Gas Price Rejects Investment Rate

High gas prices curbed investors' interest to invest in the chemical sector.

The pharmaceutical chemical sector is supporting investment in clusters of chemical, textile and miscellaneous industries. Investments in the chemical, textile and miscellaneous industries (IKTA) in the period from January to September this year reached Rp 66.7 trillion.

The realization of such investment is around 60% from last year's achievement of Rp 111.36 trillion. The investment for three quarters includes domestic investment of Rp 22.2 trillion, and foreign investment worth Rp 44.48 trillion.

The Director General of Textile and Multifarious Chemical Industry, Achmad Sigit Dwiwahjono, said that the chemical and pharmaceutical industry is one of the biggest contributors to investment. However, investment in upstream chemical sector which is relatively capital intensive is still constrained by the issue of certainty of gas price.

"Petrochemical projects for example, meneka choose to wait until there is certainty of gas prices feasible. But, for the government the slowest development of the petrochemical industry is 2020 must be on stream, "he said Tuesday (21/11).

Investments in chemical and pharmaceutical industries contribute the most to the overall sector of IKTA. The industrial sector absorbed investment of Rp 39.59 trillion until the third quarter of this year. Over the past year, the sector was able to absorb investment of Rp 69.68 trillion.

"Actually there may be one pharmaceutical pablik asking to be unveiled at the end of this year. But we will see again, "he said.

Significant increase in investment realization began to be felt in the textile industry sector. Investments in the textile industry reached Rp 10.23 trillion. This figure has even exceeded the realization of textile investment throughout 2016 worth Rp 7.62 trillion.

Investments in the leather and footwear manufacturing sector also surpassed the realization of last year's investment. The realization of investment in labor-intensive industrial sector was recorded at Rp 3.57 trillion, exceeding the realization of investment in 2016 worth Rp 2.05 trillion.

Meanwhile, the non-metallic minerals industry reached Rp11.52 trillion. The realization of capital investment in non-metallic excavation sector in 2016 was recorded at Rp 30.24 trillion. The high gas price is also one of the factors causing the growth rate of non-metallic mining industry investment such as cement, glass and ceramics manufacturers.

"Whereas the demand for the construction sector for non-metallic minerals here is actually very strong," he said.

Another challenge for the chemical, textile and miscellaneous industries is the deficit in the availability of local raw materials. A number of sectors that depend on imported raw materials include, such as pharmaceuticals, footwear and textiles.

"This is also really need to be anticipated in order to substitute import raw materials," he said.

BUSINESS EXPANSION

The government seeks to accelerate the development of the petrochemical industry in the country. Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam said there are two petrochemical manufacturers that are expanding.

The two companies are PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. and Lotte Chemical Titan. Both are preparing the construction of a naphtha cracker factory in Cilegon.

"Well only we do not want to just rely on the plans of the two companies only. So the government encourages more investment into the petrochemical sector, "said Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam Monday (20/11)

According to him, foreign manufacturers who intend to invest in Indonesia want the development of gas-based petrochemical industry because naphtha petrochemical plant is vulnerable to fluctuations in world oil prices that impact on the decrease in margin.

Fajar Budiyono, secretary general of the Aromatic Association of Olefin and Plastics Indonesia, said that currently more than 50% of total raw material needs are still met by imports. The need for polypropylene for example reaches 1.6 million tons. Of this number, which can be produced by domestic producers only 700,000 tons.

Similarly, the needs of polyethylene (PE) of 1.5 million tons and can only be met in the country of 800,000 tons.

"In total for plastic polymer needs 5.56 million tons and domestic production only at 2.2 million tons, the rest is still imported," he said.

Meanwhile, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said it is not easy to reach upstream prices of less than US $ 6 per MMBtu. Meanwhile, on some occasions, gas industry players often request that the Ministry of Energy and Mineral Resources can suppress the prices that meet the industrial economy. Farmers demanded that upstream gas prices be sold at US $ 3 per MMBtu.

"For example, the fertilizer industry at every opportunity is always asking for a cheap price.they come to me, please make the gas price of US $ 3. How?" he said when giving a speech at the Indonesia Gas & LNG Buyers Summit event at Shangri-la Hotel, Jakarta, Tuesday (21/11).

According to him, the price as low as it can only be from the blessing of the finance minister because it needs to cut the state revenue from the oil and gas sector. The reason, he said if it suppresses the price is too low, there will be no investors in the upstream sector who will be interested to develop gas fields that will be able to supply gas for the industry.

IN INDONESIA

Harga Gas Menahan Laju lnvestasi

Harga gas yang tinggi menahan minat investor untuk menanamkan modal di sektor kimia.

Sektor kimia bersama farmasi menjadi pendukung penanaman modal di klaster industri kimia, teksil dan aneka. Penanaman modal pada sektor industri kimia, tekstil, dan aneka (IKTA) pada periode Januari-September tahun ini tercatat mencapai Rp 66,7 triliun.

Realisasi investasi tersebut sekitar 60% dari pencapaian tahun lalu senilai Rp 111,36 triliun. Penanaman modal tersebut selama tiga kuartal meliputi penanaman modal dalam negeri senilai Rp 22,2S triliun, dan penanaman modal asing senilai Rp 44,48 triliun.

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan industri kimia dan farmasi merupakan salah satu penyumbang terbesar investasi. Hanya saja, investasi pada sektor kimia hulu yang relatif padat modal masih terkendala persoalan kepastian harga gas.

“Proyek petrokimia misalnya, meneka memilih menunggu sampai ada kepastian harga gasnya feasible. Tapi, bagi pemerintah paling lambat pembangunan industri petrokimia itu 2020 sudah harus on stream,” ujarnya Selasa (21/11).

Penanaman modal di industri kimia dan farmasi berkontribusi paling tinggi terhadap keseluruhan sektor IKTA. Sektor industri tersebut menyerap investasi senilai Rp 39,59 triliun sampai kuartal ketiga tahun ini. Sepanjang tahun lalu, sektor tersebut mampu menyerap investasi senilai Rp 69,68 triliun.

