Pertamina-Rosneft Official Forms Joint Venture

PT Pertamina and Rosneft Oil Company formally established a joint venture, PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemical (PRPP), which will work on the Tuban-Tubu project of 300 thousand barrels per day (bpd). The investment value of this project reached US $ 15 billion.

The signing of the deed of establishment of the joint venture is done by Pertamina through its subsidiary, PT Kilang Pertamina International (KPI) and Rosneft is represented by its affiliate, PT Petrol Complex PTE LTD. The signing is to follow up the agreement forming a joint venture signed by Pertamina and Rosneft in 2016.

"Pertamina-Rosneft has agreed on the share composition of PRPR, which is 55% stake for Pertamina and 45% for Rosneft," KPI Director Achmad Fathoni Mahmud said in his official statement on Tuesday (28/11).

PRPP will be led by Amir H ​​Siagian as President Director and Alexander Dmitiex and Bambang Sembodo as directors. According Achmad, PRPP will work on a new refinery project in Tuban, East Java with a capacity of 300 thousand bpd. The project is judged to be of great benefit to the state, particularly in terms of increasing independence and energy security. The reason is, with a new refinery, the production of fuel oil will rise.

The plan, Tuban refinery will produce gasoline products (gasoline) of 80 thousand bpd, diesel 90 thousand bpd, and avtur 26 thousand bpd. Not only that, Tuban refinery will also produce new petrochemical products. The details of this product are polypropylene 1.3 million tons per year, polyethylene 0.65 million tons per year, Styrene 0.5 million tons per year and 1,3 million tons per year paracylene.

"The construction of the Tuban NGRR megaproject will create jobs, with an estimated current project of between 20,000-40,000 workers and about 2,000 people after operations," Achmad said.

In addition, the Tuban refinery project will also have a positive impact on the chain, in the form of taxes for the government and the economic growth of national and regional communities.

In its official website, Rosneft stated, Tuban refinery will process crude oil with medium sulfur content, medium and heavy. Later, the refinery was built to accommodate large capacity crude carriers (VLCC) with capacity up to 300 thousand tons.

"The Tuban refinery is an important part of the Rosneft Strategy that targets the growth of refinery product markets in Asia-Pacific," it said in its official statement.

Currently, Rosneft and Pertamina have been working on a feasibility study from the Tuban refinery. Furthermore, both will work on the basic engineering and design (BED) design of this refinery project. Later, after the bankability study by international financial institutions, Pertamina and Rosneft will seek funding through project financing.

The same is also expressed Pertamina Finance Director Arif Budiman. According to him, the new funding schemes and sources will be specified after the design of the refinery project is certain.

"If for the initial study, the funds from equity each first," he said.

Previously, Pertamina was also discussing the land use of the Ministry of Environment and Forestry. As is known, Pertamina and the Government of East Java Province have signed a memorandum of understanding on land use asset of the Ministry of Environment and Forestry in Tanjung Awar-Awar, Tuban.

In the memorandum of understanding, the Provincial Government of East Java supports the use of land Ministry of Environment and Forestry for the construction of Tuban Refinery. Not only that, East Java Provincial Government also provides the permits needed for the construction of refineries, namely space and other utilization permits in accordance with applicable regulations.

Furthermore, Pertamina will replace the land of Ministry of Environment and Forestry covering 60 hectares of it. To support this refinery, Pertamina and Rosneft will also build supporting facilities such as jetty, submarine pipelines, Single Point Mooring (SPM), tank farm storage, utility complex, and offices.

IN INDONESIA

Pertamina-Rosneft Resmi Bentuk Perusahaan Patungan

PT Pertamina dan Rosneft Oil Company resmi membentuk perusahaan patungan, yakni PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) , yang akan menggarap proyek-Kilang Tuban 300 ribu barel per hari (bph). Nilai investasi proyek ini mencapai US$ 15 miliar.

Penandatangan akta pendirian perusahaan patungan ini dilakukan Pertamina melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina International (KPI) dan Rosneft diwakili afiliasinya, PT Petrol Complex PTE LTD. Penandatanganan ini menindaklanjuti perjanjian pembentukan perusahaan patungan yang ditandatangani Pertamina dan Rosneft pada 2016 lalu.

