Pertamina's Oil and Gas Production Up 6%

The average oil and gas production of PT Pertamina as of the third quarter of 2017 rose 6.26% to 689,000 barrels of oil equivalent per day (boepd) compared to the same period last year of 646,000 boepd. Senior Vice President of Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati said that the increase in production realization is due to several factors.

First, the increase of oil production from Banyu Urip Field contributes to Pertamina through its subsidiary, PT Pertamina EP Cepu (PEPC). Second, the increase in production from the increase in the ownership of Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java in Offshore North West Java (ONWJ) Block to 100%. Third, additional oil and gas production and assets in Iraq and Algeria.

The total production of 689,000 boepd consists of oil of 344,000 barrels per day (bpd) and gas 2.030 million cubic feet per day (MMscfd). Meanwhile, the average of oil and gas production as of quarter III / 2016 is 646,000 boepd consisting of 309,000 bpd of oil and gas of 1,953 MMscfd.

"The increase in oil production from PEPC Banyu urip, PHE because PI [stake participation] ONWJ to 100%, from Pertamina International in Algeria, Iraq, and the success of our acquisitions abroad, "he said.

Currently, the company is preparing to drill eighth wells in the Mahakam Block. Until the first week of October 2017, Pertamina finished drilling seven wells with a realization cost of US $ 34.1 million. The plan, until the end of this year will be drilled nine wells again so that the total wells are drilled as many as 17 wells.

The Mahakam Block-East Kalimantan

Based on data from SKK Migas, Mahakam Block oil production in the first half of 2017 is 55,100 bpd and gas is 1,504 MMscfd. Pertamina became operator in the Mahakam Block on January 1, 2018 replacing PT Total E & P Indonesie. Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said that while visiting Total's headquarters in France, Total is still interested in participating in the Mahakam Block after the contract expires.

However, there is a proposed Total scheme to Pertamina in the new Mahakam Block management contract. He did not mention the detail of the proposed scheme Total. However, Arcandra estimates Total to pay attention to how valuation of shares of participation that must be paid to be able to control Mahakam shares by 39%.

"So the scheme is probably how to calculate the valuations of the blocks."

According to him, according to the direction of the Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan, Pertamina must send a letter to the minister to open the 39% bid. Meanwhile, PT Pertamina Gas, a subsidiary of Pertamina, posted net profit in January-August 2017 of US $ 90.6 million or 118% of this year's target.

"Compared to the same period last year, our profit also increased 108%," said Pertagas President Director Suko Hartono.

IN INDONESIA

Produksi Migas Pertamin Naik 6%

Rerata produksi minyak dan gas bumi PT Pertamina hingga kuartal III/2017 naik 6,26% menjadi 689.000 barel setara minyak per hari (boepd) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 646.000 boepd. Senior Vice President Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati mengatakan bahwa kenaikan realisasi produksi disebabkan beberapa hal.

Pertama, naiknya produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip sehingga berkontribusi turut berkontribusi terhadap Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina EP Cepu (PEPC). Kedua, bertambahnya produksi dari naiknya porsi kepemilikan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java pada Blok Offshore North West Java (ONWJ) menjadi 100%. Ketiga, tambahan produksi migas dan aset di lrak dan Aljazair.

Total produksi 689.000 boepd itu terdiri atas minyak sebanyak 344.000 barel per hari (bph) dan gas 2.030 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Sementara itu, rincian rerata produksi migas hingga kuartal III/2016 sebanyak 646.000 boepd terdiri atas minyak 309.000 bph dan gas 1.953 MMscfd.

“Kenaikan produksi minyak dari PEPC Banyu urip, PHE karena PI [saham partisipasi] ONWJ menjadi 100%, dari Pertamina International di Aljazair, lrak, serta keberhasilan akuisisi kita di luar negeri,” ujarnya.

Saat ini, perseroan sedang mempersiapkan pengeboran sumur kedelapan di Blok Mahakam. Hingga pekan pertama Oktober 2017, Pertamina selesai mengebor tujuh sumur dengan realisasi biaya US$ 34,1 juta. Rencananya, hingga akhir tahun ini akan dibor sembilan sumur lagi sehingga total sumur yang dibor sebanyak 17 sumur.

Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak Blok Mahakam pada semester I/2017 sebesar 55.100 bph dan gas 1.504 MMscfd. Pertamina menjadi operator di Blok Mahakam pada 1 Januari 2018 menggantikan PT Total E&P Indonesie. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa saat mengunjungi kantor pusat Total di Prancis, Total masih berminat untuk berpartisipasi di Blok Mahakam setelah kontrak berakhir. 

Namun, terdapat skema yang diusulkan Total kepada Pertamina dalam kontrak baru pengelolaan Blok Mahakam. Dia tidak menyebut detail skema yang diajukan Total. Namun, Arcandra memperkirakan Total memperhatikan cara valuasi nilai saham partisipasi yang harus dibayarkan untuk bisa menguasai saham Mahakam sebesar 39%.

“Jadi skemanya itu mungkin bagaimana menghitung valuasi dari blok."

Menurutnya, sesuai dengan arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Pertamina harus mengirimkan surat kepada menteri untuk membuka penawaran 39%. Sementara itu, PT Pertamina Gas, anak usaha Pertamina, mencetak laba bersih selama Januari-Agustus 2017 sebesar US$ 90,6 juta atau 118% dari target tahun ini.

