Gas Project Jambaran Tiung Biru Encourages Rekind Performance

PT Rekayasa Industri (Rekind) a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) engaged in the field of service providers EPC (Engineering, Procurement, Construction) continue to experience improved performance. One of them is thanks to the project that was won in 2017 and is currently being undertaken the gas field field projectization Jambaran Tiung Biru (JTB) with a contract value of Rp 8.2 trillion.

Jambaran Tiung Biru (JTB) is a facility field owned by PT Pertamina EP Cepu in Bojonegoro, East Java to produce 171.8 MMSCFD gas sales. In this project Rekind is believed to be the leader of the consortium Rekind-JGC Corporation-JGC Indonesia with the scope of work consisting of Engineering, Procurement, Construction & Commissioning.

Other projects under construction by Rekind include Layang Island LPG Terminal, Geothermal Power Plant (PLTP) Rantau Dedap Sumatera, Land and Sea Pipeline for Depot Filling of Aircraft (DPPU) Soekarno Hatta, Geothermal Power Plant (PLTP) Muara Laboh Aceh, Infrastructure of Land & Sea Pipe Tower and Tanki for Balongan Refinery Indramayu - West Java.

Recorded in 2017, Rekind successfully booked net profit of Rp 137.01 billion or grew by 185% of the net profit generated in 2016. While the company managed to record a new contract amounting to Rp 9.71 trillion or grew by 153% of the new contract obtained in the same period of the previous year.

Some of the projects that have been completed in 2017 include Sumpal Gas Compression, Pusri II-B Fertilizer Factory and Ulubelu Unit 3 & 4 Geothermal Power Plant (PLTP).

"Rekind's net profit in December 2017 increased significantly by 185% to Rp 137.01 billion from its net profit in 2016. The increase in net income for the last 2 years (2016-2017), and the level of consolidated health in 2017 reached category A" Healthy "affirms that Rekind has been able to go through challenging years by continuously improving performance, performing cost efficiency, and increasing productivity," said Executive Director of Rekind Jakub Tarigan in Jakarta.

At a time when the global economic conditions and investment in the national energy sector are facing severe challenges today, Rekind strives to continue to grow its business to stay competitive by making adjustments in areas such as HR, Operations / Projects, Finance and Marketing.

As a pioneer of industrial design and engineering company in Indonesia, Rekind is supported by more than 800 Indonesian children who have the expertise and experience to execute large-scale projects with high difficulty level. Within 36 years, Rekind has successfully completed 146 construction projects of production facilities in the fields of oil and gas, petrochemicals, minerals, infrastructure, and power plants.

IN INDONESIA

Proyek Gas Jambaran Tiung Biru Dorong Kinerja Rekind

PT Rekayasa Industri (Rekind) anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang penyedia jasa EPC (Engineering, Procurement, Construction) terus mengalami peningkatan kinerja. Salah satunya berkat proyek yang dimenangkan tahun 2017 dan saat ini sedang dikerjakan yakni proyek gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB) dengan nilai kontrak sebesar Rp 8,2 triliun.

Jambaran Tiung Biru (JTB) merupakan lapangan fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina EP Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur untuk memproduksi 171,8 MMSCFD sales gas. Dalam proyek ini Rekind dipercaya untuk menjadi pemimpin konsorsium Rekind-JGC Corporation-JGC Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang terdiri dari Engineering, Procurement, Construction & Commissioning.

Proyek lainnya yang sedang dikerjakan oleh Rekind antara lain Terminal LPG Pulau Layang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap Sumatera, Pipanisasi Darat dan Laut untuk Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Soekarno Hatta, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Aceh, Infrastruktur Menara Tambat Pipa Darat & Laut serta Tanki untuk Kilang Balongan Indramayu- Jawa Barat.

Tercatat pada tahun 2017, Rekind berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 137,01 miliar atau tumbuh sebesar 185% dari laba bersih yang dihasilkan di tahun 2016. Sedangkan perusahaan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 9,71 triliun atau tumbuh sebesar 153% dari kontrak baru yang didapat pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Beberapa proyek yang berhasil dirampungkan pada tahun 2017 diantaranya adalah Sumpal Gas Compression, Pabrik Pupuk Pusri II-B dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 & 4.

“Laba bersih Rekind pada Desember 2017 lalu meningkat signifikan sebesar 185% menjadi Rp 137,01 miliar dari laba bersih pada tahun 2016. Adanya peningkatan laba bersih selama 2 tahun terakhir (2016-2017), dan tingkat kesehatan konsolidasi tahun 2017 mencapai kategori A “Sehat” menegaskan bahwa Rekind telah mampu melalui tahun-tahun yang penuh tantangan dengan terus memperbaiki kinerja, melakukan efisiensi biaya, dan meningkatkan produktifitas" kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Rekind Jakub Tarigan di Jakarta.

Di saat kondisi perekonomian global dan investasi di sektor energi nasional yang sedang menghadapi tantangan berat saat ini, Rekind berupaya untuk terus mengembangkan bisnis perusahaan agar tetap kompetitif dengan melakukan penyesuaian di berbagai bidang seperti bidang SDM, Operasi/proyek, Keuangan, dan Pemasaran.

Sebagai pelopor perusahaan rancang bangun dan perekayasaan industri di Indonesia, Rekind didukung lebih dari 800 putra-putri Indonesia yang memiliki keahlian dan pengalaman mengekseskusi proyek skala besar dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam kurun waktu 36 tahun, Rekind telah berhasil menyelesaikan 146 proyek pembangunan fasilitas produksi di bidang minyak dan gas bumi, petrokimia, mineral, infrastruktur, dan pembangkit listrik.

Investor Daily, Page-9, Thursday, May 24, 2018

Tuban Refinery Will Use PTPN Land

PT Pertamina (Persero) will use Iahan owned by PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI and XII related to the construction of New Grass Root Refinery in Tuban. This is because the construction of the project is constrained on the procurement of land location of the refinery. Pertamina's refinery projects in cooperation with Russian oil company Rosneft Oil Company.

