Upgrading Kilang Dumai dan Balongan Dikaji Lagi

    PT Pertamina memutuskan akan mengevaluasi kembali rencana peningkatan kapasitas dan kompleksitas Kilang Dumai dan Balongan. Hal ini lantaran Pertamina akan mengubah skenario upgrading-nya. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya akan melihat kembali rencana upgrading kilang dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan bakar minyak nasional dan urgensi dari perbaikan kilang itu sendiri. Pihaknya mempertimbangkan akan mengubah skenario pengembangan Kilang Dumai dan Balongan.

    Pada perpanjangan perjanjian pokok dengan Saudi Aramco pada November lalu, kedua kilang ini disebutnya sudah dikeluarkan dari pembahasan. Awalnya, Pertamina memang menggandeng Saudi Aramco untuk menggarap upgrading Kilang Dumai dan Balongan, namun diskusi belum berlangsung.  Menurut Dwi, upgrading Kilang Balongan termasuk sangat mendesak untuk dilakukan. Selama ini Kilang Balongan mendapatkan pasokan naphta dari Kilang Balikpapan,

    Namun begitu upgrading Kilang Balikpapan selesai pada 2019, tidak ada lagi pasokan naphta yang dapat dikirim. Padahal, pasokan naphta dari Kilang Balikpapan mencapai 40% dari total kebutuhan. Untuk Kilang Dumai, upgrading belum terlalu mendesak. Pertamina baru saja merampungkan proyek tangki baru di Kilang Dumai. Tambahan fasilitas ini memungkinkan Kilang Dumai mendapat pasokan minyak mentah dari sumber mana saja. “Maka desain upgrading bisa berubah," ujar Dwi. Dwi belum dapat memastikan apakah Pertamina akan menggandeng mitra untuk menggarap upgrading kedua kilang ini. Jika diputuskan bekerja sama dengan mitra, Saudi Aramco tetap akan menjadi salah satu opsi. "Tetapi siapapun calon partner akan diajak bicara,” kata dia.

    President dan CEO Saudi Aramco Amin Nasser menyatakan, pihaknya sangat berminat terlibat dalam proyek upgrading Kilang Dumai dan Balongan. Meski demikian, pihaknya akan melihat hasil desain dasar (basic engineering design/ BED) Kilang Cilacap terlebih dahulu, untuk melihat kemungkinan apakah proyek Kilang Cilacap, Dumai, dan Balongan dapat diintegrasikan.
Awalnya, setelah upgrading, kapasitas Kilang Dumai akan naik dari 140 ribu barel per hari (bph) menjadi 300 ribu bph. Sementara
kapasitas Kilang Balongan ditargetkan meningkat dari 100 ribu bph menjadi 350 ribu bph.

    Upgrading keduanya ditargetkan dapat selesai pada 2023. Perkiraan awal kebutuhan investasi kedua kilang ini masing-masing US$ 4,2-4,3 miliar untuk Kilang Dumai dan US$ 2,7 miliar untuk Kilang Balongan. Sementara itu, Pertamina makin agresif melakukan ekspansi untuk mendapat ladang-ladang minyak di luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengamankan pasokan bagi kebutuhan kilang-kilang perseroan di masa datang. Selain dua proyek pembangunan kilang baru, yakni kilang Tuban dan Bontang, Pertamina juga menggarap proyek revitalisasi (refinery development master plan/ RDMP) empat kilang, Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai. Proyek kilang yang membutuhkan investasi hingga US$ 36,79 miliar ditargetkan tuntas pada 2023.

    Pengamat ketahanan energi dan staf pengajar Geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo mengatakan, biaya pembangunan kilang tidak bisa dilihat hanya satu aspek saja fisik, tapi juga harus memasukan biaya sumber ladang minyaknya. Setelah tuntasnya proyek-proyek kilang, kebutuhan minyak mentah Pertamina akan meningkat signifikan seiring bertambahnya kapasitas kilang. Untuk dua kilang baru saja, Pertamina akan memiliki kapasitas produksi 600 ribu barel per hari (bph). Selain itu ada tambahan 415 ribu barel per hari (bph) untuk kilang-kilang yang telah direvitalisasi.



    Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina guna memastikan pasokan minyak mentah untuk kilang adalah dengan ekspansi pengelolaan ladang migas di luar negeri. Saat ini Pertamina fokus untuk bisa mendapat hak pengelolaan dua ladang minyak dan gas, Ab-Teymoura dan Mansouri di Iran. Perseroan menargetkan awal tahun depan sudah ada tindak lanjut terkait rencana tersebut. Februari kami masukkan proposal, kemudian yang diminta mereka adalah Pertamina harus bisa menunjukkan kemampuan technical, dan finansialnya menarik,” kata Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina.

    Jika proposal diterima, Pertamina menargetkan bisa menjadi operator di dua blok yang memiliki jumlah total cadangan sekitar 3 miliar barel tersebut. Skema kerja sama yang diusung nantinya berupa service contract sehingga Pertamina akan mendapatkan bagian dari minyak dan gas yang diproduksi. Kami bisa dapat entitlement-nya. Seperti di Irak juga kan service contract, per barel dapatnya sekian,” ungkap Syamsu. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Hulu Minyak dan Gas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie Ganinduto, mengatakan proyek kilang-kilang besar positif untuk memenuhi ketahanan energi nasional. “Namun harus dicermati juga bahwa Indonesia akan menjadi negara importir crude oil lebih besar,” kata dia.

    Menurut Dirgo, Pertamina harus memiliki tim intelijen petroleum untuk mencari sumber minyak yang dapat memasok minyak mentah minimal delapan tahun dengan kapasitas volume yang konstan. Arab Saudi dan Iran, merupakan dua negara yang masih bisa diajak kerja sama untuk mendapatkan alokasi impor minyak guna memenuhi kebutuhan kilang jangka panjang. Persoalan yang mendasar itu harus dapat jaminan pasokan terlebih dahulu. Jadi nanti mendapatkan minyaknya tidak berdasarkan spot charter basis, tapi jaminan pasokan jangka panjang. Kalau ini sudah ada saya rasa tidak ada lagi resistensi,” katanya.

    Dirgo menambahkan untuk merealisasikan proyek-proyek kilang, pemerintah bisa memberikan dukungan antara lain dengan memberikan pembebasan pajak penghasilan dalam periode tertentu (tax holiday) dan melakukan oil diplomacy di negara-negara yang mempunyai kapasitas ekstra. Selain itu, membentuk tim petroleum intelligent agar Pertamina dapat melakukan strategi farm in yang tepat,” kata dia.

    Menurut Dirgo, pembiayaan pembangunan kilang tidak akan menjadi masalah bagi Pertamina, karena bisa dilakukan melalui pihak ketiga yang tentunya mendapat back up dari pemerintah. Sumber pembiayaan bisa dari mana saja yang penling harus lebih berpihak kepada kepentingan nasional.

IN ENGLISH

Dumai and Balongan Refinery Upgrading to Assess Longer

    PT Pertamina decided to reevaluate the planned increase in capacity and complexity Dumai and Balongan refinery. This is because Pertamina will change its scenario upgrading. Pertamina President Director Dwi Soetjipto said it will look back at the refinery upgrading plan with the needs of national fuel and urgency of repairs refinery itself. He said he would consider changing the development scenario Dumai and Balongan refinery.

    On the extension of the principal agreement with Saudi Aramco last November, the two refineries have called already excluded from the discussion. Initially, Pertamina is cooperating with Saudi Aramco to work on upgrading refinery Dumai and Balongan, but the discussion is not taking place. According to Dwi, upgrading refinery Balongan included are urgently required. During this time Balongan refinery naphtha obtain supplies from Balikpapan refinery,

    Nevertheless upgrading Balikpapan refinery was completed in 2019, no further supply of naphtha that can be sent. In fact, the supply of naphtha from Balikpapan refinery reached 40% of total needs. For Dumai refinery, upgrading is not too urgent. Pertamina has just completed a new tank project in Dumai Refinery. This facility enables additional Dumai Refinery supply of crude oil received from any source. "So the design of upgrading can change," said Dwi. Dwi has not been able to verify whether Pertamina will invite partners to work on upgrading the refinery this. If it is decided to work with partners, Saudi Aramco will continue to be an option. "But whoever prospective partner will be invited talk, "he said.

    President and CEO of Saudi Aramco Amin Nasser said his company is very interested in engaging in a refinery upgrading project Dumai and Balongan. Nevertheless, it would see the results of the basic design (basic engineering design / BED) Cilacap refinery in advance, to see whether the possibility of Cilacap refinery project, Dumai and Balongan can be integrated.
Initially, after upgrading, Dumai refinery capacity will rise from 140 thousand barrels per day (bpd) to 300 thousand bpd. While
Balongan refinery capacity is expected to increase from 100 thousand bpd to 350 thousand bpd.

    Upgrading both targeted to be completed in 2023. Initial estimates of the investment needs of each refinery is US $ 4.2-4.3 billion for Dumai Refinery and US $ 2.7 billion for Balongan refinery. Meanwhile, Pertamina even more aggressive expansion to get the oil fields abroad. This is done in an effort to secure the supply for the needs of the company's refineries in the future. In addition to the two new refineries projects, namely Tuban refinery and Bontang, Pertamina is also working on revitalization projects (refinery development master plan / RDMP) four refineries, Balikpapan, Cilacap, Balongan and Dumai. Refinery project which requires an investment of up to US $ 36.79 billion expected to be completed in 2023.

    Observers energy security and the teaching staff geoekonomi Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo said the refinery construction costs can not be seen only one aspect of physical, but also must include the cost source of oil fields. After the completion of projects of refineries, Pertamina's crude oil needs will rise significantly with increasing refinery capacity. For just two refineries, Pertamina will have a production capacity of 600 thousand barrels per day (bpd). In addition there are an additional 415 thousand barrels per day (bpd) to refineries that have been revitalized.

