Saka Energi Targets 100% Production Increase

PT Saka Energi Indonesia, a subsidiary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Which is engaged in the upstream sector targeting oil and gas production in 5 years could touch 100,000 barrels of oil equivalent per day or increase 100%.

President Director of Saka Energi Tumbur Parlindungan said, although the target has been set, this year production relies on existing assets. According to him, there is no plan to acquire assets or acquisitions to increase production capacity as last year in Sanga-Sanga Block, East Kalimantan.

Currently, the company's production is at the level of 50,000 barrels of oil equivalent per day / boepd with 60% of which is gas and 40% is oil. Additional production will come from assets under exploration and development such as Pangkah and South Sesulu.

PGN has allocated this year's capital expenditure of US $ 500 million with US $ 300 million for upstream business activities through Saka Energy. "Saka Energi's oil and gas production can reach up to 100,000 boepd within the next 5 years," he said.

Saka controls 100% of several working areas, namely South Sesulu, East Kalimantan; Wokam Il, Papua, and Pangkah, East Java. Meanwhile, Saka controls the shares of participation in several blocks, namely West Bangkanai, Central Kalimantan; Bangkanai, Central Kalimantan; Ketapang, East Java; Southeast Sumatra, South Sumatra; Muriah, Java Sea; Muara Bakau, Makassar Strait; And Sanga-Sanga, East Kalimantan.

Some assets such as Muara Bakau, will produce optimum this year with capacity of 450 million standart cubic feet per day / MMscfd and Sedayu field is planned to start in 2019.

"The early 2019 Sedayu Field started production, which South First Recovery field used to be," he said,

In 2017, drilling was conducted on six wells. With the addition of six new wells, production is targeted to rise to around 190 MMscfd to 200 MMscfd. Tumbur mentioned that drilling for each well is estimated at US $ 51.50 million to US $ 1.70 million with a depth of 17,000 feet.

In the field, Saka controls 36% participation stake and Swift Energy 64%, and acts as operator. Saka has a stake in the field since July 2014.

It is estimated that by the end of 2014, the shale gas reserves in the field located south of Texas will amount to 64 million barrels of oil equivalent / MMboe. Tumbur hopes that with these activities, Saka can get 72 MMscfd from additional production targets in accordance with the share of participation owned.

IN INDONESIAN

Saka Energi Targetkan Produksi Naik 100%

PT Saka Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang bergerak di sektor hulu menargetkan produksi minyak dan gas bumi dalam 5 tahun bisa menyentuh 100.000 barel setara minyak per hari atau meningkat 100%.

Presiden Direktur Saka Energi Tumbur Parlindungan mengatakan, kendati target telah ditetapkan, tahun ini produksi mengandalkan aset-aset yang ada. Menurutnya, belum ada rencana untuk melakukan akuisisi aset atau akuisisi perusahaan untuk menambah kemampuan produksi seperti yang dilakukan tahun lalu di Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur.

Saat ini, produksi perusahaan berada di level 50.000 barel oil equivalent per day/boepd dengan 60% di antaranya gas dan 40% berupa minyak. Tambahan produksi akan berasal dari aset yang masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan seperti Pangkah dan South Sesulu.

PGN telah mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar US$500 juta dengan US$300 juta di antaranya untuk kegiatan usaha hulu melalui Saka Energi. “Produksi migas Saka Energi bisa sampai 100.000 boepd dalam 5 tahun ke depan,” katanya.

Saka menguasai 100% beberapa wilayah kerja yakni South Sesulu, Kalimantan Timur; Wokam Il, Papua, dan Pangkah, Jawa Timur. Sementara itu, Saka menguasai saham partisipasi di beberapa blok yaitu West Bangkanai, Kalimantan Tengah; Bangkanai, Kalimantan Tengah; Ketapang, Jawa Timur; Southeast Sumatra, Sumatra Selatan; Muriah, Laut Jawa; Muara Bakau, Selat Makassar; dan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. 

Beberapa aset seperti Muara Bakau, akan berproduksi optimal pada tahun ini dengan kapasitas 450 million standart cubic feet per day/MMscfd dan lapangan Sedayu rencananya berproduksi mulai 2019.

