Pertamina Will Become Oil and Gas Special Agency

This is the contents of the House of Representatives Migas bill which put Pertamina into a special oil and gas business entity

A new round of revisions to Law 22/2001 on Oil and Gas is about to begin. On Monday (5/6) Commission VII of the House of Representatives officially submitted a draft revised Draft Law No 22/2001 on Oil and Natural Gas (Migas) to Legislation Body (Baleg) DPR.

One of the important points in it is the submission of PT Pertamina into a Special Business Entity (BUK) of Oil and Gas. This special agency will fully manage the national oil and gas sector.

In the draft of Oil and Gas Draft Law, Article 44 paragraph 1 states, BUK Migas is a business entity specially formed based on the law. BUK is responsible to the President.

In addition, BUK Migas as referred to in paragraph 1 has, Upstream Operational Independent Unit, Upstream Cooperation Unit, Petroleum Downstream Business Unit and Downstream Gas Natural Gas Unit.

In the Oil and Gas Draft Law, BUK Migas will be given lex specialis. That is, the right of work Same with Contractor of Cooperation Contract (KKKS) will be given to BUK Migas. So, no longer through the government or in this case the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

Chairman of Commission VII of the House of Representatives (DPR) Gus Irawan stated that Commission VII did propose through the bill the oil and gas sub sector to be managed by a special business entity.

"We have not found a specific name, but we agree on the substance that we want to restore the management of this oil and gas sector in accordance with the 1945 Constitution,"

He does not refuse, which will be used as BUK Migas is Pertamina. Because the current authority of Pertamina as a State Owned Enterprises (SOEs) only manage one sector of oil and gas alone. In fact, the oil and gas sector concerns the livelihood of many people. "So Pertamina's duty will be returned as it used to be in accordance with the main duty and function," he explained.

The profit of BUK Migas is that there will be no arbitration to the country. Therefore, the cooperation contract with KKKS will be done directly to BUK Migas. Thus, the role of the state will not be disrupted if there is a dispute law problem with KKKS. Currently, the country's position is parallel to the KKKS, because its cooperation directly to the state.

"Well, we make the position of the country above,"

Member of Commission VII Kurtubi revealed that it is clearly proposed that Pertamina will become BUK Migas it. "We just asked directly, call the name of Pertamina, not BUK Migas," he said.

Kurtubi said he was not worried if Pertamina's authority became as big as in the New Order era, if the revision of the Oil and Gas Law passed into law. According to him, once it was Pertamina contracted. "Now the difference between the Mining Business License, there is a word" business. "It used to be Pertamina's Mining Concession, so the government did not interfere

In the contract, "he said.

Sujatmiko, ESDM Ministry spokesman, said it is also currently preparing the main ideas about the mandate of the 1945 Constitution which will be translated in the revision of Oil and Gas Law. If the DPR feels that it is so far away with the beleid, it is not the case with the government.

Sujatmiko said that the government has not yet reached the discussion on BUK Migas. "Just a basic concept, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources said one independence by the nation itself, what kind of derivatives, Later government and House of Representatives proposals combined" he said.

National Interests

Vice Chairman of the House Legislation Agency Toto Dariyanto stated, with the submission of the Oil and Gas Bill, it will form a Working Committee (Panja). Selaniutnya Working Committee will invite the proposer to be immediately harmonized.

According to him, the oil and gas bill can guarantee the interests of national sovereignty. "Legislation can not only justify this escape, we will take a few steps and wait for the invitation from the legislature as soon as possible,"

Toto asserted, BUK Migas is still contradictory to the Law on SOEs. He questioned whether the form of BUK Migas is whether the company, not yet or related to SOEs. So, according to him, if juxtaposed with the Law of SOE increasingly disconnected.

"If this BUK as a regulator, not a business entity, it can. The question is, where is this BUK position? Most easily, SKK Migas handed over to the existing SOE, namely Pertamina, so the status is clear, "he added.

IN INDONESIAN

Pertamina Akan Menjadi Badan Khusus Migas

lnilah isi RUU Migas versi DPR yang Menempatkan Pertamina menjadi badan usaha khusus migas

Babak baru revisi Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi segera dimulai. Pada Senin (5/6) Komisi VII DPR RI resmi mengajukan draf revisi Rancangan Undang-Undang No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Salah satu poin penting yang ada di dalamnya adalah pengajuan PT Pertamina menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Badan khusus ini akan mengelola penuh sektor migas nasional.

Dalam draf RUU Migas, Pasal 44 ayat 1 menyebutkan, BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang. BUK bertanggungjawab ke Presiden.

Selain itu, BUK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki, Unit Hulu Operasional Mandiri, Unit Hulu Kerjasama, Unit Usaha Hilir Minyak Bumi dan Unit Usaha Hilir Gas Bumi.

Adapun dalam RUU Migas itu, BUK Migas akan diberikan lex specialis. Yaitu, hak kerja Sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan diberikan kepada BUK Migas. Jadi, bukan lagi melalui pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan menyatakan, Komisi VII memang mengusulkan melalui RUU tersebut sub sektor migas supaya dikelola oleh satu badan usaha khusus.

