ESDM dan Kemkeu Belum Sepakat Soal Pajak KKKS

Revisi PP 79/2010 soal cost recovery akan mengakomodir ketentuan kontrak gross split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Perpajakan Bagi Indusitri Hulu Migas. Alasannya karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum sependapat dengan ESDM.

     Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, revisi PP 79 memang belum terbit, lantaran belum  ada kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.

    Kedua kementerian itu masih berbeda pendapat soal peraturan peralihan yang akan dituangkan dalam PP 79. Sangat, signifikan karena akan menentukan apakah PP 79 tahun 2010 berdampak baik kepada investor atau malah hanya sekadar Peraturan Pemerintah yang tidak banyak benefit, kata Arcandra. Peraturan peralihan belum diputuskan, karena melihat dampak terhadap kontrak blok migas yang sudah ada. Arcandra menginginkan, perbedaan pendapat di Peraturan Pemerintah 79 segera diselesaikan.

    Saya berharap, terbitnya bulan lalu, tapi pelik masalahnya, di peraturan peralihan," imbuhnya. Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wamen ESDM dijadwalkan bertemu Menteri  Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (18/12) awal pekan depan. Pertemuan tersebut diharapkan bisa mendapatkan solusi terbaik terkait masa peralihan yang akan dituangkan dalam revisi PP 79. Dengan begitu, revisi PP 79 bisa segera terbit, seperti harapan dari pelaku usaha hulu migas. Sehingga dampaknya bisa memicu investasi di hulu migas semakin meningkat .

    Dan pada akhirnya bisa menaikkan produksi migas. Pemerintah sendiri terus menampung aspirasi masyarakat terkait revisi PP. Arcandra mengaku beberapa kali pihaknya sudah berbicara beberapa kali dengan Indonesian Petroleum Association (IPA), ini akan di Launching secepatnya. Namun, Ada kendala teknis yang harus kami selesaikan sebelum kami launching," tandasnya.

    Asal tahu saja, berdasarkan kalkulasi dari tim Kementerian Keuangan dengan berubahnya PP 79 fasilitas insentif nilai keekonomian proyek akan meningkat yaitu internal rate of return (IRR) akan meningkat dari 11,59 jadi 15,16%. Sementara itu, Direktur IPA Sammy Hamzah mengungkapkan, Sebenarnya apa yang diminta IPA sudah cukup jelas, yaitu membebaskan kontraktor dari berbagai macam pungutan dan pajak (assume and discharge). Tapi sepertinya belum ada kesepakatan ESDM dan Kemenkeu. Dia menilai, dengan revisi PP 79 akan bersinggungan dengan kontrak gross split. Ada beberapa pasal di PP 79/2010, harus perlu mengakomodir.

IN ENGLISH

EMR and Ministry of Finance Not Agree to Tax Problem KKKS

Revision PP 79/2010 on cost recovery will accommodate gross contract provisions split

   Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) has not yet published a revision of Government Regulation (PP) No. 79 of the Operating Costs and Treat Refundable Tax For Indusitri Upstream Oil and Gas. The reason is because the Ministry of Finance (MoF) has not agreed with the EMR.

     Deputy Minister Arcandra Tahar said the revised Regulation 79 does not rise, because there is no agreement between the Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry of Finance.

    Both the ministry was still different opinions about the transitional rules that will be poured in PP 79. It is significant, because it will determine whether the PP 79 in 2010 impacted either to investors or even just a government regulation which is not much benefit, said Arcandra. Regulation of the transition has not been decided, because of the impact of the contract of the existing oil and gas blocks. Arcandra want, dissent in Government Regulation 79 be resolved.

    I hope that the publication of last month, but the complicated thing is, in the transition rules, "he added. Minister Ignatius Jonan along with Vice Minister of EMR is scheduled to meet Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, on Monday (18/12) early next week. The meeting is expected to get a solution Related best transition period that will be included in the revised PP 79. By doing so, the revision of PP 79 could be forthcoming, as the expectations of the upstream oil and gas businesses. so that the impact could trigger investment in upstream oil and gas is increasing.

    And could eventually increase oil and gas production. The government itself continues to meet the aspirations of the public related to the revision of PP. Arcandra admitted several times it had spoken several times with the Indonesian Petroleum Association (IPA), this will be launching soon. However, There is a technical problem that we have to resolve before we launch, "he said.

    Just so you know, based on the calculations of the Ministry of Finance with the team changing facilities PP 79 incentives would increase the economic value of the project that is the internal rate of return (IRR) will increase from 15.16% 11.59 so. Meanwhile, Director of the IPA Sammy Hamzah said, actually what prompted IPA is quite clear, namely freeing contractors of various charges and taxes (assume and discharge). But it seems there is no agreement of Energy and the Ministry of Finance. He added, with a revised PP 79 will intersect with gross contract split. There are several chapters in PP 79/2010, should the need to accommodate.

Kontan, Page-14, Friday, Dec,16,2016

Diskon Gas Tak Signifikan Bagi Petrokimia Gresik

    Diskon has gas yang diberikan pemerintah ke perusahaan pupuk tak berpengaruh signifikan ke, bisnis produsen pupuk PT Petrokimia Gresik. Alasannya, besar penurunan harga gas tidak signifikan. I Ketut Rusnaya, Direktur Operasional Petrokimia Gresik, bilang, penurunan harga gas yang diatur Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 40/2016 tidaklah banyak. Jika harga semula US$ 6,28 per mmbtu, tahun depan turun menjadi USSR 6 per mmbtu. Kemudian, upah angkut gas yang semula US$ 0,84 turun menjadi US$ 0,5.

    Perbedaan harga yang paling besar memang ada di tarif angkut (toll fee), namun tak terlalu berpengaruh karena gas hanya dipakai untuk produksi pupuk urea,” kata Rusnaya. Asal tahu saja, 70% biaya produksi pupuk urea berasal dari gas. Setiap tahun, Petrokimia Gresik memproduksi 460.000 ton urea. Sampai November, Petrokimia Gresik sudah memproduksi 440.000 ton. “300.000 ton urea untuk pupuk subsidi, sisanya komersial,” ungkap Rusnaya. Jika digabung dengan produksi pupuk jenis lain, sampai November Petrokimia Gresik memproduksi 4,34 juta ton pupuk.

    Produksi terbesar adalah NPK sebanyak 2,5 juta ton, pupuk ZA sebanyak 790.000 ton, SP-36 sebanyak 500.000 ton dan Zk sebanyak 10.000 ton. Maka itu, penurunan harga gas hanya berpengaruh ke produksi urea saja. Tahun depan, Petrokimia Gresik menghitung kebutuhan pupuk nasional mencapai 13 juta ton. Dari total kebutuhan, pasokan saat ini baru 9,5 juta ton. Kekurangan produksi inilah yang kini sedang dikebut Petrokimia Gresik. Tahun ini kami target produksi pupuk 5,1 juta ton

IN ENGLISH

Discount Gas PKG No Significant Share

    Discounts government has given gas to fertilizer companies do not have a significant effect to, the business of fertilizer producer PT Petrokimia Gresik. The reason, a large decrease in gas prices is not significant. I Ketut Rusnaya, Director of Operations PKG, said the decline in gas prices are regulated Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 40/2016 are not many. If the original price of US $ 6.28 per mmbtu, next year dropped to 6 per mmbtu USSR. Then, the gas transport wages initially fell US $ 0.84 to US $ 0.5.

    The biggest price differences do exist in freight rates (toll fee), but to little effect as the gas is only used for the production of urea fertilizer, "said Rusnaya. Just so you know, 70% of the cost of urea production comes from gas. Every year, PKG producing 460,000 tons of urea. As of November, PKG is already producing 440,000 tons. "300,000 tons of urea for fertilizer subsidy, the rest is commercial," said Rusnaya. If combined with other types of fertilizer production, until November PKG producing 4.34 million tons of fertilizer.

    The largest production is 2.5 million tons NPK, ZA fertilizer as much as 790,000 tons, SP-36 Zk 500,000 tons and 10,000 tons. Thus, the decline in gas prices affects only to the production of urea alone. Next year, PKG calculate the national fertilizer needs to reach 13 million tons. Of the total demand, supply is currently only 9.5 million tonnes. Production shortage is now being accelerated PKG. This year our production target of 5.1 million tons of fertilizers

Kontan, Page-13, Friday, Dec,16,2016

ESDM lngin Revisi Aturan Cost Recovery Segera Terbit

    Pemerintah berkomitmen untuk segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan revisi PP No 79/2010 harus segera diselesaikan. "Dalam pekan-pekan ini, PP harus cepat keluar, agar eksplorasi naik," ungkapnya.

    Ia berharap, pembahasan final tentang revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang cost recovevy akan bisa digelar pada Senin (19/12) pekan depan. Sebab, menurutnya dalam revisi Peraturan Pemerintah 79/2010 ini ada beberapa aturan peralihan yang masih menjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Arcandra berharap dengan revisi beleid ini, produksi rnigas bisa ditingkatkan. Apalagi bila Kementerian Keuangan ingin mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas.

    Sebab, menurut Arcandra selama ini tantangan Kementerian ESDM adalah soal efisiensi hulu dan hilir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah sudah sejak lama membahas revisi PP No 79/ 2016. "Semua substansinya sudah dilihat sejak masa jabatan Pak Luhut. Lalu, ada beberapa item yang dibahas kembali oleh menteri ESDM sekarang, terutama pada pasal-pasal transisi.

IN ENGLISH

EMR Wanted Revised Rules of Cast Recovery Immediately Publication

    The Government is committed to soon finalize the revision of Government Regulation (PP) No. 79/2010 on Fees and Operating Refundable Income Tax Treatment in the Field Upstream Oil and Gas. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the revision of Regulation No 79/2010 must be resolved. "In recent weeks, the PP had to get out, so the exploration upside," he said.

    He hoped that the final discussion on the revision of Government Regulation governing cost recovevy will be held on Monday (19/12) next week. Because, according to the revision of Government Regulation 79/2010 are some transitional rules are still a difference of opinion between the Ministry of Finance and the Ministry of Energy. Arcandra hope with this policy revision, rnigas production can be increased. Moreover, when the Ministry of Finance wants to reduce non-tax revenues (non-tax) in the oil and gas sector.