Acting Director (Plt) Pertamina President Director Nicke Widyawati said it has conducted a survey to ensure proper use of land owned by PTPN.

"It has been surveyed and initial investigation, the port has been surveyed and suitable to build a refinery there .This option we expect the progress of the Tuban refinery can be implemented.300.000 barrel oilper day (bopd) added capacity," Nicke said in a hearing with Commission VII House of Representatives (DPR).

Nicke Widyawati

Nicke explained, the alternative land is located in Asembagus, Situbondo - East Java with an area of ​​807 hectares, mostly owned by PTPN XI and XII. After the survey the land is considered suitable from the broad side and capacity ability to receive shipments of crude via ship VLCC3.

"It is also far from residential areas and not far from supporting infrastructure," he explained.

He explained the Ministry of Finance approved the scheme of Cooperation of Utilization (KSP) in this case the use of state-owned land. However the principal license from the Ministry of finance against the KSP scheme has expired on 14 March 2018. While Rosneft requires land ownership and objection to the term for the basil at the end of its life.

"The land owned by KLHK needs to be handled up to the Finance and the land owned by the people, but it needs regulation change so that Pertamina's project into national strategy project can use the Act number 2 / 2012. It needs process," said Nicke.

Meanwhile, Director of Mega Pertamina Processing and Petrochemical Project, Heru Setiawan added, the need for the land of Tuban refinery is about 800 hectares. He called PTPN land an alternative solution and no decision whatsoever related to it. It is not yet clear how the PTPN land use scheme is.

"Completed Join Venture but who is processing Pertamina is in discussions of lease or land acquisition," Nicke said.

IN INDONESIA

Kilang Tuban Akan Menggunakan Lahan PTPN

PT Pertamina (Persero) akan menggunakan Iahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dan XII terkait pembangunan kilang baru (New Grass Root Refinery) Tuban. Hal ini karena pembangunan proyek tersebut terkendala pada pengadaan lahan lokasi kilang. Proyek kilang ini Pertamina bekerjasama dengan perusahaan Migas dari Rusia, Rosneft Oil Company.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya sudah melaksanakan survei untuk memastikan layak tidaknya penggunaan lahan milik PTPN tersebut. 

"Sudah di survei dan initial investigation, pelabuhan sudah di survei dan cocok bangun kilang di situ. Opsi ini kita harapkan progress dari refinery Tuban bisa dilaksanakan.300.000 barrel oilper day (bopd) tambah kapasitas," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nicke menerangkan, lahan alternatif tersebut berlokasi di Asembagus, Situbondo dengan luas 807 hektar yang sebagian besar dimiliki oleh PTPN XI dan XII. Setelah dilakukan survey lahan tersebut dinilai cocok dari sisi luas maupun kapasitas kemampuan untuk menerima pengiriman crude via kapal VLCC3.

"Selain itu juga jauh dari pemukiman penduduk serta tidak jauh dari infrastruktur penunjang," terangnya.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan menyetujui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dalam hal ini pemanfaatan lahan milik negara. Namun izin prinsip dari Kementerian keuangan terhadap skema KSP telah berakhir pada 14 Maret 2018. Sedangkan Rosneft mensyaratkan kepemilikan lahan dan keberatan terhadap term bagi basil pada akhir masa pakai.

"Lahan yang dimiliki KLHK perlu ada yang mengurus hingga Keuangan dan lahan milik warga. Namun perlu perubahan regulasi, agar proyek Pertamina masuk proyek strategi nasional bisa menggunakan Undang-Undang nomor 2/ 2012 itu. Perlu proses," kata Nicke.

Sementara itu Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Heru Setiawan menambahkan, kebutuhan lahan kilang Tuban sekitar 800 hektar. Dia menyebut lahan PTPN merupakan solusi alternatif dan belum ada keputusan apapun terkait hal tersebut. Belum dipastikan juga bagaimana skema penggunaan lahan PTPN tersebut. 

"Diselesaikan Join Venture tapi yang memproses Pertamina. Ini sedang didiskusikan sewa atau akuisisi lahan," kata Nicke.

Investor Daily, Page-9, Thursday, May 24, 2018

Oil Price Up, Pertamina Can Windfall Profit Rp 300 M

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) said there was a profit of around Rp 300 billion with the surge in world oil prices. The profit is derived from the difference in the sale of state oil with subsidized fuel oil (BBM). The plan, the profits will be submitted to PT Pertamina (Persero) as a form of compensation.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Djoko Siswanto, said that the data from the Fiscal Policy Agency (BKF) states that every oil price increase of US $ 1 per barrel will increase state revenues by Rp 2.8-2.9 trillion. While the increase of US $ 1 / barel it makes the subsidy increased to Rp 2.5-2.6 trillion.

"So there is still a windfall profit of around Rp 300 billion," Djoko said at a hearing (RDP) with Commission VII of the House of Representatives (DPR) in Jakarta.

Meanwhile, Member of Commission VII of the House Kardaya Warnika said, Indonesia's oil production is about 800 thousand barrels per day (bpd). Of these nearly half or about 400 thousand bpd is part of the country. While the fuel needs to reach 1.5 million bpd. According to him, the strengthening of world oil price is not good news for importer countries like Indonesia. On the other hand, the fuel price set by the government alias did not increase. This is burdening Pertamina.

"The higher the price of oil the more trouble. Not encouraging for Pertamina, "he said.

To reduce Pertamina's burden due to world oil price hike, Djoko explained there are several options. First option, Pertamina buys oil with Indonesia Crude Price (ICP). This option is then discussed with the Ministry of Finance and the Coordinating Minister for the Economy. 

     The results of the discussion assessed the purchase price step refers to ICP requires a number of legal protections that preparation takes time. As a result, this option is not discussed then shifted to the second option by calculating how much profit from rising world oil prices.

"We can get money from the price increase, that's what compensate for Pertamina," he explained.

