21, Jumat, 28 Okt 2016

Bangun 7.200 Km Pipa Gas Tanpa APBN

PT PGN terus mengembangkan intrastruktur gas bumi di berbagai daerah. Hingga kini, 78 persen infrastruldur pipa gas nasional dibangun dan dioperasikan oleh PGN. Heri Yusup, Sekretaris Perusahaan PGN, mengatakan Sejumlah proyek intrastruktur gas bumi telah selesai dibangun seperti pipa gas bruni Batam Bangun 7.200 Km Pipa Gas Tanpa APBN sepanjang 18,3 km, kemudian di Pasuruan, Jatim PGN menyelesaikan pembangunan pipa gas di ruas Kejayan-Purwosari sepanjang 15 km.

Lalu ada lagi ruas Jetis-Ploso sepanjang 27 km, ada lagi di Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km. PGN sedang mengebut pengembangan infrastruktur gas seperti di Bogor, Palembang, Cin;-:bon dan banyak daerah lain, termasuk penugasan dari pemerintah membangun dan mengoperasikan pipa gas West Natuna Transportation ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau. Semuanya dibangun PGN dengan biaya sendiri tanpa mengandalkan APBN," tegas Heri. PGN aktif membuka pengembangan Wilayah baru pengguna gas bumi, walaupun PGN harus dihadapkan risiko penyerapan gas bumi di daerah baru yang belum optimal.

Di sinilah PGN menjalankan peran sebagai pioneering dalam membuka wilayah-wiiayah baru. Hai itu dilakukan agar kian hanyak masyarakat Indonesia merasakan manfaat, baik dari energi gas bumi yang bersih, ramah lingkungan, aman, dan efisien dibanding bahan bakar lain.

Surya, Halaman : 2, Jumat, 28 Okt 2016

Delapan Warga Masih Dirawat Satu Belum Sadarkan Diri

Kebocoran gas ExxonMobil seperti diberitakan sebelumnya, hingga Kamis (27/ 10), pihak ExxonMobil belum bertanggung jawab. Akibat kebocoran gas ini menyebabkan banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Kedelapan warga mendadak lemas tak berdaya setelah mencium bau tak sedap mirip telur busuk yang diduga dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu. Nyami Karin adalah salah satu dari delapan korban keracunan setelah mencium hydrogen sulfida (HZS) yang diduga berasal dari Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu, yang dioperatori ExxonMobil.

Sebelumnya, Nyami sempat dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Gayam. Namun, karena kondisinya paling parah di antara korban lainnya, dokter puskesmas setempat menyarankan agar dirujuk ke RSM Kalitidu. Anggota Komisi D (pembangunan) DPRD Jatim Khozanah Hidayati menanggapi insiden keracunan tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut meminta operator Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa warga Dusun Dawung, Desa Mojodelik tersebut.

ExxonMobil sebagai operator harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap korban. Juga ExxonMobil harus memastikan perihal yang merugikan masyarakat Bojonegoro tidak terulang lagi. Maksud tanggung jawab penuh ExxonMobil itu menurutnya adalah terkait biaya pengobatan dan kerugian korban. Tanggung jawab perihal pengobatan dan ganti rugi. Sementara Kepala Humas ExxonMobil Rexy belum bisa diwawancarai.

Memorandum, Halaman : 6, Jumat, 28 Okt 2016

Pengoptimalan Lifting Jaga Kelancaran Produksi Migas

Awal September lalu. pemerintah dan Komisi VII DPR RI menyepakati target lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1.965.000 barel setara minyak per hari dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2017. Berbagai skenario pun mulai disiapkan pemerintah melalui SKK Migas untuk memacu produksi migas agar target lifting bisa tercapai. Lalu, apa yang membedakan data produksi dengan data lifting dalam kegiatan usaha hulu migas? Pasca penemuan cadangan migas baru dan terbangunnya seluruh fasilitas produksi, kegiatan usaha hulu migas berlanjut ke tahap produksi. Dalam fase ini. migas yang tersimpan di dalam perut bumi mulai diangkat ke permukaan.

Besaran minyak maupun gas bumi yang bisa diangkat ke permukaan melalui sumur-sumur produksi dikenal dengan istilah data produksi. Migas yang berhasil diangkat ke pérmukaan selanjutnya diolah di fasilitas pemrosesan. Kegiatan ini dilakukan untuk memisahkan minyak maupun gas bumi dari material dan mineral lain yang tidak dibutuhkan. Dari fasilitas pemrosesan, migas selanjutnya dikumpulkan dalam tempat penampungan (storage) hingga jumlahnya mencukupi untuk diserahkan ke pihak pembgeli.

