Apexindo Stands Contracts in Mahakam Block

Apexindo will budget capital expenditure of US $ 14 Million Dollar in the Next Year

PT Apexindo Pratama Duta Tbk next year will issue a capital expenditure allocation of US $ 14 million. The amount is equal to the value of capital expenditure this year, which is allocated for maintenance capex.

Pretycia Darma, Manager of Corporate Finance and Investor Relations of Apexindo, said that the company is still budgeting the same capital expenditure for maintenance of capital expenditure this year so that there is no "major investment" in 2018.

"We have no plans for the purchase of new rigs, which we prioritize now is optimize the utilization of existing rigs," he said.

According to him, the specification of flat rig issuer coded APEX.di Indonesia Stock Exchange (IDX) can be directed to work on the geothermal power plant project. So that this company can optimize in the direction of electricity business.

Meanwhile, for APEX sea rigs claimed that the utility is rather low. "Land rigs are all able to geothermal because horse power" is very big to be utilized for geothermal projects, "he said.

Especially now for more geothermal projects are opened in order to megaproyek 35,000 megawatts, while in oil and gas very little. In addition, the contract period also tends to be short. As a result, the company must find new contracts to increase its utilization.

"The decrease in rig utilization makes this two-year income decrease because our automatic margin decreases," he said.

For information, APEX revenue until the third quarter of this year decreased 49.56% to US $ 44.11 million from the previous US $ 87.28 million. However, in terms of profit increased from US $ 10.83 million to US $ 13.75 million.

"Despite the decline in revenues, the company still maintains its performance, one of which is the cost efficiency with budget tightening," he explained.

Next year APEX until the 2018 quarter is working on four projects. The amount will increase, when entrepreneurs managed to win two rig tenders for the Mahakam Block.

Irawan Sigit, General Manager of APEX Marketing, said the four projects consist of three work on geothermal and one for oil and gas. Three geothermal projects, among others, Geehu Geothermal Power Plant (PLTP) Tulehu, PLTP Baturaden of Lahendong Geothermal Power Plant.

"One or two days rig 10 in Baturaden will run, now is endurance test," he said.

The current contract target focuses on securing the Mahakam contract. If at the end of this month Apexindo gets a contract from the Mahakam Block then the utilization will increase.

"Existing current contracts for marine rigs are Maam Rigs in Mahakam, but if we talk our total rigs from the sea and land side there will be four rigs that will operate in the first quarter of next year," he added.

For the record, throughout 2017, Apexindo drilled 13 wells in the Mahakam Block during the transition from Total to Pertamina. Therefore, next year APEX performance will still be conservative, because there is no stimulus from oil and gas industry. Practically Apexindo will rely on new contracts in Mahakam and geothermal alone.

"In terms of price depends on oil prices and budget KKKS. Our expectation as a company performance is at least equal to this year or better, "he continued.

IN INDONESIA

Apexindo Menggadang Kontrak di Blok Mahakam

    Apexindo akan menganggarkan belanja modal US$ 14 Juta Dolar di Tahun Depan

PT Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun depan akan menggeluarkan alokasi belanja modal sebesar US$ 14 juta. Jumlah tersebut sama dengan nilai belanja modal pada tahun ini, yang dialokasikan  untuk maintenance capex.  

Pretycia Darma, Manager Corporate Finance dan Hubungan lnvestor Apexindo menyampaikan pihaknya memang masih menganggarkan belanja, modal yang sama karena sifatnya untuk maintenance belanja modal pada tahun ini sehingga, tidak ada "major investment" di 2018. 

"Kami tidak memiliki rencana untuk pembelian rig baru. Yang kami prioritaskan saat ini adalah optimalkan utilisasi rig-rig yang ada," ujarnya.

Menarikanya, spesifikasi rig datar emiten berkode APEX di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini bisa diarahkan untuk menggarap proyek pembangkit listrik geotermal. Sehingga perusahaan ini bisa mengoptimalkan ke arah bisnis listrik itu. 

    Sedangkan, untuk rig laut APEX mengaku utilisasinya agak rendah "Rig darat memang semuanya bisa ke geotermal karena horse power" sangat besar jadi utilisasinya untuk proyek geotermal," ujarnya. 

Apalagi saat ini untuk geotermal lebih banyak proyek yang dibuka dalam rangka megaproyek 35.000 megawatt, sedangkan di migas sangat sedikit. Selain itu, periode kontraknya juga cenderung singkat. Alhasil, perusahaan ini harus mencari kontrak-kontrak baru agar utilisasinya meningkat. 

"Penurunan utilisasi rig membuat pendapatan dua tahun ini mengalami penurunan karena otomatis margin kami turun," laniutnya. 

Sebagai informasi, pendapatan APEX sampai dengan kuartal III tahun ini menurun 49,56% menjadi US$ 44,11 juta dari sebelumnya US$ 87,28 juta. Namun dari sisi laba mengalami peningkatan dari US$ 10,83 juta menjadi US$ 13,75 juta. 

