Pertamina EP 3D Seismic Survey in Papua

PT Pertamina EP, a subsidiary of PT Pertamina, conducted a survey of seismic surveys at Klamossa in Papua to find sources of oil and gas reserves.

"From these activities, we will review the results of whether the potential is in line with the expected target," said Daily Duty Executive Director of Pertamina EP Nanang Abdul Manaf

Pertamina EP is engaged in the oil and gas exploration and exploitation sector and is a Cooperation Contract Contractor under the auspices of SKK Migas. According to Nanang, Klamassosa seismic activity with a total area of 500 sq km is done multiyears. This year, Pertamina EP targets a total seismic area of 200 sq km and the remaining 300 sq km in 2018.

He explained, seismic activity in Papua is not the first time done by the company. Pertamina EP has also conducted a 2D seismic survey in Bintuni-Sorong regency in 2016. In 2016, Pertamina EP seismic activity exceeded the target, for 2D to 100% of 953 km and its 3D seismic reached 128%, which is 1,008 sq km. This 3D seismic survey was conducted at Bumi Cendrawasih to fulfill seismic target of Pertamina EP 2017, ie 2D target seismic along 883 km and 3D area of 621 sq km, "he said.

Anggaraita Putra S, Temporary Chief of Representative of SKK Migas of Papua and Maluku Region, added Klamassosa seismic survey activity across nine districts in Sorong District and takes 18 months.

"This is a new 3D hope in Papua for the upstream oil and gas industry to discover new reserve potential in Eastern Indonesia," Anggraita said while attending the kickoff of the seismic survey.

According to Anggita, considering the condition of society and geography of Papua, public relations aspect will need more attention. In seismic implementation later, please contact contractors and subcontractors to coordinate with SKK Migas Perwakilan and Legal Relation PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field.

General Manager of Asset 4 PT Pertamina EP Didik Susilo, as the holder of the working area in Papua Field, said Pertamina EP Asset 4 is ready to fully support the implementation of seismic activities in the Papua Region. Moreover, Papua and Eastern Region of Indonesia is an area that still has the potential of oil and natural gas

IN INDONESIAN

Pertamina EP Survei Seismik 3D di Papua

PT Pertamina EP anak perusahaan PT Pertamina melakukan survei survei seismik di Klamossa di Papua untuk mencari sumber cadangan minyak dan gas bumi.

“Dari kegiatan tersebut, kami akan review hasilnya apakah potensinya sesuai dengan target yang diharapkan,” kata Pelaksana Tugas Harian Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf 

Pertamina EP bergerak di sektor eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah naungan SKK Migas. Menurut Nanang, kegiatan seismik Klamassosa dengan total luasan 500 km persegi dikerjakan secara multiyears. Tahun ini, Pertamina EP menargetkan total luasan seismik 200 km persegi dan sisanya 300 km persegi pada 2018.

Dia menjelaskan, kegiatan seismik di Papua bukan yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan. Pertamina EP juga pernah melakukan survei seismik 2D di Kabupaten Bintuni-Kabupaten Sorong Selatan pada 2016. Pada 2016, kegiatan seismik Pertamina EP melampaui target, untuk 2D mencapai 100% seluas 953 km dan seismik 3D-nya mencapai 128%, yaitu 1.008 km persegi. Survei seismik 3D kali ini dilakukan di Bumi Cendrawasih demi memenuhi target seismik Pertamina EP 2017, yaitu seismik 2D target sepanjang 883 km dan 3D seluas 621 km persegi,” katanya.

Anggaraita Putra S, Pejabat Sementara Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, menambahkan kegiatan survei seismik Klamassosa melintasi sembilan distrik di Kabupaten Sorong dan membutuhkan waktu selama 18 bulan. 

“lni merupakan harapan baru 3D di Papua bagi industri hulu migas untuk menemukan potensi cadangan baru di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Anggraita saat menghadiri kickoff survei seismik.

Menurut Anggita, mengingat kondisi masyarakat dan geografis Papua, aspek kehumasan akan lebih membutuhkan perhatian. Dalam pelaksanaan seismik nanti, mohon agar kontraktor dan subkontraktor berkoordinasi dengan SKK Migas Perwakilan dan bagian Legal Relation PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field.  

General Manager Asset 4 PT Pertamina EP Didik Susilo, selaku pemegang wilayah kerja di Papua Field, menyatakan Pertamina EP Asset 4 siap mendukung penuh terlaksananya kegiatan seismik di Wilayah Papua. Apalagi Papua dan Kawasan Timur Indonesia merupakan Wilayah yang masih memiliki potensi minyak dan gas bumi.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, May, 16, 2017

Pertamina EP Starts Survey at Klamassosa

A subsidiary of PT Pertamina engaged in the oil and gas exploration and exploitation sector, PT Pertamina EP began conducting seismic surveys in Klamassosa, Papua. Seismic activity with a total area of 500 sq km is done multiyears.

"From these activities, we will review the result of whether the potential is in line with the expected target," said Daily Duty Executive Director of Pertamina EP Nanang Abdul Manaf.

According to Nanang, this year Pertamina EP targets a total seismic area of 200 km square and the remaining 300 sq km is done in 2018. Seismic activity in Papua is not the first time done by the company. Pertamina EP has also conducted a 2D seismic survey in Bintuni-Sorong regency in 2016.

This 3D seismic survey was conducted at Bumi Cendrawasih to meet seismic target of Pertamina EP 2017, which is 2D target seismic along 883 km and 3D area of 621 sq km.

Provisional Officials Head of Representative Office of the Papua and Maluku Region and Maluku Anggaraita Putra S Sector said the Klamassosa seismic survey activity crossed nine districts in Sorong district and took 18 months.

"This is a new hope for upstream oil and gas industry to find new reserve potential in eastern Indonesia," Anggaraita said.

