PGN Reduce Capital Expenditure

Domestic Gas Gas Absorption is not Optimal yet

PT Perusahaan Gas Negara Tbk reduced its capex this year to 300 million US dollars, or about Rp 3.9 trillion at an exchange rate of Rp 13,300 per US dollar. Low gas absorption in the country is suspected to cause PGN to cut spending capital.

In the Annual General Meeting of Shareholders in May, PGN's capital expenditure was allocated 500 million US dollars or nearly Rp 7 trillion. Much of the capital expenditure is allocated for the construction of national gas pipeline infrastructure. So far, PGN has built 71278 kilometers of gas pipelines across Indonesia, equivalent to 80 percent of national gas pipelines.

In a PGN official statement on Wednesday (10/11), a 40 percent reduction in capital spending from the original plan was part of an efficiency effort in the face of an economic slowdown throughout 2017. However, PGN remains committed to developing infrastructure and improving the utilization of natural gas in the country.

"We will continue to develop existing national gas and market infrastructure networks, and enter new territories in the expansion and expansion of natural gas utilization," said PGN Commercial Director Danny Praditya.

Separately, Vice Chairman of Upstream and Petrochemical Industry Committee at the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Achmad Widjaja said the reduction of PGN's capital expenditure is quite realistic amid the uncertainty of domestic gas policy. In addition, the downstream sector or the end-use area of ​​natural gas is also still uncertain about the price of gas. The policy of reducing gas prices has not been fully realized.

"As a result, the use of gas is not optimal, especially in the industrial sector, because the price of gas is still expensive, So, there is reasonable reduction of capital expenditure (PGN)," said Achmad.

According to Achmad, the lack of optimization is not just happening on the utilization of gas for domestic industry. The power generation sector is also experiencing similar things. Gas has not yet become the main fuel of power generation. Gas is used when power consumption reaches its peak.

"In some areas there are still power plants that use diesel. In fact, using gas fuel should not be a problem. Perhaps because of the nature of diesel that is easily obtained or purchased, then it made the choice, "said Achmad.

The increase in PGN recorded that gas distribution in quarter I-2017 increased by 17 percent compared to the same period last year. The increase occurred for the utilization of gas in power and industrial sector. Throughout 2016, PGN has distributed 1.6 billion cubic feet of gas per day.

PGN is now expanding its natural gas network to Cikande Modern Industrial Estate, Serang, Banten. This industrial zone became one of the potential markets. In the region there are more than 200 companies, both local and international companies. These companies are engaged in food and beverage, chemical, heavy equipment, and building materials.

"Natural gas supply in the industrial area is our effort to realize the energy conversion program to natural gas. Utilization of natural gas that is efficient, environmentally friendly, and safe can increase the competitiveness of national industry, "said Danny.

Based on the records of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the national gas production target this year is 1.150 million barrels of oil equivalent per day (BOEPD). The achievement during the first half of 2017 is 1.131 million BOEPD. The gas allocation for domestic is called 60.4 percent or higher compared to last year which is around 59 percent.

However, gas that can not be absorbed in the country also increases. The ESDM Ministry noted that there are 22 unused gas liquefied natural gas (LNG) cargoes in 2014. The number increased to 60 cargoes by 2015 and 66 cargoes were not absorbed by 2016.

The lack of gas infrastructure in the country is believed to be one of the causes of gas absorption is not optimal. Deputy Minister of EMR Arcandra Tahar said that the development of gas infrastructure in the country should be prioritized. The infrastructure is a regasification terminal as well as a floating regasification and storage unit (RFSU). It is estimated that the need for financing to build gas infrastructure in the country until 2030 reached 48 billion US dollars or equivalent to Rp 650 trillion.

IN INDONESIA

PGN Kurangi Belanja Modal

Penyerapan Gas Bumi Domestik Belum Optimal

PT Perusahaan Gas Negara Tbk mengurangi belanja modal tahun ini menjadi 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,9 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS. Rendahnya serapan gas di dalam negeri diduga menjadi penyebab PGN memangkas belanja modal.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Mei lalu, belanja modal PGN dialokasikan 500 juta dollar AS atau hampir Rp 7 triliun. Sebagian besar dari belanja modal tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas nasional. Sejauh ini, PGN telah membangun 71278 kilometer pipa gas di seluruh Indonesia atau setara dengan 80 persen sambungan pipa gas nasional.

Dalam keterangan resmi PGN, Rabu (11/10), pengurangan belanja modal sebesar 40 persen dari rencana semula itu merupakan bagian dari upaya efisiensi dalam menghadapi perlambatan ekonomi sepanjang 2017. Namun, PGN tetap berkomitmen mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

”Kami akan terus mengembangkan jaringan infrastruktur gas nasional dan pasar yang ada, serta masuk ke wilayah yang baru dalam rangka perluasan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi,” kata Direktur Komersial PGN Danny Praditya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komite Industri Hulu dan Petrokimia pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaja mengatakan, pengurangan belanja modal PGN itu cukup realistis di tengah ketidak pastian kebijakan gas bumi di dalam negeri. Selain itu, sektor hilir atau wilayah pengguna akhir gas bumi juga masih diliputi ketidak pastian soal harga gas. Kebijakan penurunan harga gas belum sepenuhnya terealisasi.

”Akibatnya, penggunaan gas tidak optimal, khususnya di sektor industri, karena harga gas yang masih mahal, Jadi, wajar saja ada pengurangan belanja modal (PGN),” kata Achmad.