"Biarpun penurunan pendapatan,  perusahaan tetap mempertahankan kinerja. Salah satunya karena efisiensi biaya dengan pengetatan anggaran,"terangnya. 

Sementera tahun depan APEX sampai dengan kuartal 2018 mengerjakan empat proyek. Jumlah tersebut akan bertambah, saat pegusahaan berhasil memenangkan tender dua rig untuk Blok Mahakam.

Irawan Sigit, General Manager-Marketing APEX, mengatakan empat proyek tersebut terdiri dari tiga pengerjaan untuk geotermal dan satu untuk migas. Tiga proyek geotermal, tersebut  antara lain Pembangkit Listrik Panas Bumi  (PLTP) Tulehu, PLTP Baturaden dari PLTP Lahendong. 

"Satu atau dua hari rig 10 di Baturaden akan berjalan, sekarang sedang endurance test," ujarnya. 

Target kontrak saat ini fokus pada mengamankan kontrak Mahakam. Jika pada akhir bulan ini Apexindo mendapatkan kontrak dari Blok Mahakam maka utilisasi akan meningkat. 

"Eksisting kontrak saat ini untuk rig laut ada Rig Maera di Mahakam. Tetapi kalau berbicara total rig kami dari sisi laut dan darat itu akan ada empat rig yang akan beroperasi di kuartal I tahun depan," tambahnya. 

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2017, Apexindo melakukan pengeboran 13 sumur di Blok Mahakam pada masa transisi dari Total ke Pertamina. Oleh karena itu, tahun depan kinerja APEX masih akan konservatif, karena belum adanya stimulus dari industri migas. Praktis Apexindo akan mengandalkan kontrak baru di Mahakam dan geotermal saja. 

“Dari sisi harga tergantung harga minyak dan bujet KKKS. Harapan kami sebagai perusahaan kinerja minimal sama dengan tahun ini atau membaik," lanjutnya.

Kontan, Page-14, Wednesday, Dec 20, 2017

Pertamina Closes 37 Illegal Wells

In the past year, PT Pertamina Asset 1 with Jambi Provincial Government has closed 37 holes or illegal or illegal oil wells in Pompa Air Village, Bajubang Sub-district, Batanghari Regency, Jambi.

Public Relations Manager of PT Pertamina Asset 1, Sugeng Wiharto said Pertamina and the provincial government together with the joint team that has been made a Decree (SK) by the Governor of Jambi as the team closing the oil wells, last closing as many as 13 illegal wells run by the community and migrants there.

Previously, the team formed by the Governor of Jambi has been doing several times the closure of illegal wells in Pompa Air Village. The first closure of the well was held on 28 April to 3 May 2017 where the team managed to close 16 wells, despite the resistance from the public.

Then on May 25, 2017 re-implemented closure of six wells so that a total of 22 wells successfully closed. Then on October 2nd, 2017, re-closing the four wells and accompanied by the delivery of social assistance to the people of Pompa Air Village.

Sugeng asserted, however, illegal drilling activities are still going on, and even last there are thirteen illegal wells estimated to produce 3-4 drums of crude oil per day which was officially closed by Vice Governor of Jambi.

The step was taken as a follow up of the curbing of illegal oil wells in Pompa Air Village, Bajubang Sub-district, Batanghari District, Illegal Drilling Closure Team established based on the Decree of the Governor of Jambi on 26 April 2017 re-closing 13 existing wells.

IN INDONESIA

Pertamina Tutup 37 Sumur Ilegal

Dalam setahun terakhir ini PT Pertamina Asset 1 bersama  Pemerintah Provinsi jambi telah menutup sebanyak 37 lubang atau titik sumur minyak ilegal atau illegal drilling yang ada di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Jambi.

Manager Humas PT Pertamina Asset 1, Sugeng Wiharto mengatakan Pertamina dan pemerintah provinsi bersama tim gabungan yang telah di buatkan Surat Keputusan (SK) oleh Gubemur Jambi sebagai tim penutupan sumur minyak liar, terakhir menutup sebanyak 13 sumur ilegal yang dikelola masyarakat maupun pendatang disana.

Sebelumnya, tim bentukan Gubernur Jambi ini telah melakukan beberapa kali penutupan sumur-sumur illegal di Desa Pompa Air. Penutupan sumur tahap pertama dilaksanakan pada 28 April hingga 3 Mei 2017 dimana tim berhasil melakukan penutupan 16 sumur, meskipun mendapat perlawanan dari oknum masyarakat.

Kemudian pada 25 Mei 2017 kembali dilaksanakan penutupan enam sumur sehingga total 22 sumur berhasil ditutup. Selanjutnya pada 2 Oktober 2017 dilakukan kembali penutupan empat sumur dan disertai penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Pompa Air.

