google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 All Posts - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Complete Graphic Design Course™

Saturday, January 6, 2018

ESDM Auctioning Oil and Gas Blocks and Mining Areas



This year the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will auction off oil and gas blocks and mining areas resulting from the negotiation of the Coal Mining Concession Working Agreement (PKP2B), Contract of Work and Mining Business License (IUP).

Arcandra Tahar, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) asserted, dozens of oil and gas blocks prepared from oil and gas blocks are not in demand between 2015 to 2017.

"More than 20 oil and gas blocks, I want this month to exist, the old and the unhealthy are being auctioned," he said in his office.

In 2015 there were eight oil and gas blocks that were not sold, 2016 there were 14 oil and gas blocks that did not sell, and in 2017 there are five conventional oil and gas blocks are also not sold. As a result 27 blocks of oil and gas ready to be auctioned again.

Although there are 27 blocks that are not sold in 2015-2017, the government will not directly auction the entire oil and gas block, but still must go through the evaluation and improvement of data quality of oil and gas blocks.

"Next week is evaluated we will auction based on the completeness of the data with gross split all" he said.

Meanwhile, the ESDM Ministry will also hold an auction for several mining areas. Head of Public Service and Cooperation Communication Bureau, Ministry of ESDM Agung Pribadi said the central government will conduct auction of former Contract of Work and PK2B.

"But for the former IUP which conducts auction is the provincial government, referring to Ministerial Regulation prepared by the Minister of Energy and Mineral Resources," he said.

Agung said there will be about 16 mining areas to be auctioned this year. Among these are five mining areas of the former Contract of Work, one former PKP2B and the remaining ex IUP

"Nowadays, we have finished the price of the 16 Territories, but there will be potential to increase," he explained.

Spatial Problem 16 The mining area has been completed from the Ministry of Environment upstream and forestry. So there are no more obstacles to auction.

IN INDONESIA

ESDM Melelang Blok Migas dan Wilayah Pertambangan


Tahun ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang blok migas dan wilayah pertambangan hasil negosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, puluhan blok migas yang disiapkan berasal dari blok migas yang tidak diminati antara tahun 2015 sampai 2017.

"Lebih dari 20 blok migas. Saya mau bulan ini eksisting. Yang lama dan belum diminati dilelang," kata dia di kantornya.

Tahun 2015 silam ada delapan blok migas yang tidak laku dilelang, tahun 2016 terdapat 14 blok migas yang tidak laku, dan tahun 2017 ada lima blok migas konvensional yang juga tidak terjual. Alhasil 27 blok migas siap dilelang kembali.

Meski ada 27 blok yang tidak laku pada tahun 2015-2017, pemerintah tidak akan Iangsung melelang seluruh blok migas, melainkan tetap harus melalui tahap evaluasi serta perbaikan kualitas data blok migas. 

“Pekan depan dievaluasi yang akan kami lelang berdasarkan kelengkapan data-data dengan gross split semua" katanya.

Sementara itu Kementerian ESDM juga akan menggelar lelang untuk beberapa wilayah pertambangan. Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama, Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, pemerintah pusat akan melakukan lelang bekas perusahaan Kontrak Karya dan PK2B. 

"Tapi untuk eks IUP yang melakukan lelang adalah pemerintah provinsi, mengacu Peraturan Menteri yang disiapkan oleh Menteri ESDM," katanya.

Agung menyatakan, akan ada sekitar 16 Wilayah pertambangan yang akan dilelang tahun ini. Di antaranya lima wilayah pertambangan eks Kontrak Karya, satu eks PKP2B dan sisanya eks IUP 

"Sementara sekarang ini yang sudah selesai harga dari 16 Wilayah pertarnbangan, tapi akan ada potensi bertambah," terangnya.

Masalah tata ruang 16 Wilayah pertambangan itu sudah selesai dari Kementerian Lingkungan Hulu dan Kehutanan. Jadi tidak ada kendala lagi untuk melelang.

Kontan, Page-14, Friday, Jan 5, 2018

Residents Refuse Rosneft Refinery



Meeting with Pertamina Back Deadlock

The process of land acquisition owned by villagers of Remen and Mentoso Village, Jenu Sub-district, Tuban Regency of East Java, which is planned to be used as the location of the Rosneft oil refinery, is continued with negotiations. The meeting between Pertamina and the citizens is mediated by Commission A of the Regional House of Representatives (DPRD) taking place in the conference room of the local parliament building on Thursday (4/1).

Rosneft Oil Company

The negotiation process is very difficult as in previous meetings. The meeting did not result in an agreement between the two sides. Representatives from the two villages in attendance are still reluctant to remove their property and refuse to build oil refineries in the villages where they live.

From time to time the tension of the meeting may be seen, especially when the Pertamina representative conveys technically the plan for the establishment of the refinery. Residents who like already anti-starch with the existence of companies that are in his village repeatedly cut the exposure of the pertamina.

"The point I did not sell," said one of the citizens who participated in the meeting.

Suwarto, one of the residents' representatives, expressed the reason people are reluctant to release their land because it is a productive land as a place of community livelihood. To that end, residents firmly refused to sell the land.

