google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 All Posts - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Thursday, October 27, 2016

Exxon Mobil Bocor, Warga Mojodelik Keracunan

Sejumlah warga yang bertempat tinggal di sekitar sumur minyak dan gas bumi di Dusun Dawung Desa Mojodelik Kecamatan Gayam, mengalami keracunan, Rabu (26/lo). Mereka mual-mual dan pusing akibat mencium aroma menyengatyang diduga dari kebocoran gas dari sumur yang di sebut Flare Banyuurip yang dioperatori EMCL (ExxonMobil Cepu Limeted). Lokasi kebocoron itu tepatnya di perempatan dusun setempat. Munculnya gas itu tidak tidak diketahui tanda tandanya, dikarenakan tidak diawali dengan ledakan. Akibat kejadian tersebut, meski tak ada korban jiwa, namun ada warga khususnya wanita dan anak-anak dilarikan ke puskesmas setempat.

Hingga kini kebocoran gas yang disebut-sebut sering mengganggu Warga itu belum ada penanganan dari operator. Kebocoran gas tidak hanya sekali terjadi, namun dalam beberapa pekan terakhir. Warga dusun yang tinggal di sekitar area pertambangan sumur migas Banyuurip, merasa cemas dan gelisah. Dikarenakan, mereka selalu dihantui oleh kebocoran gas dari sumur migas yang dikenal dengan Lapangan Banyuurip. Sebelumnya Pemkab Bojonegoro melalui Dinas ESDM telah memberi peringatan pada pihak operator, agar memperhatikan masalah kebocoran gas yang berulangkali terjadi pada medio tahun ini. Bahkan dalam seringkali, laporan mengenai kebocoran gas yang berdampak pada ketenangan hidup Warga dusun setempat.

Seperti yang terjadi pada awal pekan ini, diperoleh informasi dari Warga sekitar sumur, bahwa sempat terjadi kegelisahan, akibat bau menyengat yang berasal dari stunur tersebut. Atas kejadian kebocoran gas di sana, warga setempat mengaku merasa keracunan setelah mencium bau tak sedap menyerupai gas. Ketua Karang Taruna Mojodelik Ady Yusuf menerangkan, Dusun Dawung yang berada di sekitar Balai Desa Mojodelik itu, saat kejadian terjadi ada acara dari Pertamina.

Dari data, ada sekitar 8 warga dusun yang mengalami muntah-muntah, mual dan pusing-pusing. Delapan Warga yang mengalami kejadian tersebut ditawat di Puskesmas Gayam dan ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu. Pimpinan Hmnas EMCL Rexy Mawardijaya mengatakan EMCL saat ini masih dalam tahap start up dan commissioning. Pihaknya juga akan terus berusaha keras mengurangi bau yang dapat mnncul secara sementara selama tahap start up dan commissioning berlangsung.

Memorandum, Halaman : 6, Kamis, 27 Okt 2016

ESDM lzinkan Swasta Biayai Hak Partisipasi Pemda

Kementerian ESDM melunak terhadap pemerintah daerah yang mendapatkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10% di blok migas. Sebelumnya Kementerian ESDM dengan tegas menolak pihak swasta dalam BUMD yang mendapatkan hak partisipasi di blok migas. Di era menteri baru, lgnasius Jonan, pihak swasta bisa terlibat sebagai pemberi dana atau sponsor utama dari BUMD. Jonan menyebutkan, hak partisipasi sebesar 10% memang harus dimiliki oleh pemda. Pemerintah pusat menyadari pemda tidak memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi di blok migas sebagai kewajiban dari pemegang hak partisipasi sebesar 10%.