"Kami belum menemukan nama yang spesifik, tetapi kita sepakat substansinya bahwa kita ingin mengembalikan pengelolan disektor migas ini sesuai dengan UUD 1945," 

Ia tidak menampik, yang akan dijadikan BUK Migas tersebut adalah Pertamina. Pasalnya, saat ini kewenangan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mengelola satu sektor migas saja. Padahal, sektor migas menyangkut hajat hidup orang banyak. "Jadi tugas Pertamina itu yang akan dikembalikan seperti dulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi," terangnya.

Keuntungan BUK Migas adalah, tidak akan ada arbitrase ke negara. Sebab, kegiatan kontrak kerjasama dengan KKKS akan dilakukan langsung ke BUK Migas. Sehingga, peran negara tidak akan terganggu jika ada masalah dispute hukum dengan KKKS. Saat ini, posisi negara sejajar dengan KKKS, karena kerjasamanya langsung ke negara.

"Nah, kita buat supaya posisi negara di atas," 

Anggota Komisi VII Kurtubi mengungkapkan bahwa pihaknya jelas-jelas memang mengusulkan bahwa Pertamina yang akan menjadi BUK Migas itu. "Kami tadi minta secara langsung saja, sebut nama Pertamina, jangan BUK Migas," katanya.

Kurtubi mengatakan dirinya tidak khawatir jika kewenangan Pertamina menjadi besar seperti pada era Orde Baru, jika revisi UU Migas ini lolos menjadi UU. Menurutnya, dulu itu Pertamina yang berkontrak. "Sekarang bedanya Kuasa Usaha Pertambangan, ada kata "usaha". Dulu hanya Kuasa Pertambangan dipegang Pertamina. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam kontrak," kata dia.

Sujatmiko, Jurubicara Kementerian ESDM, menyatakan, pihaknya saat ini juga sedang menyusun pokok-pokok pikiran tentang amanat UUD 1945 yang akan diterjemahkan dalam revisi UU Migas. Jika DPR merasa sudah begitu jauh dengan beleid tersebut, tidak demikian dengan pemerintah.

Sujatmiko menyatakan, pemerintah belum sampai pada pembahasan soal BUK Migas. "Hanya sebatas konsep dasar. Wakil Menteri ESDM mengatakan satu kemandirian oleh bangsa sendiri, turunannya itu apa, Nanti usulan pemerintah dan DPR dipadukan" ujar dia.

Kepentingan Nasional 

Wakil Ketua Badan Leguislasi DPR Toto Dariyanto menyatakan, dengan penyerahan RUU Migas itu, pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja). Selaniutnya Panitia Kerja akan mengundang pengusul agar segera diharmonisasi. 

Menurutnya, RUU Migas ini bisa menjamin kepentingan kedaulatan nasional. "Badan Legislasi tidak bisa hanya memberikan justifikasi agar ini lolos. Kami akan melakukan beberapa langkah. Nanti tunggu undangan dari badan legislasi secepatnya," 

Toto menegaskan, BUK Migas masih bertentangan dengan Undang-Undang BUMN. Ia mempertanyakan terkait bentuk BUK Migas tersebut apakah perseroan, belum atau yang berkaitan dengan BUMN. Jadi, menurut dia, jika disandingkan dengan UU BUMN semakin tidak nyambung.

“Kalau BUK ini sebagai regulator, bukan badan usaha, itu bisa. Pertanyaannya, posisi BUK ini dimana? Paling mudah, SKK Migas serahkan ke BUMN eksisting, yaitu Pertamina, sehingga statusnya jelas," imbuhnya.

Kontan, Page-14, Tuesday, June 6, 2017

Gross Split Scheme Threatened Cancel in Parliament

The desire of the government to use the contract for the gross split in the contract of work Same investment in the upstream sector of oil and gas will face obstacles.

The final draft of the revision of the Oil and Gas Law (UU Migas) submitted to the Legislation Body yesterday (5/6), Commission VII of the House of Representatives agreed not to include the gross split scheme in the revision of Oil and Gas Law.

Member of House of Representatives Commission VII Kurtubi argued the gross split policy eliminated state control over oil and gas management. Though oil and gas management must be supervised. "This underlying we agreed to reuse the cost recovery scheme, there must be state control," Kurtubi said

In addition, the reason remains to include cost recovery is the obligation to use Domestic Content Level (TKDN). "If you use cost recovery, all costs are reported, and there will be an increase in TKDN usage," he said.

If using gross split, Contractor Cooperation Contract (KKKS) can bring drilling goods from abroad. "Mur, screw, drill, they do not want to buy from home, TKDN can be reduced," he said.

Only the House of Representatives realizes, every year the increase in cost recovery budget increases, while production continues to fall. Only, We absorb KKKS aspirations, they are more like cost recovery. So, Commission VII agreed to use cost recovery, "said Kurtubi.