Kardaya questioned the number of windfall profits that were limited to subsidized fuel oil or overall. Considering that subsidized goods are not only fuel but also there is LPG 3 kilograms. The rise in oil prices also makes LPG prices soar.

Nevertheless, he expressed his appreciation for the government's efforts to reduce Pertamina's burden. It's just that Kardaya reminded of what mechanisms to take in compensation.

"It should be clear because the country's money can not be used carelessly. But it must be in accordance with the applicable law mechanism, "he asserted.

Djoko further asserted, the government is ready if the world oil price reached the level of US $ 100 / barrel. Because the current subsidized fuel conditions are different from the previous era. Fuel subsidies are defined and not dependent on the rupiah exchange rate.

"The former is still a subsidy if the price of oil or exchange rate changes, then the larger the subsidy. Since the presidency of President Jokowi, subsidies for diesel have been fixed, not dependent on exchange rates or oil prices, "he said.

However, Pertamina must bear the price difference due to the government's policy to keep fuel prices from rising until 2019. For example, the current Premium price is set at Rp 6,450 / liter, while the price according to formula should be higher Rp 900 / liter from that figure. Furthermore, the selling price of Rp 5,150 / liter is also lower Rp 1,150 / liter from the price should be according to the formula.

This price difference is getting bigger as crude oil price increases. However, referring to the company's data, this year Pertamina will still earn US $ 2.4 billion profit, assuming the oil price is appropriate. APBN of US $ 48 per barrel. However, Pertamina's profit will be eroded if crude oil prices continue to rise, while fuel prices are held steadily. Assuming that the price of crude oil touched US $ 60 per barrel, Pertamina's profit could be reduced to only US $ 1.7 billion. Meanwhile, the price of crude oil has now reached about US $ 70 per barrel.

IN INDONESIA

Harga Minyak Naik, Pertamina Dapat Windfall Profit Rp 300 M

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada keuntungan sekitar Rp 300 miliar dengan melonjaknya harga minyak dunia. Keuntungan itu didapat dari selisih penjualan minyak bagian negara dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Rencananya, keuntungan itu akan diserahkan ke PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk kompensasi.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel maka penerimaan negara bertambah sekitar Rp 2,8-2,9 triliun. Sedangkan kenaikan US$ 1 /barel itu membuat subsidi bertambah besar menjadi Rp 2,5-2,6 triliun.

“Jadi masih ada windfall profit sekitar Rp 300 miliar,” kata Djoko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menuturkan, produksi minyak Indonesia sekitar 800 ribu barel per hari (bph). Dari jumlah tersebut hampir separuhnya atau sekitar 400 ribu bph merupakan bagian negara. Sedangkan kebutuhan BBM mencapai 1,5 juta bph. Menurut dia, menguatnya harga minyak dunia bukan berita gembira bagi negara importir seperti Indonesia. Di sisi lain, harga BBM ditetapkan pemerintah alias tidak mengalami kenaikan. Hal ini membebani Pertamina.

“Makin tinggi harga minyak makin repot. Tidak menggembirakan bagi Pertamina,” tutur dia.

Untuk mengurangi beban Pertamina akibat dari kenaikan harga minyak dunia, Djoko menerangkan ada sejumlah opsi. Opsi pertama, Pertamina membeli minyak dengan patokan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP). Opsi ini kemudian dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Menteri koordinator Perekonomian. 

     Hasil pembahasan itu menilai langkah penetapan harga beli merujuk ICP membutuhkan sejumlah perlindungan hukum yang penyusunannya memerlukan waktu. Alhasil, opsi ini tidak Pembahasan kemudian bergeser pada opsi kedua dengan menghitung seberapa besar keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia. 

“Kita dapat uang berapa dari keuntungan kenaikan harga, itu yang jadi kompensasi bagi Pertamina,” jelas dia.

Kardaya mempertanyakan jumlah windfall profit itu apakah hanya sebatas pada BBM Solar subsidi atau secara keseluruhan. Mengingat barang yang disubsidi bukan hanya BBM tapi juga ada LPG 3 kilogram. Kenaikan harga minyak juga membuat harga LPG melambung.

Namun demikian, dia mengapresiasi pemerintah yang memikirkan upaya mengurangi beban Pertamina. Hanya saja Kardaya mengingatkan mekanisme apa yang ditempuh dalam memberikan kompensasi tersebut.

“Harus jelas karena uang negara itu tidak bisa digunakan sembarangan. Tapi harus sesuai mekanisme perundangan yang berlaku,” tegas dia.

Lebih lanjut Djoko menegaskan, pemerintah sudah siap jika harga minyak dunia mencapai level US$ 100/barel. Pasalnya, kondisi BBM subsidi saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Subsidi BBM ditetapkan dan tidak bergantung pada nilai tukar rupiah.

“Yang dulu masih subsidi itu kalau harga minyak ataupun kursnya berubah, maka subsidi makin besar. Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi subsidi untuk solar sudah fix, tidak tergantung kurs maupun harga minyak,” ujar dia.

Namun demikian, Pertamina harus menanggung selisih harga akibat kebijakan pemerintah untuk menahan harga BBM tidak naik sampai 2019. Contohnya harga jual Premium saat ini ditetapkan Rp 6.450/liter, sementara harga sesuai formula seharusnya lebih tinggi Rp 900/ liter dari angka tersebut. Selanjutnya, harga jual Rp 5.150/liter juga lebih rendah Rp 1.150/liter dari harga seharusnya sesuai formula.

Selisih harga ini makin besar seiring naiknya harga minyak mentah. Meski demikian, mengacu data perseroan, tahun ini Pertamina masih akan membukukan laba US$ 2,4 miliar, dengan asumsi harga minyak sesuai. APBN sebesar US$ 48 per barel. Namun, laba Pertamina akan tergerus jika harga minyak mentah terus naik, sementara harga BBM ditahan tetap. Dengan asumsi harga minyak mentah menyentuh US$ 60 per barel, laba Pertamina bisa terpangkas menjadi hanya US$ 1,7 miliar. Sementara itu, harga minyak mentah saat ini telah mencapai sekitar US$ 70 per barel.