    Because, according to this challenge Arcandra for the Ministry of Energy is about efficiency of upstream and downstream. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said the government has long discussed the revision of Government Regulation No. 79/2016 "All substance has been seen since the tenure of Mr. Luhut. Then, there are some items were discussed again and Energy Minister now, especially in the transition clauses.

Kontan, Page-2, Friday, Dec,16,2016

ConocoPhillips Learn Corridor

 
    ConocoPhillips Indonesia still consider cooperation contract extension Corridor Block located in South Sumatra which will expire in 2023. Vice President Development and Relations ConocoPhillips Joang Iaksanto said, now that he focus on Block Coridor. Average oil production ready for sale or lifting until October reached 7263 barrels per day (bpd) and 809 MMSCFD gas.

     Previously, ConocoPhillips has released several work areas such as Block B South Jambi and recently sold a 40% participation in Block B South Natuna to PT Saka Energi, a subsidiary of PT PGN. Block Corridor has five oil field and gas field seven. Meanwhile, the majority of oil production comes from Supat Field, New Suban, and Rawa.

    Gas production contributed more than Suban Field, stopper, and that its capacity Paddle rise since July 2016. In Block Corridor, ConocoPhillips mastered participation shares 54%, Repsol 36%, and Pertamina 10%. Although the remaining seven years before the contract expires, Joang calls still reviewing whether it will perform the second contract extension. Because, for ten-year contract extension has been obtained in 2013. Referring to the Government Regulation No. 35/2004 on Upstream Oil and Gas, Time-term cooperation contract longer than 30 years to the deadline of exploration for six years.

    Meanwhile, oil and gas block contracts can be extended day for 20 years. Cooperation contract (PSC) can apply for a contract extension fastest ten-year or no later than two years before the contract expires. Based on data from Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), lifting gas Corridor Block in 2017 is targeted to rise to 840 MMSCFD of this year's target of 807 MMSCFD. In 2017, ConocoPhillips plans to drill one well and 225 well intervention activities. According to him, the target of lifting rises in accordance with government directives.

    However, it is not offset by the market's ability to absorb gases produced. That's the challenge in 2017. Actually we could have the capacity to meet the government, but there is a problem the buyer, especially in the country. In addition to the exploitation, it will conduct exploration activities in Block Kuala Kurun located in Central Kalimantan. ConocoPhillips has obtained a license from the local government to carry out the seismic activity and thus the activity targeted to begin in January 2017.

    He calls, activity in an area of ​​8209.96 sq km of it will last for six months. ConocoPhillips official website, the working area of ​​the cooperation contract signed on May 2015, the master ConocoPhillips participation shares 60% and Petronas 40%. 2D seismic exploration activities as a commitment of the first three years. "We have [block] exploration, seismic in Kuala Kurun, Central Kalimantan.

     License we are able, "he said. In its official statement, Upstream Research Analyst Alex Siouw Wood Mackenzie said working area out of contract will be the challenge of upstream oil and gas development in Indonesia in the next few years. As is known, there are 35 contracts that will expire until 2025. Some assets such as the Mahakam block, Corridor, and Jabung very important role as a contributor to the largest gas exports.

IN INDONESIAN

ConocoPhillips Kaji Corridor

     ConocoPhillips Indonesia masih mempertimbangkan perpanjangan kontrak kerja sama Blok Corridor yang berlokasi di Sumatra Selatan yang akan berakhir pada 2023. Vice President Development and Relations ConocoPhillips Joang Iaksanto mengatakan, saat ini pihaknya fokus di Blok Coridor. Rerata produksi minyak siap jual atau lifting hingga Oktober mencapai 7.263 barel per hari (bph) dan gas 809 MMscfd.

     Sebelumnya, ConocoPhillips telah melepas beberapa wilayah kerja seperti Blok B Jambi Selatan dan belum lama ini menjual 40% saham partisipasi di Blok B Natuna Selatan kepada PT Saka Energi, anak usaha PT PGN. Blok Corridor memiliki lima lapangan minyak dan tujuh lapangan gas. Sementara itu, produksi minyak mayoritas berasal dari Lapangan Supat, Suban Baru, dan Rawa.

    Produksi gas lebih banyak disumbang dari Lapangan Suban, Sumpal, dan Dayung yang kapasitasnya naik sejak Juli 2016. Di Blok Corridor, ConocoPhillips menguasai saham partisipasi 54%, Repsol 36%, dan Pertamina 10%. Kendati masih tersisa tujuh tahun sebelum masa kontrak berakhir, Joang menyebut masih melakukan kajian apakah akan melakukan perpanjangan kontrak yang kedua. Pasalnya, perpanjangan kontrak selama sepuluh tahun telah diperoleh pada 2013.

      Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, jangka Waktu kontrak kerja sama paling lama 30 tahun dengan batas waktu eksplorasi selama enam tahun.

    Sementara itu, kontrak blok migas dapat diperpanjangan selama 20 tahun. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat sepuluh tahun atau paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting gas Blok Corridor pada 2017 ditarget naik menjadi 840 MMscfd dari target tahun ini 807 MMscfd. Pada 2017, ConocoPhillips berencana mengebor satu sumur dan intervensi sumur dengan 225 kegiatan. Menurutnya, target lifting naik sesuai dengan arahan pemerintah.

    Namun, hal tersebut tak diimbangi dengan kemampuan pasar menyerap gas yang dihasilkan. Hal itulah yang menjadi tantangan pada 2017. Sebenarnya kapasitas kami bisa untuk memenuhi pemerintah, tetapi kan ada masalah buyer terutama dalam negeri. Selain kegiatan eksploitasi, pihaknya akan melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Kuala Kurun yang berlokasi di Kalimantan Tengah. ConocoPhillips telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan kegiatan seismic sehingga aktivitas ditargetkan dapat dimulai pada januari 2017.

    Dia menyebut, kegiatan di area seluas 8.209,96 km persegi itu akan berlangsung selama enam bulan. Dari laman resmi ConocoPhillips, pada wilayah kerja yang ditandatangani kontrak kerja samanya pada Mei 2015 itu, ConocoPhillips menguasai saham partisipasi 60% dan Petronas 40%. Kegiatan eksplorasi seperti seismik 2D menjadi komitmen pada tiga tahun pertama. “Kami ada [blok] eksplorasi, seismik di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah. Ijinnya kami sudah dapat,” ujarnya.

     Dalam keterangan resminya, Analis Riset Hulu Wood Mackenzie Alex Siouw mengatakan, wilayah kerja yang habis masa kontraknya akan menjadi tantangan pengembangan hulu migas di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti diketahui, terdapat 35 kontrak yang akan berakhir hingga 2025. Beberapa aset seperti Blok Mahakam, Corridor, dan Jabung sangat penting peranannya karena sebagai kontributor ekspor gas terbesar.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Dec,16,2016

Harga Minyak Tetap Panas

    Pada perdagangan Kamis (15/12) pukul 17.18 WIB harga minyak WTI kontrak Januari 2017 berada di posisi US$ 51,25 per barel, naik 0,21 poin atau 0,41 %. Sementara minyak Brent kontrak Februari 2017 bertengger di US$ 54,4 per barel, meningkat 0,52 poin atau 0,96%. Dalam rapat OPEC di Wina, Austria, pada 30 November, organisasi memutuskan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari menjadi 32,5 juta barel per hari mulai awal 2017. Selanjutnya pada 10 Desember, anggota OPEC dan negara produsen minyak non anggota mencapai kesepakatan menahan suplai untuk pertama kalinya sejak 2001.

    Para produsen non OPEC sepakat memangkas suplai, baru hingga 558.000 barel per hari. Sebelumnya, OPEC menginginkan agar negara non anggota bisa memotong hingga 600.000 barel per hari; Namun, keputusan Federal Reserve mengerek suku bunga 25 basis poin membuat dolar AS melesat. Alhasil sentimen ini membuat proyeksi permintaan komoditas berdenominasi dolar AS melesu. Kemarin pada pukul 17.20 WIB, indeks dolar AS meningkat 0,76% atau 0,77 poin menuju 102,53. Ini menandakan angka sudah tumbuh 3,95% sepanjang tahun berjalan.
   
    Michael McCarthy, chief market strategist CMC Markets, mengatakan menguatnya dolar AS menjadi katalis jangka pendek agar investor melakukan aksi jual terhadap minyak. Padahal sentimen bullish masih menopang fundamental. Data US Energy Information Administration (EIA) yang dirilis Rabu (14/12) menunjukkan stok minyak mentah AS per Jumat (9/12) turun 2,56 juta barel menuju 483,19 juta barel. Sementara itu tingkat produksi naik sebesar 9.900 barel peg hari menjadi 8,79 juta barel per hari. “Ada reaksi awal untuk bullish setelah rilis data EIA, tetapi menguatnya dolar AS berpotensi mengubah itu.

    Perusahaan investasi Natixis dalam laporannya memaparkan, dalam jangka panjang faktor fundamental suplai dan permintaan akan menjadi tolak ukur utama harga minyak mentah. Rencana pengurangan produksi antara OPEC dan non organisasi bakal memegang peranan penting. Dengan asumsi Iran, Nigeria, dan Libya tetap memacu produksi, serta Indonesia membekukan keanggotaanya, total suplai baru OPEC pada Januari 2017 menjadi sebesar 33,03 juta barel per hari, Angka ini terkoreksi 1,16 juta barel per hari dari tingkat produksi Oktober 2016 sejumlah 33,83 juta barel per hari.

    Rerata total suplai minyak mentah pada 2017 ialah 97,42 juta barel per hari, naik 570.000 barel dari 2016 sebesar 86,85 juta barel per hari. Sementara tingkat permintaan di tahun depan tumbuh 1-,05 juta barel menuju 97,3 juta barel per hari dari sebelumnya 96,25 juta barel per hari. Surplus suplai tahun ini sebesar 600.000 barel per hari akan menipis ke 122.000 barel per hari, sehingga harga akan lebih baik," papar laporan, Rabu (14/12).