According Anggaraita, considering the condition of society and geography of Papua, aspects of public relations will need more attention. "In the future seismic implementation, please request contractors and subcontractors to coordinate with SKK Migas Perwakilan and Legal Relation PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field," said Anggaraita

General ManagerAsset 4 PT Pertamina EP Didik Susilo as the holder of Working Area (WK) in Papua Field said Pertamina EP Asset 4 is ready to fully support the implementation of seismic activities in Papua. Moreover, Papua and Eastern Indonesia is an area that still has the potential of oil and natural gas.

"We at Asset 4 are ready to fully support this seismic activity and hope that this activity can find the potential of large oil and gas reserves for the fulfillment of the energy security of the country," he said.

In addition, seismic work employs 2,000 people involving local residents and coordinates district heads and clan heads. Pertamina EP Asset 4, according to Didik, hopes this activity can give multiplier effect (multiplier effect) to the region and society. Therefore, we request support from all stakeholders for the smoothness of this activity

IN INDONESIAN

Pertamina EP Mulai Survei di Klamassosa

Anak usaha PT Pertamina yang bergerak di sektor eksplorasi dan eksploitasi migas, PT Pertamina EP mulai melakukan survei-survei seismik di Klamassosa, Papua. Kegiatan seismik dengan total luasan 500 km persegi itu dikerjakan secara multiyears. 

"Dari kegiatan tersebut, kami akan review hasilnya apakah potensinya sesuai dengan target yang diharapkan," ujar Pelaksana Tugas Harian Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf.

Menurut Nanang, tahun ini Pertamina EP menargetkan total luasan seismik mencapai 200 km persegi dan sisanya 300 km persegi dilakukan pada 2018. Kegiatan seismik di Papua itu bukan yang pertama kali dilakukan oleh perusahaan. Pertamina EP juga pernah melakukan survei seismik 2D di Kabupaten Bintuni-Kabupaten Sorong Selatan pada 2016.

     Survei seismik 3D kali ini di lakukan di Bumi Cendrawasih demi memenuhi target seismik Pertamina EP 2017, yaitu seismik 2D target sepanjang 883 km dan 3D luas 621 km persegi.

Pejabat Sementara Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Anggaraita Putra S mengatakan kegiatan survei seismik Klamassosa melintasi sembilan distrik di Kabupaten Sorong dan membutuhkan waktu selama 18 bulan. 

”Ini merupakan harapan baru bagi industri hulu migas untuk menemukan potensi cadangan baru di Kawasan Timur Indonesia,” kata Anggaraita.

Menurut Anggaraita, mengingat kondisi masyarakat dan geografis Papua, aspek kehumasan akan lebih membutuhkan perhatian. ”Dalam pelaksanaan seismik nanti, mohon agar kontraktor dan subkontraktor berkoordinasi dengan SKK Migas Perwakilan dan bagian Legal Relation PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field,” kata Anggaraita

General ManagerAsset 4 PT Pertamina EP Didik Susilo selaku pemegang Wilayah Kerja (WK) di Papua Field menyatakan Pertamina EP Asset 4 siap mendukung penuh terlaksananya kegiatan seismik di Papua. Apalagi, Papua dan Kawasan Timur Indonesia merupakan wilayah yang masih memiliki potensi minyak dan gas bumi.

"Kami di Asset 4 siap mendukung penuh kegiatan seismik ini dan berharap agar kegiatan ini dapat menemukan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang besar untuk pemenuhan ketahanan energi negeri," kata dia.

Selain itu, pekerjaan seismik mempekerjakan 2.000 orang dengan melibatkan warga lokal dan berkoordinasi kepala distrik dan kepala marga. Pertamina EP Asset 4, menurut Didik, berharap kegiatan ini dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap daerah dan masyarakat. Karena itu, kami memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk kelancaran kegiatan ini.

Koran Sindo, Page-8, Tuesday, May, 16, 2017

Rule of Gas Flaring Sale Price Issued

The Government issues regulations on the utilization and selling price of flare gas in upstream oil and gas (oil and gas) business activities. The regulation in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 32 of 2017 is expected to encourage the utilization of flare gas.

"The flare gas price is set at the lowest of USD 0.35 per MMBTU for the maximum price of existing contracts that have not been set yet For the maximum price is set at USD 3.67 per MMBTU less some correction factors consisting of the content CO2 and H2S, "said EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources at the Ministry of Energy and Mineral Resources

Arcandra said, the absence of limits on the price of flare gas caused its utilization is relatively slow. There are two types of flare gas buyers, namely entity holder of processing business license and / or natural gas business license and government agency. The buyer of flare gas will be determined through the mechanism of supply of the potential for flare gas implemented by the Upstream Oil and Gas Regulatory Agency (SKK Migas).

In the offering, SKK Migas first establishes the potential data of the flare gas to be offered to the prospective buyer. Meanwhile, the prospective buyer must submit an application to SKK Migas. The documents to be completed are the offer price, investment commitment, operating period, implementation guarantee of 1% of investment value, proof of annual tax payment, and application letter with profiles of potential buyers of flare gas.

Looking ahead to various new contracts of gas flare sales will be set based on the offer made by prospective buyers of gas. This gas flare regulation comes into force on May 8, 2017. So, what determines the price will be the producer of flare gas, "said Arcandra.

IN INDONESIAN

Aturan Harga Jual Gas Suar Diterbitkan

Pemerintah menerbitkan aturan mengenai pemanfaatan dan harga jual gas suar (Flare) pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pengaturan yang ada dalam Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2017 itu diharapkan dapat mendorong pemanfaatan gas suar.

"Harga gas suar ditetapkan paling rendah sebesar USD 0,35 per MMBTU. Itu untuk maksimal harga terendah kontrak-kontrak existing yang selama ini belum ditetapkan. Untuk harga maksimal ditetapkan sebesar USD 3,67 per MMBTU dengan dikurangi beberapa faktor koreksi yang terdiri atas kandungan CO2 dan H2S,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM

Arcandra mengatakan, tidak adanya batasan penetapan harga gas suar menyebabkan pemanfaatannya relatif lambat. Terdapat dua jenis pembeli gas suar, yakni badan usah pemegang izin usaha pengolahan dan/atau izin usaha niaga gas bumi dan lembaga pemerintah. Pembeli gas suar akan ditetapkan melalui mekanisme penawaran potensi gas suar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Di dalam penawaran itu, SKK Migas terlebih dahulu menetapkan data potensi gas suar yang akan ditawarkan kepada calon pembeli. Sementara itu, calon pembeli wajib menyampaikan permohonan kepada SKK Migas. Adapun, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah harga penawaran, komitmen investasi, jangka waktu beroperasi, jaminan pelaksanaan sebesar 1% dari nilai investasi, bukti pembayaran pajak tahunan, dan surat permohonan yang dilengkapi profil calon pembeli gas suar.