“Pertamina-Rosneft sudah menyepakati komposisi saham PRPR yakni 55% saham untuk Pertamina dan sisanya 45% untuk Rosneft,” kata Direktur KPI Achmad Fathoni Mahmud dalam keterangan resminya, selasa (28/11).

PRPP akan dipimpin Amir H Siagian sebagai Presiden Direktur serta Alexander Dmitiex dan Bambang Sembodo sebagai direktur. Menurut Achmad, PRPP bakal menggarap proyek kilang baru di Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas 300 ribu bph. Proyek ini dinilainya akan memberikan manfaat besar bagi negara, utamanya bakal meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Pasalnya, dengan adanya kilang baru, maka produksi bahan bakar minyak bakal naik.

Rencananya, Kilang Tuban akan menghasilkan produk bensin (gasoline) sebesar 80 ribu bph, solar 90 ribu bph, dan avtur 26 ribu bph. Tidak hanya itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi produk-produk baru petrokimia. Rincian produk ini adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, Stirena 0,5 juta ton per tahun dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.

“Pembangunan megaproyek NGRR Tuban akan menciptakan lapangan kerja, dengan perkiraan saat proyek antara 20.000-40.000 tenaga kerja dan sekitar 2.000 orang setelah beroperasi,” ujar Achmad. 

Selain itu, proyek Kilang Tuban juga akan memberikan dampak positif berantai, berupa pajak untuk pemerintah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional maupun regional.

Dalam laman resminya, Rosneft menyatakan, Kilang Tuban akan mengolah minyak mentah dengan kandungan sulfur sedang,  medium dan heavy. Nantinya, kilang dibangun untuk dapat mengakomodasi kapal pengangkut minyak mentah kapasitas besar (very large crude carrier/VLCC) dengan kapasitas sampai 300 ribu ton.

“Kilang Tuban merupakan bagian penting dari Strategi Rosneft yang mengincar pertumbuhan pasar produk kilang di Asia-Pasifik,” demikian tertulis dalam keterangan resminya.

Saat ini, Rosneft dan Pertamina telah menggarap studi kelayakan (feasibility study) dari Kilang Tuban. Selanjutnya, keduanya akan mengerjakan desain rekayasa dasar (basic engineering and design/ BED) proyek kilang ini. Nantinya, setelah dilakukan bankability study oleh institusi finansial internasional, Pertamina dan Rosneft bakal mencari dana melalui project financing.

Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman. Menurutnya, skema dan sumber pendanaan baru akan dirinci setelah desain proyek kilang ini sudah pasti. 

“Kalau untuk studi awal, dana dari ekuitas masing-masing dulu,” kata dia.

Sebelumnya, Pertamina juga sedang melakukan pembahasan penggunaan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti diketahui, Pertamina dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tanjung Awar-Awar, Tuban. 

Dalam nota kesepahaman itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pemanfaatan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembangunan Kilang Tuban. Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan izin-izin yang dibutuhkan untuk pengerjaan kilang, yakni izin pemanfaatan ruang dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selanjutnya, Pertamina akan mengganti lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seluas 60 hektar itu. Untuk mendukung kilang ini, Pertamina dan Rosneft juga akan membangun fasilitas penunjang antara lain jetty, jalur pipa bawah laut, Single Point Mooring (SPM), tangki penyimpanan minyak mentah (tank farm), komplek utilitas, dan perkantoran.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov 29, 2017

Pertamina and Rosneft Build Tuban Refinery

The subsidiary of PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), and the Rosneft Oil Company affiliate, Petrol Complex PTE LTD signed the deed of establishment of a joint venture. The company, PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemical (PRPP) will build and operate a new oil refinery integrated with the Petrochemical Complex (New Grass Root Refinery and Petrochemical / NGRR) in Tuban Regency, East Java.