Paling ideal adalah membiayai major sponsornya, sponsor utamanya. Jadi diutangin dulu untuk sahamnya. Jika pemda harus meminjam uang dari bank untuk pendanaan investasi di blok migas kurang ideal. Kalau pemda tidak bisa membayar pinjaman, hak partisipasi pemda bisa disita oleh pihak bank. Jonan menyebutkan, pemerintah membuat Wacana ini agar hak partisipasi yang diberikan kepada pemda bisa digunakan untuk masyarakat. Teguh Dwi Paryono, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik wacana opsi pendanaan dari pihak swasta. Peran swasta dibutuhkan untuk mengurangi risiko kerugian atau tidak tercapainya target bagi pemegang hak partisipasi 10%.

Kontan, Halaman : 14, Kamis, 27 Okt 2016

Waspadalah, Harga Minyak Bisa Merosot

Langkah produsen minyak memangkas produksi tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sejumlah negara, seperti Rusia, Irak, Nigeria dan Aljazair, enggan mengikuti kesepakatan pemangkasan produksi minyak. Alhasil, harga minyak kembali melorot kembali US$ 50 per barel. Mengutip Bloomberg, pada Rabu (26/10) pukul 17.25 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Desember 2016 melorot 1,38% ko US$ 49,138 per barel. Dalam sepekan, minyak sudah anjlok 4,90 %. Analis SoeGee Futures Nizar Hilmy menyebut, harga minyak terkoreksi karena Irak menolak bergabung dalam upaya pemangkasan produksi.

Pasalnya, negara pengekspor terbesar kedua setelah Arab Saudi ini sedang butuh dana besar dari peniualan minyak untuk biaya perang. Penolakan Irak menambah panjang dailar anggola organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang dikecualikan dalam perjanjian Aljazair. Perwakilan Rusia di OPEC, Vladimir Voronkov, menyatakan, pemangkasan produksi bukan pilihan yang baik untuk negaranya. Rusia lebih memilih untuk tidak menaikkan produksi melewati level Saat ini dari pada harus mengurangi produksi. Direktur Garuda Berjangka Nizar menambahkan, data stok minyak dari Amerika Serikat (AS) juga kurang menguntungkan bagi harga minyak.

American Petroleum Institute (API) melansir, stok minyak AS naik nlenjadi 4,75 juta barel minggu lalu. Ditambah lagi, Energy Information Administration AS merilis cadangan minyak Rabu (26/10) malam waktu Indonesia. Prediksinya, stok minyak AS naik 700.000 barel di pekan ketiga Oktober. Pekan sebelumnya, stok minyak AS turun 5,2 juta barel. Ke depan, pertemuan resmi OPEC pada 30 November di Wina, Austria, akan jadi penentu arah harga minyak. Secara teknikal, Nizar melihat harga minyak bergerak berada di alas moving average (MA) 10 mendekati area MA 25, mengindikasikan harga benrislz. MACD berada di area positif, namun histogramnya terlihat menurun.

Sedangkan relative strength index di level 51, dan stochastic turun dari level 44 ke 25. Nizar memprediksi harga minyak hari ini melemah dan bergerak di kisaran US$ 49,00-US$ 51,00 per barel. Sepekan ke depan, harga akan bergelak di kisaran US$ 48,00-US$ 51,00 per barel. Sobaliknya, Ibrahim menilai harga minyak bisa menguat terbatas di kisaran US$ 49,80-US$ 51,40 hlari ini dan di US$ 49,2(LUS$ 51,75 per barel sepekan ke depan.

Kontan, Halaman : 7, Kamis, 27 Okt 2016

Kontraktor Diminta Bantu Pendanaan BUMD

Pemerintah mengimbau para kontraktor minyak dan gas bumi untuk menalangi proses kepemilikan saham partisipasi terhadap wilayah kerja yang akan dikuasai oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, KKKS yang akan menawarkan saham partisipasi (participating interest/PI) kepada BUMD harus mempermudah akses kepemilikan. Jonan menuturkan, skema yang ideal yaitu KKKS yang memiliki saham mayoritas menalangi terlebih dahulu kepada BUMD.