    One of the efforts carried out by Pertamina in order to ensure the supply of crude oil to the refinery expansion is the management of oil and gas fields abroad. Currently, Pertamina can get the right focus for the management of two oil and gas fields, Ab-Teymoura and Mansouri in Iran. The Company is targeting the start of next year has been no follow-up related to the plan. February we put in a proposal, then requested they are Pertamina should be able to demonstrate technical capability and financial interest, "said Syamsu Alam, Upstream Director of Pertamina.

    If the proposal is accepted, Pertamina is targeting to become the operator in two blocks that have total reserves of about 3 billion barrels of it. Cooperation schemes promoted later in the form of service contract so that Pertamina will get a share of the oil and gas produced. We can get her entitlement. As in Iraq is also the service contract, barrel failure by so many, "said Syamsu. Meanwhile, Chairman of the Standing Committee of the Upstream Oil and Gas, Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia Firlie Ganinduto, said the project were positive refineries to meet national energy security. "But it must be observed also that Indonesia would become a larger importer of crude oil," he said.

    According Dirgo, Pertamina must have the intelligence team petroleum to find the source of the oil that can supply crude oil at least eight years with a constant volume capacity. Saudi Arabia and Iran are the two countries that they can deal with the allocation of oil imports in order to meet long-term needs of the refinery. The fundamental issue that must be able to guarantee supply in advance. So later get the oil is not based on the spot charter basis, but the long-term supply guarantees. If this has been there I think there is no more resistance, "he said.

    Dirgo add to realize projects of refineries, the government can provide support include provision of the income tax exemption for a certain period (tax holiday) and doing oil diplomacy in countries that have extra capacity. In addition, petroleum intelligent form teams that Pertamina can farm in the proper strategy, "he said.

    According Dirgo, financing the construction of the refinery will not be a problem for Pertamina, because it can be done through a third party that would get back up from the government. Financing sources can be from anywhere penling to be more aligned to national interests.

Investor Daily, Page-9, Friday, Dec, 23, 2016

Pertamina Tak Kabulkan Tuntutan Warga Rahayu

Pencairan Dana Kompensasi Dampak Flare

  Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) hingga kini belum mampu mengabulkan tuntutan warga, terkait pembayaran dana kompensasi 12 bulan, meski sudah 24 kali menggelar pertemuan guna mencari solusi dari konflik dampak flare buat warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kamis (22/12).

Alasannya, JOB Pertamina merasa kesulitan mengeluarkan dana itu karena tidak ada dasar dalam pencairan dana untuk warga tersebut. “Kita tidak bisa mencairkan dana kompensasi, karena saat ini tidak ada dampak dari flare dan itu hasil penelitian sejak 2015” kata, Field Admin Superintendent (PAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima.

    Menurut Akbar, untuk mencari solusi itu diantaranya pertemuan dengan perangkat desa, warga, anggota DPRD Tuban, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan SKK Migas. Namun, hingga kini belum ada titik temu. “Solusinya bukan untuk membayar kompensasi, tetapi warga diberikan bantuan tali asih selama dua bulan, tetapi warga masih menolak terang Akbar. Ditambahkan Akbar, tuntutan warga belum bisa dipenuhi karena pemberian kompensasi tersebut belum ada aturannya.

    Selain itu, diberikan kompensasi jika flare menimbulkan dampak. “Hasil penelitian tidak menimbulkan dampak. Tetapi warga masih belum bisa menerima, dan terus menuntut untuk diberikan kompensasi.” tambah Akbar menerangkan. Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, mengatakan, pihaknya tetap akan mencarikan jalan terbaik antara JOB PPEJ dengan warga Desa Rahayu.

    Diharapkan kedua belah pihak dapat menerima jalan keluar tersebut. ”JOB tidak bisa mengeluarkan kompensasi itu jika tidak ada aturan hukumnya. Jika tetap dikeluarkan pasti akan ada masalah hukum dikemudian hari.” tegasnya. Ali Masyhar merasa yakin permasalahan itu bisa terselesaikan pada 2016 ini. Sehingga, persoalan bisa jelas dan tidak ada yang dirugikan. “Kita meminta agar warga tidak menggunakan kata "inti nya" dalam mencari solusi” ungkap Ali Masyhar.

IN ENGLISH

Impact of Flare Compensation Disbursements 

Pertamina not grant Demands Citizens Rahayu

    Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) has not yet been able to fulfill the demands of citizens, related to the payment of compensation of 12 months, though it was 24 times, held a meeting to seek a solution of the conflict impact flare for residents Rahayu Village, District Soko, Thursday (22 / 12).

    The reason, JOB Pertamina find it difficult to spend it because there is no basis in the disbursement of funds for these residents. "We can not withdraw the funds for compensation, because currently there is no impact of the flare and the results of the study since 2015" Field Admin  Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima, said.

    According to Akbar, to find solutions that include meetings with village officials, residents, board members of House of Representatives Tuban, Tuban regency government, and SKK Migas. However, until now there has been no meeting point. "The solution is not to pay compensation, but residents are given ex-gratia assistance for two months, but residents still refuse bright Akbar. Akbar added, the demands of citizens can not be met due to the provision of such compensation is not no rules.

    In addition, the compensation if the flare impacts. "The results are not having an effect. But residents still can not accept, and continued to demand to be compensated, "added Akbar explained. Representative SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, said it still will find the best path between JOB PPEJ with Rahayu village residents.

    It is hoped both sides can accept the way out. "JOB could not get the compensation that if there is no rule of law. If you still would have incurred no legal problems in the future. "He said. Ali Masyhar feel confident that the problems could be resolved in 2016. Thus, the issue could be clear and no one harmed. "We ask that residents do not use the word" its essence "in finding solution." Said Ali Masyhar.

Memorandum, Page-7, Friday, Dec,23,2016

Akhirnya, Revisi Aturan Cost Recovery Tuntas

Pemerintah tak memasukkan prinsip assume and discharge dalam revisi PP No 79/2010

    Pemerintah akhirnya menuntaskan perubahan Peraturan Pemerinlah (PP) No 79/2010, PP yang mengatur tentang biaya pengembalian usaha (cost recovery) dan pajak hulu migas ini, hanya berlaku bagi kontrak migas baru yang ditandatangani setelah revisi beleid tersebut ditandatangani presiden.

    Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya. Mineral (ESDM), mengungkapkan keputusan tersebut untuk menghormati keberadaan kontrak yang telah berjalan sebelum PP N0 79/2010 direvisi ataupun sebelum berlaku. "Jadi, kalau kontrak yang lama itu menyebutkan apa, ya sudah, kita ikut saja dan sebagainya," tandas Jona. Sejumlah pelaku usaha menilai draf revisi PP No 79/2010 yang diajukan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tersebut bukan merupakan insentif.

    Justru sebaliknya sebagai disinsentif. Sebab, pembebasan pajak pada masa eksplorasi hanya menyasar pajak-pajak pusat. Misalnya pungutan PPN impor, bea masuk, PPN dalam negeri Serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara pajak lain, seperti yang diberlakukan daerah atau lokasi ladang minyak yang dikelola tetap menjadi tanggung jawab kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).

    Menurutnya, prinsip membebaskan kontraktor dari berbagai macam pungutan dan paiak (assume and discharge) yang selama ini diminta oleh para kontraktor migas agar masuk dalam revisi PP No 79/2010, tak memiliki dasar. Sebab, Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) tidak mencantumkannya. Karena itulah dibentuk BP Migas, yang saat ini menjadi SKK Migas. "Makanya, ada SKK Migas dan sebagainya itu," tandas Jonan.

    Menurut mantan Menteri Perhubungan itu, pemerintah berharap para pelaku usaha bisa meningkatkan investasi mereka untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi ke depan, revisi beleid ini. Sehingga ditemukan cadangan migas baru, untuk menambal cadangan yang terus menipis. “Amandemen PP 79 itu supaya ada peraturan terkait insentif untuk kontraktor agar berminat melakukan eksplorasi.

    Seperti penemuan ladang-ladang minyak, gas baru dan sebagainya," tegasnya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja menegaskan, keputusan pemerintah ini untuk menghormati kontrak migas yang telah ditandatangani yang sudah berlandaskan hukum pasti. Karena itu, revisi beleid terbaru hanya menyasar kontrak-kontrak baru nanti. Proses finalisasi ditargetkan rampung sebelum tahun 2017. “Akhir tahun ini naik ke Menko Perekonomian, terus ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam seminggu kedepan kita finalisasi," ujarnya.

    Sementara, Direktur Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah sebelumnya meminta prinsip assume and discharge mestinya bisa masuk dalam PP 79/2010.  Sammy tidak menjawab terkait sudah diputuskannya revisi PP No 79/2010 tersebut.

IN ENGLISH

Finally, the Revised Rules of Cost Recovery Completed

The government does not incorporate the principle assume and discharge the revision of Government Regulation No. 79/2010

    The government finally completed the change Pemerinlah Regulation (PP) No. 79/2010, which regulates the PP business recovery cost (cost recovery) and upstream oil and gas tax, this applies only to new oil and gas contract signed after the revision of a regulation signed by the president.

    Ignatius Jonan, Minister of Energy and Resources. Mineral (EMR), revealed the existence of the decision to honor the contracts that have been running before PP N0 79/2010 revised or before it takes effect. "So if the old contract that says what, it's gone, and so we went along," said Jona. Some businesses assess the draft revision of Government Regulation No. 79/2010 proposed the Ministry of Energy and the Ministry of Finance is not an incentive.

