google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 All Posts - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Complete Graphic Design Course™

Monday, November 13, 2017

The construction of Duri Duri Pipe Soon started



PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) in cooperation with PT Pertamina Gas (Pertagas) will start construction of Duri-Dumai transmission pipeline with investment value of Rp 702 billion. Both have completed the signing of a working agreement Same construction of a 67 kilometer (km) pipeline.

The Duri-Dumai Pipeline Gas Development Cooperation Agreement was signed by Pertagas President Director Suko Hartono and Director of PGN Infrastructure and Technology Dilo Seno Widagdo (10/11). The signing was attended by Deputy of Energy Business, Logistics, Regions and Tourism Ministry of SOE Edwin Hidayat Abdullah.

In the joint operation (KSO), PGN controls 40% shares while Pertagas owns 60%. With this portion, the project investment worth US $ 52 million or equivalent to Rp 702 billion will be sourced from internal cash of each company.

With this agreement, KSO PT PGN and PT Pertagas at the same time signed the Agreement and Commitment to use Trans-Sumatra Trans-Sumatra Line owned by PT Hutama Karya (Persero) (HK). The plan, about 40 kilometers of pipeline will be on the Pekanbaru-Dumai toll lane which is currently in construction phase by HK.

According Dilo, synergy with HK is a company's efforts to accelerate the development process because most of the land has been released.

"Our target per October 1, 2018 natural gas has flow to customers in Dumai," he said in his official statement on Friday (10/11).

The gas to be piped to this pipeline comes from the Corridor Block managed by ConocoPhillips in South Sumatra. In addition, there will be additional gas from Bentu Block operated by PT Energi Mega Persada (EMP). The total gas supply that will flow into the transmission pipeline is about 200 million cubic feet per day (mmscfd).

Construction of 67 km long Duri-Dumai gas transmission pipeline will be implemented in 18 months. This transmission pipeline will be used to transport natural gas owned by Pertamina and PGN. Pertamina will use its gas to meet the needs of Dumai Refinery. While PGN will distribute the gas to meet the needs of customers both industry, commercial, small customers, and household.

At the same time, PGN is also working on the construction of a 56-km pipeline in Dumai, Riau. The project is targeted for completion (and starts delivering gas along with Duri-Dumai Pipelines, October 2018).

"The natural gas distribution pipeline project in Dumai has already begun, even its progress has now reached 40%," Dilo said.

Dilo said the development of natural gas distribution pipeline in Dumai aims to serve the needs of natural gas in Dumai City Region. The customers are both from the industrial, commercial, and household sectors. PGN is targeting potential customers in the Dumai region, such as Pelintung Industrial Area, Pelindo, and Lubuk Gaung Industrial Estate.

"Also a number of industries in the field of oleochemicals," Dilo said.

Three Cooperations

Not only with Pertagas and HK, PGN also signed a cooperation agreement with Perum Jasa Titta II and PT Energy Management Indonesia. Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism Enterprises Ministry of State Enterprises Edwin Hidayat Abdullah appreciated the signing of the cooperation because it is in line with the boost of the Ministry of SOEs.

"The Ministry of SOEs wants SOEs to continue the government's goals and expectations for the realization of development synergy in order to achieve national economic progress," said Edwin.

One of the agreements signed is regarding the utilization of state-owned assets that exist between PGN and Perum Jasa Tirta II. In the framework of its operational activities, PGN utilizes PIT II land for planting gas pipes and facilities in Bekasi Kota, Bekasi and Karawang regencies.

According Dilo, SOE synergy action is one of the company's priorities in order to optimize resources and utilization of assets in the country. Moreover, this agreement is an extension of land use period over the previous agreement. Under this agreement, the period of lease of PJN II land by PGN will continue for the next five years, starting from June 2017 to June 2022.

"This is a real form of how BUMN can benefit from each other's facilities or assets so as to provide benefits for both parties and strengthen the value of each," said PJT II President Director Djoko Saputro.

PGN also signed two agreements with PT Energy Management Indonesia (Persero) (EMI). First. Cooperation Agreement on the Service of Energy Audit Provision at PGN Head Office. Second, Cooperation Agreement on Implementation Implementation of Installation of Energy Monitoring System on Main Building Building in Area of ​​Pagardewa Compressor Station in Pagardewa Village, Lubai Ulu Sub-district, Muara Enim District, South Sumatera.

"This energy monitoring system is important to provide an efficient and effective use of energy for building managers and management," Dilo said.

Meanwhile, PT EMI President Director Andreas Widodo appreciated this synergy.

"We look forward to contributing to energy efficiency that has an impact on increasing the protectivity of PGN," he said.

IN INDONESIA

Pembangunan Pipa Duri Dumai Segera mulai


PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bekerja sama dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan mulai konstruksi pipa transmisi Duri-Dumai dengan nilai investasi Rp 702 miliar. Keduanya telah merampungkan penandatanganan perjanjian kerja Sama pembangunan pipa sepanjang 67 kilometer (km).

Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pipa Gas Bumi Ruas Duri-Dumai ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pertagas Suko Hartono dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo, kemarin (10/11).  Penandatanganan dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.

Dalam kerja sama operasi (KSO) itu, PGN menguasai saham sebesar 40 % sedangkan Pertagas memiliki 60 %. Dengan porsi tersebut, investasi proyek senilai US$ 52 juta atau setara Rp 702 miliar akan bersumber dari kas internal masing-masing perusahaan.

Dengan kesepakatan tersebut, KSO PT PGN dan PT Pertagas sekaligus menandatangani Kesepakatan dan Komitmen Penggunaan JalurTol Trans Sumatera milik PT Hutama Karya (Persero) (HK). Rencananya, sekitar 40 kilometer jalur pipa akan berada pada jalur jalan tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini sedang dalam fase konstruksi oleh HK.

Menurut Dilo, sinergi dengan HK ini merupakan upaya perusahaan untuk mempercepat proses pembangunan karena sebagian besar lahan sudah dibebaskan. 

“Target kami per 1 Oktober 2018 gas bumi sudah mengalir ke pelanggan di Dumai,” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (10/11).

