Collect Promise of Gas Price Decrease

Building a petrochemical industry area becomes a big dream of the Ministry of Industry. This strategic sector plays an important role as a raw material supplier for many downstream manufactures such as plastic, textile, paint, cosmetics and pharmaceuticals industries.

Unfortunately the desire is still not running due to gas price problems hampered, whereas many investors who expressed interest to participate in the development of the industrial estate. Call it the cooperation of PT Pupuk Indonesia and Ferrostaal GmbH who are interested to build the area of ​​Bintuni Bay petrochemical industry with a project value of about US $ 1.5 billion.

Site selection in Bintuni Bay, West Papua is not without reason, there are two potential sources of gas to supply raw materials for the petrochemical industry from the Tangguh project and in the Kasuri exploration block located south of Tangguh to Fakfak Regency.

The Ministry of Industry noted that the identifed natural gas potential of the area is 23.8 trillion cubic feet (TSCF), with 12.9 TSCF already allocated for 2 liquefied natural gas (LNG) trains, and the remaining 10.9 TSCF For 1 LNG train. In addition, a new reserve of 6-8 TSCR was found

In view of its continued impact, the gas-based petrochemical industry in Bintuni Bay is estimated to attract investment of up to US $ 10 billion in an area of 2,100 hectares.

However, due to price discrepancies led to the implementation of the industrial estate development is floating until now. Investors have requested that the gas price be set at US $ 4-US $ 5 per MMBtu, while the government has not been able to provide certainty about it.

Price and gas allocation, two things that always be a problem. Not only for new investors but also for the user industry. For consumers, especially businessmen, gas prices in Indonesia are considered very expensive. When global gas prices are already below US $ 4 per MMBtu, in Indonesia the price still stands above US $ 8 per MMBtu.

As a result, the competitiveness of Indonesian products was down, for example, fertilizer and rubber glove products. In Medan, many rubber glove manufacturers relocated to Malaysia due to lower gas prices.

Although some time ago the price of gas in the region of North Sumatra has been lowered, still the prevailing rate perceived is more expensive compared to the price of gas in Malaysia

It is not easy to lower the price of gas, because there are two interests that must be considered by the government that producers of gas and users. The pull of the striving interests becomes an endless polemic.

It is also a barrier to the implementation of Presidential Regulation No. 40 of 2016 on Gas Price Decrease. In fact, in the Presidential Regulation, it is stated that the gas price for seven industries is set at US $ 6 per MMBtu, and is valid since January 2017 from the original schedule on January 1, 2016.

The seven industrial sectors that get the price incentive are fertilizer, petrochemical, oleochemical, steel, ceramic, glass and gloves industries. Even to ensure that the rule runs at the beginning of the year, President Joko Widodo again reminded that gas prices are recalculated.

Although difficult, the government must immediately take concrete steps related to the determination of competitive gas prices for the business world. Businesspeople need policy implementation, no longer sweet promises. In times of intense competition and unfavorable purchasing power, pro-business policies are highly anticipated.

It is time for natural gas not to be seen merely as a commodity, but it must be used as development capital that can strengthen national industry which also push the competitiveness of industrial products in the world market. Given the magnitude of the further impacts that arise when the price of gas falls, the government should unite two different interests to both run what has been determined.

The decline in gas prices and the certainty of gas allocation to become the driving force of the gas-based industry. If the main component is not met, do not expect there will be investors who are interested to develop the petrochemical industry

IN INDONESIAN

Menagih Janji Penurunan Harga Gas

Membangun kawasan industri petrokimia menjadi mimpi besar Kementerian Perindustrian. Sebab sektor strategis tersebut berperan penting sebagai pemasok bahan baku bagi banyak manufaktur hilir seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetika hingga farmasi.

Sayangnya keinginan tersebut masih belum berjalan karena terhambat persoalan harga gas, padahal banyak investor yang menyatakan ketertarikannya untuk ikut dalam pengembangan kawasan industri itu. Sebut saja kerja sama PT Pupuk Indonesia dan Ferrostaal GmbH yang berminat membangun kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni dengan nilai proyek sekitar US$1,5 miliar.

Pemilihan lokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat bukan tanpa alasan, di wilayah itu terdapat dua sumber gas yang potensial untuk menyuplai bahan baku bagi industri petrokimia yaitu dari proyek Tangguh dan di blok eksplorasi Kasuri yang berada di selatan Tangguh sampai Kabupaten Fakfak.

Kementerian Perindustrian mencatat, potensi gas bumi di kawasan tersebut yang sudah di identifikasi sebesar 23,8 triliun standar kaki kubik (TSCF), dengan 12,9 TSCF sudah dialokasikan untuk 2 train liquefied natural gas (LNG), dan sisanya sebesar 10,9 TSCF untuk 1 train LNG. Selain itu, ditemukan cadangan baru sebesar 6-8 TSCR

Bila melihat dampak lanjutannya, kawasan industri petrokimia berbasis gas di Teluk Bintuni ini diperkirakan bisa menarik investasi hingga US$10 miliar di lahan seluas 2.100 hektare. 

Namun, karena ketidakcocokan harga menyebabkan pelaksanaan pembangunan kawasan industri tersebut mengambang sampai sekarang. Investor meminta agar harga gas yang dipatok berada pada kisaran US$4-US$5 per MMBtu, sementara pemerintah belum dapat memberikan kepastian mengenai hal itu.

Harga dan alokasi gas, dua hal yang selalu menjadi persoalan. Tidak hanya bagi investor baru tetapi juga bagi industri pengguna Iama. Bagi konsumen khususnya pebisnis, harga gas di Indonesia dinilai sangat mahal. Saat harga gas di global sudah berkisar di bawah US$4 per MMBtu, di Indonesia harga masih saja bertahan di atas US$8 per MMBtu.

Akibatnya daya saing produk Indonesia pun turun, misalnya saja pupuk dan produk sarung tangan karet. Di Medan, banyak produsen sarung tangan karet yang relokasi pabrik ke Malaysia karena harga gas di sana jauh Iebih murah. 

Meski beberapa waktu lalu harga gas di wilayah Sumatra Utara sudah diturunkan, tetap saja angka yang telah berlaku dirasakan Iebih mahal dibandingkan dengan harga gas di Negeri Malaysia

Tidak mudah memang menurunkan harga gas, karena ada dua kepentingan yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu produsen penghasil gas dan pengguna. Tarik ulur kepentingan menjadi polemik yang tidak berkesudahan.