Menurut Achmad, kurangnya optimalisasi bukan saja terjadi pada pemanfaatan gas untuk industri dalam negeri. Sektor pembangkit listrik juga mengalami hal serupa. Gas belum sepenuhnya menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik. Gas dipakai saat pemakaian daya listrik mencapai puncaknya.

”Di beberapa wilayah masih ada pembangkit listrik yang menggunakan solar. Padahal, memakai bahan bakar gas semestinya tidak masalah. Mungkin karena sifat solar yang mudah diperoleh atau dibeli, maka itu dijadikan pilihan,” ujar Achmad.

Penyaluran meningkat PGN mencatat, penyaluran gas bumi pada triwulan I-2017 naik sebesar 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan itu terjadi untuk pemanfaatan gas di sektor pembangkit listrik dan industri. Sepanjang 2016, PGN telah menyalurkan gas sebanyak 1,6 miliar standar kaki kubik per hari.

PGN kini sedang memperluas jaringan gas bumi ke Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Kawasan industri ini menjadi salah satu pasar potensial. Di kawasan itu terdapat lebih dari 200 perusahaan, baik perusahaan lokal maupun internasional. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang makanan dan minuman, kimia, alat berat, dan material bangunan.

”Pasokan gas bumi di kawasan industri adalah upaya kami merealisasikan program konversi energi ke gas bumi. Pemanfaatan gas bumi yang efisien, ramah lingkungan, dan aman dapat menaikkan daya saing industri nasional,” kata Danny.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target produksi gas bumi nasional tahun ini sebanyak 1,150 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD). Adapun pencapaian sepanjang semester I-2017 adalah 1,131 juta BOEPD. Alokasi gas untuk domestik disebut sebesar 60,4 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang berkisar 59 persen. 

Meski demikian, gas yang tidak bisa diserap di dalam negeri juga ikut meningkat. Kementerian ESDM mencatat ada 22 kargo gas alam cair (LNG) yang tidak terserap pada 2014. Jumlah itu meningkat menjadi 60 kargo pada 2015 dan 66 kargo tidak terserap pada 2016.

Minimnya infrastruktur gas di dalam negeri diyakini sebagai salah satu penyebab serapan gas tidak optimal. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri harus diprioritaskan. Infrastruktur tersebut adalah terminal regasifikasi serta unit regasifikasi dan penyimpanan terapung (RFSU). Diperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk membangun infrastruktur gas di dalam negeri sampai 2030 mencapai 48 miliar dollar AS atau setara Rp 650 triliun.

Kompas, Page-30, Tuesday, October 12, 2017

BUMD Not Ready to Take Stock of Oil and Gas Block

Regional-owned enterprises are not yet ready to take over a 10% stake in the participation of oil and gas blocks located in the region.

Until now there is no participating interest (PI) of oil and gas blocks that can be offered to regional-owned enterprises (BUMD). The purchase of shares of participation is still in conformity with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016 on the Terms of Participating Interest 10% Supply on Oil and Gas Working Paper issued in November 2016 Under the regulation, the local government is entitled to own 10% of oil and gas block in its territory.

Secretary of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Upstream Activities (SKK Migas) Arief Handoko said that since Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 37/2016 was issued, no BUMDs could be offered shares of oil and gas participation in the region. The parties involved in the process of giving shares of oil and gas participation of 10% to the local government must adapt to the new regulation.

According to him, the process of transferring shares of participation of several oil and gas blocks such as Offshore Block North West Java (ONWJ), Siak Block, and Kampar Block are currently underway. Meanwhile, other oil and gas blocks still have to re-adjust to the regulation. Thus, there are no shares of participation of oil and gas blocks that are ready to be offered to BUMD.

Based on Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016, since the first field development plan will be produced onshore or offshore up to 12 nautical miles, the contractor is obliged to offer a 10% stake to the BUMD. BUMD entitled to bid must be entirely by local government or a limited liability company with 99% of its shares local government. The ESDM Minister will appoint BUMDs that are eligible to be offered the ownership of oil and gas block participation rights.

"[The granting of share of participation to local government] ONWJ, Siak, Kampar which is currently under way since this is relatively new must be reprocessed in accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation," he said.

Arief Handoko said that the local government and EMR Minister have appointed BUMD to take a stake of 10% participation in the Siak Block, Palmerah, and South Sumatra. Meanwhile, the three contractors of oil and gas block have also made an offer to BUMD.

According to him, the current contractor of cooperation contract (KKKS) still have to check whether the BUMD is in accordance with the criteria set out in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. There is a BUMD that has been appointed, but needs to be checked by KKKS has been eligible or not, "he said.

NOT APPOINTED

Meanwhile, the government has not appointed BUMD to take 10% of Lematang Block, Kampar, Block A Aceh, Pandan, Belida, Tonga, Sebuku, Muara Bakau, Northwest Natuna, Bangkanai, West Air Komering, Masela, Bulu, Tarakan Offshore, Nunukan and Bengara II. There is indeed a local government has not appointed BUMD, "he said.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi, Gunung Sardjono Hadi, said that for the participation of ONWJ Block, Siak and Kampar, the company is still waiting for BUMD's readiness. The reason is, it must be ascertained that 100% of BUMD shares appointed must be by the local government.

"They are reviewing ownership of shares in the designated BUMD," he said.

Thus, it can not offer shares of participation of the three blocks because there is no BUMD ready. In fact, to get a share of 10%, the BUMD does not need to pay directly. The value of 10% of the shares is borne in advance by the operator or contractor through production cuts once the project begins to produce oil or natural gas.

