Abolition of Upper Boundary of Signature Bonus Push State Income

The government's policy of removing the provisions concerning the upper limit on the signature bonus of oil and gas blocks, enables the state of greater state revenues.

"The change is in order to increase state revenues on upstream oil and gas business activities by considering the greatest benefits for the country," said Head of Communications, Public Information and Cooperation Service of the Ministry of ESDM Agung Pribadi in Jakarta.

Previously, the Minerals of Energy and Mineral Resources (ESDM) abolished the provisions on the amount of the upper limit of the signature bonus of the oil and gas blocks that would terminate their cooperation contracts for further management. The revised upper limit was previously US $ 250 million.

This provision is based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 28 of 2018 on Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 23 Year 2018 on Management of Working Areas of Oil and Gas that Will End the Contract of Cooperation. The latest Beleid was enacted on May 7, 2018.

In this latest regulation, there is a change to the provisions of article 12 regarding the amount of signature bonuses. In that article mentioned signature bonus is at least US $ 1 million, and no amount at most. Meanwhile in chapter 12 on the old rules, the signature bonus limit is set at least US $ 1 million and at most US $ 250 million.

Agung said it can not yet confirm how much potential increase in state revenues in the presence of this latest provision. Because the evaluation team is still doing the calculations gradually. This is because there are 22 oil and gas blocks that will expire during 2019-2026. But of that number has been 4 blocks terminated in 2019 has been decided. This means that the remaining 18 oil and gas blocks will be terminated and not yet decided.

"The closest evaluation is termination 2020. But the process is still ongoing," he explained.

In the framework of determining the management of terminating oil and gas blocks, a Team comprising representatives of the ESDM Ministry and other related agencies shall be established. The team evaluates and evaluates the amount of signature bonuses to the management of the next termination of oil and gas blocks. The amount of the signature bonus shall be determined using the formula stipulated by the Minister of Energy and Mineral Resources Decree.

He said that based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 28/2018, the management of oil and gas blocks whose contract expires can be done through extension by existing contractors, Pertamina management, joint management between contractors and Pertamina and at auction. According to him the most important in the management of oil and gas termination block is the work program for the continuation of its management must be maintained quality of technical and financial aspects and must still give greater results for the country.

"If the result is greater, the state revenue is also better, the benefits for the country are also getting bigger," he said.

Separately, Energy Observer Pri Agung Rakhmanto from Trisakti University appreciated the government's step in evaluating the regulation. He assessed the inappropriate provisions of the amount of the upper limit of the signature bonus. According to him, the upper limit of US $ 250 million is not comparable with large oil and gas blocks, aka the signature bonus becomes smaller. With the removal of the upper limit, the signature bonus will adjust to the characteristics of the oil and gas blocks.

"The new rules he sees must be intact. Previously the government published the upper limit, this is not true. Now the upper limit is deleted. this is true, "he said.

But Pri Agung reminded the signature bonus should not be a benchmark government in increasing state revenues. According to him, increasing production is the main thing in increasing state revenue. He asserted the abolition of the upper limit of the signature bonus may increase state revenues. But it could be just the opposite.

"The size of the signature bonus from the field economy and investor interest in the oil and gas field. If investors are interested and the field is big, of course it deserves big signaturenya, "he explained.

The team evaluates and evaluates the amount of signature bonuses to the management of the next termination of oil and gas blocks. The amount of the signature bonus shall be determined using the formula stipulated by the Minister of Energy and Mineral Resources Decree.

IN INDONESIA

Penghapusan Batas Atas Signature Bonus Dorong Pendapatan Negara  

Kebijakan pemerintah menghapus ketentuan mengenai besaran batas atas pada signature bonus blok minyak dan gas bumi, memungkinkan negara pendapat penerimaan negara Iebih besar.

“Perubahan itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu migas dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta.

Sebelumnya, Kementerian-kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus ketentuan mengenai besaran batas atas bonus tanda tangan (signature bonus) blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya untuk dikelola selanjutnya. Adapun batas atas yang direvisi itu sebelumnya sebesar US$ 250 juta.

Ketetapan ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Beleid terbaru ini diundangkan pada 7 Mei 2018 lalu.

Pada peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran bonus tanda tangan. Pada pasal itu disebutkan bonus tanda tangan paling sedikit adalah sebesar US$ 1 juta, dan tidak ada besaran paling banyak. Sementara itu di pasal 12 pada aturan lama, batas bonus tanda tangan ditetapkan paling sedikit US$ 1 juta dan paling banyak US$ 250 juta.

Agung menuturkan pihaknya belum bisa memastikan berapa potensi peningkatan penerimaan negara dengan adanya ketentuan terbaru ini. Pasalnya tim evaluasi masih melakukan perhitungan secara bertahap. Hal ini mengingat terdapat 22 blok migas yang akan berakhir masa kontraknya sepanjang 2019-2026. Namun dari jumlah itu sudah 4 blok yang terminasi di 2019 sudah diputuskan. Artinya tersisa 18 blok migas yang akan terminasi dan belum diputuskan. 

“Evaluasi yang paling dekat itu terminasi 2020. Tapi proses masih berlangsung,” jelasnya.

Dalam rangka penetapan pengelolaan blok migas terminasi dapat dibentuk Tim yang beranggotakan Wakil dari Kementerian ESDM dan instansi lain yang terkait. Tim tersebut melakukan evaluasi dan penilaian besaran bonus tandatangan terhadap pengelolaan blok migas terminasi selanjutnya. Besaran bonus tandatangan tersebut ditetapkan menggunakan formula yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM.