"I and all the villagers of Remen and Mentoso refused to establish a factory in our village," Suwarto said in a high tone. "Moreover, this kind of incident has also been repeated in previous land acquisition cases, namely the establishment of PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) and some factories in Tuban only give a sweet promise at the beginning of establishment, but after standing there is no realization.

This is not about price, but citizens do not want to fall into the same cases as the previous cases. The company only spends sweet promises, the promise of giving a job is nonsense without evidence, "he added.

While Pertamina Vice President of Asset Investment Achmad Syaihu Rais rate rejection is a natural thing. He explains that some previous projects also get the same thing, ie there is always a rejection.

"We will evaluate and review further related to the continuation of this project, after this meeting we make the study material for the future," he explained.

On the other hand, the Chairman of Commission A of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tuban Agung Supriyanto said it would schedule the meeting again because the meeting held today has not produced results.

"Pertamina and citizens have their own wishes to be found so that no one will be harmed We will continue to mediate again at the next meeting," he concluded.

IN INDONESIA

Warga Tolak Kilang Rosneft


Pertemuan dengan Pertamina Kembali Deadlock

Proses pembebasan lahan milik warga Desa Remen dan Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Jawa Timur yang rencananya digunakan sebagai lokasi pendirian kilang minyak Rosneft kembali dilanjutkan dengan perundingan. Pertemuan antara pertamina dengan warga tersebut dimediasi oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD setempat, Kamis (4/1).

Proses perundingan berlangsung sangat sulit seperti pertemuan sebelumnya. Pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perwakilan warga dari kedua desa yang hadir masih ngotot enggan melepas tanah miliknya dan menolak pendirian kilang minyak di desa tempat mereka tinggal.

Sesekali tampak ketegangan mewarnai berlangsungnya pertemuan, apalagi ketika perwakilan dari Pertamina menyampaikan secara teknis rencana pendirian kilang minyak tersebut. Warga yang seperti sudah anti pati dengan keberadaan perusahaan yang berada di desanya berulang kali memotong pemaparan yang disampaikan pihak pertamina.

“Pokok’e ora tak dol (Intinya tidak saya jual),” sergah salah satu warga yang ikut dalam pertemuan.

Suwarto, salah satu perwakilan warga mengungkapkan alasan warga enggan melepas tanahnya karena merupakan lahan produktif sebagai tempat mata pencaharian masyarakat. Untuk itu, warga dengan tegas menolak menjual lahan.

“Saya dan semua masyarakat desa Remen dan Mentoso menolak berdirinya pabrik di desa kami,” ucap Suwarto dengan nada tinggi. "Terlebih, kejadian semacam ini juga telah terulang pada kasus pembebasan lahan sebelumnya, yakni berdirinya perusahaan PT. Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) dan beberapa pabrik yang ada di Tuban hanya memberikan sebuah janji-janji manis saat awal pendirian, namun setelah berdiri tidak ada realisasinya. 

Ini bukan soal harga, namun warga tidak mau terjerumus pada kasus yang sama seperti kasus-kasus yang dulu. Perusahaan hanya mengumbar janji manis saja, janji memberi pekerjaan hanya omong kosong tanpa bukti,” tambahnya.

Sementara Vice President Asset Investment Pertamina Achmad Syaihu Rais menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia menjelaskan bahwa beberapa proyek sebelumnya juga mendapatkan hal serupa, yakni selalu ada penolakan.

“Kita akan evaluasi dan kaji lebih lanjut terkait kelanjutan proyek ini, setelah pertemuan ini kita jadikan bahan kajian untuk ke depannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban Agung Supriyanto mengatakan pihaknya akan mengagendakan pertemuan kembali karena pertemuan yang dilaksanakan hari ini belum membuahkan hasil.

"Pertamina maupun warga memiliki keinginan masing-masing yang harus ditemukan agar tidak ada yang dirugikan. Kita akan terus mediasi lagi pada pertemuan selanjutnya,” pungkasnya.

Harian Bangsa, Page-9, Friday, Jan 5, 2018

Auction 20 Oil and Gas Blocks



The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will auction more than 20 working areas (WK) or oil and gas blocks last year, more than the oil and gas block auctioned last year, namely 15 oil and gas blocks, both conventional and non-conventional.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar stated, it focused on offering oil and gas blocks that are auctioned directly to investors.

Arcandra Tahar

"We see the success ratio yesterday 5 of 7. We will evaluate next week, after being evaluated, after that we will try to get it as soon as possible," he said at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Arcandra expects the oil and gas block to be auctioned in February. At the first auction, eleven oil and gas blocks will be offered to investors. Details, eight conventional oil and gas blocks and three unconventional oil and gas blocks.

IN INDONESIA


Lelang 20 Blok Migas


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang lebih dari 20 wilayah kerja (WK) atau blok migas tahun lalu jumlah tersebut Iebih banyak daripada blok migas yang dilelang tahun lalu, yakni 15 blok migas, baik konvensional maupun non-konvensional.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, pihaknya fokus menawarkan blok migas yang dilelang secara langsung ke investor. 

"Kami lihat success rationya kemarin 5 dari 7. Kami akan evaluasi minggu depan. Setelah dievaluasi, setelah itu nanti berapa-nya kami usahakan secepatnya dibuka saja,” katanya di Kementerian ESDM.