"The same thing we are also waiting for certainty from local government, which BUMD is appointed to receive PI [share of participation] 10%," he said.

IN INDONESIA

BUMD Belum Siap Ambil Saham Blok Migas

Badan usaha milik daerah belum siap mengambil alih 10% saham partisipasi blok migas yang berlokasi di wilayahnya.

Hingga saat ini belum ada saham partisipasi (participating interest/PI) blok minyak dan gas bumi yang bisa ditawarkan ke badan usaha milik daerah (BUMD). Pembelian saham partisipasi itu masih menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayaih Kerja Migas terbit pada November 2016 Berdasarkan aturan itu, pemerintah daerah berhak memiliki 10% saham blok migas di wilayahnya.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief Handoko mengatakan bahwa sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 terbit, belum ada BUMD yang bisa ditawarkan saham partisipasi blok migas di wilayahnya. Para pihak yang terlibat dalam proses pemberian saham partisipasi blok migas sebesar 10% kepada pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan peraturan baru itu.

Menurutnya, proses pengalihan saham partisipasi beberapa blok migas seperti Blok Offshore North West Java (ONWJ), Blok Siak, dan Blok Kampar saat ini sedang berjalan. Sementara itu, blok migas lainnya masih harus melakukan penyesuaian ulang mengacu pada peraturan tersebut. Dengan demikian belum ada saham partisipasi blok migas yang siap ditawarkan kepada BUMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan saham 10% kepada BUMD. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus seluruhnya oleh pemerintah daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya pemerintah daerah. Menteri ESDM akan menunjuk BUMD yang pantas ditawari kepemilikan hak partisipasi blok migas.

“[Pemberian saham partisipasi kepada pemerintah daerah] ONWJ, Siak, Kampar yang sekarang memang sedang berjalan karena ini relatif baru yang lain harus diproses ulang supaya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM,” ujarnya.

Arief Handoko menuturkan bahwa pemerintah daerah dan Menteri ESDM telah menunjuk BUMD untuk mengambil saham partisipasi 10% di Blok Siak, Palmerah, dan South Sumatera. Sementara itu, ketiga kontraktor blok migas tersebut juga telah melakukan penawaran kepada BUMD. 

Menurutnya, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) masih harus mengecek apakah BUMD tersebut sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Ada BUMD yang telah ditunjuk, tetapi perlu diperiksa oleh KKKS telah memenuhi syarat atau belum,” katanya.

BELUM DITUNJUK

Sementara itu, pemerintah belum menunjuk BUMD untuk mengambil 10% saham Blok Lematang, Kampar, Blok A Aceh, Pandan, Belida, Tonga, Sebuku, Muara Bakau, Northwest Natuna, Bangkanai, West Air Komering, Masela, Bulu, Tarakan Offshore, Nunukan dan Bengara II. Ada yang memang pemerintah daerah belum menunjuk BUMD,” katanya.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, untuk penawaran saham partisipasi Blok ONWJ, Siak, dan Kampar, pihaknya masih menunggu kesiapan BUMD. Pasalnya, harus bisa dipastikan bahwa 100% saham BUMD yang ditunjuk itu harus oleh pemerintah daerah.

“Mereka sedang me-review kepemilikan saham di BUMD yang ditunjuk,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya belum bisa menawarkan saham partisipasi ketiga blok itu karena belum ada BUMD yang siap. Padahal, untuk memperoleh bagian 10% itu, BUMD tidak perlu membayar langsung. Nilai 10% saham itu ditanggung terlebih dahulu oleh operator atau kontraktor melalui pemotongan hasil produksi setelah proyek mulai menghasilkan minyak atau gas bumi.

“Hal yang sama kami juga sedang menunggu kepastian dari pemerintah daerah, BUMD mana yang ditunjuk untuk menerima PI [saham partisipasi] 10%,” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, October 12, 2017

Oil Lifting Predicted Only 98%

The government is targeting the production (lifting) of petroleum this year is difficult to achieve only 98% of the target. This is reflected in the achievement of oil production in October which only reached 805,000 barrels per day (bpd), while for the realization of natural gas until October reached 7.596 mmscfd per day (MMSCFD).

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ego Syahrial said the government still has up to three months ahead to maintain oil production performance so that it approaches the target of the 2017 State Budget of Change (APBNP) of 815,000 bpd. "From the target side will not be far from 98%, which is important from the rupiah side," he said.

According to him, although this year's oil production target is difficult to achieve, there is no need to worry because the more important thing is not from lifting, but the state revenue from oil sales.

The state revenue from oil and gas sector is estimated to reach the target. Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the average Indonesian Crude Price (ICP) for eight months this year was at USD 48.41 per barrel, up from last year's position of USD 37.34 per barrel.

Meanwhile, the contribution of oil and gas sector to state revenue as of September was Rp 92.43 trillion or 10.25 percent higher than the same period last year with Rp 83.83 trillion.

He said, it is not easy to maintain the field production-Indonesian oil and gas field, especially if forced to increase production due to mature field conditions. In addition, various problems are also often experienced KKKS not only technical problems, such as weather hampering the process of transporting oil products. Therefore, it is considered lifting misses 2-5% of the target is still quite reasonable.

"Spirit lifting is 98% achieved. If in the oil and gas industry the 5% deviation is fair, this is only 2%, no problem, "he said.

