The Study of Kepodang Field Completed Beginning 2018

The Ministry of Energy and Mineral Resources will announce the results of a study of Kepodang Field's gas reserves, Muriah Block in early 2018.

Ministry of Energy and Mineral Resources through the Institute of Oil and Gas Research (Lemigas) is conducting Kepodang Field study related to emergency or kahar. Grand force alone is an event that emerges outside the control of the contractor affecting operations in the field.

Muriah Block operator Petronas Cargali Muriah Limited declared Kepodang Field Majority in early June 2017. The gas and oil and gas field located on the north coast of Java plummeted. It caused the gas and field disbursements to fall well under an agreed contract.

 Block Petronas Cargali Muriah Limited

Member of Lemigas Exploitation Research and Technology Development Program Group and Andy Setyo said that it is still undertaking a study on the subsurface to know the field reserves that start its first production in 2015.

According to him, until now can not be produced picture of reserve condition of Kepodang Field. He estimates that the process will be completed in the next 2-3 months.

"Hopefully, next year there will be a result," he said after attending the Global Methane Initiative Workshop at SKK Migas office on Monday (20/11). Under the gas sale and purchase agreement (PJBG), Kepodang field will supply 116 million cubic feet per day (MMSCFD) gas for 12 years to the Tambaklorok Steam Power Plant (PLTGU) in Semarang City.

However, with these conditions, Kepodang Field still has a gas distribution commitment until 2018 with daily production of about 70 MMscfd. Previously, Director of Upstream Oil and Gas Business Development of the Ministry of ESDM Tunggal said that conditions in the field showed that gas from Kepodang Field could not meet the distribution according to the contract.

On the block, Petronas Carigali Muriah Limited controls 80% participation stake and Saka Energi Muriah Limited by 20%.

NOT FULL OF CONTRACT

"Production capability does not match initial estimates at the time of field development so that the impact can not meet contracts with buyers," he said.

Deputy for Oil and Gas Operations SK Migas Fataryani Abdurahman said that as a result of the force's condition, Petronas is only able to supply 70 MMSCFD of contract deal of 116 MMscfd.

With gasoline powered by Petronas Caligali Muriah Limited as operator, gas supply will be distributed until 2018. Gas Kepodang sells for US $ 4.61 per MMBtu with escalation of 8.6% per year which is channeled to PLTGU Tambaklorok 1,000 megawatt (MW) . The gas that generates 600 MW of electricity is channeled through the Kepodang-Tambaklorok gas pipeline.

He explains, the declaration of majeure from the operator will be the basis to revise the contract of sale and purchase of gas. However, he said, need to wait opinion from the Research Institute of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources. In accordance with the gas sale and purchase agreement, the Oil and Gas Research Institute has been appointed as an independent party entitled to give opinion in the event of a force majeure.

"Thus, the declaration of the powers is necessary to revise the PJBG [Gas Sales and Purchase Agreement]. That is to prove, "he said.

IN INDONESIA

Kajian Kepodang Selesai Awal 2018

Kementerian ESDM akan mengumumkan hasil kajian cadangan gas bumi Lapangan Kepodang, Blok Muriah pada awal 2018.

Kementerian ESDM melalui Lembaga Penelitian Migas (Lemigas) sedang melakukan kajian Lapangan Kepodang terkait dengan kondisi darurat atau kahar. Kondisi kahar sendiri merupakan kejadian yang muncul di luar kendali kontraktor yang memengaruhi operasi di lapangan.

Operator Blok Muriah, Petronas Cargali Muriah Limited mendeklarasikan kahar Lapangan Kepodang pada awal Juni 2017. Pasokan gas dan lapangan migas yang berlokasi pantai utara Jawa itu turun drastis. Hal itu menyebabkan penyaluran gas dan lapangan itu jauh berada di bawah kontrak yang telah disepakati.

Anggota Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksploitasi Lemigas Andy Setyo mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian pada bagian bawah permukaan untuk mengetahui cadangan lapangan yang memulai produksi pertamanya pada 2015.

Menurutnya, hingga saat ini belum bisa dihasilkan gambaran kondisi cadangan Lapangan Kepodang. Dia memperkirakan proses itu diselesaikan pada 2-3 bulan mendatang.

“Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada hasil,” ujarnya usai menghadiri acara Global Methane Initiative Workshop di kantor SKK Migas, Senin (20/11). Dalam perjanjian jual beli gas (PJBG), lapangan Kepodang akan menyuplai gas sebesar 116 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) selama 12 tahun ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambaklorok di Kota Semarang.

Namun, dengan kondisi tersebut, Lapangan Kepodang masih memiliki komitmen penyaluran gas hingga 2018 dengan produksi harian sekitar 70 MMscfd. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengatakan bahwa kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa gas dari Iapangan Kepodang tidak bisa memenuhi penyaluran sesuai kontrak.

Pada blok tersebut, Petronas Carigali Muriah Limited menguasai saham partisipasi sebesar 80% dan Saka Energi Muriah Limited sebesar 20%.

TIDAK PENUHI KONTRAK

“Kemampuan produksi tidak sesuai dengan perkiraan awal pada waktu pengembangan lapangan sehingga dampaknya tidak dapat memenuhi kontrak dengan pembeli,” ujarnya.

Deputi Operasi SKK Migas Fataryani Abdurahman mengatakan bahwa sebagai akibat kondisi kahar itu, Petronas hanya mampu memasok gas sebanyak 70 MMSCFD dari kesepakatan kontrak sebanyak 116 MMscfd.