    Quite the contrary as a disincentive. Therefore, the tax exemption on the exploration period to only target central taxes. For example levy import VAT, customs duties, VAT in the country As well as land and building tax (PBB). While other taxes, such as those adopted regional or location-run oil fields remain the responsibility of the contractor cooperation contract (PSC).

    According to him, the principle of freeing the contractor of various charges and paiak (assume and discharge) that had been requested by the oil and gas contractors to be included in the revision of Regulation No 79/2010, it has no basis. Therefore, Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas) does not include them. Because that was formed BP Migas, which is currently a SKK Migas. "Hence, there is SKK Migas and so it was," said Jonan.

    According to the former Minister of Transportation, the government hopes that the businesses can leverage their investment to boost exploration and exploitation in the future, this policy revision. Thus discovered a new oil and gas reserves, to patch up that continue to diminish. "Amendment 79 PP was that no regulations related to incentives for the contractor to be interested in exploring.

    Such as the discovery of oil fields, new gas and so on, "he said. Director General of Oil and Gas MEMR I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja asserted, the government's decision to honor gas contracts that have been signed already based legal certainty. Therefore, the revision of a regulation the most just targeting new contracts later. The process finalization will be completed before 2017. "later this year rose to CMEA, continue to the Ministry of the Secretariat of State. In the next week we are finalizing," he said.

     Meanwhile, Director of the Indonesia Petroleum Association previously asked Sammy Hamzah assume and discharge principle should be included in PP 79/2010. Sammy has decided not to answer related to the revision of the Regulation No. 79/2010.

Kontan, Page-14, Friday, Dec,23,2016

BLH (EA) Minta EMCL Pasang Penanda Arah Angin Pasca Terulangnya Bau Busuk

    Pasca munculnya bau busuk dari proyek migas Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro beberapa hari kemarin, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bojonegoro melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Kepala BLH, Elzadeba Agustina bersama sekretaris dan timnya juga sempat menanyai beberapa warga yang menjadi korban bau tidak sedap tersebut. "Kita ingin melihat langsung dan ingin mengetahui fakta sebenarnya," ujar Elza pada Kamis (22/12).

    Menurut Elza, kejadian pada 18 Desember lalu itu perlu dicermati dengan sikap netral dan bijak. Dari pemantauan yang dilakukannya itu, dia melihat beberapa hal yang harus diteliti lebih lanjut. Elza menilai alat yang ada sudah bagus dan berfungsi dengan baik. Namun dia menyarankan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) untuk memasang penanda arah angin seperti Windshock. "Walaupun jarak dari flare EMCL ke sini hampir 2 km, tapi kita juga harus tahu arah anginnya ke mana, karena kan gas itu dibawa angin. Apalagi H2S itu massa jenisnya berat, belum tentu sampai ke sini," paparnya. Dalam,kesempatan tersebut, Elza didampingi beberapa stafnya.

IN ENGLISH

BLH Ask EMCL Install Wind Direction Marker Recurrence After Foul Odor

    Post-emergence stench of oil and gas projects Banyu Urip, Cepu in the district of Bojonegoro Gayam last few days, the Environment Agency (BLH/EA) Bojonegoro monitoring at the site. Head of BLH, Elzadeba Agustina joint secretary and his team also had questioned several residents who were victims of the odor. "We wanted to see first hand and wanted to know the truth," said Elza on Thursday (22/12).

    According to Elza, the events of December 18 and then it needs to be observed by a neutral stance and wise. From monitoring what he does, he saw a few things that should be investigated further. Elza assess existing tools already good and functioning properly. However, he suggested ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) to install markers such as wind direction Windshock. "Although the distance from the flares EMCL here almost 2 km, but we also need to know the wind direction to an extent, because the gas was carried by the wind. Moreover, its density H2S was heavy, not necessarily to get here," he explained. Within, the occasion, Elza was accompanied by some of his staff.

Harian Bangsa, Page-9, Friday, Dec,23,2016

Optimistis Produksi Minyak Meningkat

    SKK Migas Jabanusa (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) optimistis produksi minyak di wilayah kerjanya yang sekarang ini rata-rata sekitar 200 ribu barel per hari akan meningkat pada 2017. “Kami optimistis produksi minyak akan bisa meningkat pada 2017,” kata Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar. Ia menyebutkan produksi minyak di wilayah kerjanya dalam dua tahun terakhir sekitar 200 ribu barel per hari dari sejumlah lapangan minyak, diantaranya, sekitar 180 ribu barel per hari dari lapangan sumur minyak Blok Cepu.

    Produksi minyak itu, menurut dia, dihasilkan dari 13 kontraktor kontrak kerja sama (KKS) dari 28 KKKS di wilayah kerjanya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut ia menjelaskan peningkatan produksi minyak pada 2017 akan diperoleh dari produksi minyak Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Sesuai rencana pihak EMCL seperti yang disampaikan dalam acara itu akan meningkatkan produksi minyak Blok Cepu di Bojonegoro yang sekarang sekitar 180 ribu bare] per hari menjadi berkisar 200 ribu-205 ribu barel per hari. “Peningkatan produksi minyak Blok Cepu akan menambah produksi minyak pada 2017. Belum lagi dari peningkatan produksi sejumlah lapangan minyak lainnya di wilayah kerja kami,” ucapnya.

    Menurut dia, peningkatan produksi minyak di wilayah kerjanya itu bisa terjadi karena dipengaruhi beberapa hal, antara lain, adanya temuan cadangan minyak baru. Selain juga adanya perawatan sumur minyak. Yang jelas, menurut dia, produksi minyak di Tanah Air akan terus ditingkatkan dengan melakukan pencarian potensi cadangan minyak baru untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan minyak Nasional.

    Untuk itu, kata dia, Pemerintah akan kembali menawarkan kepada kontraktor untuk melakukan pencarian potensi cadangan migas di Tanah Air. Sesuai data, menurut dia, kebutuhan minyak secara Nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, tetapi produksi minyak Nasional hanya sekitar 800 ribu barel per hari.

IN ENGLISH

Optimistic on Oil Production Increase

    SKK Migas Jabanusa (Java, Bali and Nusa Tenggara) is optimistic that oil production in the areas they are now on average about 200 thousand barrels per day will increase in 2017. "We are optimistic we will be able to increase oil production by 2017," said Chief SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar. He said oil production in the working area in the last two years about 200 thousand barrels per day from a number of oil fields, of which, approximately 180 thousand barrels per day of oil wells Cepu field.

    Oil production, according to him, resulted from 13 cooperation contracts (PSC) of 28 KKKS in working areas in Java, Bali and Nusa Tenggara. He further explained the increase in oil production in 2017 will be obtained from the Cepu Block oil production managed by ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). EMCL parties according to plan as presented in the show will increase oil production at the Cepu block Bojonegoro are now about 180 thousand bare] per day to a range of 200 thousand to 205 thousand barrels per day. "Increased production of the Cepu Block oil will increase oil production in 2017. Not to mention the increase in the production of a number of other oil fields in the area of ​​our work," he said.

    According to him, the increase in oil production in the areas they can happen because influenced by several things, among others, the discovery of new oil reserves. As well as the maintenance of oil wells. What is clear, according to him, oil production in the country will be improved by doing a search of potential new oil reserves in anticipation of increasing national oil needs.

    To that end, he said, the government will offer to the contractor to conduct a search of potential oil and gas reserves in the country. According to the data, according to him, the need for national oil reached 1.6 million barrels per day, but the national oil production is only about 800 thousand barrels per day.

Duta Masyarakat, Page-16, Friday, Dec,23,2016

Aramco Lepas Balongan & Dumai

    Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi, melepas komitmen untuk bermitra dengan PT Pertamina  dalam proyek penambahan kapasitas atau revitalisasi Kilang Balongan di Jawa Barat dan Kilang Dumai di Riau. Direktur Megaproyek Kilang dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, kesepakatan atau head of agreement (HOA) dengan Aramco terkait proyek penambahan kapasitas Kilang Balongan dan Kilang Dumai tidak diperpanjang.

    Hardadi menyebut pihaknya harus melakukan kajian apakah akan melanjutkan proyek sendiri seperti pada Kilang Balikpapan atau mencari mitra baru. Dia menyebut beberapa faktor pertimbangan seperti waktu penyelesaian dan aspek finansial. “HoA antara Saudi Aramco untuk Balongan dan Dumai sudah berakhir 26 November 2016,” ujarnya usai jumpa pers pembentukan perusahaan patungan Pertamina dan Aramco dalam proyek Kilang Cilacap, Kamis (22/ 12).

    Pertamina meminta revitalisasi Kilang Balongan dan Dumai harus selesai pada September 2019. Dia menargetkan, penambahan kapasitas Kilang Balongan bisa diselesaikan pada akhir 2019 atau paling lambat pada pertengahan 2020 kendati rencana awal selesai pada 2023. Pasokan nafta ke Kilang Balongan berpotensi terganggu karena bahan baku itu diserap oleh Kilang Balikpapan. Oleh karena itu, proses penambahan kapasitas Kilang Balongan yang berlokasi di Indramayu itu harus cepat diselesaikan.

    Proyek peningkatan kapasitas Kilang Balongan dari 125.000 barel per hari (bph) menjadi 280.000 bph membutuhkan biaya sekitar US$2,7 miliar. Sementara itu, proyek penambahan kapasitas Kilang Dumai dari 175.000 bph menjadi 300.000 bph membutuhkan biaya US$4,2 miliar. Namun, Pertamina akan menghitung kembali nilai investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut.