Sugeng menegaskan, namun, kegiatan illegal drilling masih tetap berlangsung, bahkan terakhir ini terdapat lagi tiga belas sumur illegal yang diperkirakan menghasilkan 3-4 drum minyak mentah setiap harinya yang resmi ditutup oleh Wakil Gubemur Jambi.

Langkah tersebut diambil sebagai tindaklanjut dari penertiban kegiatan penambangan sumur-sumur minyak illegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Tim Penutupan Illegal Drilling yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Jambi tanggal 26 April 2017 kembali melakukan penutupan 13 sumur yang ada.

Harian Bangsa, Page-4, Wednesday, Dec 20, 2017

ESDM Looking for Other Resources

The Ministry of Energy and Mineral Resources is still seeking gas supplies to replace supplies sourced from the North Sumatra Offshore Block (NSO) and North Sumatra B (NSB) for industries in North Sumatra.

Director of Program Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources Budiyantono said it was looking for an alternative source to replace supplies from the North Sumatera Offshore Block and North Sumatra B which gas production from both blocks reached 60 million standard cubic feet per day (MMscfd).

According to him, there is an option to channel gas from Block A, Aceh or the result of regasification of liquefied natural gas (LNG) at Arun Terminal.

The NSO and NSB blocks have not been able to deliver gas until the repairs at the gas processing facility at Perta Arun Gas are completed. The reason, in order to be channeled to consumers, the gas must go through the process of separation of sulfur through sulfur removal unit (SRU). However, tertiary amine chemicals at the facility are not available.

The procurement of chemicals is still awaiting overseas shipments and manufacturers so that the unit cannot be revived. Gas drainage cannot be done because of repair and maintenance of facilities in Perta Arun Gas which is planned to last until 23 December 2017.

In addition, there is damage Instrument Analyzer tool in Unit Reaction Furnace whose procurement is still waiting until January 2018.

There is a shutdown from the NSO shutdown so that the gas needs in Medan and surrounding areas so disturbed, especially supplied by PT Perusahaan Gas Negara Tbk. We are looking for other sources and Block A Medco or LNG or others, "he said.

Both options allow for enforcement, but still have to consider the price factor because it comes from a different source. Meanwhile, until now it is still coordinating with PGN related constraints of gas distribution in North Sumatra. The reason, the government has set the price of gas supply from the NSO in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 40/2016 on Gas Price for Specific Industries.

Especially for the Young Manure Fertilizer, upstream gas prices have been adjusted by introducing a new price formula with the component price of the product in it. For industries in Medan, gas prices are lowered from US $ 13.38 per MMBtu to US $ 9.95 per MMBtu as it diverts sources of supply from LNG to piped gas through EMR Ministerial Decree No.434 K / 12 / MEM / 2017.

President Director of PT Perta Arun Gas Budiyana said that the flow of gas will return to normal on January 1, 2018 after the procurement of chemicals and the completion of infrastructure improvements.

IN INDONESIA

ESDM Mencari Sumber Lain

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih mencari suplai gas untuk menggantikan pasokan yang bersumber dari Blok North Sumatra Offshore (NSO) dan North Sumatra B (NSB) bagi industri di Sumatra Utara.

Direktur Pembinaan Program Kementerian ESDM Budiyantono mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari alternatif sumber untuk menggantikan pasokan dari Blok North Sumatra Offshore dan North Sumatra B yang produksi gas dari kedua blok itu mencapai 60 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd).

Menurutnya, terdapat opsi untuk mengalirkan gas dari Blok A, Aceh atau hasil regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Terminal Arun. 

Blok NSO dan NSB belum bisa mengalirkan gas sampai perbaikan di fasilitas pemrosesan gas di Perta Arun Gas selesai. Pasalnya, agar bisa dialirkan ke konsumen, gas harus melalui proses pemisahan sulfur melalui sulfur removal unit (SRU). Namun, bahan kimia amina tersier pada fasilitas tersebut tidak tersedia. 

Pengadaan bahan kimia itu masih menunggu pengiriman dan pabrikan di luar negeri sehingga unit tersebut belum dapat dihidupkan kembali. Pengaliran gas juga tidak bisa dilakukan karena adanya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas di Perta Arun Gas yang rencananya berlangsung hingga 23 Desember 2017.

Selain itu, terdapat kerusakan alat Instrument Analyzer di Unit Reaction Furnace yang pengadaannya masih menunggu sampai Januari 2018. 

Ada gangguan shutdown dari NSO sehingga kebutuhan gas di Medan dan sekitarnya jadi terganggu khususnya yang disuplai oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kita sedang mencari sumber lain apa dan Blok A Medco atau LNG atau yang lain,” ujarnya.