Dengan kondisi kahar yang telah disampaikan Petronas Caligali Muriah Limited sebagai operator, pasokan gas akan disalurkan hingga 2018. Gas Kepodang dijual seharga US$ 4,61 per MMBtu dengan eskalasi 8,6% per tahun yang disalurkan ke PLTGU Tambaklorok sebesar 1.000 megawatt (MW). Gas yang menghasilkan listrik 600 MW itu disalurkan melalui ruas pipa gas Kepodang-Tambaklorok.

Dia menjelaskan, deklarasi kahar dari pihak operator akan menjadi dasar untuk melakukan revisi kontrak jual beli gas. Namun, dia menyebut, perlu menanti opini dari Lembaga Penelitian Migas, Kementerian ESDM. Sesuai dengan perjanjian jual beli gas, Lembaga Penelitian Migas telah ditunjuk sebagai pihak independen yang berhak memberikan opini dalam hal terjadinya kahar.

“Jadi, deklarasi keadaan kahar ini diperlukan untuk merevisi PJBG [Perjanjian Jual Beli Gas]. Justru itu untuk membuktikan,” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov 21, 2017

Oil and Gas Production Soars

Oil and gas production PT Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. rose in the first half of 2017 compared to the same period the previous year. This is partly due to the takeover of one of the oil and gas blocks.

"One of the factors driving the production increase is the takeover of Block B Natuna in November last year," said Senior Manager of Medco Relation & Security E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat Imam Panjawi to press at media gathering in Bogor, West Java, Saturday / 11).

According to him, oil and gas (oil and gas) production in the first half of 2017 compared to 2016 rose about 24 million barrels of oil equivalent per day (MBOEPD). In the first half of 2017, oil and gas production almost 90 MBOEPD, while in the same period 2016 only 64 MBOEPD.

"A significant increase in production for companies at a time when world oil prices have not improved," he said.

According to Dradjat, as an effort to maintain production, the company continues to improve its operational performance. This year, the company is focusing on completing the Block A Project in Aceh on schedule, revising a number of existing domestic oil and gas inventories, exploring and drilling wells, and underwater development.

All these operating activities, stick to the principle of cost efficiency without subordinating the safety aspect.

"The company also managed to keep production costs per barrel below US $ 10 per barrel of oil equivalent or BOE," he said.

Drajat said that the company under the supervision and guidance of the Oil and Gas Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK) continues to optimize a number of old fields with technological innovations and cost control of field assets, such as Rimau and Lematang Block in South Sumatra and Tarakan Block at East Kalimantan.

The company currently has work areas in eight blocks and spread across five provinces from Aceh to Central Sulawesi.

IN INDONESIA

Produksi Migas Medco Melonjak

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Hal itu antara lain disebabkan adanya pengambilalihan salah satu blok migas.

“Salah satu yang mendorong kenaikan produksi adalah adanya pengambilalihan Blok B Natuna pada November tahun lalu, “ kata Senior Manager Relation & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat Imam Panjawi kepada pers saat media gathering di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11).

Menurutnya, produksi minyak dan gas bumi (migas) pada semester pertama 2017 dibanding 2016 naik sekitar 24 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Pada semester pertama 2017, produksi migas perusahaan hampir mencapsi 90 MBOEPD, sementara pada periode sama 2016 hanya mencapsi 64 MBOEPD.

“Sebuah peningkatan produksi yang sangat berarti bagi perusahaan di saat harga minyak dunia yang belum terlalu membaik,” katanya.

Menurut Dradjat, sebagai upaya mempertahankan produksi, perusahaan terus berupaya meningkatkan kinerja operasinya. Tahun ini pihaknya fokus menyelesaikan Proyek Blok A di Aceh sesuai jadwal, mengubah sejumlah penemuan domestik migas yang ada, mengeksplorasi dan mengebor sumur, serta pengembangan bawah laut.

Semua aktivitas operasi itu, tetap berpegang pada prinsip efisiensi biaya tanpa menomorduakan aspek keselamatan.

“Perusahaan juga berhasil mempertahankan biaya produksi per barel di bawah US$10 per barel setara minyak atau BOE,” katanya.

Drajat mengungkapkan, perusahaan di bawah pengawasan dan pembinaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK ) Migas juga terus mengoptimalkan sejumlah lapangan tua dengan inovasi teknologi serta pengendalian biaya aset lapangan, seperti di Blok Rimau dan Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Timur. 

Saat ini perusahaan memiliki wilayah kerja di delapan blok dan tersebar di lima provinsi dari Aceh hingga Sulawesi Tengah. 

Media Indonesia, Page-18, Monday, Nov 20, 2017

Oil & Gas Production MEdco E & P Increases Significantly

Growth of oil and gas production PT. Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. (Medco E & P) until the first half of this year increased significantly, more than 40%.

"The increase in production shows the seriousness of Medco E & P in supporting the government's efforts in meeting the needs of national oil and gas," said Senior Manager Relations & Security Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat Iman Panjawi on the sidelines of media gathering in Bogora last weekend.

Based on company data, oil and gas production figures in the first half of 2017 with an increase of about 24 MBOEPD. In the first half of 2017, Medco E & P's oil and gas production reached almost 90 MBOEPD. While in the same semester the previous year only reached 64 MBOEPD.

"This is a very significant achievement for Medco E & P when world oil prices are not as expected," said Drajat.

In an effort to maintain this achievement, Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. continue to improve their operational performance. This year Medco E & P focuses on completing the Block A Project in Aceh on schedule and budget, monetizing existing domestic oil and gas inventories, near-field exploration and well drilling and underwater development.