"Dibandingkan hingga penode yang sama tahun lalu, laba kami juga meningkat 108%  ujar Presiden Direktur Pertagas Suko Hartono.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Oct 9, 2017

Chevron Sells 25% Block B to Bumi Hasta

Chevron Indonesia will sell 25% stake in South Natuna Sea Block B or Block B of South Natuna Sea to PT Bumi Hasta Mukti Sebab PT Medco Energi International Tbk (MEDC), 75% shareholder of South Natuna B block, is not interested to buy 25% Chevron.

President Director of PT Medco Energi International Tbk, Hilmi Panigoro confirmed that PT Bumi Hasta Mukti will buy Chevron shares in Block B of South Natuna Sea, not Medco. Chevron sells to other parties. "Please confirm to Chevron," said Hilmi.

Unfortunately, Senior Vice President of Policy, Government & Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar can not be confirmed related information. Until this news was printed, Yanto did not answer the short message.

Please note, the involvement of PT Bumi Hasta in oil and gas business started in 2001. At that time the company bought PT Maruta Bumi Prima, a processing company P in Pangkalan Brandan, North Sumatra. In 2002, Bumi Hasta Mukti bought PT Pelangi Haupgeulis Resources, a company engaged in upstream oil and gas business.

Pelangi Haurgeulis is a partner of PT Pertamina EP in a cooperation mechanism known as technical assistance contract (TAC) or technical assistance cooperation. Finally, in 2003 PT Bumi Hasta again bought PT Pertalahan Amebatara Natuna. Through Amebatara Mitigation, PT Bumi Hasta, manages upstream oil and gas activities in Natuna Prawn Field.

This is a deep offshore field of oil and gas offshore and formerly ConocoPhillips cultivated fields. The field began producing oil in 2005. Currently oil production there reaches an average of 3,000 bpd. The Amebatara Eruption is also a partner of PT Pertamina EP in the TAC mechanism.

IN INDONESIA

Chevron Menjual 25% Blok B ke Bumi Hasta

Chevron Indonesia akan melego 25% saham di South Natuna Sea Blok B atau Blok B Laut Natuna Selatan kepada PT Bumi Hasta Mukti Sebab PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), pemegang saham 75% Blok B Natuna Selatan, tidak berminat membeli 25% saham milik Chevron.

Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro membenarkan, PT Bumi Hasta Mukti yang akan membeli saham Chevron di Blok B Laut Natuna Selatan itu, bukan Medco. Chevron menjual ke pihak lain. "Silakan konfirmasi ke Chevron," kata Hilmi. 

Sayang, Senior Vice President Policy, Government & Public Affairs Chevron Indonesia Yanto Sianipar tidak bisa dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Hingga berita ini dicetak, Yanto tidak menjawab pesan singkat. 

Perlu diketahui, keterlibatan PT Bumi Hasta dibisnis migas dimulai pada tahun 2001. Waktu itu perusahaan ini membeli PT Maruta Bumi Prima, sebuah perusahaan pengolahan P di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pada 2002 lalu, Bumi Hasta Mukti membeli PT Pelangi Haupgeulis Resources, perusahaan yang bergerak di bisnis hulu (upstream) migas.

Pelangi Haurgeulis merupakan mitra PT Pertamina EP dalam mekanisme kerjasama yang dikenal dengan sebutan Technical Assistance Contract (TAC) atau kerjasama bantuan teknik. Terakhir, pada tahun 2003 PT Bumi Hasta kembali membeli PT Pertalahan Amebatara Natuna. Melalui Pertalahan Amebatara, PT Bumi Hasta, mengelola kegiatan usaha hulu migas di Lapangan Udang Natuna.

Ini merupakan lapangan offshore migas di laut lepas yang dalam dan sebelumnya merupakan ladang garapan ConocoPhillips. Lapangan itu mulai menghasilkan minyak tahun 2005. Saat ini produksi minyak di sana mencapai rata-rata, 3.000 bph. Pertalahan Amebatara juga merupakan mitra PT Pertamina EP dalam mekanisme TAC.

Kontan, Page-14, Monday, Oct 9, 2017

Lemigas has already handed over Kepodang Investigation Result

The government has received a report from the Center for Research and Development of Oil and Gas Technology (Lemigas) related to Kepodang Field Study, Muriah Block, Central Java. The re-study was conducted after Petronas, as the block operator, stated that Kepodang Field is in force majeure in the middle of this year.

Deputy Minister Energj and SuMber Mineral Resources (ESDM), Arcandra Tahar, said the results of the Kepodang re-study will be discussed by the Special Unit for Upstream Oil and Gas (SKK Migas) and KepKang Field Contract Contractors (KKKS). Unfortunately Arcandra reluctant to leak about the study of Lemigas.

"Being reviewed, then reviewed back to Petronas," Arcandra said on Friday; (6/10) night in his office.

In the review of Lemigas, SKK Migas, and Kepkang Field KKKS will see the fit of all data such as reservoir analysis. Because Kepkang Field kkar field occurs because the actual production is lower than the certification of reserves, in the plan of development (POD). Later the government used Lemigas review to determine the fate of Kepodang Field.

"The result is still discussed with SKK, after which we will action his many actions after reviewing the results of Lemigas," said Arcandra.

As is known, Petronas has declared the state of powers in Kepodang Field due to decreased gas production. Since production (onstream) August 2015 until now Kepodang Field is still flowing gas. It's just that gas production does not match the target of 116 mmscfd. Kepodang Field Production is currently only 70 mmscfd-80 mmscfd on average.