Hal itu pula yang menjadi hambatan dilaksanakannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penurunan Harga Gas. Padahal, dalam Peraturan Presiden tersebut dengan lugas disebutkan bahwa harga gas untuk tujuh industri ditetapkan berada pada kisaran US$6 per MMBtu, dan berlaku sejak Januari 2017 dari jadwal semula pada 1 Januari 2016.

Tujuh sektor industri yang mendapatkan insentif harga tersebut yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan. Bahkan untuk memastikan aturan itu berjalan di awal tahun, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar harga gas dikalkukasi ulang.

Meski sulit, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata terkait dengan penetapan harga gas yang kompetitif bagi dunia usaha. Pebisnis membutuhkan implementasi kebijakan, tidak lagi janji-janji manis. Di saat ketatnya persaingan dan tidak membaiknya daya beli, kebijakan yang pro dunia usaha sangat dinanti.

Sudah saatnya gas bumi tidak dilihat semata hanya sebagai komoditas, tapi harus dijadikan sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional yang sekaligus mendorong daya saing produk industri di pasaran dunia. Mengingat besarnya dampak lanjutan yang timbul bila harga gas turun, sudah semestinya pemerintah menyatukan dua kepentingan yang berbeda untuk sama-sama menjalankan apa yang telah ditetapkan.

Penurunan harga gas dan kepastian alokasi gas menjadi motor penggerak industri berbasis bahan baku gas. Bila komponen utama itu tidak terpenuhi, jangan harap akan ada investor yang berminat untuk mengembangkan kawasan industri petrokimia. 

Bisnis Indonesia, Page-2, Wednesday, June 7, 2017

Expectation Fly in Bintuni Bay

Started and a dream of a large-scale integrated petrochemical project in Bintuni Bay, West Papua, a region rich of natural gas. The dream of a region capable of being a base for industrial raw material support for sector ranks, ranging from automotive, plastics, textiles, paints, cosmetics to pharmaceuticals.

Dream to bring investment up to Rp 31.4 tlillion and attract 51,500 new workers. Dreams that look beautiful on paper, but many times hit the issue of the uncertainty of gas prices.

The project can run smoothly if the price of gas is at the economic level, ie in the range of US $ 3-US $ 4 per MMBtu, and currently in the range of US $ 8-US $ 10 per MMBtu, it is not easy to remember the cost of upstream oil and gas production in the country Which is still quite high.

The Ministry of the Perindusterian threw the ball to the Ministry of Energy and Mineral Resources and awaited the certainty of the Bintuni Bay gas price targeted to be set in June. Without the price of gas in accordance with the economic value, an integrated petrochemical project worth US $ 1.5 billion will not be able to commence.

The Director General of Chemical, Textile and Multifarious Industries (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono will again send a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources related to Bintuni gas pricing. "So far there is no signal Bintuni gas prices will be determined. Sigit confirmed to be able to build a gas-based petrochemical industry, the availability and price of gas can not be negotiable. This is the authorized capital. 

The same spirit also flashed from the Minister of Perindusterian Airlangga Hartanto, when met at the Presidential Palace on Monday (5/6). Indeed, the problem of cheap industrial gas prices for seven sectors has been regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 40/2016 on Natural Gas Prices for Industry in accordance with the Economic Policy Package Volume III.

The seven industries are fertilizers, petrochemicals, steel, glass, ceramics, rubber gloves, and olefins. Three sectors (fertilizer, petrochemical, steel) will first enjoy the sweetness of the decline in gas prices. However, the chaos in Bintuni Bay shows that this promise in beleid is just a promise.

Airlangga ensures that the Ministry of Industry and the ESDM Ministry will sit back together to evaluate sectors that have not yet felt the decline in industrial gas prices. The industry will also be involved in the evaluation.

Previously, President Joko Widodo stressed the calculation of industrial gas prices should be able to create added value for industrial development. Natural gas is seen not only as a commodity but also a development capital that can strengthen national industry and encourage the competitiveness of Indonesian industrial products in the world market.

MOST BEHIND

Not only this once the determination of gas prices for Bintuni Bay faltered. Last year the results were the same Stop. As a result, the Indonesian Fertilizer as the party set by the government to manage the Bintuni Bay area, was forced to postpone the factory construction schedule.

Price uncertainty also leaves some private investors interested in working on the petrochemical sector to think twice. Last year, Chandra Asri Petrochemical had planned to take part in Bintuni Bay, but retreated regularly, again because

Gas prices.

Currently, there are two natural gas processing companies of Teluk Bintuni namely Genting Oil Kasuri and BP Indonesia. Both will supply gas for Pupuk Indonesia which will be processed into methanol, polyethylene, and polypropylene.

Not wanting to refuse to submit to uncertainty, Head of Corporate Communication of PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana said it would continue the study of the development of the integrated area.

"Domestic demand for methanol, polyethylene, and polypropylene is still very large and largely fulfilled from imports" says Wijaya. Uncertainty of gas prices does not just happen in the East. We invite you to move to the West of Indonesia, to be exact To the oleochemical plant owned by Unilever Oleochemical Indonesia in Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ), North Sumatra.

The reason, although it has been operated for 1 year, the oleochemical plant is still buying gas at a price of US $ 10.2 per MMBtu. In fact, the oleochemical sector is one of the industries that get discounted gas prices.

"It turns out after 7 months the rule has not been implemented. We have made recommendations to the Ministry of Energy and Mineral Resources, "Sigit rich.

According Sigit, the oleochemical industry in Indonesia is now very efficient so that the government needs to support through the provision of cheap gas. Moreover, Unilever intends to build downstream products in SEZ Sei Mangkei which uses oleochemistry as raw material. So where is the base of the difficulty of reducing gas prices?

It would not be fair if the gas talks do not include those who have an interest. President Director of PT Pertamina Gas Toto Nugroho said that the performance of gas trading companies this year is depressed due to government policies that cut gas prices. The government also regulates gas prices from upstream to. In fact, the commercial trade margin will also be limited.

He cited, some gas pipeline leases in certain segments should be cut to meet consumer demand for gas prices to fall. The decrease in gas pipeline leases automatically makes the revenue of gas trading companies such as Pertagas also decrease.

The beleid application of the upstream gas price decline for certain industries should be through a two-pronged agreement party. Marjolijn Wajong, Executive Director of Indonesian Petroleum Gas (IPA), said that gas price changes for existing gas distribution contracts should be done by involving both consumers and gas producers.

