Use Gross Split, Sliding Reception

The Ministry of Finance affirmed state revenue received by the government through tax rules for the scheme oil and gas sharing contracts with gross split schemes will not change.

Deputy Finance Minister Mardiasmo said the portion of government revenue posts will only experience a shift. According to him, through the gross split rules will make the tax revenue is reduced. But on the other hand this is compensated by an increase in non-tax state revenue (PNBP).

No potential is reduced, just shifting from tax to PNBP. What makes (as if) decreases is the shift as the gross split of its PNBP rises, but the tax goes down. But actually still the same (acceptance) of the government he said on Tuesday (17/10). Mardiasmo explained that with the gross split scheme, the government take part consists of income tax (VAT), PNBP and indirect tax: in the form of Value Added Tax (VAT) and Land and Building Tax (PBB).

Tax revenue that has the potential to decrease, namely the income tax because the rate changed from 35% to 25%. This is influenced by changes in the tax system to prevailing or regular rates change over time. In addition, the government plans provides incentives in the form of removal of indirect taxes, particularly the UN, for activities that are still under exploration. As for the VAT, we still Try to do as in the Government Regulation (PP) cost recovery according to the economy, "said Mardiasmo.

On the other hand, the government is also still weighing whether to cross indirect taxes as well for its activities in the course of exploitation. To be sure, the government is preparing a way for the share received by the government does not go down or at least the same as the previous tax scheme.

"This (PPh) down, we now try whether the number of taxpayers will rise, with the taxpayer plus indirect tax (VAT and PBB) also fell. That government take must remain, at least equal to cost recovery, "he added.

Earlier, Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan asked the Ministry of Finance to speed up the formulation of Government Regulation (PP) related to the taxation of the scheme for gross split. Because, although this rule applies to new contracts, but the rules of taxation are still awaited by entrepreneurs in the upstream sector.

IN INDONESIA

Pakai Gross Split, Penerimaan Bergeser

Kementerian Keuangan menegaskan penerimaan negara yang diterima pemerintah melalui aturan perpajakan untuk skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split tak akan berubah. 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo  mengatakan porsi pos penerimaan pemerintah hanya akan mengalami pergeseran. Menurutnya, melalui aturan gross split akan  membuat penerimaan pajak berkurang. Tapi di sisi lain ini dikompensasi oleh kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Tidak ada potensi berkurang, cuma bergeser dari pajak ke PNBP. Yang membuat (seolah) berkurang adalah pergeseran karena gross split PNBP-nya naik, tapi pajaknya turun. Tetapi sebenarnya masih sama (penerimaan) pemerintah katanya Selasa (17/10). Mardiasmo menjelaskan, dengan skema gross split, penerimaan bagian pemerintah (government take) terdiri dari pajak penghasilan  (PPN), PNBP dan indirect tax: berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penerimaan pajak yang berpotensi turun, yaitu PPh lantaran tarifnya berubah dari 35% menjadi 25%. Hal ini dipengaruhi oleh  perubahan sistem pajak menjadi prevailing atau tarif biasa berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, pemerintah berencana 

memberikan insentif berupa penghapusan indirect tax, khususnya PBB, bagi kegiatan yang masih dalam masa eksplorasi. Sementara  untuk PPN-nya, Kami tetap Coba untuk dilakukan seperti di Peraturan Pemerintah (PP) cost recovery sesuai keekonomiannya," ujar  Mardiasmo. 

Di sisi lain, pemerintah juga masih menimbang apakah akan mengilangkan indirect tax juga untuk kegiatan yang dalam masa eksploitasi. Yang pasti, pemerintah sedang menyusun cara agar bagian yang diterima pemerintah tidak turun atau minimal sama dengan skema pajak sebelumnya. 

“lni (PPh) turun, sekarang kami coba apakah jumlah Wajib Pajaknya akan naik, dengan Wajib Pajak plus indirect tax (PPN dan PBB) juga turun. ltu government take harus tetap, minimal sama dengan cost recovery," tambahnya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Kementerian  Keuangan mempercepat pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpajakan skema bagi hasil gross split. Sebab, meski aturan ini berlaku untuk kontrak baru, tapi aturan perpajakannya tetap ditunggu oleh pengusaha di sektor hulu.

Kontan, Page-2, Thursday, October 19, 2017

Industry Wait for Gas Price Decrease

Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam said three industrial sectors are waiting for the decline in gas prices as proposed by the Ministry of Industry. Three sectors, among others, the steel industry, petrochemical industry, and fertilizer industry.

"We are waiting for the latest EMR Minister Regulation to allow 78 companies to participate in getting the gas price decline," said Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam in Jakarta, Tuesday (17/10).

Of the 86 companies submitted by the Ministry of Industry, only eight companies are getting discounted gas price pursuant to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016 on Natural Gas Prices for Certain Industries.

The eight companies are PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik and PT Krakatau Steel. Khayam said that the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources currently under review at the Ministry of Marine Affairs Coordinator will regulate the existing gas toll road prices.

"So, no company is willing to take profits as much as possible.Well, it will be able to reduce gas prices," said Khayam.

According to him, the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources is able to reduce the gas price to 0.5 US $-1 US per Million Metric British Termal Unit (MMBTU). To that end, Khayam hopes that the rule can be issued soon, so more industries are utilizing the decline in gas prices.