Dikatakannya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 28/2018 ditetapkan pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor eksisting, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta di lelang. Menurutnya yang terpenting dalam pengelolaan blok migas terminasi adalah program kerja untuk kelanjutan pengelolaannya harus dijaga kualitas dari aspek kemampuan teknis maupun finansial dan harus tetap memberikan hasil yang Iebih besar bagi negara.

“Kalau hasilnya lebih besar, penerimaan negara juga lebih baik, manfaat untuk negara juga makin besar,” ujarnya.

Secara terpisah, Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto dari Universitas Trisakti mengapresiasi langkah pemerintah mengevaluasi peraturan. Dia menilai tidak tepat adanya ketentuan besaran batas atas signature bonus. Menurutnya batas atas US$ 250 juta tidak sebanding dengan blok migas besar alias nilai signature bonus menjadi lebih kecil. Dengan penghapusan batas atas maka bonus tanda tangan akan menyesuaikan dengan karakteristik blok migas.

“Peraturan baru itu dilihatnya harus utuh. Sebelumnya pemerintah menerbitkan batas atas, ini tidak benar. Sekarang batas atas dihapus. ini benar,” ujarnya.  

Namun Pri Agung mengingatkan signature bonus jangan menjadi patokan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya peningkatan produksi merupakan hal yang utama dalam meningkatkan penerimaan negara. Dia menegaskan penghapusan batas atas bonus tanda tangan bisa saja meningkatkan penerimaan negara. Tetapi juga bisa saja sebaliknya.

“Besar kecilnya signature bonus dari keekonomian lapangan dan ketertarikan investor terhadap lapangan migas. Kalau investor tertarik dan lapangannya besar, tentu saja pantas signaturenya besar,” jelasnya.

Tim tersebut melakukan evaluasi dan penilaian besaran bonus tandatangan terhadap pengelolaan blok migas terminasi selanjutnya. Besaran bonus tandatangan tersebut ditetapkan menggunakan formula yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, May 23, 2018

Three Blocks Can Be Affected Signature High Bonus

The ESDM Ministry hopes that the state revenue from the termination block is bigger

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is eyeing signature bonuses aka signature bonuses from large blocks whose contracts are coming to an end. For that, the amount of bonus signatures that had been a maximum of US $ 250 million, now removed. So there is no limit on the amount of signature bonus that must be paid.

This step after the Ministry of Energy and Mineral Resources to change the rules about signature bonus by issuing Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources no. 28/2018 on Amendment of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 23/2018 on Management of Oil and Gas Working Areas to End the Contract of Cooperation promulgated on May 7, 2018. Despite removing the upper limit of signature bonuses of US $ 250 million, the top down remains the same namely a signature bonus of at least US $ 1 million.

Deputy Minister of EMR, Archandra Tahar revealed the reason for the government to set a lower limit because it refers to exploration blocks. The Contractor of Cooperation Contract (KKKS) working on the exploration block is still in the process of finding new oil and gas reserves with high risk of not getting oil reserves.

"So the government still provides a minimum limit of US $ 1 million," said Arcandra, last weekend.

As for the removal of the upper limit, the government calculates the possibility of a signature bonus that could be greater than US $ 250 million.

"Because there may be more than US $ 250 million then the upper limit is removed," he explained.

Moreover, a number of large blocks will be out of contract within the next five years. So far there are several termination blocks. Like the Rokan Block (Chevron) which will be terminated in 2021. The Corridor Block (ConocoPhilips) will be terminated in 2023 and the Jabung Block (PetroChina) which will expire in 2023 as well.

Meanwhile, the government recorded the largest signature bonus signature ever set by the government for only US $ 41 million for the Mahakam block paid by PT Pertamina. The calculation was only based on the previous signature bonus data.

Want to be big

In the absence of a limit on signature bonuses, Head of Communications Bureau, Public Information Service and Cooperation at the Ministry of ESDM Agung Pribadi said that the state revenue is likely to be greater.

"The change is in order to increase state revenues on upstream oil and gas business activities by considering the benefits of the magnitude for the country," said Agung.

Abolition of the upper limit of signature bonuses is also supported by Reforminer Institute Founder Pri Agung Rakhmanto who mentions the government's move to remove the upper limit of signature bonuses is very good. Because the upper limit of signature bonuses will not be suitable for large-scale oil and gas blocks. In addition, the size of the signature bonus should not be the same. Although on the other hand it does not necessarily extend the bureaucracy, but also requires negotiation process and bargaining in terms of price or economy.

According to him, the size of the signature bonus is basically a function of the scale of the economy field. It also reflects our bargaining position relative to investors.

"If it is small, it means indicating investor interest relative to the block is actually mediocre and we are in a position that can not be too high bargain," explained Pri Agung .

However, Executive Director of Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong did not answer confirmation whether KKKS would pay more than US $ 250 million. But what She must have said, about the termination block is the authority of the government to decide.

IN INDONESIA

Tiga Blok Bisa Terkena Signature Bonus Tinggi

Kementerian ESDM berharap, pendapatan negara dari blok terminasi lebih besar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengincar signature bonus alias bonus tandatangan dari blok-blok besar yang kontraknya akan segera berakhir. Untuk itu, besaran signature bonus yang tadinya maksimal US$ 250 juta, kini dihapus. Jadi tidak ada batasan jumlah signature bonus yang wajib dibayar.

Langkah ini setelah Kementerian ESDM mengubah aturan soal signature bonus dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya yang diundangkan pada 7 Mei 2018. Meski menghapus batas atas bonus tanda tangan sebesar US$ 250 juta, atas bawah tetap sama yaitu bonus tanda tangan minimal US$ 1 juta.

Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar mengungkapkan alasan pemerintah menetapkan batas bawah karena merujuk pada blok-blok eksplorasi. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang mengerjakan blok eksplorasi masih dalam tahapan mencari cadangan migas baru dengan resiko tinggi tidak mendapatkan cadangan minyak. 

"Makanya pemerintah masih memberikan batas bawah minimal US$ 1 juta," ujar Arcandra, akhir pekan lalu.

Sementara untuk penghapusan batas atas, pemerintah menghitung kemungkinan adanya bonus tanda tangan yang bisa lebih besar dari US$ 250 juta. 

"Karena mungkin ada yang lebih besar dari US$ 250 juta maka batas atasnya dilepas,"jelasnya.

Apalagi sejumlah blok besar akan habis kontrak dalam lima tahun mendatang. Sejauh ini memang ada beberapa blok terminasi. Seperti Blok Rokan (Chevron) yang akan terminasi pada tahun 2021. Blok Corridor (ConocoPhilips) yang akan terminasi pada tahun 2023 dan Blok Jabung (PetroChina) yang akan habis masa kontraknya juga pada tahun 2023.

Sementara itu, pemerintah mencatat pembayaran bonus tanda tangan yang paling besar yang pernah ditetapkan  pemerintah hanya sebesar US$ 41 juta untuk Blok Mahakam yang dibayar PT Pertamina. Perhitungannya pun hanya berdasarkan data bonus tanda tangan sebelumnya.

Ingin dapat besar 

Dengan tidak adanya batas atas bonus tanda tangan, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan menilai penerimaan negara berpeluang lebih besar. 

"Perubahan itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu migas dengan mempertimbangkan manfaat yang sebesar besarnya bagi negara," kata Agung.

Penghapusan batas atas bonus tanda tangan juga didukung oleh Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto yang menyebut langkah pemerintah menghapus batas atas bonus tanda tangan sudah sangat bagus. Pasalnya batas atas bonus tanda tangan tidak akan cocok untuk blok-blok migas skala besar. Selain itu, besar kecilnya bonus tanda tangan memang seharusnya tidak dibuat sama. Biarpun di sisi lain tidak lantas memperpanjang birokrasi, namun juga memerlukan proses negosiasi dan tawar menawar dalam hal harga atau keekonomian.

Menurut dia, besar kecilnya signature bonus pada dasarnya adalah fungsi dari skala keekonomian lapangan. Juga mencerminkan posisi tawar kita secara relatif dengan investor. 

"Kalau kecil, ya berarti mengindikasikan minat investor secara relatif terhadap blok tersebut sebenarnya biasa-biasa saja dan kita di posisi yang tidak bisa terlalu menawar tinggi," jelas Pria Agung.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong tidak menjawab konfirmasi apakah KKKS bersedia membayar lebih dari US$ 250 juta. Namun yang pasti Ia pernah bilang, soal blok terminasi adalah kewenangan dari pemerintah untuk memutuskan.

Kontan, Page-14, Wednesday, May 23, 2018

ESDM Claim Issuing Investment-Friendly Regulation

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) claimed that regulatory improvements had already affected the investment climate in upstream oil and gas. For example the regulation of the gross split scheme from the previous using cost recovery. Now there are some contractors who buy the auction results of oil and gas blocks using a gross split scheme.

From January 2017 to May 2018, there are already 20 oil and gas block contracts using a gross split sharing scheme. The details are ONWJ Block, five blocks of auction results in 2017, six termination blocks by 2018, four blocks of direct offer auction results in 2018 and four termination blocks by 2019.

"The results of regular auctions announced June 2019. Can be increased again," said Agung Pribadi, Head of Communication, Public Service and Cooperation Services (KLIK) Ministry of Energy and Mineral Resources.

In addition to the gross split policy, there is also Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 23/2018 on Management of Oil and Gas Working Areas that Will End Their Contract of Work. The spirit of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation is to maintain, even increase oil and gas production from termination blocks.

"Pertamina also remains able and very potential to get the right to manage the termination of oil and gas blocks," he said.

Since last year, 12 oil and gas termination blocks have been granted to Pertamina. Finally, there are two oil and gas blocks for 2019 termination blocks.

IN INDONESIA

ESDM Klaim Menerbitkan Regulasi Ramah lnvestasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim, perbaikan regulasi sudah berdampak pada iklim investasi di hulu migas. Misalnya regulasi skema gross split dari yang sebelumnya menggunakan cost recovery. Kini sudah ada beberapa kontraktor yang membeli hasil lelang blok migas dengan menggunakan skema gross split.

Sejak Januari 2017 hingga Mei 2018 ini, sudah ada 20 kontrak blok migas yang menggunakan skema bagi hasil gross split. Rinciannya satu Blok ONWJ, lima blok hasil lelang tahun 2017 , enam blok terminasi tahun 2018, empat blok hasil lelang penawaran langsung tahun 2018 dan empat blok terminasi tahun 2019. 

“Hasil lelang reguler diumumkan Juni 2019. Bisa bertambah lagi," kata Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM.

Selain kebijakan gross split, ada juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Semangat Peraturan Menteri ESDM tersebut untuk menjaga, bahkan meningkatkan produksi migas dari blok terminasi. 

"Pertamina juga tetap bisa dan sangat berpotensi untuk mendapatkan hak kelola blok migas terminasi," ujarnya. 