According to him, the government can not simply make unilateral decisions by setting a lower price. "Gas that has been contracted, if you want any changes, please on the agreement with upstream," he said.

The reason, need to be adjusted to the field economy for the sustainability of upstream business is maintained. If the price of gas in the upstream is downgraded, it is not impossible to stop production at any time because the economy is too low.

If the story of this industrial gas fuss does not come to a happy ending for both parties, either industrialists or gas companies, it could be an integrated petrochemical industry complex and the independence of raw materials will only end in dreams.

IN INDONESIAN

Harapan Melayang di Teluk Bintuni

Bermula dan sebuah mimpi akan proyek petrokimia terintegrasi berskala besar di Teluk Bintuni, Papua Barat, wilayah yang kaya gas alam. Mimpi akan kawasan yang mampu menjadi basis industri penopang bahan baku untuk barisan sektor, mulai dari otomotif, plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi. 

Mimpi untuk mendatangkan investasi hingga Rp 31,4 tliliun dan menarik 51.500 pekerja baru. Mimpi yang terlihat indah di kertas, tetapi berkali-kali terbentur persoalan ketidakpastian harga gas.

Proyek dapat berjalan mulus jika harga gas ada di level keekonomian, yaitu di kisaran US$3-US$4 per MMBtu, dan saat ini di kisaran US$8-US$10 per MMBtu, tidak mudah memang mengingat beban biaya produksi hulu minyak dan gas di dalam negeri yang masih cukup tinggi.

Kementerian Perindusterian melempar bola ke Kementerian ESDM dan menunggu kepastian harga gas Teluk Bintuni yang ditargetkan dapat ditetapkan pada Juni Tanpa harga gas yang sesuai dengan nilai keekonomian, proyek petrokimia terintegrasi senilai US$1,5 miliar tidak akan dapat dimulai.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono akan kembali mengirimkan surat kepada Menteri ESDM terkait penetapan harga gas Bintuni. “Sejauh ini belum ada sinyal harga gas Bintuni akan ditentukan. Sigit menegaskan untuk dapat membangun industri petrokimia berbasis gas, ketersediaan dan harga gas tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah modal dasar. 

     Semangat yang sama juga menyala dari Menteri Perindusterian Airlangga Hartanto, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (5/6). Sejatinya persoalan harga gas industri murah untuk tujuh sektor sudah diatur di Peraturan Menteri ESDM No. 40/2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III.

Ketujuh industri itu adalah pupuk, petrokimia, baja, kaca, keramik, sarung tangan karet, dan olefin. Tiga sektor (pupuk, petrokimia, baja) akan lebih dulu menikmati manisnya penurunan harga gas. Namun, karut-marut di Teluk Bintuni menunjukkan bahwa janji di dalam beleid ini hanya janji.

Airlangga memastikan bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM akan kembali duduk bersama untuk mengevaluasi sektor yang belum merasakan penurunan harga gas industri. Pihak industri juga akan dilibatkan dalam evaluasi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan perhitungan harga gas industri harus dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan industri. Gas bumi dilihat bukan hanya semata-mata sebagai komoditas, melainkan juga modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional dan mendorong daya saing produk industri Indonesia di pasar dunia.

BOLAK-BALIK TERSENDAT

Tidak hanya sekali ini saja penentuan harga gas untuk Teluk Bintuni tersendat. Tahun lalu hasil pembicaraan pun sama saja Berhenti. Akibatnya, Pupuk Indonesia sebagai pihak yang ditetapkan pemerintah untuk mengelola kawasan Teluk Bintuni, pun terpaksa memundurkan jadwal pembangunan pabrik.

Ketidakjelasan harga juga membuat sejumlah investor swasta yang berminat menggarap sektor petrokimia berpikir dua kali. Tahun lalu, Chandra Asri Petrochemical sempat berencana ikut andil di Teluk Bintuni, tapi mundur teratur, lagi-lagi karena harga gas.

Saat ini sudah ada dua perusahaan pengolah gas alam Teluk Bintuni yaitu Genting Oil Kasuri dan BP Indonesia. Keduanya akan memasok gas untuk Pupuk Indonesia yang akan diolah menjadi methanol, polietilena, dan polipropilena.

Tidak ingin menolak tunduk pada ketidakpastian, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan pihaknya akan meneruskan kajian pengembangan kawasan terintegrasi itu.

“Kebutuhan dalam negeri untuk methanol, polietilena, dan polipropilena masih sangat besar dan sebagian besar dipenuhi dari di impor” kata Wijaya. Ketidakpastian harga gas tidak hanya terjadi di Timur. Kami ajak Anda bergerak ke Barat Indonesia, tepatnya ke pabrik oleokimia milik Unilever Oleochemical Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatra Utara.

Pasalnya, meski telah 1 tahun dioperasikan, pabrik oleokimia tersebut masih membeli gas dengan harga US$10,2 per MMBtu. Padahal, sektor oleokimia termasuk pada salah satu industri yang mendapat diskon harga gas.

“Ternyata setelah 7 bulan aturan tersebut belum dilaksanakan. Kami sudah memberikan rekomendasi pada Kementerian ESDM,” kaya Sigit.

Menurut Sigit, industri oleokimia di Indonesia saat ini sudah sangat efisien sehingga pemerintah perlu mendukung melalui penyediaan gas murah. Apalagi, Unilever berniat membangun produk hilir di KEK Sei Mangkei yang menggunakan oleokimia sebagai bahan baku. Jadi di mana pangkal masalah sulitnya mengurangi harga gas?

Tidak adil rasanya jika pembicaraan mengenai gas tidak mengikutsertakan yang punya kepentingan. Presiden Direktur PT Pertamina Gas Toto Nugroho mengatakan bahwa kinerja perusahaan niaga gas pada tahun ini tertekan karena kebijakan pemerintah yang memangkas harga gas. Pemerintah juga mengatur harga gas dari hulu sampai. Bahkan, margin niaga gas juga akan dibatasi.

Dia mencontohkan, beberapa sewa pipa gas di ruas tertentu harus dipangkas demi memenuhi permintaan konsumen agar harga gas turun. Penurunan sewa pipa gas itu otomatis membuat penerimaan perusahaan niaga gas seperti Pertagas juga turun.