“Sebenarnya kemungkinan ada satu pablik farmasi yang meminta untuk diresmikan di akhir tahun ini. Tapi nanti kami lihat lagi,” ujarnya.

Kenaikan realisasi investasi yang signifikan mulai terasa pada sektor industri tekstil. Penanaman modal pada industri tekstil mencapai Rp 10,23 triliun. Angka tersebut bahkan sudah melampaui realisasi investasi tekstil sepanjang 2016 senilai Rp 7,62 triliun.

lnvestasi pada sektor industri kulit dan alas kaki juga tercatat sudah melampaui realisasi investasi pada tahun lalu. Realisasi investasi sektor industri padat karya tersebut tercatat senilai Rp 3,57 triliun, melebihi realisasi investasi pada 2016 senilai Rp 2,05 triliun.

Sementara itu, industri mineral non-logam mencapai Rp11,52 triliun. Realisasi penanaman modal pada sektor industri galian non-logam pada 2016 tercatat senilai Rp 30,24 trililun. Tingginya harga gas juga menjadi salah satu faktor penyebab melandainya laju penumbuhan investasi industri galian non-logam seperti pabrikan semen, kaca, dan keramik. 

“Padahal permintaan sektor konstruksi untuk barang galian non-logam di sini itu sebenarnya kuat sekali," ujarnya.

Tantangan lain bagi industri kimia, tekstil, dan aneka adalah defisit ketersediaan bahan baku lokal. Sejumlah sektor yang bergantung terhadap bahan baku impor di antaranya, seperti farmasi, alas kaki, dan tekstil. 

“Ini yang juga sebenarnya perlu diantisipasi supaya bisa mensubstitusi raw material impor,” ujarnya.

EKSPANSI USAHA

Pemerintah berupaya untuk mengakselerasi pengembangan industri petrokimia di dalam negeri. Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menyatakan terdapat dua pabrikan petrokimia yang sedang melakukan ekspansi.

Dua perusahaan itu adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dan Lotte Chemical Titan. Keduanya sedang mempersiapkan pembangunan pabrik naphtha cracker di Cilegon.

“Nah hanya memang kita tidak mau hanya bertumpu terhadap rencana kedua perusahaan itu saja. Makanya pemerintah mendorong agar lebih banyak lagi investasi yang masuk ke sektor petrokimia,” ujar Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam Senin (20/11)

Menurutnya, pabrikan asing yang berniat menanamkan modal di Indonesia menghendaki pengembangan industri petrokimia berbasis gas karena pabrik petrokimia berbasis naphta rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak terhadap penurunan margin.

Fajar Budiyono, Sekjen Asosiasi industri Aromatik Olefin dan Plastik Indonesia, mengatakan saat ini lebih dari 50% dari total kebutuhan bahan baku masih dipenuhi oleh impor. Kebutuhan polypropylene misalnya mencapai 1,6 juta ton. Dari angka ini, yang mampu diproduksi oleh produsen domestik hanya 700.000 ton.

Begitu pula dengan kebutuhan polyethylene (PE) sebesar 1,5 juta ton dan hanya dapat dipenuhi dalam negeri sebesar 800.000 ton. 

“Secara total untuk polymer plastik butuh 5,56 juta ton dan produksi domestik hanya di angka 2,2 juta ton, sisanya masih impor,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Minral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan tidak mudah untuk bisa mencapai harga di hulu kurang dari US$6 per MMBtu. Sementara, di beberapa kesempatan pelaku industri pengguna gas sering meminta agar Kementerian ESDM bisa menekan harga yang memenuhi keekonomian industri. Pelaku industri pupuk meminta agar harga gas hulu dijual US$ 3 per MMBtu. 

"Sebagai contoh, industri pupuk di setiap kesempatan selalu minta harga yang murah. Mereke datang kepada saya, tolong buat harga gas US$ 3. Bagaimana?" ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Gas&LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (21/11).

Menurutnya, harga serendah itu hanya bisa dari restu menteri keuangan karena perlu pemangkasan penerimaan negara dari sektor migas. Pasalnya, dia menuturkan bila pihaknya menekan harga terlalu rendah, tidak akan ada investor di sektor hulu yang akan berminat untuk mengembangkan lapangan-lapangan gas yang nantinya bisa memasok gas bagi industri.

Bisnis Indonesia, Page-25, Wednesday, Nov 22, 2017

Waiting for Oil and Gas Block Auction Solution

This year, the government offers 15 oil and gas working areas consisting of 10 conventional blocks and five non-conventional oil and gas blocks. A total of seven conventional oil and gas blocks are offered directly, namely Andaman l Block (offshore Aceh), Andaman ll (offshore Aceh), South Tuna (offshore Natuna), Merak Lampung [offshore and Banten-Lampung mainland), Pekawai ( offshore of East Kalimantan], West Yamdena (offshore and mainland Maluku), and Kasuri III Block (mainland West Papua).

Three conventional oil and gas blocks are offered through regular auctions, the Tongkol Block (offshore Natuna), East Tanimbar (offshore Maluku), and Mamberamo (mainland and offshore Papua). For non-conventional oil and gas blocks offered through direct offer of MNK Jambi l, Onshore Jambi (Shale Hydrocarbon); MNK Jambi II, Onshore Jambi 81 South Sumatera (Shale Hydrocarbon); CMB West Air Komering, Onshore South Sumatra (Coal Bed Methane / CBM).

Map of Working Area Oil adn Gas Block

However, until the end of 2017, 15 working areas (WK) offered are not immediately in demand by investors. Whereas the auction process has started since July 2017. The government, then again extended the auction deadline until August 9, 2017 with the reason of waiting for regulation about gross split.