Sejak tahun lalu sudah 12 blok migas terminasi yang diberikan kepada Pertamina. Terakhir, ada dua blok migas untuk blok terminasi tahun 2019.

Kontan, Page-14, Wednesday, May 23, 2018

Signature Bonus Block Migas Termination Not Restricted Again

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) stipulates a new regulation related to signature bonus signature bonus bonuses for new managers on oil and gas blocks whose contract of cooperation will expire. The previous rule, there is a limit on the amount of signature bonus for the state, which is US $ 250 million, now there is no upper limit, so the state revenue can be greater.

This is in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 28 of 2018 on Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 23 Year 2018 on Management of Working Areas of Oil and Gas that Will End the Contract of Cooperation. This rule was enacted on May 7, 2018. In this latest regulation, there is a change of provision in article 12 regarding the amount of signature bonuses.

In the latest article mentions, signature bonuses of at least US $ 1 million and no maximum quantity. While in article 12 of the old rules, the signature bonus limit is pegged at least US $ 1 million and at most US $ 250 million. Head of Communications, Public Information Services and Cooperation Bureau of the Ministry of ESDM Agung Pribadi said the change was in order to increase state revenue on upstream oil and gas business activities by considering the greatest benefit for the country.

Meanwhile, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said the change in this rule is not for any particular oil and gas block.

"Applies to all," he said.

IN INDONESIA

Signature Bonus Blok Migas Terminasi Tak Dibatasi Lagi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan peraturan baru terkait acuan bonus tandatangan alias signature bonus untuk pengelola baru pada blok migas yang kontrak kerjasamanya akan berakhir. Aturan sebelumnya, terdapat batas atas besaran bonus tanda tangan untuk negara, yaitu sebesar US$ 250 juta, sekarang tidak ada batas atas, sehingga penerimaan negara bisa lebih besar.

Hal ini ada dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Aturan ini diundangkan pada 7 Mei 2018. Di peraturan terbaru ini, terdapat perubahan ketentuan di pasal 12 mengenai besaran bonus tanda tangan. 

Pada pasal terbaru menyebutkan, bonus tanda tangan paling sedikit US$ 1 juta dan tidak ada besaran maksimal. Sementara di pasal 12 aturan lama, batas bonus tanda tangan dipatok paling sedikit US$ 1 juta dan paling banyak US$ 250 juta. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, perubahan itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada kegiatan usaha hulu migas dengan mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.

Sementara Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, perubahan aturan ini bukan untuk salah satu blok migas tertentu. 

"Berlaku untuk semua," ujarnya.

Kontan, Page-14, Tuesday, May 22, 2018

Pertamina EP Finally Manage Field Sukowati

PT Pertamina EP officially manages the Unitization Field of Sukowati on May 20, 2018, pursuant to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) no. 2800/13 / MEM / 2018 dated May 17, 2018. Previously, Sukowati Field was included in the merger of Tuban Block Unitization alias managed by Joint Operating Body (JOB) of Pertamina Petrochina East Java. The Tuban Block contract expires on 28 February 2018.

The Tuban Block is now no longer managed by JOB Pertamina Petrochina East Java but handed over to Pertamina Hulu Energi (PHE) Tuban East Java. Total production in Tuban Block 7,000 barep per day. Nanang Abdul Manaf, President Director of Pertamina EP, said that unitization is a common model of cooperation in the oil and gas industry. Pertamina EP manages seven field units, one of which is Sukowati unitization.

"Alhamdulillah, Pertamina EP is designated as the new operator of Sukowati Field of Mudi's central processing production facility (CPA) and floating storage and offloading (FSO) Cinta Natomas facility operations will be carried out by PT Pertamjna EP Asset 4 team," Nanang said.

Afif Saifudin PHE Director Tuban East Java said that after Sukowati Field managed by Pertamina EP, it will manage Mudi's Field, Source and Lengo Wangi with a gross split contract.

"Based on the work plan, we will conduct well services, work over, as well as geological, geophysical and reservoir studies" he said.

IN INDONESIA

Pertamina EP Akhirnya Kelola Lapangan Sukowati

PT Pertamina EP resmi mengelola Lapangan Unitisasi Sukowati pada 20 Mei 2018, sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2800/13/MEM/2018 tanggal 17 Mei 2018. Sebelumnya Lapangan Sukowati masuk dalam penggabungan alias unitisasi Blok tuban yang dikelola oleh Joint Operating Body (JOB) Pertamina Petrochina East Java. Kontrak Blok Tuban sudah habis 28 Februari 2018 lalu.

Adapun Blok Tuban kini bukan lagi dikelola JOB Pertamina Petrochina East Java melainkan diserahkan ke Pertamina Hulu Energi (PHE) Tuban East Java. Secara total produksi di Blok Tuban 7. 000 barep per hari. Nanang Abdul Manaf, Presiden Direktur Pertamina EP menyatakan unitisasi merupakan model kerjasama yang umum terjadi di industri migas. Pertamina EP mengelola tujuh unitisasi lapangan, salah satunya unitisasi Sukowati.

"Alhamdulillah, Pertamina EP ditetapkan sebagai operator baru Lapangan Sukowati fasilitas produksi central processing area (CPA) Mudi dan floating storage and offloading (FSO) Cinta Natomas. Pengelolaan operasi akan dilaksanakan tim dari PT Pertamjna EP Asset 4," ujar Nanang.

Afif Saifudin Direktur PHE Tuban East Java bilang, setelah Lapangan Sukowati  dikelola oleh Pertamina EP pihaknya akan mengelola Lapangan Mudi, Sumber, dan Lengo Wangi dengan kontrak gross split. 