Special Staff of the Minister of Industry, Happy Bone Zulkarnaen, said today, the government is trying to narrow the disparity space between the average price of natural gas for industries with gas prices for energy needs as well as raw materials of various industrial sectors in the country.

"Some of the steps we are doing, among others, are guaranteeing the availability of supply at affordable prices and improving the distribution infrastructure," he said in Jakarta, Tuesday (17/10).

In addition, the government also pricing and increasing the number of suppliers to increase market competition. Then, the government through ESDM Ministerial Regulation N040 Year 2016 also provides special price adjustment to certain industries, namely fertilizer industry, petrochemical industry, and steel industry.

According to Happy, the average price of natural gas in 2016 amounted to 5.62 US dollars per MMBTU for the industry. However, there is a high price disparity in the industrial sector with the lowest price of only 0.22 US dollars per MMBTU, while the highest price reaches 8.62 US dollars per MMBTU.

IN INDONESIA

Industri Tunggu Penurunan Harga Gas

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, tiga sektor industri menunggu penurunan harga gas seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian. Tiga sektor itu, antara lain, industri baja, industri petrokimia, dan industri pupuk.

"Kami sedang menunggu Peraturan Menteri ESDM terbaru agar 78 perusahaan itu bisa ikut mendapatkan penurunan harga gas," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam di Jakarta, Selasa (17/10).

Dari 86 perusahaan yang diajukan Kementerian Perindusterian, hanya delapan perusahaan yang mendapatkan potongan harga gas berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

Delapan perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel. Khayam menyampaikan, Peraturan Menteri ESDM yang saat ini sedang dikaji di Kementerian Koordiator Kemaritiman akan mengatur perihal harga-harga jalan tol gas yang ada. 

"Sehingga, tidak ada perusahaan yang seenaknya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu akan mampu menurunkan harga gas," ungkap Khayam.

Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM tersebut mampu menurunkan harga gas hingga 0,5 dolar AS-1 dolar AS per Million Metric British Termal Unit (MMBTU). Untuk itu, Khayam berharap agar aturan tersebut dapat segera dikeluarkan, sehingga lebih banyak industri yang memanfaatkan penurunan harga gas tersebut.

Staf Khusus Menteri Perindustrian Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, saat ini, pemerintah berupaya mempersempit ruang disparitas antara rata-rata harga gas bumi untuk industri dengan harga gas untuk kebutuhan energi maupun bahan baku berbagai sektor industri di dalam negeri. 

"Beberapa langkah kami lakukan, diantaranya, menjamin ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau dan pembenahan infrastruktur penyaluran," kata dia di Jakarta, Selasa (17/ 10).

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengaturan harga dan menambah jumlah pemasok untuk meningkatkan persaingan pasar. Kemudian, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM N040 Tahun 2016 juga memberikan penyesuaian harga khusus kepada industri tertentu, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, dan industri baja.

Menurut Happy, rata-rata harga gas bumi pada 2016 sebesar 5,62 dolar AS per MMBTU untuk industri. Namun, terdapat disparitas harga yang tinggi dalam sektor industri dengan harga terendah hanya 0,22 dolar AS per MMBTU, sementara harga tertinggi mencapai 8,62 dolar AS per MMBTU.

Republika, Page-13, Wednesday, October 18, 2017

PGN: Natural Gas Price in Medan Drops Since February 1, 2017

PT Perusahaan Gas Negara confirmed that natural gas price in Medan, North Sumatera has decreased since February 2017 from US $ 12.22 per MMBTU to US $ 9.95 per MMBTU.

"We need to say again that the price of natural gas in Medan, especially in Medan Industrial Zone has been declining," said PGN Commercial Director Danny Praditya,

Tuesday (17/10),

Danny said, information on the decline of this price need to continue, because there are still parties who do not know that the price of gas in Medan has fallen.

"To avoid slander and misunderstanding, we need to say that gas prices in Medan have fallen." Danny said firmly.

The price reduction policy is a follow up of President Joko Widodo's direction. After discussing with all parties starting from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Industry, Pertamina, PGN to the industry in Medan, the gas price decreased from US $ 12.22 per MMBTU to US $ 9.95 per MMBTU.

"All parties are sacrificing to reduce their tariffs in order to boost the competitiveness of domestic industries," said Danny.

Danny asserted, the price of natural gas for industry is not determined by PGN alone. Many variables forming the price of natural gas, especially for the Medan region where the source of natural gas supply comes from liquefied natural gas (LNG) that costs higher than gas pipelines.

Although PGN builds and manages 600 km of natural gas pipelines that deliver gas to 45 industrial customers, 495 commercial and SME businesses, and 19,830 households, gas allocation is not from PGN.

"Various variables forming gas prices in Medan, ranging from gas sources to LNG and gas wells, then through transmission pipelines, gas traders and other new to PGN. Even of the 600 km of pipes we build and operate, PGN only charge US $ 0.9 per MMBTU, very little margin that we can,"Danny Said.

IN INDONESIA

PGN: Harga Gas Bumi di Medan Turun Sejak 1 Februari 2017

PT Perusahaan Gas Negara memastikan harga gas bumi di wilayah Medan, Sumatera Utara sudah turun sejak Februari 2017 dari sebelumnya US$ 12,22 per MMBTU menjadi US$ 9,95 per MMBTU.