KPI Director Achmad Fathoni Mahmud said Pertamina-Rosneft had agreed on a 55 percent stake in the joint venture company PRPP for Pertamina and the remaining 45 percent for Rosneft. This is in line with the planned development of Tuban NGRR with a capacity of 300 thousand barrels per day with a total investment value of up to 15 billion US dollars.

According to him, the Tuban NGRR project will provide great economic and social benefits for the nation and the country in the future.

"This project will increase energy independence and resilience by increasing the production of national fuel oil quality Euro V. Refinery will also produce new Petrochemical products," he said.

Achmad Fathoni added that the construction of the Tuban NGRR mega project is estimated to require 20 thousand-40 thousand workers and about 2,000 people after the operation. According to him, the project will also have a positive impact in the form of tax for government and national and regional society.

The estimated fuel product that will be generated by Tuban NGRR is gasoline at 80 thousand barrels per day, 99 thousand barrels of diesel per day, and avtur 26 thousand barrels per day. Meanwhile, for new products, Petrokimia is 1.3 million tons of polypropylene per year, polyethylene 0.65 million tons per year, 0.5 million tons of styrene per year, and paraksilen 1.3 million tons per year.

The Board of Directors of PT Pertamina Rosneft Petrokimia Processing consists of Amir H ​​Siagian as President Director and Alexander Dmitriev and Bambang Sembodo as directors.

Meanwhile, Deputy of Investment Coordination (BKPM) Lestari Indah explained that BKPM strongly supports the establishment of an Indonesian legal entity on behalf of PT PRPP between Pertamina and Rosneft.

"The establishment of PT PRPP in the oil refinery business with planned employment of up to 40 thousand is the implementation of the National Strategic Project which is expected to balance the demand-supply of oil and gas supply, thus giving a positive impact on Indonesia's economic growth," Lestari explained.

Republika, Page-13, Wednesday, Nov 29, 2017

Pertamina-Rosneft to Build US $ 15 Billion Plant

The subsidiary of PT Pertamina, PT Kilang Pertamina International and Petrol Complex Pte Ltd, a company affiliated with Russian oil and gas giant Rosneft Oil Company, plans to establish a joint venture. The name of the joint venture company is PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemicals.

Pertamina and Rosneft have agreed on the share composition of the joint venture. That is 55% stake owned by Pertamina and the remaining 45% Rosneft. The joint venture will build and operate a new oil refinery integrated with Petrochemical or New Grass Root Refinery (NGRR) and Petrochemical complex in Tuban, East Java.

Director of PT Pertamina International Refinery Achmad Fathoni Mahmud said the new grass root vefinery and petrochemical Tuban has a capacity of 300,000 barrels per day. The investment requirement is US $ 15 billion. According to him, Tuban's new grass root refinery and petrochemical project will provide huge benefits, both economic and social in the future.

"This project will increase energy independence and resilience by increasing the production of national fuel oil quality Euro V. Refinery will also produce new petrochemical products," he explained.

Fuel products to be generated from this refinery are gasoline at 80,000 barrels per day, 99,000 barrels of diesel per day and avtur 26,000 barrels per day. While new petrochemical products include polypropylene as much as 1.3 million tons per year.

IN INDONESIA

Pertamina-Rosneft Akan Membangun Kilang US$ 15 Miliar

Anak usaha PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, dan Petrol Complex Pte Ltd, perusahaan yang masih terafiliasi dengan raksasa perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Rosneft Oil Company, berkongsi mendirikan pendirian perusahaan patungan. Nama perusahaan hasil kongsi itu adalah PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia.

Rosneft Oil Company

Pertamina dan Rosneft sudah menyepakati komposisi saham perusahaan patungan. Yakni sebesar 55% saham milik Pertamina dan sisanya 45% Rosneft. Perusahaan patungan ini akan membangun dan mengoperasikan kilang minyak baru yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia atau New Grass Root Refinery (NGRR) and Petrochemical di Tuban, Jawa Timur.

Direktur PT Kilang Pertamina Internasional Achmad Fathoni Mahmud mengatakan, new grass root vefinery and petrochemical Tuban ini berkapasitas 300.000 barel per hari. Kebutuhan investasinya US$ 15 miliar. Menurutnya, proyek new grass root refinery and petrochemical Tuban akan memberikan manfaat besar, baik ekonomi maupun sosial ke depan. 