Setelah wilayah kerja menghasilkan migas, BUMD akan mengganti dana tersebut. Menurutnya, skema itu lebih memungkinkan daripada membiarkan BUMD bekerja sama dengan pihak swasta lain yang dikhawatirkan justru mengambil peran lebih banyak. Dia mencontohkan, saham partisipasi blok migas di Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menunjuk BUMD Riau untuk terlibat. Pemerintah masih memiliki pilihan apakah menerbitkan peraturan menteri atau peraturan presiden.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono mengatakan, anak perusahaan PT Pertamina itu telah mengirimkan surat kepada SKK Migas pada 4 Mei 2016 untuk memberikan 10% saham Blok Nunukan kepada BUMD. Penawaran saham 10% Blok Nunukan, katanya, siap dilakukan sesuai dengan pasal 16 kontrak bagi produksi (production sharing contract/PSC) Nunukan. Pada blok tersebut PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) menguasai saham 64,5 % dan bertindak sebagai operator, sisanya dikuasai Videocon 23% serta BPRL Ventures Ind ‘BV 12,5%. Menurutnya, surat yang dikirimkan masih belum mendapat respons dari SKK Migas.

Para pemegang PI di Blok Nunukan sudah siap untuk menawarkan 10% PI di Blok Nunukan sesuai Pasal 16 PSC Nunukan. Untuk Blok Kampar, katanya, PHE Kampar telah mendapat kabar dari SKK Migas bahwa hingga saat ini belum ada BUMD yang ditunjuk Pemprov Riau untuk menerima tawaran PI atas Blok Kampar. PHE Kampar, masih menunggu pembentahuan lebih lanjut dari SKK Migas. Sampai saat ini, belum ada BUMD yang ditunjuk oleh Pemprov Riau. Ketua Umum Bidang ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sammy Hamzah mengatakan, penawaran saham partisipasi kepada BUMD akan menjaga investasi di lokasi proyek berjalan dengan lancar.

Sammy menuturkan, pengelolaan BUMD belum profesional. Oleh karena itu, masalah finansial untuk mendapatkan saham partisipasi belum terselesaikan. Salah satu solusi yang mungkin digunakan, dia menyebut, pembayaran nilai saham bisa dilakukan saat proyek beroperasi. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, penawaran saham 10% atas ,Blok Kampar, Blok Siak, Blok Nunukan, Blok Ketapang hingga Blok East Natuna, dan Blok East Kalimantan bisa dirampungkan pada tahun ini. Hal itu bersamaan dengan penerbitan beleid khusus yang akan mengatur penawaran saham partisipasi tersebut. Draf beleid berupa Peraturan Menteri ESDM, ujar Wirat, telah diselesaikan. Pihaknya mendapatkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar beleid diterbitkan berupa peraturan pemerintah yang mengacu pada Undang Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Kamis, 27 Okt 2016

Pertamina Kelola Mahakam 2017

Pertamina Kelola AMENDEMEN kontrak hagi hasil (production sharing contract/PSC) sebagai landasan dan kepastian-hukum bagi PT Pertamina (persero) berinvestasi Iebih awal di Blok Mahakam telah disetujui pemerintah. Dengan begitu, tingkat produksi blok yang dulunya dikenal kaya gas itu akan terjaga. Alhamdulilah progres alih kelola Blok Mahakam sudah bisa diselesaikan. Amendemen ini memberikan kepastian hukum pada masa alih operasi Wilayah kerja (WK) Mahakam dari kontraktor existing ke Pertamina.

Masa kontrak lapangan migas dengan operator PT Total E&P Indonesie (TEPI) berakhir pada akhir 2017 mendatang. Setelah itu, tepat 1 Januari 2018, Pertamina resmi mengelola blok tersebut. Namun, dengan alasan menjaga tingkat produksi, BUMN energi itu berniat investasi lebih dulu di 2017. Amendemen PSC Blok Mahakam untuk periode 2018~2038 juga menjadi jalan bagi Pertamina melalui anak usaha Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berkontribusi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (WP&B) 2017, sekaligus memulai kegiatan. Work program and budget yang pembahasannya akan dilaksanakan 24-25 November 2016.