Gas yang akan dialirkan ke pipa ini berasal dari Blok Corridor yang dikelola oleh ConocoPhillips di Sumatera Selatan. Selain itu, akan ada tambahan gas dari Blok Bentu yang dioperasikan oleh PT Energi Mega Persada (EMP). Total pasokan gas yang akan mengalir ke jaringan pipa transmisi tersebut sekitar 200 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ mmscfd).

Pembangunan pipa transmisi gas bumi Duri-Dumai sepanjang 67 km akan dilaksanakan dalam 18 bulan. Pipa transmisi ini akan digunakan untuk mengangkut gas bumi milik Pertamina dan PGN. Pertamina akan menggunakan gasnya untuk memenuhi kebutuhan Kilang Dumai. Sementara PGN akan menyalurkan gasnya guna memenuhi kebutuhan pelanggan baik industri, komersial, pelanggan kecil, dan rumah tangga.

Pada saat yang sama, PGN juga sedang mengerjakan pembangunan pipa distribusi sepanjang 56 km di Dumai, Riau. Proyek ini ditargetkan selesai (dan mulai mengalirkan gas bersamaan dengan Pipa Duri-Dumai, yakni Oktober 2018. 

“Proyek pipa distribusi gas bumi di Dumai sudah dimulai, bahkan progresnya saat ini sudah mencapai 40%,” kata Dilo.

Dilo mengatakan, pembangunan pipa distribusi gas bumi di Dumai ini bertujuan untuk melayani kebutuhan gas bumi di Wilayah Kota Dumai. Para pelanggan tersebut baik dari sektor industri, komersial, maupun rumah tangga. PGN sedang membidik sejumlah potensi calon pelanggan di wilayah Dumai, seperti Kawasan lndustri Pelintung, Pelindo, dan Kawasan Industri Lubuk Gaung. 

“Juga sejumlah industri di bidang oleochemical," ujar Dilo.

Tiga Kerja Sama

Tidak hanya dengan Pertagas dan HK, PGN juga meneken perjanjian kerja sama dengan Perum Jasa Titta II dan PT Energy Management Indonesia. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengapresiasi penandatanganan kerja sama lantaran sejalan dengan dorongan Kementerian BUMN.

“Kementerian BUMN menginginkan agar perusahaan BUMN meneruskan tujuan dan harapan pemerintah untuk terwujudnya sinergitas pembangunan demi tercapainya kemajuan ekonomi secara nasional,” kata Edwin.

Salah satu kesepakatan yang ditandatangani adalah mengenai pemanfaatan aset BUMN yang terjalin antara PGN dan Perum Jasa Tirta II. Dalam rangka kegiatan operasionalnya, PGN memanfaatkan lahan PIT II untuk penanaman pipa gas dan fasilitasnya di daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Menurut Dilo, aksi sinergi BUMN ini menjadi Salah satu prioritas perusahaan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan pemanfaatan aset di tanah air. Apalagi, perjanjian ini merupakan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan lahan atas perjanjian sebelumnya. 

Dengan perjanjian ini, periode sewa lahan PJT II oleh PGN berlanjut selama lima tahun mendatang, terhitung sejak Juni 2017 sampai dengan Juni 2022.

“Ini bentuk nyata bagaimana di antara BUMN bisa saling memanfaatkan fasilitas atau aset dari masing-masing sehingga memberikan keuntungan bagi dua belah pihak dan memperkuat value dari masing-masing,” kata Direktur Utama PJT II Djoko Saputro.

PGN juga menandatangani dua perjanjian dengan PT Energy Management Indonesia (Persero) (EMI). Pertama. Perjanjian Kerja Sama Jasa Penyediaan Audit Energi di Kantor Pusat PGN. Kedua, Perjanjian Kerja Sama Jasa Implementasi Pemasangan Sistem Monitoring Energi pada Bangunan Utama Gedung di Area Stasiun Kompresor Pagardewa di Desa Pagardewa Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Sistem monitoring energi ini penting untuk memberikan gambaran pemakaian energi yang efektif dan efisien kepada pengelola dan manajemen gedung,” kata Dilo.

Sementara itu, Direktur Utama PT EMI Andreas Widodo mengapresiasi sinergi ini. 

“Kami berharap bisa berkontribusi pada efisiensi energi yang ujungnya berdampak pada peningkatan protitabilitas dari PGN,” tuturnya.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Nov 11, 2017

Saturday, November 11, 2017

Pertamina Gets Ownership



PT Pertamina must anticipate the risk of managing oil and gas blocks that expire its contract period. Pertamina gets the privilege of managing 34 blocks that expire from 2018 to 2026. Pertamina decides six blocks to be taken starting next year.

"Business calculations should be considered. Not all blocks have to be taken. Pertamina can share the role of partnering with other companies as partners, share risks, as well as business portfolio, "said the lecturer at the Faculty of Earth and Energy Technology of Trisakti University, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Friday (11/10) in Jakarta.

The Mahakam block in East Kalimantan, which is fully managed by Pertamina as of January 1, 2018, will serve as a benchmark for the company's ability to manage giant oil and gas blocks. However, he believes Pertamina is experienced enough to manage large blocks, as happened in the Offshore North West Java (ONWJ) Block off the north coast of West Java.

"If the oil and gas blocks out of contract period are not sufficiently attractive in business and future orientation, there is no need to be forced by Pertamina. This should be understood by the government not to give Pertamina a casual assignment, "said Pri Agung.

From 2018 to 2026, there will be 34 oil and gas blocks out of contract. This year there are four blocks whose expired contract period is ONWJ Block (already taken over by Pertamina since early January 2017), Lematang Block in South Sumatra, and Mahakam Block and Attaka Block in East Kalimantan.

The Mahakam Block

In 2018, there are eight oil and gas blocks whose contract expires. Of all these blocks, Pertamina has expressed interest in managing six blocks, namely South East Sumatra (Sumatra), Central Kalimantan (North Sumatra), North Sumatera Offshore (North Sumatera), Ogan Komering OJB (South Sumatra), Sanga- East), and Tuban Block (East Java).


Commercial aspects

According to Pertamina's Upstream Director Syamsu Alam, his team has reviewed the commercial aspects of the six blocks. From the results of the study, the six blocks have good prospects. It has submitted a proposal of management model to the Ministry of Energy and Mineral Resources.

"Like the Mahakam block, we also present what the management plan is. We are still waiting for a government response regarding the proposals we submitted for the six blocks, "said Syamsu.