Arcandra berharap blok migas dapat dilelang pada Februari mendatang. Pada lelang tahap pertama, sebelas blok migas akan ditawarkan kepada investor. Perinciannya, delapan blok migas konvensional dan tiga blok migas nonkonvensional.

Jawa Pos, Page-5, Friday, Jan 5, 2018

Exploration Funds Can Be Transferred to Other Areas



Contractors of the cooperation contract may transfer the oil and gas exploration activities, including the funds, to other affiliated working areas. The transfer of certain commitments in oil and gas exploration activities will be stated in the revision of Government Regulation no. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Activities.

Director of Upstream Oil and Gas Upstream Business Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Tunggal said that the transfer of definite commitments by contractors can be done from the exploration work area to other work areas including oil and gas working areas that have entered the exploitation or production stage. Provided that the working area is still operated by its affiliated business entity.

According to him, it is better than the contractor can not continue the activities due to technical reasons such as the absence of natural gas or hydrocarbon potential. The transfer of activities, according to Sole, is possible to increase exploration activities rather than simply add to the non-tax state revenue (PNBP).

When oil and gas contractors sign contracts to work on oil and gas working areas, there are a number of values ​​that are an investment commitment during the first 3 years to complete the defined commitment. A definite commitment could be geological and geophysical studies up to the drilling of several exploration wells.

"Drilled two empty wells, what need a third? It's better in another Work Area. Kan so scheme. We are looking for oil instead of money for PNBP, "he said

He considered that the current regulation requires the contractor to deposit a sum of money to the government if it can not complete the commitments, the funds will be included in the oil and gas non-tax revenues.

The government needs oil and gas exploration of contractors to ensure the sustainability of national oil and gas production.

"According to the rules, if a commitment is definitely not implemented, it must be deposited into the treasury of the state of [committed commitment] as PNBP."

In the draft of the Third Revision of Government Regulation (PP) no. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Business Activities, the contractor may transfer certain commitments in other operated areas.

In the harmonization draft, there are several new chapters among them article 51 on the transfer of definite commitments. The Contractor may propose to the minister the change in the definite work program or the residual value of the definite work program for technical and economic reasons.

IN INDONESIA

Dana Eksplorasi Bisa Dialihkan ke Wilayah Lain


Kontraktor kontrak kerja sama dapat mengalihkan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, termasuk dananya, ke wilayah kerja lain yang masih terafiliasi. Pengalihan komitmen pasti dalam kegiatan eksplorasi migas itu akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan bahwa pengalihan komitmen pasti oleh kontraktor bisa dilakukan dari wilayah kerja eksplorasi ke wilayah kerja lain termasuk wilayah kerja migas yang sudah masuk tahap eksploitasi atau produksi. Dengan syarat wilayah kerja itu masih dioperasikan oleh badan usaha afiliasinya.

Menurutnya, hal itu lebih baik daripada kontraktor tidak bisa melanjutkan kegiatan karena alasan teknis seperti tidak adanya potensi gas bumi atau hidrokarbon. Pengalihan kegiatan, menurut Tunggal, dimungkinkan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi daripada sekadar menambah pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketika kontraktor migas menandatangani kontrak kerja sama untuk menggarap wilayah kerja migas, ada sejumlah nilai yang merupakan komitmen investasi selama 3 tahun pertama untuk menyelesaikan komitmen pasti tersebut. Komitmen pasti bisa berupa Studi geologi dan geofisika hingga pengeboran beberapa sumur eksplorasi.

“Mengebor dua sumur kosong, apa perlu yang ketiga? Kan lebih baik di Wilayah Kerja yang lain. Kan begitu skemanya. Kami itu mau cari minyak bukan mau can uang untuk PNBP,” ujarnya

Dia menilai, regulasi saat ini mewajibkan kontraktor menyetor sejumlah uang kepada pemerintah bila tidak bisa menyelesaikan komitmen pasti setoran dana tersebut akan masuk dalam PNBP sektor migas.

Pemerintah membutuhkan eksplorasi migas para kontraktor untuk menjamin keberlangsungan produksi minyak dan gas nasional. 

“Menurut aturan, kalau komitmen pasti tidak dilaksanakan, harus disetor ke kas negara senilai itu [komitmen pasti] sebagai PNBP.”

Dalam draf Revisi Ketiga Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontraktor bisa mengalihkan komitmen pasti di wilayah kerja lain  yang dioperasaikannya.

Pada draf hasil harmonisasi, terdapat beberapa pasal baru di antaranya pasal 51 tentang pengalihan komitmen pasti. Kontraktor bisa mengusulkan kepada menteri perubahan program kerja pasti atau nilai sisa program kerja pasti atas alasan teknis dan keekonomian.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Jan 5, 2018

The Story of the Old Refinery in Lhokseumawe that Made Panic in Medan



Since the passenger waiting room at Kualanamu Airport, Deliserdang, North Sumatra, to land at Malikulsaleh Airport, North Aceh, the Director of Engineering and Operations of PT Perta Arun Gas Budiana looks relaxed, happy and no load.

The same attitude was shown whenever given the opportunity to speak in a meeting in his company's meeting room with various parties related to natural gas issues.

On that occasion, he repeatedly interspersed his words by saying that the current supply of natural gas to North Sumatra is no problem.