In its development, the government again extended the auction until September 11, 2017. By reason of the revision of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources about gross split, the Ministry of ESDM again extended the auction time until 20 November 2017. In fact, again the government again extended the auction until December 31, 2017.

About not interested in investor interest is not just recently experienced. In the 2008/2009 period, the government also had doubts because of the 16 blocks offered, only five blocks won the winner.

At the time, it was mentioned that the government's plan to limit state expenditure on cost recovery claims made the regular auction of oil and gas working area in stage 2008/2009 was quiet.

Director General of Oil and Gas at the time, Evita Herawati Legowo, cited global economic conditions, low oil prices during the offering and technical conditions of the offered block, which investors said lacked oil and gas content.

Referring to global economic conditions in 2017 and 2018, the world economy can not yet be said to enter the acceleration period. Meanwhile, commodity prices, controlled by crude oil, are still slowing so expect prices back to the golden level of commodities like 'Waiting for Godot' a story that illustrates hope that does not end soon.

Brent crude oil prices hit a high of US $ 146.08 per barrel on July 3, 2008. Now the price of oil has fallen more than 57% and held at US $ 62.70 per barrel.

Meanwhile, the price of WTI crude oil has also dropped 50.29% from the highest point of US $ 113.93 per barrel on April 24, 2011, to US $ 56.27 per barrel.

In relation to the economic value of oil and gas blocks offered, the government is realistic without having to sell cheaply. Because the auction will contribute to the increase of oil and gas production in the future.

Based on data from SKK Migas, up to semester l / 2017 there are 277 oil and gas blocks, down compared to 2012 as many as 308 blocks. On the other hand, oil and gas block contracts that will be exhausted during the period 2017-2025 as much as 30 blocks.

Government efforts to revise ESDM Ministerial Regulation no. 35/2008 on the Procedures for the Determination and Supply of Working Areas of Oil and Gas to facilitate the auction process of the oil and gas block actually shows a commitment to be friendly with investors.

However, this is not enough because oil and gas contract schemes are now changing from cost recovery to gross split. Although the gross split scheme allows the Cooperation Contract Contractor to carry out its own procurement system so that it becomes simple and efficient, investors still need clarity about the tax system.

The tax code for contract scheme for gross split oil and gas is what investors are waiting for. The Ministry of Energy and Mineral Resources once promised the tax regulation will be completed in November.

In fact, the 15-block oil and gas auction is delayed until the end of the year which means there is still a different view among government agencies. Being cautious is clearly needed. Nevertheless, the government should also quickly provide solutions to investors in the downward trend of the national oil and gas reserve ratio.

IN INDONESIA

Menanti Solusi Lelang Blok Migas

Pada tahun ini, pemerintah menawarkan 15 Wilayah kerja migas yang terdiri atas 10 blok konvensional dan lima blok migas non-konvensional. Sebanyak tujuh blok migas konvensional yang ditawarkan secara langsung, yaitu Blok Andaman l (lepas pantai Aceh), Andaman ll (lepas pantai Aceh), South Tuna (lepas pantai Natuna), Merak Lampung [lepas pantai dan daratan Banten-Lampung), Pekawai (lepas pantai Kalimantan Timur], West Yamdena (lepas pantai dan daratan Maluku), dan Blok Kasuri III (daratan Papua Barat).

Tiga blok migas konvensional ditawarkan melalui lelang reguler, yaitu Blok Tongkol (lepas pantai Natuna), East Tanimbar (lepas pantai Maluku), dan Mamberamo (daratan dan lepas pantai Papua). Untuk blok migas nonkonvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung yaitu MNK Jambi l, Onshore Jambi (Shale Hydrocarbon); MNK Jambi ll, Onshore Jambi 81 Sumatera Selatan (Shale Hydrocarbon); CMB West Air Komering, Onshore Sumatera Selatan (Coal Bed Methane/CBM).

Namun, hingga menjelang berakhirnya Tahun 2017, 15 Wilayah kerja (WK) yang ditawarkan tersebut tidak segera diminati oleh investor. Padahal proses lelang sudah dimulai sejak Juli 2017. Pemerintah, kemudian kembali memperpanjang batas waktu lelang hingga 9 Agustus 2017 dengan alasan menunggu regulasi tentang gross split. 

Dalam perkembangannya, pemerintah kembali memperpanjang lelang hingga 11 September 2017. Dengan alasan adanya revisi Peraturan Menteri ESDM tentang gross split, Kementerian ESDM kembali memperpanjang waktu lelang hingga 20 November 2017. Nyatanya, lagi-lagi pemerintah kembali memperpanjang lelang hingga 31 Desember 2017.

Tentang tidak tertariknya minat investor sebenarnya bukan baru-baru ini saja dialami. Pada periode 2008/2009, pemerintah juga pernah ragu karena dari 16 blok yang ditawarkan, hanya lima blok yang mendapatkan pemenang.

Saat itu disebut-sebut rencana pemerintah membatasi pengeluaran negara atas klaim cost recovery membuat lelang reguler wilayah kerja migas tahap ll 2008/2009 sepi peminat.

Dirjen Migas saat itu, Evita Herawati Legowo, menyebutkan kondisi ekonomi global, rendahnya harga minyak saat penawaran serta kondisi teknis dari blok yang ditawarkan, yang menurut investor tidak memiliki kandungan minyak dan gas, menjadi penyebab.

Merujuk pada kondisi ekonomi global pada 2017 dan 2018, perekonomian dunia memang belum dapat dikatakan memasuki masa akselerasi. Adapun, harga komoditas, yang dikendalikan oleh minyak mentah pun, masih lambat melaju sehingga berharap harga kembali pada level keemasan komoditas ibarat ‘Menunggu Godot’ sebuah kisah yang menggambarkan harapan yang tidak segera berakhir.