“Yang Lapangan Sedayu 2019 awal mulai berproduksi, yang lapangan South Sesulu recovery dulu," katanya,

Pada 2017, dilakukan pengeboran atas enam sumur. Dengan tambahan enam sumur baru tersebut, produksi ditargetkan naik menjadi sekitar 190 MMscfd hingga 200 MMscfd. Tumbur menyebutkan bahwa pengeboran untuk tiap sumur diperkirakan sebesar US$51.50 juta hingga US$1,70 juta dengan kedalaman 17.000 kaki.

Di Lapangan tersebut, Saka menguasai saham partisipasi sebesar 36% dan Swift Energy 64%, serta bertindak sebagai operator. Saka menguasai saham partisipasi di lapangan tersebut sejak Juli 2014.

Diperkirakan pada akhir 2014, cadangan shale gas di lapangan yang berlokasi selatan Texas itu sebesar 64 million barrel oil equivalent/MMboe. Tumbur berharap agar dengan kegiatan tersebut, Saka bisa mendapat 72 MMscfd dari target tambahan produksi sesuai dengan saham partisipasi yang dimiliki.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, May 24, 2017

Have not Compensated, ExxonMobil claims to be Coordinating

Provision of environmental impact compensation to residents around oil and gas drilling operations in Banyu Urip field, Cepu Block in Gayam District, Bojonegoro Regency, should have become an obligation for operators. However, it turns out that not all residents who are in the vicinity of the operation area get the compensation.

For about eight years since Exxonmobil Cepu Limited operated there, Ali Mukarom as the owner of the land in the middle of BanyuUrip field has not received any compensation.

And since the oil drilling there, Ali can not work on his farm. The land was already in the middle of Banyu Urip Field which is packed tightly. Until today it has been around eight years that his land can not generate income for him.

Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) public relations officer Rexy Mawardijaya when asked about the environmental impact compensation payment for the land said he is still coordinating with related parties for land acquisition and compensation payments.

"SKK Migas and EMCL are coordinating with related parties including the Bojonegoro, KBPN and KJPP Regencies related to the land acquisition process in accordance with the prevailing rules, including those which are still coordinated," Rexy said.

Meanwhile, Head of SKK Migas Java Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) Ali Mahsyar also said the same thing. According to him, the compensation for the land is still under discussion. Meanwhile, regarding the promise of compensation in January, SKK Migas admitted to never giving a promise.

"In the process, the payment time immediately after the process is complete. There has never been a promise of payment in January, "said Ali Mahsyar, touched on the target of environmental impact compensation payments." It can not be targeted, it depends on the fast and slow completion of the process involving many parties, "he said.

Ali Mukarom argued that in November 2016, a mediation by the Government of Bojonegoro Regency which was represented by Assistant II for Economic Affairs of the Government of Bojonegoro Regency, Setyo Yuliono. According to him, it has been agreed on compensation on environmental impacts to be completed by January 2017.

"All signatures from me, EMCL, District Government, there is a minutes there agreed upon the end of January 2017 there is a settlement. He said to bring the KJPP in this final, but it dragged on until May the deal was violated. That is, EMCL and SKK Migas have violated the agreement they made themselves, "said Ali.

Former Chairman of DPC Party Bojonegoro regency was disappointed with the attitude SKK Migas and EMCL are always running from the responsibility. Such an attitude, according to him, could backfire, becoming a mistrust of society again. In fact, EMCL said he was doing oil and gas drilling on behalf of the state.

 "This has become a bad precedent, becoming a mistrust of society because of their behavior. I hope EMCL as the operator and offender against my land, the responsibility should not be thrown into SKK Migas, "he said.

IN INDONESIAN

Belum Beri Kompensasi, ExxonMobil mengaku masih  Koordinasi

Pemberian kompensasi dampak lingkungan kepada warga sekitar operasi pengeboran migas di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, seharusnya sudah menjadi sebuah kewajiban bagi operator. Namun, ternyata tidak semua warga yang berada di sekitar wilayah operasi mendapatkan kompensasi tersebut.