Investor Daily, Page-1, Thursday, May 24, 2018

Pertamina New Plant Using PTPN Land

Progress of new refinery development or New Grass Root Refinery Tuban was disrupted, related to the problem of land acquisition of the construction site. The latest solution which is currently under discussion is holding state-owned enterprises (SOEs), namely utilizing the land owned by PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI and XII.

Nicke Widyawati

Acting Director (Plt) President Director of PT Pertamina Nicke Widyawati stated, on the land, it has conducted a survey. The goal, to ensure the proper use of land owned by PTPN. In addition to conducting a survey, Pertamina also conducted an initial investigation.

"The port has been surveyed and is suitable to build a refinery there, so we hope Tuban refinery progress can be implemented, adding 300,000 barrels per day (bopd) capacity," he said at a hearing with Commission VII of the House of Representatives in Jakarta.

Nicke explained that the scheme used and got approval from the Ministry of Finance is a scheme of cooperation of utilization, namely utilizing state-owned land. The investor, in this case Rosneft requires ownership of the land and objection to the profit sharing at the end of life. While the principle permit from the Ministry of finance against the scheme of cooperation of utilization ends March 14, 2018.

According to Nicke, government land may be used, but must go through stages of change of various regulations to support, namely by revision of Presidential Regulation No. 146/2015 and the issuance of a new Presidential Regulation. The objective is to strengthen Law No. 2/2012, namely the construction of domestic oil refineries including categories of public interest.

Not to mention still have to take care of the revision of the Regional Regulation Spatial Plan for the location of additional land of stage one and the issuance of location determination by the Governor of East Java. The process will certainly take a lot of time to find another solution for the farm.

"The land belonging to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) needs to be managed up to the Ministry of Finance." However, it is necessary to change the regulation so Pertamina project will be included in the national strategy project, "Nicke Widyawati said.

The existing alternative land is located in Asembagus, Situbondo with an area of ​​807 hectares, mostly owned by PTPN XI and XII. Following the survey, the land is on the broad side as well as the capacity to receive crude shipments via VLCC3 ships and away from the settlements.

IN INDONESIA

Kilang Baru Pertamina Menggunakan Lahan PTPN

Progres pembangunan kilang baru atau New Grass Root Refinery Tuban sempat terganggu, terkait masalah pengadaan lahan lokasi pembangunan. Solusi terbaru yang kini sedang dalam pembahasan adalah menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, yakni memanfaatkan lahan miliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dan XII.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, atas lahan itu, pihaknya sudah melaksanakan survei. Tujuannya, memastikan layak tidaknya penggunaan lahan milik PTPN tersebut. Selain menggelar survei, Pertamina juga melakukan initial investigation. 

"Pelabuhan sudah disurvei dan sesuai membangun kilang di situ. Dengan opsi ini jadi kita berharap progres refinery Tuban bisa dilaksanakan, menambah kapasitas 300,000 barel oil per day (bopd)," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

Nicke menjelaskan, skema yang digunakan dan mendapat persetujuan Kementerian Keuangan adalah dengan skema kerjasama pemanfaatan, yakni memanfaatkan lahan milik negara. Pihak investor, dalam hal ini Rosneft mensyaratkan kepemilikan lahan dan keberatan terhadap bagi hasil pada akhir masa pakai. Sementara izin prinsip dari Kementerian keuangan terhadap skema kerjasama pemanfaatan berakhir 14 Maret 2018.

Menurut Nicke, bisa saja lahan pemerintah digunakan, tapi harus melalui tahapan perubahan berbagai regulasi untuk mendukung, yakni dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 146/2015 serta penerbitan Peraturan Presiden baru. Tujuannya menguatkan Undang-Undang Nomor 2/2012, yakni pembangunan kilang minyak dalam negeri termasuk kategori kepentingan umum.

Belum lagi masih harus mengurus revisi Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah lokasi lahan tambahan tahap satu serta penerbitan penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Timur. Proses tersebut dipastikan akan memerlukan banyak waktu sehingga dicari solusi lain untuk Iahan.

"Lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu diurus hingga Kementerian keuangan. "Namun perlu perubahan regulasi, agar proyek Pertamina masuk proyek strategi nasional," kata Nicke Widyawati.

Adapun lahan alternatif yang ada berlokasi di Asembagus, Situbondo dengan luas 807 hektar, sebagian besar milik PTPN XI dan XII. Setelah survei, lahan seusai dari sisi luas maupun kapasitas kemampuan untuk menerima pengiriman crude via kapal VLCC3 dan jauh dari pemukiman.

Kontan, Page-14, Thursday, May 24, 2018

Contribution of Pertamina's Oil and Gas Production to 36%

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) decided, since last year, as many as 12 working areas whose contract expires or termination have been transferred to Pertamina. Thus the contribution of these government-owned companies to national oil and gas production increased from 23% in 2017 to 36% in April 2018.

According to Agung Pribadi, Head of Bureau of Communications, Public Information Service and Cooperation of the Ministry of Energy and Mineral Resources, 12 oil and gas termination blocks that have been granted to Pertamina since last year are Offshore North West Java (ONWJ) Block in January 2017. Then, Mahakam block in early 2018 , eight termination blocks were awarded in April 2018. Namely Central Block, Attaka, East Kalimantan, North Sumatra Offshore, Sanga-sanga, Southeast Sumatra, Tuban and Ogan Komering.

"Then two blocks of termination in 2019 given May 2018, namely Jambi Merang Block and Block of King / Pendopo," said Agung.

Nicke Widyawati

Pertamina President Director Nicke Widyawati acknowledged that the termination block will increase Pertamina's contribution to the national oil and gas production level.