Kedua opsi tersebut, memungkinkan diterapkan, tetapi tetap harus mempertimbangkan faktor harga karena berasal dari sumber yang berbeda. Adapun, hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan PGN terkait kendala penyaluran gas di Sumatra Utara. Pasalnya, pemerintah telah mengatur harga pasokan gas dari NSO pada Peraturan Menteri ESDM No. 40/2016 tentang

Harga Gas bagi lndustri Tertentu.

Khusus bagi Pupuk lskandar Muda, harga gas hulu telah mendapat penyesuaian dengan memberlakukan formula harga baru dengan komponen harga produk di dalamnya. Untuk industri di Medan, harga gas diturunkan dari US$ 13,38 per MMBtu menjadi US$ 9,95 per MMBtu karena mengalihkan sumber pasokan dari LNG ke gas pipa melalui Keputusan Menteri ESDM No.434 K/12/MEM/2017.

Direktur Utama PT Perta Arun Gas Budiyana mengatakan bahwa pengaliran gas akan kembali normal pada 1 Januari 2018 seusai pengadaan bahan kimia dan selesainya perbaikan infrastruktur.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, Dec 20, 2017

PGN Sells Two LNG Cargoes from Bontang Refinery

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) will sell two unlicensed state liquefied natural gas (LNG) cargoes. The source comes from the Sanga-Sanga Block. PGN targets the LNG sales process to start in the first half of 2018.

Previously, SKK Migas ordered PGN to sell state gas from Bontang LNG Plant owned by PT Badak NGL.

Head of Marketing and Product Development Division PGN Adi Munandir said, the initial stage PGN will only sell two cargoes.

"It is now being evaluated on the further assignment of uncommited cargo, Adi said.

The PGAS-coded issuer is holding a tender to sell two LNG cargoes to overseas buyers. However, PGN has not set the price.

"PGN makes sales through a tender mechanism with a variety of tenders and sellers. But no results, "said Adi.

For the management of domestic gas this year, PGN recorded gas distribution of 750 billion british thermal units per day (bbtud) from the electricity, industry to household sectors. If coupled with gas transmission, PGN managed gas reached 1,600 bbtud.

Next year PGN expects there will be a significant increase in gas management.

"PGN historically about 800 bbtud we have achieved and we hope to return the most optimum, but it depends on economic conditions and others," said Adi.

IN INDONESIA

PGN Menjual Dua Kargo LNG dari Kilang Bontang

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan menjual dua kargo liquefied natural gas (LNG) bagian negara yang belum kontrak (uncommited). Sumbernya berasal dari Blok Sanga-Sanga. PGN menargetkan proses penjualan LNG tersebut bisa dimulai pada semester I-2018. 

Sebelumnya SKK Migas memerintahkan PGN menjual gas bagian negara dari Kilang LNG Bontang milik PT Badak NGL. Head of Marketing and Product Development Division PGN Adi Munandir mengatakan, tahap awal PGN hanya akan menjual dua kargo. 

"Sekarang sedang dievaluasi mengenai penugasan lebih lanjut terhadap uncommited kargo, kata Adi.

Emiten berkode PGAS itu sedang menggelar tender untuk menjual dua kargo LNG ke pembeli luar negeri. Namun, PGN belum menetapkan harga. 

“PGN melakukan penjualan melalui mekanisme tender dengan berbagai macam tender dan penjual. Tapi belum ada hasilnya," jelas Adi. 

Untuk pengelolaan gas domestik tahun ini, PGN mencatatkan distribusi gas sebanyak 750 billion british thermal unit per day (bbtud) yang berasal dari sektor kelistrikan, industri hingga rumah tangga. Jika ditambah gas transmisi, gas kelolaan PGN mencapai 1.600 bbtud. 

Tahun depan PGN berharap akan ada peningkatan pengelolaan gas yang cukup signifikan. 

"Secara historis PGN sekitar 800 bbtud pernah kami capai dan kami berharap bisa kembali paling optimum. Tapi itu tergantung kondisi perekonomian dan lain-lain," ujar Adi.

Kontan, Page-14, Tuesday, Dec 19, 2017

Close 13 Wild Well wells

An integrated team on illegal drilling covers 13 illegal wells in Pompa Air Village, Bajubang Sub-District, Batang Hari Regency. The closure is the fourth act in 2017. At that location found 37 illegal wells made by the community.

The information obtained by Jambi Ekspres (Jawa Pos Group) mentions, some of the actors did return to the activity after the closure by the integrated team some time ago.

"Yesterday is still operating it," said a source who did not want to be named.

Head of Indra Water Pump Village admitted that he does not know exactly the mode of unscrupulous actors of illegal drilling.

"I do not know, as long as I know it was once closed by the government," he said.

After receiving information from the community, he sent officers to see the location, the findings were then forwarded to the integrated team to re-closure.

"I report there are 11 new wells made by the perpetrators," he said.

He agreed with the closure of an integrated team. On the other hand, he also acknowledges that there is economic value arising from the activities in his area.

"Some residents do earn income, but the government says it is illegal, so it should be closed," he said.