All operating activities still adhere to the principle of cost efficiency without subordinating the safety aspect. The company also managed to keep production costs per barrel below USD10 per barrel of oil equivalent.

Medco E & P is under the supervision and guidance of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Operations (SKK Migas) also continues to optimize the old fields by sharing innovations in the field of oil and gas technology and cost control of field assets.

"Among others are Rimari and Lematang Block in South Sumatra, and Tarakan Block in North Kalimantan," he said.

IN INDONESIA

Produksi Migas Medco E&P Naik Signifikan

Pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi (migas) PT. Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd (Medco E&P) hingga pertengahan pertama tahun ini meningkat secara signifikan, lebih dari 40%.

“Peningkatan produksi tersebut menunjukkan kesungguhan Medco E&P dalam mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan migas nasional,”ujar Senior Manager Relations & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat Iman Panjawi di sela-sela media gathering di Bogora akhir pekan lalu.

Berdasarkan data perusahaan, angka produksi migas pada semester pertama 2017 dengan 2016 terjadi peningkatan sekitar 24 MBOEPD. Pada semester pertama 2017, produksi migas Medco E&P hampir mencapai 90 MBOEPD.  Sementara pada semester yang sama tahun sebelumnya hanya mencapai 64 MBOEPD. 

“Ini sebuah capaian yang sangat berarti bagi Medco E&P ketika harga minyak dunia belum sesuai harapan," ujar Drajat. 

Dalam upaya mempertahankan prestasinya ini, Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd terus berupaya meningkatkan kinerja operasinya. Pada tahun ini Medco E&P fokus menyelesaikan Proyek Blok A di Aceh sesuai jadwal dan anggaran, memonetisasi penemuan-penemuan domestik migas yang ada, eksplorasi near-field dan pengeboran sumur serta pengembangan bawah laut. 

Semua aktivitas operasi tetap berpegang pada prinsip cost efficiency tanpa menomorduakan aspek keselamatan. Perusahaan juga berhasil mempertahankan biaya produksi per barel di bawah USD10 per barel ekuivalen minyak.

Medco E&P dibawah pengawasan dan pembinaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) juga terus mengoptimalisasi lapangan-lapangan tua dengan berbagi inovasi di bidang teknologi migas serta pengendalian biaya aset lapangan. 

“Antara lain di Blok Rimari dan Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Koran Sindo, Page-19, Monday, Nov 20, 2017

Medco E & P Indonesia Continues to Boost Production

Medco E & P Indonesia continues its efforts to boost its oil and gas production by completing the development of Block A in Aceh. Until the first half of this year, Medco recorded the realization of oil and gas production of 90 thousand barrels of oil equivalent per day (boepd).

Senior Manager of Relations & Security at Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat Imam Panjawi said that although it has climbed up to 24 thousand boepd compared to the same period in 2016, it will continue to increase its oil and gas production.

It will monetize existing domestic oil and gas inventories, Near-Field exploration and well drilling, as well as underwater development.

"In addition, this year, Medco E & P focused on completing Block A Project in Aceh on schedule and budget," he said in a media gathering in Bogor on Saturday (19/11).

Previously, Medco announced it has added and certified proven reserves in Block A of 30 million barrels of oil equivalent. Overall, the construction of this block has reached 61.29%. As for the construction of gas processing facilities recorded already reached 85% and entered the first well flow test phase at the end of the first semester ago.

Block A is targeted to produce its first gas by the end of the first quarter of 2018. The development of Block A worth US $ 460 million is done by Medco with Krislinergy and Japex. Medco and partners started working on this block since early 2016, covering the development of Alan Siwah Square, Rayonu jungle and Rambong Ground.

Gas from this block of 63 billion british thermal units per day (bbtud) will be channeled through Pertamina Arun Belawan pipeline to meet the needs of fertilizer, electricity and industrial plants in Aceh and North Sumatra.

Medco and Pertamina have signed gas contracts at a price of US $ 9.45 per million British thermal units (mmbtu). Not only boost production, Medco also keeps the operations in efficient operation in terms of cost and safety priority. So far, the company managed to keep its production cost per barrel below US $ 10 per barrel oil equivalent.

"Medco E & P continues to optimize its field field with innovations in oil and gas technology and cost control of field assets, such as Rimau, South Sumatra and Lematang Block in South Sumatra and Tarakan Block in North Kalimantan," he explained.

As is known, until the end of the first half of this year, Medco recorded oil and gas production realization of 89.8 thousand boepd, up 26.4% from 2016's actual realization of 64 thousand boepd.

In detail, oil production rose from 30.2 thousand bpd to 35.5 thousand bpd and gas from 197.8 million cubic feet per day (mmscfd) to 290.6 mmscfd. The increase in production is driven by high gas sales from Senoro Field and increased production from South Natuna Block continues.

Medco's revenue rose 543 percent from the first half of 2016 to US $ 403.5 million. This is because the realization of higher oil and gas sales and rising crude oil prices. Medco also booked a profit increase of US $ 11.8 million in the first half of 2016 to US $ 80.7 million.

IN INDONESIA

Medco E&P Indonesia Terus Menggenjot Produksi

Medco E&P Indonesia terus berupaya memdongkrak produksi migasnya dengan merampungkan pengembangan Blok A di Aceh. Hingga semester pertama tahun ini, Medco mencatatkan realisasi produksi migasnya sebesar 90 ribu barel setara minyak per hari (boepd).  