Harga minyak mentah berjenis Brent pernah mencapai titik tertinggi di level US$ 146,08 per barel pada 3 Juli 2008. Kini harga minyak tersebut sudah turun lebih dari 57% dan bertahan pada level US$ 62,70 per barel.

Adapun, harga minyak mentah jenis WTI juga sudah turun 50,29%, dari titik tertinggi US$ 113,93 per barel pada 24 April 2011, menjadi US$ 56,27 per barel. 

Terkait dengan nilai keekonomian blok migas yang ditawarkan, pemerintah bersikap realistis tanpa harus menjual murah. Pasalnya, lelang itu akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas ke depan.

Berdasarkan data SKK Migas, hingga semester l/2017 terdapat 277 blok migas, turun dibandingkan dengan 2012 sebanyak 308 blok. Di sisi lain, kontrak blok migas yang akan habis selama periode 2017- 2025 sebanyak 30 blok.

Upaya pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk mempermudah proses lelang blok migas sebenarnya sudah menunjukkan komitmen untuk bersahabat dengan investor. 

Namun itu tidak cukup karena skema kontrak migas kini berubah dari cost recovery menjadi gross split. Walaupun skema gross split memungkinkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk melakukan sistem pengadaan sendiri sehingga menjadi sederhana dan efisien, investor tetap butuh kejelasan soal sistem perpajakannya.

Aturan perpajakan untuk skema kontrak bagi basil migas gross split inilah yang sedang ditunggu oleh investor. Kementerian ESDM pernah menjanjikan aturan perpajakan bakal rampung pada November.

Faktanya, lelang 15 blok migas ditunda hingga akhir tahun yang artinya masih ada perbedaan pandangan antar instansi pemerintah. Bersikap hati-hati jelas dibutuhkan. Meski demikian, pemerintah juga harus cepat memberikan solusi kepada investor di saat tren menurunnya rasio cadangan migas nasional.

Bisnis Indonesia, Page-2, Wednesday, Nov 22, 2017

Kepodang Field Study Completed Next Year

The subsurface study of Lapangan Kepodang, Blok Muriah managed by Petronas Carigali is estimated to be completed next year. A review is needed to determine whether the oil and gas field is in force majeure or not.

Petronas Carigali had previously stated the occurrence of pitch in Kepodang Field causing gas supply from this field to decrease from 116 million standard cubic feet per day (mmscfd) to 70 mmscfd. Kahar conditions are conditions that occur outside the control of contractors that affect operations in the field.

On this statement, the government then stated that it would conduct a study on subsurface conditions in Kepodang Field. The study was conducted by the Oil and Gas Research and Technology Center (Lemigas) of the ESDM Ministry.

Member of Exploitation Research and Technology Development Group of Lemigas Andy Setyo said that the study on the subsurface condition of the field worked by the Malaysian oil and gas company is still ongoing. Thus, it has not been able to determine whether what happened in Kepodang Field entered the force majeur condition.

This study is expected to be completed within the next two to three months.

"Hopefully, next year, there will be a result," he said after attending the Global Methane Initiative Workshop at the Office of Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK Migas) in Jakarta on Monday (20/11).

After the results of the study were obtained, it still had to discuss it with Petronas as the block operator. The reason, Lemigas is not authorized to conclude unilaterally whether the true state of kahar occurred in Kepodang Square or not.

"We as professionals only do the study technically, not talking about commercial," he said.

Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar stated will see the results of field studies, Kepodang first before setting the force majeure. According to him, subsurface evaluation needs to be done because the data obtained by oil and gas companies during the exploration can not describe the actual condition in the reservoir.

Kepodang field managed by Petronas

This case occurs not only in Kepodang Filed, but also other oil and gas fields, for example West Seno Field where the actual reserves are smaller than expected. Therefore, it can not decide a penalty for Petronas.

"No matter how sophisticated we are, exploration, seismic, 3D seismic, appraisal well, and others, if not yet in production, the data may not be accurate. This is called probability, "explained Arcandra.

Although under majesty conditions, Kepodang Field still produce and deliver gas to PLTGU Tambaklorok owned by PT PLN. Gas supply will still flow until next year, although the volume is reduced.

Kepodang field managed by Petronas has produced gas since 2015 ago. Under the gas purchase agreement (PJ BG), Kepodang Field will supply 116 million cubic feet per day of mmscfd gas for 12 years to PLTGU Tambaklorok. The gas price is set at US $ 4.16 per million British thermal units (mmbtu) with an annual escalation of 8%.

Petronas worked on Kepodang Field with Saka Energi Muriah Limited with ownership interest of 80% and 20% respectively. In Indonesia, in addition to Block Muriah, Petronas also operates in Block Ketapang (80%), Glagah Kambuna (60%) and North Madura II (100%).

In addition, Petronas is also participating in Natuna Sea A (15%), Jabung (42.85%), Kualakurun (40%), Madura Offshore (22.5%), Randugunting (30%) and Surumana (20 %).

IN INDONESIA

Kajian Lapangan Kepodang Selesai Tahun Depan

Kajian bawah permukaan (subsurface) Lapangan Kepodang, Blok Muriah yang dikelola Petronas Carigali diperkirakan baru selesai pada tahun depan. Kajian diperlukan guna menentukan apakah lapangan migas ini masuk kondisi kahar (force majeur) atau tidak.

Petronas Carigali sebelumnya menyatakan terjadinya kondisi kahar di Lapangan Kepodang yang menyebabkan pasokan gas dari lapangan ini turun dari 116 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) menjadi 70 mmscfd. Kondisi kahar merupakan kondisi yang terjadi di luar kendali kontraktor yang mempengaruhi operasi di Lapangan.

Atas pernyataan ini, pemerintah kemudian menyatakan akan melakukan kajian kondisi subsurface di Lapangan Kepodang. Kajian dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM.

Anggota Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksploitasi Lemigas Andy Setyo mengatakan, kajian atas kondisi subsurface lapangan yang digarap perusahaan migas Malaysia ini masih berlangsung. Sehingga, pihaknya belum dapat menentukan apakah yang terjadi di Lapangan Kepodang masuk kondisi force majeur.