IN INDONESIA

Lemigas Sudah Serahkan Hasil Investigasi Kepodang

Pemerintah sudah menerima laporan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) terkait Studi ulang Lapangan Kepodang, Blok Muriah, Jawa Tengah. Studi ulang tersebut dilakukan setelah Petronas, selaku, operator blok tersebut, menyatakan, Lapangan Kepodang dalam kondisi kahar (force majeure) pada pertengahan tahun ini.

Wakil Menteri Energj dan SuMber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, hasil studi ulang Kepodang tersebut akan dibahas oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Lapangan Kepodang. Sayang Arcandra enggan membocorkan soal Studi Lemigas itu. 

"Sedang di-review. kemudian di-review balik ke Petronas," ungkap Arcandra pada Jumat; (6/10) malam di kantornya. 

Dalam kajian ulang Lemigas, SKK Migas, dan KKKS Lapangan Kepodang akan melihat kecocokan seluruh data seperti analisa cadangan (reservoir analysis). Pasalnya kondisi kahar Lapangan Kepodang terjadi lantaran produksi aktual lebih rendah dari sertifikasi cadangan, dalam plan of development (POD). Nantinya pemerintah memakai kajian ulang Lemigas ini untuk menentukan nasib Lapangan Kepodang. 

"Hasilnya masih dibicarakan dengan SKK, sesudah itu kami akan action. Action-nya banyak setelah review hasil dari Lemigas, " kata Arcandra.

Seperti diketahui, Petronas telah menyatakan kondisi kahar di Lapangan Kepodang akibat menurunnya produksi gas. Sejak berproduksi (onstream) Agustus 2015 hingga saat ini Lapangan Kepodang masih mengalirkan gas. Hanya saja produksi gas tidak sesuai target sebesar 116 mmscfd. Produksi Lapangan Kepodang saat ini rata-rata hanya 70 mmscfd-80 mmscfd.

Kontan, Page-14, Monday, Oct 9, 2017

November, Oil and Gas Holding is formed

Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Rini Soernarno said that the priority state-owned holding company was formed this year, namely the holding of oil and gas BUMN and the two holding mines are targeted to be completed in November. The process of harmonization between ministries and internal discussions between companies has been done.

"Now just waiting for the final to the President. This November finished all, "Rini said in a relaxed talk in Jakarta, Thursday night (5/10). Rini explained that the holding formation aims to strengthen SOEs without burdening the state. She mentioned during the period 2015-2016 BUMN get state investment of Rp 81 trillion.

But each year can give dividends to the country. For the period 2015-2017 total dividend reached Rp 113 trillion. While in 2018 there is an additional Rp 42 trillion.

She said the appointment of Budi Gunadi Sadikin as President Director of PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) is part of the establishment of a mining holding. Inalum will be the holding company of the mine. Rini wants national mining SOEs to become world class players.

"When talking to mines, our mining company is small. Holding coal mines, nickel, bauxite, tin also under private let alone the world. If we make the holding is still tolerable, although several tens of ratings, "said Rini.

Rini further emphasized the importance of efficiency for holding the mine. Efficiency is by way of synergy between companies. He cited the use of heavy equipment together that can suppress the cost of production. With the decrease in production costs, the company is able to compete internationally.

"It's supposed to have a world-caliber company. Now still far away. This is what we expect, "She added.

Purchase of Freeport

Rini disclosed the other purpose of holding a mining holding is to obtain 41.64% of the divestment shares issued by PT Freeport Indonesia. She asserted state-owned mines have the ability to purchase the shares.

"If we can not afford it has been said from the beginning. Instead we see assets and cashflow position mined we are sure able to do so. In context some of our SOEs are quite strong and big, "She said.

But he has not been able to disclose how and or the value of shares that will be acquired. Because the negotiation process with Freeport is still running. The negotiation is related to the method of disposal or stock valuation. She insisted there was no such divestment scheme opportunity through the stock as Freeport wanted.

Broadly speaking, BUMNs will form a special purpose vehicle between BUMN and the Government of Papua Province and possibly BPJS Employment but the majority (shares owned) of SOEs. Not through the stock, "She said.

On Friday (6/10) President and CEO of Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson met the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan related to the discussion of the attachment of Special Mining Business License (IUPK). The meeting took place at the Ministry of Energy and Mineral Resources beginning at around 10:45 pm WTB ended before Friday prayers.

Special Staff of Minister of Energy and Mineral Resources Hadi M. Djuraid said the context of the meeting is Freeport remains in accordance with the frame work or the agreed framework of the agreement. The agreement is related to divestment 51%, smelter development then aggregate state revenue both taxes, levies and others is greater than the Contract of Work regime.

"The principle is that Freeport remains committed to the deal already taken," Hadi said.

Hadi explained there was no agreement whatsoever in today's meeting. He only mentioned that the Minister of Energy and Mineral Resources will again assist the negotiation process together with the Minister of Finance and the Minister of SOEs to reach an agreement soon and the results will be included in the Annex of the Special Mining Permit (IUPK). 

     Because the annex of the Special Mining Permit (IUPK) which is now associated with the smelter already. What is still awaited is the attachment related to the first taxation or state revenue, the two divestitures. Well that is still to be negotiated details, "he said.

The talks with Freeport have been in place since February and targeted on October 10. But ahead of the deadline there has been no agreement on divestment. Extension of negotiation time is possible when Freeport submits it. It's just Hadi said in the meeting had not been discussed or no application for renewal of negotiations.