Senior Manager Relations & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat Imam Panjawi mengatakan, meski sudah naik hingga 24 ribu boepd dibandingkan periode yang sama 2016, pihaknya masih akan terus berupaya menaikkan produksi migasnya".

Pihaknya akan melakukan monetisasi penemuan-penemuan domestik migas yang ada, eksplorasi Near-Field dan pengeboran sumur, serta pengembangan bawah laut.

“Selain itu, tahun ini, Medco E&P fokus menyelesaikan Proyek Blok A di Aceh sesuai jadwal dan anggaran,” kata dia dalam media gathering di Bogor, Sabtu (19/11).

Sebelumnya, Medco mengumumkan telah menambahkan dan mendapat sertifikasi cadangan terbukti di Blok A sebesar 30 juta barel setara minyak. Secara keseluruhan, pengerjaan blok ini telah mencapai 61,29%. Sementara untuk pembangunan fasilitas pemrosesan gasnya tercatat sudah mencapai 85% dan masuk tahap pengujian aliran sumur pertama pada akhir semester pertama lalu.

Blok A ditargetkan bisa memprodukai gas pertamanya pada akhir kuartal pertama 2018. Pengembangan Blok A senilai US$ 460 juta ini dikerjakan Medco bersama Krislinergy dan JAPEX. Medco dan mitra mulai menggarap blok ini sejak awal 2016, meliputi pengembangunan Lapangan Alur Siwah, julu Rayeu, dan Alur Rambong. 

Gas dari blok ini sebesar 63 miliar british thermal unit per hari (bbtud) akan dialirkan melalui pipa Pertamina Arun Belawan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk, kelistrikan, dan industri di Aceh dan Sumatera Utara. 

Medco dan Pertamina telah menandatangani kontrak gas dengan harga US$ 9,45  per juta british thermal unit (mmbtu). Tidak sekadar menggenjot produksi, Medco juga menjaga agar kegiatan operasi tetap efisien dari sisi biaya dan mengutamakan keselamatan. Sejauh ini, perseroan berhasil mempertahankan biaya produksi per barel di bawah US$ 10 per barel setara minyak.

“Medco E&P terus mengoptimalisasi lapangan lapangan tuanya dengan berbagai inovasi di bidang teknologi migas serta pengendalian biaya aset lapangan, seperti di Blok Rimau, South Sumatra, dan Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Utara,” jelasnya.

Seperti diketahui, hingga akhir semester pertama tahun ini, Medco mencatatkan realisasi produksi migas sebesar 89,8 ribu boepd, naik 26,4% dari realisasi periode yang sama 2016 sebesar 64 ribu boepd.

Rincinya, produksi minyak naik dari 30,2 ribu bph menjadi 35,5 ribu bph dan gas dari 197,8 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ mmscfd) menjadi 290,6 mmscfd. Peningkatan produksi didorong oleh tingginya penjualan gas dari Lapangan Senoro dan peningkatan produksi dari Blok Natuna Selatan terus berlanjut.

Selanjutnya dari sisi keuangan, pendapatan Medco naik 543% dari semester pertama 2016 menjadi US$ 403,5 juta. Hal ini lantaran realisasi penjualan migas yang lebih tinggi dan kenaikan harga minyak mentah. Medco juga berhasil membukukan kenaikan laba dari US$ 11,8 juta pada semester pertama 2016 menjadi US$ 80,7 juta.

Investor Daily, Page-9, Monday, Nov 20, 2017

Medco Oil and Gas Production Approaches 90 Moepd

PT Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. (Medco E & P) scored oil and gas production growth in the first half of 2017.

Senior Manager of Relations & Security at Medco E & P Indonesia and Medco E & P Natuna Ltd. Drajat lman Panjawi said oil and gas production in the first half of 2017 increased by about 24 barrels of oil equivalent per day (mboepd). In the first half of 2017, Medco E & P's oil and gas production reached almost 90 mboepd. While the first half of 2016 only 64 mboepd.

"This is a very significant achievement when the world oil price is not as expected," said Drajat, in a media gathering event on Saturday (18/11).

This year, Medco E & P focuses on completing the Block A project in Nanggroe Aceh Darussalam, on schedule and budget, monetizing existing domestic oil and gas findings, nearfield exploration and well drilling, and underwater development. All operating activities still adhere to the principle of cost efficiency, without addressing the safety aspects.

"We managed to keep production costs below US $ 10 per barrel of oil equivalent," he said.

In addition to Block A, Medco E & P also continues to optimize the old fields with various innovations in oil and gas technology. and cost control of field assets, such as Rimau, South Sumatra and Lematang Blocks in South Stunatra and Tarakan Block in North Kalimantan.

IN INDONESIA

Produksi Migas Medco Dekati 90 Moepd

PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd (Medco E&P) mencetak pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi (migas) pada semester l-2017. 

Senior Manager Relations & Security Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd Drajat lman Panjawi bilang produksi migas pada semester pertama 2017 dengan 2016 terjadi peningkatan sekitar 24 barel setara minyak per hari atau million barrels oil equivalent per day (mboepd). Pada semester I-2017, produksi migas Medco E&P hampir mencapai 90 mboepd. Sementara semester I-2016 hanya 64 mboepd. 

"lni pencapaian yang sangat berarti di saat harga minyak dunia belum sesuai harapan," ujar Drajat, dalam acara media gathering, Sabtu (18/11).

Tahun ini, Medco E&P fokus menyelesaikan proyek Blok A di Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai jadwal dan anggaran, memonetisasi penemuan-penemuan domestik migas yang ada, eksplorasi nearfield dan pengeboran sumur, serta pengembangan bawah laut. Semua aktivitas operasi tetap berpegang pada prinsip efisiensi biaya, tanpa menomor duakan aspek keselamatan. 