Amendemen ini jadi kepastian bagi Pertamina untuk menyusun WP&B selama masa transisi. Satu hal yang digaris bawahi dalam amendemen kontrak ialah biaya operasi yang dikeluarkan Pertamina akan masuk cost recovery 2019 meski kegiatan operasi dilakukan sebelum tanggal efektif. Pertamina telah menyiapkan investasi US$ 180 juta untuk memuluskan masa transisi di 2017. Setelah amendemen disetujui, kami bisa memulai langkah transisi pengelolaan Mahakam lebih awal, yakni 1 Januari 2017.

Selanjutnya kami akan melakukan pembicaraan detail dengan Total E&P Indonesie sebagai operator existing guna memastikan transisi berjalan baik. PT Pertamina optimistis produksi minyak dan gas terus meningkat dan dapat berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Media Indonesia, Halaman : 18, Rabu, 26 Okt 2016

Harga Gas belum Turun, Industri Mulai Kolaps

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan industri yang banyak menggunakan gas sudah mulai mengurangi keglatan, bahkan kolaps. Hal itu disebahkan belum turunnya harga gas untuk industri hingga saat ini. “Industri baja, sebagian kertas, keramik, dan kaca sayangnya sudah ada beberapa yang herhenti. PT Krakatau Steel pun sudah mengurangi kegiatan pemanasannya liarena butuh gas banyak, sedangkan harga masih mahal. Menurut Airlangga, pihaknya masih akan menyinkronkan penghitungan harga gas dengan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Airlangga pun menargetlgan sinkronisasi harga gas tersebut bisa kelar bulan depan.Rabu, 26 Okt 2016 Media Indonesia, Halaman : 17, Rabu, 26 Okt 2016

Pemerintah Tolak Penggantian Masa Produksi Blok Masela

Kementerian ESDM menolak usul Inpex untuk mengganti 10 tahun masa produksi Blok Masela. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tunggal, mengatakan usul tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada istilah moratorium. Itu pergantian waktu. Kalau memperpanjang sekarang, kan belum 10 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan Wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, perpanjangan kontrak disampaikan kontraktor paling cepat 10 tahun dan palling lambat 2 tahun sebelum masanya berakhirnya Sedangkan kontrak Inpex baru akan berakhir pada 2028, sehingga perpanjangan baru bisa diusulkan pada 2018.

Menurut Tunggal, Inpex mengusulkan penggantian karena gas Blok Masela sampai sekarang belum berproduksi. Padahal kontrak produksi sudah diteken sejak 2008. Dengan target rencana pengembangan diteken sebelum 2019, produksi gas diperkirakan baru dilakukan pada 2026. Tenggat ini, yang dianggap Inpex mepet masa daluwarsa kontrak pada 2028. Jika moratorium disetujui, masa produksi Inpex pada 2008-2018 dianggap gugur. Masa texsebut kemudian diganti 10 tahun, sehingga kontrak Inpex diperpanjang sampai 2038. Inpex juga berhak memperpanjang masa produksi berikutnya selama 2 x 10 tahun.

Produksi tertunda karena Inpex merevisi rencana pengembangan (plan of development) untuk menambah rencana produksi gas dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun. Belakangan, Inpex mengusulkan produksi gas menjadi 9,5 juta ton per tahun. Penyedotan gas juga terhambat lantaran pemerintah menolak usul Inpex untuk mengolah gas di kilang terapung. Presiden Joko Widodo ingin gas diproses di kilang darat. Penolakan itu memaksa Inpex membuat POD berbasis kilang darat.