    Pada 2017, untuk kegiatan akusisi aset hulu di iuar negeri seperti di Iran dan Rusia juga proyek di sektor pengolahan seperti Kilang Balikpapan, Kilang Tuban, Kilang Baiongan, dan Kilang Tuban, perseroan sudah mengalokasikan belanja modal US$5 miliar-US$6 miliar. “Nanti kami lihat. Jadi gini, kalau ternyata Pertamina bisa run (bekerja) dengan our capability [kemampuan internal, tentu tidak perlu mencari partner (pengganti Aramcol)," katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Saudi Aramco Amin Nasser mengatakan, pihaknya masih menaruh minat terhadap proyek Kilang Dumai dan Kilang Balongan. Namun, pihaknya perlu melakukan kajian terlebih dahulu yang diperkirakan tuntas pada 2017.  Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi di sektor pengolahan selain China dan Malaysia. “Kami akan melihat kemungkinan di Dumai dan Balongan,” katanya. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya telah mengukuhkan kemitraan dengan Saudi Aramco untuk menambah kapasitas Kilang Cilacap dari 348.00 bph menjadi 400.000 bph.

    Pertamina dan Aramco menandatangani kesepakatan kerja sama untuk membentuk perusahaan patungan di proyek Kilang Cilacap. Setelah memperpanjang head of agreement (HOA) sebanyak dua kali, tutur Dwi, empat poin telah disepakati sejak akhir November 2016. Empat poin yang telah disepakati yakni terkait pasokan minyak mentah, kontrol manajemen, lifting, dan valuasi aset Kilang Cilacap. Dengan kesepakatan tersebut, pihaknya pun optimistis proyek bisa berjalan bahkan dipercepat.

    Untuk menyelesaikan proyek lebih cepat, pihaknya harus memulai persiapan iahan pada 2017 yang dilanjutkan dengan tahap pendefinisian proyek selama setahun.  Kemudian, kata Dwi, konstruksi fisik dilakukan pada 2019. “Awalnya proyek ini selesai 2022, tetapi dalam rapat terakhir, CEO Saudi Aramco Amin Nasser menantang tim dan commit untuk menyelesaikan di 2021,” ujarnya. Revitalisasi Kilang Cilacap butuh investasi US$ 5 miliar yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kepemilikan saham. Pertamina menguasai 55% dan Aramco 15%. Pasokan minyak mentah akan didatangkan Aramco sebanyak 270.000 bph.

    Sisanya, yakni sekitar 130.000 bph akan dipasok Pertamina. Melalui proyek tersebut, Kilang Cilacap akan menghasilkan tambahan produk berupa gasolin (Premium, Pertalite, dan seri Pertamax) 80.000 bph, solar 60.000 bph dan avtur 40.000 bph dengan standar emisi Euro 5. Selain itu, unit produksi bahan bakar minyak pun akan terhubung dengan unit produksi pelumas dan petrokimia.

IN ENGLISH

Revitalization of Refinery

Aramco Release Balongan & Dumai

    Saudi Aramco, Saudi Arabia's oil company, took off the commitment to partner with PT Pertamina in capacity expansion or revitalization projects Balongan refinery in West Java and Dumai refinery in Riau. Director megaproject Pertamina Refinery and Petrochemical Hardadi Rachmat said the agreement or heads of agreement (HOA) with associated Aramco refinery capacity expansion project Balongan and Dumai Refinery was not renewed.

    Hardadi call it shall be assessed whether to proceed with the project itself as the Balikpapan refinery or seek new partners. He calls some consideration factors such as turnaround time and financial aspects. "HoA between Saudi Aramco for Balongan and Dumai has ended 26 November 2016," he said after a press conference the formation of a joint venture and Aramco Pertamina in Cilacap refinery project, on Thursday (22/12).

    Pertamina asked revitalization Balongan and Dumai Refinery should be completed in September 2019. He targeted, Balongan refinery capacity additions could be completed by the end of 2019 or at the latest by mid 2020 although the initial plan was completed in 2023. The supply of naphtha to Balongan refinery feedstock could be disrupted because it is absorbed by Balikpapan refinery. Therefore, the process of adding capacity Balongan refinery located in Indramayu that must be resolved quickly.

    Project Balongan refinery capacity of 125,000 barrels per day (bpd) to 280,000 bpd to cost about US $ 2.7 billion. Meanwhile, the Dumai refinery capacity expansion project of 175,000 bpd to 300,000 bpd will cost US $ 4.2 billion. However, Pertamina will recalculate the value of the investment required in the project. In 2017, for the activities of acquisition of upstream assets in iuar country such as Iran and Russia as well as projects in the processing sector such as Balikpapan refinery, refinery Tuban, Refinery Baiongan, and refinery in Tuban, the company has allocated a capital expenditure of US $ 5 billion to US $ 6 billion. "We'll see. So Look, if it turns out Pertamina could run (work) with our capability [internal capabilities, certainly do not need to find a partner (replacement Aramcol), "he said.

    In the same occasion, Director of Saudi Aramco Nasser Amin said it was still interested in the project Dumai and Balongan Refinery Refinery. However, it needs to conduct a study first estimated to be completed in 2017. According to him, Indonesia has become one of the purposes of investment in the processing sector in addition to China and Malaysia. "We will look at the possibilities in Dumai and Balongan," he said. Pertamina President Director Dwi Soetjipto said it has forged a partnership with Saudi Aramco to increase the capacity of 348.00 bpd Cilacap refinery to 400,000 bpd.

    Pertamina and Aramco signed a cooperation agreement to establish a joint venture in the Cilacap refinery project. After extending the head of agreement (HOA) twice, said Dwi, four points have been agreed upon since the end of November 2016. The four points that have been agreed which is related to the supply of crude oil, management control, lifting and asset valuation Cilacap refinery. With the agreement, the company was optimistic that the project could run even accelerated.

    To complete the project faster, it should begin preparations iahan in 2017, followed by the stage of defining the project for a year. Then, said Dwi, physical construction carried out in 2019. "Initially the project was completed in 2022, but in the last meeting, the CEO of Saudi Aramco Amin Nasser challenged the team and commit to completing in 2021," he said. Revitalisation of Cilacap need to invest US $ 5 billion which will be divided according to the ownership of shares. Pertamina Aramco accounts for 55% and 15%. The supply of crude oil would be imported as much as 270,000 bpd Aramco.

    The rest, which is about 130,000 bpd will be supplied by Pertamina. Through the project, the Cilacap refinery will produce additional products such as gasoline (Premium, Pertalite, and series Pertamax) 80,000 bpd, 60,000 bpd diesel and jet fuel 40,000 bpd with the emission standards Euro 5. In addition, the unit's fuel production will be connected to the unit production of lubricants and petrochemicals.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Dec,23,2016

SKK Migas Minta Masyarakat Jangan Bilang ‘Pokoknya’

    Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, berharap agar permasalah kompensasi warga Desa Rahayu, Kec Soko, Tuban, akibat dampak gas buang (Flare) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) bisa diselesaikan tahun ini dan tidak sampai sulit sampai tahun depan. "Masih ada sembilan hari lagi, jadi harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik. Jangan sampai tahun 2017 masalahnya belum selesai, nanti jadi malah tidak jelas,” kata Ali Masyhar

    SKK Migas akan berupaya mencarikan jalan keluar kompensasi dampak flare selama 12 bulan yang belum dibayar pihak JOB- PPEJ. Namun pihaknya meminta agar masyarakat bisa mengerti tentang regulasi yang dikeluarkan SKK Migas Pusat sehingga kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalan dengan baik, "Jadi masyarakat  jangan tidak mau tau, jangan ‘pokoknya’, kami juga akan membantu mencarikan solusi, tapi kedua belah pihak harus saling mengerti,” harap Ali Masyhar.

    Menurutnya, maunya masyarakat dengan acuan sejak 2009 yang mana pada saat itu puncak tertinggi produksi minyak yang mencapai 45 ribu barel per hari, dengan 'total gas yang dihasilkan JOB PPEJ mencapai 20 MMSCFD. Namun saat ini, tingkat produksi minyak JOB PPEJ hanya 10 ribu barel per hari, dan produksi gas tinggal 3 MMSCFD. "Gas buang flare JOB PPEJ saat ini sudah di bawah ambang batas.

    Hal ini berdasarkan hasil kajian tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,”tuturnya. Sementara itu, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima, menyatakan, selama ini pihaknya sudah berjuang untuk warga Rahayu sampai ke humas pusat dan menteri ESDM dengan didampingi Komisi A, Komisi B, Komisi C DPRD Tuban, namun hasil finalnya hanya mendapat tali asih selama dua bulan.

IN ENGLISH

SKK Migas Asks People do not say 'Anyway'

    Chief Representative of SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, hoping that problems compensate residents Rahayu Village, District Soko, Tuban, due to the impact of exhaust gas (Flare) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ) could be completed this year and not to difficult to next year. "There are still nine days away, so it must be resolved, and the best solution. Do not until 2017 the problem is not yet completed, will be even unclear," said Ali Masyhar

    SKK Migas will find a way out compensation flare effect for 12 months unpaid JOB- PPEJ parties. However, it requested that the public can understand about the regulations issued by SKK Migas Centre so that both sides can resolve the problem lies with the good, "so people do not want to know, do not 'Anyway', we will help find a solution, but both sides must mutually understand, "Ali Masyhar hope.

    According to him, the public wants to benchmark since 2009 at which time the highest peak oil production reached 45 thousand barrels per day, with a 'total gas produced JOB PPEJ reached 20 MMSCFD. But this time, the level of oil production JOB PPEJ only 10 thousand barrels per day and gas production stayed 3 MMSCFD. "The exhaust gas flare JOB PPEJ is now below the threshold.

    It is based on the team's assessment of the Institute of Technology (ITS) Surabaya, "he said. Meanwhile, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima, states, so far it has been struggling to citizens Rahayu to the public relations center and Energy Minister was accompanied by Committee A, B Commission, Parliament Commission C Tuban, but the final results just got gratia for two months.