IN INDONESIA

November, Holding Migas dan Tambang Terbentuk  

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soernarno menyatakan holding BUMN yang diprioritaskan terbentuk tahun ini yakni holding BUMN migas dan pertambangan Kedua holding tersebut ditargetkan rampung pada November ini. Proses harmonisasi antar kementerian serta diskusi internal antar perusahaan sudah dilakukan.

“ Sekarang hanya menunggu final ke Presiden. November ini selesai semua,” kata Rini dalam bincang santai di Jakarta, Kamis malam (5/10). Rini menerangkan pembentukkan holding bertujuan untuk memperkuat BUMN tanpa membebani negara. Dia menyebut selama kurun 2015-2016 BUMN mendapatkan penanaman modal negara sebesar Rp 81 triliun. 

Namun tiap tahun mampu memberikan deviden ke negara. Untuk periode 2015-2017 total deviden mencapai Rp 113 triliun. Sedangkan di 2018 ada tambahan Rp 42 triliun.

Dikatakannya penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) merupakan bagian dari pembentukan holding pertambangan. Pasalnya Inalum bakal menjadi induk perusahaan holding tambang tersebut. Rini menginginkan BUMN pertambangan nasional menjadi pemain kelas dunia.

“Kalau bicara tambang, perusahaan tambang kita kecil. Holding tambang batubara, nikel, bauksit, timah juga dibawah swasta apalagi dunia. Kalau kita bikin holding masih lumayan, meski beberapa puluh peringkatnya,” Kata Rini.

Lebih lanjut Rini menekankan pentingnya efisiensi bagi holding tambang tersebut. Efisiensi itu dengan cara sinergitas antar perusahaan. Dia mencontohkan penggunaan alat berat secara bersama yang mampu menekan ongkos produksi. Dengan penurunan biaya produksi maka perusahaan mampu berkompetisi secara internasional. 

“Sudah seharusnya punya perusahaan berkaliber dunia. Sekarang masih jauh. Ini yang kita harapkan,” tambahnya.

Pembelian Freeport 

Rini mengungkapkan tujuan lain pembentukan holding pertambangan ialah untuk mendapatkan 41,64% saham divestasi yang dilepas PT Freeport Indonesia. Dia menegaskan BUMN tambang memiliki kemampuan untuk membeli saham tersebut.

“ Kalau kita tidak mampu sudah dikatakan sejak awal. Justru kita melihat aset dan cashflow position ditambang kita yakin mampu melakukannya. Secara konteks sebagian BUMN kita cukup kuat dan besar,” ungkapnya.

Namun dia belum bisa mengungkapkan berapa dan maupun nilai saham yang bakal diakuisisi tersebut. Pasalnya proses negosiasi dengan Freeport masih berjalan. Negosiasi itu terkait dengan metode pelepasan maupun valuasi saham. Dia menegaskan tidak ada peluang skema divestasi itu melalui bursa sebagaimana yang diinginkan oleh Freeport.

Secara garis besar bahwa BUMN akan bentuk special purpose vehicle adalah antara BUMN dengan Pemerintah Provinsi Papua dan kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tapi mayoritas (saham dimiliki) BUMN. Tidak lewat bursa,” ujarnya.

Pada Jumat (6/10) Presiden and CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait pembahasan lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pertemuan itu bertempat di Kementerian ESDM dimulai sekitar pukul 10.45 WTB berakhir menjelang shalat Jumat.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid mengatakan konteks pertemuan itu adalah Freeport tetap sesuai dengan frame work atau kerangka dasar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan itu terkait dengan divestasi 51%, pembangunan smelter kemudian penerimaan negara secara agregat baik pajak, retribusi dan yang lain lainnya itu lebih besar daripada rezim Kontrak Karya.

“Prinsipnya adalah Freeport tetap komitmen dengan kesepakatan yang sudah diambil,” kata Hadi.

Hadi menerangkan tidak ada kesepakatan apapun dalam pertemuan hari ini. Dia hanya menyebut Menteri ESDM akan kembali membantu proses perundingan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN supaya segera dicapai kesepakatan dan hasilnya nanti akan dimasukkan di dalam lampiran Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) . 

      Karena lampiran Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sekarang itu terkait dengan smelter sudah. Yang masih ditunggu itu adalah lampiran terkait dengan pertama perpajakan atau penerimaan negara, kedua divestasi. Nah itu yang masih akan segera dirundingkan detailnya,” ujarnya.

Perundingan dengan Freeport sudah berjalan sejak Februari kemarin dan ditargetkan seleasai pada 10 Oktober nanti. Namun jelang batas waktu itu belum ada kesepakatan terkait divestasi. Perpanjangan waktu negosiasi dimungkinkan bila Freeport mengajukan hal tersebut. Hanya saja Hadi bilang dalam pertemuan tadi tidak dibahas atau tidak ada permohonan perpanjangan negosiasi.

Investor Daily, Page-9, Saturday, October 2017

Saudi king, Putin eye energy, arms deals on landmark Russia visit

On a landmark visit to Russia, Saudi Arabia’s King Salman and President Vladimir Putin were set on Thursday to clinch a host of multi-billion-dollar energy and defense deals despite discord over the Syrian war.

The first official trip to Russia by a Saudi monarch will also see the leaders of the world’s largest energy exporters discuss an extension of an Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) agreement to cap oil output.

“This is the first visit by a Saudi Arabian monarch in the history of our relations and that in itself is a landmark event,” Putin said as he welcomed King Salman to Moscow in an ornate gilded Kremlin hall.

“l’m sure your visit will boost the ties between our countries,” he said. “We aim to strengthen our relations in the interests of peace and security in the interests of developing the world economy,” the Saudi king responded.