"Kami berhasil mempertahankan biaya produksi di bawah US$ 10 per barel setara minyak," kata dia.

Selain di Blok A, Medco E&P juga juga terus mengoptimalisasi lapangan-lapangan tua dengan berbagai inovasi di bidang teknologi migas. serta pengendalian biaya aset lapangan, seperti di Blok Rimau, South Sumatra, dan Lematang di Stunatra Selatan, serta Blok Tarakan di Kalimantan Utara.

Kontan, Page-14, Monday, Nov 20, 2017

Oil and Gas Block Auction Will Be Renewed Back

The government is considering extending the auction of oil and gas blocks for the first period of 2017. This will be done if government regulations (Government Regulation) on oil and gas contracts scheme for gross bills before the auction is completed on 27 November.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Ego Syahrial said it hoped the government regulation governing taxation imposed in the gross split production sharing contract (PSC) could be issued before the auction closes.

The reason, although the incentives offered in the draft Government Regulation is welcomed by investors, legal black on white beleid is still needed.

"So, for example up to another week (Government Regulation gross split tax) has not come out. if necessary we extend (auction of oil and gas blocks), "he said in Jakarta, Thursday (16/11).

As it is known the government has held an auction of 15 oil and gas blocks since the middle of this year. As no one is interested, the auction period is then extended by the time limit of document access until November 20 and the entry of documents of participation maximum 27 November. So far, 19 oil and gas companies have taken the auction documents, but none have submitted any documents of participation.

Secretary of Oil and Gas Directorate Susyanto said that this is because the Government Regulation of gross split tax has not yet been issued.

"No one has entered the document yet. Hence oil and gas companies are still waiting for Government Regulation of gross split tax, "he said.

The block auctioned by the government recorded 15 blocks of oil and gas. 10 conventional oil and gas blocks and Ezra unconventional oil and gas blocks. A total of 10 blocks of oil and gas have the potential of oil reserves of about 830 million barrels and 22 trillion cubic feet of gas. While oil potential for five non-conventional oil and gas blocks is about 640 million barrels and 17 trillion cubic feet of gas.

For conventional oil and gas blocks auctioned through direct offerings are the Andaman I and Iaman Block II offshore Aceh, South Tuna offshore Natuna, Merak Lampung offshore and Banten-Lampung mainland, Pekawai offshore East Kalimantan, West Yamdena off beaches and mainland Maluku, and Kasuri III in West Papua.

While offered with regular auctions are the Block of Tongkol offshore Natuna, East Tanimbar off the coast of Maluku, and Mamberano on the mainland and off Papua monitor.

Furthermore, three unconventional oil and gas blocks auctioned through direct offerings are MNK Jambi I in Jambi, MNK II in Jambi and Sumatra, and GMB West Air Komering in South Sumatra. Finally, GMB Raja and GMB Bungamas in South Sumatra are offered through regular auctions.

For the progress of making Government Regulation of gross split tax, Susyanto explained, the design of the beleid has been completed. Currently, it is seeking the principal approval from the Head of State to begin the process of issuing the new regulation. Once approval is obtained, discussions will be made with the inter-ministerial committee (PAK).

Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said, this Government Regulation will provide incentives for oil and gas companies. During the exploration period, oil and gas companies will be exempt from UN and Import Duty. Likewise for indirect taxes, oil and gas companies will not be charged during the exploration period, ie from the approval of the plan of development (POD) to first oil production.

"After that (from first oil to break even point / BEP), if the economy is not enough, then compensated with split," said Arcandra.

The economic level of this project is based on the calculations made during the compilation of POD.

Not only that, investors will also get the facility of deferring tax loss carry forward 10 years. This is because at the beginning of the oil and gas project, oil and gas companies have not yet earned revenue from the project. Furthermore, all expenses incurred until the first drops of oil are produced will be tax deductions for up to 10 years.

Licensing Simplification Meanwhile, the government continues to make it easier to raise national oil and gas investment. One of them is with the development of information system integration in the framework of granting of fiscal facility to the import of goods of operation for the purposes of Contractor Cooperation Contract (KKKS) for upstream oil and gas business activities by the Directorate General of Oil and Gas, Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas), and the Indonesian National Single Portal Portal Manager (INSW Government Regulation). Fiscal facility in question is the exemption of import duty, Import Value Added Tax (PPn) and Import Tax (PPh) Import.

Ego Syahrial said, Moreover, the peak of oil and gas business in Indonesia has passed in the Era 70s when production reached 1.7 million barrels per day (bpd). Therefore, the acceleration of administrative process and bureaucratic chain cutting need to be done to re-increase the upstream oil and gas sector investment. Because the oil and gas industry requires a long process to produce oil and gas, at least 10 years.

"Restoring it requires acceleration, can not carry on with business as usual," says Ego,

With this system, according to the Director General of Customs Heru Pambudi, the KKKS only need to submit a one-time document in submitting the application for the Proposal of Imported Goods (RKBI), Import Plan of Goods (RIB), up to the Decision Letter of Import Duty Exemption (BM) and Import Tax (PDRI).

Not only that, the total transactions conducted KKKS will be cut into two times with the time required to be only 24 working days.

Previously, oil and gas contractors had to apply to each of the agencies mentioned above. Thus, the total transactions reached six times to get the Masterlist Decree with total service time of 42 working days. Although, previously it and its KKKS have an integrated system, but the Directorate General of Oil and Gas, SKK Migas, and Government Regulation INSW has not been involved. This service can be utilized KKKS next year.