In addition to continuing to manage the oil and gas blocks whose contracts are exhausted, Pertamina is also required to build new refineries and increase the capacity of the old refineries.

IN INDONESIA

Pertamina Dapat Hak


PT Pertamina harus mengantisipasi risiko pengelolaan blok-blok minyak dan gas bumi yang habis masa kontraknya. Pertamina mendapat hak istimewa mengelola 34 blok yang habis masa kontraknya, dari 2018 sampai 2026. Pertamina memutuskan enam blok akan diambil mulai tahun depan.

”Kalkulasi bisnis harus menjadi pertimbangan. Tidak harus semua blok itu diambil semua. Pertamina bisa berbagi peran menggandeng perusahaan lain sebagai mitra, berbagi risiko, sekaligus sebagai portofolio bisnis,” kata pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Jumat (10/11), di Jakarta.

Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang dikelola penuh Pertamina per 1 Januari 2018, akan menjadi acuan kemampuan perusahaan dalam mengelola blok-blok migas raksasa. Namun, ia meyakini Pertamina cukup berpengalaman mengelola blok-blok besar, seperti yang sudah terjadi pada Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai utara Jawa Barat.

”Jika blok-blok migas yang habis masa kontraknya tidak cukup menarik secara bisnis dan orientasi perusahaan ke depan, tidak perlu dipaksakan dikelola Pertamina. Ini yang harus dipahami pemerintah untuk tidak memberi penugasan begitu saja kepada Pertamina,” kata Pri Agung.

Mulai 2018 hingga 2026, akan ada 34 blok migas yang habis masa kontraknya. Tahun ini ada empat blok yang masa kontraknya kedaluwarsa, yaitu Blok ONWJ (sudah diambil alih Pertamina sejak awal Januari 2017), Blok Lematang di Sumatera Selatan, serta Blok Mahakam dan Blok Attaka di Kalimantan Timur.

Pada 2018, ada delapan blok migas yang kontraknya berakhir. Dari semua blok tersebut, Pertamina telah menyatakan minat mengelola enam blok, yaitu Blok South East Sumatera (Sumsel), Blok Tengah (Kaltim), North Sumatera Offshore (Sumut), Ogan Komering OJB (Sumsel), Blok Sanga-sanga (Kaltim), dan Blok Tuban (Jawa Timur).

Aspek komersial

Menurut Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, timnya sudah mengkaji aspek komersial keenam blok itu. Dari hasil kajian, keenam blok tersebut memiliki prospek bagus. Pihaknya sudah menyampaikan proposal model pengelolaan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

”Seperti Blok Mahakam, kami juga mempresentasikan rencana pengelolaannya seperti apa. Kami masih menunggu respons pemerintah terkait proposal yang kami serahkan untuk keenam blok tersebut,” kata Syamsu.

Selain harus melanjutkan pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya habis, Pertamina juga wajib membangun kilang baru dan meningkatkan kapasitas kilang lama.

Kompas, Page-18, Saturday, November 11, 2017

ESDM Ministry Rejects Shell Incentive Request



The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) rejected the incentive proposal from Shell Indonesia. The oil and gas contractor company requested an investment credit or additional 150% capital cost repayment and accelerated depreciation for two years for exploration activities of South Moa Island Block, Maluku.

Deputy Minister of EMR, Arcandra Tahar said, the government still questioned the balance of the proposal.

"We reject the incentive request, they want two years of depreciation, and 150% investment credit?" said Archandra at the Office of the ESDM Ministry on Friday (10/11).

Arcandra gives a reason, this refusal is done because Shell Indonesia is still in the stage to start exploration activities, let alone doing exploitation activities aka production plans. Just a note, South Moa Island Block is an offshore oil and gas working area. The location of South Moa Island block is in the depth of the waters between 1,500 meters to 2,700 meters.

In the process of exploration activities, Shell through Shell Island Moa Pte Ltd controls 100% stake in participation. The signing of his cooperation contract with the government has already taken place in May 2015. The agenda this year, Shell Indonesia has just conducted geological and geophysical studies in the working area.

"This has not been exploration has asked for incentives, how?" said Arcandra questioned.

IN INDONESIA


Kementerian ESDM Tolak Permintaan Insentif Shell


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak usulan insentif dari Shell Indonesia. Perusahaan kontraktor migas ini minta investment credit atau tambahan pengembalian biaya modal sebesar 150% dan percepatan depresiasi selama dua tahun untuk kegiatan eksplorasi Blok Pulau Moa Selatan, Maluku.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar bilang, pemerintah masih mempertanyakan perimbangan usulan tersebut. 

"Kami menolak permintaan insentifnya. Mereka mau depresiasi dua tahun, terus investment credit 150% ?" kata Archandra di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11).

Arcandra memberikan alasan, penolakan ini dilakukan lantaran saat ini Shell Indonesia masih dalam tahap untuk memulai kegiatan eksplorasi, apalagi melakukan kegiatan eksploitasi alias rencana berproduksi. Sekadar catatan, Blok Pulau Moa Selatan merupakan Wilayah kerja minyak dan gas (migas) di lepas pantai. Lokasi blok Pulau Moa Selatan berada di kedalaman perairan antara 1.500 meter hingga 2.700 meter.

Dalam kegiatan proses eksplorasi tersebut, Shell melalui Shell Pulau Moa Pte Ltd menguasai 100% saham partisipasi. Adapun penandatanganan kontrak kerja samanya dengan pemerintah sudah berlangsung Mei 2015. Agendanya pada tahun ini, Shell Indonesia baru saja melakukan Studi geologi dan geofisika di wilayah kerja tersebut. 

"Ini belum eksplorasi sudah minta insentif, bagaimana caranya?" kata Arcandra mempertanyakan.

Kontan, Page-14, Saturday, November 11, 2017

DPD Oil and Gas Criticism in Madura



Member of Committee II of Regional Advisory Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) East Java Ahmad Nawardi urges oil and gas companies operating on the island of Madura to absorb local labor.

The reason, so far oil and gas companies actually hire more workers from outside Madura. Even though there is, the local workforce is just a security force. That too the numbers are very small.

"Oil and gas companies should pay special attention to absorbing local labor. Because the unemployment rate in four districts in Madura is very large, "he said, Friday (10/11).