Ke depan untuk berbagai kontrak baru penjualan gas suar akan ditetapkan berdasarkan penawaran yang dilakukan calon pembeli gas. Aturan gas suar ini mulai berlaku 8 Mei 2017. Jadi, yang menentukan harga nantinya adalah penghasil gas suar," kata Arcandra.

Koran Sindo, Page-8, Tuesday, May, 16, 2017

Gas Entrepreneurs Interested in Buying Gas Flares from KKKS

So far, only one company has started to use the flare gas

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) on May 8, 2017 and then issued Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 32/2017 on Utilization and Selling Price of Gas Flares on Upstream Oil and Gas Business Activities. This rule gets welcome from entrepreneurs.

Patuan Alfon Simanjuntak, Director of Oil and Gas Engineering and Environment of the Ministry of Energy and Mineral Resources, reveals Ministerial Regulation 32/2017 to encourage the use of flare gas by business entities. "Therefore, prices are set lower by levels of contamination, so companies that utilize are able to get their return on investment," Alfons said.

Flare gas is a gas produced by exploration activities and production or processing of oil and gas, which is burned because it can not be handled production or processing facilities, so it has not been utilized. Flare gas can be utilized for power generation, through industrial or household pipes, compressed natural gas (CNG), Liquefied petroleum gas (LPG), dimethyl ether and other purposes.

According to Alfons, currently the distribution of flare gas already exists in West Java, Central Java, East Java, East Kalimantan South Sumatra, Jambi, Riau Islands and Nanggroe Aceh Darussalam, spread 175 chimney burning. Total gas burned per day can reach about 170 mmscfd.

But from the spreading of the flare gas, there is only one business entity that utilizes the flare gas. The price uses a business to business mechanism. Deputy Minister of EMR, Arcandra Tahar, said the flare gas price from KKKS to government agencies and business entities is at least US $ 0.35 per mmbtu.

According Arcandra, forward pricing based on the auction. While the gas flaring sales contracts were signed before the issuance of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 32/2017, but there is no price agreement yet, the highest selling price is US $ 3.67 per mmbtu. This price can still be reduced if the flare gas contains CO2 or H2S is high enough. "Like gross splits, it's simple, there are two reducing factors H2S and CO2," said Arcandra.

Director of Commercial State Gas Company (PGN) Danny Praditya said the rules were good news for CNG industry players. But the utilization of flare gas is highly dependent on the economics of the project with location parameters, infrastructure and market availability. About the matter, our auction review first.

Toto Nugroho, President Director of Pertagas, said that his agency conducted a gas flare assessment, especially in Pondok Tengah field owned by Pertamina EP. Robby Sukardi, Chairman of the Association of Indonesian CNG Company said, will join an open auction.

IN INDONESIAN

Pengusaha Gas Tertarik Beli Gas Suar dari KKKS

Sejauh ini baru ada satu perusahaan yang mulai memanfaatkan gas suar bakar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 8 Mei 2017 lalu menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 32/2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini mendapat sambutan dari para pengusaha.

Patuan Alfon Simanjuntak, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, mengungkapkan, Peraturan Menteri 32/2017 untuk mendorong pemanfaatan gas suar oleh badan usaha. "Karena itu, harga ditetapkan lebih rendah sesuai kadar pengotoran, agar perusahaan yang memanfaatkan mampu mendapatkan pengembalian investasi mereka," kata Alfons 

Gas suar (flare) adalah gas yang dihasilkan kegiatan esksplorasi dan produksi atau pengolahan migas, yang dibakar  karena tidak dapat ditangani fasilitas produksi atau pengolahan, sehingga belum termanfaatkan. Gas suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik, melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, compressed Natural gas (CNG), Liquefied petroleum gas (LPG), dimetil eter dan keperluan lain.

Menurut Alfons, saat ini sebaran gas suar memang sudah ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur Sumatra Selatan, Jambi, Kepulauan Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam, tersebar 175 cerobong pembakaran. Total gas yang dibakar per hari bisa mencapai sekitar 170 mmscfd.

Namun dari penyebaran gas suar tersebut, hanya ada satu badan usaha yang memanfaatkan gas suar bakar. Harganya menggunakan mekanisme business to business. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, harga gas suar dari KKKS kepada lembaga pemerintah dan badan usaha minimal US$ 0,35 per mmbtu. 

Menurut Arcandra, ke depan penetapan harga berdasarkan lelang. Sedangkan kontrak-kontrak penjualan gas suar yang ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM 32/2017, tapi belum terdapat kesepakatan harga, harga jual paling tinggi US$ 3,67 per mmbtu. Harga ini ini masih bisa berkurang jika gas suar tersebut mengandung CO2 atau H2S cukup tinggi. "Seperti gross split, simple saja, faktor pengurang ada dua H2S dan CO2," kata Arcandra.

Direktur Komersial Perusahaan Gas Negara (PGN) Danny Praditya mengatakan, aturan itu kabar baik untuk pelaku industri CNG. Tetapi pemanfaatan gas suar sangat tergantung dari keekonomian proyek dengan parameter lokasi, ketersediaan infrastruktur dan pasar. Soal ikut, lelang kita review dulu.

Toto Nugroho, Direktur Utama Pertagas, mengatakan, pihaknya melakukan kajian gas suar, terutama di Lapangan Pondok Tengah milik Pertamina EP. Robby Sukardi, Ketua Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia bilang, akan ikut lelang terbuka.