"Kami perlu sampaikan kembali, bahwa harga gas bumi di Medan, terutama di Kawasan Industri Medan telah turun. Kebijakan penurunan harga keluar Maret namun berlaku surut per 1 Februari 2017," tegas Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, Selasa (17/10),

Danny mengungkapkan, informasi penurunan harga ini perlu terus dilakukan, karena masih ada pihak yang belum mengetahui bahwa harga gas di Medan telah turun.

"Untuk menghindarkan fitnah dan salah paham, kami perlu sampaikan bahwa harga gas di Medan telah turun." tegas Danny.

Kebijakan penurunan harga tersebut merupakan lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan pembahasan dengan seluruh pihak mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Pertamina, PGN hingga industri di Medan, maka di putuskan harga gas turun dari US$ 12,22 per MMBTU menjadi US$ 9,95 per MMBTU.

"Semua pihak berkorban mengurangi tarifnya agar dapat mendorong daya saing industri dalam negeri," ujar Danny.

Danny menegaskan, harga gas bumi untuk industri tidak ditentukan oleh PGN semata. Banyak variabel pembentuk harga gas bumi, apalagi untuk wilayah Medan di mana sumber pasokan gas bumi berasal dari gas alam cair (LNG) yang harganya lebih tinggi dibanding gas pipa.

Walau PGN membangun dan mengelola 600 km pipa gas bumi yang mengalirkan gas ke 45 pelanggan industri, 495 usaha komersil dan UKM, serta 19.830 rumah tangga, alokasi gas bukan berasal dari PGN.

"Banyak variabel pembentuk harga gas di Medan, mulai dari sumber gasnya berasal dari LNG dan sumur gas, kemudian melalui pipa transmisi, trader gas dan lainnya baru ke PGN. Bahkan dari 600 km pipa yang kami bangun dan operasikan, PGN hanya mengenakan biaya US$ 0,9 per MMBTU, sangat kecil margin yang kami dapat,” kata Danny.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, October 18, 2017

Pakning River Refinery Processing Oil Cepu Block

Approximately 12 thousand barrels per day (bpd) from Banyu Urip Field, Cepu Block is processed at Pertamina Refinery Unit II Production Pakning River Fuel oil products (refinery) operating since 1969 are distributed to meet the needs of northern and national areas of Sumatra.

Pertamina Refinery Unit II Operation Manager Pakning Nirwansyah River said the Pakning River Refinery has an installed capacity of up to 50 thousand bpd. However, now the refinery is operated at the level of 30 thousand bpd. The supply of crude oil for the refinery comes from three fields, including Banyu Urip Field, Cepu Block.

"Refinery operations are heavily dependent on the allocation of crude (crude oil) .Now its oil supply is SLC (Sumatera light crude) 50% BUCO (banyu urip crude oil) 40%, and Lyrics 10%," he said during a media visit to the Sungai Pakning River in Bengkalis, Riau, on Tuesday (17/10).

SLC Oil comes from Minas Field run by PT Chevron Pacific Indonesia, BUCO from Cepu Block managed by ExxonMobil Cepu Limited, and Lirik from Lirik Field which is managed by PT Pertamina EP Crude oil processing at the Pakning River Refinery only reaches the primary process.

The reason, this refinery only has a crude distillation unit (crude distillation unit) that serves to separate the crude oil based on boiling point. Thus, the Pakning River Refinery does not produce Premium.

"The result is naphta 7%, kerosene (kerosene) 11%, diesel 21%, and residual 60%," said Nirwansyah.

With 30,000 bpd of crude oil supply, the naphtha output is about 2,100 bpd, kerosene 3,300 bpd, diesel 6,300 bpd, and 18,000 bpd residue.

Production of kerosene and diesel, he said, was brought to dumai or other locations according to the marketing needs of the northern region of operation. However, some of these products are also distributed to meet the needs of the surrounding area as well as private parties.

"Kerosene is preferred to be processed here, and some diesel are brought to PLN in Bengkalis, Strait Panjang, or Samak, to Siak or Long Strait depots, and to private parties," he explained.

However, the production of naphtha and residue must be brought to the Dumai Refinery. The reason is, in Dumai Refinery there is an advanced processing (secondary process) that requires the supply of naphta and residue. That is, most of the production of the Sungai Pakning Refinery is taken to the Dumai Refinery.

"So the Sungai Pakning and Dumai River is integrated," he said.

The Sungai Pakning refinery has been taken over by Pertamina since 1975. The refinery is equipped with 111,374 cubic crude oil tanks, 194,093 cubic meter tank, 35,000 deadweight jetty (DWT) and 75,000 DWT jetty. This makes the refinery capable of receiving crude oil from various source and deliver their products according to marketing needs.

IN INDONESIA

Kilang Sungai Pakning Mengolah Minyak Blok Cepu

Sekitar 12 ribu barel per hari (bph) dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu diolah di kilang Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning Produk bahan bakar minyak (BBM) kilang yang beroperasi sejak 1969 ini didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera bagian utara dan nasional.