Separately, Chairman of the Integrated Team for Closing Illegal Drilling of Jambi Province, Tagor Mulia Nasution, said it was continuing to take action against such violations. According to him, illegal oil wells damage the environment because it does not conform to the prevailing standards. Activities in the area also endanger residents around the site.

"We continue to communicate with various parties in this closure," he said.

Head of Department of Energy and Mineral Resources Hari Andria added that illegal drilling is estimated to cost the state up to billions of rupiah. From the activity in Pompa Air Village, it is estimated per day produced 6,000 liters of crude oil. The selling price is around Rp 3 thousand per liter.

"Yes, how many times the income they get," he said.

IN INDONESIA

Tutup 13 Sumur Minyak Liar

Tim terpadu penutupan sumur eksploitasi minyak ilegal (illegal drilling) kembali menutup 13 sumur ilegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Penutupan tersebut merupakan tindakan keempat pada 2017 ini. Di lokasi itu ditemukan 37 sumur ilegal yang dibuat masyarakat.

lnformasi yang diperoleh Jambi Ekspres (Jawa Pos Group) menyebutkan, beberapa oknum memang kembali beraktivitas setelah penutupan oleh tim terpadu beberapa waktu lalu. 

"Kemarin masih beroperasi itu," kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Kepala Desa Pompa Air Indra mengaku tidak tahu secara pasti modus oknum pelaku illegal drilling. 

"Saya tidak tahu. Setahu saya dulu memang pernah ditutup oleh pemerintah,” ujarnya.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat, dia mengirim petugas untuk melihat lokasi, temuan itu kemudian diteruskan ke tim terpadu untuk kembali dilakukan penutupan. 

”Saya laporkan ada 11 sumur baru yang dibuat para pelaku,” katanya.

Dia menyatakan setuju dengan penutupan tim terpadu. Di sisi lain, dia juga mengakui ada nilai ekonomis yang timbul dari kegiatan di daerahnya tersebut. 

"Beberapa warga memang mendapatkan penghasilan. Tapi, kata pemerintah ini ilegal, jadi harus ditutup," ujarnya lagi.

Terpisah, Ketua Tim Terpadu Penutupan Illegal Drilling Provinsi Jambi Tagor Mulia Nasution mengatakan, pihaknya terus berupaya menindak pelanggaran seperti itu. Menurut dia, sumur minyak ilegal merusak lingkungan karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan di daerah tersebut juga membahayakan warga di sekitar lokasi. 

"Kita terus berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam penutupan ini," katanya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Hari Andria menambahkan, illegal drilling diperkirakan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dari kegiatan di Desa Pompa Air, diperkirakan per hari dihasilkan 6.000 liter minyak mentah. Nilai jualnya sekitar Rp 3 ribu per liter. 

"Ya, berapa kali penghasilan yang mereka dapatkan,” ujarnya. 

Jawa Pos, Page-3, Tuesday, Dec 19, 2017

Pipe Auction Hampered

BPH Migas has not been able to hold the auction of natural gas pipeline project as it is still waiting for the revision of the Plan for National Gas Transmission and Distribution Network 2012-2025.

The gas pipeline master plan will cover the proposed segment and the division of the gas network area. The unfinished revised master plan has impeded the gas pipeline project.

Head of Oil and Gas Downstream Regulatory Agency (BPH Migas) Fanshurullah Asa said that the auction of the gas pipeline project cannot be done because it is still waiting for the master plan for the construction of a new gas pipeline.

Therefore, the gas pipeline master plan needs to be improved. The current master plan refers to the Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 2700 K / 11 / MEM on National Transmission and Distribution Gas Supply Plan 2012-2025. Gas pipeline project auction can be held after revision of the Minister of Energy and Mineral Resources Decree.

He pointed out that the Natuna (Riau Islands) gas project for 500 km, the West Kalimantan-Central Kalimantan section of 1,000 km, and the 200km-long section of Central Kalimantan-Kalimantan Selatan are listed in the 2012-2025 master plan.

In addition, the formulation of the new master plan is also still awaiting regulation on the distribution of certain distribution network areas and commercial areas. The government is drafting new rules in the downstream gas business by defining the division of the territory so that no duplication of pipeline construction will occur.

In the gas pipeline construction undertaken by PT Perusahaan Gas Negara Tbk and PT Pertamina Gas, it is not uncommon to overlap.

"Must be decided by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources in accordance with the Oil and Gas Law. BPH Migas recommends. On the basis of this Decree of the Minister of EMR, BPH Migas can auction off, "he said.

Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the length of gas pipeline in the country until 2016 reached 14,417.18 km. The pipeline consists of transmission pipelines (accessible to all parties) 4,296,59 km, downstream distribution pipelines 5,453.13 km, upstream pipes 4,649.89 km, and pipes built for self-use 71.57 km.

CONTINUED ADDED

The government targets gas pipeline length to increase to 17,584 km by 2020.