IN INDONESIA

Lifting Minyak diprediksi Hanya tercapai 98%

Pemerintah menargetkan produksi (lifting) Minyak bumi tahun ini sulit tercapai kemungkinan hanya 98% dari target. Hal itu tercermin dari capaian produksi minyak pada Oktober yang hanya mencapai 805.000 barel per hari (bph), sedangkan untuk realisasi gas bumi hingga Oktober mencapai 7.596 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Direktur JenderaI Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, pemerintah masih punya waktu hingga tiga bulan ke depan untuk menjaga performa produksi minyak sehingga mendekati target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017-sebesar 815.000 bph. “Dari sisi target tidak akan jauh dari 98%, yang penting dari sisi rupiahnya," ujarnya.

Menurut dia, meski target produksi minyak tahun ini sulit tercapai, tidak perlu khawatir karena yang Iebih penting adaIah bukan dari lifting, tapi penerimaan negara dari penjualan minyak.

Adapun penerimaan negara dari sektor migas diperkirakan mencapai target. Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) sepanjang delapan bulan pada tahun ini berada di angka USD 48,41 per barel, meningkat dibanding posisi yang sama tahun lalu sebesar USD 37,34 per barel.

Sementara kontribusi sektor migas kepenerimaan negara hingga September tercatat Rp 92,43 triliun atau lebih besar 10,25% dibanding pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 83,83 triliun.

Dia menyebut, tidak mudah untuk menjaga produksi lapangan-Iapangan migas Indonesia, apalagi jika dipaksakan meningkatkan produksi karena kondisi lapangan yang sudah mature. Selain itu, berbagai permasalahan juga kerap dialami KKKS tidak hanya masalah teknis, misalnya saja cuaca sehingga menghambat proses pengangkutan minyak hasil produksi. Sebab itu, pihaknya beranggapan lifting meleset 2-5% dari target masih cukup wajar.

“Spiritnya 98% tercapai. Kalau dalam industri migas itu deviasi 5% itu wajar, ini hanya 2%, tidak ada masalah," katanya.

Koran Sindo, Page-17, Wednesday, October 11, 2017

Audit report continues to question cost recovery

As the current administration emphasizes the importance of eificiency the latest audit report from the Supreme Audit Agency (BPK) has highlighted inefficiencies in the governments cost-recovery scheme in the upstream oil and gas sector.

In its 2017 first half report based on the audit of 2015 accounts, the BPK reported that there were Rp 27.39 trillion (US$2.03 billion) in potential state losses caused by 9,729 irregularities that comprised mostly Violations of prevailing laws and regulations, in addition to inefficiencies. However, this was down significantly from the 2014 accounts of Rp 44.68 trillion in potential losses.

“There were several issues, including violations of laws and there was also the issue of cost recovery and some corrections to subsidies,” BPK chairman Moermahadi Soerja Dj anegara said after a meeting with President Joko “Jokowi” Widodo at the State Palace on Tuesday.

The latest audit highlighted cost recovery in particular, reporting that the agency had found $ 956.04 million worth of costs expended by oil andgas contractors that should not have been reimbursed by the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas).

Under the cost-recovery scheme, the government is responsible for reimbursing contractors’ exploration and exploitation expenses from the state budget. Moreover, the BPK also found that 17 contractor or working interest holding had not paid some of their taxes since 2015, amounting to $ 209.25 million.

In comparison, the agency recorded potential losses of $ 194.25 million caused by cost recovery in last year`s first-half audit report. Because of these factors, the BPK has 'sent several recommendations to SKK Migas, including that the latter postpone or correct the reimbursement value for cost recovery for 2015.

“[SKK Migas] should also coordinate with the taxation director general to resolve the issues of income tax and branch profit taxes [PBDR], while also implementing fines in line with the taxation terms and conditions,” the report read.

Cost recovery has been a controversial issue for the past couple of years, especially since oil and gas ready-to-sell products, colloquially known as lifting, has been on a downward trend for the past few years. The government has even estimated that the cost-recovery budget is expected to balloon to $ 13.28 billion next year from $10.7 billion this year, as set in the revised state budget.

The realized cost-recovery expense has actually been in a downward trend for the past couple of years. While in 2014, the expenditure reached $16.3 billion, it declined to only $11.6 billion in 2016. Criticism of the cost-recovery scheme eventually led to the Energy and Mineral Resources Ministry’s decision to issue a new production-sharing scheme (PSC), dubbed gross-split.

The government no longer has to reimburse exploration and exploitation activities under the gross-split scheme as the profit splits are decided up front. SKK Migas secretary Arief Setiawan Handoko said the issue had already been discussed with the BPK and was largely resolved.

“All costs that have been approved by SKK Migas for cost recovery are no longer disputed by the BPK. So if [costs] are compatible with the work plan and budget and we know that the expen- diture really occurred then that will be reimbursed through cost recovery 

Arief cited an example in the audit report. which alleged that there was an unapproved revision in the Banyu Urip project worth $ 484.11 million. Following the BPK’s findings, the two institutions had visited the site, which resulted in only $ 36 million still being reviewed.

Separately, the Indonesian Petroleum Association (IPA) remained tight-lipped on the BPK’s report as it was the problem of individual contractors.

Jakarta Post, Page-13, Wednesday, October 11, 2017

Oil and Gas Company from America Return Home

Oil prices and changes from cost recovery to gross split trigger KKKS to run away

One by one the oil and gas companies of the United States began to release their oil and gas assets in Indonesia. Most recently Chevron sold 25% of its shares in South Natuna Block Block B. While ConocoPhilips has also sold 40% of its shares in South Natuna Sea Block B.