Kontan, Page-14, Tuesday, May, 16, 2017

China becomes a Strong Candidate

Two companies from China and Kuwait have the potential to become partners of PT Pertamina in working on the Bontang refinery project in Bontang, East Kaliinantan.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Arcandra Tahar said the two companies from China and Kuwait are considered the most serious among other companies that will be working on the Bontang Refinery. This can be seen from the completeness of administration submitted to Pertamina. However, he has not explained in detail about the two companies.

All may opt-in for bidding. The two companies from China and Kuwait were the most competitive, the other companies joined in, but did not propose some requirements.

Arcandra explained, Pertamina still get control of refinery management despite having smaller share portion. The production of fuel from Bontang refinery is also projected to meet domestic demand which is predicted to increase.

According to him, the small share of Pertamina's stake in the Bontang refinery project aims to keep the company's finances under control. The reason, Pertamina also is building a new refinery, the Tuban Refinery. In addition, Pertamina also began to revitalize the existing oil refinery.

The four refineries to be revitalized are Cilacap Refinery, Balongan Refinery, Balikpapan and Dumai. According to him, one of the conditions proposed by Pertamina in the selection of partners in accordance with the government's recommendation is the willingness of the company to prepare more funds for the construction of the refinery. One of the criteria if possible, the potential mitral take a larger share of shares, Pertamina small. We must see the ability of Pertamina as well, do not let later Pertamina financial governance gets disturbed.

Pertamina has not yet announced who will be elected and the project expose Bontang refinery project started in February 2017. Pertamina has prepared 450 hectares of land for Bontang refinery with lease system to the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance.

In addition, at the location of Bontang Refinery there are supporting facilities of PT Badak NGL's operation that can be used, such as jetty (dock) and power plant. Bontang refinery will be built with a capacity of 300,000 barrels per day.

IN INDONESIAN

China Menjadi Calon Kuat

Dua perusahaan asal China dan Kuwait berpotensi menjadi mitra PT Pertamina dalam menggarap proyek Kilang Bontang di Bontang, Kaliinantan Timur.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, dua perusahaan asal China dan Kuwait tersebut dinilai paling serius di antara perusahaan lainnya yang akan mengggarap Kilang Bontang. Hal itu terlihat dari kelengkapan administrasi yang diajukan kepada Pertamina. Namun, dia belum menjelaskan secara rinci terkait dua perusahaan tersebut.

Semua boleh ikut yang mengajukan penawaran. Dua perusahaan dari China dan Kuwait itu yang paling kompetitif, Perusahaan lainnya ikut, tetapi ternyata tidak mengajukan beberapa persyaratan.

Arcandra menjelaskan, Pertamina tetap mendapatkan kontrol pengelolaan kilang walaupun memiliki porsi saham lebih kecil. Produksi bahan bakar minyak dari Kilang Bontang juga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang diprediksi akan terus meningkat.

Menurutnya, porsi saham Pertamina yang kecil pada proyek Kilang Bontang bertujuan untuk tetap menjaga keuangan perseroan tetap terkendali. Pasalnya, Pertamina juga sedang membangun satu kilang baru, yakni Kilang Tuban. Selain itu, Pertamina juga mulai melakukan revitalisasi kilang minyak yang sudah ada.

Empat kilang yang akan direvitalisasi adalah Kilang Cilacap, Kilang Balongan, Balikpapan dan Dumai. Menurutnya, salah satu syarat yang diajukan Pertamina dalam pemilihan mitra sesuai dengan rekomendasi pemerintah adalah kesediaan perusahaan itu menyiapkan dana lebih besar untuk melakukan pembangunan kilang tersebut. 

  Salah satu kriteria kalau bisa, calon mitral ambil porsi saham lebih besar, Pertamina kecil saja. Kita harus lihat kemampuan Pertamina juga, jangan sampai nanti governance keuangan Pertamina jadi terganggu.

Pertamina belum mengumumkan siapa yang terpilih dan proses project expose Kilang Bontang yang sudah digelar mulai Februari 2017. Pertamina telah menyiapkan lahan seluas 450 hektare untuk Kilang Bontang dengan sistem sewa kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Selain itu, di lokasi Kilang Bontang terdapat fasilitas penunjang operasi milik PT Badak NGL yang bisa digunakan, seperti jetty (dermaga) dan pembangkit listrik.  Kilang Bontang akan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari.

 Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, May, 16, 2017

Oil and Gas Industry Potentially Gives Additional Growth GDP of 1.2%

The national oil and gas industry is expected to boost the growth of gross domestic product (GDP) by 1.2% per year by 2025. In effect, national oil and gas production is maintained at 1.9 million barrels of oil equivalent per day / boepd As in 2015.

Indonesian Petroleum Association (IPA) Board Member Tumbur Parlindungan said the upstream oil and gas sector has multiple effects for national economic growth, ranging from the use of local products to banking transactions. Every investment in the oil and gas sector of US $ 1 million will create an added value of US $ 1.6 million, increase the gross domestic product of US $ 700 thousand, and create employment for 100 Indonesians.

From the Boston Consulting Group study, the upstream oil and gas sector has the potential to boost the growth of gross domestic product by 1.2% per year by 2025. If oil and gas production levels in 2015 are maintained until 2025, its impact on GDP growth of 1.2% per year , "He said at a press conference of The 41st IPA Convention and Exhibiton in Jakarta

That percentage is equivalent to the average growth of gross domestic product of US $ 120 billion per year by 2025. Not only that, the employment opportunities that can be created reach 40-50 thousand jobs.

According to The Boston Consulting Group's data, the calculation assumes an oil price of US $ 50 per barrel and gas of US $ 15 per barrel of oil equivalent during 2016 2025. While maintaining production to avoid free fall is assumed from additional production through advanced dewatering (enhanced oil Recovery / EOR) accounted for about 20% and idle gas projects roughly boosted 15%.