"For this first phase, piloting can be launched in March-April next year. Implementation, because usually testing takes 1-2 months, then normally the end of the first semester is life, "said Heru.

Until now, the provision of oil and gas facilities that have been issued by Customs in 2015 amounted to 1,392 decree with import value of USS 2.3 billion. Furthermore, this value increased in 2016 to US $ 3.9 billion in which issued 1,221 letters of decree.

In the future, the integration of this system is said to be expanded to connect with the Directorate General of Taxation, Directorate General of State Assets, and Directorate General of Budget, specifically for Upstream Oil and Gas Business activities. So it is expected to use data for the benefit of cost recovery, asset valuation of State Owned (BMN), and calculation of Oil and Gas Income Tax and oil and gas PNBP can be more accurate.

IN INDONESIA

Lelang Blok Migas Berpotensi Kembali Diperpanjang

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang lelang blok minyak dan gas bumi periode pertama 2017. Hal ini akan dilakukan jika peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah) soal pajak kontrak migas skema bagi basil kotor (gross split) jelang Ielang selesai pada 27 November nanti.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, pihaknya berharap Peraturan Pemerintah yang mengatur soal perpajakan yang dikenakan dalam kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) gross split dapat terbit sebelum lelang ditutup.

Pasalnya, meski insentif-insentif yang ditawarkan dalam draft Peraturan Pemerintah disambut baik oleh investor, legal hitam di atas putih beleid ini tetap dibutuhkan.

“Jadi, umpamanya sampai seminggu lagi (Peraturan Pemerintah pajak gross split) belum keluar. bila perlu kami perpanjang (lelang blok migas),” kata dia di Jakarta, Kamis (16/11).

Seperti diketahui pemerintah telah menggelar lelang 15 blok migas sejak tengah tahun ini. Karena tidak ada yang berminat, periode lelang kemudian diperpanjang dengan batas waktu akses dokumen sampai 20 November dan pemasukan dokumen partisipasi maksimal 27 November. Sejauh ini sebanyak 19 perusahaan migas sudah mengambil dokumen lelang, tetapi belum satu pun yang memasukkan dokumen partisipasi.

Sekretaris Ditjen Migas Susyanto sempat menuturkan, hal ini lantaran Peraturan Pemerintah pajak gross split belum terbit. 

“Belum ada yang memasukkan dokumen. Makanya perusahan migas masih menunggu Peraturan Pemerintah pajak gross split,” ujarnya.

Adapun blok yang dilelang oleh pemerintah tercatat terdapat 15 blok migas. 10 blok migas konvensional dan Ezra blok migas nonkonvensional. Sebanyak 10 blok migas konvensional ini memiliki potensi cadangan minyak sekitar 830 juta barel dan gas 22 triliun kaki kubik. Sementara potensi minyak untuk lima blok migas nonkonvensional sekitar 640 juta barel dan gas 17 triliun kaki kubik.

Untuk blok migas konvensional yang dilelang melalui penawaran langsung adalah Blok Andaman I dan Andaman II di lepas pantai Aceh, South Tuna di lepas pantai Natuna, Merak Lampung di lepas pantai dan daratan Banten-Lampung, Pekawai di lepas pantai Kalimantan Timur, West Yamdena di lepas pantai dan daratan Maluku, dan Kasuri III di Papua Barat. 

Sementara yang ditawarkan dengan lelang reguler yakni Blok Tongkol di lepas pantai Natuna, East Tanimbar di lepas pantai Maluku, dan Mamberano di daratan dan lepas pantau Papua.

Selanjutnya, tiga blok migas nonkonvensional dilelang melalui penawaran langsung adalah MNK Jambi I di Jambi, MNK II di Jambi dan Sumatera, serta GMB West Air Komering di Sumatera Selatan. Terakhir, GMB Raja dan GMB Bungamas di Sumatera Selatan ditawarkan melalui lelang reguler. 

Untuk progres pembuatan Peraturan Pemerintah pajak gross split ini, Susyanto menjelaskan, rancangan beleidnya sudah selesai disusun. Saat ini, pihaknya sedang meminta persetujuan prinsip dari Kepala Negara untuk mulai proses penerbitan regulasi baru ini. Begitu persetujuan diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan dengan panitia antar kementerian (PAK).

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Peraturan Pemerintah ini akan memberikan insentif bagi perusahaan migas. Selama masa eksplorasi, perusahaan migas akan dibebaskan dari PBB dan Bea Masuk. Demikian juga untuk pajak-pajak tidak langsung, perusahaan migas tidak akan dikenai selama masa eksplorasi, yakni dari persetujuan rencana pengembangan (plan of development/ POD) hingga produksi minyak pertama (first oil).

“Setelah itu (dari first oil hingga break even point/ BEP), kalau keekonomiannya tidak cukup, maka dikompensasikan dengan split,” tutur Arcandra.

Tingkat keekonomian proyek ini berdasarkan hitungan semasa menyusun POD.

Tidak hanya itu, investor juga akan memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran pajak penghasilan (tax loss carry forward) 10 tahun. Hal ini lantaran pada awal proyek migas, perusahaan migas belum memperoleh pendapatan dari proyek yang dikerjakan. Selanjutnya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dihasilkan tetes minyak pertama akan menjadi pengurang pajak sampai 10 tahun.