"The targets consist of 5.665 km Transmission pipeline, 7.955 km downstream pipeline, 4.697 km upstream pipeline and own 127 km of own power plant pipelines. According to him, BPH Migas will include a gas pipeline proposed by a business entity, namely Pupuk Sriwijaya- Tanjung Api-Api, South Sumatra to Muntok, Bangka Belitung along the 115 km, BPH Migas has not been able to determine whether gas pipeline auction can be expanded in 2018.

For the new segment proposed by Korea Gas and Mining and Energy Regional Company (PDPDE) belonging to the South Sumatra Provincial Government, it is still waiting for the design and defining the project.

The results of the design and the definition of the project become important because it will be used as material in the master plan of gas pipeline development in the country. Kogas and PDPDE's investment commitments were delivered last year with an investment value of US $ 600 million. 

     Kogas and PDPDE will build a transmission pipe along 113 km. Therefore, BPH Migas collects the commitment of the two companies to immediately report the results of the design phase and the definition of the pipeline project.

"We can not carry out an auction if they [Kogas-PDPDE] have not submitted [result] FEED [front end engineering design] to BPH Migas," Fanshurullah said.

Meanwhile, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. began to auction off two liquefied natural gas (LNG) cargoes originating from the Sanga-Sanga Block. PGN's Commerce Director Danny Praditya said an open auction was conducted to sell 2 LNG cargoes from Sanga-Sanga. According to him, there are five companies that follow the auction. SKK Migas has stipulated Decision Letter of Assignment of LNG Sales of State to PGN on December 4, 2017.

IN INDONESIA

Lelang Pipa Terhambat

BPH Migas belum dapat menggelar lelang proyek pipa gas bumi karena masih menunggu revisi Rencana untuk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025.

Rencana induk pipa gas itu akan meliputi usulan ruas dan pembagian wilayah jaringan gas. Belum selesainya revisi rencana induk itu telah menghambat proyek pipa gas.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan bahwa lelang proyek pipa gas belum bisa dilakukan karena masih menunggu rencana induk pembangunan pipa gas yang baru.

Oleh karena itu, rencana induk pembangunan pipa gas perlu disempurnakan. Rencana induk yang berlaku saat ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 2700 K/11 /MEM tentang Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025. Lelang proyek pipa gas dapat digelar setelah ada revisi Keputusan Menteri ESDM tersebut.

Dia mencontohkan, proyek pipa gas ruas Natuna (Kepulauan Riau) ke Kalimantan Barat sepanjang 500 km, ruas Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah sepanjang 1.000 km, dan ruas Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan sepanjang 200 km telah tercantum dalam rencana induk 2012-2025.

Selain itu, perumusan rencana induk yang baru juga masih menunggu regulasi tentang pembagian wilayah jaringan distribusi dan wilayah niaga tertentu. Pemerintah sedang menyusun aturan main baru dalam bisnis hilir gas dengan menetapkan pembagian wilayah sehingga tidak terjadi duplikasi pembangunan pipa.

Dalam pembangunan pipa gas yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Pertamina Gas tidak jarang terjadi tumpang tindih.

“Harus diputuskan oleh Keputusan Menteri ESDM sesuai dengan Undang-Undang Migas. BPH Migas merekomendasikan. Dengan dasar Keputusan Menteri ESDM ini, BPH Migas bisa melelang,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, panjang pipa gas di Tanah Air hingga 2016 mencapai 14.417,18 km. Pipa itu terdiri atas pipa transmisi (bisa diakses semua pihak) 4.296,59 km, pipa distribusi hilir 5.453,13 km, pipa hulu 4.649,89 km, serta pipa yang dibangun untuk kepentingan sendiri 71,57 km.

TERUS BERTAMBAH

Pemerintah menargetkan panjang pipa gas terus bertambah hingga 17.584 km pada 2020. 

"Target tersebut terdiri atas pipa Transmisi 5.665 km, pipa distribusi hilir 7.095 km, pipa hulu 4.697 km dan pipa umuk kepentingan sendiri 127 km. Menurutnya, BPH Migas akan memasukkan satu ruas pipa gas yang telah diusulkan oleh badan usaha, yaitu ruas Pupuk Sriwijaya-Tanjung Api-Api, Sumatra Selatan ke Muntok, Bangka Belitung sepanjang 115 km. BPH Migas belum bisa memastikan apakah lelang ruas pipa gas dapat dimuai pada 2018.

Untuk ruas baru yang diusulkan oleh Korea Gas dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, pihaknya masih menanti hasil desain dan pendefinisian proyek.

Hasil desain dan pendefinisian proyek menjadi penting karena akan digunakan sebagai materi dalam rencana induk pembangunan pipa gas di Tanah Air. Komitmen investasi Kogas dan PDPDE telah disampaikan pada tahun lalu dengan nilai investasi US$ 600 juta. 