Manajer Operasi Pertamina Refinery Unit II Sungai Pakning Nirwansyah mengatakan, Kilang Sungai Pakning memiliki kapasitas terpasang hingga 50 ribu bph. Namun, kini kilang tersebut dioperasikan pada level 30 ribu bph. Pasokan minyak mentah untuk kilang ini berasal dari tiga lapangan, termasuk Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

"Pengoperasian kilang sangat tergantung pada alokasi crude (minyak mentah). Sekarang pasokan minyaknya yaitu SLC (sumatera light crude) 50% BUCO (banyu urip crude oil) 40%, dan Lirik 10%,” kata dia dalam kunjungan media ke Kilang Sungai Pakning di Bengkalis, Riau, Selasa (17/ 10).

Minyak SLC berasal dari Lapangan Minas yang dikerjakan PT Chevron Pacific Indonesia, BUCO dari Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited, dan Lirik dari Lapangan Lirik yang digarap PT Pertamina EP Pengolahan minyak mentah di Kilang Sungai Pakning hanya sampai pada primary process.

Pasalnya, kilang ini hanya memiliki unit pemisahan minyak mentah (crude distillation unit) yang berfungsi memisahkan minyak mentah berdasarkan titik didihnya. Sehingga, Kilang Sungai Pakning tidak memproduksi Premium.

"Hasilnya naphta sebanyak 7%, kerosene (minyak tanah) 11%, solar 21%, dan residu 60%," tutur Nirwansyah.

Dengan besaran pasokan minyak mentah sebesar 30 ribu bph, maka produksi naphta sekitar 2.100 bph, minyak tanah 3.300 bph, solar 6.300 bph, dan residu 18.000 bph.

Produksi minyak tanah dan solar, dikatakannya sebagian dibawa ke dumai atau lokasi lain sesuai kebutuhan pemasaran wilayah operasi Sumatera bagian utara. Namun, sebagian produk ini juga didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitar maupun pihak swasta.

"Kerosene diutamakan untuk diolah di sini. Diesel ada yang dibawa ke PLN di Bengkalis, Selat Panjang, atau Samak, ke depot Siak atau Selat Panjang, serta ke pihak swasta," jelasnya.

Namun, produksi naphta dan residu harus dibawa ke Kilang Dumai. Pasalnya, di Kilang Dumai memang ada pemrosesan tahap lanjut (secondary process) yang membutuhkan pasokan naphta dan residu. Artinya, sebagian besar hasil produksi Kilang Sungai Pakning dibawa ke Kilang Dumai.

"Jadi Kilang Sungai Pakning dan Dumai ini terintegrasi," kata dia.

Kilang Sungai Pakning diambil alih pengelolaannya oleh Pertamina sejak 1975. Kilang ini dilengkapi tangki minyak mentah 111.374 meter kubik, tangki produk 194.093 meter kubik, jetty 35 ribu bobot mati (DWT) dan jetty 75 ribu DWT Hal ini membuat kilang mampu menerima minyak mentah dari berbagai sumber dan mengirimkan produknya sesuai kebutuhan pemasaran.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, October 18, 2017

Continue lnpex in Masela

The Indonesian government grants contract extension to Inpex Masela Limited, operator of Masela Block, for 20 years plus 7 years to continue working on oil and gas region located in Arafuru Sea, Maluku. Inpex Masela Ltd., an subsidiary of lnpex Corporation, is required to build a ground-based LNG plant.

With a 20-year extension plus an additional 7-year time, Inpex operations at Masela will continue until 2055. Energy and Mineral Resources Minister Ignatius Jonan said that in principle the government agreed on three matters related to the Masela Block project.

Masela Block, Owner by Inpex Corporation Japan

"First, give the extension of 20 years to Inpex because it is almost out of contract period. Coupled with 7 years, as compensation to change the scheme of floating LNG plant development into a refinery, "he said after meeting with President Director and CEO of Inpex Corp. Toshiaki Kitamura in Tokyo, Tuesday (16/10).

Secondly, the government still asks Inpex to develop LNG onshore in accordance with President Joko Widodo's instruction in March 2016. Thirdly, the government gives the Inpex the privilege to choose the location of the land-based LNG plant.

Jonan, who was accompanied by the President's Special Envoy to Japan Rachmat Gobel, the Director General of Oil and Gas Ego Sahriyal, Head of SKK Migas Amien Sunaryadi and Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives Satya Widya Yudha stated that the capacity of the refinery and the amount of gas pipe volume has not changed .

There is still a difference between the government and Inpex related to the capacity of LNG and gas pipelines. The government wants the LNG plant capacity to be 7.5 million tons per year (mtpa), while Inpex requested additional capacity to be 9.5 mtpa.

Meanwhile, the volume of gas pipeline the government wants for the Masela Block is 475 million cubic feet per day (MMscfd), while Inpex requests a gas pipeline volume of only 150 MMscfd. Inpex becomes operator of Masela Block with 65% share ownership and Shell Upstream Ovelseas Services 35%. The Indonesian government hopes that Inpex can immediately start the gas field project.

Previously there was also a difference about the compensation for the change of floating refinery to the land refinery. Inpex requested compensation in the form of additional 10-year operation, but the government gave 7 years. Finally, the government set an additional 7 year operating time as compensation for the time spent by Inpex in reviewing the floating LNG plant.

The reason is that Inpex has to conduct a review from the beginning to build an onshore LNG plant. At present, Inpex is conducting a pre-assessment of pre-end engineering design (preFEED) after receiving a work order from SKK Migas after the ESDM Minister's visit to Japan on May 16, 2017, it was agreed that pre-FEED was conducted with one production capacity option and one island.