    Berdasarkan analisis fundamental Natixis, asumsi pengurangan produksi baru terasa pada pada kuartal ll/2017 karena triwulan pertama surplus suplai masih membayangi. Oleh karena itu, rerata harga tahun depan untuk WTI ialah US$62,8 per barel dan Brent US$64,5 per barel. Bertumbuhnya permintaan pada tahun depan juga ditunjang proyeksi perbaikan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat 3% pada 2017 dan 3,3% pada 2018, dibandingkan 2018 yang 2,8%.

    Pertumbuhan permintaan paling tinggi berasal dari India. Konsumsi minyak Negeri Hindustan naik 11,6% yoy sepanjang 10 bulan penama 2016 karena ditopang penyerapan bensin 12,6% yoy dan bahan bakar diesel 5,7% yoy Dengan asumsi PDB India 2017 naik 0,1% menuju 7,6%, maka permintaan minyak juga meningkat 7% yoy atau 275.000 barel per hari. Sementara itu, PDB China tahun depan bakal stabil di level 6,7%, dan permintaan minyak tumbuh 2% yoy atau 208.000 barel per hari. Amerika Serikat diprediksi mencatatkan peningkatan PDB tertinggi, yakni 2,3% pada 2017 dari tahun sebelumnya 1,5 %. Konsumsi minyak naik 1% yoy atau 210.000 barel per hari.

IN ENGLISH

Oil Prices Remain Hot

    In trading on Thursday (15/12) at 17:18 pm the price of WTI oil contract in January 2017 is at US $ 51.25 per barrel, up 0.21 points, or 0.41%. While Brent oil contract in February 2017 at US $ 54.4 per barrel, up 0.52 points, or 0.96%. In a meeting of OPEC in Vienna, Austria, on 30 November, the organization decided to cut production by 1.2 million barrels per day to 32.5 million barrels per day from the beginning of 2017. Furthermore, on December 10, members of OPEC and the oil producing countries non members reach withhold supply agreement for the first time since 2001.

    The non-OPEC producers agreed to cut the supply of new, up to 558,000 barrels per day. Earlier, OPEC wants non-members can be cut up to 600,000 barrels per day; However, the decision of the Federal Reserve hoisted interest rates 25 basis points to make the US dollar shot. As a result of this sentiment makes the projected demand for dollar-denominated commodities become slow. Yesterday at 17:20 GMT, the US dollar index gained 0.76% or 0.77 points towards 102.53. It signifies the number had grown to 3.95% throughout the year.

    Michael McCarthy, chief market strategist at CMC Markets, said strong US dollar to a short-term catalyst that investors were forced to sell the oil. Though the bullish sentiment still sustains fundamental. Data US Energy Information Administration (EIA) released on Wednesday (14/12) showed crude oil stockpiles per Friday (9/12) fell 2.56 million barrels to the 483.19 million barrels. While the rate of production increased by 9,900 barrels a day to peg at 8.79 million barrels per day. "There's the initial reaction to bullish after the release of the EIA data, but the strengthening of the US dollar has the potential to change that.

    Natixis investment company explained in its report, in the long term fundamentals of supply and demand will be the main benchmark crude oil prices. The planned reduction of production among OPEC and non organizations will play an important role. Assuming Iran, Nigeria, and Libya remain spur production, and Indonesia suspended its membership, total new supply of OPEC in January 2017 amounted to 33.03 million barrels per day, this figure declined 1.16 million barrels per day of production levels in October 2016 a number of 33.83 million barrels per day.

    Average total crude oil supply in 2017 was 97.42 million barrels per day, up 570,000 barrels from 2016 amounted to 86.85 million barrels per day. While the level of demand in the next year to grow 1-, 05 million barrels to the 97.3 million barrels per day from the previous 96.25 million barrels per day. Surplus supply this year by 600,000 barrels per day will be thinned to 122,000 barrels per day, so the price will be better, "said the report, on Wednesday (14/12).

    Natixis is based on fundamental analysis, assuming a reduction in new production in the quarter was at ll / 2017 for the first quarter of the supply surplus is still looming. Therefore, next year the average price for WTI was US $ 62.8 per barrel and Brent US $ 64.5 per barrel. The growing demand in the next year also supported the projected global economic recovery. World economic growth is expected to rise 3% in 2017 and 3.3% in 2018, compared to 2018 of 2.8%.

    The highest growth in demand from India. State Hindustan Oil consumption rose 11.6% yoy during the 10 months of 2016 as sustained absorption renamer 12.6% yoy gasoline and diesel fuel by 5.7% yoy Assuming India's GDP rose 0.1% in 2017 towards 7.6%, then oil demand also increased by 7% yoy, or 275,000 barrels per day. Meanwhile, China's GDP next year will be steady at 6.7%, and demand for oil grew 2% yoy, or 208,000 barrels per day. United States is predicted to record the highest increase in GDP, ie 2.3% in 2017 from 1.5% the previous year. Oil consumption rise up 1% yoy, or 210,000 barrels per day.

Bisnis Indonesia, Page-16, Friday, Dec,16,2016

Daerah Migas Dituntut Kreatif

    Pemerintah daerah tingkat II/kabupaten penghasil minyak dan gas Serta batu bara diminta untuk kreatif memanfaatkan dana bagi hasil untuk menghasilkan sumber pendapatan baru. Saran itu disampaikan oleh Perencana Utama Bidang Sumber Daya Alam Bappenas Hanan Nugroho, berkaitan dengan berlakunya UU No.23/ 2014 yang mengamanatkan pelimpahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

    Hal Ini khususnya terkait dengan pertambangan dan kehutanan kepada pemerintah pusat dan provinsi. “Pasca transisi UU N023/2014, ada kekhawatiran akan berkurangnya sumbér pendapatan. Dulu kan perizinan masih di bawah pemerintah kota dan kabupaten. Itu bisa jadi pendapatan bagi daerah. Sekarang tidak lagi. Kendati demikian, dia mengatakan pemda masih bisa memanfaatkan pembagian dana bagi hasil yang diberikan sesuai kontribusi daerah masing-masing untuk menunjang pencarian sumber pendapatan baru dengan berbagai cara.

    Dia memberi contoh dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang banyak memanfaatkan dana bagi hasil migas dari produksi pengolahan minyak mentah di lapangan Banyu Urip dan Blok Cepu, untuk investasi di sektor penunjang sumber pendapatan daerah. Dana bagi hasil di Bojonegoro itu dimanfaatkan untuk pembangunan langsung infrastruktur. Ada yang untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat sekitar. Materi ajar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan usaha setempat.

    Sebagian lagi di investasikan pada BPD,” ujarnya. Dia berharap pemerintah daerah tingkat II di Kalimantan Timur pun dapat mencontoh pola pemanfaatan DBH tersebut. Dia optimistis dengan cara yang demikian, perlahan-lahan ketergantungan terhadap DBH migas dan batu bara akan berkurang. Apalagi, Kalimanatn Timur masih memiliki sektor industri yang berpotensi sebagai sumber pendapatan baru. Hanya saja, penggarapannya belum dilakukan secara maksimal dan terarah.

    Beberapa sektor yang dinilai potensial adalah pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah mencoba mengelola industri pada sektor non ekstraktif, seperti pengembangan perkebunan pepaya mini yang digadang-gadang menjadi komoditas perkebunan unggulan Kota Minyak itu.

IN ENGLISH

Regional Oil and Gas Charged Creative
    The local government level II / district oil and gas well as coal are asked to creatively utilize the funds for the results to generate new sources of revenue. The suggestion was presented by Top Planner Bappenas for Natural Resources Hanan Nugroho, with regard to the enactment of Law No.23 / 2014, which mandates the delegation of authority to the management of natural resources.

    It's particularly related to the mining and forestry to the central government and the provinces. "After the transition of Law N023 / 2014, there are concerns about the reduction in sources of income. It used to be the licensing is still under city and county governments. That could be revenue for the region. Not anymore. Nevertheless, he said the government could still take advantage of the distribution of funds for the results provided in accordance with the contribution of each region to support finding new sources of revenue in various ways.

    He gave an example of the Government of Bojonegoro that heavily utilize funds for oil and gas revenue from the production of crude oil processing in Banyu Urip and Cepu, for investment in supporting local revenue sources. Funds for the results in Bojonegoro was used to direct the development of infrastructure. There are to provide free education to the surrounding community. Teaching materials tailored to the needs of local business activities.

    Partly invested in BPD, "he said. He hoped the second level governments in East Kalimantan can imitate the pattern of the DBH utilization. He is optimistic in this way, slowly DBH dependence on oil and coal will be reduced. Moreover, East Kalimanatn still have the industrial sector as a potential new source of revenue. Only, one priority has not performed optimally and focused.

    Some sectors that are considered potential are tourism, agriculture, and gardening. Balikpapan City Government itself has tried to manage non-extractive industry sector, such as mini papaya plantation development is predicted into the commodities featured in this the Oil City.

Bisnis Indonesia, Page-9, Friday, Dec,16,2016

RI to buy LPG from lran, team up on energy

    Indonesia is seeking to forge closer economic ties with Iran as it plans to import liquefied petroleum gas (LPG) and cooperate in the energy sector. President Joko “Jokowi” Widodo meet with Iranian President Hassan Rouhani and a number of business delegates during his two-day state visit to the Persian Gulf country. Both leaders expressed their commitment to taking bilateral relations to new heights by expanding economic cooperation, particularly in the energ sector. Indonesia agreed to purchase more than 500,000 metric tons of LPG from Iran in 2017. “The purchase agreement ensures that price eflicicncy can be achieved,” Jokowi said.

    Iran also expressed its commitment to investing in Indonesia by building an oil refinery in East Java and a 5,000-megawatt mobile power plant in an unspecified location. Both countries also explored the possibility of teaming up to operate two oil fields in Ab-Teymoura and Mansouri. Rouhani, who declared that Indonesia Was a strategic energy partner, said, “Iran is' ready to meet Indonesian needs for oil, gas and LPG, as well as other products of the industry” and later invited Jakarta to participate in Iran’s oil and gas industry. Indonesian Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan, who accompanied Jokowi on his state visit, said the two blocks were “lucrative” and that state-owned oil and gas firm Pertamina would submit a preliminary proposal on how to develop the two onshore fields in February next year.