    Kogas dan PDPDE akan membangun pipa transmisi sepanjang 113 km. Oleh karena itu, BPH Migas menagih komitmen kedua perusahaan itu untuk Segera melaporkan hasil tahap desain dan pendefinisian proyek jaringan pipa tersebut.

“Kami tidak bisa laksanakan lelang kalau mereka [Kogas-PDPDE] belum menyerahkan [hasil] FEED [front end engineering design/desain dan pendefinisian proyek] ke BPH Migas," kata Fanshurullah.

Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mulai melelang dua kargo gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) yang berasal dari Blok Sanga-Sanga. Direktur Niaga PGN Danny Praditya mengatakan, lelang terbuka telah dilakukan untuk menjual 2 kargo LNG dari Sanga-Sanga. Menurutnya, ada lima perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. SKK Migas telah menetapkan Surat keputusan penugasan penjualan LNG bagian negara kepada PGN pada 4 Desember 2017. 

Bisnis Indonesia, Page30, Tuesday, Dec 19, 2017

JTB Gas Project Starts Socialized

Tiung Biru Gas Project (JTB) began to be socialized related to its development on Monday (18/12), the theme of optimization oil and gas project development JTB plan to be done in 2018.

The Bojonegoro Regent, Forkopimda, Representative of DPRD Commission A, B and E, Head of SCC Consortium, Head of SKK Migas Jabanusa, several leaders of the JTB acceleration project, SKK Migas, Pertamina Director, several Industry partners and local district muspika and invited guests others.

Regent of Bojonegoro, Suyoto invites all participants to flashback back some projects such as Banyuurip project mainly Banyuurip project land acquisition in 2018. At that time people have different expectations, now Banyuurip project contributes 20 percent of national oil.

In the development of JTB development projects need synergy, the article in the development of the JTB Project should also consider the local empowerment of its community.

"In addition it must also pay attention to the layout and establish good communication in all elements of society," he said.

Because the project is a global project, the success of this project is the success of us all. Our spirit is to seek a common solution not only to blame, to continue self-interested interests rather than national interests.

"This JTB project is a national project of red and white project which is the joint responsibility of all parties," he said.

Head of the Department of Industry and Manpower of Bojonegoro, Agus Supriyanto said that this activity aims to have the same understanding from all stakeholders starting from PEPC and PT Rekin, local service providers and so on to be able to participate in the procedure and transparently.

While the implementation of 2018 tender implementation in obtaining support work there are two groups of local business opportunities, direct business opportunities are related to the project and indirectly that is not intersect.

In the project direct activities reached the value of Rp 200-300 billion, while the project does not directly reach the value of Rp 200 billion. It is expected that this socio-socio-culture can take advantage of opportunities that are opened in a transparent manner.

Meanwhile, Director of PT PEPC, Jamsaton explained that JTB big project with budget of Rp 21 Trillion, producing H2S and CO2 gas this work must be done with care and professional, and focus with environment.

He hopes local workers and local contractors will be open there is no game behind the scenes to sit together to work in the oil and gas sector well. It took the side of PT Rekin and Japan Gas Corporation (JGC) to work on this project.

"We have to join hands and sit together if there is a problem to be discussed together. 100% land clearance is over. So this project can be timely and cost effective, "he said.

It also mentioned that in the development of the JTB Project it takes about 1700 more local staff where the development process will be opened in August with a single door for its recruitment. Namely through the Bojonegoro Office of Industry and Workforce.

On the occasion of PT Pertamina EP Cepu surrendered 10 community programs to the beneficiaries of the village and related institutions.

Jamsaton Nababan as President Director of PEPC directly gives symbolic to the beneficiaries witnessed by the Regent of Bojonegoro, Suyoto.

On the occasion, Jamsaton said to be proud because PEPC participated in increasing the capacity of the community, especially around the JTB operation area.

Meanwhile, the beneficiaries of batik program, Mrs. Hartutik from the Village Bandungrejo admitted happy to follow the program held by PEPC primarily because it helped increase revenue.

Programs that are handed over today include; Training Program of Automotive Applied Engineering; Batik Crafters Improvement Program; Help Information & Technology Tools for Basic Education; Capacity Building Program for Posyandu Cadres (Sehati); Local Potential Based Livelihood Improvement Program Through Optimizing Role of BUMDes; Public Infrastructure Improvement Program Field Volly Kec. Ngasem; Asphalting Road Axis Celangap ~ Bandungrejo; Community Information Board Program; Aid for Road Harming; Help Light Traffic Light Repair Simpang Four Celangap.

IN INDONESIA

Proyek Gas JTB Mulai Disosialisasikan

Proyek Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) mulai disosialisasikan terkait pengembangannya pada Senin (18/12), tema optimalisasi pengembangan project migas JTB rencana yang akan dilakukan pada 2018 mendatang.