IN INDONESIA

Berlanjut lnpex di Masela 

Pemerintah lndonesia memberikan perpanjangan kontrak kepada Inpex Masela Limited, operator Blok Masela, selama 20 tahun plus 7 tahun untuk terus menggarap wilayah migas yang berlokasi di Laut Arafuru, Maluku. lnpex mendapatkan kontrak Blok Masela selama 1998-2028 atau selama 30 tahun, Kontrak Blok Masela akan berakhir pada 2028. Inpex Masela Ltd., anak usaha lnpex Corporation, diminta untuk membangun kilang LNG darat.

Dengan perpanjangan 20 tahun plus tambahan Waktu 7 tahun, operasi Inpex di Masela akan berlanjut hingga 2055. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menyetujui tiga hal terkait dengan proyek Blok Masela.

“Pertama, memberikan perpanjangan 20 tahun kepada Inpex karena sudah hampir habis masa kontraknya. Ditambah dengan 7 tahun, sebagai kompensasi mengubah skema pengembangan kilang LNG terapung [floating] menjadi kilang darat," tuturnya seusai bertemu dengan Presiden Direktur dan CEO Inpex Corp. Toshiaki Kitamura di Tokyo, Selasa (16/10). 

Kedua, pemerintah tetap meminta Inpex untuk mengembangkan LNG di darat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada Maret 2016. Ketiga, pemerintah memberikan keleluasaan kepada Inpex untuk memilih sendiri lokasi tempat pembangunan kilang LNG darat tersebut.

Jonan, yang dalam pertemuan didampingi antara lain oleh Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, Dirjen Migas Ego Sahriyal, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, menyatakan bahwa kapasitas kilang dan jumlah volume pipa gas masih belum berubah.

Masih terjadi perbedaan antara pemerintah dan Inpex terkait dengan kapasitas LNG dan gas pipa. Pemerintah menghendaki agar kapasitas kilang LNG sebesar 7,5 juta ton per tahun (mtpa), sedangkan Inpex meminta tambahan kapasitas menjadi 9,5 mtpa.

Sementara itu, volume pipa gas yang diinginkan pemerintah untuk Blok Masela adalah 475 juta kaki kubik per hari (MMscfd), sedangkan Inpex meminta volume pipa gas hanya 150 MMscfd. Inpex menjadi operator Blok Masela dengan kepemilikan saham 65% dan Shell Upstream Ovelseas Services sebanyak 35%. Pemerintah Indonesia berharap agar Inpex bisa segera memulai proyek lapangan gas tersebut.

Sebelumnya juga terjadi perbedaan tentang kompensasi atas perubahan kilang terapung ke kilang darat. Inpex meminta kompensasi berupa tambahan waktu operasi selama 10 tahun, tetapi pemerintah memberikan 7 tahun. Akhirnya, pemerintah menetapkan tambahan waktu operasi 7 tahun sebagai kompensasi atas waktu yang dihabiskan Inpex dalam mengkaji kilang LNG terapung. 

Pasalnya, Inpex harus melakukan kajian ulang dari awal untuk membangun kilang LNG di darat, saat ini, Inpex sedang melakukan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (preFEED) setelah menerima surat perintah kerja dari SKK Migas,  Pasca kunjungan Menteri ESDM ke Jepang pada 16 Mei 2017, telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau.

Bisnis Indonesia, Page-3, Wednesday, October 18, 2017

Kepodang Gas Reserves Does Not Match Initial Proposal

SKK Migas asserts, formally Kepodang Field can not be called Force Majeur

Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) asserted that Kepodang Field status, Blok Muriah, Central Java can not be declared as force majeur. This statement rejects previous Petronas Carigali claims submitting a letter to SKK Migas in June 2017 that Kepodang Field is in a state of powers.

Muriah Block - Petronas Carigali Indonesia

Force Majeur conditions because the supply to PLTGU Tambak Lorok continues to shrink from 116 billion british thermal units (bbtu) per day to 80 bbtu per day. Even predicted that the field will be empty in 2018 or sooner than the contract until the year 2026 to come.

Head of Program and Communication Division of SKK Migas Wisnu Prabawa Taher said that the calculation of Lemigas analysis shows that "In Place" reserves of Kepodang Field only reached 107 billions of standard cubicfeet (BSCF) gas. Of the total reserves are entirely not necessarily can be produced.

Whereas in the proposal plan of development (POD) and revision of Kepodang Field PoD approved by the government in 2002 and 2012 and then listed the number of hydrocarbons in Kepodang Field that can be produced 354 bscf

"In summary, based on the analysis of ballance material by Lemigas, it was found" in place "Kepodang 107 bscf versus in-house analysis of Petronas 94 bscf," explained Vishnu

Although the results of Lemigas analysis showed a decrease in reserves in Kepodang Field, Wisnu said, the government through SKK Migas has not been able to provide force majure status because the analysis process is still running.

"Formally it can not be called force majeure," explained Vishnu.

The information circulated, Petronas filed a letter to SKK Migas which reads Kepodang Field Force Majeur because want to have gas price amendments to PLTGU Tambak Lorok with a capacity of 1,000 MW felt uneconomical. When KONTAN confirmed the news, Senior Manager of Corporate Corporate Affairs  & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan just stated, Petronas always synergize and coordinate with SKK Migas.