"With the additional block of Mahakam then eight termination blocks granted, this is the addition (Pertamina's contribution to national oil and gas production) to about 36% .In addition to the two termination blocks of 2019, it is expected that in the next 2 to 3 years this will be double capacity," Nicke said.

IN INDONESIA

Kontribusi Produksi Migas Pertamina Menjadi 36%  

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan, sejak tahun lalu, sebanyak 12 wilayah kerja yang kontraknya berakhir atau terminasi telah beralih ke Pertamina. Dengan demikian kontribusi perusahaan milik pemerintah ini tersebut terhadap produksi migas nasional meningkat dari 23% pada tahun 2017 menjadi 36% pada April 2018.

Menurut Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, sebanyak 12 blok migas terminasi yang telah diberikan ke Pertamina sejak tahun lalu adalah Blok Offshore North West Java (ONWJ) pada Januari 2017. Lalu, Blok Mahakam pada awal tahun 2018, delapan blok terminasi diberikan pada April 2018 lalu. Yakni Blok Tengah, Attaka, East Kalimantan, North Sumatera Offshore, Sanga-sanga, Southeast Sumatera, Tuban dan Ogan Komering. 

"Lalu dua blok terminasi pada tahun 2019 yang diberikan Mei 2018, yaitu Blok Jambi Merang dan Blok Raja/Pendopo," kata Agung.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengakui, pemberian blok terminasi turut meningkatkan kontribusi Pertamina terhadap tingkat produksi migas nasional. 

"Dengan tambahan Blok Mahakam kemudian delapan blok terminasi yang diberikan, ini penambahannya (kontribusi Pertamina terhadap produksi migas nasional) menjadi sekitar 36%. Dengan tambahan dua blok terminasi 2019, diharapkan dalam 2 tahun-3 tahun ke depan ini menjadi double capacity, " kata Nicke.

Kontan, Page-14, Thursday, May 24, 2018

Project Tiung Biru Support Performance Rekind

PT Rekayasa Industri (Rekind), a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) engaged in engineering services and construction (EPC), posted net profit in 2017 of Rp 137 billion, grew 185% compared to the previous year.

Rekind posted a new contract amounting to Rp 9.71 trillion or grew by 153% in 2017 compared to the previous year. Some of the engineering, procurement, construction (EPC) projects completed in 2017 include Sumpal gas compression, Pusri II-B Palembang Sumatera Selatan fertilizer plant and Ulubelu Unit 3 & 4 Geothermal Power Plant (PLTP).

Acting President Director Rekind Jakub Tarigan said, Rekind net profit in 2017 increased significantly.

"The increase in net income for the last 2 years [2016-2017] and the level of health consolidation in 2017 reached category A [healthy] confirmed that Rekind has been able to through the challenging years by continuously improving performance, performing cost efficiency, and increasing productivity , "He said.

At a time of global economic conditions and investments in the national energy sector currently facing severe challenges, Rekind strives to continue to grow its business to stay competitive by making adjustments in areas such as fields. One of the projects won in 2017 and currently underway is a gas field project of Jambi Tiung Biru (JTB) Bojonegoro East Java with a contract value of Rp 8.2 trillion.

JTB is a facility facility owned by PT Pertamina EP Cepu in Bojonegoro, East Java to produce 171.8 MMscfd gas. In this project, Rekind became the leader of the consortium Rekind-JGC ConJoration-JGC Indonesia with the scope of work consisting of EPC. Other projects that are being undertaken by Rekind include LPG Terminal Leyang Island, PLTP Rantau Dedap, Lahat regency of South Sumatra, PLTP Muara Laboh Aceh.

The Indonesian Geothermal Association considers that the provision of geothermal risk mitigation fund facility could improve the geothermal investment climate in Indonesia. Chairman of the Indonesian Geothermal Association Priyandaru Effendi said the economic scale in geothermal development in Indonesia is still a challenge. Geothermal electricity tariffs are currently considered to have not reached economies of scale because they are not yet comparable with exploration risks borne by private power developers.

IN INDONESIA

Proyek Tiung Biru Dukung Kinerja Rekind

PT Rekayasa lndustri (Rekind) , anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang penyedia jasa teknik dan konstruksi (EPC), mencetak laba bersih pada 2017 sebesar Rp 137 miliar, tumbuh 185 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rekind membukukan kontrak baru sebesar Rp 9,71 triliun atau tumbuh sebesar 153% pada 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa proyek engineering, procurement, construction (EPC) yang berhasil dirampungkan pada 2017 di antaranya kompresi gas Sumpal, pabrik pupuk Pusri II-B Palembang Sumatera Selatan dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 & 4.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Rekind Jakub Tarigan mengatakan, laba bersih Rekind pada 2017 meningkat signifikan. 

“Adanya peningkatan laba bersih selama 2 tahun terakhir [2016-2017] dan tingkat kesehatan konsolidasi pada 2017 mencapai kategori A [sehat] menegaskan bahwa Rekind telah mampu melalui tahun-tahun yang penuh tantangan dengan terus memperbaiki kinerja, melakukan efisiensi biaya, dan meningkatkan produktivitas,” katanya.

Di saat kondisi perekonomian global dan investasi di sektor energi nasional yang sedang menghadapi tantangan berat saat ini, Rekind berupaya untuk terus mengembangkan bisnis perusahaan agar tetap kompetitif dengan melakukan penyesuaian di berbagai bidang seperti bidang. Salah satu proyek yang dimenangkan pada 2017 dan saat ini sedang dikerjakan adalah proyek gas Lapangan Unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB) Bojonegoro Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp 8,2 triliun.

JTB adalah Iapangan fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina EP Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur untuk memproduksi gas 171,8 MMscfd. Dalam proyek ini, Rekind menjadi pemimpin konsorsium Rekind-JGC ConJoration-JGC Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang terdiri dari EPC. Proyek lain yang sedang dikerjakan oleh Rekind antara lain Terminal Elpiji Pulau Layang, PLTP Rantau Dedap Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, PLTP Muara Laboh Aceh.