Hari Purnomo, Member of House of Representatives Commission VII added that the revision of Oil and Gas Law is made flexible, not include gross scheme Split. "The law does not need to regulate gross split, fear of binding,"

According to him, the rules for oil and gas revenue sharing should not be binding on oil and gas contractors and not forcing. "If the contractor does not agree to use gross split, will it run the oil and gas block management?" Asked Hari.Therefore, the House of Representatives proposed an open profit sharing scheme to make the contract more profitable to the state.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar, the initiator of gross split is still reluctant to respond to the revision of the Act. Head of Public Communication Center of ESDM Ministry Sujatmiko admitted that he has not read the revision of the Law.

What is clear, if the government is still insisted on the gross split scheme, the opportunity is open when discussing the revision of the Act in the near future. But, the government must be prepared with a great argument at the time of parliament's rejection.

IMPORTANT POINTS OF REVISION OF OIL AND GAS LAW

Article 5

1. The central government, as the holder of the petroleum and petroleum mining authority (petroleum) of the earth, grants the power of attorney Mining to the BUK Migas Special Business Entity

2. Oil and gas business activities shall be carried out BUK Migas, through Upstream Business Unit of Same Business and Business Unit Hulu Operasional Mandiri

Article 17

1. Cooperation Contract Contractor (KKKS) recover operating costs in accordance with the contract of cooperation after Produce commercial production

2. The operating costs shall not be used other than for oil and gas operations pursuant to the cooperation contract.

3. If the work area does not produce commercial production, all operating costs incurred are fully subject to the risks and expenses of the KKKS and not borne by the state

4. Further Provisions regarding operating costs as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by government regulations

Article 44

1. BUK Migas is a business entity specially established under this Law. BUK Migas domiciled directly at Under and responsible to the President.

2. BUK Migas is domiciled and is headquartered in the nation's capital and may establish a representative office in the region,

Article 46

1. Organization of BUK Migas consists of;

    A. Supervisory board (7 persons, ie 4 ministers and 3 community members)

    B. Board of directors and

    C. Board of directors in each unit.

IN INDONESIAN

Skema Gross Split Terancam Batal di DPR

Keinginan pemerintah memakai kontrak bagi hasil gross split dalam kontrak kerja Sama investasi di sektor hulu minyak dan gas bakal menghadapi rintangan.

Draf final revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) yang diserahkan ke Badan Legislasi kemarin (5/6), Komisi VII DPR sepakat tidak memasukan skema gross split dalam revisi UU Migas itu.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi beralasan kebijakan gross split menghilangkan kontrol negara atas pengelolaan migas. Padahal pengelolaan migas harus diawasi. "Ini yang mendasari kami sepakat memakai kembali skema cost recovery, harus ada kontrol negara," kata Kurtubi 

Selain itu, alasan tetap memasukan cost recovery adalah adanya kewajiban pemakaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). "Kalau menggunakan cost recovery semua biaya dilaporkan. Dan akan ada peningkatan pemakaian TKDN," kata dia. 

Jika memakai gross split, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) bisa membawa barang-barang pengeboran dari luar negeri. "Mur, sekrup, bor, mereka tidak mau beli dari dalam negeri. TKDN bisa berkurang," kata dia.

Hanya DPR menyadari, setiap tahun kenaikan anggaran cost recovery meningkat, sementara produksi terus turun. Hanya saja, Kami menyerap aspirasi KKKS, mereka lebih senang cost recovery. Jadi, Komisi VII sepakat pakai cost recovery," kata Kurtubi.

Hari Purnomo, Anggota Komisi VII DPR menambahkan, revisi UU Migas dibuat fieksibel, tidak memasukan skema gross split. "Undang-undang  tidak perlu mengatur gross split, takut mengikat," 

Menurut dia, aturan bagi hasil migas seharusnya tidak mengikat kontraktor migas dan tidak memaksa. “Kalau kontraktor tidak sepakat menggunakan gross split, apakah akan berjalan pengelolaan blok migas?" tanya Hari. Oleh karena itu, DPR mengusulkan skema bagi hasil terbuka agar kontrak lebih menguntungkan negara.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, penggagas gross split masih enggan menanggapi revisi UU itu. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengaku belum membaca revisi UU itu.

Yang jelas, jika pemerintah masih ngotot dengan skema gross split, peluang itu terbuka saat pembahasan revisi UU itu dalam waktu dekat. Tapi, pemerintah harus siap dengan argumen yang hebat di saat penolakan parlemen.