Sikap pemerintah, tertuang dalam surat bernomor 7846/3/13/MEM.M/2016 yang diteken pelaksana tugas Menteri Energi Luhut Binsar Pandjaitan pada 13 Oktober lalu. Surat itu membalas usul Inpex yang diajukan pada 23 Agustus lalu. Selain soal moratorium, pemerintah menyatakan bakal mengkaji usul penambahan produksi Blok Masela. Pemerintah juga berjanji akan menyelesaikan hambatan perizinan Serta memberikan insentif supaya pengembalian investasi Inpex di Blok Masela mencapai 15 persen.

Inpex, punya alternatif untuk mengajukan perpanjangan lebih cepat jika memiliki perjanjian jual-beli gas dengan pembeli. Tujuannya supaya penyerapan gas yang diproduksi lebih pasti. Klausul tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 5 Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015. Penggunaan pasal itu ditampik Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I Gusti Nyoman Wiratmaja. Menurut dia, akad jual-beli gas tidak bisa diteken karena revisi PoD belurn rampung. "Perjanjian jual-beli gas nanti kalau sudah PoD. Buyer gas Masela sedang dicari. Nanti terus studi kelayakan.

Juru bicara Inpex, Usman Slamet, menyatakan telah menerima surat pemerintah juga berharap pemerintah segera menyatakan sikap supaya produksi bisa dimulai. Kami berharap segera ada kepastian kondisi agar pengembangan gas segera dimulai. Juga untuk mendapatkan proyek yang layak secara investasi.

Koran Tempo, Halaman : 18, Rabu, 26 Okt 2016

Menyederhanakan Perizinan lndustri Hulu Migas

Perizinan memegang peranan penting di industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Banyak kegiatan eksplorasi maupun produksi yang tertunda pelaksanaannya karena masalah perizinan. Padahal, pemerintah tengah gnenggaungkan pentingnya kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan jurnlah cadangan dan produksi migas nasional; Berdasarkan data SKK Migas, kegiatan eksplorasi dan produksi di hulu migas saat ini harus mengantongi 341 izin.

Proses pengurusan seluruh izin tersebut melibatkan setidaknya 17 instansi/lembaga penelaah, perekomendasi, hingga penerbit izin. Selain banyaknya izin yang harus diurus, proses pengurusan pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebagai gambaran, pengurusan izin untuk melakukan survei seismik bisa memakan waktu satu tahun, bahkan lebih. Padahal, kegiatan survei seismik yang diperlukan sebelum dilakukan pengeboran eksplorasi hanya makan waktu beberapa bulan saja.

Data pada 2015 menunjukkan, ada 40 kegiatan survei yang realisasinya terkendala perizinan. Realisasi komitmen pengeboran eksplorasi pada 2015 juga menghadapi masalah dengan adanya 41 ke-giatan terkendala izin dan pengadaan lahan. Tidakf berbeda dengan kegiatan eksplorasi, hambatan perizinan untuk kegiatan produksi dan pengembangan terjadi pada 80 kegiatan. Kepala Bagian Huxnas SKKMigas, Taslim Z. Yunus, menyatakan pengurusan izin untuk kegiatan hulu migas perlu dipermudah.

Apalagi untuk kegiatan eksplorasi yang bertujuan rnenemukan cadangan migas baru. Banyaknya iiin yang harus dikantongi akan mengulur-ulur jadwal kegiatan eksplorasi karena pengurusan izin mémakan waktu cukup lama. Padahal, hasil eksplorasi baru bisa dinikmati 10-15 tahnn ke depan. Jika eksplorasi tidak digenjot, keéempatan untuk mernatok peningkatan lifting juga tidak tercapai. Ke depan, pihak yang mengurus semua izin adalah SKK Migas yang nantinya akan langsung diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan persetujuan. “Mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi solusi.

Permasalahan perizinan yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas tidak bisa hanya diselesaikan oleh kalangan yang bergelut di dunia migas. Butuh kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak guna mengurai simpul-simpul masalah yang selama ini menghambat kelancaran kegiatan usaha hulu migas. Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, mengatakan semua peruangku kepentingan, khususnya aparat negara, perlu memahami bahwa industri hulu migas adalah kegiatan negara. Seluruh lahan yang digunakan untuk kegiatan hulu migas juga tercatat sebagai aset milik negara.