Chairman of East Java HKTI exemplify in Sampang regency, unemployment rate always increase. Central Bureau of Statistics (BPS) Sampang noted during the last three years high unemployment rate. In 2014, there are 8,469 people not working, by 2015 rising to 21,826 inhabitants.

Included also, in Pamekasan District. Unemployment rate is also still high. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), the working population is only 425,333 people.

"In fact, the total population reached 854,194 people," said Nawardi.

Even said Nawardi, in 2017, for Sumenep regency, the number of unemployed reached 200 thousand inhabitants. With the percentage or the total population reaches 900 thousand inhabitants.

"Whereas in all districts in Madura there are some oil and gas companies that are doing exploitation activities at some point of production because unable to absorb the local workforce, the contribution of oil and gas companies to increase the welfare of the community is questionable" said the former member of East Java DPRD.

According to Nawardi, the potential of Sumenep oil and gas for example, the majority located in the archipelago. Counted from Kangean Sumenep to Pagerungan Besar, Sapeken District. Kangean Sumenep block is now managed and explored by several multinational corporations engaged in the oil and gas mining industry. Such as PT Arco Bali North (ABN), PT Arco Blok Kangean (ABK), PT Beyond Petroleum Indonesia (BPI), and PT Energi Mega Persada (EMP).

"Other sources of oil and gas are located in Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep. This place produced 11.74 million barrels of oil and condensate and 947 million cubic feet of gas daily. If added with several other gas blocks, then Sumenep can supply 60 percent of East Java gas needs. It's great, "Nawardi said.

Citing data from the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Nawardi said the total potential of Sumenep's oil and gas is about 6 trillion cubic feet, and can still be explored for up to 30 years.

"There are more than 10 oil and gas operators who have been, are and will manage several oil and gas blocks in Sumenep, such as Java Sea Trend, Masalembu Shell, British Petroleum, Mobile Oil, Arco Kangean, Amco Indonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali , and Santos Oil, "Nawardi said.

IN INDONESIA

DPD Kritik Migas di Madura


Anggota Komite II Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jawa Timur Ahmad Nawardi mendesak perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Madura untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Pasalnya, selama ini perusahaan migas justru lebih banyak mempekerjakan tenaga dari luar Madura. Sekalipun ada, tenaga kerja lokal hanya sebagai tenaga keamanan. Itupun angkanya sangat kecil.

“Perusahaan migas seharusnya memberikan perhatian khusus untuk menyerap tenaga kerja lokal. Karena angka pengangguran di empat kabupaten di Madura sangat besar,” katanya, Jumat(10/ 11).

Ketua HKTI Jatim tersebut mencontohkan di Kabupaten Sampang, angka pengangguran selalu mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang mencatat selama tiga tahun terakhir angka pengangguran tinggi. Di tahun 2014, terdapat 8,469 orang tidak bekerja, tahun 2015 naik menjadi 21.826 jiwa.

Termasuk juga, di Kabupaten Pamekasan. Angka penggangguran juga masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang bekerja hanya 425.333 orang. 

“Padahal, total jumlah penduduk mencapai 854.194 jiwa,” tegas Nawardi.

Bahkan kata Nawardi, pada tahun 2017, untuk Kabupaten Sumenep, angka pengangguran mencapai 200 ribu jiwa. Dengan persentase atau jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa. 

"Padahal di semua kabupaten di Madura ada beberapa perusahaan migas yang sedang melalukan kegiatan eksploitasi di beberapa titik produksi. Karena tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal, maka kontribusi perusahaan migas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penting dipertanyakan" kata mantan anggota DPRD Jatim tersebut.

Menurut Nawardi, potensi migas Sumenep misalnya, mayoritas terletak di daerah kepulauan. Terhitung dari Blok Kangean Sumenep sampai Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken. Blok Kangean Sumenep sekarang dikelola dan dieksplorasi oleh beberapa korporasi multinasional yang bergerak di bidang industri pertambangan migas.  Seperti PT Arco Bali North (ABN), PT Arco Blok Kangean (ABK), PT Beyond Petroleum Indonesia (BPI), dan PT Energi Mega Persada (EMP).

“Sumber migas lainnya berada di Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep. Tempat ini menghasilkan 11,74 juta barel minyak dan kondensat serta 947 juta kaki kubik gas setiap hari. Jika ditambah dengan beberapa blok gas lainnya, maka Sumenep mampu mensuplai 60 persen kebutuhan gas Jawa Timur. Ini luar biasa,” kata Nawardi.

Mengutip data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nawardi menyebutkan, total potensi migas Sumenep sekitar 6 triliun kaki kubik, dan masih bisa dieskplorasi hingga 30 tahun ke depan.

“Sudah lebih dari 10 perusahaan operator migas yang telah, sedang, dan akan mengelola beberapa blok migas di Sumenep, seperti Trend Java Sea, Masalembu Shell, British Petroleum, Mobile Oil, Arco Kangean, Amco lndonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali, dan Santos Oil,” kata Nawardi.

Memorandum, Page-11, Saturday, November 11, 2017

Gas Price US $ 6 Difficult Implemented



Gas price of US $ 6 per mmbtu can not be realized. Up to now only eight companies enjoy the facility. Another 76 companies are still buying gas at US $ 8-14 per mmbtu. In fact, Presidential Regulation No. 40 of 2016 on the Determination of Gas Prices mandated gas prices of US $ 6 per mmbtu since January 1, 2016.

The price of industrial gas in the country is much more expensive than in other countries. Japan, South Korea and China set a gas price of US $ 4-4.55 per mmbtu. While Singapore is around US $ 4-5 per mmbtu, Malaysia US $ 4.47 per mmbtu, and Vietnam US $ 7.5 per mmbtu.

Due to expensive gas prices, the domestic industry is difficult to compete with the industries of other countries. Gas prices in Indonesia are still high due to the length of the distribution chain, inadequate gas infrastructure, the high cost of logistics, and the number of traders (traders) who play.



This was revealed in an Investor Daily interview with members of the Committee of the Oil and Gas Downstream Regulatory Agency (BPH Migas) Jugi Prajogio, Head of Communications, Public Information Service and Cooperation Bureau of the Ministry of Energy and Mineral Resources Dadan Kusdiana, member of Commission VII DPR Eni Maulani Saragih, and President Director of Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi.