Citing Russia’s energy minister Alexander Novak, the Financial Times reported that Russia and Saudi Arabia were expected to sign deals worth over US$3 billion, including a $1 billion energy investment fund and a $1.1 billion agreement for Russia’s petrochemicals giant Sibur to build a plant in Saudi Arabia.

Russia’s Kommersarzt business daily reported Putin and Salman were also due to discuss an arms deal worth more than $3 billion, to supply Riyadh with S-400 air defense systems. Russia and Saudi Arabia are heavily dependent on oil exports and the global plunge of the price of crude that began in 2014 lashed both their economies.

OPEC members have joined with Russia and other countries in cutting crude output in a pact that has helped prop up prices. Putin said on Wednesday it was possible to extend an OPEC deal to cap oil output “at least until the end Of 2018.”

The current agreement runs until March 2018.

“We strive to continue the positive cooperation between our countries to achieve stability on World oil markets which promotes the growth of the world’s economy,” Salman said in Moscow.

The leaders held one-on-one talks, followed by broader discussions. Once they sign the expected deals, Putin will host a state dinner for Salman.

“The political will of Moscow and Riyadh for deeper cooperation on the widest range of issues is clear,” Putin’s spokesman Dmitry Peskov told journalists ahead ofthe meetings.

The 81-year-old Saudi monarch’s three-day visit got off to an awkward start on Wednesday evening after landing at Moscow’s Vnukovo-2 airport when the escalator he uses to descend from his plane malfunctioned.

The escalator stopped midway forcing the king to walk down himself, to be met by Russian officials including deputy prime minister Dmitry Rogozin and a military brass band.

His delegation of around 1,000 people occupied all the available hotel rooms in five-star hotels around the Kremlin, including one entire hotel, state RIA Novosti news agency reported.

Salman arrived in Moscow along with Energy Minister Khalid al-Falih, Foreign MinisterAdel al-Jubeir and Minister of State Musaed al-Aiban. The head of Saudi’s state-owned oil giant Aramco Amin Nasser told Rossiya 24 state television ahead of the talks that the company would sign agreements with Russia’s Gazprom, Gazprom Neft and Sibur energy companies as well as with an affiliate of Lukoil. The Kremlin said ahead of the visit that Salman and Putin would also discuss the Middle East, “especially focusing on conliict situations in the region.”

While Russia and Saudi Arabia are partners on the oil market, they are at loggerheads on Syria, where Moscow supports President Bashar al-Assad and Riyadh backs the opposition.

Jakarta Post, Page-12, Friday, October 6, 2017

Firm action prepared for unruly fuel sellers

The government has warned recalcitrant gas stations that it will shut them down or revoke their operational permits, including those that sell overpriced gasoline or trick their customers with deceptive gas meters. The government will do this to ensure the proper implementation of its one-price fuel policy.

Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) plans to team up with the Trade Ministry’s metrology directorate, the Energy and Mineral Resources Ministrys Directorate General of Oil and Gas and-the National Police’s Criminal Investigation Department to run so called compliance operations targeting fuel distribution agents nationwide. 

BPH Migas committee member Muhammad Ibnu Fajar said his team would inspect gas stations to check the validity of their operation permits, the dispenser volume, the gas meter, as well as product specifications and prices.

“We need to undertake the compliance operations to monitor the implementation of the oneprice fuel policy among fuel agents so that there are no violations, including in the prices set for customers,” Ibnu said Thursday

In the first phase, the agency will conduct field inspections at four or five gas stations in Greater Jakarta, which will be selected through a random sampling method.

Then, it will expand its coverage across the country in 2018 with the target of inspecting at least six random gas stations per month out of a total 7,680 stations nationwide. The agency will also take into account public complaints filed in determining which stations are targeted. 

As mandated by the government, state-owned energy giant Pertamina will establish by 2019 fuel distribution agents in 150 locations included in the so-called "3T regions", referring to the countryfs frontier, outermost and ‘remote regions.

ln this way, Pertamina hopes it can keep the prices of some fuel types at the same level in those locations, including Premium gasoline with a research octane number (RON) of 88 at Rp 6,450 (48 US cents) per liter and subsidized Solar diesel at Rp 5,150-per liter. 

“For recalcitrant gas stations, we can revoke their permits, close them down or even take legal action against them,” Ibnu said. 

If a gas station is proven to use inaccurate gas meters, resulting in lower-than-expected gasoline volumes received by customers, the station’s operator can be sentenced to a year in prison or slapped with a Rp 1 million fine, as stipulated in the 1981 Legal Metrology Law.

Moreover, if a gas station misuses the distribution of subsidized fuel, the operator can be sentenced to six years in prison or fined Rp 60 billion, as stated in the 2001 Oil and Gas Law, Mean-while, the misuse of non-subsidized fuel could lead to four years in prison or a Rp 40 billion fine.

As of today, Pertamina has only been able to implement the policy in 25 locations, less than half the 54 targeted locations for this year, following some problems related to permit issuance and development progress at gas stations in remote regions.

“We have three more months to go. Pertamina will work hard to expedite the implementation of the policy at the 54 locations by the end of the year,” Energy and Mineral Resources Ministry oil and gas director general Ego Syahrial said. 

Pertamina estimates that it will have to spend Rp 800 billion this year alone and Rp 5 trillion by 2019 to fully realize the one-price fuel policy. This comes amid the company’s mounting financial burdens.

As the government has maintained the prices of Premium and Solar at the same level since April 2016, Pertamina has had to bear the burden when the prices fall below their real economic value.