"Proyek ini akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi dengan meningkatkan produksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V. Kilang juga akan menghasilkan produk baru petrokimia," paparnya.

Produk bahan bakar minyak yang akan dihasilkan dari kilang ini adalah gasolin sebesar 80.000 barel per hari, solar 99.000 barel per hari dan avtur 26.000 barel per hari. Sedangkan produk baru petrokimia antara lain adalah polipropilena sebanyak 1,3 juta ton per tahun.

Kontan, Page-14, Wednesday, Nov 29, 2017

Construction of Tuban Refinery Starts

The construction of a new oil refinery in Tuban, East Java, is about to begin. The two companies, PT Pertamina and Rosneft Oil Company of Russia's oil and gas company, agreed to form a joint venture to build the 300,000 barrel refinery.

In this project, Pertamina is represented by its subsidiary, PT Kilang Pertamina Internasional. Rosneft is represented by its affiliate Petrol Complex PTE. This joint venture company was named PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemicals. A 55 percent stake in the joint venture is owned by Pertamina and 45 percent owned by Rosneft.

"This is an integrated oil processing project. In addition to producing Euro V standard oil fuel, the refinery will also produce petrochemical products, "said Pertamina International Refinery Director Achmad Fathoni, Tuesday (28/11), in Jakarta.

Projected, the type of fuel produced from the Tuban refinery is gasoline 80,000 barrels per day, 99,000 barrels of diesel per day, and avtur 26,000 barrels per day. The new petrochemical products produced are polypropylene 1.3 million tons per year, polyethylene 0.65 million tons per year, 0.5 million tons of styrene per year, and 1,3 million tons of paracilene per year.

"The value of the refinery project in Tuban 15 billion US dollars (approximately Rp 202.5 trillion). During the work will absorb the workforce to 40,000 people and 2,000 people when the refinery operates, "said Achmad.

In addition to the new refinery in Tuban, Pertamina is building a project called the refinery development masterplan program (RDMP). This project is in the form of developing and upgrading the capacity of existing refineries. Refineries included in the RDMP are Balongan refineries in West Java, Cilacap refineries in Central Java, Dumai refineries in Riau and Balikpapan refineries, East Kalimantan.

Pertamina Director of Pertamina Processing and Petrochemical Director Ardhy N Mokobombang, in the exposure of Pertamina's performance in the third quarter of 2017, said the planning of new refineries and RDMP projects should be done carefully. It does not want the implementation of this project pending or arising cost swelling.

"Funding lsu will be a big issue. However, as long as the project is done on a prudent basis, all of it will go on schedule, "Kara Ardhy said when asked about the funding condition of the RDMP project and a new refinery worth Rp 450 trillion.

In addition to Tuban, Pertamina also plans to build a new refinery with a capacity of 300,000 barrels per day in Bontang, East Kalimantan. However, it is believed the refinery development investment is cheaper as it stands on Pertamina's land.

The government is eager to reduce imports of crude oil and fuel oil by building new refineries and increasing the capacity of old refineries. To date, out of the 1.5 million barrels of oil per day consumed, half is imported.

In addition, Indonesia has long not built a refinery despite the need for more fuel from year to year. The last built refinery is Balongan. The refinery began operations in 1994.

To accelerate the construction of refineries, the government issued Presidential Regulation No. 146 of 2015 on the Implementation of Development and Development of Oil Refinery in the Interior. This regulation regulates the scheme of a refinery development, either by business entities or by joint business entities with the government.

IN INDONESIA

Pembangunan Kilang Tuban Dimulai

Pembangunan kilang minyak baru di Tuban, Jawa Timur, segera dimulai. Kedua perusahaan, yakni PT Pertamina dan Rosneft Oil Company perusahaan minyak dan gas asal Rusia, sepakat membentuk perusahaan patungan untuk membangun kilang berkapasitas 300.000 barrel tersebut.