The same thing was stated by Secretary General of the Ministry of Industry Haris Munandar, Upstream Chemical Director of the Ministry of Industry Muhammad Khayam, Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Rachmat Hutama, and oil and gas observer who is also Executive Director of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. They were contacted separately in Jakarta, Thursday (9/11).

The gas pricing of US $ 6 per mmbtu at the user industry level (end user) is in Presidential Regulation 40/2016 on Gas Pricing. Presidential Regulation 40/2016 is completed by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016 on Natural Gas Prices for Certain Industries.

The regulation is aimed at stimulating the acceleration of economic growth and enhancing the competitiveness of national industries. The Presidential Regulation is a follow up of the gas price reduction plan in the Economic Policy Package III released in October 2015.

There are eight industry sectors that are entitled to buy gas at US $ 6 per mmbtu at user industry level, namely fertilizer industry, petrochemical industry, oleo chemical industry, steel industry, ceramic industry, glass industry and glove industry.

From 84 companies, which have obtained US gas price of 6 per mmbtu since the beginning of this year only eight companies. They are engaged in petrochemical industry, fertilizer and steel. The eight companies are PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel Tbk, PT Kaltim Parna Industri, and PT Kaltim Methanol Industri.

Discussion of the Coordinating Minister

According to the Head of Communications, Public Information Services and Cooperation Bureau of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Dadan Kusdiana, the decline in gas prices for industry is still waiting for discussion at the level of the Coordinating Ministry of Economic Affairs.

"The Ministry of Industry has sent a letter of recommendation of any industry that gets a decrease in gas prices," he said.

However Dadan can not be sure how long the discussion at the level of the Coordinating Ministry.

"Now that process is the stage. Hopefully before the end of the year is over, "he said.

He added that there are four industrial sectors that have not enjoyed the decline in gas prices, namely the ceramics industry, glass, oleo chemicals, and rubber gloves. While the three industries that have been getting the decline in gas prices since the beginning of this year are the fertilizer industry, petrochemicals, and steel.

Dadan explained that the mechanism of reducing the price of industrial gas begins with the recommendation of the Ministry of Industry to the Ministry of Energy and Mineral Resources. Then the recommendations were discussed across ministries in meetings at the Coordinating Ministry for the Economy.

The mechanism is in accordance with Presidential Instruction No. 4 of 2017. The Presidential Instruction states that ministerial regulations affecting other sectors should be coordinated through their respective Coordinating Ministries.

BPH Migas Committee member Jugi Prajogio said a number of measures are underway to reduce gas prices, including reviewing the toll fee of the transmission pipeline. For example the toll fee for Arun-Belawan is down from US $ 2.53 per mmbtu to US $ 1,545 / mmbtu.

"For Arun-Belawan gas price could drop US $ 1 / MMBTU," he said.

Jugi explained, the study was also conducted for toll fee of Gunung Magang pipeline to Singa Station and Cilegon pipeline owned by PT Majuko. Then the pipe segment is still a lot of his shipper and has many customers, for example PGN's SSWJ segment.

"BPH is involved from the beginning of planning to implementation of the work. BPH supports the Ministry of Energy and Mineral Resources efforts to determine the commercial margin and the return on investment (IRR) for the construction of distribution pipelines, "he said.

On the other hand, House Commission VII member Eni Maulani Saragih stated that although President Jokowi has been approved by Presidential Regulation issued last year, even with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources as its derivative regulation, the gas price of US $ 6 per mmbtu has not been fully realized.

"We have repeatedly held work meetings with the Minister of Energy and Mineral Resources since led by Sudirman Said to Ignasius Jonan. The answer about the related gas price reduction has not been satisfactory.

"Only three industry sectors are getting price reductions. In fact, there are still many industries waiting for the President's promise, "said Eni

Up to now, there is still higher upstream gas prices than the provisions of the Presidential Regulation or the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation.

"For example, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) gas price could reach US $ 7.8 per mmbtu," She said.

Eni regretted that the signed Regulation was not implemented properly.

"We hope the regulation will be realized so that its effet multiplier will soon be felt. "If not implemented, why make the rules," She said.

Pertamina Hulu Energi President Director, Sardjono Hadi, said that the company is continuing to make cost efficiency on all fronts, such as procurement of goods and services that are centralized so as to obtain standard quality and higher discounts.

"The organization of SSO (share service organization) has been implemented since September 1, 2017, so that time sharing and the effect can be cost reduction," he said.

New rules

Secretary General of the Ministry of Industry Haris Munandar revealed that the implementation of the decline in gas prices for industry to the level of US $ 6 per mmbtu is still awaiting approval of the latest draft Minister of Energy and Mineral Resources. Currently the draft Ministerial Regulation is still awaiting further process at the Coordinating Ministry of Marine Affairs.

"There are still 76 companies that are still waiting for certainty of the decline in gas prices, can only be realized after the draft of the Minister's Regulation is signed," he said.

Haris explains, the problem of the high price of gas is a chain of distribution that is too long, so there must be disconnected to suppress the price.

"It is difficult for the government to cut costs in gas distribution," he said.

In fact, according to him, if the price of gas falls, the government gets reciprocal of tax revenue due to the growth of the gas user industry, in the form of value added tax (VAT), corporate income tax (PPh), or other taxes.

However, gas providers still have to reduce profit margins. For initial application, reduced cost of distribution costs can be borne by the government in advance by looking at the overall cost structure.

"So, it is clear there is something that can be obtained from the government. If the industry can increase production, then the government revenue will be bigger, "he said.

Upstream Chemical Director of the Ministry of Industry Muhammad Khayam believes that the new Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources will be more effective in lowering gas prices because this regulation reaches downstream and regulates toll fees. That way, gas prices are expected to fall US $ 0.5-1 per mmbtu. Based on data from the Ministry of Industry, this year's industrial gas demand reached 2,70,39 mmscfd.

"The determination of the toll fee is more effective because previously there was no specific limit on the cost of gas distribution. This plan has been in existence since 2015, "he said.

Moreover, usually toll fees for downstream industries are more expensive, because the position is far from gas sources. While the cost of distribution for the upstream industry is usually smaller because it is close to the gas source.

"This is one source of difficulty in lowering gas prices, moreover many user industries are downstream sectors, where gas is used as energy, not raw materials," he said.