According to him, the core problem of the frenzy about the gas is on the aspects of communication made by each party. So is the attitude of openness. This is an excellent opportunity for us to provide information with all honesty and we PT Perta Arun Gas is honest, "he said.

He said that all this time his company has served customers with the best. He hoped this condition could be a learning for each side that what really happened was the maintenance and repair of the refinery.

He explained that PT Perta Arun Gas mill refinery is an old refinery. Therefore, it plans to do maintenance in April. However due to customer consideration, they delay maintenance.

"What is done now is planned shutdown, which is a planned shutdown. We plan it on 4 to 23 December 2017. Alhamdulillah can be finished on 19. Under these conditions, we are still trying to supply gas to PGN but it flowed by 3.5 MMSCFD. "

In the future, PT Perta Arun Gas will invite related parties to jointly find the right schedule to make repairs and maintenance of the refinery.

According to him, scheduled refinery maintenance can be one solution to the problem of supply retardation does not happen again. Although PT Perta Arun Gas does not deal directly with customers, it also empathizes with the situation experienced by industrialists in Medan.

He explained that in conducting its operational activities, PT Perta Arun Gas manages the Gas Treating Unit, Condensate Recovery Unit and Sulfur Recovery Unit at the Arun Refinery. The Treating Unit Gas Storage Facility is managed for gas supply from the NSB well, while the Sulfur Recovery Unit is for the supply of the NSO wells.

When PAG was initially managed on April 10, 2017, the gas processing facilities at the Arun Refinery had been very long maintained and repaired so that it decided to start doing so in 2017 so that it is projected to complete in 2018.

Adi Harianto, General Manager of PHE NSB and PHE NSO, revealed that the NSB well is 45 years old so that after the shutdown can not directly provide the expected gas pressure.

"If the NSO wells the pressure is up to 1200 psi, while the NSB is only 40 so it operates slowly."

However, the gas pressure at the NSB well has reached 60 and added with only 50 from the NSO is currently considered to be good enough to channel natural gas to Medan.

IN INDONESIA

Kisah Kilang Tua di Lhokseumawe yang Bikin Panik di Medan


Sejak di ruang tunggu penumpang di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatra Utara, hingga mendarat di Bandara Malikulsaleh, Aceh Utara, Direktur Teknik dan Operasi PT Perta Arun Gas Budiana terlihat santai, gembira dan tanpa beban.

Sikap yang sama pun ditunjukkannya setiap kali diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan di ruang rapat perusahaannya dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan gas bumi.

Pada kesempatan itu, dia berkali-kali menyelingi ucapannya dengan mengatakan bahwa saat ini pasokan gas bumi ke Sumatera Utara sudah tidak ada masalah.

Menurutnya, inti persoalan dari hiruk-pikuk soal gas ini adalah pada aspek komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Begitu juga dengan sikap keterbukaan.  Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita memberikan informasi dengan segala kejujuran dan kami PT Perta Arun Gas ini jujur,” katanya.

Dia mengatakan bahwa selama ini perusahaannya sudah melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Dia berharap kondisi ini dapat menjadi pembelajaran bagi masing-masing pihak bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah adanya pemeliharaan dan perbaikan kilang.

Dia menjelaskan, kilang millik PT Perta Arun Gas merupakan kilang tua. Oleh karena itu, pihaknya berencana melakukan pemeliharaan pada April . Namun karena mempertimbangkan customer, mereka menunda pemeliharaan.

“Yang dilakukan kini adalah planned shutdown, yakni penghentian yang direncanakan. Kami merencanakannya pada 4 sampai 23 Desember 2017. Alhamdulillah bisa selesai tanggal 19. Dalam kondisi tersebut, kami masih berupaya suplai gas ke PGN tetapi dialirkan sebanyak 3,5 MMSCFD."

Pada masa yang akan datang, PT Perta Arun Gas akan mengajak para pihak terkait agar bersama-sama mencari jadwal yang tepat untuk melakukan perbaikan dan perawatan kilang.

Menurutnya, perawatan kilang yang terjadwal dapat menjadi salah satu solusi agar persoalan ketersendatan pasokan tidak terulang lagi. Meskipun PT Perta Arun Gas tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, pihaknya turut berempati dengan keadaan yang sempat dialami industriawan di Medan. 

Dia menjelaskan, dalam melakukan aktivitas operasionalnya, PT Perta Arun Gas mengelola Fasilitas Pemerosesan Gas Treating Unit, Condensate Recovery Unit dan Sulfur Recovery Unit di Kilang Arun. Fasilitas Pemerosesan Gas Treating Unit dikelola untuk pasokan gas dari sumur NSB, sedangkan Sulfur Recovery Unit bagi pasokan dari sumur NSO.

Saat awal dikelola PAG pada 10 April 2017, fasilitas-fasilitas pemrosesan gas di Kilang Arun tersebut sudah sangat lama tidak mengalami perawatan dan perbaikan sehingga pihaknya memutuskan untuk mulai melakukannya pada 2017 sehingga diproyeksikan tuntas pada 2018.

Adi Harianto, General Manager PHE NSB dan PHE NSO, mengungkapkan bahwa sumur NSB sudah berusia 45 tahun sehingga setelah shutdown tidak dapat langsung memberikan tekanan gas yang diharapkan. 