Kajian ini diperkirakan baru akan selesai dalam dua sampai tiga bulan mendatang. 

“Mudah~mudahan awal tahun depan sudah ada hasil,” kata dia usai menghadiri acara Global Methane Initiative Workshop di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Senin (20/11).

Setelah hasil kajian diperoleh, pihaknya masih harus mendiskusikannya dengan Petronas selaku operator blok. Pasalnya, Lemigas tidak berwenang menyimpulkan sepihak apakah kondisi kahar benar terjadi di Lapangan Kepodang atau tidak. 

“Kami sebagai profesional hanya lakukan kajian secara teknis, tidak bicara soal komersial,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan akan melihat hasil kajian Lapangan, Kepodang terlebih dahulu sebelum menetapkan kondisi kahar. Menurutnya, evaluasi subsurface perlu dilakukan lantaran data yang diperoleh perusahaan migas saat eksplorasi belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya di dalam reservoir. 

Kasus ini terjadi tidak hanya di Lapangan Kepodang, tetapi juga lapangan migas lain, contohnya Lapangan West Seno di mana cadangan sesunggunya lebih kecil dari perkiraan. Karenanya, pihaknya tidak bisa memutuskan penalti bagi Petronas.

“Seberapa canggih pun kita analisa eksplorasi, seismik, 3D seismik, appraisal well, dan lainnya, kalau belum berproduksi, datanya mungkin belum akurat. Ini yang dinamakan probability,” jelas Arcandra.

Meski dalam kondisi kahar, Lapangan Kepodang tetap berproduksi dan mengirimkan gas ke PLTGU Tambaklorok milik PT PLN. Pasokan gas masih akan mengalir hingga tahun depan, meski volumenya berkurang.

Lapangan Kepodang yang dikelola Petronas telah menghasilkan gas sejak 2015 lalu. Sesuai perjanjian jual beli gas (PJ BG), Lapangan Kepodang akan menyuplai gas sebesar 116 juta kaki kubik per hari mmscfd selama 12 tahun ke PLTGU Tambaklorok. Harga gas ini ditetapkan sebesar US$ 4,16 per juta british thermal unit (mmbtu) dengan eskalasi 8% per tahun.

Petronas menggarap Lapangan Kepodang bersama Saka Energi Muriah Limited dengan kepemilikan hak partisipasi masing-masing 80% dan 20%. Di Indonesia, selain Blok Muriah, Petronas juga menjadi operator di Blok Ketapang (80%), Glagah Kambuna (60%) dan North Madura II (100%).

Selain itu Petronas juga memang hak partisipasi di Blok Natuna Sea A (15%), Jabung (42,85%), Kualakurun (40%), Madura Offshore (22,5%), Randugunting (30%), dan Surumana (20%).

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov 21, 2017

Lemigas Review Kepodang Force Majeur

The Center for Oil and Gas Research and Technology (Lemigas) still needs more time to ensure the majeure or majeure conditions of Kepodang Filed, Blok Muriah. Andy Setyo, of Lemigas Exploitation Research and Technology Development Program Group, said it still needs to review again the basin or subsurface of Kepodang Field.

The reason, Lemigas takes up to three months to complete the study subsurface Kepodang Field. This means, the certainty of the fate of the new Kepodang Field can be determined at the beginning of 2018.

"Hopefully early next year there are already results," said Andy, Monday (20/11).

That way, Lemigas at this time still can not confirm the condition of pitch in the gas field. Moreover, later study results Lemigas still discussed first with Petronas, the field operator.

Previously, Head of Program and Communications Division Division of Special Unit for Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Business Activities, Wisnu Prabawa Taher, said that there are already calculations of Lemigas analysis showing that in Kepodang Field Inside reserves only 107 billions of standard cubic feet of gas (bscf ).

The amount of such reserves is entirely not necessarily produced. Whereas in the plan of development (POD) Kepodang Field approved by the government includes the amount of hydrocarbons in this field that can be produced into gas reaches 354 bscf.

"In summary, based on the material analysis of the balance by Lemigas, we found inplace Kepodang 107 bscf versus inhouse-rate analysis of Petronas of 94 bscf," explained Vishnu

Although the results of Lemigas analysis indicate a decrease in reserves in Kepodang Field, Wisnu said that the government through SKK Migas has not been able to provide a force majure status. Because, until now the process of analysis in SKK Migas still not completed.

"Related kahar, still discussed again for the commercial aspect, so formally can not be called force majure," said Vishnu.

Based on data from SKK Migas, Kepodang Blok Muriah project is operated by Petronas Carigali Muriah Ltd since 1 January 2004. Kepodang Field is located in offshore area of ​​East Java, about 180 kilometers north-east of Semarang City. This is the first field to be developed in the Muriah Block.

Kepodang Blok Muriah by Petronas

The original POD of Kepokang Block Muriah Field was approved in 2005 and then revised in 2012. From hydrocarbon reserves in Kepodang Field, it is expected to produce about 354 bscf of gas. Meanwhile, Kepodang Field gas production is estimated to reach 116 million standard cubic feet per day (mmscfd). However, gas field production is currently only about 70 mmscfd-80 mmscfd.

The development scenario of Muriah Block at that time was producing integrated gas from upstream to downstream. For development of integrated gas production facility, cover upstream scheme. That is, the construction of a central processing platform (CPP), consisting of eight well slots, WHT-C (Wellhead Tower-C) consists of five well slots, a 10.7 km infield flowline of WHT-C to CPP and on-shore remote control.

The downstream scheme operated by PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) and PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) consists of 200 km export pipeline construction and onshore receiving facility (ORF) at Tambak Lorok Power Plant, Semarang.