Berlakunya beleid tentang penurunan harga gas hulu untuk industri tertentu sebaiknya melalui kesepakatan dua belah pihak. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Gas (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan perubahan harga gas bagi kontrak penyaluran gas yang sudah berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yakni konsumen dan produsen gas.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja membuat keputusan sepihak dengan menetapkan harga yang lebih rendah. “Gas yang sudah terkontrak, kalau mau ada perubahan, tolong atas kesepakatan bersama dengan upstream,” ujarnya.   

Alasannya, perlu disesuaikan dengan keekonomian lapangan agar keberlangsungan usaha hulu terjaga. Bila harga gas di hulu begitu saja diturunkan, bukan tidak mungkin produksi sewaktu-waktu terhenti karena keekonomian terlalu rendah.

Kalau cerita ribut-ribut harga gas industri ini tidak segera menemui akhir yang bahagia untuk kedua belah pihak, baik pelaku industri maupun perusahaan gas, bisa jadi kompleks industri petrokimia terintegrasi dan kemandirian bahan baku hanya akan berakhir sebatas mimpi. 

Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, June 7, 2017

Pertamina Surrender

Oil Refinery Project 

The Pertamina oil refinery project has yet to show any meaningful progress despite being strongly warned by President Joko Widodo three weeks ago. The SOE is not able to bear the burden of investment.

According to the records, the need for a total refinery revitalization that exists and building a new refinery reaches US $ 36.27 billion or more than Rp 47 trillion with an exchange rate of US $ 1 = Rp 13,0000

On the other hand, the company must also prepare funds to maintain the need for import of fuel oil (BBM), crude oil imports, and the distribution of subsidized diesel and liquefied petroleum gas (IPC). The details of investment requirement include the revitalization project of Balongan Refinery-West Java of US $ 1.27 billion, Balikpapan-East Kalimantan Refinery (US $ 5.3 billion), Cilacap Refinery-Central Java (US $ 4.5 billion), Dumai-Riau Refinery US $ 4.2 billion). Then for a new refinery in Tuban- East Java needs US $ 13 billion and Bontang-East Kalimantan refinery about US $ 8 billion.

Director of Pertamina's Refinery and Pertamina Refinery Mega Project Rachmad Hardadi said that from the financial burden, the company should manage in such a way as there are other projects to be undertaken such as upstream acquisitions and infrastructure projects.

"The finance burden must be rearranged and it is submitted to the government, there are some who are shifted. So that the burden does not accumulate at 1 or 2 years simultaneously, "said Hardadi. Therefore, the target of the operation of six refinery projects is certainly backed down.

Related to the plan's plan, the company has informed the partners. To Saudi Aramco, Pertamina has sent a letter regarding the adjustment of refinery settlement target, while with Rosneft, the company will hold talks today (7/6).

"We discussed with Rosneft, the steering committee. With Aramco just waiting for a response from them, "he said

President Jokowi on May 18 threatened to step down directly in the project. "If the refinery does not start, I go straight inside. Not only through ministers, but directly through Pertamina's president director, "said the President.

In the RDP, Commission VII member Harry Purnomo requested an explanation of the obstacles in the construction of the mega project. In fact, on the other hand, accelerated development is needed so that the capacity of national refineries can cover the level of fuel consumption. Similar sounds come from members of Commission VII Dito Ganinduto and Kurtubi.

"I value the progress of refinery development is very slow, if there are financial problems can be disclosed," said Harry in the RDP.

SLOW

According to Kurtubi, the completion of the refinery project should be done quickly. The draft Petroleum and Natural Gas draft has included a refinery targets target of 10 years after the law is in force. That way, there is no need for fuel imports to meet national needs.

Energy observer from the Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto said Pertamina's decision occurred because the company must carry out the duties of public services such as the distribution of subsidized and premium diesel that has not been sold according to the formula.

However, Pri Agung assessed that it could still be resolved by granting compensation from the government. Thus, refinery project funding can be run without disrupting the performance of the corporation. "The decision can still increase again, as long as there is a solution and compensation from the government on this issue," he said.

According to him, the pullback of the refinery's work target could raise problems with Pertamina's partners, such as Saudi Aramco and Rosneft.

"Worried, investors who have been in the approach and existing agreements can crude back. It is not easy to achieve that. According to him, if the partner is not in line with the change, the project is delayed and impacts on the import of BBM, the greater the impact, can reduce foreign exchange and depreciate the rupiah exchange rate.

IN INDONESIAN

Pertamina Menyerah

Proyek kilang minyak PT Pertamina belum juga menunjukkan perkembangan berarti kendati telah diperingatkan keras oleh Presiden Joko Widodo tiga pekan lalu. BUMN tersebut tidak sanggup menanggung beban investasi.

Menurut catatan, kebutuhan untuk total revitalisasi kilang yang eksis dan membangun kilang baru mencapai US$36,27 miliar atau lebih dari Rp47 Triliun dengan nilai tukar US$1 = Rp 13.0000

Di sisi Iain, perseroan juga harus menyiapkan dana untuk menjaga kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM), impor minyak mentah, serta penyaluran subsidi solar dan liquefied petroleum gas (IPC). Adapun rincian kebutuhan investasi meliputi proyek revitalisasi Kilang Balongan-Jawa Barat sebesar US$1,27 miliar, Kilang Balikpapan-Kalimantan Timur(US$5,3 miliar), Kilang Cilacap-Jawa Tengah (US$4,5 miliar),  Kilang Dumai- Riau(US$4.2 miliar). Kemudian untuk kilang baru di Tuban- Jawa timur membutuhkan modal sekitar US$13 miliar dan kilang Bontang-Kalimantan Timur sekitar US$8 miliar. 

Direktur Mega Proyek Kilang danPetrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan dari sisi beban keuangan, perseoran harus mengatur sedemikian rupa karena ada juga proyek lain yang harus dikerjakan seperti akuisisi di hulu dan proyek infrastruktur.

“Beban finance-nya harus diatur kembali dan itu disampaikan kepada pemerintah, ada beberapa yang digeser. Supaya bebannya tidak menumpuk pada l atau 2 tahun secara bersamaan," kata Hardadi. Dengan demikian target pengoperasian enam proyek kilang dipastikan mundur.

Terkait pembahan rencana itu, perseroan telah memberitahukannya kepada mitra. Kepada Saudi Aramco, Pertamina sudah mengirimkan surat tentang penyesuaian target penyelesaian kilang, sedangkan dengan Rosneft, perseroan akan melakukan pembicaraan hari ini (7/6).