"To be sure we coordinate with SKK, Oil and Gas," he said.

The price of Kepodang Field gas to PLTGU Tambak Lorok is US $ 4.61 per mmbtu with an escalation of 8.6% per year. EMD Ministry spokesman Dadan Kusdiana said that those who declare majeure or not are contracting parties, not unilaterally.

"SKK Migas and other parties related to the contract, such as PLN," he said.

IN INDONESIA

Cadangan Gas Kepodang Tidak Sesuai Proposal Awal

SKK Migas menegaskan, secara formal Lapangan Kepodang belum bisa disebut Force Majeur

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan, status Lapangan Kepodang, Blok Muriah, Jawa Tengah belum bisa dinyatakan Force Majeur alias force majeur. Pernyataan ini menolak klaim Petronas Carigali sebelumnya yang menyampaikan surat ke SKK Migas pada Juni 2017 bahwa Lapangan Kepodang dalam kondisi Force Majeur.

Kondisi Force Majeur karena pasokan ke PLTGU Tambak Lorok terus menyusut dari 116 billion british thermal unit (bbtu) per hari menjadi 80 bbtu per hari. Bahkan diprediksi Lapangan itu akan kosong pada tahun 2018 atau lebih cepat dari kontrak hingga tahun 2026 mendatang.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher bilang, hasil perhitungan analisa Lemigas menunjukan cadangan "In Place" Lapangan Kepodang hanya mencapai 107 billions of standard cubicfeet (BSCF) gas. Dari jumlah cadangan tersebut sepenuhnya belum tentu bisa diproduksikan.

Padahal dalam proposal plan of development (POD) dan revisi PoD Lapangan Kepodang yang disetujui oleh pemerintah pada tahun 2002 dan tahun 2012 lalu mencantumkan jumlah hidrokarbon di Lapangan Kepodang yang bisa diproduksikan 354 bscf

"Secara ringkas, berdasarkan analisis material ballance oleh Lemigas, didapatkan "in place" Kepodang 107 bscf versus angka in house analysis Petronas sebesar 94 bscf," jelas Wisnu 

Meskipun hasil analisa Lemigas menunjukan penurunan jumlah cadangan di Lapangan Kepodang, Wisnu menyebut, pemerintah melalui SKK Migas belum bisa memberikan status force majure karena proses analisa masih berjalan.

"Secara formal belum bisa disebut force majeure," jelas Wisnu.

Informasi yang beredar, Petronas mengajukan Surat ke SKK Migas yang berbunyi Lapangan Kepodang Force Majeur lantaran ingin ada amandemen harga gas ke PLTGU Tambak Lorok berkapasitas 1.000 MW dirasa tidak ekonomis. Saat KONTAN mengkonfirmasi soal kabar itu, Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan hanya menyatakan, Petronas selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan SKK Migas. 

"Yang pasti kami berkoordinasi dengan SKK ,Migas," katanya. 

Harga gas Lapangan Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok US$ 4,61 per mmbtu dengan eskalasi 8,6% per tahun. Juru bicara Kementerian ESDM Dadan Kusdiana bilang, yang mengumumkan Force Majeur atau bukan adalah pihak yang berkontrak, tidak sepihak.

"SKK Migas dan pihak lain terkait dengan kontrak, misalnya PLN," katanya.

Kontan , Page-14, Wednesday, October 18, 2017

Gas Price Rules Not Effective

Implementation of Presidential Regulation No. 40 of 2016 which sets a certain price of natural gas for seven industrial sectors of 6 US dollars per million metric british thermal unit has not been effective. Therefore, there is no regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources that can be implemented to execute the regulation.

Thus, among others the results of focus group discussions on the needs of gas for industry attended by stakeholders at the Ministry of Industry (Kemenperin), Jakarta, Tuesday (17/10). At the forum, General Chairman of the Forum, Industrial Gas Gas (FIPGB) Achmad Safiun for the umpteenth time conveyed the hope that industrial gas prices could be lowered.

Moreover, President Joko Widodo in Limited Cabinet Meeting, October 4, 2016, has instructed the gas price for the industry 5-6 US dollars per MMBTU to strengthen industrial competitiveness.

In the discussion forum was revealed, a meeting was held with the Ombudsman at the Coordinating Ministry of Economic Affairs in August 2017. The meeting was to respond to complaints from FIPGB about the implementation of Presidential Regulation No. 40/2016 which has not been effective. The explanation of the Ministry of Energy and Mineral Resources on the Presidential Regulation that has not yet been implemented is still awaited.

Although implemented, Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 40/2016 on natural gas price for three industrial sectors is also not in line with Presidential Regulation No. 40 / 2016. The gas price for the three industrial sectors is at least 6 US dollars per MMBTU. In fact, the mandate of Presidential Regulation No. 40/2016 mentions, certain natural gas prices for seven industrial sectors up to 6 US dollars per MMBTU in plant gate.

Happy Bone Zulkarnaen, Special Staff of the Minister of Industry, while giving a speech at the focused discussion forum, said that natural gas is the third primary energy after oil and coal is the most widely used in the country.

"This can not be separated from Indonesia's natural gas reserves reaching 144.06 TSCF (trillions of standard cubic feet),"

IN INDONESIA

Aturan Harga Gas Belum Efektif

lmplementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang menetapkan harga gas bumi tertentu untuk tujuh sektor industri sebesar 6 dollar AS per juta metrik british thermal unit belum efektif. Sebab, belum ada peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat diimplementasikan untuk mengeksekusi peraturan tersebut.