Jakarta Post, Page-13, Friday, October 6, 2017

Oil and Gas Blocks Unsuccessful will be auction again

The government immediately held an auction of second-quarter oil and gas blocks to re-offer unexpected oil and gas blocks at a 2016 auction. Not only that, oil and gas blocks returned by oil and gas companies will also be offered again. 

     Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the second auction of oil and gas blocks will be held as soon as the first auction period is over. Post two times extended, auctions for the first 2017 oil and gas blocks closed in November.

"The auction (second period) could be next year, this year, it will not depend on the year (the implementation)," he said in Jakarta on Thursday (5/10). Blocks auctioned in the second period, including oil and gas blocks that have been officially returned to the state and which are not interested in the previous year's auction. Especially for the returned blocks, not limited to this year only. Oil and gas blocks returned in previous years will also be re-tendered.

Data of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) in 2013 ago, there are 18 oil and gas blocks returned to the country. The cause is there are several factors, namely the absence of oil and gas reserves, the amount of reserve is not economical, or the risk is too high.

These 18 oil and gas blocks include Banyumas Block, Anadarko Papalang, East Ambalat, North East Madura-III, Bengkulu, Offshore Lampung-II, Pasanglayu, Surumana, and Amborip VI. Furthermore, it also includes Kuma Block, Mandar, Sageri, Karama, Scissors, Arafura Sea, Rangkas, and South East Palung Aru.

Meanwhile, the recently returned PT Pertamina East Kalimantan Block and Attaka. These two blocks, according to Arcandra, must be auctioned off soon.

"The block auction must be fast for the blocks that operate now because of the long transition period," he said.

East Kalimantan Block completes its contract in October 2018, while the Attakan Block by the end of this year.

Oil and Gas Block

Meanwhile, at last year's auction, there were 14 oil and gas blocks that were not won by oil and gas companies. In detail, the Ebuny Block, Onin, West Kaimana, West Bukit, Batu Gajah Dua, Kasongan Sampit, and Ampuh. The next offered regularly are South CPR Oti Block, Suremana I, Mamuju Manukra, South East Mandar, North Arguni, and Kasuri II. 

     Referring to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 52 of 2017, termination blocks and new contracts will use the production sharing contract (PSC) of gross split scheme. The government claims this scheme will make the contractor economy more attractive, comparable or even better than the Cost Recovery scheme.

As is known, the rate of return on capital (internal rate of return / IRR) of oil and gas blocks is predicted to rise about 6.55% according to Ministerial Regulation 52/2017. the simulation has been done, it appears that once the reference is changed to Ministerial Regulation 52/2017, IRR oil and gas blocks rose significantly. 

    In some oil and gas blocks, the IRR increase is about 2-5%. However, there are also oil and gas blocks that in this simulation the IRR soared to 12%. However, this oil and gas IRR averaged an increase of 6.55%.

There are eight improvement points in Ministerial Regulation 52/2017. In detail, on the cumulative factor of production there is an additional split up to 10%, from the split production phase can rise up to 10%, the plan of development (POD 2) adds a 3% split, from the split hyodgen sulfide (H2S) split may increase up to 5%, and the availability of infrastructure could boost the split by 4%.

IN INDONESIA

Blok Migas Tidak Laku Dilelang Ulang

Pemerintah segera, menggelar lelang blok migas periode kedua untuk menawarkan kembali blok migas yang tidak diminati pada lelang 2016 silam. Tidak hanya itu, blok migas yang dikembalikan oleh perusahaan migas juga akan ditawarkan kembali. 

     Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, lelang blok migas periode kedua tersebut bakal digelar segera setelah lelang periode pertama selesai. Pasca diperpanjang dua kali, lelang blok migas periode pertama 2017 ditutup pada November nanti.

"Lelangnya (periode kedua) bisa tahun depan, bisa tahun ini. Tidak tergantung tahun (pelaksanaannya) ," kata dia di Jakarta, Kamis (5/ 10). Blok yang dilelang pada periode kedua, meliputi blok migas yang telah resmi dikembalikan ke negara dan yang tidak diminati di lelang tahun sebelumnya. Khusus untuk blok yang dikembalikan, tidak dibatasi untuk tahun ini saja. Blok migas yang dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya juga akan dilelang ulang.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada 2013 silam, terdapat 18 blok migas yang dikembalikan ke negara. Penyebabnya ada beberapa faktor, yakni tidak ditemukannya cadangan migas, besaran cadangannya tidak ekonomis, atau resikonya terlalu tinggi.

Ke-18 blok migas ini meliputi  Blok Banyumas, Anadarko Papalang, East Ambalat, North East Madura- III, Bengkulu, Offshore Lampung-II, Pasanglayu, Surumana, dan Amborip VI. Selanjutnya, juga termasuk Blok Kuma, Mandar, Sageri, Karama, Gunting, Arafura Sea, Rangkas, dan South East Palung Aru.

Sementara yang baru saja dikembalikan PT Pertamina yakni Blok East Kalimantan dan Attaka. Dua blok ini, menurut Arcandra, harus segera dilelang. 

"Lelang blok harus cepat untuk blok-blok yang beroperasi sekarang karena masa transisinya lama," tegas dia. 

Blok East Kalimantan selesai kontraknya pada Oktober 2018, sementara Blok Attakan pada akhir tahun ini.