    Jonan said there was also a possibility for a share split with Lukoil - Russia’s second-biggest oil producer in the two oil fields. The cooperation between the two countries is being seen as a part of Iran’s attempt to breathe a new life into its energy industry which has been paralyzed by international sanctions. The sanctions were lifted in January after the United Nations nuclear watchdog, the International Atomic Energ Agency, /stated that Iran had met all the requirements -agreed upon by six world powers.

    Iran has the world’s biggest natural gas reserves, which stand at 1,201.4 trillion cubic feet (34 trillion cubic meters), according to an estimate by BP Plc., as quoted by Bloomberg. Earlier in August, Pertamina and its Iranian counterpart, National Iran Oil Company (NIOC), signed a memorandum of understanding (MOU) to carry out a preliminary study on both fields. The NIOC previously agreed to supply Pertamina with a total volume of 600,000 metric tons of LPG for 2016 and 2017.

    The first shipment of LPG, which arrived in Indonesia on Oct. 13, marked the Hrst time Iran had supplied gas to the country. Jokovvi and Rouhani had also agreed to “immediately carry out efforts to increase two-waytrade” amid decreasing bilateral trade activities  between the two countries, said Foreign Minister Retno LP Marsudi. Bilateral trade between Indonesia and Iran amounted to US$273.1 million last year, down 39.1 percent from 2014, according to data from the Trade Ministry From January to September this year, trade slid by 16.1 percent annually to $178.1 million. Indonesia’s exports declined by 16.3 percent to $144.2 million, while imports shrank by 15.2 percent to $33.9 million.

    Around 60 businesspeople joined Jokowi on his visit to Iran, and they are set to meet with their counterparts on Thursday Indonesia and Iran also signed four MoUs on the electricity industry and renewable energy; mutual legal assistance; extradition cooperation; and incentives for investment. Jokowi’s trip to Iran was a reciprocal visit after Rouhani came to Jakarta in April last year for the 60" commemoration of the Asian-African Conference and joined a short bilateral meetingwith Jokowi on the sidelines of the event.  It was Jokowi’s first visit to Iran since taking office in 2014 and the first Indonesian presidential visit to Iran in eight years.

    The last Indonesian leader to visit Tehran Was Jokowi’s predecessor Susilo Bambang Yudhoyono who visited former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad in 2008. Jokowi spent his second day in Tehran in a series of meetings with Iranian officials, including separate sit-downs with Iranian Parliament Speaker Ali Larijani and`Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei.

Jakarta Post, Page-1, Thursday, Dec,15,2016

Pertamina Pacu Infrastruktur Energi

    PT Pertamina terus menambah infrastruktur dan fasilitas gas, khususnya terminal Liqufied Natural Gas (LNG) dan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU). Perusahaan energi pelat merah itu juga berperan penting dalam pengembangan dan pemakaian energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. “Kami siap menanamkan investasi di bisnis hulu EBT sebesar US$1,5 miliar hingga 2019, di luar panas bumi.

    Kami juga tengah membangun FSRU Cilacap berkapasitas 200 mmscfd,” ujar Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani. Hal itu bertujuan mengganti bahan bakar minyak (BBM) agar tetap sesuai target 2018. Di sektor transportasi, Pertamina menyediakan 56 unit SPBG termasuk mobile refueling unit (MRU) di Jabodetabek, Palembang, Semarang, dan Balikpapan. Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana meminta Pertamina untuk menjadi pemakai (offtaker) produk EBT dan menjadi pengembang panas bumi. “Itu akan memicu badan usaha lain mengembangkan EBT.

    Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menyatakan sejumlah strategi dilakukan seperti pemerataan satu harga BBM di Indonesia Timur dan perbatasan, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kilang baru agar target produksi minyak 2 juta barel per hari di 2023 tercapai. “Terobosan dalam menyikapi perubahan perilaku pasar yang sangat dinamis, seperti meluncurkan produk alternatif seperti pertalite, pertamax turbo, dan bright gas 5,5 kg,” kata dia.

    Di sisi lain, anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina EP, ,tercatat sebagai perusahaan berkinerja terbaik 2016 dalam aktivitas eksplorasi. Pertamina EP juga menjuarai ajang ASEAN Risk Management 2016 yang diikuti 23 perusahaan. Penghargaan SKK Migas di kategori survei darat terbaik, pengeboran eksplorasi terbaik, dan peringkat kedua pengeboran eksploitasi terbaik memacu kami bekerja lebih keras mencari sumber migas baru,” ujar Exploration and New Discovery Project Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, kemarin. Direktur Pengembangan Pertamina EP Herutama Trikoranto menambahkan, di ajang ASEAN Risk Management Award yang kali pertama diikuti, Pertamina EP jadi juara 1 kategori risk technology dan juara 3 kategori risk champion.

IN ENGLISH

Pertamina Energy Infrastructure Accelerates

    PT Pertamina continues to add infrastructure and gas facilities, particularly terminals Liqufied Natural Gas (LNG) units and floating storage and regasification (FSRU). The state-owned energy companies also play an important role in the development and use of new renewable energy (EBT) in Indonesia. "We are ready to invest in the upstream business EBT amounted to US $ 1.5 billion by 2019, out of the heat of the earth.

    We are also building capacity of 200 MMSCFD Cilacap FSRU, "said Director of Pertamina Gas Yenni Andayani. It aims to replace fuel oil (BBM) to stay on target in 2018. In the transportation sector, Pertamina provide 56 units SPBGs including mobile refueling unit (MRU) in Greater Jakarta, Palembang, Semarang and Balikpapan. EBT Director General of the Ministry of Energy and Energy Conservation Dadan Kusdiana asked the company to become users (taker) EBT products and become a developer of geothermal. "It will lead to other business entities to develop renewable energy.

    Marketing Director of Pertamina M Iskandar said several strategies to do as equalization of the price of fuel in East Indonesia and the border, and cooperation with various parties to build new refineries that oil production target of 2 million barrels per day in 2023 reached. "The breakthrough in addressing behavior change very dynamic market, such as the launch alternative products such as pertalite, pertamax turbo, and a bright 5.5 kg of gas," he said.

    On the other hand, a subsidiary of Pertamina, PT Pertamina EP, recorded as the best performing companies in 2016 in exploration activity. Pertamina EP also won the event ASEAN Risk Management in 2016 followed by 23 companies. SKK Migas Award in the category of best land surveys, exploratory drilling is the best and second best exploitation drilling spur us to work harder looking for new sources of oil and gas, "said New Discovery Exploration and Project Director of Pertamina EP Nana Abdul Manaf, yesterday. Development Director of Pertamina EP Herutama Trikoranto added, in the event of ASEAN Risk Management Award is the first time that followed, Pertamina EP champion 1 risk technology category and 3rd place risk category champion.

Media Indonesia, Page-19, Thursday, Dec,15,2016

Pertamina-PGN sebagai Penyangga Ketahanan Energi

Diusulkan, Pertamina, PGN, dan SKK Migas digabungkan.

    PT Pertamina dan PT PGN didorong untuk menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Purnorno, berharap revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberi keberpihakan yang lebih kepada kedua perusahaan negara tersebut. Peran Pertamina dan PGN untuk menjaga ketahanan energi ini mutlak.

    Keduanya memiliki posisi sentral, khususnya di sektor migas. Untuk mewujudkan ketahanan energi, menurut Harry, negara harus memiliki cadangan energi-terutama migas yang mencukupi semua kebutuhan energi nasional. Kita belum memiliki ketahanan migas yang cukup, hanya untuk sekitar 30 hari. Hampir 60 persen kebutuhan migas juga impor. Menurut lembaga penelitian kebijakan publik di sektor migas, Agora Initiative, cadangan minyak bumi mengalami penurunan dalam 15 tahun terakhir Pada 2001, cadangan minyak mencapai 5,1 miliar barel.

    Pada 2015, tinggal 3,6 miliar barel. Produksi minyak bumi sepanjang 2001-2015 pun turun 50 persen. Harry menegaskan, Pertamina dan PGN harus berperan sentral dalam menjaga ketahanan energi. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), keduanya mendapat penugasan untuk menyangga kebutuhan energi nasional. Pemain swasta hanya pelengkap, bukan pemegang peran utama. Saat ini, revisi Undang-Undang Migas sedang dibahas di Komisi Energi DPR. Menurut Harry, proses politik ini tidak mudah dilalui.

    Banyak pertimbangan yang semuanya harus di kaji mendalam Ia menyebutkan, hal yang menjadi perdebatan Dewan, salah satunya, adalah bentuk kelembagaan. Harry berharap Pertamina, PGN, dan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disatukan. Masalahnya, hal itu tidak mudah disetujui. Kami belum sepaham. Masih trauma, kalau Pertamina diberi kewenangan terlalu besar, akan terulang hal yang dulu. Kurtubi, mengatakan revisi UU Migas masih dalam tahap pembahasan pasal per pasal.

    Kuasa Pertambangan di tangan Pertamina. SKK Migas dihapus dan di gabung dengan Pertamina. Tapi ini belum disetujui. Menurut Harry, setelah Komisi Energi sepakat dengan draf awal, hasilnya akan dikirimkan ke Badan Legislatif DPR. Di sana akan diharmonisasi, keterkaitannya dengan undang-undang lain. Karena itu, masih butuh waktu lama.

    Harry mencontohkan terkait dengan rencana permerintah membentuk perusahaan induk (holding), salah satunya di sektor migas. “Kalau 'bicara kelembagaan, pasti ada kaitannya dengan undang-undang di sektor BUMN. Belum lagi undang-undang mengenai pajak, terkait gross split. Kurtubi, berharap, pada Januari mendatang, draf revisi UU Migas oleh Komisi Energi bisa difinalisasi.

Ia ingin revisi tersebut tidak mengulang kesalahan UU Migas saat ini, yang memiliki konsep“tiga kaki”. Saat ini, Pertamina diperlakukan sama seperti perusahaan migas lain. Hak pengusahaan Pertamina pun dipindahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator dan SKK Migas sebagai pelaksana business right di sektor hulu migas.

IN ENGLISH

Pertamina-PGN as Buffer Energy Security

Proposed, Pertamina, PGN, and SKK Migas combined.

    PT Pertamina and PT PGN encouraged to be the backbone of the national energy security. Energy Commission member House of Representatives, Harry Purnorno, hoping the revision of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas gives alignments over the two companies of the country. The role of Pertamina and PGN to maintain energy security is absolute.