Bhirawa, Page-6, Friday, Dec,23,2016

Pertamina Gandeng Saudi Aramco

     Akhirnya PT Pertamina dan Saudi Aramco menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan gabungan atau joint venture untuk modernisasi kilang minyak, pada Kamis (22/ 12). Penandatanganan itu merupakan kelanjutan memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada Desember 2015 lalu. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, dengan perjanjian pembentukan joint venture ini artinya sudah ada kejelasan terkait pembentukan perusahaan gabungan. Yakni, dengan komposisi saham Pertamina sebesar 55% dan Saudi Aramco sebesar 45%.

    Melalui penandatanganan ini juga, Pertamina dan Saudi Aramco menargetkan proyek modernisasi Kilang Cilacap bisa selesai tahun 2021 atau satu tahun lebih cepat dari target sebelumnya pada tahun 2022. CEO Saudi Aramco menantang tim berkomitmen menyelesaikan proyek ini pada tahun 2021," ujar Dwi. Chief Executive Officer Saudi Aramco Amin Nasser menambahkan, kedua perusahaan segera menyelesaikan proses basic engineering design (BED). "Dan saat ini kami menuju proses front end engineering design (FEED)," ujar Nasser.

    Agar bisa mencapai target penyelesaian proyek pada tahun 2021, kedua perusahaan sudah harus menyelesaikan bankable visibility study dan menyelesaikan basic engineering design. Dwi menargetkan ini bisa selesai pada akhir Februari 2017. Proses selanjutnya adalah FEED dan pembentukan perusahan gabungan. Proses FEED sendiri akan memakan waktu selama setahun. Selama mengerjakan FEED, kedua perusahaan juga akan mulai menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk proyek modernisasi Kilang Cilacap. "Selama FEED juga dimulai persiapan lahan pada tahun 2017 untuk mengejar tahun 2021.

    Groundbreaking persiapan lahan juga sudah harus dilakukan pada tahun 2017," terang Dwi. Rachmad Hardadi, Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Pertamina, menambahkan, tahun 2017 juga sudah harus mempersiapkan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang memakan waktu sekitar enam hingga delapan bulan. Kemudian pada tahun 2018 sudah harus menyelesaikan proses persiapan lahan untuk dilakukan konstruksi pada tahun 2019 hingga tahun 2021.

    Jika nanti selesai dibangun, proyek modernisasi Cilacap yang menelan dana investasi sekitar US$ 5 miliar akan menghasilkan tambahan produksi berupa gasolin sebesar 80.000 barel per hari (bph), diesel sebesar 60.000 bph, avtur sebesar 40.000 bph dan produksi aromatik serta lubes oil dari hasil integrasi pabrik petrokimia.

IN ENGLISH

Pertamina Cooperate with Saudi Aramco

    Finally PT Pertamina and Saudi Aramco signed an agreement forming a joint company or joint venture for modernization of the refinery, on Thursday (22/12). The signing is a continuation memorandum of understanding (MoU) signed in December 2015 and then. Pertamina President Director Dwi Soetjipto explained, the agreement means that the formation of this joint venture is no clarity about the formation of the combined company. Namely, the composition of Pertamina shares of 55% and Saudi Aramco 45%.

    Through the signing of this also, Pertamina and Saudi Aramco targeting Cilacap refinery modernization project to be completed in 2021 or one year ahead of the previous target in 2022. CEO of Saudi Aramco challenged team is committed to complete this project in 2021, "said Dwi. Chief Executive Officer Saudi Aramco Amin Nasser added that the two companies soon complete the basic engineering design (BED). "And this time we headed to the front end engineering design (FEED)," said Nasser.

    In order to achieve the target project completion in 2021, the two companies already have to complete the bankable visibility study and completed the basic engineering design. Dwi targeting can be completed by the end of February 2017. The next process is the FEED and the formation of the combined company. FEED process itself will take as long as a year. During the FEED work, the two companies will also start preparing the land to be used for Cilacap Refinery modernization project. "During the FEED also begun site preparation in 2017 to pursue in 2021.

    Groundbreaking tillage also has to be done in 2017, "said Dwi. Rachmad Hardadi, Director megaproject Processing & Petrochemicals Pertamina, added in 2017 also have to prepare an environmental impact assessment (EIA), which takes about six to eight months. Then in 2018 should have completed the process of preparing the land for construction done in 2019 until 2021.

    If you later completed, the modernization project Cilacap, which costs an investment of around US $ 5 billion will generate additional production in the form of gasoline amounted to 80,000 barrels per day (bpd), diesel by 60,000 bpd, aviation fuel of 40,000 bpd and the production of aromatics and lubes oil from the integration petrochemical plant.

Kontan, Page-14, Friday, Dec,23,2016

Saudi Aramco Buka Peluang Kerjasama

    Saudi Aramco, perusahaan minyak dari Arab Saudi, siap bekerja sama dengan PT Pertamina di sektor pengolahan minyak di Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama patungan kedua perusahaan untuk proyek pengembangan kilang Cilacap, Jawa Tengah, milik Pertamina. Proyek tersebut dinamai program rencana induk pengembangan kilang (refinery development master plan/RDMP).

    Dengan program ini, kapasitas kilang Cilacap diperbesar dari 368.000 barrel per hari menjadi 400.000 barrel per hari. Selain itu, tingkat kompleksitas produk basil kilang dinaikkan dan bahan bakar minyak yang dihasilkan berstandar Euro V. Indonesia merupakan pasar yang penting bagi kami. Selain berpopulasi 250 juta jiwa, perekonomian Indonesia adalah yang terbesar di Asia Ténggara.

Kami siap bekerja sama dengan Pertamina dengan program pengembangan kilang mereka yang cukup ambisius,” ujar CEO Saudi Aramco Amin Nasser seusai penandatanganan kerjasama patungan. Dalam program rencana induk pengembangan kilang Pertamina, selain kilang Cilacap, Pertamina juga berencana menaikkan kapasitas dan kompleksitas kilang mereka yang ada di Dumai, Riau, dan Balongan di Indramayu, Jawa Barat.

    Apabila proyek di kilang Cilacap ditargetkan rampung pada 2021, proyek serupa di Dumai dan Balongan masing-masing dijadwalkan selesai pada 2023. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, setelah penandatanganan dokumen kerjasama patungan ini, kedua belah pihak segera merealisasikan pendirian perusahaan patungan. Porsi kepemilikan saham perusahaan patungan disepakati 55 persen milik Pertamina dan 45 persen milik Saudi Aramco.

    Nilai investasi proyek pengembangan kilang Cilacap ditaksir sekitar Rp 65 triliun. ”Awalnya proyek ini dijadwalkan selesai 2022. Akan tetapi, setelah ada pembicaraan dengan pihak Saudi Aramco, penyelesaian proyek dipercepat menjadi rampung pada 2021,” kata Dwi. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menambahkan, proyek pengembangan kilang Cilacap diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 sampai 50.000 orang.

    Proyek ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya industri baru di Cilacap. Selain program pengembangan kilang, Pertamina juga ditugaskan pemerintah membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tuban, Jawa Timur. Pertamina menggandeng Rosneft, perusahaan minyak Rusia, untuk membangun kilang baru di Tuban dengan kapasitas 300.000 barrel per hari. Untuk kilang Bontang, Pertamina belum menemukan mitra untuk membangun. Sampai 2024, Pertamina menargetkan produksi kilang mereka mencapai 2 juta barrel per hari.

IN ENGLISH

Saudi Aramco Open Cooperation Opportunities

    Saudi Aramco, the oil company of Saudi Arabia, prepared in cooperation with PT Pertamina in the oil processing sector in Indonesia. It was marked by the signing of the joint venture the two companies for refinery development project Cilacap, Central Java, owned by Pertamina. The project is named after the master plan for development program refineries (refinery development master plan / RDMP).

    With this program, enlarged Cilacap refinery capacity of 368 000 barrels per day to 400,000 barrels per day. In addition, the level of product complexity increased basil refineries and fuel oil produced standard Euro V. Indonesia is an important market for us. In addition to a population of 250 million people, Indonesia is the largest economy in Southeast Asia.

    We are ready to cooperate with Pertamina refinery development program with those ambitious enough, "said the CEO of Saudi Aramco Amin Nasser after the signing of the joint venture. In the master plan for development program Pertamina's refinery, in addition to the Cilacap refinery, Pertamina also plans to raise the capacity and complexity of their existing refinery in Dumai, Riau, and Balongan in Indramayu, West Java.

    If the project in Cilacap refinery is targeted for completion in 2021, a similar project in Dumai and Balongan each scheduled for completion in 2023. Pertamina president director Dwi Soetjipto added, after the signing of a joint cooperation document, the two sides immediately realize the joint venture. The proportionate share of joint stock company owned by Pertamina, 55 percent agreed and 45 percent-owned Saudi Aramco.

    The investment value of the Cilacap refinery development project estimated at around Rp 65 trillion. "Initially the project is scheduled for completion by 2022. However, after talks with Saudi Aramco, accelerated project completion be completed in 2021," said Dwi. Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Hardadi Rachmat added, Cilacap refinery expansion project is expected to provide employment for 40,000 to 50,000 people.

    The project is expected to stimulate the growth of new industries in Cilacap. In addition to the refinery development program, Pertamina also assigned the government built a new refinery in Bontang, East Kalimantan, and Tuban, East Java. Pertamina cooperating with Rosneft, a Russian oil company, to build a new refinery in Tuban with a capacity of 300,000 barrels per day. For the Bontang plant, Pertamina has not found a partner to build. Until 2024, Pertamina is targeting their refinery production reached 2 million barrels per day.

Kompas, Page-17, Friday, Dec,23,2016

Pertamina Projected to be Upstream Industry’s Sole Contractor

    Pertamina is projected to become the sole contractor in the upstream oil and gas industry as part of the government’s efforts to boost cost eficiency. The state-owned petroleum giant would be prioritized in all oil and gas working areas in the upstream industry after contracts with all contractors expire in the future, Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said recently, adding that the upcoming assignment was based on an instruction from President Joko “Jokowi” Widodo.