Asosiasi Panas Bumi Indonesia menilai bahwa penyediaan fasilitas dana mitigasi risiko panas bumi mampu meningkatkan iklim investasi geotermal di Indonesia. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priyandaru Effendi mengatakan, skala ekonomi dalam pengembangan panas bumi di Indonesia masih menjadi tantangan, Besaran tarif listrik panas bumi saat ini dinilai belum mencapai skala ekonomi karena belum sebanding dengan risiko eksplorasi yang ditanggung oleh pengembang listrik swasta.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, May 24, 2018

Pertamina Seeks PTPN Assets

PT Pertamina (Persero) is eyeing the land belonging to PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI and XII in Tuban, East Java For the construction of Tuban refinery. Previously, the Tuban refinery will use the land owned by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in Tanjung Awar-awar Tuban and several hectares of Iahan owned by local residents. However, the process of using KLHK materials has not been resolved yet.

Nicke Widyawati

Pertamina Managing Director Nicke Widyawati said PTPN land transactions will be faster and easier compared to land owned by KLHK and residents. In addition to the Iahan problem, the company hopes that the new grass root refinery (GRR) project in Tuban can enter the national strategic project (PSN) in order to facilitate the execution process of residents.

Pertamina's Pertamina, Pertamina, Petrochemical and Petrochemical Director Heru Setiawan said the company is looking for alternative land for the Tuban refinery. One alternative is using land owned by PTPN XI and XII.

"This is not final yet, we are still in the process of continuous discussion," Heru said in a hearing with Commission VII of the House of Representatives of PTPN XI and XII, including land in the port, about 800 hectare Heru said Pertamina is likely will acquire the second PTPN I. "Only the details are still in the discussion phase."

He confirmed that the land constraints in the construction of the Tuban refinery that is still not completed will not disrupt the company's plan and target in completion of the project. Tuban GRR is targeted to be completed by 2024. The new refinery will have an oil fuel production capacity of around 300 barrels per day (bpd). Pertamina relies on partners in working on new refinery projects.

However, Pertamina's position is not always the majority in new refinery projects. Nicke acknowledged, Pertamina shares are not the majority in the project Bontang refinery. In contrast, Pertamina will keep the majority part of the Tuban refinery project because the petrochemical business potential around the refinery is considerable. Nicke Widyawati said the company will keep the majority share in GRR Tuban. Currently, Pertamina shares 55%, while Rosneft 45%.

"We are still looking for the majority ahead because we see the domestic petrochemical market is quite good," said Nicke.

BALIKPAPAN REFINERY

In addition to the new refinery, Pertamina also revitalized (refinery development master plan / RDMP) of existing refineries, such as Balikpapan Refinery. The auction process of Balikpapan refinery is targeted to be completed in October 2018. Heru Setiawan said, currently still in the process of bidding for engineering design and construction (EPC) of Balikpapan Refinery. According to him, there are four consortiums involved in the auction.

"Of the four consortiums, there are those consisting of contractors and mixes with State-Owned Enterprises (BUMN)," he said. Heru said, Balikpapan refinery investment could reach about US $ 4 billion. "Yes it can be up to US $ 4 billion for revitalization investment Balikpapan Refinery."

In addition, the construction of the Balikpapan Refinery is also in the process of approving the asset company. The revitalization of Balikpapan refinery will increase the production capacity of 100,000 bph and it is targeted to be completed by 2021. The revitalization of the Cilacap refinery has entered the calculation of the value of the refinery assets and is awaiting the approval of the Ministry of SOEs. Production of Cilacap Refinery will increase 50.000 bpd.

Revitalization of Balongan Refinery in preparation for strategic review for petrochemical business comprehensively. Balongan Refinery production can increase 140,000-225,000 bpd. The revitalization of Cilacap and Balongan refineries is expected to be completed. in 2023. Revitalization of Dumai Refinery is still the selection stage of partners. Production of Dumai Refinery will rise to around 130,000 bpd. The Dumai Refinery RDMP is targeted to be completed by 2024.

In addition to Tuban Refinery, the government will also build another new refinery, Bontang Refinery. Currently, Pertamina has prepared the land for Bontang Refinery. In addition, the project has entered the study of infrastructure utilization and supply of raw materials from PT Badak NGL. Bontang Factory production is estimated at 300,000 bph and is targeted to be completed by 2025.

EURO IV

While waiting for the revitalization process and construction of a new refinery, Pertamina still needs EURO IV quality imports to meet KLHK requirements targeted to begin in September 2018, but has started in some areas since the Asian Games in August 2018. Director General of Oil and Gas , Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Djoko Siswanto said Pertamina still needs import of Euro IV fuels about 180,000 kiloliters.

"Later, in the process of following the provisions of the Ministry of Environment and Forestry, Gaikindo was ready to supply quality gasoline EURO IV but if in terms of supply of fuel EURO IV is ready," he said.

Nicke Widyawati said the company has started to produce EURO IV even though in a number that is not too much. However, after the Blue Sky Project Cilacap refinery can be completed will increase the production of standard fuel EURO IV. Senior Vice President of Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Toto Nugroho said Balongan refinery can produce EuroM IV fuel so Pertamina imports only 70,000 barrels of oil per month.

IN INDONESIA

Pertamina Mengincar Aset PTPN

PT Pertamina (Persero) mengincar lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dan XII di Tuban, Jawa Timur Untuk lokasi pembangunan Kilang Tuban. Sebelumnya, Kilang Tuban itu akan menggunakan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Tanjung Awar-awar Tuban dan beberapa hektare Iahan milik warga sekitar. Namun, proses penggunaan Iahan KLHK itu masih belum bisa diselesaikan.

Pelaksana  Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, transaksi lahan milik PTPN akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan lahan milik KLHK dan warga. Selain persoalan Iahan, perseroan berharap agar proyek kilang baru (grass root refinery/GRR] Tuban bisa masuk proyek strategis nasional (PSN) agar proses eksekusi Iahan warga bisa Iebih cepat.