POIN-POIN PENTING REVISI UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS

Pasal 5 

1. Pemerintah pusat, sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas (migas) bumi memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus BUK Migas

2. Kegiatan usaha ulu migas tersebut diLaksanakan BUK Migas, melalui Unit Usaha Hulu KeRja Sama dan Unit Usaha Hulu Operasional Mandiri

Pasal 17

1. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) mendapatkan kembali biaya operasi sesuai kontrak kerjasama setelah menghasilkan produksi komersial

2. Biaya operasi itu tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi sesuai kontrak kerjasama.

3. Jika wilayah kerja tidak menghasilkan produksi komersial, seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan sepenuhnya menjadi risiko dan beban KKKS dan tidak ditanggung oleh negara

4. Ketentuan Iebih Ianjut mengenai biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 44

1. BUK Migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan UU ini. BUK Migas berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

2. BUK Migas berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota negara dan dapat membentuk kantor perwakilan di daerah,

Pasal 46

1. Organisasi BUK Migas terdiri atas;

    a. Dewan pengawas (7 orang, yakni 4 menteri dan 3 unsur masyarakat)

    b. Dewan direksi dan 

    c. Dewan direksi pada masing-masing unit.

Kontan, Page-1, Tuesday, June 6, 2017

Price of Indonesian Oil Down

Indonesia's oil price (ICP) in May 2017 fell to 47,09 US dollars per barrel compared to April's period of 49.66 US dollars per barrel. According to Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan, with consistent oil prices below 50 US dollars per barrel, it is estimated that the interest of upstream oil and gas investment in Indonesia will be sluggish. "Whatever the scheme for the results, either gross split or another, for less than 50 dollars per barrel will be sluggish," said Jonan, Monday (5/6) in Jakarta.

If calculated since January, the average price of Indonesian oil 49.9 US dollars per barrel. Meanwhile, in the 2017 APBN benchmark, Indonesia's oil price is set at 45 US dollars per barrel.

IN INDONESIAN

Harga Minyak Indonesia Turun

Harga minyak Indonesia (ICP) periode Mei 2017 turun menjadi 47,09 dollar AS per barrel dibandingkan periode April 49,66 dollar AS per barrel. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dengan harga minyak yang konsisten di bawah 50 dollar AS per barrel, diperkirakan minat investasi hulu migas di Indonesia akan lesu. ”Apa pun skema bagi hasilnya, entah gross split atau yang lain, selama kurang dari 50 dollar AS per barrel akan lesu,” kata Jonan, Senin (5/6) di Jakarta. 

Apabila dihitung sejak Januari lalu, harga rata-rata minyak Indonesia 49,9 dollar AS per barrel. Sementara dalam patokan APBN 2017, harga minyak Indonesia ditetapkan 45 dollar AS per barrel.

Kompas, Page-18, Tuesday, June 6, 2017

July, Premium-Diesel Oil Potentially Rises Price

The government plans to evaluate the price of fuel oil (BBM), especially premium and diesel. Evaluation is done after inflationary pressure during Ramadan and Lebaran subsided.

The evaluation is done because the price of Indonesian crude oil / ICP is above the government assumption in APBN. Therefore, the government is expected to increase the price of the two subsidized fuel.

However, Jonan is yet to confirm whether the government plans to raise fuel prices or keep prices current. One thing is certain, the opportunity to decrease fuel prices after Lebaran difficult to happen.

"The possibility is going down, because the price at that time is set at ICP in the range of USD 40 to USD 45 per barrel, while the current average is USD 49 per barrel," said Jonan.

Until now, the government has not been able to determine whether the trend of rising world oil prices will continue or not. In addition to supply and demand, other factors such as the level of consumption of large countries and geopolitical conditions to determine the fluctuations in oil prices.

Fluctuations in world oil prices have made the government again to evaluate Indonesia's crude price / ICP in the macro assumption of the Revised State Revenue and Expenditure Budget (APBNP) 2017. The government is also evaluating the production target of oil ready for sale (lifting) in 2018.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said, the evaluation is done because the world oil price is unpredictable. Nevertheless, the assumption in the state budget is considered the best that can be achieved.

"However, the best assumption is not necessarily the same as the reality in the world, because no one can predict the world oil price," Candra explained at the ESDM Ministry Office yesterday (5/6).

Meanwhile, the government is targeting oil lifting in 2018 to reach 800 thousand barrels per day. The target is set to spur the spirit of contractor cooperation contract to continue to increase production or at least maintain the achievement of lifting. "This year's target is 771,000 barrels per day, next year's production could be above 800,000 barrels per day" said Candra

IN INDONESIAN

Juli, Premium-Solar Berpotensi Naik Harga

Pemerintah berencana mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium dan solar Evaluasi dilakukan setelah tekanan inflasi selama Ramadan dan Lebaran mereda.

Evaluasi dilakukan karena harga minyak mentah Indonesia/ICP di atas asumsi pemerintah di APBN. Karena itu, pemerintah diperkirakan meningkatkan harga dua BBM bersubsidi tersebut.

Meski demikian, Jonan belum bersedia memastikan apakah pemerintah berencana menaikkan harga BBM atau tetap mempertahankan harga saat ini. Satu hal yang pasti, peluang untuk penurunan harga BBM setelah Lebaran sulit terjadi.

"Kemungkinan turun susah. Sebab, harga pada saat itu ditetapkan pada ICP di kisaran USD 40 sampai USD 45 per barel, sedangkan rata-rata saat ini USD 49 per barel,” kata Jonan.