“Kami membahas dengan Rosneft, steering committee. Dengan Aramco hanya menunggu respons dari mereka,” katanya

Presiden Jokowi pada 18 Mei mengancam akan turun langsung dalam proyek ini. “Kalau kilang tidak dimulai, saya langsung masuk ke dalam. Tidak saja melalui menteri, tetapi langsung melalui direktur utama Pertamina," kata Presiden.

Pada RDP tersebut, anggota Komisi VII Harry Purnomo meminta penjelasan tentang kendala dalam pengerjaan mega proyek tersebut. Padahal, di sisi lain, diperlukan percepatan pembangunan agar kapasitas kilang nasional bisa menutupi tingkat konsumsi BBM. Suara senada datang dari anggota Komisi VII Dito Ganinduto dan anggota Kurtubi.

"Saya nilai progress pembangunan kilang lamban sekali. Kalau ada kendala masalah finansial bisa di disclose,” ujar Harry dalam RDP tersebut.

LAMBAN

Menurut Kurtubi, penyelesaian proyek kilang harus dilakukan secara cepat. Dalam draf Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi telah dicantumkan target penyelesaian kilang 10 tahun setelah Undang-Undang  berlaku. Dengan begitu, harapannya tidak perlu Iagi impor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan keputusan Pertamina itu terjadi karena perseroan harus mengemban tugas pelayanan publik seperti penyaluran solar bersubsidi dan premium yang belum dijual sesuai formula.

Namun, Pri Agung menilai hal itu masih bisa diselesaikan dengan pemberian kompensasi dari pemerintah. Dengan demikian, pendanaan proyek kilang bisa dijalankan tanpa mengganggu kinerja korporasi. “Keputusan itu masih bisa bertambah Iagi, asalkan ada solusi dan kompensasi dari pemerintah terhadap masalah ini,” ujarnya.

Menurut dia, mundurnya target pengerjaan kilang bisa memunculkan persoalan dengan mitra Pertamina, misalnya Saudi Aramco dan Rosneft.

“Khawatirnya, investor-investor yang sudah di approach dan kesepakatan-kesepakatan yang ada bisa mentah kembali. Tidak mudah untuk mencapai hal itu. Menurutnya, apabila mitra tidak sejalan dengan perubahan itu, proyek semakin tertunda dan berdampak pada impor BBM yang semakin besar dampaknya, bisa mengurangi devisa dan menyusutkan nilai tukar rupiah. 

Bisnis Indonesia, Page-1, Wednesday, June 7, 2017

Asset 4 Profit Rp 378 M Every Month

The production achievement of PT Pertamina EP as of 31 May 2017 reached 14,357 barrels per day (bpd) or 110 percent above the target of 12,255 bpd. The amount was obtained from 4 fields in Asset Region 4.

They are Field Cepu in Central Java with production reaching 1,740 bpd, Field Poleng in East Java production is 3,184 bph, Donggi Matindok Field reaches 265 bph and new Papua Field joined asset 4 since May 2017 with production reaching 1,057 bph.

In addition to 4 Field production also obtained from Sukowati Block unitization reached 8,111 bph. Meanwhile, the unitization of Jambaran Tiung Biru is targeted to be onstream in 2019.

"We in Asset 4 are grateful because the performance of Asset 4 is able to give a significant impact to the performance of PT Pertamina EP as a whole, because of all assets only Asset 4 whose production is above target and able to give profit in April 2017 reached 28 million US dollars (Equivalent to Rp 378 billion), or about 14.5 percent, "said Didik Susilo, Asset 4 General Manager of PT Pertamina EP during a news conference in Surabaya (5/6).

In addition to encouraging increased production, company profits are gained and efficiency and selection of priority strategies in running the company's wheels.

"One form of efficiency is the acceleration of turn around or maintenance CPP Gundih with a faster time of 56 hours and the target so that it managed to save about Rp 9 billion," said Didik. Pubsequently, CPP Gundih can operate normally deliver gas to consumers with maximum production capacity 50 million cubic feet of gas per day.

The corporation also implements the journey to 100,000 BOPD strategy, in the form of several activities including the acceleration of well operation, offshore drilling plan in Poleng Field, 2 drilling wells in Tapen Structure, Work Over Kedung Tuban well, and termination plan of Sukowati Block in 2018.

"With these operating activities, we ask support from all stakeholders for our operations to go smoothly", Didik said

IN INDONESIAN

Asset 4 Profit Rp 378 M Setiap Bulan

Pencapaian produksi Asset 4 PT Pertamina EP per 31 Mei 2017 mencapai 14.357 barel per hari (bph) atau 110 persen di atas target 12.255 bph. Jumlah itu didapatkan dari 4 field yang ada di Wilayah Asset 4.

Mereka itu Field Cepu di Jawa Tengah dengan produksi mencapai 1.740 bph, Field Poleng di Jawa Timur produksinya 3.184 bph, Field Donggi Matindok mencapai 265 bph dan Field Papua yang baru bergabung dengan asset 4 sejak bulan Mei 2017 dengan produksi mencapai 1.057 bph.

Selain 4 Field perolehan produksi juga didapat dari unitisasi Blok Sukowati mencapai 8.111 bph. Sementara unitisasi Jambaran Tiung Biru ditargetkan akan onstream pada Tahun 2019.

“Kami di Asset 4 bersyukur karena kinerja dari Asset 4 mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja PT Pertamina EP secara keseluruhan, dikarenakan dari seluruh asset yang ada hanya Asset 4 yang produksinya diatas target dan mampu memberikan profit per bulan April 2017 mencapai 28 juta dolar AS (setara Rp 378 miliar) , atau sekitar 14,5 persen," ujar Didik Susilo, Asset 4 General Manager PT Pertamina EP saat jumpa pimpinan redaksi media di Surabaya (5/6).

Selain mendorong peningkatan produksi, profit perusahaan didapat dan efisiensi dan pemilihan strategi prioritas dalam menjalankan roda perusahaan.

“Salah satu wujud efisiensi adalah percepatan turn around atau perawatan CPP Gundih dengan waktu yang lebih cepat 56 jam dan target sehingga berhasil menghemat sekitar Rp 9 miliar," kata Didik. Selanjutnya, CPP Gundih bisa beroperasi secara normal menyalurkan gas kepada konsumen dengan kapasitas produksi maksimal 50 juta kaki kubik gas per hari. 

Korporasi juga menerapkan strategi journey to 100.000 BOPD, dalam bentuk beberapa kegiatan di antaranya, percepatan operasi sumur, rencana bor offshore di Poleng Field, kegiatan 2 sumur bor di Struktur Tapen, Work Over sumur Kedung Tuban, serta rencana terminasi Blok Sukowati pada Tahun 2018.