Direktur Megaproyek, Pengolahan, dan Petrokimia Pertamina Heru Setiawan mengatakan, perseroan memang sedang mencari alternatif Iahan untuk Kilang Tuban. Salah satu alternatif, yaitu menggunakan lahan milik PTPN XI dan XII.

“Hanya ini belum final, kami masih proses diskusi lebih Ianjut," kata Heru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Luas lahan PTPN XI dan XII itu, termasuk lahan yang di pelabuhan, sekitar 800 hektare. Heru mengatakan, Pertamina kemungkinan besar akan mengakuisisi Iahan kedua PTPN tersebut.  “Hanya detailnya memang masih dalam tahap diskusi."

Dia memastikan, kendala lahan dalam pembangunan Kilang Tuban yang masih belum rampung ini tidak akan menganggu rencana dan target perseroan dalam penyelesaian proyek tersebut. GRR Tuban ditargetkan rampung pada 2024. Kilang baru tersebut akan memiliki kapasitas produksi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 300 barel per hari (bph). Pertamina mengandalkan mitra dalam mengerjakan proyek kilang baru. 

Namun, posisi Pertamina tidak selalu menjadi mayoritas dalam proyek kilang baru. Nicke mengakui, saham Pertamina tidak mayoritas dalam proyek Kilang Bontang. Sebaliknya, Pertamina akan tetap menjaga bagian mayoritas di dalam proyek Kilang Tuban karena potensi bisnis petrokimia di sekitar kilang cukup besar. Nicke Widyawati mengatakan, perseroan akan tetap menjaga bagian mayoritas di GRR Tuban. Saat ini, bagian Pertamina 55%, sedangkan Rosneft 45 %. 

“Kami tetap incar mayoritas ke depan karena melihat pasar petrokimia domestik cukup bagus,” kata Nicke.

KILANG BALIKPAPAN

Selain kilang baru, Pertamina juga merevitalisasi (refinery development master plan/ RDMP) kilang yang sudah ada, seperti Kilang Balikpapan. Proses lelang pengerjaan Kilang Balikpapan ditargetkan rampung pada Oktober 2018. Heru Setiawan mengatakan, saat ini masih dalam proses penawaran untuk pengerjaan desain teknik dan konstruksi (EPC) Kilang Balikpapan. Menurutnya, ada empat konsorsium yang terlibat dalam lelang tersebut. 

“Dari empat konsorsium itu ada yang terdiri dari kontraktor dan campuran dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujarnya. Heru menyebutkan, investasi Kilang Balikpapan bisa mencapai sekitar US$ 4 miliar. “Ya bisa sampai US$4 miliar untuk investasi revitalisasi Kilang Balikpapan.”

Selain itu, proses pembangunan Kilang Balikpapan juga dalam proses untuk persetujuan perusahan aset. Revitalisasi Kilang Balikpapan akan menambah kapasitas produksi sebesar 100.000 bph dan ditargetkan bisa rampung pada 2021. Proses revitalisasi Kilang Cilacap sudah memasuki tahap penghitungan nilai aset kilang tersebut dan menunggu persetujuan Kementerian BUMN. Produksi Kilang Cilacap akan bertambah 50.000 bph.

Revitalisasi Kilang Balongan dalam persiapan kajian strategis untuk bisnis petrokimia secara komprehensif. Produksi Kilang Balongan bisa bertambah 140.000-225.000 bph. Revitalisasi Kilang Cilacap dan Balongan itu diperkirakan bisa rampung. pada 2023. Revitalisasi Kilang Dumai masih tahap seleksi mitra. Produksi Kilang Dumai akan naik menjadi sekitar 130.000 bph. RDMP Kilang Dumai ditargetkan selesai pada 2024.

Selain Kilang Tuban, pemerintah juga akan membangun kilang baru lainnya, yaitu Kilang Bontang. Saat ini, Pertamina sudah menyiapkan lahan untuk Kilang Bontang. Selain itu, proyek itu sudah masuk kajian pemanfaatan infrastruktur dan pasokan bahan baku dari PT Badak NGL. Produksi Kilang Bontang diperkirakan sebesar 300.000 bph dan ditargetkan rampung pada 2025.

EURO IV

Sambil menunggu proses revitalisasi dan pembangunan kilang baru, Pertamina masih membutuhkan impor BBM berkualitas EURO IV untuk memenuhi ketentuan KLHK yang ditargetkan mulai dilakukan pada September 2018, tetapi sudah mulai dilakukan di beberapa kawasan sejak Asian Games, yakni pada Agustus 2018. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, Pertamina masih membutuhkan impor BBM Euro IV sekitar 180.000 kiloliter.

"Nanti, dalam proses mengikuti ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gaikindo pun siap memasok bensin berkualitas EURO IV tetapi jika dari segi suplai BBM EURO IV sudah siap," ujarnya.

Nicke Widyawati mengatakan, perseroan sudah mulai memproduksi EURO IV walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Namun, setelah Proyek Langit Biru Kilang Cilacap bisa rampung akan menambah produksi BBM standar EURO IV. Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Toto Nugroho mengatakan, Kilang Balongan sudah bisa memproduksi BBM Euro IV sehingga Pertamina hanya mengimpor BBM berkualitas itu sebanyak 70.000 barel per bulan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, May 24, 2018

Pertamina Officially Manages Ogan Komering Block

PT Pertamina (Persero) through its subsidiary, PT Pertamina Hulu Energi, officially manages the Ogan Komering Block starting May 20th. This block of cooperation contract has been signed by the company on 20 April. With the signing of a new contract, Pertamina Hulu Energi becomes the new operator of Ogan Komering Block for 20 years. Unlike previous contracts that still use the cost recovery scheme of the cost recovery contract, the block contract uses a gross split scheme.

Pertamina gets a 54% revenue share for oil and 59% for gas. Meanwhile, the government's share is 46% for oil and 41% for gas.