In addition to Chevron and ConocoPhilips, ExxonMobil is out of the East Natuna Block consortium. The company also sold 41% of its shares in Tiung Biru Jambaran Field to Pertamina EP Cepu. Erwin Maryoto, Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia once stated that after completing the technical and market review (TMR) study in East Natuna Block and reviewing the findings, ExxonMobil no longer wishes to continue the discussion or activities of the East Natuna Block.

"We remain committed to ExxonMobil's operations in Indonesia and continue to seek and assess new opportunities in Indonesia," he explained.

While ConocoPhillips sells Block B to South Natuna Sea Medco because the company was always doing a review of the portfolio. But that does not mean going away, because ConocoPhilips already 47 years drilled in Indonesia.

Oil and Gas Block in Indonesia

Then there is Hess Corp. really no longer interested in doing business in Indonesia since 2013. The company sells four blocks, namely Ujung Pangkah Block, Semai V Block in West Papua, South Sesuku Block East Kalimantan, and East Sea Block 1. The Block Ujung Pangkah, which is already in production, is now controlled by PT Saka Energi Indonesia, a subsidiary of Perusahaan Gas Negara (PGN).

Director General of Oil and Gas ESDM Ministry Ego Syahrial refused to call the foreign companies out or run away from Indonesian oil and gas projects. Ego sure, oil and gas companies will re-invest in Indonesia if the price of oil increases.

"Not out, do not say blurry, as if we are not friendly, not out, it (Exxon) because of the high CO2 gas content.  If the oil price is not economically reasonable, it could be a time back again, "said Ego when met at the House of Representatives / People's Consultative Assembly, Tuesday (10/10).

Director of Upstream Oil and Gas Development, added that there are certain reasons that cause the release of oil and gas companies from Indonesia's oil and gas projects. Like ExxonMobil in East Natuna who opted out of the East Natuna consortium after the results of technology and market research, making East Natuna project uneconomical for ExxonMobil.

While in Chevron's case, Tunggal still has not obtained the company's Official Letters to sell the ownership of shares in the SNSB project. However Tunggal ensures that the government will not interfere with the Chevron stock sale process in South Natuna Sea Block B. He asserted that for the current government the main factor is the production of the block does not go down.

"Therefore Medco is ready to develop, he promised not to go down production, which we hold the operator," said Tunggal.

Even so, Tunggal still hopes Chevron can keep investing in Indonesia through the blocks the government offers in this year's auction.

"We expect them to remain invested, so we offer, let's join the auction, so not let," he explained.

Fahmy Radhi, an Energy Observer from UGM, said that the cause of the US oil and gas company is blurred because of the change of profit sharing contract to gross split. Also permitting the permits in upstream oil and gas also causes investment is not conducive.

IN INDONESIA

Perusahaan Migas Asal Amerika Pulang Kampung

Harga minyak dan perubahan dari cost recovery ke gross split memicu KKKS minggat

Satu per satu perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat mulai melepas aset migas mereka di Indonesia. Yang terbaru adalah Chevron menjual 25% sahamnya di Blok South Natuna Sea Block B. Sementara ConocoPhilips juga sudah menjual 40% sahamnya di South Natuna Sea Block B.

Selain Chevron dan ConocoPhilips, ExxonMobil keluar dari konsorsium Blok East Natuna. Perusahaan itu juga menjual 41% sahamnya di Lapangan Jambaran Tiung Biru kepada Pertamina EP Cepu. Erwin Maryoto, Vice President Public and Goverment Affailrs ExxonMobil Indonesia pernah menyatakan, setelah menyelesaikan kajian teknis dan pemasaran atau technology and market review (TMR) di Blok East Natuna dan mengkaji temuan, ExxonMobil tidak lagi berkeinginan meneruskan pembahasan atau kegiatan Blok East Natuna. 

"Kami tetap berkomitmen pada operasi ExxonMobil di Indonesia dan terus mencari dan mengkaji peluang baru di Indonesia," terangnya.

Sementara ConocoPhillips menjual Blok B Laut Natuna Selatan ke Medco karena memang perusahaan itu senantiasa melakukan tinjauan atas portfolionya. Namun bukan berarti akan pergi, karena ConocoPhilips sudah 47 tahun mengebor di Indonesia.

Lalu ada Hess Corp memang benar-benar tidak lagi berminat berbisnis di Indonesia sejak tahun 2013. Perusahaan itu menjual keempat bloknya, yakni Blok Ujung Pangkah, Blok Semai V di Papua Barat, Blok South Sesuku Kalimantan Timur, dan Blok Timor Sea 1. Adapun Blok Ujung Pangkah yang memang sudah produksi, kini dikuasai PT Saka Energi Indonesia, anak usaha Perusahaan Gas Negara (PGN).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menolak menyebut perusahaan asing tersebut keluar atau kabur dari proyek-proyek migas Indonesia. Ego yakin, perusahaan-perusahaan migas akan kembali berinvestasi di Indonesia jika harga minyak meningkat. 

"Tidak keluar, jangan dibilang kabur, seolah-oleh kami tidak friendly. Tidak keluar, itu (Exxon) karena kandungan gas CO2 tinggi. Kalau harga minyak tidak ekonomis itu wajar, bisa saja suatu waktu kembali lagi," jelas Ego ketika ditemui di Gedung DPR dan MPR RI, Selasa (10/10).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Tunggal, menambahkan, ada alasan-alasan tertentu yang menjadi penyebab keluarnya perusahaan migas dari proyek-proyek migas Indonesia. Seperti ExxonMobil di East Natuna yang memilih keluar dari konsorsium East Natuna setelah hasil technology and market research, membuat proyek East Natuna tidak ekonomis bagi ExxonMobil.