    The Energy and Mineral Resources Ministry’s Regulation No. 15/2015 already lays out several options. They include the options of Pertamina taking over the contracts, the government extending partnerships with existing contractors and Pertamina entering collaboration with the contractors themselves. As of November, there were 284 oil and gas working areas nationwide, down from 313 in January according to the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas).

    During the January to November period, those areas produced a total of 833 million barrels of oil per day (mbopd) and 7.9 billion cubic feet per day (bcfd) of gas. Contracts for 35 working areas will end in the period of 2017 to 2026, including contracts of French oil and gas giant Total E&P Indonesie that operates the gas-rich Mahakam block in East Kalimantan and US- based energy giant Chevron Pacific Indonesia that operates the Rokan block in Riau Islands.

    Total E&P’s contract will expire in 2017, while that of Chevron’s will expire in 2021. “We hope Pertamina can further reduce the production costs after it takes over all of those areas. Other wise, there is no point of giving them such an assignment,” Jonan said, adding that Pertamina would still be able to form partnerships with foreign investors in the process. The government is also putting high hopes on Pertamina tightening its belt if the plan materializes. “Since you cannot manage the selling price of oil, you have to manage the cost wisely,” Jonan said.

    Hadi lsmoyo, the secretary-general of the Indonesian Association for Petroleum Engineers (IATMI), said the government’s instruction to Pertamina was in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution, which mandates state control over all natural resources in the country. “Private contractors can still join tenders for new working areas in future. lt doesn’t mean that we will close all of the opportunities for them,” he said.

    On the other hand, the plan will force Pertamina to improve its Financial performance, considering the number of working areas it might take charge of in the future. “Pertamina will be flooded with oil and gas blocks. Hence, it needs a big amount of funds to manage all of it efficiently, including from global financial institutions. On the upside, though, existing working areas that have started producing oil and gas are relatively easy to manage compared to new ones,” Hadi went on.

    Pertamina data show the company more than doubled year-on-year net profit to more than US$3 billion from January to November amid low global oil prices. It attributed the positive performance to efliciency measures worth up to $1.8 billion, including the renegotiation of contracts and operational cost cuts. At the same time, its overall short term loans decreased to $140 million from $4.98 billion in the same period last year.

Jakarta Pos, Page-15,Thursday, Dec,22,2016

Kinerja Kilang LNG Donggi Senoro Lampaui Target

    Perseroan Terbatas (PT) Donggi-Senoro LNG (DSLNG) mencatat kinerja produksi kilang gas alam cair (LNG) pada tahun ini melampaui target. Hingga akhir Desember 2016, kilang yang berlokasi di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tersebut, diproyeksikan mampu memproduksi LNG sebesar 2,2 juta ton dari rencana 2 juta ton. Kinerja tahun 2016 ini sungguh menggembirakan, baik dari sisi produksi maupun keselamatan. Ada penambahan produksi dengan masuknya pasokan gas dari CPP Donggi.

    Selain itu kilang bisa beroperasi normal sepanjang tahun ini dengan catatan keselamatan kerja yang baik,” jelas Direktur Urusan Korporasi Aditya Mandala. Kilang DSLNG mendapat pasokan gas dari JOB Pertamina Tomori Sulawesi dan Pertamina EP Pengembangan Gas Matindok. Terhitung sejak April 2016, pasokan gas dari Central Processing Plant (CPP) Donggi-milik Pertamina EP mulai mengalir sehingga volume gas rata-rata yang diolah di Kilang DSLNG menjadi 355 MMSCFD dari rencana 335 MMSCFD.

    Di sisi keselamatan, kilang membukukan 20 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan sehingga berhasil menerima penghargaan Patra Karya Nirbhaya Utama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan dari sisi pengelolaan lingkungan, DSLNG berhasil memperoleh Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aditya menambahkan bahwa kilang LNG Donggi Senoro dapat menjaga kestabilan operasi di tengah situasi harga minyak yang menurun dan suplai LNG yang berlebih.

    Dalam periode Januari-November 2016, kilang berhasil mengirimkan satu kargo ke konsumen domestik di saat kondisi suplai produsen LNG domestik yang berlebih. Kinerja operasi yang mumpuni juga diikuti dengan keberlanjutan program sosial kemasyarakatan di berbagai bidang antara lain pendidikan. pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup, Di sektor pendidikan, DSLNG meneruskan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Palu untuk program keterampilan vokasi pengelasan hingga mendapat sertifikasi nasional.

    DSLNG juga membantu masyarakat yang putus sekolah di sekitar area kilang untuk mendapatkan ijazah Sekolah Menengah melalui kejar paket B dan C. Di sektor pemberdayaan ekonomi, DSLNG mendorong penguatan kelompok simpan pinjam di tiga kecamatan dengan total jumlah simpanan mencapai Rp 400 juta. Aditya mengemukakan bahwa perusahaan menaruh perhatian penting pada peningkatan kapasitas masyarakat. “Dengan penguatan kapasitas, sumber daya lokal bisa maju dan berkembang melalui kemarnpuan yang dimiliki.

    Sebagai contoh, mereka yang telah mengikuti latihan vokasional tidak hanya bisa bersaing di industri konstruksi, mereka juga bisa membuka usaha mandiri.  Komitmen penguatan kapasitas local juga dilakukan kepada berbagai usaha bisnis setempat. Berbagai usaha penunjang seperti kontraktor penyedia transportasi, kontraktor sipil, penyedia tenaga keria, mendapat kesempatan menjadi rekanan. Melalui berbagai program CSR, di tahun 2016, DSLNG berhasil memperoleh penghargaan Bronze dalam ajang Global CSR Summit and Award.

    Perusahaan juga meneruskan kemitraan strategis dengan pemerintah yaitu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk program dukungan Desa Mandiri dan Kementerian Pertanian melalui Badan Penerapan Teknologi Pertanian. Dengan kinerja yang baik di 2016, DSLNG tetap mengantisipasi berbagai langkah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja di tahun 2017. Hal ini tidak lepas dari dukungan yang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kilang LNG Donggi Senoro telah memasuki tahap operasional sejak Juni 2015 dan pengiriman kargo LNG telah dilakukan sejak 2 Agustus 2015 untuk pasar domestik maupun internasional.

IN ENGLISH

Donggi Senoro LNG Plant Performance Exceeds Target

    Limited Liability Company (PT) Donggi-Senoro LNG (DSLNG) recorded performance of the refinery production of liquefied natural gas (LNG) this year exceeded the target. Until the end of December 2016, the refinery located in the Village Uso, Batui Banggai, Central Sulawesi, the LNG is projected to produce 2.2 million tons of the planned 2 million tonnes. Performance in 2016 is quite encouraging, both in terms of production and safety. There is the additional production with the inclusion of the CPP Donggi gas supply.

    Besides the refinery to operate normally throughout the year with a good safety record, "explained the Director of Corporate Affairs Aditya Mandala. Refinery DSLNG receive gas supply from Pertamina JOB Tomori Sulawesi and Pertamina EP Matindok Gas Development. As from April 2016, the supply of gas from Central Processing Plant (CPP) Donggi-owned by Pertamina EP began to flow so that the average volume of gas processed at the refinery DSLNG MMSCFD to 355 MMSCFD of 335 plans.

    On the safety side, the refinery posted 20 million safe work hours without an accident so successfully received awards Patra Karya Utama Nirbhaya of the Ministry of Energy and Mineral Resources. In terms of environmental management, DSLNG managed to obtain Blue Rating of the Ministry of Environment and Forestry. Aditya adds that the Donggi Senoro can maintain stable operation in the midst of declining oil prices and excess supply of LNG.

    In the period January-November 2016, the refinery successfully deliver the cargo to domestic consumers at a time when the domestic supply situation of excess LNG producers. That qualified operating performance was also followed by the sustainability of social programs in various fields such as education. economic empowerment, health, and the environment, In the education sector, DSLNG continue cooperation with the Training Center Palu to program the welding vocational skills to obtain national certification.

    DSLNG also help people who drop out of school around the refinery area to get a high school diploma through the Packet B and C. In the sector of economic empowerment, DSLNG boost the savings groups in three districts with a total amount of deposits reached USD 400 million. Aditya argued that companies pay important attention on improving community capacity. "By strengthening the capacity of local resources for progress and development through kemarnpuan owned.

    For example, those who have followed vocational training not only could compete in the construction industry, they are also able to open an independent business. Commitment to strengthen local capacity was also made to various local businesses. Various supporting businesses such as contracting transportation providers, civil contractors, Keria power provider, got the opportunity to become a partner. Through various CSR programs, in 2016, DSLNG successfully awarded the Bronze in the event the Global CSR Summit and Award.

    The Company also continued strategic partnership with the government, namely the Ministry of Rural, Rural Development and Transmigration for Independent Village support program and the Ministry of Agriculture through the Agency for Agricultural Technology Application. With a good performance in 2016, DSLNG continue to anticipate the various steps required to maintain performance in 2017. This is not out of good support from the central government and local governments. Donggi Senoro has entered the operational phase since June 2015 and delivery of LNG cargo has been carried out since August 2, 2015 for domestic and international markets.

Investor Daily, Page-9,Thursday, Dec,22,2016

Able to Generate 9 Million Barrel

     Operator of the oil project in the Cepu Block in the Bojonegoro region. Exxon-Mobil, Cepu Limited (EMCL) began working on the Kedung Keris well site, with around 9 million barrels of oil in the well, EMCL Rexy Mawardijaya's Public Relations revealed that the Kedung Keris Plan of Development (POD) had been approved by the Special Oil and Oil Working Unit Natural Gas (SKK Migas) since June 2016 and an analysis of environmental impacts (Amdal) has been completed.