“Kalau sumur NSO itu tekanannya sampai 1.200 psi, sedangkan NSB hanya 40 sehingga beroperasinya pelan-pelan.”

Namun demikian, tekanan gas di sumur NSB sudah mencapai 60 dan ditambah dengan hanya 50 dari NSO saat ini dinilai sudah cukup baik mengalirkan gas bumi sampai ke Medan.

Bisnis Indonesia, Page-6, Friday, Jan 5, 2018

26 Days of Suffering Industry



Industrialists who become customers of natural gas in the city of Medan and its surrounding it seems difficult to forget the tragic conditions that hit them. The situation when they had to lose billions of rupiah after 26 days of their factories was difficult to operate due to the depreciation of gas supplies from the Arun gas field. Mass layoffs (mass layoffs) almost happened.

After going through several exhausting rounds, the problem-solving effort has just been seen on December 29, 2017. Around 22:00 pm, the supply of natural gas from Arun begins to gradually normalize.

Although the flow of gas has not recovered correctly, Saeful Hadi, Sales Area Head PGN Medan, claimed to have been able to breathe. He was free from the pressure of protests from industrial customers.

When the gas crisis took place, one of the leaders of industrial companies in Medan and some even claimed to call Saeful every 2 hours just to ask about the progress of handling.

Director of PT Jui Shin Anwar Panggabean revealed, when on December 3, 2017, PGN Medan conveyed a decrease in gas pressure. Furthermore, this state-owned gas company requested that PGN gas customers can operate 50% of the factory capacity for a while.

"If 50% only 1-2 days, we've often experienced. However, we were surprised that the gas depreciation problem was submitted until December 25, 2017, "Anwar said.

On December 8, the company's management went to PGN Medan and conveyed their difficulties.

"At that time Mr. Saeful said that on the same day at 13.30 WIB, there will be a meeting in Jakarta at the Directorate General of Oil and Gas [Ministry of Energy and Mineral Resources]" I think almost every 2 hours we call Pak Saeful to get information on the results. "

Worse, the gas supply is dropping even less than 2 MMSCFD (million metric standard cubic feet per day).

As a result, the company operating in Medan Industrial Estate not only stopped 50% of production operations but also forced to stop up to 70% of factory machinery.

The impact, Jui Shin, which is a manufacturer of ceramics and cement branded Garuda must suffer losses of about Rp 2 billion per day. Jui Shin has seven stoves and a gas-fueled engine. However, due to the depreciation of supply, as many as six of them cannot operate.

Not only the loss, as many as 400 employees of PT Jui Shin also can not work as usual. Although their salary remains paid and has not been laid off, Anwar said that the condition could not last longer.

According to him, the company can only survive until the end of the year. If the gas supply is not normal soon, they are very forced to lay off or even open the option of termination of employment.

HAZARDOUS LOSSES

Chairman of the Association of Indonesian Entrepreneurs (Apindo) of North Sumatra, as well as Chairman of Committee II DPD, Parlindungan Purba revealed that he has estimated the loss is relatively no different from that disclosed Anwar Panggabean.
According to him, there are still at least 9 other companies scaled together with Jui Shin who suffered a similar fate. Not to mention if coupled with the losses suffered by other customers considering PGN Medan at least also has 45 industrial gas customers.

Thus, the losses will also spread to all industrial sectors of PGN gas users in Medan. I do not know how many billion Medan business money is 'burned' in vain if the value of the loss was contributing to other users.

"If we calculate from them alone [Jui Shin and 9 other similar companies], that means losses reach Rp 20 billion per day and if calculated from December 3 to 26, or 23 days, the loss reaches Rp 460 billion," he said.

Heny Yusuf, Department Head GDMR3 PT PGN (Persero) Tbk., Revealed the depreciation of gas supply. According to him, PT PGN (Persero) Tbk. felt that he did not get any information at the beginning of the depreciation of natural gas supply from Arun which was channeled by PT Pertagas Niaga.

"The information to us was entered on the 5th (December) afternoon, so actually it has decreased because we are also monitoring, there is a decrease It turns out the decline has happened on 4 December but we just got the information on the 5th," he said.

After obtaining the information, on the same day, PGN Medan immediately informed all industrial gas customers in its working area.

Meanwhile, the supply of gas to customers that are still operating now, because they have two sources of supply, namely from Aceh and Wampu. Usually, they receive natural gas around 13 BBTUD, which is 9 BBTUD from Aceh and the rest and Wampu.

"The ones from Aceh, out of 9 only 2 but 2 also we received less. What we were able to pressure 16 bar, now it's only 3 bars so it impacts everything, "Herry said.

At that time, they expect depreciation to be completed by December 23. However, the information in circulation is still confusing. In fact, when comparing it with their gas contracts with other parties, there is usually a maintenance schedule. However, this is absolutely no information from Pertagas Niaga.

"If scheduled and already know, we must have anticipated, but this is complete we can not anticipate. With this condition, only part of it can be supplied and none of it can be full. "

If there will be maintenance, at least 3 months before they have been informed. With other parties, a year before they even get more detailed information up to date and informed again if there is a change of schedule.