Sementara di kasus Chevron, Tunggal masih belum mendapatkan Surat resmi perusahaan tersebut untuk menjual kepemilikan saham dalam proyek SNSB. Namun Tunggal memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dari proses jual beli saham Chevron di South Natuna Sea Block B. Dia menegaskan, bagi pemerintah saat ini yang panting adalah produksi blok tersebut tidak turun. 

"Maka dari itu Medco siap mengembangkan, dia berjanji tidak akan turun produksi, yang kami pegang operator," ujar Tunggal.

Biarpun begitu, Tunggal masih berharap Chevron bisa tetap berinvestasi di Indonesia melalui blok-blok yang ditawarkan pemerintah dalam lelang tahun ini. 

"Kami harapkan mereka tetap investasi. Makanya kami tawarkan, ayo ikut lelang, jadi bukan membiarkan," terangnya.

Fahmy Radhi Pengamat Energi dari UGM, menilai, penyebab perusahaan migas Amerika kabur karena perubahan kontrak bagi hasil ke gross split. Juga berbelitnya perizinan di hulu migas juga menyebabkan investasi tidak kondusif.

Kontan, Page-14, Wednesday, October 11, 2017

Related Losses, Pertagas Send Letters to CPC

PT Pertamina Gas (Pertagas) sends an answer letter to the Supreme Audit Agency (BPK). The letter is an answer to the loss report related to Pertagas and its subsidiaries' business and gas transportation activities in 2014, 2015, the first half of 2016.

Referring to the Summary of Semester 1 2017 Examination results, Pertagas gas commercial activities bear the loss of revenue of US $ 16.57 million and the incidence of bad debts US35 11.86 million. The reason is the preparation of nominees, commercial schemes and operation of gas utilization of Pondok Tengah which do not consider the operating conditions, as well as the transfer of gas allocation for compressed natural gas (CNG) needs to PT Mutiara Energy (PTME)

Pertagas President Director Suko Hartono said Pertagas had sent an answer letter to BPK and followed up the recommendation issued by the examining agency.

"This is evidence we always uphold the commitment of good corporate governance (GCG)," he said.

In accordance with BPK's recommendation, Pertagas has drafted the Organizational Structure (TKO) on shipper stock arrangement. About PT Mutiara Energi bad debts which became one of BPK's highlights, it is very serious to follow up the recommendations of BPK.

"Pertagas continues to make maximum efforts to collect the debt," Suko explained.

Pertagas has filed two summons papers to Pearl Energy. Started the first warning in August 2016, the second warning was sent in September 2016.

"We are optimistic that the issue of receivables with Pearl Energy will be completed in the near future according to the prevailing regulations, which is no later than the end of 2017," he said.

IN INDONESIA

Terkait Kerugian, Pertagas Mengirim Surat ke BPK

PT Pertamina Gas (Pertagas) mengirimkan surat jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selembar surat itu merupakan jawaban atas laporan kerugian berkaitan dengan kinerja kegiatan niaga dan transportasi gas Pertagas dan anak perusahaan tahun 2014, 2015, semester I-2016.

Mengacu ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 2017, kegiatan niaga gas Pertagas menanggung kehilangan pendapatan sebesar US$ 16,57 juta dan timbulnya piutang macet US35 11,86 juta. Penyebabnya adalah penyusunan nominasi, skema niaga dan operasi pemanfaatan gas Pondok tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan compressed natural gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PTME)

Presiden Direktur Pertagas Suko Hartono mengatakan Pertagas telah mengirimkan Surat jawaban kepada BPK dan menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan lembaga pemeriksa tersebut. 

"Ini bukti kami selalu menjunjung tinggi komitmen good corporate governance (GCG)," ujarnya.

Sesuai rekomendasi BPK, Pertagas telah menyusun draf Tata Kerja Organisasi (TKO) mengenai pengaturan shipper stock. Perihal piutang macet PT Mutiara Energi yang menjadi salah satu sorotan BPK, pihaknya sangat serius menindaklanjuti rekomendasi BPK. 

"Pertagas terus melakukan upaya maksimal melakukan penagihan utang," jelas Suko.

Pertagas telah mengajukan dua surat somasi kepada Mutiara Energi. Mulai peringatan pertama di Agustus 2016, berlanjut peringatan kedua yang dikirim pada September 2016. 

"Kami optimistis persoalan piutang dengan Mutiara Energi selesai dalam waktu dekat sesuai peraturan yang berlaku, yakni paling lambat akhir tahun 2017," katanya.

Kontan, Page-14, Wednesday, October 11, 2017

Industrial Ceramics Getting Cheap Gas

High Employment Absorption

The Ministry of Industry intends to include the ceramic industry into the sector that gets cheap gas allocation incentives. This is at the same time expanding the share of industrial gas decline to the private sector after so far is dominated by state-owned enterprises. The Minister of Industry of Airlangga Hartarto said that his party has proposed to the Ministry of Energy and Mineral Resources on the type of industry that in the near future will get a decrease in gas prices again.

"We are also waiting for the development and the Ministry of ESDM because the regulation will be in them," he said after a hearing with Commission VI of the House of Representatives yesterday (10/10).