Penyederhanaan Perizinan Sementara itu, pemerintah terus memberikan kemudahan untuk menaikkan investasi migas nasional. Salah satunya yakni dengan pengembangan integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal terhadap impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas oleh Bea Cukai dengan Ditjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Pengelola Portal Indonesia National Single window (Peraturan Pemerintah INSW).  Fasilitas Fiskal yang dimaksud yakni pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Impor dan Pajak Pengashilan (PPh) Impor.

Ego Syahrial mengatakan, Apalagi puncak kejayaan bisnis migas di Indonesia telah lewat di Era 70-an ketika produksi mencapai 1,7 juta barel per hari (bph). Karenanya, percepatan proses administrasi dan pemangkasan rantai birokrasi perlu dilakukan untuk kembali meningkatkan investasi sektor hulu migas.  Pasalnya, industri migas memerlukan proses panjang untuk bisa menghasilkan minyak dan gas bumi, setidaknya 10 tahun. 

“Mengembalikan itu butuh percepatan, tidak bisa melaksanakan dengan business as usual,” kata Ego,

Dengan sistem ini, menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, KKKS hanya perlu mengajukan dokumen satu kali saja dalam mengajukan permohonan pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) , Rencana Impor Barang (RIB), sampai dengan Surat Keputusan Fasllitas Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

     Tidak hanya itu, total transaksi yang dilakukan KKKS akan terpangkas menjadi dua kali saja dengan waktu yang dibutuhkan menjadi hanya 24 hari kerja.

     Sebelumnya, kontraktor migas harus mengajukan permohonan ini ke masing-masing instansi tersebut di atas. Sehingga, total transaksi mencapai enam kali hingga mendapatkan Surat Keputusan Masterlist dengan total waktu pelayanan mencapai 42 hari kerja. 

     Walaupun, sebelumnya pihaknya dan KKKS telah memiliki sistem terintegrasi, namun Ditjen Migas, SKK Migas, dan Peraturan Pemerintah INSW belum terlibat. Layanan ini dapat dimanfaatkan KKKS pada tahun depan.

“Untuk tahap pertama ini, piloting sudah bisa di-launch Maret-April tahun depan. Implementasi, karena biasanya testing butuh 1-2 bulan, maka normalnya akhir semester satu sudah life,” kata Heru.

Sampai saat ini, pemberian fasilitas migas yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai pada 2015 sebanyak 1.392 surat keputusan dengan nilai impor USS 2,3 miliar. Selanjutnya, nilai ini meningkat pada 2016 menjadi US$ 3,9 miliar di mana diterbitkan 1.221 surat keputusan.

Ke depan, integrasi sistem ini disebutnya akan diperluas agar terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran, khusus untuk kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sehingga diharapkan ke dapannya pemanfaatan data untuk kepentingan cost recovery, penilaian asset Barang Milik Negara (BMN), serta penghitungan Pajak Penghasilan Migas dan PNBP migas dapat Iebih akurat.

Investor Daily, Page-9, Friday, Nov 17, 2017

Imports of Oil and Gas Contractor Goods Will be Shortened

The government hopes the oil and gas industry can produce oil and gas faster

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) signed a memorandum of understanding with the Directorate of Customs of the Ministry of Finance for the development of information system integration. The objective is the provision of fiscal facilities on the import of goods for the operation of KKKS for upstream oil and gas activities. KKKS is expected to work faster to produce oil and gas.

Just so you know, the Minister of Finance has long published this duty-free rule based on PMK No. 177/2007 regarding the exemption of import duty on the import of goods for upstream oil and gas and geothermal business activities. But all this time, the period of care is very long.

Director General of Customs, Heru Pambudi added that with this cooperation, the government will provide incentives for import duty exemption of imported goods for Contractor Cooperation Contract (KKKS) and tax exemption of imported goods both VAT and import tax. This synergy is expected to facilitate KKKS in applying for fiscal exemption facility on the import of operating goods for Upstream Oil and Gas business activities.

"Therefore, KKKS is expected to be interested in investing in exploration and exploitation in Indonesia," said Heru, at the ESDM Ministry office on Thursday (16/11).

After conducting system integration, service to the provision of fiscal facilities to the import of goods for the operation of KKKS for upstream oil and gas business activities will be faster. If the previous transaction is done six times, then after the integrated system will only be twice or faster 66%.

"As for the total time required in the management of this facility will only be 24 working days or approximately 42.8% faster," he explained.

With this synergy step is expected to import value can be bigger. Based on Customs data, the provision of oil and gas facilities that have been issued by Customs in 2015 as many as 1,392 decree of oil and gas facilities and in 2016 as many as 1,221 letters.

"The value of imports increased by US $ 2.3 billion in 2015 to US $ 13.9 billion in 2016. Our state revenues increase and if there is cost recovery we are efficiency," Heru said.

One example of the efficiency that KKKS can obtain through the provision of oil and gas facilities is the efficiency of 14 rigs worth Rp 300 billion. Head of SKK Migas Amien Sunaryadi also optimistic, this synergy will create efficiency from the budget side of cost recovery next year.

Because there will be time savings to take care of imported goods at customs. With synergy, the time spent by KKKS can be shorter. He has not been able to estimate what percentage of efficiency or the value of dollars that can be saved.

"But cost recovery will decrease because the time spent on KKKS is shorter, so KKKS personnel will be able to use the time for other work, so it is more productive," explained Amien

Director General of Oil and Gas of the ESDM Ministry Ego Syahrial explained that the purpose of this cooperation is for the upstream oil and gas industry to return on the track. One of them is efforts to increase oil and gas production. Because oil needs reached 1.6 million barrels per day. But production is only 800,000 barrels per day.