"When that is done, we can keep the supply stable."

Sales Area Head PGN Medan Saeful Hadi revealed the condition first happened and if there is any reduction of supply it is usually due to maintenance with duration of 3-7 days. The decrease in supply was not up to that, only about 20%.

"Last maintenance 2 months ago."

In this case, PGN does not compensate but the customer is only charged according to usage. In the contract, the customer is subject to a minimum contract fee but in this condition, the contract is not valid so the cost calculation is in accordance with the usage.

"In the contract agreement, there is inserted that clause. Minimum usage depends on industry desire. There are 1,000-10,000 cubic meters, some are 10,000-50,000 cubic meters per month. "

PT Pertagas Niaga, initially informed that the supply disruption will only last until December 24th. However, until December 26, the depreciation is still ongoing.

COMPLETION

Bisnis Indonesia noted four attempts by various parties to solve this problem. First, the meeting was held at the Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources on December 8, 2017.

This meeting, among others, agrees that gas supply for PGN, or in other words, for customers in Medan and surrounding areas will be added by 2 MMFCSD.

But Director of PT Jui Shin Anwar Panggabean ensured the addition was never received. Second, the meeting was facilitated by the Chairman of Committee II of DPD Parlindungan Purba in Medan Industrial Estate (KIM) on December 26, 2017.

At that time, the meeting was also attended by representatives of Pertagas Niaga, KIM Management, PGN. However, the results are still far from expectations as there is no certainty when the supply of natural gas from the North Sumatra Offshore (NSO) and North Sumatra B (NSB) fields return to normal.

Two days later, Parlindungan again initiated a similar meeting this time held at the Parliament Building, Jakarta. The meeting which was held in the form of Focus Group Discussion (FGD) entitled "Gas Supply Availability Problems" was attended by various related parties such as representatives from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Oil and Gas, Oil and Gas, PGN, PT KIM and PT Perta Arun Gas (PAG).

There are two important points emerging from the forum. Firstly, referring to the difficult discussions made by various parties in the FGD, Parlindungan Purba requested the Ministry of Energy and Mineral Resources and gas operators to supply the gas in North Sumatra normal starting December 29, 2017.

Second, the scheduled joint visit to PAG on December 30, 2017 to monitor the process. The visit was realized. On Saturday (30/12) morning, Parlindungan met with officials related to the gas issue.

They include General Manager of Pertamina Upstream Energy NSO & NSB Adi Harianto, Technical Director and Operations of PAC Budiana and Head of MMG Division of Waras Budi Santoso. They then flew to North Aceh to the PT PAG office located within the Arun gas field installation, Lhokseumawe.

In the meeting, the Mayor of Lhokseumawe Suaidi Yahya and Sudirman, DPD RI Member from Aceh who is also a member of Committee II, was also present.

Before visiting the Arun gas installation, they held a meeting in the meeting room of PT Perta Gas Niaga for about 3 hours. The meeting was entitled "Continued Discussion on Gas Supply Availability Problems"

However, the essence of the meeting is no longer questioning the decrease of supply but rather the "outpouring" of the stakeholders present. Supply depreciation is deemed to be over.

"Starting around 21:00 pm I see the supply from 2 [MMSGFD] to 3.6 and then it becomes 7. Actually still less 2 again, but thank God thank God. Now it's normal again, "Saeful said on the occasion.

He revealed that during this time they channeled natural gas from Arun to its customers which consists of three groups: household, industrial and commercial customers.

Household customers currently number 20,000, 45 industrial customers and 418 commercial customers. In operation, they distribute gas from Pertamina EP Wampu in Pangkalan Brandan, North Sumatra and Pertagas Niaga from Arun-Aceh.

IN INDONESIA

26 Hari lndustri Menderita


Industriawan yang menjadi pelanggan gas bumi di Kota Medan dan sekitarnya sepertinya akan sulit melupakan kondisi tragis yang menerpa mereka. Situasi ketika mereka harus kehilangan miliaran rupiah setelah selama 26 hari pabrik mereka sulit beroperasi akibat penyusutan suplai gas dari ladang gas Arun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pun nyaris terjadi.

Setelah melalui beberapa babak yang menguras tenaga, upaya penyelesaian masalah baru saja terlihat pada 29 Desember 2017. Sekitar pukul 22.00 WIB, suplai gas bumi dari Arun mulai berangsur normal.

Meskipun aliran gas belum pulih benar, Saeful Hadi, Sales Area Head PGN Medan, mengaku sudah bisa bernafas lega. Dirinya terbebas dari tekanan protes dari para pelanggan industri.

Saat krisis gas berlangsung, salah seorang pimpinan perusahaan industri di Medan bahkan ada yang mengaku sampai menelepon Saeful setiap 2 jam sekali hanya untuk menanyakan perkembangan penanganannya.

Direktur PT Jui Shin Anwar Panggabean mengungkapkan, ketika pada 3 Desember 2017, PGN Medan menyampaikan adanya penurunan tekanan gas. Selanjutnya, BUMN gas ini meminta agar para pelanggan gas PGN dapat mengoperasikan 50% dari kapasitas pabrik untuk sementara waktu.