Meanwhile, PGN Corporate Secretary Rachmat Hutama said that as a SOE, PGN will support and implement any government policies or decisions, including the policy of lowering the industry price to US $ 6 per mmbtu.

"As we know, the purpose of the decline in gas prices is the step of President Jokowi's government to improve the competitiveness of national industries," he said.

Rachmat explained that the gas price incentive is one of them for industries in Industrial Zone (KI) Medan, whose gas supply is managed by PGN. The company which floored in Indonesia Stock Exchange (BEI) with PGAS stock code has lowered gas price in Medan Industrial Estate.

"After discussing with all related parties, starting from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Industry and Pertamina and industry players in Medan, it was decided that gas price will decrease from US $ 12.22 per mmbtu to US $ 9.95, retroactively since February 1, 2017 , "He explained.

He explained that significant gas price incentives can be given because PGN is aggregating national gas pipeline infrastructure. According to Rachmat Hutama, the cost of managing and distributing natural gas is not only done on one gas pipeline segment, but in aggregation or unified in all PGN pipelines in 12 provinces and 19 cities / districts.

"As a result, the cost of distribution and pipeline management to customers is more efficient and transparent and accountable," he said.

In its development, industrial gas price incentives have a positive impact for all parties, especially the industries that increase their production. It is illustrated in the increasing consumption of industrial gas, especially in Medan Industrial Estate.

"Overall, government-to-industry incentives also resulted in a 17% increase in PGN's natural gas distribution volume - since the incentive has been granted," he said.

Still Expensive

Oil and gas observer / Executive Director of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro said gas prices in other countries are cheaper because there is a component of subsidies from the government. Their government subsidizes. So the price of gas for household, industry, and electricity customers there are different, "he said.

He pointed out, in Japan, South Korea and China, the price of gas is only US $ 4-4.55 per mmbtu, in Singapore US $ 4-5, Malaysia US $ 4.47 and Vietnam US $ 7.5 per mmbtu.

"Logically, Singapore alone buys gas from Indonesia on long-term contracts, costing around US $ 8-9 per mmbtu. They have no gas source, so buy from other countries, such as Indonesia. So, there is a component of subsidies in the final consumer, "he explained.

In Indonesia, according to Komaidi Notonegoro, the price of gas from the mouth of the mine alone has reached an average of US $ 6-7 per mmbtu.

"There is indeed gas from several Pertamina fields that cost US $ 4 per mmbtu, but the amount is limited. The price was not added yet other costs such as toll fees, "said Komaidi.

Thus, it is quite hard to realize the gas price of US $ 6 per mmbtu as mandated by Presidential Regulation 40/2016.

"Unless the government acts like a Bulog for gas. But it is difficult because the government does not have the facilities, "he said.

Komaidi fears that the US $ 6 per mmbtu gas price determination is not based on a deep academic review by looking at various aspects.

"If it can not be realized, it should be revised only its Presidential Regulation," he stressed.

He added that if the government would later subsidize the industry, it would have to go through in-depth study. For example, whether the industry in practice is really economical. It should also be seen how much the portion of gas prices to the cost of production.

"Do not let the subsidy has been given, the upstream industry is also pressed so difficult to develop. In fact, its downstream not efficient. So, it will be futile also later, "he said.

Based on data from SKK Migas, at the end of 2016 gas price in East Java is around US $ 8.01-8,05 per mmbtu, western Java US $ 9,14-9,18 per mmbtu, in Sumatra region US $ 13,9- 13.94 per mmbtu. Apart from Pertamina, gas supply comes from PGN.

So far PGN is the largest gas distributor in Indonesia for the downstream sector, with a contribution of about 70%. A number of studies say, the policy of cheap gas prices should be done by involving various components, from upstream, transmission, distribution, to taxes and margins.

In the upstream, the decline can be done by reducing the share of government in the context of profit sharing with KKKS. In addition, there should be a pricing that is not solely based on the economy, but is associated with the price of oil. For the transmission side, the price reduction can be done through the optimization of open access pipes.

While on the distribution side, the decline in gas prices can be done through the optimization of distribution pipelines to be utilized by others. In terms of taxes and margins, components that can be used to reduce gas prices are to provide tax incentives for business entities, to reduce the contribution of BPH Migas to open access pipes, and through limits on gas trade margins

Due to the high price of gas, a number of industries have difficulty producing. Even 45 manufacturing factories have just been declared closed due to high gas prices. Of that number, as many as 36 are rubber glove factories, eight ceramics factories, and one sheet glass factory.

IN INDONESIA


Harga Gas US$ 6 Sulit Diwujudkan


Harga gas US$ 6 per mmbtu belum bisa diwujudkan. Hingga kini hanya delapan perusahaan yang menikmati fasilitas tersebut. Sebanyak 76 perusahaan lainnya masih membeli gas seharga US$ 8-14 per mmbtu. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi mengamanatkan harga gas US$ 6 per mmbtu sejak 1 Januari 2016.

Harga gas industri di dalam negeri jauh lebih mahal dibanding di negara-negara lain. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menetapkan harga gas US$ 4-4,55 per mmbtu. Sedangkan Singapura berkisar US$ 4-5 per mmbtu, Malaysia US$ 4,47 per mmbtu, dan Vietnam US$ 7,5 per mmbtu.

Karena harga gas mahal, industri di dalam negeri sulit bersaing dengan industri negara-negara lain. Harga gas di Indonesia masih tinggi akibat panjangnya mata rantai distribusi, belum memadainya infrastruktur gas, mahalnya biaya logistik, serta banyaknya pedagang (trader) yang bermain.

Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, serta Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar, Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian  Muhammad Khayam, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Rachmat Hutama, serta pengamat migas yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis (9/11).

Penetapan harga gas sebesar US$ 6 per mmbtu di tingkat industri pengguna (end user) ada dalam Peraturan Presiden 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Peraturan Presiden 40/2016 dilengkapi Peraturan Menteri ESDM No 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu. 

Regulasi itu ditujukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Peraturan Presiden itu merupakan tindak lanjut dari rencana penurunan harga gas dalam Paket Kebijakan Ekonomi III yang dirilis Oktober 2015.