Under these conditions, Indonesia must import about 800,000 oil per day. Therefore, it is hoped that KKKS can perform production quickly by simplifying the license and free of excise duty on KKKS production goods.

"The average time to produce oil from a field oil and gas reaches 10 years," he said.

He stated that currently there are several strategic upstream oil and gas projects such as IDD project in Bangka Strait Makassar, Tangguh Train 3 project, Tiung Biru field project, and the largest is Masela Field development in Eastern Indonesia.

In addition to increasing production, Ego is hoping with this synergy then the investment target next year of US $ 13.5 billion can be achieved. This year, oil and gas investment target of US $ 14 billion is difficult to achieve. As of October, oil and gas investment realization was only US $ 6.4 billion.

"Beginning in 2018, the oil and gas investment activities are expected to be more enthusiastic, with many groundbreaking projects such as Tiung Biru project, Duri-Dumai pipeline, and next year we hope that oil and gas fields will be onstream," Ego explained.

IN INDONESIA

Impor Barang Kontraktor Migas Akan Dipersingkat

Pemerintah berharap industri migas bisa memproduksi migas Iebih cepat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan integrasi sistem informasi. Tujuannya adalah pemberian fasilitas fiskal terhadap impor barang operasi keperluan KKKS untuk kegiatan hulu migas. KKKS diharapkan bisa lebih cepat bekerja untuk memproduksi migas.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan sudah lama menerbitkan aturan tentang bebas bea ini berdasarkan PMK Nomor 177/2007 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi. Namun selama ini, jangka waktu mengurusnya sangat lama.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menambahkan dengan kerjasama ini, pemerintah akan memberikan insentif pembebasan bea masuk barang impor untuk Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan pembebasan pajak barang impor baik PPN maupun PPh impor. Sinergi ini diharapkan dapat mempermudah KKKS dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan fiskal atas impor barang operasi untuk kegiatan Usaha Hulu Migas. 

"Sehingga diharapkan KKKS tertarik untuk berinvestasi melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," kata Heru, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/11).

Setelah melakukan integrasi sistem, pelayanan terhadap pemberian fasilitas fiskal terhadap impor barang operasi keperluan KKKS untuk kegiatan usaha hulu migas akan lebih cepat. Jika sebelumnya transaksi dilakukan enam kali, maka setelah sistem terintegrasi akan hanya menjadi dua kali atau lebih cepat 66%. 

"Sementara untuk total waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini hanya akan menjadi 24 hari kerja atau kurang lebih 42.8% lebih cepat," jelasnya.

Dengan langkah sinergi ini diharapkan nilai impor bisa lebih besar. Berdasarkan data Bea Cukai, pemberian fasilitas migas yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai di tahun 2015 sebanyak 1.392 surat keputusan pemberian fasilitas migas dan di tahun 2016 sebanyak 1.221 surat. 

"Nilai impor yang meningkat dali US$ 2.3 miliar tahun 2015 menjadi US$ 13,9 miliar di tahun 2016. Penerimaan negara kami tingkatkan dan kalau ada cost recovery kami efisiensi," ujar Heru.

Salah satu contoh efisiensi yang bisa didapat KKKS melalui pemberian fasilitas migas adalah efisiensi 14 rig senilai Rp 300 miliar. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga optimistis, sinergi ini akan menciptakan efisiensi dari sisi anggaran cost recovery pada tahun depan. 

Pasalnya akan ada penghematan waktu untuk mengurus barang impor di bea cukai. Dengan sinergi, waktu yang dihabiskan oleh KKKS bisa lebih pendek. Ia belum bisa mengestimasi berapa persen efisiensi atau nilai dollar AS yang bisa dihemat. 

"Tapi cost recovery akan turun karena waktu yang harus dihabiskan KKKS lebih pendek, sehingga personel KKKS akan bisa menggunakan waktu untuk pekerjaan lain, jadi lebih produktif," jelas Amien.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan, tujuan kerjasama ini agar industri hulu migas kembali on the track. Salah satunya upaya meningkatkan produksi migas. Sebab kebutuhan minyak mencapai 1,6 juta barel per hari. Tapi produksi hanya 800.000 barel per hari.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mengimpor sekitar 800.000 minyak per hari. Untuk itu pihaknya berharap KKKS bisa melakukan produksi secara cepat dengan penyederhanaan izin dan bebas cukai atas barang produksi KKKS. 

"Rata-rata waktu memproduksi minyak dari suatu lapangan migas mencapai 10 tahun," kata dia.

Dia menyatakan, saat ini ada beberapa proyek hulu migas yang strategis seperti proyek IDD di Bangka Selat Makassar, proyek Tangguh Train 3, proyek Lapangan Tiung Biru, dan yang terbesar itu pengembangan Lapangan Masela yang ada di Timur Indonesia.

Selain meningkatkan produksi, Ego memang berharap dengan adanya sinergi ini maka target investasi pada tahun depan sebesar US$ 13,5 miliar bisa tercapai. Sebab pada tahun ini target investasi migas sebesar US$ 14 miliar sulit tercapai. Hingga Oktober, realisasi investasi migas hanya US$ 6,4 miliar. 

"Awal tahun 2018 kegiatan investasi migas kami harapkan bergairah lagi. Banyak proyek yang groundbreaking seperti proyek Tiung Biru, pipa Duri-Dumai. Tahun depan kami harapkan lapangan migas sudah bisa onstream," jelas Ego.

Kontan, Page-14, Friday, Nov 17, 2017