    Both have a central position, particularly in the oil and gas sector. To realize energy security, according to Harry, the state must have a reserve of energy-particularly oil and gas which met all the needs of national energy. We do not yet have sufficient oil resistance, only for about 30 days. Nearly 60 percent of oil and gas is also imported. According to the research institute of public policy in the oil and gas sector, Agora Initiative, the petroleum reserves has decreased in the last 15 years In 2001, reserves reached 5.1 billion barrels of oil.

    In 2015, just 3.6 billion barrels. Production of petroleum throughout 2001-2015 was down 50 percent. Harry insists, Pertamina and PGN must be a central role in maintaining energy security. As a state-owned enterprise (SOE), both received the assignment to support the national energy needs. Private players only complementary, not holding a major role. At present, the revision of oil and gas law is being discussed in the House of Representatives Energy Commission. According to Harry, the political process is not easy to pass.

    Many considerations that everything should be in-depth review of He mentioned things that the Council debate, one of which, is the institutional form. Harry hopes Pertamina, PGN, and the Special Unit for Upstream Oil and Gas together. Unfortunately, that was not easily approved. We do not agree. Still traumatized, if Pertamina is authorized too big, it will be repeated once. Kurtubi, said the revision of oil and gas law is still under discussion article by article.

    Mining Authority in the hands of Pertamina. SKK Migas removed and join with Pertamina. But this has not been approved. According to Harry, after the Energy Commission agreed with the initial draft, the results will be sent to the Legislature of the House of Representatives. There will be harmonized, its association with other legislation. Having said that, it still took a long time.

    Harry pointed out issues relating to the permerintah formed holding company (holding), one of them in the oil and gas sector. "If 'institutional talk, certainly nothing to do with legislation in the state-owned sector. Not to mention the laws regarding tax-related gross split. Kurtubi, hoping, in January, the revised draft oil and gas law by the Energy Commission can be finalized.

    He wanted the revision is not to repeat the mistake this time oil and gas law, which has the concept of "three legs". Currently, Pertamina is treated the same as other oil and gas companies. Pertamina concession was transferred to the Ministry of Energy and Mineral Resources as a regulator and SKK Migas as implementers of business right in the upstream oil and gas sector.

Koran Tempo, Page-16, Thursday, Dec,15,2016

Pertamina Kejar Komitmen Saudi Aramco

    PT Pertamina akan bertemu dengan Saudi Aramco, raksasa minyak asal Arab Saudi, untuk membicarakan kelanjutan kerja sama revitalisasi kilang minyak. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Rachmad Hardadi, mengatakan pertemuan pada 22 Desember itu akan membicarakan komitmen Aramco dalam proyek tersebut. “So far situasinya baik," kata dia. Pertamina sudah menagih janji Saudi Aramco untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk proyek perbaikan kilang Cilacap, Jawa Tengan, sejak pertengahan tahun lalu.

    Namun Aramco tidak kunjung memberi kepastian mengenai komitmennya. Padahal perjanjian awal atau head of agreement proyek tersebut sudah diperpanjang hingga akhir Desember lantaran kedaluwarsa sejak November lalu. Rachmad memastikan Aramco tetap memegang 45 persen Saham dari perusahaan patungan untuk proyek tersebut. Pertamina juga tetap 55 persen. Pertamina menargetkan revitalisasi kilang Cilacap rampung pada 2022. Kapasitas kilang tersebut bakal meningkat dari 300 ribu barel per hari menjadi 370 ribu bph.

    Kualitas produk kilang juga ditingkatkan hingga 9 Nelson Complexity Index. Proyek yang masuk refinery development master plan Pertamina ini bakal memakan biaya sekitar US$ 5,5 Miliar. Sikap Aramco yang mengambang membuat target Pertamina melaksanakan basic engineering design kilang Cilacap molor. Akhirnya proses penyusunan dokumen teknis akhir (front end engineering design) belum tentu terlaksana pada 2017. Meski begitu, Rachmad optimistis revitalisasi Kilang Cilacap masih bisa, dilaksanakan tepat waktu. “Saudi Aramco memiliki kemauan, yang kuat. Pertamina juga.

    Pemerintah selalu memantau ini dari pekan ke pekan. Selain kilang Cilacap, Aramco memiliki dua komitmen revitalisasi kilang lainnya, yakni di Balongan, Jawa Barat, dan kilang Dumai, Riau. Rencana itu tertuang dalam perjanjian pendahuluan yang ditanda tangani bersama Pertamina pada Desember 2014 dan berakhir pada November 2016. Sampai saat ini Pertamina menunggu Aramco guna mengikat kesepakatan lanjutan dalam head of agreement. Rachmad berharap Aramco segera menunjukkan komitmen positif untuk melanjutkan kerja sama di kilang Balongan. Sebab, kilang ini bakal memproduksi naphtha yang menjadi bahan baku Premium.

    Saat ini pasokan naphtha kilang Balongan berasal dari Balikpapan. “Bulan depan harusnya dimulai. Investasinya juga sudah kami revisi menjadi US$ 2,7 miliar” katanya. Rachmad mengatakan pembangunan kilang bersama mitra membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun. Jika membangun sendiri, waktunya mencapai 6-7 tahun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lambatnya keputusan Aramco terjadi lantaran keuangan mereka sedang menyusut.

    Dia bahkan menyebut perusahaan itu berniat menurunkan porsi sahamnya di proyek Cilacap dari 45 persen menjadi 30 persen. Luhut meminta Pertamina bersiap jika akhirnya Aramco mundur dari kongsi bisnis ini. Kami sedang mengejar komitmen mereka. Aramco agak lambat prosesnya. Kapasitas terpasang seluruh kilang Pertamina saat ini berjumlah 820 ribu barel per hari atau 81,78 persen dari kapasitas total sebesar 1,043 juta bph. Sedangkan kebutuhan minyak Indonesia tercatat sebesar 1,57 juta bph. Revitalisasi dua kilang, yakni Balikpapan dan Cilacap, sudah dimulai. Apabila proyek revitalisasi rampung, kapasitas keempat kilang akan naik dari 820 ribu bph menjadi 1.61 juta bph pada 2025.

IN ENGLISH

Pertamina Pursue Commitment Saudi Aramco

    PT Pertamina will meet with Saudi Aramco, Saudi Arabian oil giant, to discuss the continuation of cooperation revitalization of the oil refinery. Processing and Petrochemical megaproject Director of Pertamina, Rachmad Hardadi, said the meeting on December 22, it will discuss Aramco's commitment in the project. "So far the situation is good," he said. Pertamina already claim the promise Saudi Aramco to form a joint venture (JV) for the Cilacap refinery upgrading project, the Middle Java, since the middle of last year.

    But Aramco does not go to give certainty about the commitment. Whereas the initial agreement or the head of the project agreement has been extended until the end of December due to expire since last November. Rachmad ensure Aramco still holds 45 percent of shares of the joint venture for the project. Pertamina also keep 55 percent. Pertamina's Cilacap refinery revitalization targeting completion in 2022. The capacity of the refinery will increase from 300 thousand barrels per day to 370 thousand bpd.

    The quality of refined products also increased to 9 Nelson Complexity Index. Projects included Pertamina refinery's development master plan would cost about $ 5.5 billion. Aramco floating attitude makes the target set carry out basic engineering design Cilacap refinery delayed. Finally, the process of preparation of a technical document end (front end engineering design) is not necessarily implemented in 2017. Even so, Rachmad optimistic revitalization Cilacap refinery can still be, implemented on time. "Saudi Aramco has willpower, strong. Pertamina also.

    The government is always watching this from week to week. In addition to the Cilacap refinery, Aramco has two other refineries revitalization commitments, namely in Balongan, West Java, and refineries Dumai, Riau. The plan was contained in the preliminary agreement signed together with Pertamina in December 2014 and ended in November 2016. Until now, Pertamina wait Aramco continued to binding agreements in the head of agreement. Rachmad hope Aramco soon showed a positive commitment to continue working at the Balongan refinery. Therefore, the refinery will produce naphtha into raw materials Premium.

    Currently the supply of naphtha derived from Balikpapan Balongan refinery. "Next month should begin. The investment is also our revision to US $ 2.7 billion, "he said. Rachmat said the construction of the refinery with the partner takes about 4-5 years. If you build it yourself, time to reach 6-7 years. Earlier, Coordinating Minister maritime Luhut Binsar Pandjaitan said the latest decision of Aramco happen because their finances are shrinking.

    He even named the companies that intend to decrease the portion of its stake in Cilacap project from 45 percent to 30 percent. Luhut asked Pertamina ready should finally Aramco joint venture withdraw from this business. We are currently pursuing their commitments. Aramco rather slow process. The installed capacity throughout the oil refineries currently amounts to 820 thousand barrels per day, or 81.78 percent of the total capacity of 1.043 million bpd. While oil demand Indonesia stood at 1.57 million bpd. Revitalization of the two refineries, namely Balikpapan and Cilacap, has already begun. If the revitalization project is completed, the fourth refinery capacity will increase from 820 thousand bpd to 1.61 million bpd in 2025.

Koran Tempo, Page-13, Thursday, Dec,15,2016

Presiden Jokowi Akan Wujudkan Kerja Sama Migas dengan Iran

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkonkretkan kerja sama antara Republik Indonesia - Republik Islam Iran oli sektor minyak dan gas (migas) selama kunjungan kenegaraan di Teheran, Iran, pada Rabu (14/12). Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong akan menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan setingkat Chief Executive Officer (CEO) Iran dan Indonesia untuk mewujudkan kerja sama tersebut. “Kunjungan Presiden bersama jajaran menteri adalah dalam rangka mewujudkan kerja sama di bidang migas.

    Di bidang migas inilah yang akan menjadi prioritas kerja sama dengan Iran,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Menurut Menlu, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menjajaki pertemuan dengan jajaran pimpinan perusahaan MAPNA Group dan The National Iranian Oil Company (NIOC). MAPNA Group adalah konglomerasi perusahaan industri bergerak di bidang kelistrikan, energi dan transportasi, pabrikan peralatan boiler, turbin uap dan gas, generator listrik dan peralatan terkait lainnya, serta investor.