Ada delapan sektor industri yang berhak membeli gas seharga US$ 6 per mmbtu di tingkat industri pengguna, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleo kimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan.

Dari 84 perusahaan, yang sudah memperoleh harga gas US 6 per mmbtu sejak awal tahun ini hanya delapan perusahaan. Mereka bergerak dibidang industri petrokimia, pupuk dan baja. Ke-8 perusahaan itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Krakatau Steel Tbk, PT Kaltim Parna Industri, dan PT Kaltim Methanol Industri.

Pembahasan Menteri Koordinator 

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, penurunan harga gas untuk industri masih menunggu pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kementerian Perindustrian sudah mengirimkan surat rekomendasi industri mana saja yang mendapatkan penurunan harga gas,” tutur dia.

Namun Dadan tidak bisa memastikan berapa lama pembahasan di level Kementerian Koordinator. 

“Sekarang sudah proses itu tahapannya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah selesai,” ujar dia.

Dia menambahkan, ada empat sektor industri yang belum menikmati penurunan harga gas, yaitu industri keramik, kaca, oleo kimia, dan sarung tangan karet. Sedangkan tiga industri yang sudah mendapatkan penurunan harga gas sejak awal tahun ini yaitu industri
pupuk, petrokimia, dan baja.

Dadan menerangkan, mekanisme penurunan harga gas industri diawali rekomendasi Kementerian Perindusterian kepada Kementerian ESDM. Kemudian rekomendasi itu dibahas lintas kementerian dalam rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Mekanisme tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2017. Instruksi Presiden  ini menyatakan bahwa peraturan menteri yang berdampak pada sektor lain harus dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator masing-masing.

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengungkapkan, sejumlah langkah sedang dilakukan untuk menekan harga gas, di antaranya mengkaji ulang toll fee pipa transmisi. Misalnya toll fee untuk Arun-Belawan turun dari US$ 2,53 per mmbtu menjadi US$ 1,545/mmbtu.

“Untuk Arun-Belawan harga gas bisa turun US$ 1/ MMBTU,” ucap dia.

Jugi menjelaskan, kajian juga dilakukan untuk toll fee ruas pipa Gunung Magang ke Singa Station serta ruas pipa Cilegon milik PT Majuko. Kemudian ruas pipa yang masih banyak shipper-nya dan memiliki banyak pelanggan, misalnya ruas SSWJ milik PGN.

“BPH terlibat sejak awal perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan. BPH mendukung upaya Kementerian ESDM untuk menetapkan margin niaga dan hasil pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) bagi pembangunan pipa distribusi,” tegas dia.

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengemukakan, meski sudah ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden yang diterbitkan tahun lalu, bahkan sudah dilengkapi Peraturan Menteri ESDM sebagai Regulasi turunannya, harga gas di level US$ 6 per mmbtu belum terealisasi seluruhnya.

“Kami sudah berulang kali menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM sejak dipimpin oleh Sudirman Said hingga Ignasius Jonan. Jawaban tentang terkait penurunan harga gas belum memuaskan. 

“Hanya tiga sektor industri yang mendapatkan penurunan harga. Padahal, masih banyak industri yang menantikan janji Presiden," kata Eni

Hingga kini, masih ada harga gas di hulu yang lebih tinggi dari ketentuan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri ESDM. 

“Contohnya harga gas Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), bisa sampai US$ 7,8 per mmbtu,” tutur dia.

Eni menyayangkan Regulasi yang telah ditandatangani itu tidak diimplementasikan dengan baik. 

“Kami berharap peraturan tersebut segera direalisasikan agar multiplier effet-nya segera terasa. “Kalau tidak dilaksanakan, buat apa membuat peraturan,” kata dia. 

Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan efisiensi biaya di segala lini, misalnya pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi sehingga memperoleh kualitas yang standar dan potongan harga lebih besar.

“Organisasi SSO (share service organization) sudah kami terapkan sejak 1 September 2017, sehingga bisa time sharing dan efeknya bisa cost reduction,” ujar dia.

Peraturan Baru

Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengungkapkan, implementasi penurunan harga gas untuk industri ke level US$ 6 per mmbtu masih menunggu pengesahan draf Peraturan Menteri ESDM terbaru. Saat ini draf Peraturan Menteri tersebut masih menunggu proses lebih lanjut di Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Masih ada 76 perusahaan yang masih menunggu kepastian penurunan harga gas, hanya bisa direalisasikan setelah draf Peraturan Menterinya ditandatangani,” kata dia. 

Haris menjelaskan, permasalahan mahalnya harga gas adalah rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harus ada yang diputus untuk menekan harga. 

“Memang sulit bagi pemerintah untuk memotong biaya dalam distribusi gas,” ucap dia.

Padahal, menurut dia, jika harga gas turun, pemerintah mendapatkan timbal balik dari penghasilan pajak akibat bertumbuhnya industri pengguna gas, baik berupa pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) badan, maupun pajak-pajak lainnya.

Meski demikian, perusahaan penyedia gas tetap harus mengurangi margin keuntungan. Untuk penerapan awal, beban biaya distribusi yang dikurangi bisa ditanggung pemerintah terlebih dahulu dengan melihat struktur beban biaya secara keseluruhan.

“Jadi, sudah jelas ada yang bisa didapatkan dari pemerintah. Kalau industri bisa meningkatkan produksi maka pendapatan pemerintah lebih besar,” kata  dia.

Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindusterian Muhammad Khayam yakin Peraturan Menteri ESDM yang baru akan lebih efektif menurunkan harga gas karena aturan ini menjangkau hingga hilir dan mengatur toll fee. Dengan begitu, harga gas diharapkan bisa turun US$ 0,5-1 per mmbtu.  Berdasarkan data Kementerian Perindusterian, kebutuhan gas industri tahun ini mencapai 2.70,39 mmscfd.

“Penentuan toll fee ini lebih efektif karena sebelumnya tidak ada batasan tertentu mengenai biaya distribusi gas. Rencana ini sebenarnya sudah ada sejak 2015,” tutur dia.

Apalagi, biasanya toll fee untuk industri hilir lebih mahal, karena posisinya jauh dari sumber gas. Sedangkan biaya distribusi untuk industri hulu biasanya lebih kecil karena dekat dengan sumber gas.