Kepodang Field Project was constrained due to downstream problems, namely the construction of gas pipelines. Petronas and its new partners can produce gas from Kepodang Field in the third quarter of 2015.

IN INDONESIA

Lemigas Kaji Ulang Kahar Kepodang

Pusat Penelitian dan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) masih membutuhkan waktu lebih lama lagi memastikan kondisi kahar atau force majeure Lapangan Kepodang, Blok Muriah. Andy Setyo, dari Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksploitasi Lemigas, mengatakan, pihaknya masih perlu mengkaji ulang lagi cekungan atau subsurface Lapangan Kepodang.

Pasalnya, Lemigas membutuhkan waktu hingga tiga bulan untuk menyelesaikan kajian subsurface Lapangan Kepodang. Ini berarti, kepastian nasib Lapangan Kepodang baru bisa ditentukan pada awal tahun 2018. 

"Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada hasil,” kata Andy, Senin (20/11).

Dengan begitu, Lemigas saat ini masih belum bisa memastikan kondisi kahar di lapangan gas tersebut. Apalagi nantinya hasil kajian Lemigas masih didiskusikan terlebih dahulu dengan Petronas, operator lapangan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wisnu Prabawa Taher mengatakan, sudah ada hasil perhitungan analisa Lemigas yang menunjukan cadangan inplace Lapangan Kepodang hanya 107 billions of standard cubic feet of gas (bscf). 

Jumlah cadangan tersebut itu sepenuhnya belum tentu diproduksi. Padahal dalam plan of development (POD) Lapangan Kepodang yang disetujui oleh pemerintah mencantumkan jumlah hidrokarbon di lapangan ini yang bisa diproduksikan menjadi gas mencapai 354 bscf. 

"Secara ringkas, berdasarkan analisis material balance oleh Lemigas, didapatkan inplace Kepodang 107 bscf versus angka inhouse analysis Petronas sebesar 94 bscf," jelas Wisnu

Biarpun hasil analisa Lemigas menunjukan adanya penurunan jumlah cadangan di Lapangan Kepodang, Wisnu menyebut pemerintah melalui SKK Migas belum bisa memberikan status force majure atau kahar. Pasalnya, hingga saat ini proses analisa di SKK Migas masih belum selesai. 

"Terkait kahar, masih dibahas kembali untuk aspek komersialnya, sehingga secara formal belum bisa disebut force majure," jelas Wisnu.

Berdasarkan data SKK Migas, proyek Kepodang Blok Muriah dioperasikan oleh Petronas Carigali Muriah Ltd sejak 1 Januari 2004. Lapangan Kepodang ini berlokasi di kawasan lepas pantai Jawa Timur, sekitar 180 kilometer sebelah timur laut Kota Semarang. Ini merupakan lapangan pertama yang akan dikembangkan di Blok Muriah.

POD original Lapangan Kepodang Blok Muriah disetujui tahun 2005 dan kemudian direvisi tahun 2012. Dari cadangan hidrokarbon di Lapangan Kepodang, diharapkan dapat diproduksikan gas sekitar 354 bscf. Sedangkan produksi gas Lapangan Kepodang diperkirakan dapat mencapai 116 juta kaki kubik per hari alias million standard cubic feet per day (mmscfd). Namun saat ini produksi lapangan gas tersebut hanya berkisar 70 mmscfd-80 mmscfd. 

Skenario pengembangan Blok Muriah kala itu adalah memproduksi gas terintegrasi dari hulu hingga hilir. Untuk pengembangan fasilitas produksi gas terintegrasi, mencakup skema hulu. Yakni pembangunan central processing platform (CPP), terdiri dari delapan slot sumur, WHT-C (Wellhead Tower-C) terdiri dari lima slot sumur, infield flowline 10" sepanjang 2,7 km dari WHT-C ke CPP, serta on-shore remote control.

Skema hilir yang dioperasikan PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terdiri dari pembangunan export pipeline sepanjang 200 km serta onshore receiving facility (ORF) di Tambak Lorok Power Plant, Semarang.

Proyek Lapangan Kepodang ini sempat terkendala karena masalah hilir, yaitu pembangunan pipa gas. Petronas dan mitranya baru bisa memproduksi gas dari Lapangan Kepodang di kuartal III- 2015.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov 21, 2017

The Study of Kepodang Field Completed Beginning 2018

The Ministry of Energy and Mineral Resources will announce the results of a study of Kepodang Field's gas reserves, Muriah Block in early 2018.

Ministry of Energy and Mineral Resources through the Institute of Oil and Gas Research (Lemigas) is conducting Kepodang Field study related to emergency or kahar. Grand force alone is an event that emerges outside the control of the contractor affecting operations in the field.

Muriah Block operator Petronas Cargali Muriah Limited declared Kepodang Field Majority in early June 2017. The gas and oil and gas field located on the north coast of Java plummeted. It caused the gas and field disbursements to fall well under an agreed contract.

 Block Petronas Cargali Muriah Limited

Member of Lemigas Exploitation Research and Technology Development Program Group and Andy Setyo said that it is still undertaking a study on the subsurface to know the field reserves that start its first production in 2015.

According to him, until now can not be produced picture of reserve condition of Kepodang Field. He estimates that the process will be completed in the next 2-3 months.

"Hopefully, next year there will be a result," he said after attending the Global Methane Initiative Workshop at SKK Migas office on Monday (20/11). Under the gas sale and purchase agreement (PJBG), Kepodang field will supply 116 million cubic feet per day (MMSCFD) gas for 12 years to the Tambaklorok Steam Power Plant (PLTGU) in Semarang City.

However, with these conditions, Kepodang Field still has a gas distribution commitment until 2018 with daily production of about 70 MMscfd. Previously, Director of Upstream Oil and Gas Business Development of the Ministry of ESDM Tunggal said that conditions in the field showed that gas from Kepodang Field could not meet the distribution according to the contract.

On the block, Petronas Carigali Muriah Limited controls 80% participation stake and Saka Energi Muriah Limited by 20%.