Selama kurang lebih delapan tahun sejak Exxonmobil Cepu Limited beroperasi di sana, Ali Mukarom selaku pemilik tanah di tengah-tengah lapangan BanyuUrip belum juga mendapatkan kompensasi.

Padahal sejak pengeboran minyak di sana, Ali tidak bisa menggarap lahan pertanian miliknya. Tanahnya pun sudah berada di tengah-tengah Lapangan Banyu Urip yang dipagar rapat. Hingga hari ini tercatat sudah kurang lebih delapan tahun tanahnya tidak bisa menghasilkan pendapatan baginya.

Humas Exxonmobil Cepu Limited (EMCL) Rexy Mawardijaya ketika ditanya mengenai proses pembayaran kompensasi dampak lingkungan terhadap tanah tersebut mengatakan, masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pembebasan lahan dan upaya pembayaran kompensasi. 

“SKK Migas dan EMCL sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, KBPN, dan KJPP terkait proses pengadaan lahan sesuai aturan yang berlaku, termasuk hal tersebut juga masih dikoordinasikan,” kata Rexy.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) Ali Mahsyar juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, pemberian kompensasi atas tanah tersebut masih dilakukan pembahasan. Sementara mengenai adanya janji pemberian kompensasi pada Januari SKK Migas mengaku tidak pernah memberikan janji.

“Sedang dalam proses, waktu pembayaran segera setelah proses selesai. Tidak pernah ada janji pembayaran Januari," ujar Ali Mahsyar. Disinggung mengenai target pembayaran kompensasi dampak lingkungan tersebut SKK Migas mengaku belum bisa menentukannya. "Tidak bisa ditarget, sangat bergantung dengan cepat dan lambat selesainya proses saja yang melibatkan banyak pihak,” katanya.

Ali Mukarom berpendapat lain bahwa pada November 2016, sudah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Setyo Yuliono. Menurut dia, di situ sudah disepakati mengenai kompensasi mengenai dampak lingkungan yang akan diselesaikan pada Januari 2017.

“Semua tanda tangan dari saya, EMCL, Pemerintah Kabupaten, ada notulen disitu disepakati akhir Januari 2017 ada penyelesaian. Katanya mendatangkan KJPP dalam hal ini final, tapi ternyata berlarut-larut sampai Mei kesepakatan itu dilanggar. Artinya, EMCL dan SKK Migas sudah meIanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri," ungkap Ali.

Mantan Ketua DPC Partai Kabupaten Bojonegoro itu mengaku kecewa dengan sikap SKK Migas dan EMCL yang selalu lari dari tanggung jawab. Sikap seperti itu, menurut dia, bisa menjadi bumerang, menjadi ketidakpercayaan masyarakat lagi. Padahal, EMCL katanya melakukan pengeboran migas atas nama negara.

 “Ini sudah menjadi preseden buruk, menjadi ketidakpercayaan masyarakat karena perilaku mereka. Saya berharap EMCL sebagai operator dan pelaku pelanggar terhadap tanah saya, tanggung jawab jangan dilemparkan ke SKK Migas,” ujarnya.

Koran Sindo, Page-19, Tuesday, May 23, 2017

Keep Production, EMR Ties Assignment

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) replaces Waton of PT Pertamina in order to maintain the production of 10 blocks of oil and gas that has been given. If production is not maintained, the block must be returned to the government. There are 10 oil and gas blocks that will exhaust its contract and have been submitted to Pertamina.

Minister of Energy and Mineral Resources lgnasius Jonan said that it is true that Ministerial Regulation 15/2015 on the Management of Oil and Gas Working Areas Ends Period of Contract, Pertamina becomes the priority of obtaining oil and gas blocks whose contracts will be exhausted. However, before providing the oil and gas blocks, the ESDM Ministry will inquire about the plans and commitments of PT Pertamina in managing the blocks.

"If managed by them (Pertamina) can be as efficient as before or not, we will test it," he said in Grissik, South Sumatra, Monday (22/5).

He took, for example, ConocoPhillips' oil and gas blocks in Grissik, South Sumatra, Sumpal Field. The field production is 310 milion metric standard Cubic feet per day (mmscfd). The contract period ends in 2023 and the block must not be given to Pertamina.