Dalam proyek ini, Pertamina diwakili anak usahanya, PT Kilang Pertamina Internasional. Adapun Rosneft diwakili afiliasi usahanya yang bernama Petrol Complex PTE. Perusahaan patungan yang dibentuk ini  bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia. Sebesar 55 persen saham perusahaan patungan ini dimiliki Pertamina dan 45 persen milik Rosneft.

”Ini adalah proyek pengolahan minyak terintegrasi. Selain menghasilkan bahan bakar minyak berstandar Euro V, kilang juga akan menghasilkan produk petrokimia,” kata Direktur Kilang Pertamina Internasional Achmad Fathoni, Selasa (28/11), di Jakarta.

Diproyeksikan, jenis bahan bakar yang dihasilkan dari kilang Tuban adalah gasolin 80.000 barrel per hari, solar 99.000 barrel per hari, dan avtur 26.000 barrel per hari. Adapun produk baru petrokimia yang dihasilkan adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun, dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.

”Nilai proyek pembangunan kilang di Tuban 15 miliar dollar AS (sekitar Rp 202,5 triliun). Selama pengerjaan akan menyerap tenaga kerja sampai 40.000 orang dan 2.000 orang saat kilang beroperasi,” ucap Achmad.

Selain kilang baru di Tuban, Pertamina membangun proyek yang dinamai program rencana induk pengembangan kilang (refinery development masterplan program/RDMP). Proyek ini berupa pengembangan dan peningkatan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada. Kilang yang masuk dalam RDMP adalah kilang Balongan di Jawa Barat, kilang Cilacap di Jawa Tengah, kilang Dumai di Riau, dan kilang Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ardhy N Mokobombang, dalam paparan kinerja Pertamina triwulan III-2017, mengatakan, perencanaan pembangunan kilang baru dan proyek RDMP mesti dilakukan dengan hati-hati. Pihaknya tidak mau pelaksanaan proyek ini tertunda atau timbul pembengkakan biaya.

”lsu pendanaan akan menjadi isu besar. Namun, selama proyek dikerjakan dengan prinsip kehati-hatian, semua, akan berjalan sesuai jadwal,” kara Ardhy saat ditanya tentang kondisi pendanaan proyek RDMP dan kilang baru yang nilainya mencapai Rp 450 triliun tersebut.

Selain di Tuban, Pertamina juga berencana membangun kilang baru berkapasitas 300.000 barrel per hari di Bontang, Kalimantan Timur. Namun, diyakini investasi pembangunan kilang itu lebih murah karena berdiri di atas lahan Pertamina.

Pemerintah berambisi mengurangi impor minyak mentah dan bahan bakar minyak dengan pembangunan kilang baru dan peningkatan kapasitas kilang-kilang lama. Sampai hari ini, dari 1,5 juta barrel minyak per hari yang dikonsumsi, separuhnya didatangkan dari impor.

Selain itu, Indonesia memang sudah lama tidak membangun kilang kendati kebutuhan BBM semakin banyak dari tahun ke tahun. Kilang yang terakhir kali dibangun adalah Balongan. Kilang mulai beroperasi pada 1994.

Untuk mempercepat pembangunan kilang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Peraturan ini mengatur skema pembangunan kilang, baik oleh badan usaha maupun kerja sama badan usaha dengan pemerintah.

Kompas, Page-18, Wednesday, Nov 29, 2017

Asset Poleng Supports Pertamina EP Production

Oil production from PT Pertamina EP Asset 4 Poleng exceeded the target. From the target of 2017 target of 12,255 barrels per day (BOPD), this subsidiary of PT Pertamina has reached 120.3 percent.

This amount is the cumulative number of oil production up to 11 Novembver ago. The achievement amounts to 14,744 BOPD and gas production reaches 157.19 Million Cubic Feet Gas per Day (MMSCFD).

General Manager of PT Pertamina EP Asset 4, Didik Susilo in the release said that this achievement was driven by the successful drilling in two locations, namely Poleng Field and Tapen. Through the operational unit of Pertamina EP Asset 4 in Poleng Field, Pertamina EP successfully completed the drilling of POL-N2 well.

"POL-N2 well drilling is the first drilling offshore PT Pertamina EP," he said.