    Sementara itu, NIOC adalah produsen minyak dan gas nomor tiga terbesar di dunia. Impor minyak mentah atau LPG akan dibicarakan serta kerja sama teknis di bidang gas turbin antara MAPNA dan PLN. Ada juga kemungkinan dibuka counter trade (barter) Indonesia-Iran,” kata Jonan. Selama berada di Teheran, Presiden Jokowi akan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di bidang mutual legal assistance, Ekstradisi, Kelistrikan dan Energi Terbarukan.

    Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebutkan pada Hari ke dua kunjungan di Teheran, Iran, Rabu (14/12) Presiden Joko Widodo mengawali rangkaian kunjungan kenegaraannya dengan melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, dan Supreme Leader (Pemimpin Agung) Iran Ayatollah Seyed Ali Khameinei. Pada pagi hari, bertempat di Istana Jomhouri, Sa’dabad, Presiden Iran Hassan Rouhani akan menyambut Presiden Jokowi yang diawali dengan Upacara Penghormatan.

    Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin akan melakukan pertemuan bilateral, penandatanganan nota-nota kesepahaman, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan pers bersama dan diakhiri dengan Jamuan Santap Siang Kenegaraan. Adapun nota-nota kesepahaman yang rencananya akan ditandatangani antara lain MOU mengenai Ekstradisi di pihak Pemerintah Indonesia ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Mutual Legal Asisstance ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, MOU Kerja sama Kelistrikan ditandatangani oleh Menteri ESDM, MOU Kerja sama Investasi ditandangani oleh Kepala BKPM.

    Siang harinya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani di Gedung Parlemen Iran, dan dengan Supreme Leader (Pemimpin Agung) Iran Ayatollah Seyed Ali Khameinei di Kantor Supreme Leader. Sebelum kembali bertolak ke Tanah Air pada malam nanti, Presiden juga akan menghadiri acara Ramah Tamah dan Santap Malam bersama masyarakat Indonesia di Hotel Espinas Palace, Teheran.

IN ENGLISH

President Jokowi Will Realize Oil and Gas Cooperation with Iran

    President Joko Widodo (Jokowi) will concretize the cooperation between the Republic of Indonesia - The Islamic Republic of Iran oil sector of oil and gas (oil) during a state visit in Tehran, Iran, on Wednesday (14/12). President Jokowi accompanied by Coordinating Minister for Economic Nasution, Minister Ignatius Jonan, and Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) Thomas Trikasih Lembong will hold a meeting with the leaders level company Chief Executive Officer (CEO) of Iran and Indonesia to achieve such cooperation. "The visit of the President and ministers are to realize the cooperation in the field of oil and gas.

    In the field of oil and gas is what will be the priorities of cooperation with Iran, "said Foreign Minister (FM) Retno Marsudi. According to the Minister, the Minister of Energy and Mineral Resources has been exploring Ignatius Jonan meeting with the senior leaders of the company MAPNA Group and The National Iranian Oil Company (NIOC). MAPNA Group is a conglomerate of companies engaged in the electricity industry, energy and transport, the manufacturer of boilers, steam and gas turbines, electric generators and other related equipment, as well as investors.

    Meanwhile, NIOC is a manufacturer of oil and gas in the world's third-largest. Imports of crude oil or LPG will be discussed as well as technical cooperation in the field of gas turbines between MAPNA and the PLN. There is also the possibility of opening the counter trade (barter) Indonesia-Iran, "said Jonan. During his stay in Tehran, President Jokowi will witness the signing of the MoU (Memorandum of Understanding) in the field of mutual legal assistance, Extradition, Electricity and Renewable Energy.

    Press Bureau Chief, Media and Information of the Presidential Secretariat Bey Machmudin mentioned on Day two visits in Tehran, Iran, Wednesday (14/12) President Joko Widodo begins the series of his state visit by meeting with Iranian President Hassan Rouhani, Iran's Parliament Speaker Ali Larijani, and the Supreme leader (the Supreme leader) Ayatollah Seyed Ali Khameinei. In the morning, at the Palace Jomhouri, Sa'dabad, Iranian President Hassan Rouhani will welcome President Jokowi beginning with Reverence ceremony.

    On that occasion, the two leaders will hold a bilateral meeting, a memorandum-signing of a memorandum of understanding, followed by a joint press statement and end with a luncheon State. The memorandum-memorandum of understanding which will be signed among others MOU on Extradition on the part of the Government of Indonesia was signed by Minister of Foreign Affairs, Mutual Legal Assistance signed by the Minister of Foreign Affairs, the MOU Cooperation Electrical signed by Minister of Energy and Mineral Resources, MOU Cooperation Investment signed by the Head of BKPM ,

    Later in the day, President Jokowi had a meeting with Iranian Parliament Speaker Ali Larijani on Iran's Parliament, and the Supreme Leader (the Supreme Leader) Ayatollah Seyed Ali Khameinei in the Office of the Supreme Leader. Before heading to the country back on tonight, the President will also attend the event warm-hearted and Bite Night with the people of Indonesia at the Hotel Espinas Palace, Tehran.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Dec,15,2016

Pertamina Paling Banyak Temukan Cadangan Migas Baru

    PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina di sektor eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, mencatatkan prestasi positif di pengujung 2016 dengan memperoleh dua penghargaan dari dalam dan Iuar negeri. Dari dalam negeri, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penghargaan kepada Pertamina EP untuk kinerja terbaik 2016 atas komitmen perusahaan dalam menemukan cadangan migas baru melalui aktivitas, eksplorasi.

    Dari luar negeri, Pertamina EP selaku kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan SKK Migas menjuarai ajang Asean Risk Management 2016 yang diikuti oleh 23 perusahaan di kawasan ASEAN. Kami berkomitmen untuk mencari dan menemukan cadangan migas untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Kami bersyukur mendapatkan penghargaan dari SKK Migas untuk kategori survei darat terbaik, pemboran eksplorasi terbaik dan peringkat ke-2 pemboran eksploitasi terbaik," ujar Nanang Abdul Manaf Exploration & New Discovery Project Director Pertamina EP.

    Menurut Nanang, target Pertamina EP pada 2016 untuk kegiatan survei darat (seismik) tiga dimensi (3D) seluas 785 km2 dan berhasil direalisasikan mencapai 951 km2 atau sebesar 121% di atas target. Sedangkan target seismik 2D 2016 sepanjang 941 km, Pertamina EP berhasil merealisasikan hingga 953 km atau 101% diatas target. Untuk kegiatan pemboran eksplorasi, target 2016 adalah delapan pemboran sumur eksplorasi, hingga Desember ini lima sumur telah selesai atau sebesar 63% dari target.

    Satu sumur lagi saat ini dalam tahapan persiapan rig up. Kami berterima kasih atas sinergi seluruh fungsi dan dukungan yang baik dari seluruh stakeholder, terutama SKK Migas dan Pertamina sehingga aktivitas operasi perusahaan dapat berjalan lancar,” ujar Nanang. Herutama Trikoranto, Development Director Pertamina ER mengatakan untuk ajang Asean Risk Management Award merupakan kali pertama diikuti perusahaan. “Kami bersyukur keluar sebagai juara 1 untuk kategori Risk Technology dan Juara 3 untuk kategori Risk Champion dalam kegiatan ini”, ujar Herutama.

    Menurut dia, risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses bisnis yang dijalankan oleh Pertamina EP Manajemen Pertamina EPZ lanjut Heru, memahami bahwa industri migas sangat identik dengan karakteristik High Risk, High Cost dan High Uncertainty Karena itu, dalam menjalankan bisnis, kami menerapkan framework Risk Management berbasis ISO 31000 yang melibatkan seluruh fungsi.

    Dengan begitu kami dapat mengidentifikasi Risiko yang akan timbul sehingga kami bisa melakukan mitigasi dan meminimalisir dampak yang terjadi”, jelas Herutama. Menurut Nanang, Pertamina EP  tetap agresif untuk mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas, karena temuan cadangan eksplorasi menjamin ketahanan energi untuk beberapa tahun ke depan.

    Bagi kami, nafas dari bisnis hulu migas adalah ketersediaan cadangan minyak dan gas bumi, yang kemudian dilakukan eksploitasi sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap dia. Nanang mengatakan Pertamina EP terus akan menggalakkan kegiatan eksplorasi ke wilayah-wilayah yang belum terjamah dan memiliki potensi migas, seperti yang kami lakukan di Indonesia Bagian Timur, tepatnya di Bintuni dan tempat-tempat lainnya.

IN ENGLISH

Pertamina Most Discover New Oil and Gas Reserves

    PT Pertamina EP, a subsidiary of PT Pertamina in the exploration and exploitation of oil and gas, recorded a positive performance at the end of 2016, with two awards from within and Iuar country. From within the country, Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) awarded Pertamina EP for the best performance in 2016 on the company's commitment in finding new oil and gas reserves, through activities, exploration.

    From abroad, Pertamina EP as cooperation contracts under the auspices of SKK Migas Asean Risk Management won the event in 2016, followed by 23 companies in the ASEAN region. We are committed to seeking and finding oil and gas reserves to support Indonesia's energy security. We are grateful to receive an award from SKK Migas for the category of best ground surveys, exploration drilling best and ranked second best exploitation drilling, "said Nana Abdul Manaf Exploration & New Discovery Project Director of Pertamina EP.

    According to Nana, the target of Pertamina EP in 2016 for land surveying activities (seismic) three-dimensional (3D) covering an area of ​​785 km2 and successfully realized reached 951 km2 or 121% above the target. While the target of 2D seismic in 2016 along 941 km, Pertamina EP managed to realize up to 953 km or 101% above the target. For drilling, exploration, the target of 2016 is the eighth exploration well drilling, until this December or five wells have been completed by 63% of the target.

    One more wells currently in the preparation stage rig up. We are grateful for the synergy of all the functions and good support from all stakeholders, especially SKK Migas and Pertamina thus the activity of the company's operations can run smoothly, "said Nana. Herutama Trikoranto, Development Director for the event Pertamina ER said Asean Risk Management Award is the first time the company followed. "We are grateful as the winner for the category 1 Risk Technology and 3rd Place for the category Risk Champion in this event," said Herutama.