Hingga kini, pemerintah juga belum bisa memastikan apakah tren kenaikan harga minyak dunia akan terus berlanjut atau tidak. Selain pasokan dan permintaan, faktor Iain seperti tingkat konsumsi negara-negara besar dan kondisi geopolitik menjadi penentu fluktuasi harga minyak.

Fluktuasi harga minyak dunia membuat pemerintah kembali mengevaluasi Indonesia crude price/ICP dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Pemerintah juga mengevaluasi target produksi minyak siap jual (lifting) pada 2018.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menuturkan, evaluasi dilakukan karena harga minyak dunia tidak dapat diprediksi. Meski demikian, asumsi di APBN dianggap hal terbaik yang bisa dicapai.

"Namun, asumsi terbaik itu pun  belum tentu sama dengan kenyataan di dunia. Sebab, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi harga minyak dunia," jelas Candra di Kantor Kementerian ESDM kemarin (5/6).

Sementara itu, pemerintah menargetkan lifting minyak pada 2018 mencapai 800 ribu barel per hari. Target tersebut ditetapkan untuk memacu semangat kontraktor kontrak kerja sama agar terus meningkatkan produksi atau minimal mempertahankan pencapaian lifting. "Tahun ini targetnya 771.000 barel per hari. Produksi tahun depan kalau bisa di atas 800.000 barel per hari" kata Candra

Jawa Pos, Page-5, Tuesday, June 6, 2017

ICP Tends to Weaken

Crude Price

During the period from January to May 2017, the price of Indonesian crude oil or Indonesian Crude Price tended to decrease.

Based on the information and the Ministry of Energy and Mineral Resources, Indonesian crude price (ICP) in May 2017 was recorded at US $ 47.09 per barrel, down 4.98% from US $ 49.56 in the previous month. For ICP sweet light crude, the decrease was 4.81% from US $ 50.51 per barrel to US $ 48.08 per barrel.

ESDM Minister Ignatius Jonan said the ICP movement since the beginning of the year is not very significant. However, there is a tendency of price decline to enter the end of the first half of 2017.

"ICP in January was US $ 51.88 per barrel, then February US $ 52.50 per barrel, March US $ 48.71, April US $ 49.56 per barrel then May US $ 47.09 per barrel. So, if the average ICP from January to May is US $ 49.90, it is still below US $ 50 per barrel, "he said at the ESDM Ministry office on Monday (5/6).

Under these conditions, Jonan stated that the government would not be too hasty to propose changes in ICP assumptions in the 2017 Budget Revised State Budget (APBN).

According to him, the movement of world oil prices still need to be scrutinized. He explained that the influence of oil supply and demand from the largest oil consumer countries such as the United States, Japan, China, and the European Union greatly affected the movement of oil prices. Meanwhile, high demand will be strongly influenced by the economic growth of these countries.

Jonan added, geopolitical conditions also need to be observed. According to him, events in other parts of the world that can affect oil prices can not be guessed. "Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Egypt, broke off diplomatic relations with Qatar, we do not know what the trends are about."

Like ICP, the average world oil price in international market also decreased. Brent oil price (ICE) fell 4.51% from US $ 53.82 per barrel to US $ 51.39 per barrel. Meanwhile, West Texas Intermediate (WTI) oil on the New York Mercantile Exchange (Nymex) fell 5.05% from US $ 51.12 per barrel to US $ 48.54 per barrel.

IN INDONESIAN

ICP Cenderung Melemah

Sepanjang periode Januari-Mei 2017, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan keterangan dan Kementerian ESDM, Indonesian crude price (ICP) Mei 2017 tercatat senilai US$47,09 per barel atau turun 4,98% dibandingkan dengan bulan sebelumnya US$49,56. Untuk ICP sweet light crude, penurunannya sebesar 4,81% dari US$50,51 per barel menjadi US$48,08 per barel. 

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pergerakan ICP sejak awal tahun memang tidak terlalu signifikan. Namun, ada kecenderungan penurunan harga hingga memasuki akhir semester I/2017.

“ICP Januari US$51,88 per barel, lalu Februari US$ 52,50 per barel, Maret US$ 48,71, April US$49,56 per barel kemudian bulan Mei US$47,09 per barel. Jadi, kalau rata-rata ICP Januari-Mei US$49,90, masih di bawah US$50 per barel,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Senin (5/6).

Dengan kondisi tersebut, Jonan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan terlalu terburu-buru mengajukan perubahan asumsi ICP dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017.

Menurutnya, pergerakan harga minyak dunia masih perlu dicermati. Dia menjelaskan, pengaruh pasokan dan permintaan minyak dari negara-negara konsumen terbesar minyak seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Serta Uni Eropa sangat memengaruhi pergerakan harga minyak. Adapun, tinggi rendahnya permintaan akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut.