Koran Tempo, Halaman : 3, Rabu, 26 Okt 2016

Amendment to Mahakam Block Contract Approved



The Ministry of Energy and Mineral Resources approved the Amakam Working Area Production Sharing Contract (WK) Amendment. The Production Sharing Contract Amendment was signed by SKK Migas and Pertamina Hulu Mahakam on October 25, 2016, and will be effective on January 1, 2018. This amendment must be carried out as a basis for implementing activities and providing legal certainty during the transfer of the Mahakam WK Operation.

the Mahakam WK Operation

In addition, this amendment can also maintain the sustainability of oil and gas production while providing legal certainty in the implementation of activities in the Mahakam WK Operation Transfer from existing contractors to Pertamina, said the Minister of Energy and Mineral Resources ESDM Minister Ignasius Jonan in a conference in Jakarta.

Amendments to the Mahakam WK Cooperation Contract (KKKS), among others, are related to financing that can be carried out by Pertamina on oil and gas operations that are needed before the effective date, which is carried out by the Existing Contractor. The costs incurred by Pertamina are included in the operating costs whose returns are made after the effective date.

With this amendment, Pertamina can invest early and the production of the Mahakam Block will be maintained. This is all as a form of government trust in Pertamina. Arcandra said that the amendment was the basis for Pertamina to make an early investment related to Mahakam drilling to maintain the level of Mahakam production.

Work program and budget will be carried out 24-25 November 2017 will be carried out by drilling 6 wells by Total and 19 wells by Pertamina Hulu. He said Pertamina plans to invest an estimated US $ 180 million in the form of drilling 19 wells before the effective date. It is expected that natural gas production from the Mahakam WK can be maintained at around 1.2 BSCFD and condensate at around 20,000 BCPD in 2018-2019.

Amien said that the amendment of the Production Sharing Contract was that the costs for drilling 19 wells in the Mahakam Block in 2017 included cost recovery in 2018. What Pertamina issued after the amendment was signed to be effective on January 1, 2018, it could go into cost recovery. 

      But the cost recovery is 2018. Amien said that the legal protection of the mechanism is the revision of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2015 concerning Management of Oil and Gas Work Areas that Will End Their Cooperation Contracts. This regulation has been completed and is in the process of recording the national sheets.

He said that the general mechanism and cost recovery are expenditures after the effective Production Sharing Contract date. However, for the Mahakam Block, there is a transition period and expenditure is required for drilling before the contract is effective. After it is drilled, it is closed. Production (19 wells) has just been released in 2018 so that production will not drop.

Dwi Soejipto

Pertamina President Director Dwi Soejipto said an investment of US $ 180 million was prepared during the transition to the takeover of the Mahakam Block in 2017. The investment was intended to maintain the level of production of the Mahakam block after the amendment to the Mahakam Production Sharing Contract.

Total EP Indonesie

Dwi said that PT Pertamina Hulu Mahakam had compiled the 2017 Mahakam Block Work Program and Budget (WP and B) and was being finalized. Based on the WP and B, assisted by Total EP Indonesie as the executor, Pertamina Hulu Mahakam prepared 2017 drilling activities with a target of 19 wells with an investment of around the US $ 180 million.

SKK Migas is preparing technical guidelines for the implementation of Pertamina Hulu Mahakam WP and B with the principle of activities carried out by Total EP Indonesie on a no-cost no profit basis, with all costs and risks of activities being borne by Pertamina Hulu Mahakam. Drilling wells are targeted to start production on January 1, 2018.

"Pertamina is funding, an implementation by Total. He said Pertamina Hulu Mahakam together with Total EP Indonesie and Inpex Corporation is completing the management transfer agreement which includes the Transfer of Operatorship Agreement (TOA) and Bridging Agreement (BA). TOA which was signed by the parties on July 29, 2016, will be harmonized with the amendment of the Mahakam Block Revenue Sharing Contract.