"So more investors are coming in and the economy is improving," said Marjolijn Wajong, executive director of IPA Marjolijn Wajong, adding that the national oil and gas investment continues to fall, with upstream oil and gas investment of only US $ 11 , 15 billion, down 27% from the previous year's realization of US $ 15.34 billion, meaning that national oil and gas exploration and production activities are also cut.

The immediate impact, oil and gas exploration and reserves continues to decrease. The number of exploration areas has narrowed from 228 in 2015 to 199 by 2016. Of these, 37 are in the process of termination. Oil reserves fell from 3.6 billion barrels in 2015 to 3.3 billion barrels in 2016.

For regions producing oil and gas, the decline in oil and gas production curbed economic growth. "With the decline in activity, the economic growth of the oil and gas region has also declined, for example the Rokan area in Riau, the economic growth is only 1% in 2015 from 4.1%," he said.At the same thing happened to other regions in 2014 to 2015, Such as Tanjung Jabung Timur in Jambi, Kutai Kertanegara in East Kalimantan, and Sorong in West Papua.

Marjolijn admitted that the national oil and gas industry is still in a difficult situation. The drop in oil prices forced oil and gas companies to recalculate their investment budgets. But opportunities in the sector for national oil and gas are actually still quite good.

"While the rest of the world there is a problem of falling oil prices, but the spirit to compete should be increased, so if the policy should be thought to be attractive compared to other countries or not,".

Seizure Capital

Chairman of Science IPA Christina Verchere explained, after the fall of crude oil prices, all oil and gas companies both local, national, and international companies face great challenges in managing their cash flow. Thus, efforts are made such as re-establishing the basic production costs and renegotiating the contracts they have.

The impact of this, investment capital in the world also declined. Indonesia should strive for some of this investment funds that enter the upstream sector of national oil and gas. "So it needs to be discussed how Indonesia remains attractive to seize world capital in upstream oil and gas sector," he asserted.

Indonesia's competition to get investment is said to be in the global arena. That is, Indonesia should not only see countries that are in one region, but all countries that have oil and gas reserves in the world. Migas Indonesia itself is considered quite complex, there is deep sea exploration that must be mitigated risk, on the other hand some areas have a low risk given the flow of production. "Indonesia has a very strong thing, a growing market that will definitely attract investment," Christina said.

However, Indonesia still has to compete to attract the existing capital in the world. When looking at a single country, oil and gas companies will usually see the subsurface condition of oil and gas, how much the return on capital can be obtained, and whether the country ensures the sustainability of the investment, considering the oil and gas project is usually long term.

IN INDONESIAN

Industri Migas Berpotensi Dorong Tambahan Pertumbuhan PDB 1,2 %

Industri minyak dan gas bumi nasional diperkirakan mampu mendorong tambahan pertumbuhan produk domestik bruto (gross domestic product/ GDP) sebesar 1,2% per tahun hingga 2025. Syaratnya, produksi migas nasional dipertahankan pada kisaran 1,9 juta barrel oil equivalent per day/boepd seperti pada 2015.

Indonesian Petroleum Association (IPA) Board Member Tumbur Parlindungan menuturkan, sektor hulu migas memiliki efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari pemanfaatan produk lokal hingga transaksi perbankan. Setiap investasi di sektor migas sebesar US$ 1 juta akan menciptakan nilai tambah US$ 1,6 juta, menaikkan produk domestik bruto US$ 700 ribu, serta menciptakan lapangan kerja bagi 100 masyarakat Indonesia.

Dari hasil kajian Boston Consulting Group, sektor hulu migas berpotensi mendorong tambahan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 1,2% per tahun hingga 2025. Jika level produksi migas di 2015 dipertahankan sampai 2025, impact-nya terhadap pertumbuhan GDP sebesar 1,2% per tahun," kata dia dalam jumpa pers The 41st IPA Convention and Exhibiton di Jakarta

Persentase itu setara rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto sebesar US$ 120 miliar per tahun pada 2025. Tidak hanya itu, lapangan kerja yang dapat diciptakan mencapai 40-50 ribu pekerjaan.

Menurut data The Boston Consulting Group, hitungan tersebut dengan asumsi harga minyak US$ 50 per barel dan gas US$ 15 per barel setara minyak selama 2016 2025. Sementara upaya mempertahankan produksi agar tidak terjun bebas diasumsikan dari tambahan produksi melalui pengurasan tahap lanjut (enhanced oil recovery/ EOR) menaikkau sekitar 20% dan proyek gas yang masih idle kira-kira mendongkrak 15%.

"Jadi makin banyak investor masuk maka ekonomi membaik. Yang harus dilihat domino efeknya ini, bukan hanya penerimaan negara. Sayangnya, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menambahkan, investasi migas nasional justru terus turun. Pada 2016 saja, investasi hulu migas tercatat hanya US$ 11,15 miliar, turun 27% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai US$ 15,34 miliar. Hal ini berarti kegiatan eksplorasi dan produksi migas nasional juga turut terpangkas.

Dampak langsungnya, wilayah eksplorasi dan cadangan migas terus berkurang. Jumlah wilayah eksplorasi mengecil dari 228 wilayah pada 2015 menjadi 199 wilayah pada 2016. Dari jumlah inipun, sebanyak 37 wilayah sedang dalam proses terminasi. Sementara cadangan minyak berkurang dari 3,6 miliar barel pada 2015 menjadi 3,3 miliar barel pada 2016.

Bagi daerah penghasil migas, penurunan produksi migas menahan laju pertumbuhan ekonomi. "Dengan turunnya aktivitas, pertumbuhan ekonomi daerah migas juga turun. Misalnya daerah Rokan di Riau, pertumbuhan ekonominya tercatat hanya 1% pada 2015 dari sebelumnya 4,1%,“ kata dia. Hal yang sama juga menimpa daerah lainnya pada periode 2014 ke 2015, seperti Tanjung Jabung Timur di Jambi, Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, dan Sorong di Papua Barat.

Marjolijn mengakui, industri migas nasional memang masih dalam situasi sulit. Anjloknya harga minyak memaksa perusahaan migas untuk menghitung ulang anggaran investasinya. Namun peluang di sektor untuk  migas nasional sebenarnya masih cukup bagus.