"The handover of oil and gas blocks termination of Ogan Komering is one of the company's strategic steps in securing the supply of national oil and gas production," said Director of PHE Gunung Sardjono Hadi in his official statement on Monday (21/5).

By the end of last year, Ogan Komering Block oil production was recorded at 2,250 barrels per day (bpd) and gas at 8.64 million standard cubic feet per day / mmscfd. This year, the production of oil and gas blocks fell slightly, namely 1,950 bpd for oil and 8.21 mmscfd for gas.

However, PHE is committed to maintaining and increasing production in the Ogan Komering Block. PHE has planned a number of activities such as Well services of dead wells, facility improvements, and the commercialization of undeveloped exploration wells.

"To increase reserve activity, PHE Ogan Komering will conduct GGR and 3D Seismic study, as well as drill exploration and infill drilling to fulfill the commitment of the first three years and three years of the two production sharing contracts," said Gunung Sardjono.

Pertamina pledged the first three year commitment to work in the Ogan Komering Block for US $ 23.3 million. In the first year, PHE will conduct GGRP exploration, re-entry and perforation studies, GGRP exploitation studies, Well services 20 wells, facility maintenance, and well infill well 2 drilling.

In the second year, the promised activities are Well 2 well appraisal, enhanced oil recovery study, well services 20 wells, facility maintenance, and Well Well 2 well infill drilling. After that in the third year, the activities to be carried out are GGRP exploration study, well exploration drilling 1 well, well services 20 wells, facility maintenance, and drilling inill well 2 wells.

In addition to the Ogan Komering Block, PHE will also process another termination block in 2018, namely Tuban Block, Southeast Sumatra (SES), North Sumatra Offshore (NSO) and North Sumatra Block B (NSB).

"Once officially managed by PHE, we will soon realize a number of programs to maintain and improve productivity in both Work Areas," he said.

Ogan Komering Block was previously operated by Pertamina Hulu Energi with partners through Joint Operating Body Pertamina-Jadestone Energy (Ogan Komering) Ltd (JOB PJOK). This block contract then ended on February 28, 2018 ago. Furthermore, the government decides to temporarily manage the block by existing operators for six months or until the signing of a new PSC contract.

IN INDONESIA

Pertamina Resmi Kelola Blok Ogan Komering

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi, resmi mengelola Blok Ogan Komering mulai 20 Mei kemarin. Kontrak kerja sama blok ini telah ditanda tangani perseroan pada 20 April lalu. Dengan ditanda tangani kontrak baru, maka Pertamina Hulu Energi menjadi operator baru Blok Ogan Komering selama 20 tahun. Berbeda dengan kontrak sebelumnya yang masih menggunakan kontrak bagi hasil skema biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery), kontrak blok ini menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split).

Pertamina mendapat bagian bagi hasil 54% untuk minyak dan 59% untuk gas. Sementara bagi hasil pemerintah yakni 46% untuk minyak dan 41% untuk gas.

“Penyerahan blok migas terminasi Ogan Komering merupakan salah satu langkah strategis perusahaan dalam mengamankan pasokan produksi minyak dan gas bumi nasional,” kata Direktur Utama PHE Gunung Sardjono Hadi dalam keterangan resminya, Senin (21/5).

Sampai akhir tahun lalu, produksi minyak Blok Ogan Komering tercatat mencapai 2.250 barel per hari (bph) dan gas sebesar 8,64 juta standar kaki kubik per hari/mmscfd. Pada tahun ini, produksi blok migas ini turun sedikit, yakni 1.950 bph untuk minyak dan 8,21 mmscfd untuk gas.

Namun, PHE berkomitmen akan menjaga dan meningkatkan produksi di Blok Ogan Komering. PHE telah merencanakan sejumlah aktivitas seperti Well services sumur yang telah mati, perbaikan fasilitas, dan komersialisasi sumur eksplorasi yang belum dikembangkan.

“Untuk aktivitas peningkatan cadangan, PHE Ogan Komering akan melakukan study GGR dan 3D Seismic, serta pengeboran eksplorasi dan infill drilling untuk memenuhi komitmen pasti tiga tahun pertama dan tiga tahun kedua kontrak bagi hasil,” ujar Gunung Sardjono.

Pertamina menjanjikan komitmen kerja pasti tiga tahun pertama di Blok Ogan Komering sebesar US$ 23,3 juta. Rincinya, pada tahun pertama, PHE akan mengerjakan studi GGRP eksplorasi, re-entry and perforation, studi GGRP eksploitasi, Well services 20 sumur, pemeliharaan fasilitas, dan pengeboran infill well 2 sumur.

Pada tahun kedua, kegiatan yang dijanjikan adalah appraisal Well 2 sumur, studi enhanced oil recovery, well services 20 sumur, pemeliharaan fasilitas, dan pengeboran infill Well 2 sumur. Setelah itu di tahun ketiga, kegiatan yang akan dilaksanakan yakni studi GGRP eksplorasi, pengeboran eksplorasi 1 sumur, well services 20 sumur, pemeliharaan fasilitas, dan pengeboran inill well 2 sumur.

Selain Blok Ogan Komering, PHE juga akan melakukan proses alih kelola blok terminasi lain di tahun 2018, yaitu Blok Tuban, Southeast Sumatra (SES), North Sumatra Offshore (NSO) serta North Sumatra Block B (NSB).

“Setelah resmi dikelola PHE, kami akan segera merealisasikan sejumlah program untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas di kedua Wilayah Kerja tersebut,” katanya.

Blok Ogan Komering sebelumnya dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi bersama mitra melalui Joint Operating Body Pertamina-Jadestone Energy (Ogan Komering) Ltd (JOB PJOK). Kontrak blok ini kemudian berakhir pada 28 Februari 2018 lalu. Selanjutnya, pemerintah memutuskan pengelolaan sementara blok ini oleh operator eksisting selama enam bulan atau sampai ditandatanganinya kontrak PSC yang baru.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, May 23, 2018