"Dengan aktifitas operasi tersebut, kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder agar operasi kami berialan lancar", kata Didik.

Surya, Page-3, Tuesday, June 6, 2017

Indonesia seeks to rejoin OPEC without production cut

Indonesia plans to rejoin the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) under the condition that it is not required to cut its oil production, which has been dwindling in recent years.

Indonesia withdrew from OPEC last November after the 14-member group slashed down production by 1.2 million barrels of oil per day (bopd) to reduce the glut in the global market. The group later agreed in May to further push down output by 1.8 million bopd until the end of March next year.

Despite the latest development, the government revealed on Monday that it wanted to reactivate Indonesia’s membership in OPEC as expressed through a letter sent to the group on May 24. The move was in response to a request from major oil exporters Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

“Energy ministries of Saudi Arabia and UAE requested that we rejoin OPEC,” Energy and Mineral Resources Ministry spokesman Sujatmiko said. Indonesia, according to both countries, “has a role to balance OPEC’s interests,” he further said.

     Sujatmiko added that Indonesia was interested in the offer but against lowering its own production.

Under OPEC’s initial production cut commitment, Indonesia was subject to reduce its production by 5 percent, or around 37,000 bopd, from this year’s target of 815,000 bopd - 32,000 bopd more than Indonesia could tolerate. Such a reduction in production could also put pressure on the state budget as the Finance Ministry is looking to collect Rp 101.93 trillion (US$7.5 billion) in both tax and non-tax revenues this year from the oil and gas sector.

Separately, Energy and Mineral Resources Deputy Minister Arcandra Tahar confirmed that the government had sent a letter to OPEC.

“Several countries approached us and told us to rejoin OPEC, but we responded saying OPEC’s strategy to cut production was not in line with our national priorities - That’s why we left,” he said as quoted by Reuters. Indonesia’s withdrawal from OPEC late last year was its second exit from the group. It made a similar move in 2008 and reactivated its membership, which required an annual payment of €1.2 million, in early 2016.

The country suspended its involvement in OPEC almost a decade ago when it shifted from being a net exporter to a net importer of crude oil to fulfill national demand for refined fuel of around 1.6 million bopd.

Data from the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas) indicates that domestic ready-to-sell production, locally known as lifting, reached around 830,000 bopd last year, slightly higher than this year’s target of 820,000 bopd. The Indonesian Crude Price (ICP), a benchmark to calculate non-tax income in the state budget, fell by almost 5 percent to US$47.09 a barrel in May from the previous month despite global efforts to lower oil production.

In the first five months of this year, the ICP averaged at $49.9 a barrel, higher than $45 a barrel estimated in the 2017 state budget. “If the oil price keeps hovering below $50 a barrel, it will be hard to attract investors to invest and conduct exploration activities in the oil and gas sector,” Energy and Mineral Resources Minister lgnasius Jonan said.

Jonan also said the government was currently in a wait-and-see mode following the decision of several countries, namely Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and the UAE, to cut ties with Qatar, a top liquefied natural gas and condensate shipper, on Monday based on allegations it supported extremism and efforts to disrupt regional stability.

As a result, Brent crude, a global benchmark for oil value, rose 1.24 percent in early trading in Asia on Monday to $50.57 a barrel. Meanwhile, West Texas Intermediate rose slightly by 0.9 percent to $48.08 a barrel.

Jakarta Post, Page-13, Tuesday, June 6, 2017

Indonesia will be active again at OPEC

Indonesia will re-activate its membership status in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). The reactivation was submitted by the Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Ignasius Jonan formally to OPEC.

Head of Communications, Public Information Services and Cooperation Bureau of the ESDM Ministry Sujatmiko said the official stance was sent by mail on 24 May. In the letter also included the desired conditions in the reactivation.

"The ESDM minister sent a letter to OPEC as of May 24 proposing reactivation on condition that there is no production cuts. Given, our daily production has decreased, "said Sujatmiko dijakarta, Monday (5/6)

Sujatmiko said the membership reactivation was a request submitted by the Saudi Arabian Energy Minister and the United Arab Emirates Union. Only Sujatmiko did not explain when the request was delivered to Jonan. "They invite Indonesia to enter again. Indonesia has a quite awaited role, "he said.

He said Indonesia is now waiting for a response from OPEC regarding the conditions posed in the reactivation. He said Indonesia's active in OPEC could create a balance in various organizational interests.

Indonesia's decision to temporarily suspend membership was taken at OPEC's 171th Session in Vienna, Austria, on 30 November 2016. The freezing measures were taken following a court decision to cut crude output by 1.2 million barrels per day, excluding condensate.

As a net oil importer country, cutting production capacity is not profitable for Indonesia, as the price of oil will theoretically rise. With the membership freeze, Indonesia has recorded twice freeze membership in OPEC. The first freeze in 2008, effective in 2009. Indonesia decided to return to active as an OPEC member in early 2016.

This temporary freeze is the best decision for all OPEC members. Therefore, the cutting decision of 1.2 million barrels per day can be run, and on the other hand Indonesia is not bound by the decisions taken, in line with the national interest of Indonesia.

IN INDONESIAN

Indonesia akan Aktif Lagi di OPEC

Indonesia akan kembali aktif status keanggotaannya di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Reaktivasi itu sudah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan secara resmi kepada OPEC.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan sikap resmi itu dikirimkan melalui surat pada 24 Mei lalu. Dalam surat itu pun dicantumkan syarat yang diinginkan dalam reaktivasi tersebut.

“Menteri ESDM mengirim surat ke OPEC per 24 Mei mengajukan reaktivasi dengan syarat tidak ada pemotongan produksi. Mengingat, produksi harian kita sudah menurun,” kata Sujatmiko dijakarta, Senin (5/6)

Sujatmiko menuturkan reaktivasi keanggotaan itu merupakan permintaan yang disampaikan oleh Menteri Energi Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab. Hanya saja Sujatmiko tidak menerangkan kapan permintaan itu disampaikan kepada Jonan. “Mereka mengajakindonesia untuk masuk lagi. Indonesia punya peran yang cukup ditunggu,” ujarnya.

Dikatakannya Indonesia kini menunggu respon dari OPEC terkait syarat yang diajukan dalam reaktivasi tersebut. Dia bilang aktifnya Indonesia di OPEC mampu menciptakan keseimbangan di berbagai kepentingan organisasi.