Produksi migas yang siap jual tersebut dikenal dengan istilah lifting Besaran lzfting inilah yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor yang menjadi pengelola suatu wilayah kerja migas. “Bagi hasil migas ditentukan oleh besaran ldting, bukan besaran produksi." kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Taslim Z. Yunus. Dalam praktiknya, besaran data produksi dan data lifting harian di suatu wilayah kerja niigas terkadang tidak sama.

Pasalnya, migas yang telah terkumpul di tangki penyimpanan tidak dapat diangkut dan dijual seluruhnya. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh ketersediaan dan keterbatasan kapasitas kapal pengangkut. Perbedaan data produksi dan data lifting harian bisa juga disebabkan kapasitas sumur produksi yang sangat kecil sehingga pengumpulan minyak maupun gas bumi membutuhkan waktu lebih lama. Dalam kondisi seperti ini, lifting biasanya tidak dilakukan setiap hari, namun pada periode tertentu, semisal 1 atau 3 bulan sekali.

Seluruh proses produksi migas hingga lifting diawasi langsung oleh negara melalui SKK Migas. Selain melakukan pengawasan, SKK Migas juga mengatur ldling agar proses ini bisa berjalan lancar dan tidak mengganggu produksi migas. Pengawasan dilakukan agar migas yang sudah diproduksikan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa Indonesia.

Koran Sindo, Halaman : 5, Jumat, 28 Okt 2016

Nasib Pengusaha Korban Lumpur Suram

Pengusaha korban lumpur Lapindo kembali gigit jari. Pasalnya, ganti rugi aset mereka yang terendam lumpur belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah belum meriyetujui dana talangan Rp726 miliar untuk dimasukkan dalam APBN 2017. Padahal, pengusaha korban lumpur berharap ganti rugi aset mereka yang hilang akibat lumpur Lapindo bisa dibayar melalui dana talangan pemerintah. Mahmud menambahkan, karena ganti rugi pengusaha korban lumpur belum ada kepastian dari pemerintah, pihaknya kini fokus untuk menuntaskan pembayaran tanah wakaf yang terendam lumpur. Pasalnya, jika sampai akhir tahun ini belum bisa diserap, baru bisa dibayarkan tahun depan.

Permasalahan tanah wakaf belum bisa dibayar, Mahmud, karena tidak boleh ada jual beli tanah wakaf. Artinya, tanah wakaf akan diganti dengan tanah di lokasi lain. Namun, proses penggantian itu perlu adanya transaksi jual beli dengan pemerintah. Karena itulah, Pansus Lumpur jauh-jauh hari sudah meminta agar Keménterian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi terkait jual beli tanah wakaf. Kenyataannya, sampai saat ini rekomendasi yang dimaksudkan belum juga turun sehingga meski sudahaada, anggarannya belum bisa dibayarkan. Saat ini ada Sebanyak 55 bidang tanah wakaf tersebar dibeberapa desa yang terendam lumpur, Kecamatan Jabon dan Porong, serta Tanggulangin.

Kemenag tetap meminta sejuinlahl syarat dipenuhi lebih dulu sebelum rekomendasi dikeluarkan. Di antaranya penyediaan lahan pengganti atas tanah wakaf tersebut. Sebelumnya, Ketua Forum Nadzir (pemangku tanah Wakaf) Kabupaten Sidoarjo Maimun Sirodz mengatakan, tanah wakaf yang terendam lumpur Lapindo sebanyak 55 bidang. Tanah Wakaf ini, di antaranya berupa bangunan masjid dan musala, tersebar di Desa Besuki, Pejarakan, Kedung cangkring, Mindi, Jatirejo Barat, dan Ketapang, yang berlokasidi Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin.

Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Verifikasi Aset Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Khusnul Khuluk mengakui, pembayaran tanah wakaf terkendala proses administrasi. Sebenarnya, anggaran untuk pernbayaran ganti rugi tanah wakaf itu sudah beberapa. tahun ini dianggarkan bersamaan dengan anggaran pembayaran ganti rugi aset korban lumpur.

Koran Sindo, Halaman : 2, Jumat, 28 Okt 2016