"Berdasarkan rencana kerja, kami akan melakukan well services, work over, serta Studi geologi, geofisika dan reservoir" katanya.

Kontan, Page-14, Tuesday, May 22, 2018

Treatment of Old Wells Can Be a Solution

Care and re-work of the old well became the focus of PT Pertamina Hulu Energi, a subsidiary of PT Pertamina (Persero). This is done because the productivity of oil wells that they manage to fall, especially in Ogan Komering Block in South Sumatra. However, the company still set higher production target compared to last year's realization. Since Sunday (20/5/2018), Pertamina Hulu Energi fully manages Ogan Komering Block with profit sharing scheme based on gross production (gross split). The block is a termination block that expires on 28 February 2018.

By the government, the management is handed over to Pertamina. Initially, the Ogan Komering Block was managed by Pertamina with Jadestone Energy Ltd. By the end of 2017, the Ogan Komering Block produces 2,250 barrels of oil per day and 8.64 million standard cubic feet per day (MMSCFD) of natural gas. This year, Pertamina targets production of 1,950 barrels of oil per day and 8.21 MMSCFD of natural gas. Productivity falls due to age of aging.

"The production decline is natural, we focus on the maintenance and re-work of the well," said Public Relations Manager of Upstream Pertamina Energi Ifki Sukarya.

President Director of Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi said oil and gas reserves are also being added, among others, by commercialization of undeveloped exploration wells. In addition to the Ogan Komering Block, Pertamina Hulu Energi also manages a number of termination blocks. Throughout 2017, Pertamina Hulu Energi produces 69,080 barrels of oil per day and 560.97 MMSCFD of natural gas. This year, the company targets production of 70,410 barrels of oil per day and 771.07 MMSCFD of natural gas.

Nationally, oil lifting production in Q1 / 2018 was 750,600 barrels per day or 94 percent of the 2018 state budget target. The realization of natural gas lifting was 1.139 million barrels of oil equivalent per day (BOEPD) or 95 percent of the targeted state budget (APBN). Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Amien Sunaryadi said the company is expected to improve the maintenance and re-work of the wells to boost oil and gas production.

IN INDONESIA

Perawatan Sumur Tua Bisa Menjadi Solusi

Perawatan dan kerja ulang sumur tua menjadi fokus PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero). Cara itu ditempuh karena produktivitas sumur-sumur minyak yang mereka kelola turun, khususnya di Blok Ogan Komering di Sumatera Selatan. Namun, perusahaan tetap mematok target produksi lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu. Sejak Minggu (20/5/2018), Pertamina Hulu Energi mengelola secara penuh Blok Ogan Komering dengan skema bagi hasil berdasar produksi bruto (gross split). Blok itu adalah blok terminasi yang habis masa kontraknya pada 28 Februari 2018. 

Oleh pemerintah, pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. Semula, Blok Ogan Komering dikelola Pertamina bersama Jadestone Energy Ltd. Sampai akhir 2017, Blok Ogan Komering menghasilkan 2.250 barrel minyak per hari dan 8,64 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas bumi. Tahun ini, Pertamina menargetkan produksi 1.950 barrel minyak per hari dan 8,21 MMSCFD gas bumi. Produktivitas turun karena usia sumur menua. 

"Penurunan produksi itu alamiah. Kami fokus pada perawatan dan kerja ulang sumur,” ujar Manajer Hubungan Masyarakat Pertamina Hulu Energi Ifki Sukarya.

Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, cadangan migas juga terus ditambah, antara lain, dilakukan dengan komersialisasi sumur eksplorasi yang belum dikembangkan. Selain Blok Ogan Komering, Pertamina Hulu Energi juga mengelola sejumlah blok terminasi. Sepanjang 2017, Pertamina Hulu Energi menghasilkan 69.080 barrel minyak per hari dan 560,97 MMSCFD gas bumi. Tahun ini, perusahaan menargetkan produksi sebanyak 70.410 barrel minyak per hari dan 771,07 MMSCFD gas bumi. 

Secara nasional, produksi siap jual (lifting) minyak sampai triwulan I-2018 750.600 barrel per hari atau 94 persen dari target APBN 2018. Adapun realisasi lifting gas bumi 1,139 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD) atau baru 95 persen dari target APBN. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, perusahaan diharapkan meningkatkan perawatan dan kerja ulang sumur untuk mendorong produksi migas.

Kompas, Page-17, Tuesday, May 22, 2018

Government Prioritize Investment Commitment from Contractor

Limit Signup Bonus

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) rejected the removal of the upper limit of the termination of the oil and gas contract because the government wants to pursue non-tax state revenue (PNBP) from this bonus. The heavy investment commitment of oil and gas contractors remains the priority of the Ministry of Energy.

Referring to Article 12 of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 23/2018 concerning the management of oil and gas working area that will expire its contract, the signature bonus shall be at least US $ 1 million and shall be limited to a maximum of US $ 250 million. However, in Ministerial Regulation 28/2018 which is a revision of Ministerial Regulation 23, the upper limit of US $ 250 million is removed.

ESDM Representative Arcandra Tahar said the removal of the upper limit of the signature bonus of oil and gas contracts is not because the government wants to win its big bonus. This abolition is intended to make the signature bonus signing fairer, considering there are some oil and gas blocks that have a net present value (NPV) quite well.

Moreover, the government has set a formula to calculate the signature bonus block this termination. Referring to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 1794/2018, the formula is 25% multiplied by the NPV reduction of contractors with a 10% discount rate with undertaking investment commitments and a fixed working commitment NPV.