Keputusan Indonesia untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan diambil dalam Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, pada 30 November 2016 lalu. Langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari, di luar kondensat.

Sebagai negara net importer minyak, pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik. Dengan pembekuan keanggotaan itu, Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada tahun 2008, efektif berlaku 2009. Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.

Pembekuan sementara ini adalah keputusan terbaik bagi seluruh anggota OPEC. Sebab dengan demikian keputusan pemotongan sebesar 1,2 juta barel per hari bisa dijalankan, dan di sisi lain Indonesia tidak terikat dengan keputusan yang diambil, sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, June 6, 2017

Government Immediately Perform Market Review of Masela Block

The government will soon start a market review of gas sales generated from Abadi Square, Masela Block. The review will commence three months prior to the scheduling of a pre-FEED preliminary study by Inpex Corporation.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Arcandra Tahar said, in Pre-FEED, which will be studied ie for three options location of liqufied natural gas (LNG) and one choice of production capacity only. Thus, before Pre-FEED is done, there needs to be a market review to simplify the choice of production capacity.

"For gas production, it will be offered in three months and must be a contract of sale and purchase," he said in Jakarta, Monday (5/6). Related when market review begins, it says it depends on when lnpex is scheduled to start Pre-FEED.

He explained that there are two options for production capacity of Masela Block, refinery with capacity of 9.5 million tons per year (million ton per annumm / MTPA) plus 150 million standard cubic feet per day / mmscfd and 7.5 MTPA plus 474 mmscfd. Market Review will confirm how many pipe gas products can be sold. In the initial phase, the government will offer 474 mmscfd of gas first.

"[If not to 474 mmscfd, then we will return to 150 mmscfd," said Arcandra.

He confirmed that the Ministry of Industry has submitted the names of companies interested in purchasing gas from the Masela Block. However, no company has signed a gas sales agreement (PJBG) with lnpex Corporation as operator of Masela Block. We want as much as possible the contract, so that 474 mmscfd true will be taken, not just the head of agreement (HOA).

If the HoA can change, "he asserted. The government will seek buyers of gas sold through the pipeline from the Masela Block. It will coordinate with the Ministry of Industry. Gas production of the Masela Block is partially channeled through the pipeline as the Ministry of Industry declares buyers from the fertilizer and petrochemical sectors. The plan of this fertilizer and petrochemical plant will be built close to the mouth of the gas well.

Related to the location of the refinery, Arcandra is reluctant to specify anywhere three options will be reviewed. Previously, only two location choices, namely in Aru and Yamdena Island. Additional location options came after the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) lgnasius Jonan visited Japan.

Pre-FEED aims to estimate the investment cost and project schedule, in addition to the capacity and location of the LNG plant, can only be confirmed through PreFEED implementation first. The government wants comprehensive and balanced data from the two location and capacity options.

The government had targeted the final investment decision (FID) of Masela Block to be implemented in 2019. Furthermore, the first gas production of this block is expected to flow in 2026. Earlier, at the end of March 2016 yesterday, the government rejected the proposed revision of the development plan (plan Of development / POD) Masela Block submitted by Inpex.

In the revised POD, Inex proposes the development of the Masela Block with a floating LNG plant. Inpex was asked to re-apply POD with the scheme according to the government's direction, namely the refinery on land.

     Inpex then submits five clauses to continue the Masela Block. In detail, the addition of LNG refinery capacity from 7.5 MTPA to 9.5 MTPA, 10-year contract addition, Internal Rate of Return (IRR) of 15%, cost recovery during exploration period, and government licensing. So far, only a seven-year contract extension has been granted.

IN INDONESIAN

Pemerintah Segera  Lakukan Market Review Blok Masela

Pemerintah akan segera memulai kajian pasar (market review) penjualan gas yang dihasilkan dari Lapangan Abadi, Blok Masela. Kajian akan dimulai tiga bulan sebelum jadwal dilaksanakannya kajian pradesain rinci (front end engineering design/Pre-FEED) oleh Inpex Corporation.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, dalam Pre-FEED, yang akan dikaji yakni untuk tiga opsi lokasi kilang gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) dan satu pilihan kapasitas produksi saja. Sehingga, sebelum Pre-FEED dilakukan, perlu ada market review untuk menyederhanakan pilihan kapasitas produksi.

“Untuk produksi yang berupa gas, akan ditawarkan dalam tiga bulan dan harus kontrak jual beli,” kata dia di Jakarta, Senin (5/ 6). Terkait kapan market review dimulai, dikatakannya tergantung kapan lnpex menjadwalkan akan mulai Pre-FEED.

Dijelaskannya, terdapat dua opsi kapasitas produksi Blok Masela, kilang berkapasitas 9,5 juta ton per tahun (million ton per annumm/MTPA) plus 150 million standard cubic feet per day/mmscfd serta 7,5 MTPA plus 474 mmscfd. Market Review akan memastikan berapa produk berupa gas pipa yang dapat terjual. Pada tahap awal, pemerintah akan menawarkan gas sebesar 474 mmscfd terlebih dahulu. 

“[Kalau tidak sampai 474 mmscfd, maka kami akan kembali ke 150 mmscfd,” ujar Arcandra.

Dia membenarkan bahwa Kementerian Perindusterian sudah menyerahkan nama-nama perusahaan yang berminat membeli gas dari Blok Masela. Namun, belum ada perusahaan yang telah meneken perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan lnpex Corporation selaku operator Blok Masela. Kami ingin sebisa mungkin kontrak, sehingga benar 474 mmscfd akan diambil, bukan sekedar head of agreement (HOA).

Kalau HoA bisa berubah,” tegas dia. Pemerintah yang akan mencari pembeli gas yang dijual melalui pipa dari Blok Masela tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Produksi gas Blok Masela sebagian langsung dialirkan melalui pipa karena Kementerian Perindustrian menyatakan adanya pembeli dari sektor pupuk dan petrokimia. Rencananya pabrik pupuk dan petrokimia ini akan dibangun dekat dengan mulut sumur gas.

Terkait opsi lokasi kilang, Arcandra enggan merinci di mana saja tiga pilihan yang akan dikaji ini. Sebelumnya, pilihan lokasi hanya dua, yakni di Pulau Aru dan Yamdena. Tambahan opsi lokasi muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lgnasius Jonan berkunjung ke Jepang. 