NOT FULL OF CONTRACT

"Production capability does not match initial estimates at the time of field development so that the impact can not meet contracts with buyers," he said.

Deputy for Oil and Gas Operations SK Migas Fataryani Abdurahman said that as a result of the force's condition, Petronas is only able to supply 70 MMSCFD of contract deal of 116 MMscfd.

With gasoline powered by Petronas Caligali Muriah Limited as operator, gas supply will be distributed until 2018. Gas Kepodang sells for US $ 4.61 per MMBtu with escalation of 8.6% per year which is channeled to PLTGU Tambaklorok 1,000 megawatt (MW) . The gas that generates 600 MW of electricity is channeled through the Kepodang-Tambaklorok gas pipeline.

He explains, the declaration of majeure from the operator will be the basis to revise the contract of sale and purchase of gas. However, he said, need to wait opinion from the Research Institute of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources. In accordance with the gas sale and purchase agreement, the Oil and Gas Research Institute has been appointed as an independent party entitled to give opinion in the event of a force majeure.

"Thus, the declaration of the powers is necessary to revise the PJBG [Gas Sales and Purchase Agreement]. That is to prove, "he said.

IN INDONESIA

Kajian Kepodang Selesai Awal 2018

Kementerian ESDM akan mengumumkan hasil kajian cadangan gas bumi Lapangan Kepodang, Blok Muriah pada awal 2018.

Kementerian ESDM melalui Lembaga Penelitian Migas (Lemigas) sedang melakukan kajian Lapangan Kepodang terkait dengan kondisi darurat atau kahar. Kondisi kahar sendiri merupakan kejadian yang muncul di luar kendali kontraktor yang memengaruhi operasi di lapangan.

Operator Blok Muriah, Petronas Cargali Muriah Limited mendeklarasikan kahar Lapangan Kepodang pada awal Juni 2017. Pasokan gas dan lapangan migas yang berlokasi pantai utara Jawa itu turun drastis. Hal itu menyebabkan penyaluran gas dan lapangan itu jauh berada di bawah kontrak yang telah disepakati.

Anggota Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksploitasi Lemigas Andy Setyo mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian pada bagian bawah permukaan untuk mengetahui cadangan lapangan yang memulai produksi pertamanya pada 2015.

Menurutnya, hingga saat ini belum bisa dihasilkan gambaran kondisi cadangan Lapangan Kepodang. Dia memperkirakan proses itu diselesaikan pada 2-3 bulan mendatang.

“Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada hasil,” ujarnya usai menghadiri acara Global Methane Initiative Workshop di kantor SKK Migas, Senin (20/11). Dalam perjanjian jual beli gas (PJBG), lapangan Kepodang akan menyuplai gas sebesar 116 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) selama 12 tahun ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambaklorok di Kota Semarang.

Namun, dengan kondisi tersebut, Lapangan Kepodang masih memiliki komitmen penyaluran gas hingga 2018 dengan produksi harian sekitar 70 MMscfd. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengatakan bahwa kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa gas dari Iapangan Kepodang tidak bisa memenuhi penyaluran sesuai kontrak.

Pada blok tersebut, Petronas Carigali Muriah Limited menguasai saham partisipasi sebesar 80% dan Saka Energi Muriah Limited sebesar 20%.

TIDAK PENUHI KONTRAK

“Kemampuan produksi tidak sesuai dengan perkiraan awal pada waktu pengembangan lapangan sehingga dampaknya tidak dapat memenuhi kontrak dengan pembeli,” ujarnya.

Deputi Operasi SKK Migas Fataryani Abdurahman mengatakan bahwa sebagai akibat kondisi kahar itu, Petronas hanya mampu memasok gas sebanyak 70 MMSCFD dari kesepakatan kontrak sebanyak 116 MMscfd.

Dengan kondisi kahar yang telah disampaikan Petronas Caligali Muriah Limited sebagai operator, pasokan gas akan disalurkan hingga 2018. Gas Kepodang dijual seharga US$ 4,61 per MMBtu dengan eskalasi 8,6% per tahun yang disalurkan ke PLTGU Tambaklorok sebesar 1.000 megawatt (MW). Gas yang menghasilkan listrik 600 MW itu disalurkan melalui ruas pipa gas Kepodang-Tambaklorok.

Dia menjelaskan, deklarasi kahar dari pihak operator akan menjadi dasar untuk melakukan revisi kontrak jual beli gas. Namun, dia menyebut, perlu menanti opini dari Lembaga Penelitian Migas, Kementerian ESDM. Sesuai dengan perjanjian jual beli gas, Lembaga Penelitian Migas telah ditunjuk sebagai pihak independen yang berhak memberikan opini dalam hal terjadinya kahar.

“Jadi, deklarasi keadaan kahar ini diperlukan untuk merevisi PJBG [Perjanjian Jual Beli Gas]. Justru itu untuk membuktikan,” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov 21, 2017

Oil and Gas Production Soars

Oil and gas production PT Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. rose in the first half of 2017 compared to the same period the previous year. This is partly due to the takeover of one of the oil and gas blocks.

"One of the factors driving the production increase is the takeover of Block B Natuna in November last year," said Senior Manager of Medco Relation & Security E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat Imam Panjawi to press at media gathering in Bogor, West Java, Saturday / 11).

According to him, oil and gas (oil and gas) production in the first half of 2017 compared to 2016 rose about 24 million barrels of oil equivalent per day (MBOEPD). In the first half of 2017, oil and gas production almost 90 MBOEPD, while in the same period 2016 only 64 MBOEPD.

"A significant increase in production for companies at a time when world oil prices have not improved," he said.

According to Dradjat, as an effort to maintain production, the company continues to improve its operational performance. This year, the company is focusing on completing the Block A Project in Aceh on schedule, revising a number of existing domestic oil and gas inventories, exploring and drilling wells, and underwater development.