Airlangga said, the ceramic industry is proposed to get a decrease in gas prices because the absorption of its workforce is high. In addition, the industry uses Iokal raw materials, high domestic demand, and has export potential. In Presidential Regulation No. 40 of 2016, the government sets seven industries that will get the gas price facility. Namely, the fertilizer industry, petrochemical, olechemical, steel, ceramics, glass, and rubber gloves.

The decline in industrial gas prices is part of the Volume III Policy Package announced in October 2015. The industry should be able to feel the decline in gas prices since January 2016. In fact, until now there are only three types of industries that feel the decline in gas prices. Namely, fertilizer industry, petrochemical, and steel industry. It also does not apply to all companies in the sector.

There are only nine companies that enjoy it, namely PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, and PT Krakatau Steel.

"We have also proposed private sector to get the gas price decline, as in the ceramics industry almost everything

private, "he explained.

Meanwhile, the region that received the allocation of industrial gas price decline was Medan from USD 13.38 per mmbtu to USD 9.95 per mmbtu. This is in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 434 K / 12 / MEM / 2017. Only, according to Airlangga, the price is still considered not optimal.

"Automatically businesspeople demand because competition is getting tougher, one for increasing competitiveness than logistics in energy costs," Airlangga said.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Ego Syahrial said the government is still working hard to immediately lower the price of industrial gas.

"The details are still unknown, while the industry recommendation comes from the Ministry of Industry," he explained.

In addition, the ESDM Ministry is preparing to issue an EMR Ministerial Decree on the reduction of gas prices for industry. In line with that, the government issued a policy to increase the utilization of natural gas for the country. The measures are taken to ensure the efficiency and effectiveness of natural gas availability as fuel, raw materials or other necessities for domestic needs. Since 2013 the use of natural gas for domestic is greater than exports.

In the first half of 2017, domestic gas allocation reached 60.4 percent. That number increased compared to the 2016 domestic allocation reached 59 percent, 2015 by 55 percent, and in 2014 only 53 percent. The policy of allocation and utilization of natural gas itself refers to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 06 of 2016 on Provisions and Procedures for Determining the Allocation and Utilization of Natural Gas and Natural Gas Price.

IN INDONESIA

Industri Keramik Mendapatkan Gas Murah

Penyerapan Tenaga Kerja Cukup Tinggi

Kementerian Perindustrian berniat memasukkan industri keramik ke dalam sektor yang mendapatkan insentif alokasi gas murah. Hal tersebut sekaligus memperluas porsi penurunan gas industri ke sektor swasta setelah selama ini didominasi perusahaan BUMN. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM mengenai jenis industri yang dalam waktu dekat akan mendapatkan penurunan harga gas lagi.

"Kami juga masih menunggu perkembangan dan Kementerian ESDM. Sebab, regulasinya nanti ada di mereka. Penurunan harga gas industri ini bukan hanya dihulu, tetapi juga hilir, paparnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR kemarin (10/10).

Airlangga menyatakan, industri keramik diusulkan mendapatkan penurunan harga gas lantaran penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Selain itu, industri tersebut menggunakan bahan baku Iokal, permintaan domestik tinggi, dan memiliki potensi ekspor. Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, pemerintah menetapkan tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas harga gas tersebut. Yakni, industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Penurunan harga gas industri merupakan bagian dari Paket Kebijakan jilid III yang diumumkan pada Oktober 2015. Seharusnya, industri bisa merasakan penurunan harga gas sejak Januari 2016. Nyatanya, hingga kini hanya ada tiga jenis industri yang merasakan penurunan harga gas. Yakni, industri pupuk, petrokimia, dan industri baja. Itu pun belum berlaku untuk semua perusahaan di sektor tersebut.

Hanya ada sembilan perusahaan yang menikmatinya, yakni PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel.

"Swasta juga sudah kami ajukan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Seperti nanti di industri keramik kan hampir semuanya

swasta," terangnya.

Sementara itu, wilayah yang mendapatkan alokasi penurunan harga gas industri adalah Medan dari USD 13,38 per mmbtu menjadi USD 9,95 per mmbtu. Hal tersebut ada di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/ 12/ MEM/ 2017. Hanya, menurut Airlangga, harga tersebut masih dinilai belum optimal.

"Otomatis pebisnis menuntut karena persaingan semakin ketat. Salah satu untuk peningkatan daya saing selain di logistik kan di biaya energi," kata Airlangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial menyatakan, saat ini pemerintah masih bekerja keras agar segera menurunkan harga gas industri. 

"Detailnya masih belum tahu. Sedangkan rekomendasi industrinya berasal dari Kementerian Perindusterian,” paparnya. 

Selain itu, Kementerian ESDM sedang bersiap untuk menerbitkan Keputusan Menteri ESDM tentang penurunan harga gas untuk industri. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Langkah tersebut ditempuh untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan domestik. Sejak 2013 penggunaan gas bumi untuk domestik lebih besar dibanding ekspor.

Pada semester pertama 2017, alokasi gas domestik mencapai 60,4 persen. Angka itu meningkat dibanding alokasi domestik pada 2016 yang mencapai 59 persen, 2015 sebesar 55 persen, dan pada 2014 hanya 53 persen. Kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi.

Jawa Pos, Page-9, Wednesday, October 11, 2017

Industrial Ceramics Get Cheap Gas

High Employment Absorption

The Ministry of Industry intends to include the ceramic industry into the sector that gets cheap gas allocation incentives. This is at the same time expanding the share of industrial gas decline to the private sector after so far is dominated by state-owned enterprises. The Minister of Industry of Airlangga Hartarto said that his party has proposed to the Ministry of Energy and Mineral Resources on the type of industry that in the near future will get a decrease in gas prices again.