Sementara pada lelang tahun lalu, terdapat 14 blok migas yang tidak dimenangkan satu pun oleh perusahaan migas. Rincinya, Blok Ebuny, Onin, West Kaimana, Bukit Barat, Batu Gajah Dua, Kasongan Sampit, dan Ampuh. Berikutnya yang ditawarkan secara reguler yakni Blok South CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, dan Kasuri II. 

     Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017, blok-blok terminasi maupun yang kontrak baru nantinya akan menggunakan kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) skema bagi hasil kotor (gross split). Pemerintah mengklaim skema ini akan membuat keekonomian kontraktor menjadi lebih menarik, sebanding atau bahkan lebih baik dari skema Cost Recovery.

Seperti diketahui, tingkat pengembalian modal (internal rate of return/ IRR) blok migas diprediksi bisa naik sekitar 6,55% mengacu Peraturan Menteri 52/ 2017. Pada. simulasi yang telah dilakukan, tampak bahwa begitu acuannya diubah menjadi Peraturan Menteri 52/ 2017, IRR blok migas naik signifikan. 

     Di beberapa blok migas, kenaikan IRR sekitar 2-5%. Namun, ada juga blok migas yang dalam simulasi ini IRR-nya melejit hingga 12%. Namun, IRR blok migas ini rata-rata naik 6,55%.

Terdapat delapan poin perbaikan dalam Peraturan Menteri 52/2017. Rincinya, pada faktor kumulatif produksi terdapat tambahan split hingga 10%, dari fase produksi split bisa naik hingga 10%, adanya rencana pengembangan lanjutan (plan of development/POD 2) menambah split 3%, dari kandungan hirodgen sulfida (H2S) split bisa meningkat sampai 5%, dan faktor ketersediaan infrastruktur bisa mendongkrak split hingga 4%.

Investor Daily, Page-11, Friday, October 6, 2017

Oil and Gas Block Will Be Re Auction

The government will re-auction the oil and gas working area that has been offered, but has not received a positive response from investors. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said that it will auction off blocks that are not interested investors at auction 2016.

Oil and gas block auction in 2016 no new contracts are signed. That is, there are no blocks of interest to contractors. Last year, the government offered 14 oil and gas working areas. Despite offering a new skill to attract investors through profit-sharing, exploration commitments and signature bonuses, up to now no single auction of oil and gas blocks has attracted investors.

Seven blocks are offered directly, namely Bukit Barat (offshore Riau Islands), Batu Gajah Dua (onshore Jambi), Kasongan Sampit (onshore Central Kalimantan), Ampuh (offshore Java Sea), Ebuny (offshore Southeast Sulawesi), Onin (onshore-offshore West Papua) and West Kaimana (onshore-offshore West Papua).

Meanwhile, seven other blocks are offered through regular auction schemes, namely South CPP (onshore Riau), Suremana I (offshore Makassar Strait), SE Mandar (offshore South Sulawesi-West Sulawesi), North Arguni (onshore West Papua), Kasumi II onshore West Papua), Manakarra Mamuju (offshore Makassar Strait and Oti (offshore East Kalimantan).

"All last year that was not taken any we open the auction," he said, Thursday (5/10).

Meanwhile, for the returned Working Area will also be auctioned. From the data of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Executor (SKK Migas) semester I / 2017, the working area currently operates 277 with 85 blocks in the production stage and 192 in the exploration stage. 

     In addition, there are 43 oil and gas blocks in termination process with 37 conventional oil and gas blocks and 6 non-conventional oil and gas blocks. The number of oil and gas blocks in operation has continued to decline since 2013 with 321 blocks, 2014 of 318 blocks, 2015 down to 312 blocks, and 2016 by 280 blocks.

"If the block has been officially returned then we will auction. All the returned blocks will be our auction, "he said.

On the other hand, the block that is already operating and will expire its contract will be auctioned off first.

"This auction should be fast for the blocks that are operating now. The transition period is long "he said.

IN INDONESIA

Blok Migas Akan Dilelang Ulang

Pemerintah akan melelang ulang Wilayah kerja minyak dan gas bumi yang telah ditawarkan, tetapi belum mendapat respons positif dari investor. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa pihaknya akan melelang blok yang tidak diminati investor pada lelang 2016.

Lelang blok migas pada 2016 tidak ada kontrak baru yang ditandatangani. Artinya, tidak ada satu pun blok yang diminati kontraktor. Pada tahun lalu, pemerintah menawarkan 14 Wilayah kerja migas. Kendati telah menawarkan skerna baru untuk menarik minat investor melalui penawaran bagi hasil, komitmen eksplorasi dan bonus tanda tangan, hingga kini belum ada satu pun lelang blok migas yang diminati investor.

Tujuh blok ditawarkan secara langsung, yakni Bukit Barat (offshore Kepulauan Riau), Batu Gajah Dua (onshore Jambi), Kasongan Sampit (onshore Kalimantan Tengah), Ampuh (offshore Laut Jawa), Ebuny (offshore Sulawesi Tenggara), Onin (onshore-offshore Papua Barat) dan West Kaimana (onshore-offshore Papua Barat).

Sementara itu, tujuh blok lainnya ditawarkan melalui skema lelang reguler, yaitu South CPP (onshore Riau) , Suremana I (offshore Makassar Strait), SE Mandar (offshore Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat), North Arguni (onshore Papua Barat), Kasumi II (onshore Papua Barat), Manakarra Mamuju (offshore Makassar Strait dan Oti (offshore Kalimantan Timur).

“Semua tahun lalu yang tidak diambil pun kita buka lelangnya,” ujarnya, Kamis (5/10) .