Jonan menambahkan, kondisi geopolitik pun perlu dicermati. Menurutnya, kejadian di belahan dunia lain yang dapat memengaruhi harga minyak tidak bisa ditebak. "Bahrain, Arab Saudi, UEA, Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Kita tidak tahu trennya menjadi bagaimana dengan kondisi seperti ini."

Seperti halnya ICP, rata-rata harga minyak dunia di pasar internasional juga mengalami penurunan. Harga minyak Brent (ICE) turun 4,51 % dari US$53,82 per barel menjadi US$51,39 per barel. Sementara itu, minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange (Nymex) turun 5,05% dari US$51,12 per barel menjadi US$48,54 per barel. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, June 6, 2017

Oil and Gas Agency Potentially Incompatible

The concept of a special oil and gas business entity has the potential to conflict with the revision of Law no. 19/2003 on State-Owned Enterprises (SOEs) which are now entering the discussion phase in the Legislation Body.

Members of the Legislative Council of the House of Representatives Ramson Siagian said that harmonization between Commission VII related to the concept of special business entities (BUK) of oil and gas and Commission VI on the definition of SOEs should be carried out. It is feared that if the newly issued State-Owned Enterprises Act actually contradicts the concept of BUK Migas proposed by Commission VII.

Because, currently there are state-owned oil and gas sector. Meanwhile, BUK oil and gas will be formed from existing state-owned oil and gas sector with various adjustments of organization and function.

In the draft of Oil and Gas Draft Law (RUU) proposed by Commission VII, BUK Migas is directly and responsible to the President. From the capital side, as mentioned in article 52, BUK will get initial capital sourced from APBN. Meanwhile, the capital of BUK is a state asset that is separated and not divided into shares.

Referring to the article, the Legislation Body considers that the form of BUK Migas is still classified as BUMN which should be under the coordination of the Minister of SOE as referring to Law no. 19/2003 and the Bill on SOEs.

In Article I of Law No.19 / 2003 on BUMN, it is stated that the definition of BUMN is a business entity which is wholly or mostly owned by the state through direct participation derived from separated State property.

Meanwhile, viewed from the capital and its purpose there are three forms of SOEs. Firstly, BUMN is a company whose capital is divided into shares wholly or at least 51% of its shares owned by the state and aims to pursue profit.

Secondly, the publicly listed company whose capital and number of shareholders are based on a public offering in the capital market. Third, a public company whose capital is wholly owned by the state and is not divided into shares and aims for general benefit and pursues profit based on management principles.

Of the three definitions, BUK oil and gas is very close to the definition of the category of public companies. However, oil and gas BUK is under the coordination of the President such as institutions, ministries and other government agencies.

"BUMN is the whole and part of its capital either through direct and indirect participation. Be a clash when both become legislation, "he said in a meeting of harmonization of Oil and Gas Draft on Monday (5/6).

Member of the Supratman Legislation Agency Andi Agtas said, the proposer needs to clarify the position of BUK oil and gas sepetyi what. The reason, not clearly illustrated what the actual position.

"If we form a new institution in contradiction of the BUMN Law and its philosophy has not been reflected, it needs to be considered again," he said. Vice Chairman of Commission VII Satya Wira Yudha said the concept of BUK oil and gas does not want to refer to the SOE law that is required to simply seek profit. BUK Migas's position will be under the President as well as Bank Indonesia and the Financial Services Authority. However, it added another function that is the exploitation in oil and gas sector.

"Is this the difference with SOEs now? We do not want to be caught in the SOEs law today, "he said.

IN INDONESIAN

Badan Migas Berpotensi Tidak Sejalan

Konsep badan usaha khusus minyak dan gas bumi berpotensi berbenturan dengan revisi Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini memasuki tahap pembahasan di Badan Legislasi.

Anggota Badan Legislasi DPR Ramson Siagian mengatakan sebaiknya dilakukan harmonisasi antara Komisi VII terkait konsep badan usaha khusus (BUK) migas dan Komisi VI tentang definisi BUMN. Dikhawatirkan, bila Undang-Undang BUMN yang baru terbit lebih dulu justru berbenturan dengan konsep BUK migas yang diusulkan Komisi VII.

Pasalnya, saat ini terdapat BUMN sektor migas. Sementara itu, nantinya BUK migas dibentuk dari BUMN sektor migas yang telah ada dengan berbagai penyesuaian organisasi dan fungsi.

Pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang diajukan Komisi VII menyebut bahwa BUK migas berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari sisi permodalan, seperti yang disebut di pasal 52, BUK akan mendapat modal awal yang bersumber dari APBN. Adapun, modal BUK merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. 

Merujuk pada pasal tersebut, Badan Legislasi menilai bahwa bentuk BUK Migas masih tergolong BUMN yang mana seharusnya berada di bawah koordinasi Menteri BUMN seperti mengacu pada UU No. 19/2003 dan RUU tentang BUMN.

Adapun, pada Pasal I UU No.19/2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Sementara itu, dilihat dari permodalan dan tujuannya terdapat tiga bentuk BUMN. Pertama, BUMN berbentuk perusahaan perseroan modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan untuk mengejar keuntungan.