Pre-FEED bertujuan mengestimasikan biaya investasi dan jadwal pengerjaan proyek, Selain itu kapasitas dan lokasi kilang LNG, hanya dapat dipastikan melalui pelaksanaan PreFEED terlebih dahulu. Pemerintah menginginkan data yang komprehensif dan seimbang dari dua pilihan lokasi dan kapasitas itu.

Pemerintah sempat menargetkan agar keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) Blok Masela dapat dilaksanakan pada 2019. Selanjutnya, produksi gas pertama blok ini diharapkan dapat mengalir pada 2026. Sebelumnya, pada akhir Maret 2016 kemarin, pemerintah menolak usulan revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) Blok Masela yang diajukan Inpex. 

Dalam revisi POD itu, Inpex mengusulkan pengembangan Blok Masela dengan kilang LNG terapung. Inpex pun diminta mengajukan kembali POD dengan skema sesuai arahan pemerintah, yakni kilang di darat.

Selanjutnya, Inpex mengajukan lima klausul untuk melanjutkan pengerjaan Blok Masela. Rincinya, penambahan kapasitas kilang LNG dari 7,5 MTPA menjadi 9,5 MTPA, penambahan kontrak selama 10 tahun, tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return/IRR) sebesar 15%, cost recovery selama masa eksplorasi, dan perizinan dari pemerintah. Sejauh ini, baru perpanjangan kontrak yang diberikan, yakni 7 tahun.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, June 6, 2017

Production of PT Pertamina EP Asset 4 Reaches 110%

The production achievement of PT Pertamina EP as of 31 May 2017 reached 14,357 barrels per day or 110% above the target of 12,255 barrels per day. The amount is obtained from 4 fields in Asset 4 such as Field Cepu in Central Java with production reaching 1,740 barrels per day. Plus Field Poleng in East Java with production reached 3,184 barrels per day.

Asset 4 General Manager of PT Pertamina EP Didik Susilo said that in addition to Central Java and East Java, there is also additional production from Field Donggi Matindok field reaching 265 barrels per day, and Field Papua joined Asset 4 since May 2017 with production reaching 1,057 Barrel per day. Unitization Sukowati also contributed 8,111 barrels per day. Meanwhile, for unitization Jambaran Tiung Biru is targeted to be onstream in 2019.

"We in Asset 4 are grateful that the performance of Asset 4 is able to have a significant impact on the performance of PT Pertamina EP as a whole. Of all assets, only Asset 4 whose production is above target and able to give profit per April 2017 reached USD28 million or equivalent Rp 3 78 billion (exchange rate Rp13.500) or about 14.5% ", said

Educate

He continued, the principle of efficiency and the selection of priority strategies in running the work become the basis that is held by management in running the company.

"One form of efficiency that we successfully implemented, among others, is by the success of Turn Around acceleration or CPP Gundih treatment with a faster time 56 hours from the specified target. We managed to save the overall cost of about Rp 9 billion, "he said.

Furthermore, after the plant maintenance process is complete then CPP Gundih re-operate normally deliver gas to consumers with a maximum production capacity of 50 million cubic feet of gas per day.

In addition, in running the company's strategy Journey to 100,000 BOPD in Asset 4 also perform some activities of acceleration of well operation. "We are also planning an offshore drill at Poleng Field which is the first time in PT Pertamina EP and 2 drilling wells in Tapen Structure and Kedung Tuban oversea work. As well as the termination plan of Sukowati Block in 2018, "

With these operations, management expects production to continue to increase and contribute to PT Pertamina EP and national oil and gas production. "For that we ask support from all stakeholders for our operations to run smoothly.

IN INDONESIAN

Produksi PT Pertamina EP Asset 4 Capai 110%

Pencapaian produksi Asset 4 PT Pertamina EP per 31 Mei 2017 mencapai 14.357 barel per hari atau 110% diatas target 12.255 barel per hari. Jumlah tersebut didapatkan dari 4 field yang ada di wilayah Asset 4 seperti Field Cepu di Jawa Tengah dengan produksi mencapai 1.740 barel per hari. Ditambah Field Poleng di Jawa Timur dengan produksi mencapai 3.184 barel per hari. 

Asset 4 General Manager PT Pertamina EP Didik Susilo menuturkan, selain di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada juga tambahan produksi dari kinerja Field Donggi Matindok mencapai 265 barel per hari, dan Field Papua yang baru bergabung dengan Asset 4 sejak Mei 2017 dengan produksi mencapai 1.057 barel per hari. Unitisasi Sukowati juga memberikan sumbangan 8.111 barel per hari. Sementara untuk unitisasi Jambaran Tiung Biru ditargetkan akan onstream pada 2019.

“Kami di Asset 4 bersyukur karena kinerja dari Asset 4 mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja PT Pertamina EP secara keseluruhan. Dari seluruh asset yang ada hanya Asset 4 yang produksinya di atas target dan mampu memberikan profit per April 2017 mencapai USD28 juta atau setara Rp 3 78 miliar (kurs Rp13.500) atau sekitar 14,5%", ujar Didik

Ia melanjutkan, prinsip efisiensi dan pemilihan strategi prioritas dalam menjalankan pekerjaan menjadi dasar yang dipegang oleh manajemen dalam menjalankan roda perusahaan.

“Salah satu wujud efisiensi yang berhasil kami terapkan antara lain adalah dengan berhasilnya percepatan Turn Around atau perawatan CPP Gundih dengan waktu yang lebih cepat 56 jam dari target yang ditentukan. Kami berhasil menghemat biaya secara keseluruhan sekitar Rp 9 miliar,” ungkapnya.

Selanjutnya, setelah proses perawatan plant tersebut selesai maka CPP Gundih kembali beroperasi secara normal menyalurkan gas kepada konsumen dengan kapasitas produksi maksimal mencapai 50 juta kaki kubik gas per hari.

Selain itu, dalam menjalankan strategi perusahaan Journey to 100.000 BOPD di Asset 4 juga melakukan beberapa kegiatan percepatan operasi sumur. “Kami juga sedang merencanakan bor offshore di Poleng Field yang merupakan pertama kalinya di PT Pertamina EP dan kegiatan 2 sumur bor di Struktur Tapen serta work oversumur Kedung Tuban. Serta rencana terminasi Blok Sukowati pada Tahun 2018,” 

Dengan aktivitas operasi tersebut, manajemen berharap produksi bisa terus meningkat dan memberi kontribusi terhadap PT Pertamina EP dan produksi migas nasional. “Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder agar operasi kami berjalan lancar.

Koran Sindo, Page-9, Tuesday, June 6, 2017