Sementara itu, untuk Wilayah kerja yang dikembalikan juga akan segera dilelang. Dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) semester I/2017, saat ini Wilayah kerja yang beroperasi sebanyak 277 dengan 85 blok di tahap produksi dan 192 di tahap eksplorasi. 

     Selain itu, ada 43 blok migas dalam proses terminasi dengan 37 blok migas konvensional dan 6 blok migas non-konvensional. Jumlah blok migas yang beroperasi terus turun sejak 2013 dengan 321 blok, 2014 sebanyak 318 blok, 2015 turun menjadi 312 blok, dan 2016 sebanyak 280 blok.

“Kalau blok yang sudah resmi dikembalikan maka akan kita lelang. Semua blok yang dikembalikan akan kita lelang, " katanya.

Di sisi lain, blok yang sudah beroperasi dan akan habis masa kontraknya akan dilelang lebih dulu. 

“Lelang ini harus cepat untuk blok-blok yang beroperasi sekarang. Masa transisinya itu lama" katanya.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, October 6, 2017

Gresik Migas Asks Participating Interest to PGN Saka

PT Gresik Migas is eyeing Participating Interest (PI) rights in gas management to PT PGN Saka. The wish is based on Ministerial Regulation 37/2016 of Participating Interest (PI). President Director of PT Gresik Migas, Bukhori, said the Regent of Sambari has issued a letter of application for the right of Participating Interest (PI) to the Governor of East Java some time ago. But until now the letter is still under discussion.

Explained, during the period of plan of development, his side has been offered the right Participating Interest (PI) by PGN Saka. However, the current rules mention, if you want to get PI rights, the region must build the installation first.

"At that time we did not take because the value of large investments," he said.

However, Bukhori said, since the regulation changed through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 37/2016, that KKKS can wake up the installation of Participating Interest (PI) for BUMD. Thus, the Government of Gresik Regency through BUMD Gresik Migas again requested this Participating Interest (PI) to the Governor.

"For the Participating Interest (PI) scheme of cooperation, the Governor coordinates, prepares and appoints BUMD beneficiaries Participating Interest (PI) 10 percent. Then, the contractor finances the size of the BUMD's obligations first. This means that the construction of the installation is done by KKKS first, "he explained.

Furthermore, the return of financing to the contractor will be done by Gresik Migas annually without interest from the production by ensuring revenue sharing for the BUMD. Confirmed this, Public Relations SKK Migas Jabanusa, Prihandono Hemanto admitted, to get the right Participating Interest (PI) can be through two options. Each at the beginning of the POD and at the time of the contract renewal or renewal period.

"PGN Saka contract will expire until 2028. So it can not be in the middle of contract of Gresik Migas requesting Participating Interest (PI). Of course this is against the rules, "he said.

Nevertheless, it will be coded with the Provincial Government of East Java regarding this matter. Given the Participating Interest (PI) application letter from Gresik Regency has been sent.

"However, the involvement of the regions should be a priority, with the record not rammed rules that have been made," he said.

IN INDONESIA

Gresik Migas Minta Pl ke PGN Saka

PT Gresik Migas mengincar hak Participating Interest (PI) dalam pengelolaan gas ke PT PGN Saka. Keinginan itu didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM 37/ 2016 tentang Hak Participating Interest (PI). Direktur Utama PT Gresik Migas, Bukhori mengatakan, Bupati Sambari telah mengeluarkan surat permohonan bagian Participating Interest (PI) ke Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini surat tersebut masih dalam pembahasan.

Dijelaskan, pada periode plan of development, pihaknya sudah ditawari hak Participating Interest (PI) oleh PGN Saka. Namun, aturan saat itu menyebutkan, jika ingin mendapatkan hak Participating Interest (PI), daerah harus membangun instalasi dulu. 

”Saat itu kami tidak ambil karena nilai investasinya besar,” ujarnya. 

Namun, kata Bukhori, sejak aturan berubah melalui Peraturan Menteri ESDM 37/2016, bahwa KKKS dapat membangunkan instalasi Participating Interest (PI) untuk BUMD. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui BUMD Gresik Migas kembali meminta jatah Participating Interest (PI) ini kepada Gubernur.

“Untuk Participating Interest (PI) skema kerja sama, Gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima penawaran Participating Interest (PI) 10 persen. Kemudian, kontraktor membiayai lebih dulu besaran kewajiban BUMD. Artinya pembangunan instalasi dilakukan oleh KKKS terlebih dahulu,” paparnya.

Selanjutnya, pengembalian pembiayaan kepada kontraktor akan dilakukan oleh Gresik Migas setiap tahun tanpa bunga dari hasil produksi dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD. Dikonfirmasi hal ini, Humas SKK Migas Jabanusa, Prihandono Hemanto mengaku, untuk mendapatkan hak Participating Interest (PI) dapat melalui dua opsi. Masing-masing saat awal POD dan pada saat periode perpanjang kontrak atau pembaruan kontrak.

“PGN Saka kontraknya akan berakhir hingga 2028. Jadi tidak bisa ditengah-tengah kontrak Gresik Migas meminta jatah Participating Interest (PI). Tentu ini menyalahi aturan,” ujarnya. 

Kendati demikian, pihaknya akan berkodinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim perihal hal ini. Mengingat Surat permohonan Participating Interest (PI) dari Pemkab Gresik sudah dikirimkan.

“Bagaimanapun juga keterlibatan daerah harus menjadi prioritas, dengan catatan tidak menabrak aturan yang sudah dibuat,” katanya.

Radar Gresik, Page-4, Friday, October 6, 2017