Kedua, perusahaan perseroan terbuka yang modal dan jumlah pemegang sahamnya berdasarkan penawaran umum di pasar modal. Ketiga, perusahaan umum yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham serta bertujuan untuk kemanfaatan umum dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan.

Dari ketiga definisi tersebut, BUK migas sangat dekat definisinya dengan kategori perusahaan umum. Namun, BUK migas berada di bawah koordinasi Presiden seperti lembaga, kementerian dan badan pemerintah lainnya.

“BUMN itu yang seluruh dan sebagian modalnya baik melalui penyertaan langsung dan tidak langsung. Menjadi benturan saat keduanya menjadi undang-undang,” 'ujarnya dalam rapat harmonisasi RUU Migas, Senin (5/6).

Anggota Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, pengusul perlu memperjelas posisi BUK migas sepetyi apa. Pasalnya, belum tergambar dengan jelas posisi sebenarnya seperti apa.

“Kalau membentuk lembaga baru bertentangan UU BUMN dan filosofinya belum tergambar, perlu dipikirkan lagi,” katanya. Wakil Ketua Komisi VII Satya Wira Yudha mengatakan, konsep BUK migas tidak ingin mengacu pada UU BUMN yang dituntut untuk sekadar mencari keuntungan.  BUK Migas posisinya akan berada di bawah Presiden seperti halnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, ditambah fungsi lain yakni pengusahaan di sektor migas.

“Apa ini bedanya dengan BUMN sekarang? Kita tidak ingin terperangkap dalam UU BUMN hari ini,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, June 6, 2017

Indonesia is back on OPEC

The Government of Indonesia has decided to return to active membership in the Organization of Petroleum Exporting Countries or OPEC after passive status since November 2016 following the request of Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

The government has sent an official letter to the Secretariat of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) at the end of May 2017. However, until now there has been no decision from OPEC regarding the letter from Indonesia to be active again in the oil exporting organization.

Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Hadi Djuraid said the government decided to freeze OPEC membership by the end of 2016 because there is an obligation to cut oil production.

In fact, Indonesia's oil production tends to decline so that it is not willing to reduce the production of black liquor. "We have already sent an official letter to reactivate at OPEC in mid-May 2017 with the requirement that there is no obligation to cut oil production."

He explained, there has been no official decision from OPEC related to the status of Indonesia as an active member in the organization. Saudi Arabian Energy Minister and Energy Minister of the United Arab Emirates requested that Indonesia return to OPEC.

Meanwhile, Head of Communications and Public Service Information Services Bureau of the ESDM Ministry Sujatmiko said that his party had delivered a letter to OPEC on May 24, 2017. In the letter, Indonesia declared to be active again on condition not to follow the cutting of oil production.

Because the trend of Indonesian daily oil production continues to decline. OPEC agreed to cut oil output by around 1.2 million barrels per day (bpd) from January 1 to June 30, 2017. Oil production cuts were also done by producer countries outside OPEC. "OPEC also continued the policy of cutting 1.2 million bpd of oil production until the first quarter of 2018.

The move to reactivate at OPEC is based on the request of UAE Energy Minister Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei and Saudi Energy Minister Khalid al-Falih to ESDM Minister Ignatius Jonan. The request also received a positive response from President Joko Widodo despite the active decision to return only a few months.

Previously, Indonesia decided to be active again at OPEC in early 2016 under Minister of EMR Sudirman Said after previously freezing membership since 2008. "Yes, we send the letter so. Reactivate [reactivate] on condition that there is no daily production because our production has decreased, "said Sujatmiko, Monday (5/6).

GREAT ROLE

According to him, the request of the energy ministers of the two largest oil producing countries indicates that Indonesia has a big role in OPEC membership. Therefore, the government responded positively to the request with an active proposal back at OPEC. In fact, the decision to temporarily be temporarily disabled by ESDM Minister Ignatius Jonan while attending OPEC's 171th Session in Vienna in November 2016.

The decision is temporarily off because Indonesia does not want to participate in reducing production which is not in line with the government's desire to boost production.

Meanwhile, OPEC has asked Indonesia to cut about 5% of its production or about 37,000 bpd. As an illustration, as of April 30, 2017, the average production of oil ready to sell or lifting Indonesia is 794,210 bph.

The WoodMackenzie research institute predicts that by 2017 global oil supplies will grow by 240,000 bpd, while demand will increase by 1.3 million bpd. Meanwhile, US shale oil supply rose 430,000 bpd in 2017 and 800,000 bpd in 2018.

On the other hand, the average price of Brent oil is predicted to reach the level of US $ 55 per barrel in 2017 and US $ 57 per barrel in 2018. "The Minister of Saudi Arabia, the Minister of the UAE asked our ministers to re-enter OPEC means that the role of Indonesia is needed.

If people invite, very dare needed his role. There is a missing role in OPEC that Indonesia can take to maintain balance, "he said.

EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar, said that the company is still trying to increase national oil production. The government is targeting oil production to last at least 800,000 bph for the next 5 years.

Therefore, the likelihood of lifting target on the draft revenues and expenditure budget (RAPBN) 2018 is still in the range of 800,000 bpd as this year's target of 815,000 bpd. "If the production next year if it can be above 800,000 bpd," said Arcandra.

IN INDONESIAN

Indonesia Kembali Aktif di OPEC

     Pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota aktif di Organisasi Negara Eksportir Minyak atau OPEC setelah berstatus pasif sejak November 2016 menyusul permintaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah telah mengirimkan surat resmi ke sekretariat Organization ofthe Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada akhir Mei 2017. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan dari OPEC terkait dengan surat dari Indonesia untuk aktif kembali di organisasi eksportir minyak tersebut.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Djuraid mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membekukan keanggotaan OPEC pada akhir 2016 karena ada kewajiban untuk memangkas produksi minyak.

Padahal, produksi minyak Indonesia cenderung turun sehingga tidak bersedia untuk mengurangi produksi cairan hitam tersebut. “Kami sudah mengirimkan surat resmi untuk kembali aktif di OPEC pada pertengahan Mei 2017 dengan persyaratan tidak ada kewajiban untuk memangkas produksi minyak,”.

Dia menjelaskan, belum ada keputusan resmi dari OPEC terkait dengan status Indonesia sebagai anggota aktif di organisasi tersebut. Menteri Energi Arab Saudi dan Menteri Energi Uni Emirat Arab meminta agar Indonesia kembali aktif di OPEC.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat ke OPEC pada 24 Mei 2017. Dalam surat tersebut, Indonesia menyatakan untuk aktif kembali dengan syarat tidak harus mengikuti pemangkasan produksi minyak. 

Pasalnya, tren produksi minyak harian Indonesia terus menurun. OPEC sepakat untuk memangkas produksi minyak sekitar 1,2 juta barel per hari (bph) sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2017. Pemangkasan produksi minyak juga dilakukan negara produsen di luar OPEC. "OPEC pun melanjutkan kebijakan pemangkasan produksi minyak 1,2 juta bph hingga kuartal I/2018.

Langkah untuk aktif kembali di OPEC berdasarkan permintaan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei dan Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. Permintaan tersebut pun mendapat respons positif dari Presiden Joko Widodo meskipun keputusan aktif kembali hanya jeda beberapa bulan.

Sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk aktif kembali di OPEC pada awal 2016 di bawah Menteri ESDM Sudirman Said setelah sebelumnya membekukan keanggotaan sejak 2008. “Iya, kita kirim surat begitu. Mereaktivasi [mengaktifkan kembali] dengan syarat tidak ada produksi harian karena produksi kita sudah menurun,” ujar Sujatmiko, Senin (5/6).

PERAN BESAR

Menurutnya, permintaan kedua menteri energi negara penghasil minyak terbesar itu menandakan Indonesia memiliki peran yang besar dalam keanggotaan OPEC. Oleh karena itu, pemerintah merespons positif permintaan tersebut dengan usulan aktif kembali di OPEC. Padahal, keputusan untuk nonaktif sementara dibuat Menteri ESDM Ignasius Jonan saat menghadiri Sidang ke-171 OPEC di Wina pada November 2016. 

Keputusan nonaktif sementara karena Indonesia tidak ingin ikut menurunkan produksi yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menggenjot produksi.

Sementara itu, OPEC meminta agar Indonesia memotong sekitar 5% dari produksinya atau sekitar 37.000 bph. Sebagai gambaran, per 30 April 2017, rerata produksi minyak siap jual atau lifting Indonesia 794.210 bph.

Lembaga riset WoodMackenzie memprediksi pada 2017 pasokan minyak global akan tumbuh 240.000 bph, sedangkan permintaan meningkat 1,3 juta bph. Adapun, pasokan minyak serpih (shale oil) AS naik 430.000 bph pada 2017 dan 800.000 bph pada 2018. 

Di sisi Iain, rata-rata harga minyak Brent diprediksi mencapai level US$55 per barel pada 2017 dan US$57 per barel pada 2018. “Menteri Arab Saudi, Menteri UEA meminta menteri kita masuk lagi ke OPEC artinya peran Indonesia dibutuhkan.

Kalau orang mengajak, sangat berani dibutuhkan perannya. Ada peran yang hilang di OPEC yang bisa diemban Indonesia untuk menjaga keseimbangan,” katanya. 

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya masih mengupayakan produksi minyak nasional terus naik. Pemerintah menargetkan produksi minyak minimal dapat bertahan pada level 800.000 bph sampai 5 tahun ke depan.

Oleh karena itu, kemungkinan target lifting pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 masih di kisaran 800.000 bph seperti target tahun ini 815.000 bph. “Kalau produksi tahun depan kalau bisa di atas 800.000 bph,” kata Arcandra.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, June 6, 2017