"Thus, the greater the commitment (the exact working commitment), the signature bonus is getting smaller. It does not matter because this (signature bonus) is better used to search oil and gas, for exploration, "said Arcandra in Jakarta.

Determination of signature bonus formula is also judged fair enough. Because the terminating oil and gas blocks, both the government and the contractor have the remaining reserves data from the block. The amount of this reserve is then given a value or calculated NPV which then becomes the base of signature bonus calculation. Arcandra explained, it uses NPV because the value of money at the time signed and when oil and gas production flows may be different because of the inflation or other causes.

Then, the government also provides a discount rate of 10% to make it more attractive than the interest on business loans in the bank which is about 10-11%. He said the existence of this formula provides certainty to the oil and gas contractor related to the signature bonus amount. Because, so far the government has no reference to set the signature bonus. The largest, the government once collected signature bonus up to US $ 41 million when the new contract of Mahakam block signed by PT Pertamina (Persero).

However, this signature bonus formula does not apply to new oil and gas blocks that are still in the exploration stage and have not known their oil and gas reserves.

"Meanwhile, if the oil and gas explosion blast bidding, because it can not be calculated NPV," said Arcandra.

Being processed

Referring to the data of the Ministry of Energy and Mineral Resources, there are 21 oil and gas blocks that will expire in 2019-2026. For 2019, the government has set a new manager, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang will again become the aperator of Jambi Merang Block, PT Pertamina Hulu Energi Tempirai for Raja-Pendapa Block, Kalrez Petraleum (Seram) Ltd for Bula Block, and CITIC Seram Energy Limited for Seram Nan Bula block.

Kalrez Petraleum (Seram) Ltd

Furthermore, by 2020, the oil and gas blocks that have been completed are South Jambi Black B Block, Brantas, Salawati Bird's Head, Malacca Strait, Makassar Strait, and Salawati Basin onshore. Other blocks to be completed by 2021 are the Bentu Segat Block, the Long Strait, and the Rakan Block which produces the largest oil in India.

In 2022, following the block Tarakan East, Coastal Plains and Pekanbaru, Bengkal, and Sengkang will be completed contract. Furthermore, in 2023, the Rimau, Jabun, and Karidar block blocks are one of the largest blocks of gas production in India that Conoco Philips produces.

In 2025, the Bangka block will follow the completion of the contract. Director General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Djoko Siswanto, previously disclosed, in accordance with Government Regulation no. 35 of 2004 Article 28, the existing contractor may apply for a contract extension not later than 10 years and no later than 2 years before the contract is completed. While the government must make new managerial decisions at least one year later.

IN INDONESIA

BATAS Bonus TANDA TANGAN 

Pemerintah Prioritaskan Komitmen Investasi dari Kontraktor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menampik penghapusan batas atas banus tanda tangan kontrak blok migas terminasi lantaran pemerintah ingin mengejar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari bonus ini. Kamitmen investasi yang besar dari kontraktor migas tetap menjadi priaritas Kementerian Energi.

Mengacu pada Pasal 12 dari Peraturan Menteri ESDM 23/2018 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontraknya, bonus tanda tangan ditetapkan paling sedikit US$ 1 juta dan dibatasi paling besar US$ 250 juta. Namun, dalam Peraturan Menteri 28/2018 yang merupakan revisi Peraturan Menteri 23, batas atas US$ 250 juta ini dihapus.

Wakil ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penghapusan batas atas bonus tanda tangan kontrak migas bukan karena pemerintah ingin memperaleh bonus sebesar-besar nya. Penghapusan ini dimaksudkan agar penetapan bonus tanda tangan menjadi lebih adil, mengingat terdapat beberapa blok migas yang memiliki net present value (NPV) cukup baik.

Apalagi pemerintah telah menetapkan formula untuk menghitung besaran bonus tanda tangan blok terminasi ini. Mengacu pada Keputusan Menteri ESDM 1794/ 2018, formulanya yakni 25% dikali hasil pengurangan NPV kontraktor dengan discount rate 10% dengan komitmen investasi yang belum dikembalikan dan NPV komitmen kerja pasti.

“Sehingga, makin besar komitmen (komitmen kerja pasti), maka bonus tanda tangan makin kecil. Ini tidak masalah karena ini (bonus tanda tangan) Iebih baik digunakan untuk mencari migas, untuk eksplarasi,” kata Arcandra di Jakarta.

Penetapan formula bonus tanda tangan juga dinilainya cukup adil. Karena blok migas terminasi, maka baik pemerintah maupun kontraktor memiliki data sisa cadangan dari blok tersebut. Besaran cadangan ini kemudian diberi nilai atau dihitung NPV yang kemudian menjadi basis penghitungan bonus tanda tangan. Arcandra menjelaskan, pihaknya menggunakan NPV dikarenakan nilai uang pada saat ditanda tangani dan ketika produksi migas mengalir bisa saja berbeda lantaran adanya inflasi atau penyebab lainnya. 

Kemudian, pemerintah juga memberikan discount rate 10% agar lebih menarik dari bunga pinjaman usaha di bank yang sekitar 10-11%. Dikatakannya, adanya formula ini memberikan kepastian kepada kontraktor migas terkait besaran bonus tanda tangan. Pasalnya, selama ini pemerintah tidak memiliki acuan untuk menetapkan bonus tanda tangan. Yang terbesar, pemerintah pernah memungut bonus tanda tangan hingga US$ 41 juta ketika kontrak baru blok Mahakam ditanda tangani PT Pertamina (Persero).