Whereas BA is needed related to the assistance of the implementation of Pertamina Hulu Mahakam activities by Total Indonesie in the period of 2017. We are targeting the completion of the Bridging Agreement and amendments to the TOA by the end of November 2016.

The President Director of Total EP Indonesie Hardy added that maintaining oil and gas production when transferring the management of the Mahakam Block was the main focus. It will drill 6 wells in 2017 to reduce the rate of decline in production. Meanwhile, about 30 percent Participating Interest (PI) is still under discussion. PI 30 percent we still continue to talk about. But that was the last priority at this time.

IN INDONESIA

Amendemen Kontrak Blok Mahakam Disetujui

Kementerian ESDM menyetujui Amendemen Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja (WK) Mahakam. Amendemen Kontrak Bagi Hasil ditandatangani oleh SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam pada 25 Oktober 2016 dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Amendemen ini harus dilakukan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan dan memberikan kepastian hukum pada masa alih Operasi WK Mahakam tersebut. 

Selain itu, amendemen ini juga dapat menjaga keberlangsungan produksi minyak dan gas bumi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pada Masa Alih Operasi WK Mahakam dari kontraktor eksisting ke Pertamina, tegas Menteri ESDM Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam konpers di Jakarta.

Amendemen Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Mahakam antara lain berkaitan dengan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pertamina atas kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang diperlukan sebelum tanggal efektif yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kontraktor Eksisting. Biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut masuk dalam biaya operasi yang pengembaliannya dilakukan setelah tanggal efektif. 

Dengan amendemen ini maka Pertamina dapat berinvestasi lebih awal dan produksi Blok Mahakam akan terjaga. Ini semua sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada Pertamina. Arcandra menuturkan amendemen menjadi dasar bagi Pertamina untuk investasi lebih awal terkait pengeboran mahakam guna menjaga tingkat produksi mahakam.

Work program and budget akan dilaksanakan 24-25 November 2017 akan dilakukan pengeboran 6 sumur oleh Total dan 19 sumur oleh Pertamina Hulu. Dia bilang Pertamina berencana untuk melakukan investasi yang diperkirakan sebesar USS 180 juta dalam bentuk kegiatan pemboran 19 sumur sebelum tanggal efektif. Dengan begitu diharapkan produksi gas bumi dari WK Mahakam dapat dipertahankan sekitar 1,2 BSCFD dan kondensat sekitar 20.000 BCPD pada tahun 2018-2019.

Amien mengungkapkan bunyi amandemen Kontrak Bagi Hasil ialah biaya pengeluaran untuk kegiatan pengeboran 19 sumur di Blok Mahakam pada 2017 masuk cost recovery di 2018. Apa yang dikeluarkan Pertamina setelah amandemen diteken sampai efektif di 1 Januari 2018, itu bisa masuk ke cost recovery. Tapi cost recovery-nya tahun 2018. Amien menuturkan perlindungan hukum mekanisme tersebut ialah revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Beleid ini sudah rampung dan dalam proses dalam pencatatan lembar negara.

Dikatakannya mekanime umum dan cost recovery ialah pengeluaran setelah tanggal Kontrak Bagi Hasil efektif. Namun untuk Blok Mahakam berlangsung masa transisi dan diperlukan pengeluaran untuk pengeboran sebelum Kontrak efektif. Setelah dibor baru ditutup. Produksinya (19 sumur) baru dikeluarkan 2018 sehingga tidak akan drop produksinya. 

Direktur Utama Pertamina Dwi Soejipto mengatakan investasi senilai US$ 180 juta disiapkan pada masa transisi pengambilalihan Blok Mahakam di 2017. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat produksi blok Mahakam setelah dilakukannya amandemen Kontrak Bagi Hasil Mahakam.