"Walau seluruh dunia ada masalah penurunan harga minyak, tetapi semangat untuk berkompetisi harus ditingkatkan. Jadi kalau membuat kebijakan mesti dipikir bisa menarik dibanding negara lain atau tidak,".

Rebutan Kapital 

Ketua IPA Christina Verchere 

Ketua IPA Christina Verchere menjelaskan, pasca jatuhnya harga minyak mentah, seluruh perusahaan migas baik perusahaan lokal, nasional, dan internasional menghadapi tantangan besar dalam mengatur arus kas mereka. Sehingga, berbagai upaya dilakukan seperti menetapkan ulang besaran biaya produksi dasar dan merenegosiasi kontrak-kontrak yang dimilikinya.

Dampak dari hal ini, modal investasi yang ada di dunia juga menurun. Indonesia harus berupaya agar sebagian dana investasi ini ada yang masuk ke sektor hulu migas nasional. "Jadi perlu didiskusikan bagaimana Indonesia tetap menarik untuk merebut kapital dunia di sektor hulu migas," tegas dia. 

Persaingan Indonesia untuk memperoleh investasi disebutnya berada dalam kancah global. Artinya, Indonesia tidak hanya harus melihat negara-negara yang berada dalam satu regional, tetapi seluruh negara yang memiliki cadangan migas di dunia. Migas Indonesia sendiri dinilainya cukup kompleks, terdapat eksplorasi laut dalam yang harus dimitigasi resiko, di sisi lain beberapa wilayah memiliki risiko rendah mengingat adanya produksi yang telah mengalir. "Indonesia memiliki satu hal yang sangat kuat, yakni pasar yang terus bertumbuh. Ini pasti akan menarik investasi," tutur Christina.

Namun, Indonesia tetap harus berkompetisi menarik kapital yang ada di dunia. Ketika melihat satu negara, perusahaan migas biasanya akan melihat kondisi bawah permukaan (subsurface) migasnya, seberapa besar tingkat pengembalian modal yang bisa diperoleh, dan apakah negara tersebut menjamin kesinambungan investasi mengingat proyek migas biasanya jangka panjang.

Kontan, Page-14, Monday, May, 15, 2017

China and kuwait Strong Candidate at Bontang Refinery

PT Pertamina will announce the winners of the Bontang refinery auction by the end of June 2017

PT Pertamina will announce partners in the construction of the Bontang refinery project in June 2017. In a project called New Grass Root Refinevry (NGRR) Bontang, Pertamina has held a project expose in February 2017 attended by 26 consortiums.

Director of Processing and Petrochemical Megaproject Rachmad Hardadi asserted, until now Pertamina has not decided who the partners who will work on the project Bontang refinery. Whereas in February, Pertamina said it could get a strategic partner on April 28, 2017. Because it is still in the process, the end of June 2017 we can just announce.

Hardadi was still reluctant to open a company where saia who became a strong candidate working on the mega project Bontang refinery. Later, this is still in process. Later in the end of June, he said.

Although Hardadi did not vote on the partnership, Deputy Minister of EMR and Pertamina's Vice President Commissioner, Arcandra Tahar stated that Pertamina already has a strong candidate for Pertamina's partners in the refinery project, which is from Kuwait and China. "As far as I know there are no winners. (Strong candidates) There are from China and Kuwait," said Arcandra.

From the list of consortiums who participated in the project expose, companies from China are more than three. While for Kuwaiti companies do not participate in project expose. Hardadi also did not want to provide confirmation related to the prospect of a Kuwaiti company to win despite not attending the project expose process.

On August 19, 2010, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) has indeed signed a memorandum of understanding with Pertamina to hold a feasibility study on the construction of the Balongan Refinery with a capacity of 200,000-300,000 barrels per day. The refinery will be integrated with refinery complex in West Java. However, it was canceled in 2014 because KPC requested an income tax exemption (PPh) or 30-year Holiday tax. Next they ask for the tax rate is only 5%, whereas the other corporate income tax is 20%. The government can only give tax holiday for 10 years.

Although it has not been determined the winner, Pertamina has set four main characteristics of potential partners. First, it has a good track record, strong, business of oil processing industry, especially in project operation and execution. Second, it can adjust to the structure and business model that Pertamina wants. Third, has a strong desire to accelerate the project and complete it in 2023. Fourth, it provides an interesting value for GRR Bontang project.

Pertamina and its strategic partners will begin the bankable feasibility study (BFS) process that is targeted to be completed by early 2018, as well as finalize the establishment of the consortium and will establish a Pre eliminary Investment Decision 1 that describes the estimated investment of the Bontang project.

Kuwait is superior

Komaidi Notonegoro Executive Director of the Institute Reforminer said, of the two strong candidates, for the construction of the refinery, Kuwait still has advantages in some respects. "One of the guarantees is that the supply of crude oil is relatively better," Komaidi said

Nevertheless, Komaidi called the two countries bilaterally to have strategic value for Indonesia. For that Komaidi suggested that Pertamina choose partners based on its business aspect only.

IN INDONESIAN

China dan kuwait Calon Kuat di Kilang Bontang

PT Pertamina akan mengumumkan pemenang lelang Kilang Bontang akhir Juni 2017

PT Pertamina akan mengumumkan mitra dalam pembangunan proyek kilang Bontang pada Juni 2017. Pada proyek yang biasa disebut New Grass Root Refinevry (NGRR) Bontang, Pertamina telah menggelar project expose pada Februari 2017 yang dihadiri 26 konsorsium.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi menegaskan, hingga kini Pertamina belum mengambil keputusan siapa mitra yang akan menggarap proyek kilang Bontang. Padahal pada Februari lalu Pertamina menyatakan bisa memperoleh mitra strategis pada 28 April 2017.  Karena masih dalam proses, akhir Juni 2017 baru bisa kami umumkan.

Hardadi pun masih enggan membuka perusahaan mana saia yang menjadi kandidat kuat menggarap mega proyek kilang Bontang. Nanti saja, lni masih dalam proses. Nanti akhir Juni, katanya.