Demikian, antara lain hasil diskusi kelompok terfokus mengenai kebutuhan gas untuk industri yang dihadiri pemangku kepentingan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Selasa (17/10). Pada forum itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun untuk kesekian kali menyampaikan harapan agar harga gas industri bisa segera diturunkan.

Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas, 4 Oktober 2016, sudah menginstruksikan harga gas untuk industri 5-6 dollar AS per MMBTU untuk memperkuat daya saing industri.

Dalam forum diskusi terungkap, sudah dilaksanakan rapat dengan Ombudsman di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Agustus 2017. Rapat itu untuk menanggapi pengaduan dari FIPGB tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 40/2016 yang belum efektif. Penjelasan Kementerian ESDM mengenai Peraturan Presiden yang belum diimplementasikan itu masih ditunggu.

Kendati sudah diimplementasikan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 40/2016 tentang harga gas bumi untuk tiga sektor industri juga belum selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 40/ 2016. Sebab, harga gas untuk tiga sektor industri tersebut minimal 6 dollar AS per MMBTU. Padahal, amanat Peraturan Presiden Nomor 40/2016 menyebutkan, harga gas bumi tertentu untuk tujuh sektor industri maksimal 6 dollar AS per MMBTU di plant gate.

Happy Bone Zulkarnaen, Staf Khusus Menteri Perindustrian, saat memberikan sambutan pada forum diskusi terfokus tersebut mengatakan, gas bumi merupakan energi primer ketiga setelah minyak bumi dan batubara yang paling banyak digunakan di dalam negeri.

”Ini tidak lepas dari cadangan gas bumi Indonesia yang mencapai 144,06 TSCF (trillions of standard cubic feet),”

Kompas, Page-18, Wednesday, October 18, 2017

Narrow Price Disparity of Industrial Gas

The issue of gas prices is still a homework that the government must address. One of them is related to price imbalances that are considered less profitable to industry players. According to the special staff of industry minister Happy Bone Zulkarnaen, there are several reasons for the disparity of industrial gas prices.

"This is due to differences in the field economy, the distance between users and gas sources, types of gas sources, gas infrastructure, and market competition involving producers and consumers," Happy said.

In 2016, the average gas price is USD 5.62 per million metric British thermal unit (mmbtu) for the industry. Meanwhile, in Indonesia there is a high price disparity in the industrial sector. The lowest price is only USD 0.22 per mmbtu and the highest price reaches USD 8.62 per mmbtu.

"The government is trying to narrow the space of disparity by ensuring supply availability, improving distribution infrastructure, and price regulation," he said.

Happy asserted that the government through Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016 also provides special price adjustment to the fertilizer industry, petrochemical industry, and steel industry. Among the 86 companies submitted by the Ministry of Industry, only eight companies are getting discounted gas prices.

The eight companies are PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik and PT Krakatau Steel. Meanwhile, 78 companies from the steel industry, petrochemical industry and fertilizer industry are waiting for the decline in industrial gas prices as proposed by the Ministry of Industry.

"We are waiting for the latest EMR Minister Regulation to allow 78 companies to participate in getting the gas price decline," said Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam.

He added that too expensive gas prices will result in companies likely to hold expansion. In addition, the decline in industrial gas prices may lead to increased industrial revenues. In the end, it also enlarges the state income from taxes.

"Not to mention if the company exports it there will be foreign exchange so cover the decline in the upstream," said Khayam.

IN INDONESIA

Persempit Disparitas Harga Gas Industri

Persoalan harga gas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan ketimpangan harga yang dinilai kurang menguntungkan pelaku industri. Menurut staf khusus menteri perindustrian Happy Bone Zulkarnaen, ada beberapa alasan terjadinya disparitas harga gas industri. 

"Hal itu disebabkan perbedaan keekonomian lapangan, jarak antara pengguna dan sumber gas, jenis sumber gas, infrastruktur gas, serta persaingan pasar yang melibatkan produsen dan konsumen,” jelas Happy.

Pada 2016, harga rata-rata gas bumi USD 5,62 per million metric British thermal unit (mmbtu) untuk industri. Sementara itu, di Indonesia terdapat disparitas harga yang tinggi dalam sektor industri. Harga terendahnya hanya USD 0,22 per mmbtu dan harga tertinggi mencapai USD 8,62 per mmbtu. 

"Pemerintah berupaya mempersempit ruang disparitas dengan menjamin ketersediaan pasokan, pembenahan infrastruktur penyaluran, dan pengaturan harga,” katanya.

Happy menegaskan bahwa pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 40 Tahun 2016 juga memberikan penyesuaian harga khusus kepada industri pupuk, industri petrokimia, dan industri baja. Di antara 86 perusahaan yang diajukan Kementerian Perindustrian, hanya delapan perusahaan yang mendapatkan potongan harga gas.

Delapan perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel. Sementara itu, 78 perusahaan yang berasal dari industri baja, industri petrokimia, dan industri pupuk sedang menunggu penurunan harga gas industri seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian. 

"Kami sedang menunggu Peraturan Menteri ESDM terbaru agar 78 perusahaan itu bisa ikut mendapatkan penurunan harga gas," ujar Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam.