    According to him, the risk is an integral part of business processes run by Pertamina EP Management Pertamina EPZ continued Heru, understand that the oil and gas industry is synonymous with the characteristics of High Risk, High Cost and High Uncertainty Therefore, in running a business, we apply the framework of Risk Management based on ISO 31000 which involve the whole function.

    That way we can identify risks that will arise so that we can mitigate and minimize the impact that occurs, "explained Herutama. According to Nana, Pertamina EP stay aggressive to seek and find oil and gas reserves, since the findings of exploration reserves guarantee energy security for the next few years.

    For us, the breath of the upstream oil and gas business is the availability of oil and gas reserves, which are then made exploitation so as to benefit the public, "he said. Nana said Pertamina EP will continue to promote exploration activities into the areas of unspoiled and has oil and gas potential, as we did in Eastern Indonesia, precisely in Bintuni and other places.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Dec,15,2016

Jonan Gross Split Percepat lnvestasi Migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara harus dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gross split merupakan bentuk kontrak kerja sama di bidang migas yang pembagian hasilnya ditetapkan berdasarkan hasil produksi bruto (gross) migas. Skema gross split tidak rumit, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat investasi di bidang migas.

    Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan dalam penerapan skema gross split itu kedaulatan negara merupakan segalanya. “Pemerintah menetapkan syarat ketat terkait penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penunjukan pengelolaan Wilayah kerja. Selain itu, penggunaan tenaga kerja nasional khususnya tenaga kerja di Wilayah kerja juga menjadi prioritas,” kata Jonan. Jonan menuturkan konsep gross split ini sudah disosialisasikan sebelumnya.

    Terkait pokok-pokok gross split ini, Menteri ESDM telah menyampaikan hal tersebut kepada 20 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terbesar, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pengurus Indonesian Petroleum Association (IPA). Dia mengungkapkan secara umum peserta yang hadir memahami upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas, antara lain dengan penerapan skema gross split yang tidak rumit dan mengurangi birokrasi.

    Skema gross split akan diterapkan dengan mengedepankan prinsip fairness dan tetap mengutamakan kepentingan nasional,” tegasnya. Dalam Waktu dekat Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi terkait skema gross split ini kepada seluruh pihak, khususnya pelaku usaha di industri hulu migas. Sosialisasi tersebut sekaligus untuk menjelaskan bahwa skema gross split, antara lain bertujuan untuk menciptakan para kontraktor hulu migas dan bisnis penunjangnya menjadi entitas bisnis yang global and regional competitive.

    Lebih lanjut Jonan menegaskan fungsi SKK Migas tetap penting pada skema gross split. SKK Migas berperan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. SKK Migas akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Instrumen pengawasan dan pengendalian seperti saat ini, yaitu Plan of Development (POD), Work Program and Budget (VVP&B), Authorization for Expenditure (AF E), Audit Ketaatan terhadap Regulasi , dan lain-lain, tetap berjalan.

IN ENGLISH

Jonan Gross Split Accelerate Oil & Gas Investments

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) state management of natural resources of oil and gas belongs to the state should be able to provide maximum benefit and revenue for the state for the greater prosperity of the people. Gross split is a form of cooperation contracts in the field of oil and gas division of the result set based on the gross production (gross) of oil and gas. Scheme gross split uncomplicated, thus reducing bureaucracy and accelerate investment in oil and gas fields.

    EMR Minister Ignatius Jonan said the implementation of the scheme's gross split state sovereignty is everything. "The government set stringent conditions relating to use of Domestic Component (DCL) in the appointment of the management of working area. In addition, the use of national manpower employment especially in the working area is also a priority, "said Jonan. Jonan said that the concept of gross split before it has been socialized.

    Related points gross splitted Minister has submitted the matter to the 20 cooperation contracts (PSC), the largest, Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) and the board of the Indonesian Petroleum Association (IPA). He revealed that in general the participants to understand the Government's efforts to improve the investment climate upstream oil and gas, among others, by the application of the scheme gross split uncomplicated and reduce bureaucracy.

    Split gross scheme will be applied to promoting the principle of fairness and still give priority to national interests, "he said. In the near future the Ministry of Energy will conduct socialization related to the scheme's gross split to all parties, particularly businesses in the upstream oil and gas industry. Socialization is also to explain that the split gross scheme, among others, aims to create the upstream oil and gas contractors and business into business entities supporting global and regional competitive.

    Further Jonan SKK Migas confirms functions remain important in the scheme of gross split. SKK Migas role in managing the upstream activities of oil and gas under the Cooperation Contract. SKK Migas will perform the function of monitoring and control. Instruments of supervision and control as it is today, namely the Plan of Development (POD), Work Program and Budget (VVP & B), Authorization for Expenditure (AF E), Audit Compliance with Regulations, and others, still running.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Dec,15,2016

MEDC Bidik Dana Besar di Pasar Modal

    PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mulai menyiapkan agenda ekspansi tahun depan. Produsen minyak dan gas ini akan mulai mencari pendanaan dari pasar saham serta surat utang untuk membayar kembali utangnya dan mendanai ekspansi tahun depan. Tahun depan, MEDC menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) US$ 150 juta hingga US$ 180 juta. Nilai belanja modal ini lebih tinggi dari capek 2016 yang sekitar US$ 100 juta hingga US$ 145 juta.

Hingga September 2016, MEDC menyerap capex US$ 87 juta. Direktur MEDC Ronald Gunawan mengatakan, belanja modal ini digunakan untuk menjaga produksi MEDC tahun depan. "Nilai belanja modal ini belum termasuk biaya akuisisi seperti akuisisi South Natuna Sea Block B PSC, dan akuisisi lain," kata Ronald.

    Jika harga minyak tahun depan bisa berada di level US$ 60 per barel, MEDC bisa mendanai sepertiga capex dari keuntungan kenaikan harga minyak. MEDC juga akan membayar utang US$ 60 juta tahun depan. Ronald bilang, tiap kenaikan harga minyak US$ 10 per barel menambah kas sebesar US$ 45 juta untuk membayar utang. Selain fokus pengembangan blok migas yang sudah ada, MEDC juga bakal fokus ke aset strategis PT Amman Mineral Nusa Tenggara., yang sebelumnya dimiliki Newmont.

    Direktur dan Chief Excecutive Officer MEDC Roberto Lorato mengatakan, MEDC akan melepas saham anak usaha yang baru diakuisisinya itu melalui penawaran perdana saham ke publik (IPO). "saat ini sedang diskusi' berapa nilai yang akan dilepas, mungkin tahun depan atau tahun 2018, akan tergantung harga komoditas.

    MEDC mengakuisisi aset tambang emas Newmont itu senilai US$ 2,6 miliar dan mengontrol kepemilikan 82,2% saham di PT Newmont Nusa Tenggara. MEDC mendapatkan kucuran pendanaan dari Liga bank BUMN sebesar US$ 750 juta. Pinjaman ini harus dilunasi MEDC, dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

    Sonia Ayudiah, Head of Investor Relations MEDC, mengatakan, pihaknya mengkaji penerbitan surat utang dengan nilai yang sama untuk melunasi, pinjaman bank BUMN ini. Surat utang itu bisa berupa obligasi global ataupun domestik. Namun, penerbitan obligasi itu akan dilakukan melalui Amman Mineral, bukan lewat, MEDC.

    Ia bilang, sejatinya, Newmont bisa mencetak EBITDA hingga US$ 600 juta melalui aset tambang Batu Hijau. Sehingga, Newmont memiliki kemampuan untuk membayar utang. Tapi tetap dikaji obligasi untuk mempertahankan kas. Sementara IPO dilakukan agar Amman lebih bankable untuk pengembangan berikutnya.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan, pembelian Newmont menguntungkan bagi saham MEDC. Hal ini diperkuat dengan harga minyak yang akan memasuki area US$ 60 per barel. Hans meyakini bahwa harga minyak tidak akan ada di bawah US$ 50 per barel lagi. Hans menilai, ekspansi MEDC yang didanai utang justru bisa positif.  Tidak masalah selama dia bisa menutup margin bunga utang," kata Hans.  Dia merekomendasikan buy saham. MEDC dengan target harga Rp 1.950 per saham tahun depan. Kemarin, MEDC ditutup di Rp 1.385.

IN ENGLISH

MEDC Shutter Big Funds in Capital Market

    PT Medco Energi International Tbk (MEDC) began to prepare the agenda for next year's expansion. Oil and gas producers will begin to seek funding from the stock market and bonds to repay debt and fund expansion next year. Next year, the MEDC prepared capital expenditures alias capital expenditure (capex) of US $ 150 million to $ 180 million. Capital expenditure is higher than the tired 2016 approximately US $ 100 million to $ 145 million.

    Until September 2016, MEDC absorb capex of US $ 87 million. MEDC Director Ronald Gunawan said that capital spending is used to keep the MEDC production next year. "The value of capital expenditure, not including acquisition costs such as acquisition of South Natuna Sea Block B PSC, and other acquisitions," said Ronald.

    If the price of oil next year could be at the level of US $ 60 per barrel, MEDC can finance the capex-third of the profit increase in oil prices. MEDC will also pay a debt of US $ 60 million next year. Ronald said, any increase in oil prices of US $ 10 per barrel to add cash of US $ 45 million to repay debt. In addition to the focus of the development of existing oil and gas blocks, MEDC is also going to focus on strategic asset Amman Mineral PT Nusa Tenggara., Previously owned by Newmont.

    Director and Chief Excecutive Officer Roberto Lorato MEDC said, MEDC will sell new shares of its subsidiary which it acquired through a public stock offering (IPO). "Currently under discussion 'how much value will be released, probably next year or 2018, will depend on commodity prices.

    MEDC acquired the assets of the Newmont gold mine for US $ 2.6 billion and a 82.2% controlling ownership stake in PT Newmont Nusa Tenggara. MEDC obtain disbursement of funding from state-owned banks League of US $ 750 million. These loans must be repaid MEDC, within the next two years.

    Sonia Ayudiah, Head of Investor Relations MEDC, said it is reviewing the issuance of bonds with the same value to pay off, this state-owned bank loans. The notes can be a domestic or global bonds. However, the bond issuance will be done through Amman Mineral, instead of passing, MEDC.