Meskipun Hardadi tidak membuka suara soal mitra yang akan digandeng, Wakil Menteri ESDM yang sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar menyebutkan bahwa Pertamina sudah memiliki kandidat kuat calon mitra Pertamina dalam prdyek kilang tersebut, yakni perusahaan dari Kuwait dan China. "Setahu saya belum ada pemenang.  (Kandidat kuat) Ada dari China dan Kuwait," kata Arcandra.

Dari daftar konsorsium yang ikut project expose, perusahaan yang berasal dari China memang lebih dari tiga. Sementara untuk perusahaan Kuwait tidak ikut project expose. Hardadi pun belum mau memberikan konfirmasi terkait prospek perusahaan asal Kuwait untuk menang meskipun tidak menghadiri proses project expose.

Pada 19 Agustus 2010, Kuwait Petroleum Corp (KPC) memang pernah meneken nota kesepahaman dengan  Pertamina untuk menggelar Studi kelayakan pembangunan Kilang Baru Balongan yang berkapasitas 200.000-300.000 barel per hari. Kilang tersebut nantinya terintegrasi dengan kompleks kilang di Jawa Barat. Namun, itu batal pada 2014 karena KPC meminta pembebasan pajak penghasilan (PPh) atau tax Holiday 30 tahun.  Selanjutnya mereka minta tarif PPh hanya 5%, padahal PPh badan lain 20%. Pemerintah hanya bisa memberikan tax holiday selama 10 tahun.

Meski belum ditentukan pemenangnya, Pertamina telah menetapkan empat karakteristik utama calon mitra. Pertama, memiliki rekam jejak yang baik, kuat, berbisnis industri pengolahan minyak, terutama dalam operasional dan eksekusi proyek. Kedua, bisa menyesuaikan dengan struktur dan model bisnis yang dikehendaki Pertamina. Ketiga, memiliki keinginan kuat mempercepat proyek dan menyelesaikannya pada 2023. Keempat, memberikan nilai menarik bagi proyek GRR Bontang.

Pertamina bersama mitra strategis akan memulai proses bankable feasibility study (BFS) yang ditargetkan selesai pada awal tahun 2018, sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium dan akan ditetapkan Pre eliminary Investment Decision 1 yang menggambarkan perkiraan investasi proyek Bontang.

Kuwait unggul

Komaidi Notonegoro Direktur Eksekutif Reforminer lnstitut menyatakan, dari kedua kandidat kuat tersebut, untuk pembangunan kilang, maka Kuwait masih memiliki keunggulan dalam beberapa hal. "Salah satunya jaminan pasokan minyak mentahnya relatif lebih baik," kata Komaidi

Meskipun begitu, Komaidi menyebut kedua negara secara bilateral memiliki nilai yang strategis bagi Indonesia. Untuk itu Komaidi menyarankan agar Pertamina memilih mitra berdasarkan aspek bisnisnya saja.

Kontan, Page-14, Monday, May, 15, 2017

Gas for Transport Must Be Support

Gas fuel prices are lower than the price of Euro 4-fuel oil, so the government needs to encourage the use of gas for the transportation sector.

     Based on LHK Ministerial Regulation no. 20/2017 on the Implementation of the Standard of Vehicle Emission Quality, motor vehicles shall use Euro 4 standardized fuel fuel gradually from 2018 to 2021. In addition, the Ministry of ESDM issues Ministerial Regulation no. 25/2017 on the Acceleration of Gas Utilization for "Transportation as a follow-up beleid issued by the Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya.

     Chairman of National Oil and Gas Entrepreneurs Association (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi said consumers always consider the price rather than environmental reasons.

     According to him, the selling price of gas fuel will be lower than the price of fuel oil (BBM) Euro 4 standard. Gas selling price for the vehicle is currently Rp 3. 100 per liter equivalent premium (Isp). Meanwhile, the Euro 4 standard fuel price is estimated at more than Rp 10,000 per liter when the oil refinery in the country has not produced standard Euro 4 fuel.

     Currently, gas consumption for motor vehicles in the country is still low. Based on data from the Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Unit (SKK Migas), gas sales for 2017 is 58.5 billion British thermal units per day (bbtud), but only 4.2 bbtud or 7, 2% until end of February 2017.

When compared to the sector of its speed, the utilization of gas in the transportation sector is also the lowest city gas network. For the transportation sector, gas utilization is only 0.06% and city gas is 0.04%. This is smaller than the utilization of liquefied natural gas (LNG) exports by 29.52%, industry by 23.24% and electricity by 14.08%.

"Euro 4 is already behind. The gas is actually very much even partially unabsorbed it should be used for, transportation, "he said.

Thus, if the government wants the gas fuel to be an option, consumers should get a lower gas price than the BBM. On the other hand, investors and distributors are expected to get a reasonable margin so that the gas trade business for the transportation sector can be more attractive.

According to him, to attract business actors to be interested in building gas fueling station (SPBG) units as well as the addition of gas dispenser units at public fuel stations (SPBU) that already exist. The government should consider the price of gas at the end-consumer level as well as its gas freight costs.

For example, he mentioned, to help Pertamax's sales, gas station owners get a margin of Rp 400 per liter. Therefore, he hopes that business actors can get a higher margin to increase gas fuel sales.

Previously, Director of Infrastructure and Technology of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dilo Seno Widagdo said it has identified 60 Pertamina gas stations that are facilitated by the PGN gas pipeline network. According to him, 60 gas stations will be a priority among the 150 gas stations that are ready plus gas dispenser.

TOO LOW

He mentioned, with gas fuel selling price of Rp 3,100 per lsp, business actors are hardly interested to build gas fueling stations (SPBG). Because the price did not meet the economic scale. However, if the price is higher, BBG will increasingly not in the interest by consumers because it must be compared with the price of fuel. According to him, the corresponding gas price of the economy is Rp 4,600 per lsp.

As an illustration, there are now 68 SPBG units. Meanwhile, the number of SPBG in other countries is much more, for example in Iran which has 2,350 SPBG and Thailand 470 SPBG in 2016.