Exxon-Mobil, Cepu Limited (EMCL)

    Currently we are building roads and pipelines along the 15 kilometers of wellpads Kedung Keris to the central production facility in Banyu Urip, "said Rexy. 

Rexy Mawardijaya

   He added that at the time of future production. tread the well can produce about 5,000 barrels of oil per day. 

the Cepu Block

    Increase the amount of oil by the oil production at the Cepu Block. Now we are still focusing on increasing oil production on the Banyu Urip (already producing 185 thousand barrels of oil per day since March 2016). Next year to add more and Keris Kedung field, "he said.

    Meanwhile. Rexy also revealed, Keris Kedung development investments estimated cost of 100 million US dollars. Of the investment. when the oil is already diperoduksi. the government will receive 713 million dollars (assuming an oil price of 40 US dollar per barrel. If the oil price of 60 dollars, then the government will receive 1,171 million US dollars. 

     Region Cepu block which covers three areas, namely, Bojonegoro, Tuban and Blora has the potential Tread oil and gas wells. among these wells that have been drilled footprint wellpads Banyu Urip (oil), Kedung Keris (oil). Jambaran-Tiung Biru (gas), Cendana (gas) dan Gianti (gas).

    Special projects in Banyu Urip, said Rexy, the EMCL has produced 120 million barrels of oil, the investment value of 4 billion US dollars. During production, the country has received a revenue of 44 billion US dollars. 

     oil price assumption of 50 dollars per barrel, "he explained. Representative of SKK Migas Java Bali and Nusa Tenggara. Ali Mashar said, domestic oil production is 820 thousand barrels per day, while consumption of 1.6 million barrels per day.

IN INDONESIA

Mampu Hasilkan 9 Juta Barrel

     Operator proyek minyak di Blok Cepu wilayah Bojonegoro. Exxon-Mobil Cepu Limited (EMCL) mulai menggarap lapak sumur Kedung Keris. Di tapak sumur tersebut, terdapat kandungan minyak sekitar 9 juta barrel. Humas EMCL Rexy Mawardijaya mengungkapkan Plan of Development (POD) Kedung Keris sudah disetujui pihak Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak Juni 2016 dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sudah selesai.

    Saat ini kami sedang membangun jalan dan pipa sepanjang 15 kilometer dari tapak sumur Kedung Keris ke central production facility di Lapangan Banyu Urip,” ujar Rexy. Ia menambahkan, pada saat produksi nantinya. tapak sumur tersebut bisa menghasilkan minyak bumi sekitar 5.000 barrel per hari. 

    Minyak sebesar itu menambah jumlah produksi minyak di Blok Cepu. Sekarang kami memang masih fokus meningkatkan produksi minyak di Lapangan Banyu Urip (sudah memproduksi minyak 185 ribu barrel per hari sejak Maret 2016). Tahun depan menambah lagi dan lapangan Kedung Keris,” katanya.

    Sementara itu. Rexy juga mengungkapkan, investasi pembangunan di Kedung Keris diperkirakan menelan dana sebesar 100 juta dollar Amerika. Dari investasi itu. pada saat minyak sudah diperoduksi. pemerintah akan menerima 713 juta dollar (asumsi harga minyak 40 dollar amerika per barrel. Apabila harga minyak 60 dollar, maka pemerintah akan menerima 1.171 juta dolar Amerika. 

      Kawasan Blok Cepu yang meliputi tiga daerah, yakni, Bojonegoro, Tuban,  dan Blora memiliki potensi Tapak sumur minyak dan gas bumi. Di antaranya tapak sumur yang sudah dibor tapak sumur Banyu Urip (minyak), Kedung Keris (minyak). Jambaran-Tiung Biru (gas), Cendana (gas) dan Gianti (gas).

    Khusus proyek di Lapangan Banyu Urip, kata Rexy, pihak EMCL telah memproduksi minyak sebesar 120 juta barrel, nilai investasinya 4 miliar dollar Amerika. Selama produksi itu, negara telah menerima pemasukan sebesar 44 miliar dolar Amerika. asumsinya harga minyak 50 dollar per barrel," terangnya. 

     Kepala Perwakilan SKK Migas jawa Bali dan Nusa Tenggara. Ali Mashar mengatakan, produksi minyak nasional 820 ribu barrel per hari, sedangkan kebutuhan konsumsi 1,6 juta barrel per hari.

    

Surya, Page-4,Thursday, Dec 22, 2016

Produksi Minyak Sumur Kedung Keris Capai 5.000 Barel per Hari

    Operator lapangan minyak dan gas Bumi (migas) Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mulai menggarap tapak sumur Kedung Keris di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Di tapak sumur Kedung Keris itu diperkirakan terdapat kandungan minyak mentah sebesar 9 juta barel. Juru Bicara EMCL Rexy Mawardijaya mengungkapkan, plan of development (POD) atau rencana pengembangan sumur Kedung Keris sudah disetujui pihak satuan kerja khusus minyak dan gas bumi (SKK Migas) sejak Juni 2016 dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sudah selesai.

    Saat ini, kami sedang membangun jalan dan pipa sepanjang 15 kilometer dari tapak sumur Kedung Keris ke CPF (central production facility) di Lapangan Banyuurip,” ujar Rexy. Ia menambahkan, pada saat produksi nantinya tapak sumur tersebut bisa menghasilkan minyak bumi sekitar 5.000 barel per hari. Minyak sebesar itu menambah jumlah produksi minyak di kawasan Blok Cepu. “Sekarang kami memang masih fokus meningkatkan produksi minyak di Lapangan Banyuurip (sudah memproduksi minyak 185.000 barel per hari sejak Maret 2016), tahun depan menambah lagi dari lapangan Kedung Keris, katanya.

    Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas jawa Bali dan Nusa Tenggara  Ali Mashar mengatakan, produksi minyak nasional sebesar 820.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari. Terbesar produksi minyak dilakukan Cevron di Pekanbaru yang menghasilkan sekitar 300.000 barel per hari atau 40% dari kebutuhan minyak nasional.

IN ENGLISH

Oil Well Production Kedung Keris Reaches 5,000 Barrels per Day

    Oil and gas field operators Earth (oil) Banyuurip Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) began working wellpads Kedung Keris in District Kalitidu, Bojonegoro. In wellpads Kedung Keris it is estimated that crude oil content of 9 million barrels. Spokesman EMCL Rexy Mawardijaya revealed plan of development (POD) or a development plan Kedung Keris wells already approved by a special unit of oil and gas (SKK Migas) since June 2016 and the environmental impact assessment (EIA) has been completed.

    Currently, we are building roads and pipelines along the 15 kilometers of wellpads Kedung Keris to CPF (central production facility) in the Field Banyuurip, "said Rexy. He added that at the time of the production will tread the well can produce about 5,000 barrels of oil per day. Increase the amount of oil by the oil production in the Cepu Block. "Now we are still focusing on increasing oil production in the Field Banyuurip (already producing 185,000 barrels of oil per day since March 2016), the next year to add more than Kedung field Keris, he said.

    Meanwhile, Chief Representative of SKK Migas Java Bali and Nusa Tenggara Ali Mashar said national oil production by 820,000 barrels per day, while the consumption needs of about 1.6 million barrels per day. Chevron's largest oil production is done in Pekanbaru which produces about 300,000 barrels per day or 40% of the nation's oil demand.

Koran Sindo, Page-6,Thursday, Dec,22,2016

ESDM dan Kementerian Keuangan Sulit Bahas Peraturan Pemerintah Cost Recovery

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan terus mematangkan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Kedua kementerian ini masih belum sepaham mengenai masa transisi yang akan diberlakukan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP)  No 79.

    Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, pertimbangan pemerintah memberlakukan masa transisi dikaji mulai dari penerbitan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 79, hingga nantinya muncul revisi PP 79 pada tahun 2017. Kementerian ESDM juga ingin revisi PP 79 hanya berlaku untuk kontrak baru.

    Kementerian ESDM ingin kontrak yang ada dihormati, tidak berlaku mundur," terang Wiratmaja. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan kembali melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas hal tersebut secepatnya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, beberapa poin-poin dalam revisi PP 79 telah disepakati adalah tidak mengatur assume and discharge, namun akan diberikan fasilitas fiskal dan non fiskal yang setara dengan assume and discharge. Lalu prinsip sharing the pain and sharing the gain, penyelesaian dispute perpajakan, dan kepastian hukum terhadap KKKS eksisting.

IN ENGLISH

Energy and the Ministry of Finance's Difficult Discuss Government Regulation Cost Recovery
    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Ministry of Finance continues to finalize discussion of revision of Government Regulation No. 79 of 2010 on Costs and Operating Refundable Tax Treatment For Upstream Oil and Gas Industry. Both ministries are still not in agreement on a transition period that will be implemented in the revision of Government Regulation (PP) 79.

    According to the Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja, the government's discretion to impose a transitional period studied starting from the issuance of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, issuance of Government Regulation (PP) 79, until a later appeared revision of Regulation 79 on in 2017 the Ministry of Energy also wants revision of Regulation 79 applies only to new contracts.

    The Ministry of Energy wants existing contracts honored, not retroactive, "said Wiratmaja. The Ministry of Energy and the Ministry of Finance will resume Coordination Meeting (Rakor) at the Coordinating Ministry for the Economy to discuss the issue as soon as possible. Based on data from the Ministry of Energy, several points in the revision PP 79 has been agreed is not set assume and discharge, but will be given the fiscal and non fiscal facilities equivalent to assume and discharge. Then the principle of sharing the pain and share the gain, the tax dispute settlement and legal certainty to the existing PSC.