Meski demikian, formula bonus tanda tangan ini tidak berlaku untuk blok migas baru yang masih tahap eksplorasi dan belum diketahui cadangan migasnya. 

“Sementara kalau blok migas eksplarasi pakainya bidding, karena tidak bisa dihitung NPV-nya,” ujar Arcandra.

Sedang Diproses 

Mengacu pada data Kementerian ESDM, terdapat 21 blok migas yang akan berakhir pada 2019-2026. Untuk 2019, pemerintah telah menetapkan pengelola baru, yakni PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang akan kembali menjadi aperator Blok Jambi Merang, PT Pertamina Hulu Energi Tempirai untuk Blok Raja-Pendapa, Kalrez Petraleum (Seram) Ltd untuk Blok Bula, serta CITIC Seram Energy Limited untuk blok Seram Nan Bula.

Selanjutnya, pada 2020, blok migas yang selesai kontraknya adalah Blok South Jambi Black B, Brantas, Salawati Kepala Burung, Malacca Strait, Makassar Strait, dan onshore Salawati Basin. Blok lainnya yang akan selesai kontraknya pada 2021 adalah Blok Bentu Segat, Selat Panjang, dan blok Rakan yang menghasilkan minyak terbesar di Indanesia.

Pada 2022, menyusul blok Tarakan East, Caastal Plains and Pekanbaru, Bengkal, serta Sengkang bakal rampung kontraknya. Selanjutnya di 2023, blok Rimau, Jabun, dan Koridor blok Karidar merupakan salah satu blok dengan produksi gas cukup besar di Indanesia yang digarap Conoco Philips. 

Di 2025, blok Bangka akan menyusul rampung kontraknya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto sebelumnya mengungkapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Pasal 28, kontraktor eksisting dapat mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak selesai. Sementara pemerintah harus membuat keputusan pengelola baru paling telat satu tahun.

Investor Daily, Page-9, Monday, May 21, 2018

Pertagas Empty Chair of President Director

PT Pertamina Gas or Pertagas vacated the position of president director previously held by Suko Hartono in a circular general shareholder meeting, amid the process of corporate integration with PT Perusahaan Gas Negara Tbk. which is still ongoing.

Pertagas Secretary Arif Widodo said the result of the Circular Meeting was to dismiss with honorably President Director of the company, Suko Hartono. Then, the position of the President Director is temporarily vacated.

"The position of Suko will be filled temporarily by Indra Setyawati as the daily duties of the President Director. Indra concurrently occupies the position with previous duty ie, as commercial director and business development, "he said.

Arif said that running a company without patent leadership becomes the main challenge at this time. The company also remains optimistic to run the company's operations well convinced all workers and partners are the main motors driving business and company performance. We also remain optimistic to pursue all the targets and performance this year, "he said.

Last year, Pertamina's subsidiary recorded a net profit decrease of 11.14% to US $ 141 million compared to the previous year. This is due to the adjustment of the tariff for natural gas transportation through pipes or toll fees Over the past year, the toll fee rate for PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) was lowered by BPH Migas to US $ 1.54 per MMBtu compared to US $ 2.56 per MMBtu.

The toll fee tariff adjustment also suppressed the income of the subsidiary of PT Pertamina (Persero) by 6.59% to US $ 624.58 million. Although in terms of revenue and net income fell, Pertagas still posted an increase in assets by 2.6% to US $ 1.92 billion.

On the other hand, the process of integration between Perusahaan Gas Negara (PGN) and Pertagas continues. The scheme of integration of both companies is still potentially changing from the previous plan of acquisition.

STILL OPEN

President Director of Perusahaan Gas Negara Jobi Triananda Hasjim said the process is still continuing and the company is still open with an integration scheme with Pertagas.

"In essence, after our integration with Pertagas will remove duplicate gas areas of both companies. Then, in terms of infrastructure will increased to approximately 10,000 km if PGN infrastructure of 7,000 km and Pertagas 3,000 km combined, "he said.

However, PGN insists it will not use an integration scheme with Pertagas' asset swap with PT Saka Energi Indonesia, a subsidiary of the upstream sector. Jobi said, in the process of PGN integration with Pertagas will not bring Saka Energy.

"Later, if the problem Saka something else again," he said.

Meanwhile, the issue of Pertagas' asset swap scheme with Saka Energi emerged as one of the strategies to allow funds to be spent for integration more efficiently. The Ministry of SOEs also targets Pertagas integration valuation and transactions with PGN by no later than August 2018. The SOE Ministry still emphasizes the scheme made with acquisitions because the process is faster than the merger.

The acquisition process will run for 3 months so that since the completion of Holding BUMN Migas in April 2018, no later than subholding gas will be completed in August 2018.

IN INDONESIA

Pertagas Kosongkan Kursi Direktur Utama

PT Pertamina Gas atau Pertagas mengosongkan posisi direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Suko Hartono dalam rapat umum pemegang saham sirkuler, di tengah proses integrasi perseroan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang masih berlangsung.

Sekretaris Perusahaan Pertagas Arif Widodo mengatakan, hasil RUPS sirkuler itu adalah memberhentikan dengan hormat Direktur Utama perseroan sebelumnya Suko Hartono. Lalu, posisi Direktur Utama dikosongkan untuk sementara.

“Posisi Suko akan diisi sementara oleh Indra Setyawati sebagai pelaksana tugas harian Direktur Utama. Indra merangkap jabatan dengan tugas sebelumnya yakni, sebagai direktur komersial dan pengembangan bisnis," ujarnya.