“Kalau 50% cuma 1-2 hari, kami sudah sering mengalami. Namun, kami terkejut karena disampaikan masalah penyusutan gas sampai tanggal 25 Desember 2017,” kata Anwar.

Pada 8 Desember, manajemen perusahaan mendatangi PGN Medan dan menyampaikan kesulitan-kesulitan yang mereka alami.

“Waktu itu Pak Saeful menyampaikan bahwa pada hari itu juga jam 13.30 WIB, akan ada rapat di Jakarta di Ditjen Migas [Kementerian ESDM]". Saya rasa, hampir tiap 2 jam kami telepon Pak Saeful untuk mendapatkan informasi bagaimana hasilnya.”

Lebih celaka lagi, suplai gas semakin drop bahkan tidak sampai 2 MMSCFD (million metric standard cubic feet per day). Akibatnya, perusahaan yang beroperasi di Kawasan lndustri Medan itu bukan saja menghentikan 50% operasional produksi, melainkan juga terpaksa menyetop sampai 70% mesin pabrik.

Dampaknya, Jui Shin, yang merupakan produsen keramik dan semen bermerek Garuda tersebut harus mengalami kerugian sekitar Rp 2 miliar per hari. Jui Shin memiliki tujuh tungku dan mesin yang berbahan bakar gas alam. Namun akibat penyusutan pasokan, sebanyak enam di antaranya tidak dapat beroperasi.

Bukan saja kerugian, sebanyak 400 karyawan PT Jui Shin juga tidak dapat bekerja seperti biasa. Meskipun gaji mereka tetap dibayar dan belum dirumahkan, Anwar mengatakan bahwa kondisi itu tidak dapat bertahan lebih lama.

Menurutnya, perusahan hanya mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Apabila pasokan gas juga tidak segera normal, mereka dengan sangat terpaksa akan dirumahkan atau bahkan terbuka opsi pemutusan hubungan kerja.

KERUGIAN BERANTAI

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara, sekaligus Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba mengungkapkan bahwa dirinya memiliki estimasi kerugian yang relatif tidak berbeda dengan yang diungkapkan Anwar Panggabean.

Menurutnya, masih terdapat setidaknya 9 perusahaan lain berskala sama dengan Jui Shin yang mengalami nasib serupa. Belum lagi jika ditambah dengan kerugian yang dialami pelanggan lain mengingat PGN Medan setidaknya juga memiliki 45 pelanggan gas industri.

Dengan demikian, kerugian juga akan menjalar ke seluruh sektor industri pengguna gas PGN di Medan. Entah berapa miliar uang pebisnis Medan yang ‘terbakar’ sia-sia jika nilai kerugian tadi ikut berimbas kepada para pengguna lainnya.

“Kalau kami menghitung dari mereka saja [Jui Shin dan 9 perusahaan lain yang sejenis], itu berarti kerugian mencapai Rp 20 miliar per hari dan jika dihitung dari tanggal 3 sampai 26 Desember, atau 23 hari, kerugiannya mencapai Rp 460 miliar,” tuturnya.

Heny Yusuf, Departement Head GDMR3 PT PGN (Persero) Tbk., mengungkapkan ihwal penyusutan pasokan gas tersebut. Menurutnya, PT PGN (Persero) Tbk. merasa tidak mendapatkan informasi apapun pada saat awal terjadinya penyusutan pasokan gas bumi dari Arun yang disalurkan PT Pertagas Niaga.

“informasi ke kami itu masuk tanggal 5 (Desember] sore. Jadi, sebetulnya sudah mengalami penurunan karena kami juga monitor, ini ada penurunan? Ternyata penurunan sudah terjadi tanggal 4 [Desember] tapi kami baru saja dapat informasi tanggal 5,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari yang sama, PGN Medan langsung memberitahukan kepada seluruh pelanggan gas industri di wilayah kerjanya.

Adapun, suplai gas ke pelanggan yang masih beroperasi sekarang, karena mereka memiliki dua sumber pasokan, yakni dari Aceh dan Wampu. Biasanya, mereka menerima gas bumi sekitar 13 BBTUD, yakni 9 BBTUD dari Aceh dan sisanya dan Wampu.

“Yang dari Aceh, dari 9 hanya tinggal 2 tetapi 2 juga yang kami terima kurang. Yang tadinya kami dapat tekanan 16 bar, sekarang ini hanya 3 bar sehingga berdampak semuanya,” tutur Herry.

Ketika itu, mereka berharap penyusutan dapat selesai pada 23 Desember. Namun, informasi yang beredar masih simpang-siur. Padahal, bila membandingkannya dengan kontrak gas mereka dengan pihak lain, biasanya ada jadwal pemeliharaan. Namun, ini sama sekali tidak ada informasi dari Pertagas Niaga.

“Kalau terjadwal dan sudah tahu, kami pasti sudah antisipasi, tapi ini sama sekali kami tidak bisa antisipasi. Dengan kondisi ini, hanya sebagian yang bisa kami suplai dan semua tidak ada yang bisa penuh.”

Bila akan ada pemeliharaan, minimal 3 bulan sebelumnya mereka sudah mendapatkan informasi. Dengan pihak lain, setahun sebelumnya bahkan mereka sudah mendapatkan informasi lebih detail sampai kepada tanggal dan diinformasikan kembali jika ada perubahan jadwal. 