"SPBG formulation already exists, now the price of Rp 3,100 [per Isp] is not economical, according to economics [gas price for transponency] it should be Rp 4,600," he said.

In another development, the government will revise the gas balance 2017-2035. In fact, the gas balance has been recorded in a book that was launched in early May 2017. Meanwhile, the book has been given to the relevant parties in the 2017 National Gas Forum.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, acknowledged that the gas balance data in the appendix was made based on gas consumption in 2016. In fact, there was a change in gas utilization from the electricity sector through revised electricity supply business plan (RUPTL) 2017-2026.

In his book mentioned that the import of new gas began in 2021. Meanwhile, the gas balance data attachment is made in accordance with the work plan and budget 2015. From the gas balance attachment, gas import has started since 2016.

Only in 2025 will there be a surplus even though the Masela Block is projected to start producing first gas in 2026 and East Natuna Block by 2027. Evaluation, he said, will be done on demand commitment and demand potential.

IN INDONESIAN

Gas untuk Transportasi Harus Didorong

Harga bahan bakar gas lebih rendah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak berstandar Euro 4 sehingga pemerintah perlu mendorong pemanfaatan gas untuk sektor transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 20/2017 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan, kendaraan bermotor wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) standar Euro 4 secara bertahap mulai 2018 hingga 2021. Selain itu, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 25/2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Gas untuk "Transportasi sebagai tindak lanjut beleid yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. 

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, konsumen selalu mempertimbangkan harga daripada alasan lingkungan.

Menurutnya, harga jual bahan bakar gas akan lebih rendah dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) standar Euro 4. Harga jual gas untuk kendaraan saat ini Rp 3. 100 per liter setara premium (Isp). Sementara itu, harga BBM standar Euro 4 diperkirakan lebih dari Rp 10.000 per liter saat kilang minyak di Tanah Air belum memproduksi BBM standar Euro 4.

Saat ini, konsumsi gas untuk kendaraan bermotor di dalam negeri masih rendah. Dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kontrak penjualan gas untuk sektor transportasi pada 2017 sebanyak 58,5 billion british thermal unit per day (bbtud), tetapi hanya terserap 4,2 bbtud atau 7,2% hingga akhir Februari 2017.

Bila dibandingkan dengan sektor lajunya, pemanfaatan gas di sektor transportasi juga jaringan gas kota tergolong yang paling rendah. Untuk sektor transportasi, pemanfaatan gas hanya 0,06% dan gas kota sebesar 0,04%. Hal itu lebih kecil dibandingkan dengan pemanfaatan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ekspor sebesar 29,52%, industri sebesar 23,24% dan ketenagalistrikan 14,08%.

“Euro 4 sudah ketinggalan. Gas itu sebenarnya sangat banyak bahkan sebagian tidak terserap itu seharusnya dimanfaatkan untuk, transportasi,” katanya. 

Dengan demikian, bila pemerintah menginginkan agar bahan bakar gas menjadi pilihan, konsumen harus mendapat harga gas yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM. Di sisi lain, investor dan distributor diharapkan agar mendapat margin layak agar bisnis niaga gas untuk sektor transponasi bisa lebih menarik.

Menurutnya, untuk menarik pelaku usaha agar berminat membangun unit stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) juga penambahan unit dispenser gas pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sudah  ada. pemerintah harus mempertimbangkan harga jual gas di tingkat konsumen akhir serta biaya pengangkutan gasnya.

Sebagai contoh, dia menyebut, untuk membantu penjualan Pertamax, pemilik SPBU mendapat margin Rp 400 per liter. Oleh karena itu, dia berharap agar pelaku usaha bisa mendapat margin yang lebih tinggi untuk meningkatkan penjualan bahan bakar gas.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dilo Seno Widagdo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi 60 titik SPBU Pertamina yang terfasilitasi jaringan pipa gas PGN. Menurutnya, 60 titik SPBU itu akan menjadi prioritas di antara 150 SPBU yang siap ditambah dispenser gas.

TERLALU RENDAH

Dia menyebut, dengan harga jual bahan bakar gas sebesar Rp 3.100 per lsp, pelaku usaha sulit tertarik untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Pasalnya, harga itu tak memenuhi skala ekonomi. Namun, bila harganya lebih tinggi, BBG akan semakin tidak di minati oleh konsumen karena harus dibandingkan dengan harga BBM. Menurutnya, harga gas yang sesuai keekonomian sebesar Rp 4.600 per lsp.

Sebagai gambaran, saat ini sudah ada 68 unit SPBG. Sementara itu, jumlah SPBG di negara lain jauh lebih banyak, misalnya di Iran yang memiliki 2.350 SPBG dan Thailand 470 SPBG pada 2016.

“SPBG formulasi sudah ada, sekarang harganya Rp 3.100 [per Isp] tidak ekonomis, sesuai keekonomian [harga gas untuk transponasi] itu seharusnya Rp 4.600,” katanya.

Dalam perkembangan lain, pemerintah akan merevisi neraca gas 2017-2035. Padahal, neraca gas telah dicatat dalam buku yang diluncurkan pada awal Mei 2017. Adapun, buku tersebut telah diberikan kepada pihak terkait dalam Forum Gas Nasional 2017.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengakui, data neraca gas dalam lampiran buku tersebut dibuat berdasarkan realisasi konsumsi gas pada 2016. Padahal, terdapat perubahan pemanfaatan gas dari sektor kelistrikan melalui revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2017-2026.

Dalam bukunya disebutkan bahwa impor gas baru di mulai pada 2021. Sementara itu, lampiran data neraca gas dibuat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran 2015. Dari lampiran neraca gas, impor gas sudah dimulai sejak 2016.

      Baru pada 2025 mulai terdapat surplus kendati Blok Masela diproyeksi mulai menghasilkan gas pertama pada 2026 dan Blok East Natuna pada 2027. Evaluasi, katanya, akan dilakukan pada komitmen permintaan dan potensi permintaan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, May, 15, 2017