Dwi menuturkan PT Pertamina Hulu Mahakam telah menyusun Work Program and Budget (WP and B) Blok Mahakam 2017 dan sedang difinalisasi. Berdasarkan WP and B tersebut, dibantu oleh Total EP Indonesie sebagai pelaksana, Pertamina Hulu Mahakam menyiapkan kegiatan pengeboran tahun 2017 dengan target 19 sumur dengan nilai investasi sekitar US$180 juta. 

SKK Migas sedang menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan WP and B Pertamina Hulu Mahakam dengan prinsip kegiatan yang dilaksanakan oleh Total EP Indonesie dengan basis no cost no profit, dengan semua biaya dan risiko kegiatan menjadi beban Pertamina Hulu Mahakam. Sumur pemboran ditargetkan mulai produksi pada 1 Januari 2018. 

"Pertamina yang mendanai, pelaksanaan oleh Total. Dikatakannya Pertamina Hulu Mahakam bersama Total EP Indonesie dan Inpex Corporation sedang menyelesaikan perjanjian alih kelola yang meliputi Transfer of Operatorship Agreement (TOA) dan Bridging Agreement (BA). TOA yang telah ditandatangani para pihak pada 29 Juli 2016 akan diselaraskan dengan amandemen Kontrak Bagi Hasil Blok Mahakam.

Sedangkan BA diperlukan terkait dengan bantuan pelaksanaan kegiatan Pertamina Hulu Mahakam oleh Total Indonesie pada periode tahun 2017. Kami menargetkan penyelesaian Bridging Agreement dan amandemen TOA pada akhir November 2016. 

Presdir Total EP Indonesie Hardy menambahkan menjaga produksi migas saat alih kelola Blok Mahakam menjadi fokus utama. Pihaknya akan mengebor 6 sumur di 2017 mendatang untuk menekan laju penurunan produksi. Sedangkan mengenai Participating Interest (PI) sebesar 30 persen masih dalam pembahasan. PI 30 persen masih terus kita bicarakan. Tapi itu last priority pada saat sekarang ini.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Oct 26,  2016






Pertamina Oil Production Increases 15.9%


PT Pertamina (Persero) recorded an increase in oil production of 16.9% in the third quarter of 2016 to 322,000 barrels per day (BPD) from the same period last year of 276,000 BPD. This achievement exceeds the target set in the company's budget plan this year of 308,000 BPD. Next year Pertamina targets oil production to reach 438,000 BPD. 

    The increase in Pertamina's oil production is dominated by domestic production by 70-80%, the rest is oil and gas production abroad," said Pertamina's Vice President of Corporate Communication Wianda Pusponegoro.

Wianda Pusponegoro

According to her, in addition to oil production, in the same period, Pertamina also succeeded in increasing gas production to 2 million standard cubics per day, from the same period last year of 1.73 million standard cubics per day. Regarding the development of the Balikpapan refinery, Pertamina will produce Euro 4 quality fuel oil with an estimated investment of USD 4.6 billion. 

The first phase in June 2019 will produce Euro 2 quality fuel with an investment of USD 2.6 billion with a capacity of 135,000 kiloliters (KL). In addition to producing fuel, the Balikpapan refinery will also produce LPG, avtur, and diesel.

Previously, the House of Representatives Commission VII asked Pertamina to add 5.5 kg of non-subsidized LPG product Bright Gas. This is to anticipate the implementation of closed distribution for 3 kg packaged LPG which is expected to trigger consumer migration to other LPG products. 

Member of Commission VII People's Representative Council Inas Nasrullah Zubir said the potential increase in 5.5 kg LPG users came from 38.97 million households who were deemed not entitled to receive LPG subsidies through closed distribution.

Currently, there are 54.9 million households receiving subsidized LPG prime tubes. However, based on provisional data from the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), only 15.96 million households received the 3 kg LPG subsidy through a closed distribution mechanism.

Koran Sindo, Page-19, Wednesday, Oct  26, 2016