“Bila itu dilakukan, kami bisa menjaga agar suplai tetap stabil.”

Sales Area Head PGN Medan Saeful Hadi mengungkapkan kondisi tersebut pertama kali terjadi dan kalau pun ada pengurangan pasokan itu biasanya karena pemeliharaan dengan durasi waktu 3-7 hari. Penurunan pasokan pun tidak sampai sebesar itu, hanya sekitar 20%. 

“Terakhir pemeliharaan 2 bulan lalu.”

Dalam persoalan ini, PGN tidak memberikan kompensasi tetapi pelanggan hanya dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian. Dalam kontrak, pelanggan dikenakan biaya minimum kontrak tetapi dalam kondisi ini kontrak tidak berlaku sehingga penghitungan biaya sesuai dengan pemakaian.

“Dalam kontrak perjanjian ada dimasukkan klausul itu. Minimum pemakaian tergantung keinginan industri. Ada yang 1.000-10.000 meter kubik, ada juga yang 10.000-50.000 meter kubik per bulan.”

PT Pertagas Niaga, awalnya memberitahukan bahwa gangguan pasokan hanya akan berlangsung sampai dengan 24 Desember. Namun, sampai dengan 26 Desember penyusutan masih tetap berlangsung.

PENYELESAIAN

Bisnis Indonesia mencatat adanya empat kali upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pertemuan yang digelar di Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada 8 Desember 2017.

Pertemuan ini antara lain menyepakati bahwa suplai gas untuk PGN, atau dengan kata lain, untuk pelanggan di Medan dan sekitarnya akan ditambah sebesar 2 MMFCSD.

Namun Direktur PT Jui Shin Anwar Panggabean memastikan penambahan itu tidak pernah diterimanya. Kedua, pertemuan yang difasilitasi oleh Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Kawasan Industri Medan (KIM) pada 26 Desember 2017. 

Ketika itu, pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan dari Pertagas Niaga, Pengelola KIM, PGN. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan karena belum ada kepastian kapan suplai gas bumi dari ladang North Sumatera Offshore (NSO) dan North Sumatera B (NSB)
kembali normal.

Dua hari kemudian, Parlindungan kembali menggagas pertemuan serupa yang kali ini digelar di Gedung Parlemen, Jakarta. Pertemuan yang dilaksankan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Permasalahan Ketersediaan Pasokan Gas” tersebut dihadiri berbagai pihak terkait antara lain perwakilan dari Kementerian ESDM, BPH Migas, SKK Migas, PGN, PT KIM dan PT Perta Arun Gas (PAG).

Ada dua poin penting yang muncul dari forum tersebut. Pertama, mengacu dari pembahasan sulit yang dilakukan berbagai pihak dalam FGD, Parlindungan Purba meminta Kementerian ESDM dan operator gas, agar pasokan gas di wilayah Sumatra Utara kembali
normal mulai 29 Desember 2017.

Kedua, diagendakannya kunjungan bersama ke PAG pada 30 Desember 2017 untuk memantau proses tersebut. Kunjungan itu pun direalisasikan. Pada Sabtu (30/12) pagi, Parlindungan bertemu dengan sejumlah pejabat yang terkait dengan persoalan gas ini.

Mereka antara lain General Manager Pertamina Hulu Energi NSO & NSB Adi Harianto, Direktur Teknik dan Operasi PAC Budiana dan Kepala Divisi MMG Waras Budi Santoso. Mereka lalu terbang menuju Aceh Utara ke kantor PT PAG yang berada di dalam kawasan instalasi gas ladang Arun, Lhokseumawe. 

Dalam pertemuan, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya dan Sudirman, Anggota DPD RI Asal Aceh yang juga anggota Komite II, turut hadir. 

Sebelum mengunjungi instalasi gas Arun, mereka menggelar pertemuan di ruang rapat PT Perta Gas Niaga selama sekitar 3 jam. Pertemuan itu diberi tajuk “Diskusi Lanjutan Permasalahan Ketersediaan Pasokan Gas"

Namun, esensi pertemuan bukan lagi menyoal susutnya pasokan melainkan lebih kepada “curahan hati” dari para pemangku kepentingan yang hadir. Penyusutan pasokan dianggap sudah selesai.

“Mulai sekitar pukul 21.00 WIB saya Iihat pasokannya dari 2 [MMSGFD] menjadi 3,6 dan selanjutnya sudah menjadi 7. Sebenarnya masih kurang 2 lagi, tapi sudah syukur Alhamdulillah. Sekarang sudah normal kembali,” kata Saeful pada kesempatan itu.

Dia mengungkapkan, selama ini mereka menyalurkan gas bumi dari Arun kepada para pelanggannya yang terdiri dari tiga kelompok yaitu pelanggan rumah tangga, industri dan komersial.

Pelanggan rumah tangga saat ini berjumlah 20.000, pelanggan industri 45 dan pelanggan komersial sebanyak 418. Dalam operasionalnya, mereka menyalurkan gas dari Pertamina EP Wampu di Pangkalan Brandan, Sumut dan Pertagas Niaga yang berasal dari Arun-Aceh. 

Bisnis Indonesia, Page-6, Friday, Jan 5, 2018