Dia menambahkan, harga gas yang terlalu mahal akan mengakibatkan perusahaan cenderung menahan ekspansi. Selain itu, penurunan harga gas industri dapat mendorong peningkatan pendapatan industri. Pada akhirnya, itu juga memperbesar pendapatan negara dari pajak. 

”Belum lagi kalau perusahaan itu ekspor nanti ada devisa sehingga tertutupilah penurunan di hulu itu,” kata Khayam.

Jawa Pos, Page-7, Wednesday, October 18,  2017

One Bontang LNG Train Destroyed

PT Badak NGL, Bontang LNG Plant Manager, will dismantle one unit of gas processing facility (train) next year as natural gas supply falls. Badak NGL has eight train. Closure of one gas processing facility to save operating and maintenance costs.

President Director of PT Badak NGL Didik Sasongko said that the current production of LNG liquefied natural gas (LNG) tends to be stable.LNG production from Bontang refinery in 2016 is about 172 cargoes.However, since the last 3 years it has only used four refineries with one unit as backup.

Meanwhile, three other refineries were not used because the natural gas supply to the refinery was down. Currently, Badak NGL shares are held by PT Pertamina 55%, Vico Indonesia 20%, Total E & P Indonesie 10%, and Japan Indonesia LNG Company (JILCO) 15%.

The unloading process of one unit of three unused refineries will begin next year. The reason, Badak NGL need to spend to do the maintenance despite the unit is not used.

"Administratively it has not started yet. In 2018 we begin to disassemble one refinery, "he said, Monday (16/10).

The demolition plan has been submitted to the government since 2016. According to him, the plan to start the process of dismantling next year has been submitted to the Special Unit for Upstream Oil and Gas Business (SKK Migas).

"For cutting costs is better. If it is not needed, we are decommissioning, no longer needing it, "he said.

Badak NGL party has decided from three train that is not used, only one unit dismantled. The reason, two other refineries in case of additional supply of gas from new projects that can supply Bontang Refinery. Currently, Bontang refinery obtains gas supply from Mahakam Block (Total E & P Indonesie), East Kalimantan Block (Chevron Indonesia), and Sanga-Sanga Block (VICO).

Gas supply from Bangka Field (Chevron), which is part of the Indonesian Deepwater Development (IDD) project, has started since mid-2016.

Then, in mid-2017, another gas supply came from the Jangkrik Handicraft, Muara Bakau Block operated by Eni Muara Bakau BV "It is feared that in the future there will be gas production from other oil and gas fields that enter again," he said.

IN INDONESIA

Satu Train LNG Bontang Dibongkar

PT Badak NGL, pengelola Kilang LNG Bontang, akan membongkar satu unit fasilitas pengolahan gas (train) pada tahun depan karena pasokan gas alam turun.  Badak NGL memiliki delapan train. Penutupan satu fasilitas pengolahan gas itu untuk menghemat biaya operasi dan perawatan.

Presiden Direktur PT Badak NGL Didik Sasongko mengatakan bahwa saat ini produksi kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG tersebut cenderung stabil. Produksi LNG dari Kilang Bontang pada 2016 sekitar 172 kargo. Namun, sejak 3 tahun belakangan pihaknya memang hanya menggunakan empat unit kilang dengan satu unit sebagai cadangan. 

Sementara itu, tiga unit kilang lainnya tidak digunakan karena pasokan gas alam ke kilang tersebut turun. Saat ini, saham Badak NGL dipegang oleh PT Pertamina 55%, Vico Indonesia 20%, Total E&P Indonesie 10 %, dan Japan Indonesia LNG Company (JILCO) 15 %.

Proses pembongkaran satu unit dari tiga unit kilang yang tidak terpakai akan dimulai pada tahun depan. Pasalnya, Badak NGL perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan kendati unit tersebut tidak terpakai.

“Secara administratif sekarang belum dimulai. Pada 2018 baru kita mulai pembongkaran satu kilang ,” ujarnya, Senin (16/ 10). 

Rencana pembongkaran itu telah disampaikan kepada pemerintah sejak 2016. Menurutnya, rencana untuk memulai proses pembongkaran pada tahun depan telah disampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Untuk cutting cost [memangkas biaya] lebih baik. Kalau tidak diperlukan, kita decommissioning [Bongkar] saja, tidak usah dipelihara lagi,” katanya.

Pihak Badak NGL telah memutuskan dari tiga train yang tidak digunakan, hanya satu unit yang dibongkar. Alasannya, dua kilang lainnya untuk berjaga-jaga bila terdapat tambahan pasokan gas dari proyek-proyek baru yang bisa menyuplai Kilang Bontang. Saat ini, Kilang Bontang mendapatkan pasokan gas dari Blok Mahakam (Total E&P Indonesie), Blok East Kalimantan (Chevron Indonesia), dan Blok Sanga-Sanga (VICO).

Pasokan gas dari Lapangan Bangka (Chevron) yang menjadi bagian dari proyek laut dalam (Indonesian Deepwater Development/IDD) sudah dimulai sejak pertengahan 2016.

Kemudian, pada medio 2017, pasokan gas lainnya masuk dari Iapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau yang dioperasikan oleh Eni Muara Bakau BV “Takutnya ke depan ada produksi gas dari lapangan migas lainnya yang masuk lagi,” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, October 18,  2017