Ensco 67 Rig

Drilling off the coast of Java Sea was conducted for 47 days using an Ensco 67 Rig with a depth of 8,696 feet. This activity is an exploitation drilling with horizontal drilling type.

"The success of drilling offshore POL-N2 wells can be safely resolved with production exceeding the target of 744 BOPD and 1.07 MMSCFD of gas," he explained.

Separately, Poleng Field Manager Charles P. Siallagan added that POL-N2 drilling could be completed sooner than target. With faster drilling time, Asset 4 Poleng Field is able to reduce the cost of the Company's Budget Work Plan (RKAP) up to 75 percent.

"The drilling of POL-N2 wells originally budgeted amounted to about 15.5 million US dollars realization was suppressed to about 11.6 million US dollar, "Charles said.

Meanwhile, Cepu Field Manager, Heru Irianto, added that Pertamina EP Asset 4 also succeeded in drilling TPN-4 wells in Dusun Tapen, Sidoharjo Village, Senori Sub-District, Tuban Regency. At this point managed to get a new production with an oil bladder test of about 250 BOPD on clasps 40/64.

IN INDONESIA

Asset Poleng Dukung Produksi Pertamina EP

Produksi minyak dari PT Pertamina EP Asset 4 Poleng melebihi target. Dari target target 2017 sebesar 12.255 Barel Per Hari (BOPD), anak perusahaan PT Pertamina ini produksinya mencapai 120,3 persen.

Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif produksi minyak hingga 11 Novembver lalu. Pencapainnya sebesar 14.744 BOPD dan produksi gas mencapai 157,19 Juta Kaki Kubik Gas Per Hari (MMSCFD).

General Manager PT Pertamina EP Asset 4, Didik Susilo dalam rilisnya mengatakan, pencapaian ini didorong keberhasilan pemboran di dua lokasi yakni Poleng Field dan Tapen. Melalui unit operasional Pertamina EP Asset 4 di Poleng Field, Pertamina EP berhasil menyelesaikan pemboran sumur POL-N2. 

”Pemboran Sumur POL-N2 merupakan pemboran perdana offshore PT Pertamina EP,” ujarnya.

Pengeboran di lepas pantai Laut Jawa dilakukan selama 47 hari menggunakan Rig Ensco 67 dengan kedalaman 8.696 feet. Aktivitas ini merupakan pemboran eksploitasi dengan jenis pemboran horizontal.

“Keberhasilan pemboran offshore sumur POL-N2 dapat diselesaikan secara aman dengan hasil produksi melebihi target sebesar 744 BOPD dan gas 1.07 MMSCFD,” terangnya.

Ditempat terpisah, Poleng Field Manager Charles P Siallagan menambahkan pemboran POL-N2 dapat diselesaikan lebih cepat dari target. Dengan waktu pemboran lebih cepat, Asset 4 Poleng Field mampu menekan biaya Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) hingga 75 persen.

“Pemboran sumur POL-N2 yang semula dianggarkan sebesar sekitar 15,5 juta dollar AS realisasinya ditekan menjadi sekitar 11,6 juta

dollar AS,” ujar Charles.

Sementara itu, Cepu Field Manager, Heru Irianto, menambahkan Pertamina EP Asset 4 juga berhasil melakukan pemboran sumur TPN-4 di Dusun Tapen, Desa Sidoharjo Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Di titik ini berhasil mendapat produksi baru dengan hasil uji kandung minyak sekitar 250 BOPD pada jepitan 40/64.

Radar Gresik, Page-4, Tuesday, Nov 28, 2017

Oil and Gas Block Based Auction Gross Split

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is still unable to show any real evidence of the success of the scheme of cooperation contracts from cost recovery to gross split. Since the beginning of 2017, the ESDM Ministry has officially changed the contract of cooperation from cost recovery to gross split.

However, from January to November 2018, only one contract uses gross split, the contract for termination block, Block ONWJ, managed by Pertamina. While seven other termination blocks have not been signed yet.