Hadir pada kesempatan itu Bupati Bojonegoro, Forkopimda, Perwakilan anggota DPRD Komisi A, B dan E, Kepala Konsorsium SCC, Kepala SKK Migas Jabanusa, beberapa pimpinan proyek percepatan JTB, SKK Migas, Direktur Pertamina, beberapa rekanan Industri serta muspika kecamatan setempat dan tamu undangan lainnya.

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengajak seluruh peserta untuk flashback kembali beberapa proyek diantaranya proyek Banyuurip utamanya pembebasan lahan proyek Banyuurip ditahun 2018. Saat itu masyarakat memiliki beragam harapan, kini proyek Banyuurip menyumbang 20 persen minyak nasional.

Dalam pembangunan proyek pengembangan JTB perlu sinergi, pasalnya dalam pengembangan Proyek JTB itu juga harus memperhatikan pemberdayaan lokal masyarakatnya.

"Selain itu juga harus memperhatikan tata ruang serta menjalin komunikasi yang baik di semua elemen masyarakat,” katanya.

Pasalnya, proyek ini adalah proyek global, sukses proyek ini adalah sukses kita semua. Semangat kita adalah mencari solusi bersama jangan hanya menyalahkan, terus adanya kepentingan yang mengutamakan diri sendiri bukan kepentingan nasional.

“Proyek JTB ini adalah proyek nasional proyek merah putih yang menjadi tanggung-jawab bersama semua pihak,” tuturnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Agus Supriyanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan adanya pemahaman yang sama dari segenap pemangku kepentingan mulai PEPC dan PT Rekin, penyedia jasa kerja lokal dan sebagainya agar nantinya dapat terlibat secara prosedur dan transparan.

Sedangkan pelaksanaan Pelaksanaan tender 2018 dalam mendapatkan pekerjaan pendukung ada dua kelompok peluang bisnis lokal, peluang bisnis langsung adalah yang berkenaan dengan proyek dan tidak langsung yakni yang tidak bersinggungan. 

Pada kegiatan langsung proyek mencapai nilai Rp 200-300 milyar, sedangkan proyek tidak langsung mencapai nilai Rp 200 milyar. Diharapkan adanya sosilisasi ini masyarakat Bojonegoro dapat memanfaatkan peluang yang dibuka secara transparan.

Sementara itu Direktur PT PEPC, Jamsaton menjelaskan bahwa JTB proyek besar dengan anggaran Rp 21 Trilyun, memproduksi gas H2S dan CO2 pekerjaan ini harus  dilakukan dengan hati-hati dan profesional, dan fokus dengan lingkungan.

Dia berharap pekerja lokal maupun kontraktor lokal pihaknya akan terbuka tidak ada permainan dibalik layar dengan duduk bersama agar bisa bekerja disektor migas dengan baik. Pihaknya menggandeng pihak PT Rekin dan Japan Gas Corporation (JGC) untuk menggarap proyek ini.

“ Kita harus bergandeng tangan dan duduk bersama jika ada masalah yang harus didiskusikan bersama. Urusan tanah 100 persen sudah selesai. Sehingga proyek ini bisa tepat waktu dan tepat biaya,” katanya.

Dalam kegiatan itu juga disampaikan bahwa pada pengembangan Proyek JTB dibutuhkan sekitar 1700 lebih tenaga lokal dimana proses pengembangannya akan dibuka pada bulan Agustus dengan melalui satu pintu untuk perekrutannya. Yakni melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro.

Pada kesempatan PT Pertamina EP Cepu menyerah terimakan 10 program kemasyarakatan kepada para pemanfaat dari desa dan instansi yang bersangkutan.

Jamsaton Nababan sebagai Direktur Utama PEPC secara langsung memberikan simbolis kepada pemanfaat disaksikan oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto.

Dalam kesempatan tersebut, Jamsaton menyatakan ikut bangga karena PEPC turut berpartisipasi meningkatkan kapasitas masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi JTB.

Sementara itu, pemanfaat program batik, Ibu Hartutik dari Desa Bandungrejo mengaku senang mengikuti program yang diadakan oleh PEPC terutama karena membantunya meningkatkan pendapatan.

Program yang diserahterimakan hari ini antara lain; Program Pelatihan Teknik Terapan Otomotif; Program Peningkatan Kreativitas Perajin Batik; Bantuan Peralatan Informasi & Teknologi untuk Pendidikan Dasar; Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (Sehati); Program Peningkatan Mata Pencaharian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Optimalisasi Peran BUMDes; Program Peningkatan Infrastruktur Publik Lapangan Volly Kec. Ngasem; Pengaspalan Jalan Poros Celangap ~ Bandungrejo; Program Papan Informasi Masyarakat; Bantuan Pengerasan Jalan Usaha Tani; Bantuan Perbaikan Lampu Traffic Light Simpang Empat Celangap.

 Bhirawa, Page-8, Tuesday, Dec 22, 2017