“Inilah salah satu sumber kesulitan dalam menurunkan harga gas, apalagi banyak industri pengguna merupakan sektor hilir, di mana gas digunakan sebagai energi, bukan bahan baku,” papar dia. 

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengemukakan, sebagai BUMN, PGN akan mendukung dan menjalankan setiap kebijakan atau keputusan pemerintah, termasuk kebijakan menurunkan harga industri ke level US$ 6 per mmbtu.

“Seperti kita ketahui, tujuan penurunan harga gas tersebut merupakan langkah pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar dia.

Rachmat menjelaskan, insentif harga gas tersebut salah satunya untuk industri di Kawasan Industri (KI) Medan yang pasokan gasnya dikelola PGN. Perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham PGAS ini telah menurunkan harga gas di Kawasan Industri Medan.

“Setelah melakukan pembahasan dengan seluruh pihak terkait, mulai Kementerian ESDM, Kementerian Perindusterian, Pertamina, dan pelaku industri di Medan, diputuskan harga gas turun dari US$ 12,22 per mmbtu menjadi US$ 9,95, berlaku surut sejak per 1 Februari 2017,” papar dia.

Dia menerangkan, insentif harga gas yang cukup signifikan itu bisa diberikan karena PGN melakukan agregasi infrastruktur pipa gas bumi secara nasional. Menurut Rachmat Hutama, biaya pengelolaan dan pendistribusian gas bumi tidak hanya dilakukan pada satu ruas pipa gas bumi, tetapi di agregasi atau disatukan secara keseluruhan di semua pipa PGN di 12 provinsi dan 19 kota/kabupaten. 

“Hasilnya, biaya distribusi dan pengelolaan pipa sampai ke pelanggan lebih efisien serta transparan dan akuntabel,” kata dia.

Dalam perkembangannya, insentif harga gas industri berdampak positif bagi semua pihak, terutama industri yang meningkatkan produksinya. Hal itu digambarkan pada peningkatan konsumsi gas industri, khususnya di Kawasan Industri Medan.

“Secara keseluruhan, insentif dari pemerintah ke industri ini juga membuat peningkatan volume penyaluran gas bumi PGN sebesar 17%- sejak insentif tersebut diberikan,” ujar dia.

Masih Mahal

Pengamat migas/Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, harga gas di negara lain lebih murah karena ada komponen subsidi dari pemerintah. Pemerintah mereka memberikan subsidi. Maka harga gas untuk pelanggan rumah tangga, industri, dan kelistrikan di sana berbeda-beda,” ujar dia.

Dia mencontohkan, di Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, harga gas hanya US$ 4-4,55 per mmbtu, di Singapura US$ 4-5, Malaysia US$ 4,47, dan Vietnam US$ 7,5 per mmbtu.

“Logikanya, Singapura saja membeli gas dari Indonesia dengan kontrak jangka panjang, harganya berkisar US$ 8-9 per mmbtu. Mereka tidak punya sumber gas, sehingga membeli dari negara lain, seperti Indonesia. Jadi, ada komponen subsidi di konsumen akhir,” papar dia.

Di Indonesia, menurut Komaidi Notonegoro, harga gas dari mulut tambang saja rata-rata sudah mencapai US$ 6-7 per mmbtu. 

“Memang ada gas dari beberapa lapangan Pertamina yang harganya US$ 4 per mmbtu, namun jumlahnya terbatas. Harga itu pun belum ditambah biaya lain seperti toll fee,” kata Komaidi.

Dengan demikian, cukup berat untuk merealisasikan harga gas US$ 6 per mmbtu seperti diamanatkan Peraturan Presiden 40/ 2016.

“Kecuali kalau pemerintah berperan seperti Bulog untuk gas. Tapi itu sulit karena pemerintah tidak memiliki fasilitas,” ucap dia.

Komaidi khawatir penetapan harga gas US$ 6 per mmbtu tidak didasarkan pada kajian akademis yag mendalam dengan melihat berbagai aspek menyeluruh. 

“Kalau memang tidak bisa direalisasikan, sebaiknya direvisi saja Peraturan Presiden-nya,” tegas dia.

Dia menambahkan, jika pemerintah kelak memberi subsidi kepada industri, itu pun harus melalui kajian mendalam. Misalnya apakah industri tersebut dalam praktiknya benar-benar sudah ekonomis. Juga harus dilihat berapa besar porsi harga gas terhadap biaya produksi. 

“Jangan sampai subsidi sudah telanjur diberikan, industri hulu juga ditekan sehingga sulit berkembang. Nyatanya, di hilirnya yang tidak efisien. Jadi, akan sia-sia juga nantinya,” tutur dia.

Berdasarkan data SKK Migas, pada akhir 2016 harga gas di Jawa Timur berkisar US$ 8,01-8,05 per mmbtu, Jawa bagian barat US$ 9,14-9,18 per mmbtu, di wilayah Sumatera US$ 13,9-13,94 per mmbtu. Selain dari Pertamina, pasokan gas berasal dari PGN.

Sejauh ini PGN merupakan distributor gas terbesar di Indonesia bagi sektor hilir, dengan kontribusi sekitar 70%. Sejumlah kajian menyebutkan, kebijakan harga gas murah harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen, mulai dari hulu, transmisi, distribusi, hingga pajak dan margin.

Di hulu, penurunan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi pemerintah dalam konteks bagi hasil dengan KKKS. Selain itu, perlu ada penetapan harga yang tidak semata-mata berdasarkan keekonomian, namun dikaitkan dengan harga minyak. Untuk sisi transmisi, penurunan harga bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa open acces. 

Sedangkan pada sisi distribusi, penurunan harga gas bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa distribusi untuk dimanfaatkan pihak lain. Dari sisi pajak dan margin, komponen yang bisa digunakan untuk menekan harga gas adalah memberikan insentif pajak bagi badan usaha, mengurangi iuran BPH Migas untuk pipa open access, serta melalui pembatasan margin niaga gas 

Akibat mahalnya harga gas, sejumlah industri kesulitan berproduksi. Bahkan 45 pabrik industri manufaktur baru saja dinyatakan tutup akibat mahalnya harga gas. Dari jumlah itu, sebanyak, 36 merupakan pabrik sarung tangan karet, delapan pabrik keramik, dan satu pabrik kaca lembaran.

Investor Daily, Page-1, Friday, November 10, 2017