Unfortunately again, from the auction results of oil and gas working area last year no new contract was successfully signed from the Work Area auction results. Whereas the Special Unit for Upstream Oil and Gas Operations. (SKK Migas) targets 10 new contracts to use gross splits this year.

Even so, the Government is still optimistic gross split remains sweet for the upstream oil and gas industry players. It is proven that there is no cooperation contract scheme offered by the government, other than gross split.

Director of Upstream Oil and Gas Supervision at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Tunggal, said that the government only gives the option of contract for the gross split result in the auction of 15 oil and gas working areas this year.

"There is no choice," Single said Monday (27/11).

Similarly, termination block contracts that only use gross split.

"With the issuance of a gross split-sharing contract, the working area terminated hereinafter uses a gross split scheme," said Tunggal.

Energy Observer Pri Agung Rakhmanto stated that gross split until now has not succeeded in improving upstream oil and gas investment. According to him, a good upstream oil and gas cooperation contract is implemented in a country, not necessarily well implemented in Indonesia.

"A good contracting system for a country is not necessarily good for other countries depending on the purpose to be achieved," said Pri.

The government should take care of the acute and long-standing problems in the upstream oil and gas sector. Some of these problems are the uncertainty of the rules of the game, bureaucratic permissions, and raw data. In addition, the current ESDM Ministry often raises new rules and policies.

IN INDONESIA

Lelang Blok Migas Berbasis Gross Split

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum bisa menunjukkan bukti nyata keberhasilan dari perubahan skema kontrak kerja sama dari cost recovery ke gross split. Sejak awal tahun 2017, Kementerian ESDM secara resmi telah mengubah kontrak kerja sama dari cost recovery menjadi gross split.

Namun dari Januari hingga November 2018, hanya satu kontrak yang menggunakan gross split, yaitu kontrak untuk blok terminasi, Blok ONWJ, yang dikelola Pertamina. Sementara tujuh blok terminasi lain belum juga ditandatangani.

Sialnya lagi, dari hasil lelang wilayah kerja migas tahun lalu tidak ada kontrak baru yang berhasil ditandatangani dari hasil lelang Wilayah Kerja. Padahal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (SKK Migas) menargetkan ada 10 kontrak baru yang akan menggunakan gross split pada tahun ini.

Biarpun begitu, Pemerintah masih optimistis gross split tetap manis bagi para para pelaku industri hulu migas. Terbukti tidak adanya skema kontrak kerja sama yang ditawarkan pemerintah, selain gross split.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Tunggal, menegaskan pemerintah hanya memberikan opsi kontrak bagi hasil gross split dalam lelang 15 Wilayah kerja migas tahun ini. 

" Tidak ada pilihan," kata Tunggal Senin (27/11).

Begitu pula kontrak-kontrak blok terminasi yang hanya menggunakan gross split.

"Dengan telah dikeluarkannya kontrak bagi hasil gross split, wilayah kerja yang dinyatakan terminasi selanjutnya menggunakan skema gross split, " kata Tunggal.

Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan, gross split sampai saat ini juga belum berhasil memperbaiki investasi hulu migas. Menurutnya, suatu kontrak kerja sama hulu migas yang bagus diterapkan di suatu negara, belum tentu bagus diterapkan di Indonesia. 

"Suatu sistem kontrak yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. tergantung tujuan yang hendak dicapai," jelas Pri.

Sebaiknya pemerintah membereskan permasalahan-permasalahan yang sudah akut dan yang sudah lama terjadi di sektor hulu migas. Beberapa permasalahan tersebut adalah ketidakpastian aturan main, perizinan yang birokratis, dan data yang masih mentah. Ditambah lagi, Kementerian ESDM saat ini sering kali memunculkan aturan dan kebijakan baru.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov 28, 2017

Refund Requirement for Oil and Gas Blocks

The contractor of the cooperation contract can return the oil and gas blocks to the government despite not fulfilling all exploration commitments and not fulfilling the obligations set forth in the cooperation contract.

This will be included in the revision of Government Regulation no. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Business Activities. The revision of the regulation is only awaiting the approval of President Joko Widodo. Based on Government Regulation no. 35/2004, the contractor must fulfill the exploration commitments and fulfill the contractual obligations before returning the oil and gas working area to the government.