All these operating activities, stick to the principle of cost efficiency without subordinating the safety aspect.

"The company also managed to keep production costs per barrel below US $ 10 per barrel of oil equivalent or BOE," he said.

Drajat said that the company under the supervision and guidance of the Oil and Gas Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK) continues to optimize a number of old fields with technological innovations and cost control of field assets, such as Rimau and Lematang Block in South Sumatra and Tarakan Block at East Kalimantan.

The company currently has work areas in eight blocks and spread across five provinces from Aceh to Central Sulawesi.

IN INDONESIA

Produksi Migas Medco Melonjak

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Hal itu antara lain disebabkan adanya pengambilalihan salah satu blok migas.

“Salah satu yang mendorong kenaikan produksi adalah adanya pengambilalihan Blok B Natuna pada November tahun lalu, “ kata Senior Manager Relation & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat Imam Panjawi kepada pers saat media gathering di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11).

Menurutnya, produksi minyak dan gas bumi (migas) pada semester pertama 2017 dibanding 2016 naik sekitar 24 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Pada semester pertama 2017, produksi migas perusahaan hampir mencapsi 90 MBOEPD, sementara pada periode sama 2016 hanya mencapsi 64 MBOEPD.

“Sebuah peningkatan produksi yang sangat berarti bagi perusahaan di saat harga minyak dunia yang belum terlalu membaik,” katanya.

Menurut Dradjat, sebagai upaya mempertahankan produksi, perusahaan terus berupaya meningkatkan kinerja operasinya. Tahun ini pihaknya fokus menyelesaikan Proyek Blok A di Aceh sesuai jadwal, mengubah sejumlah penemuan domestik migas yang ada, mengeksplorasi dan mengebor sumur, serta pengembangan bawah laut.

Semua aktivitas operasi itu, tetap berpegang pada prinsip efisiensi biaya tanpa menomorduakan aspek keselamatan.

“Perusahaan juga berhasil mempertahankan biaya produksi per barel di bawah US$10 per barel setara minyak atau BOE,” katanya.

Drajat mengungkapkan, perusahaan di bawah pengawasan dan pembinaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK ) Migas juga terus mengoptimalkan sejumlah lapangan tua dengan inovasi teknologi serta pengendalian biaya aset lapangan, seperti di Blok Rimau dan Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Timur. 

Saat ini perusahaan memiliki wilayah kerja di delapan blok dan tersebar di lima provinsi dari Aceh hingga Sulawesi Tengah. 

Media Indonesia, Page-18, Monday, Nov 20, 2017

Oil & Gas Production MEdco E & P Increases Significantly

Growth of oil and gas production PT. Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. (Medco E & P) until the first half of this year increased significantly, more than 40%.

"The increase in production shows the seriousness of Medco E & P in supporting the government's efforts in meeting the needs of national oil and gas," said Senior Manager Relations & Security Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat Iman Panjawi on the sidelines of media gathering in Bogora last weekend.

Based on company data, oil and gas production figures in the first half of 2017 with an increase of about 24 MBOEPD. In the first half of 2017, Medco E & P's oil and gas production reached almost 90 MBOEPD. While in the same semester the previous year only reached 64 MBOEPD.

"This is a very significant achievement for Medco E & P when world oil prices are not as expected," said Drajat.

In an effort to maintain this achievement, Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. continue to improve their operational performance. This year Medco E & P focuses on completing the Block A Project in Aceh on schedule and budget, monetizing existing domestic oil and gas inventories, near-field exploration and well drilling and underwater development.

All operating activities still adhere to the principle of cost efficiency without subordinating the safety aspect. The company also managed to keep production costs per barrel below USD10 per barrel of oil equivalent.

Medco E & P is under the supervision and guidance of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Operations (SKK Migas) also continues to optimize the old fields by sharing innovations in the field of oil and gas technology and cost control of field assets.

"Among others are Rimari and Lematang Block in South Sumatra, and Tarakan Block in North Kalimantan," he said.

IN INDONESIA

Produksi Migas Medco E&P Naik Signifikan

Pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi (migas) PT. Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd (Medco E&P) hingga pertengahan pertama tahun ini meningkat secara signifikan, lebih dari 40%.

“Peningkatan produksi tersebut menunjukkan kesungguhan Medco E&P dalam mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan migas nasional,”ujar Senior Manager Relations & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat Iman Panjawi di sela-sela media gathering di Bogora akhir pekan lalu.

Berdasarkan data perusahaan, angka produksi migas pada semester pertama 2017 dengan 2016 terjadi peningkatan sekitar 24 MBOEPD. Pada semester pertama 2017, produksi migas Medco E&P hampir mencapai 90 MBOEPD.  Sementara pada semester yang sama tahun sebelumnya hanya mencapai 64 MBOEPD. 

“Ini sebuah capaian yang sangat berarti bagi Medco E&P ketika harga minyak dunia belum sesuai harapan," ujar Drajat. 

Dalam upaya mempertahankan prestasinya ini, Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd terus berupaya meningkatkan kinerja operasinya. Pada tahun ini Medco E&P fokus menyelesaikan Proyek Blok A di Aceh sesuai jadwal dan anggaran, memonetisasi penemuan-penemuan domestik migas yang ada, eksplorasi near-field dan pengeboran sumur serta pengembangan bawah laut. 

Semua aktivitas operasi tetap berpegang pada prinsip cost efficiency tanpa menomorduakan aspek keselamatan. Perusahaan juga berhasil mempertahankan biaya produksi per barel di bawah USD10 per barel ekuivalen minyak.

Medco E&P dibawah pengawasan dan pembinaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) juga terus mengoptimalisasi lapangan-lapangan tua dengan berbagi inovasi di bidang teknologi migas serta pengendalian biaya aset lapangan. 

“Antara lain di Blok Rimari dan Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Koran Sindo, Page-19, Monday, Nov 20, 2017