Kontan, Page-14,Thursday, Dec,22,2016

Pasar Domestik Sulit Menyerap Akibat Faktor Infrastruktur

    Pasar domestik sulit menyerap produksi gas alam cair dari kilang milik PT Donggi Senoro LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Gas alam cair yang diproduksi lebih banyak dijual ke luar negeri lantaran persoalan kesiapan infrastruktur di dalam negeri Pada 2015, PT Donggi Senoro LNG berhasil menjual gas alam cair (LNG) sebanyak 11 kargo. Sebanyak 10 kargo diekspor, sementara 1 kargo terjual di pasar dalam negeri.

    Tahun ini, perusahaan berhasil menjual 40 kargo dengan pembagian 39 kargo untuk ekspor, dan 1 kargo dijual di dalam negeri. Ada beberapa hal yang menyebabkan serapan pasar domestik lebih rendah ketimbang ekspor. Selain kami sudah berkontrak dengan pembeli dalam jangka panjang dan masalah harga jual, infrastruktur di dalam negeri belum siap menyerap gas,” kata Direktur Urusan Korporasi PT Donggi Senoro LNG Aditya Mandala.

    Dengan serapan gas di kilang Donggi Senoro sebanyak 355 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), LNG yang dihasilkan bisa mencapai 2,2 juta ton dalam setahun. Donggi Senoro LNG berpotensi kembali menjual LNG sebanyak 40 kargo pada 2017. Jepang dan Korea Selatan adalah pembeli utama. Kilang Donggi Senoro diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2015. Kilang ini merupakan bagian dari megaproyek terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.

    Nilai investasi pembangunan kilang Donggi Senoro adalah 2,8 miliar dollar AS. Kilang ini mendapat pasokan gas dari JOB Pertamina Tomori Sulawesi dan Pertamina EP Gas Matindok. Masalah minimnya infrastruktur gas di dalam negeri dibenarkan Kepala Hubungan Masyarakat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z Yunus. Menurut dia, ketidaksiapan infrastruktur menyebabkan banyak gas yang tidak terserap atau dijual ke luar negeri.

    Namun, pemerintah tetap mengutamakan pasokan gas untuk kebutuhan domestik. Tahun ini, pasokan gas untuk kebutuhan domestik sebesar 57 persen, sedangkan yang diekspor sebanyak 43 persen,” ujar Taslim. Dalam laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk meningkatkan serapan LNG di dalam negeri, pemerintah berencana membangun sejumlah fasilitas.

    Fasilitas tersebut berupa terminal penerima LNG (LNG receiving terminal). Sejumlah lokasi yang hendak dipilih terdapat di Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, dan kawasan Indonesia bagian timur. Kalau tidak ada infrastruktur penerima gas, sampai kapan pun gas kita akan lebih banyak dijual ke luar negeri ketimbang diserap di dalam negeri,” ujar Agus Cahyono, mantan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan kini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

IN ENGLISH

Difficult Domestic Market Factors Absorbing Due Infrastructure

    The domestic market is difficult to absorb the production of liquefied natural gas from refineries owned by PT Donggi Senoro LNG in Banggai, Central Sulawesi. Liquefied natural gas is produced more sold abroad because of the issue of readiness of the infrastructure in the country In 2015, PT Donggi Senoro LNG managed to sell liquefied natural gas (LNG) as many as 11 cargoes. A total of 10 cargoes exported, while one cargo sold in the domestic market.

    This year, the company managed to sell 40 cargo division of 39 cargoes for export, and one cargo sold domestically. There are some things that cause the domestic market uptake is lower than it exports. In addition to our own contract with the buyer in the long term and the sale price, the infrastructure in the country is not ready to absorb the gas, "said Director of Corporate Affairs PT Donggi Senoro LNG Aditya Mandala.

    With gas uptake in Donggi Senoro refinery as much as 355 million standard cubic feet per day (MMSCFD), the resulting LNG could reach 2.2 million tons a year. Donggi Senoro LNG has the potential to re-sell as many as 40 cargoes of LNG by 2017. Japan and South Korea are the main buyers. Donggi Senoro refinery inaugurated by President Joko Widodo August 2015. The plant is part of an integrated mega project from upstream to downstream.

    The investment value Donggi Senoro refinery construction was 2.8 billion US dollars. This refinery receive gas supply from Pertamina JOB Tomori Sulawesi and Pertamina EP Gas Matindok. Problem lack of gas infrastructure in the country justified the Head of Public Relations Unit Special Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Taslim Z Yunus. According to him, the unpreparedness of infrastructure led to a lot of gas is not absorbed or sold abroad.

    However, the government is prioritizing the supply of gas for domestic needs. This year, the supply of gas for domestic needs by 57 percent, while 43 percent are exported, "said Taslim. In-page Ministry of Energy and Mineral Resources, to increase the uptake of LNG in the country, the government plans to build a number of facilities.

    The facilities in the form of LNG receiving terminal (LNG terminal). A number of sites to be selected are in the western part of Java, eastern Java and eastern Indonesia region. If there is no infrastructure gas receiving, until whenever our gas will be sold to foreign countries rather than absorbed in the country, "said Agus Cahyono, former Director of Program Development of Oil and Gas, and now serves as the Head of Planning Secretariat General of the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Kompas, Page-20,Thursday, Dec,22,2016

Genjot Suplai Jaringan Gas

Lapindo Brantas Work Over Sumur Wunut

    Enam truk kontainer melaju beriringan memecah ketenangan Desa Jiken, Tulangan, kemarin pagi (21 / 12). Truk-truk itu bermuatan alat berat. Yakni, crane dan backhoe. Beberapa truk tersebut kemudian memenuhi Sumur Wunut 16 Jiken seluas sekitar 2 hektare di RT 2, RW 2. Kedatangan alat-alat berat itu menandai peningkatan produksi atau work-over (WO) yang tengah dilakukan PT Lapindo Brantas Inc.

    Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rencana WO di Wunut 19 dan 4 yang tertunda Agustus lalu. Rencananya, PT Lapindo Brantas Inc melakukan WO Selama sebulan mendatang. Manajer Humas PT Lapindo Brantas Inc Arif Setyo Widodo mengungkapkan bahwa selama 10 hari ke depan pihaknya memasang peralatan di sekitar sumur tersebut. Mereka tengah melakukan persiapan sebelum memulai pengerjaan.

    Mulai pemeriksaan sumur sampai sumber gas. Karena itu, mereka juga mendatangkan alat khusus untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap Sumur Wunut 16 Jiken. Setelah proses itu rampung, pihaknya akan memulai Work Over. Alumnus Universitas 17 Agustus Surabaya tersebut menjelaskan bahwa kini Sumur Wunut 16 Jiken mengalami produksi- gas yang Nilainya kurang dari 1 Mmscfd (million standard cubic feet of gas per day) atau kurang dari 1 juta kubik per hari.

    Padahal, sumur tersebut minimal memproduksi 3 juta kubik per hari. Sejauh ini sumur tersebut belum pemah mendapat WO. Sumur Wunut 16 Jiken berdiameter sekitar 15 sentimeter. Lapindo mengebor sumur tersebut pada 2005. Meski kandungan gas pada sumur itu semakin menipis, Arif optimistis bisa memaksimalkan kerak atau sisa-sisa gas. Pada 2005 sebanyak 21 sumur di blok Wunut bisa mengeluarkan gas sekitar 250 juta kubik per hari.

    Namun, kini sumur-sumur itu hanya bisa memproduksi kurang dari 10 juta kubik. Pria asal Mojokerto tersebut juga menuturkan bahwa upaya itu merupakan Salah satu tindakan memaksimalkan program jaringan gas (jargas) di Sidoarjo. Pihaknya menargetkan 100 ribu sambungan gas rumah. Namun, yang terealisasi sejauh ini baru 14.000 sambungan gas. Mayoritas konsumen gas tersebut terpusat di wilayah Waru.

IN ENGLISH

Boosts Gas Supply Network

Lapindo Brantas Work Well Over Wunut

    Six container truck drove alongside broke the peace of the village Jiken-Tulangan, yesterday morning (21/12). The trucks were loaded with heavy equipment. Namely, cranes and excavators. Some of the truck and then meet well Wunut 16 Jiken covering approximately 2 hectares in RT 2, RW 2. The arrival of the heavy equipment it marked increase in production or work-over (WO) are being conducted by PT Lapindo Brantas Inc.

    The activity is a continuation of the plan in Wunut WO 19 and 4 were delayed last August. The plan, PT Lapindo Brantas Inc do WO During the next month. Public Relations Manager of PT Lapindo Brantas Inc Arif Setyo Widodo revealed that during the next 10 days it install equipment around the well. They are doing preparations before starting construction.

    Start checking the wells until the source of the gas. Therefore, they also bring a special tool to re-calibrate the wells Wunut 16 Jiken. Once that process is completed, it will start a Work Over. August 17 Surabaya University alumnus explained that it was now well Wunut 16 Jiken experiencing gas production-value of less than 1 MMscfd (million standard cubic feet of gas per day) or less than 1 million cubic meters per day.

    In fact, the well was producing a minimum of 3 million cubic feet per day. So far these wells had never gets WO. The well Wunut 16 Jiken diameter of about 15 centimeters. Lapindo drill wells in 2005. Although the content of the gas at the well was dwindling, Arif optimistic that we can maximize the crust or the remnants of gas. In 2005 as many as 21 wells in the block Wunut could issue approximately 250 million cubic feet of gas per day.

    However, now these wells could only produce less than 10 million cubic meters. Men from Mojokerto also said that the effort is One of the actions to maximize the gas network program (jargas) in Sidoarjo. It targets 100 thousand connections gases. However, realized so far only 14,000 gas connections. The majority of gas consumers are concentrated clustered in Waru .

Jawa Pos, Page-36,Thursday, Dec,22,2016