Arif mengungkapkan, menjalankan perseroan tanpa pucuk pimpinan paten menjadi tantangan utama saat ini. Perseroan pun tetap optimistis bisa menjalankan operasional perusahaan dengan baik yakin seluruh pekerja dan mitra adalah motor utama penggerak bisnis dan kinerja perusahaan. Kami pun tetap optimistis bisa mengejar seluruh target dan kinerja pada tahun ini,” ungkapnya.

Pada tahun lalu, anak usaha Pertamina itu mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 11,14% menjadi US$ 141 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh penyesuaian tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee Sepanjang tahun lalu, tarif toll fee untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diturunkan oleh BPH Migas menjadi US$ 1,54 per MMBtu dibandingkan dengan sebelumnya senilai US$2,56 per MMBtu.

Penyesuaian tarif toll fee itu pun juga menekan pendapatan anak usaha PT Pertamina (Persero) sebesar 6,59% menjadi US$ 624,58 juta. Walaupun dari segi pendapatan dan laba bersih turun, Pertagas masih mencatatkan kenaikan aset sebesar 2,6% menjadi US$ 1,92 miliar. 

Di sisi lain, proses integrasi antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas masih berlanjut. Skema integrasi kedua perusahaan itu pun masih berpotensi berubah dari rencana sebelumnya akuisisi.

MASIH TERBUKA

Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Jobi Triananda Hasjim mengatakan, proses masih berlanjut dan perseroan masih terbuka dengan skema integrasi dengan Pertagas.

“Intinya, setelah kami integrasi dengan Pertagas bakal menghapus duplikat area gas bumi kedua perusahaan. Lalu, dari segi infrastruktur bakal bertambah menjadi sekitar 10.000 km bila infrastruktur PGN sebesar 7.000 km dan Pertagas 3.000 km digabung,” ujarnya.

Namun, PGN menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan skema integrasi dengan swap aset Pertagas dengan PT Saka Energi Indonesia, anak usaha perseroan sektor hulu. Jobi mengatakan, dalam proses integrasi PGN dengan Pertagas tidak akan membawa Saka Energi.

“Nanti, kalau masalah Saka hal yang lain lagi,” ujarnya.

Adapun, isu skema swap aset Pertagas dengan Saka Energi muncul sebagai salah strategi agar dana yang dikeluarkan untuk integrasi lebih efisien. Kementerian BUMN pun menargetkan valuasi dan transaksi integrasi Pertagas dengan PGN paling lambat pada Agustus 2018. Kementerian BUMN masih menekankan skema yang dilakukan dengan akuisisi karena prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan merger.

Proses akuisisi itu akan berjalan selama 3 bulan sehingga sejak rampungnya Holding BUMN Migas pada April 2018, paling lambat subholding gas bakal rampung pada Agustus 2018. 

Bisnis Indanesia, Page-10, Saturday, May 19, 2018

Up to April, Upstream Oil and Gas Inventories Reach US $ 3.1 Billion

The Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK Migas), noted that upstream oil and gas investment continues to increase from month to month in 2018. This brings signals, investment climate in the oil and gas sector recovered. 

     Head of Program and Communication Division of SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, said that upstream oil and gas investment as of April 30 has reached US $ 3.18 billion. That number increased by about US $ 700 million compared to the achievement as of end of March 2018 which reached US $ 2.4 billion.

However, the achievement of investment per April only reaches about 22% of the target of upstream oil and gas investment this year which amounted to US $ 14.2 billion. The majority of upstream oil and gas investment as of April 2018 is for exploitation activities. The investment for this exploitation activity amounts to about US $ 2.9 billion.

"Especially exploration of US $ 273 million," said Vishnu

The number of exploration investment until April 208 rose slightly compared to the realization of investment at the end of March 2018 which reached about 250 million. Vishnu said most investments for exploration are used for seismic activities. 

    The government this year has raised the target of upstream oil and gas investment in 2018 from US $ 12.6 billion to US $ 14.17 billion. As for 2017 upstream oil and gas investment is only US $ 9.33 billion from the target of US $ 12 billion.

IN INDONESIA

Hingga April, lnvegtasi Hulu Migas Capai US$ 3,1 Miliar

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mencatat investasi hulu migas terus meningkat dari bulan ke bulan di tahun 2018. Hal ini membawa isyarat, iklim investasi di sektor migas kembali pulih. 

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan, investasi hulu migas per 30 April sudah mencapai US$ 3,18 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar US$ 700 juta dibandingkan pencapaian per akhir Maret 2018 yang mencapai mencapai US$ 2,4 miliar.

Namun pencapaian investasi per April baru mencapai sekitar 22% dari target investasi hulu migas tahun ini yang sebesar US$ 14,2 miliar. Mayoritas investasi hulu migas per April 2018 untuk kegiatan eksploitasi. lnvestasi untuk kegiatan eksploitasi ini mencapai sekitar US$ 2,9 miliar. 

“Khususnya eksplorasi sebesar US$ 273 juta," ujar Wisnu

Angka investasi eksplorasi hingga April 208 naik sedikit dibandingkan realisasi investasi di akhir Maret 2018 yang mencapai sekitar 250 juta. Wisnu mengungkapkan, kebanyakan investasi untuk eksplorasi digunakan untuk kegiatan seismik. 

     Pemerintah pada tahun ini telah menaikkan target investasi hulu migas tahun 2018 dari US$ 12,6 miliar menjadi US$ 14,17 miliar. Adapun tahun 2017 investasi hulu migas hanya US$ 9,33 miliar dari target yang sebesar US$ 12 miliar.

Kontan, Page-14, Friday, May 18, 2018