Secretary of the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Susyanto said that the harmonization process of regulation revision of natural gas in the Ministry of Law and Human Rights has been completed. After the harmonization process, the Presdien will sign the government regulation.

"It has been harmonized in the Ministry of Justice and Human Rights. Send to the President through the Secretariat of State for approval, "he said.

Separately contacted, Director of Harmonization of Legislation II, Ministry of Justice and Human Rights Yunan Hilmy said that the draft has been returned to the Ministry of Energy and Mineral Resources as the initiator of the change of points in the regulation.

"It has been submitted to the initiator [Ministry of ESDM]. The stages are the request of the President by the Secretariat of State, "he said.

In the revision of Government Regulation no. 35/2004 will be regulated on the transfer of investment commitments to the exploration block if the contractor can not complete the commitment. In Article 7, Government Regulation no. 35/2004 stated that the contractor can return the entire working area if all explicit commitments and exploration obligations set forth in the cooperation contract have been completed.

The government has set several reasons so that the contractor can still restore the work area despite not being able to complete the commitment. First, when activities in the work area are rejected by the local people.

Second, if the contractor has to stop the activity because the status of his working area is a protected forest. Third, the contractor has drilled, but did not discover the potential of hydrocarbons that can be developed before the commitments are met.

For these three reasons, the contractor may transfer the execution of a definite commitment in another operated area of ​​work. In addition, although the exact commitment can not be resolved, the contractor can return it to the government. Earlier, Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said contractors often face challenges when exploring oil and gas on land.

IN INDONESIA

Syarat Pengembalian Blok Migas Diperlonggar

Kontraktor kontrak kerja sama dapat mengembalikan blok minyak dan gas bumi kepada pemerintah kendati belum memenuhi seluruh komitmen eksplorasi dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Hal itu akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Revisi aturan itu hanya menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2004, kontraktor harus memenuhi komitmen eksplorasi dan memenuhi kewajiban kontrak sebelum mengembalikan wilayah kerja migas kepada pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto mengatakan bahwa proses harmonisasi revisi regulasi tentang gas bumi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selesai. Setelah proses harmonisasi, Presdien akan menandatangani peraturan pemerintah tersebut.

“Sudah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kirim ke Presiden lewat Sekretariat Negara untuk persetujuan," ujarnya.

Dihubungi  terpisah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy mengatakan bahwa draf telah dikembalikan kepada Kementerian ESDM sebagai pemrakarsa perubahan poin dalam aturan itu.

“Sudah disampaikan ke pemrakarsa [Kementerian ESDM]. Tahapannya permohonan penetapan oleh Presiden melalui Sekretariat Negara,” katanya.

Dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 akan diatur tentang pengalihan komitmen investasi pada blok eksplorasi bila kontraktor tidak dapat menyelesaikan komitmen. 

     Dalam Pasal 7, Peraturan Pemerintah No. 35/ 2004 disebutkan bahwa kontraktor bisa mengembalikan seluruh wilayah kerjanya bila seluruh komitmen pasti eksplorasi dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama telah diselesaikan.

Pemerintah telah menetapkan beberapa alasan sehingga kontraktor tetap bisa mengembalikan wilayah kerja kendati tidak dapat menyelesaikan komitmen. Pertama, bila kegiatan di wilayah kerja tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar.

Kedua, bila kontraktor harus menghentikan kegiatan karena status lahan wilayah kerjanya merupakan hutan lindung. Ketiga, kontraktor telah melakukan pengeboran, tetapi tidak menemukan potensi hidrokarbon yang bisa dikembangkan sebelum komitmen pasti terpenuhi.

Atas ketiga alasan tersebut, kontraktor bisa mengalihkan pelaksanaan komitmen pasti di wilayah kerja lain yang dioperatori. Selain itu, meskipun komitmen pastinya tidak bisa diselesaikan, kontraktor bisa mengembalikannya kepada pemerintah. Sebelumnya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, kontraktor sering menghadapi tantangan saat melakukan eksplorasi migas di daratan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov 28, 2017