"We are also waiting for the development and the Ministry of ESDM because the regulation will be in them," he said after a hearing with Commission VI of the House of Representatives yesterday (10/10).

Airlangga said, the ceramic industry is proposed to get a decrease in gas prices because the absorption of its workforce is high. In addition, the industry uses Iokal raw materials, high domestic demand, and has export potential. In Presidential Regulation No. 40 of 2016, the government sets seven industries that will get the gas price facility. Namely, the fertilizer industry, petrochemical, olechemical, steel, ceramics, glass, and rubber gloves.

The decline in industrial gas prices is part of the Volume III Policy Package announced in October 2015. The industry should be able to feel the decline in gas prices since January 2016. In fact, until now there are only three types of industries that feel the decline in gas prices. Namely, fertilizer industry, petrochemical, and steel industry. It also does not apply to all companies in the sector.

There are only nine companies that enjoy it, namely PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, and PT Krakatau Steel.

"We have also proposed private sector to get the gas price decline, as in the ceramics industry almost everything

private, "he explained.

Meanwhile, the region that received the allocation of industrial gas price decline was Medan from USD 13.38 per mmbtu to USD 9.95 per mmbtu. This is in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 434 K / 12 / MEM / 2017. Only, according to Airlangga, the price is still considered not optimal.

"Automatically businesspeople demand because competition is getting tougher, one for increasing competitiveness than logistics in energy costs," Airlangga said.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Ego Syahrial said the government is still working hard to immediately lower the price of industrial gas.

"The details are still unknown, while the industry recommendation comes from the Ministry of Industry," he explained.

In addition, the ESDM Ministry is preparing to issue an EMR Ministerial Decree on the reduction of gas prices for industry. In line with that, the government issued a policy to increase the utilization of natural gas for the country. The measures are taken to ensure the efficiency and effectiveness of natural gas availability as fuel, raw materials or other necessities for domestic needs. Since 2013 the use of natural gas for domestic is greater than exports.

In the first half of 2017, domestic gas allocation reached 60.4 percent. That number increased compared to the 2016 domestic allocation reached 59 percent, 2015 by 55 percent, and in 2014 only 53 percent. The policy of allocation and utilization of natural gas itself refers to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 06 of 2016 on Provisions and Procedures for Determining the Allocation and Utilization of Natural Gas and Natural Gas Price.

IN INDONESIA

Industri Keramik Mendapat Gas Murah

Penyerapan Tenaga Kerja Cukup Tinggi

Kementerian Perindustrian berniat memasukkan industri keramik ke dalam sektor yang mendapatkan insentif alokasi gas murah. Hal tersebut sekaligus memperluas porsi penurunan gas industri ke sektor swasta setelah selama ini didominasi perusahaan BUMN. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM mengenai jenis industri yang dalam waktu dekat akan mendapatkan penurunan harga gas lagi.

"Kami juga masih menunggu perkembangan dan Kementerian ESDM. Sebab, regulasinya nanti ada di mereka. Penurunan harga gas industri ini bukan hanya dihulu, tetapi juga hilir, paparnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR kemarin (10/10).

Airlangga menyatakan, industri keramik diusulkan mendapatkan penurunan harga gas lantaran penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Selain itu, industri tersebut menggunakan bahan baku Iokal, permintaan domestik tinggi, dan memiliki potensi ekspor. Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, pemerintah menetapkan tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas harga gas tersebut. Yakni, industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Penurunan harga gas industri merupakan bagian dari Paket Kebijakan jilid III yang diumumkan pada Oktober 2015. Seharusnya, industri bisa merasakan penurunan harga gas sejak Januari 2016. Nyatanya, hingga kini hanya ada tiga jenis industri yang merasakan penurunan harga gas. Yakni, industri pupuk, petrokimia, dan industri baja. Itu pun belum berlaku untuk semua perusahaan di sektor tersebut.

Hanya ada sembilan perusahaan yang menikmatinya, yakni PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel.

"Swasta juga sudah kami ajukan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Seperti nanti di industri keramik kan hampir semuanya

swasta," terangnya.

Sementara itu, wilayah yang mendapatkan alokasi penurunan harga gas industri adalah Medan dari USD 13,38 per mmbtu menjadi USD 9,95 per mmbtu. Hal tersebut ada di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/ 12/ MEM/ 2017. Hanya, menurut Airlangga, harga tersebut masih dinilai belum optimal.

"Otomatis pebisnis menuntut karena persaingan semakin ketat. Salah satu untuk peningkatan daya saing selain di logistik kan di biaya energi," kata Airlangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial menyatakan, saat ini pemerintah masih bekerja keras agar segera menurunkan harga gas industri. 

"Detailnya masih belum tahu. Sedangkan rekomendasi industrinya berasal dari Kementerian Perindusterian,” paparnya. 

Selain itu, Kementerian ESDM sedang bersiap untuk menerbitkan Keputusan Menteri ESDM tentang penurunan harga gas untuk industri. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Langkah tersebut ditempuh untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan domestik. Sejak 2013 penggunaan gas bumi untuk domestik lebih besar dibanding ekspor.

Pada semester pertama 2017, alokasi gas domestik mencapai 60,4 persen. Angka itu meningkat dibanding alokasi domestik pada 2016 yang mencapai 59 persen, 2015 sebesar 55 persen, dan pada 2014 hanya 53 persen. Kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi.

Jawa Pos, Page-9, Wednesday, October 11, 2017