    He says, in fact, Newmont can score EBITDA to US $ 600 million through asset Batu Hijau mine. Thus, Newmont has the ability to repay debt. But still assessed to retain cash bond. While the IPO is done so that more bankable Amman for the next development.

    Suggestions Mandiri Investa director Hans Kwee said the purchase Newmont shares advantageous for MEDC. This is reinforced by the price of oil will enter the area of ​​US $ 60 per barrel. Hans believes that oil prices will not exist under US $ 50 per barrel again. Hans rate, debt-financed expansion MEDC can actually positive. Not a problem as long as he can cover margin loan interest, "said Hans. He recommend buying the stock. MEDC with a target price of Rp 1,950 per share next year. Yesterday, the MEDC closed at Rp 1,385.

Kontan, Page-4, Thursday, Dec,15,2016

Karang Taruna Tuntut Pembayaran Kompensasi

Long March 45 Km

    Kompensasi adalah "harga mati" itulah teriakan puluhan pemuda karang taruna di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, yang menggelar aksi jalan kaki sejauh sekitar 45 kilometer, Kamis (14/ 12). Aksi jalan kaki itu dimulai pagi hari dari balai desa
setempat menuju kantor Bupati, untuk mencari keadilan. Karena warga menilai uang kompensasi yang dijanjikan pihak Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) akibat dampak Flare tidak kunjung diberikan. “Kompensasi harga mati, kita menolak tali asih yang diberikan JOB-PPEJ’ kata Mifthul Huda, ketua karang taruna Desa Rahayu usai tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban.

    Setelah tiba dikantor Pemerintah Kabupaten, Mifthul Huda dalam orasinya menuding Pemerintah Kabupaten Tuban tidak pernah hadir di tengah masyarat. Karena uang kompensasi untuk wanga terdampak Flare selama 12 bulan dari JOB PPEJ belum pernah berhasil. “Kemana peran Bupati, asap JOB terus mengepul, warga terancam dan uang kompensasi 12 bulan tidak diberikan, kata Mifthul Huda. Usai melakukan orasi, puluhan karang taruna itu ditemui Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein.

    Wakil Bupati mengatakan, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan baik sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan. “Semua kebijakan (pemberian kompensasi) itu memang berada di SKK Migas, dan kita telah melakukan komunikasi, terang Wabup. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten sebenarnya kurang setuju jika pemberian ganti rugi itu selama dua bulan. Karena Pemerintah Kabupaten saat itu meminta agar minimal diberikan ganti rugi selama tiga bulan untuk warga. “Pemerintah Kabupaten saat itu meminta pemberian ganti rugi tiga bulan untuk warga sehingga warga bisa diajak diskusi.

    Begitu juga, pemberhentian dana kompensasi untuk warga, juga tidak di beri tahu, sehingga terjadi demo seperti ini,” terangnya. Terkait demo itu, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ), Akbar Pradima, mengatakan, manajemen JOB PPEJ hanya bisa mencairkan kompensasi selama 2 bulan,  itu sejalan dengan keputusan rapat di Jakarta yang dihadiri SKK Migas dan Komisi B DPRD Tuban pada 30 Agustus lalu. “Kami berharap warga bisa memahami kenyataan ini, tegas Akbar Pradima

IN ENGLISH

Youth Demand Compensation Payment
    Compensation is a price `dead in stone," was the cry of tens of youth in Rahayu village, District Soko, who staged a walk as far as 45 kilometers, on Thursday (14/12). Marches began the morning from the village hall The local head office of the Regent, to seek justice. Because residents assess the compensation promised money Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) due to the impact of not being given Flare. "Compensation in stone, we reject the ex-gratia given JOB-PPEJ 'Mifthul said Huda, chairman of the youth organization Rahayu Village after arriving at the Government Office of Tuban.

    Upon arriving at the office of the District Government, Mifthul Huda in his speech accused the Government of Tuban was never present in the society. Because the compensation money to the affected Wanga Flare for 12 months from the JOB PPEJ have never succeeded. "Where the role of regent, JOB kept billowing smoke, residents threatened and cash compensation of 12 months was not given, said Mifthul Huda. After doing speeches, dozens of youth that met the Vice Regent (Vice Regent) Tuban, Noor Nahar Hussein.

    Vice Regent said, these issues need to be resolved properly so that later no one harmed. "All policy (the compensation) was indeed at SKK Migas, and we have communicated, bright Wabup. According to him, the district government actually does not agree if the compensation for two months. Because the district government then requested that given minimal compensation for three months for the citizens. "The government then asked for compensation of three months to the citizens so that citizens can be invited to the discussion.

    Likewise, the dismissal of a compensation fund for the citizens, nor are notified, resulting in a demo like this, "he explained. Related to that demo, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ), Akbar Pradima, said management JOB PPEJ could only disburse compensation for 2 months, was in line with the decision of the meeting in Jakarta attended by SKK Migas and Commission B DPRD Tuban Aug. 30 , "We hope the citizens can understand this reality, said Akbar Pradima

Memorandum, Page-7,Thursday, Dec,15,2016

Skema Baru Bagi Hasil Migas Disosialisasikan

    Pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait perubahan sistem bagi hasil minyak dan gas bumi (production sharing contract /PSC) menjadi gross split. Perubahan sistem bagi hasil ini akan berlaku mulai tahun depan. "Dalam waktu dekat Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi terkait skema gross split ini kepada seluruh pihak, khususnya pelaku usaha industri hulu migas,” ujar Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

    Menurut Jonan, sosialisasi tersebut untuk menjelaskan bahwa penerapan skema gross split bertujuan menciptakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) beserta bisnis penunjangnya menjadi entitas bisnis global dan menciptakan daya saing tinggi di dalam negeri. Kementerian ESDM juga menyebut penggantian sistem bagi hasil guna meningkatkan efisiensi KKKS dengan menghilangkan cost recovery Serta meningkatkan pendapatan negara dengan tidak meninggalkan fungsi kontrol SKK Migas.

    Pada pelaksanaan nanti, skema gross split didasarkan pada kondisi cadangan migas, lokasi, hingga pemakaian teknologinya. Fungsi SKK Migas tetap penting. SKK Migas berperan melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama,” kata dia. Dia melanjutkan, SKK Migas nanti tetap akan menjalan fungsi pengawasan dan pengendalian. Instrurnen pengawasan dan pengendalian yang digunakan SKK Migas seperti plan of developrnent, work program and budget, authorization for expenditure, audit ketaatan terhadap regulasi dan lain-lain tetap dijalankan.

    Terkait pokok-pokok gross split ini telah disampaikan kepada 20 KKKS terbesar, SKK Migas, dan pengurus asosiasi perminyakan Indonesia. Secara umum mereka memaharni upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi hulu migas karena sistem gross split tidak rumit dan memangkas birokrasi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan nasional," katanya. Disamping itu, ujardia,pada skema gross split juga akan diatur terkait penggunaan komponen lokal.

    Pemerintah akan menetapkan syarat ketat dalam menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada wilayah kerja migas. ”Penggunaan tenaga kerja nasional khususnya di wilayah kerja menjadi prioritas,” tandasnya. Direktur Riset Hulu Migas Asia-Pasifik Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, skema gross split belurn tentu mampu menggairahkan industri hulu migas. Pihaknya memperkirakan tahun depan belum ada peningkatan signifikan investasi hulu migas karena permasalahan utama masih seputar ketidakpastian usaha dan kebijakan.

    Dia menambahkan, masih menunggu pola seperti apa yang akan diberlakukan pemerintah terkait perubahan skema tersebut. Jika penerapan tersebut tidak membuat kontraktor dapat mengembalikan investasi sesuai yang diharapkan, kemungkinan tidak berpengaruh terhadap iklim investasi hulu migas. Sebaliknya, ujar dia, apabila skema gross split dapat mengurangi hambatan adrninistrasi terkait pengajuan anggaran dan persetujuan kontrak kemungkinan hal itu dapat membantu meningkatkan investasi di Indonesia.

IN ENGLISH

New Scheme of Oil and Gas Production Sharing Socialized

    The Government will disseminate the related system changes from oil and natural gas (production sharing contract / PSC) to gross split. This revenue sharing system changes will take effect from next year. "In the near future the Ministry of Energy will conduct socialization related to the scheme's gross split to all parties, particularly businesses upstream oil and gas industry," said Minister
Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan.

    According Jonan, socialization to explain that the application of the scheme aimed at creating a split gross cooperation contract (PSC) and its supporting business into a global business entity and create high competitiveness in the country. Mineral Resources Ministry also called the replacement system for results to improve efficiency by eliminating the cost recovery KKKS well as increase state revenue by not leaving the control function SKK Migas.

    In the later implementation of the scheme based on the gross split state oil and gas reserves, the location, to the use of technology. SKK Migas functions remain important. SKK Migas role managing the upstream activities of oil and gas under the contract of cooperation, "he said. He continued, SKK Migas'll still be running the functions of supervision and control. Instrurnen supervision and control that is used as plan of SKK Migas developrnent, work program and budget, authorization for expenditure, audit compliance with the regulations and others keep running.

    Related gross split points have been submitted to the PSC's 20 largest, SKK Migas, and the caretaker associations Indonesian oil. Generally they comprehend the government's efforts to improve investment climate for oil and gas upstream gross split system is uncomplicated and cut the bureaucracy by promoting the principles of justice and national interest, "he said. In addition, ujardia, the scheme will also be arranged gross split related to the use of local components.

    The government will set strict requirements to use domestic component level (DCL) on oil and gas working areas. "The use of the national labor force, especially in the working area to be a priority," he said. Gas Upstream Research Director Asia-Pacific Wood Mackenzie Andrew Harwood said gross scheme split belurn certainly able to stimulate upstream oil and gas industry. It expects next year has been no significant increase in oil and gas upstream investment as the main problem is still uncertainty surrounding the business and policy.

    He added, still waiting for a pattern as to what will be imposed by the government related to changes in the scheme. If the application does not make the contractor can recover the investment as expected, is unlikely to affect the upstream oil and gas investment climate. Instead, he said, if the gross scheme split reduces drag associated adrninistrasi budget submission and approval of the contract is a chance it could help increase investment in Indonesia.

Koran Sindo, Page-19,Thursday, Dec,15,2016