In other words Conoco-Phillip will get an extension if the efficiency and production levels are maintained. "This is a big challenge for Pertamina, so my answer is not necessarily to Pertamina, because this is not mandatory and I have talked to the Director of Production of Mahakam block should not go down, if it has to be returned to Pertamina," said Jonan.

     He also reminded the Mahakam Block already given to Pertamina. "The production should not go down, and if it is down and unable to manage, I ask to be returned to the government," said Jonan. He will see Pertamina managing the Mahakam Block for the next six months.

"It will start on December 31, 2017 at 00:00 or else, return it," he said. Currently negotiations of Total EP and Pertamina, are still ongoing, especially in terms of share division of shares.

     Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives, Satya W Yudha, said that Pertamina can give privileges about the management of oil and gas blocks not through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation but revise the Oil and Gas Law.

"That is to avoid Pertamina in the past, that is acting as a regulator" he said. For that Satya requested that Jonan to tender to oil and gas blocks whose contract is exhausted and Pertamina can participate. "The most attractive offering, which is reliable in management," he said.

IN INDONESIAN

Jaga Produksi, ESDM Ketatkan Penugasan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewanti-Wanti PT Pertamina agar dapat menjaga produksi 10 blok migas yang sudah diberikan. Jika produksi tidak dijaga, blok tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah. Ada 10 blok migas yang akan habis kontraknya dan sudah diserahkan kepada Pertamina.

Menteri ESDM lgnasius Jonan mengungkapkan, memang benar, Peraturan Menteri No 15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Masa Kontraknya, Pertamina menjadi prioritas mendapatkan blok migas yang kontraknya akan habis. Namun, sebelum memberikan blok-blok migas tersebut, Kementerian ESDM akan bertanya mengenai rencana dan komitmen PT Pertamina dalam mengelola blok-blok tersebut. 

"Kalau dikelola sama mereka (Pertamina) bisa se-efisien sebelumnya atau tidak? Kami akan uji," katanya di Grissik, Sumatra Selatan, Senin (22/5).

Dia mengambil contoh, blok migas milik ConocoPhillips di Grissik, Sumatra Selatan, yakni Lapangan Sumpal. Produksi lapangan ini 310 milion metric standart Cubic feet per day (mmscfd). Masa kontrak berakhir tahun 2023 dan blok itu tidak harus diberikan ke Pertamina.

Dengan kata lain Conoco-Phillip akan mendapatkan perpanjangan apabila tingkat efisiensi dan produksinya terjaga. "lni tantangan besar buat Pertamina. Jadi jawaban saya belum tentu ke Pertamina, karena ini tidak wajib dan saya sudah bicara ke Dirut Produksi blok Mahakam tidak boleh turun, jika turun harus di kembalikan ke Pertamina," kata Jonan. 

la mengingatkan juga Blok Mahakam yang sudah diberikan kepada Pertamina. "Produksinya tidak boleh turun. Apabila turun dan tidak sanggup mengelola, saya meminta untuk dikembalikan ke pemerintah," tegas Jonan. Ia akan melihat Pertamina mengelola Blok Mahakam selama enam bulan ke depan.

"Akan dimulai pada tanggal 31 Desember  2017 jam 00.00. Kalau tidak sanggup, kembalikan," katanya lagi. Saat ini negosiasi Total EP dan Pertamina, masih berlangsung, terutama dalam hal pembagian besaran bagian saham.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha bilang, yang bisa memberikan Pertamina privilege soal pengelolaan blok migas bukan melalui Peraturan Menteri ESDM, melainkan merevisi Udang-Undang Migas.

"Itu untuk menghindari terjadinya Pertamina pada masa lalu, yakni bertindak sebagai regulator" kata dia. Untuk itu Satya meminta agar Jonan melakukan tender terhadap blok-blok migas yang kontraknya habis dan Pertamina bisa ikut. "Yang menawarkan paling menarik, ialah yang bisa diandalkan dalam pengelolaan," katanya.

Kontan,  Page-14, Tuesday, May 23, 2017

ConccoPhilips: Theft of Oil and Gas causes victims

ConocoPhillips continues to cooperate with the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and local police to suppress oil theft or illegal tapping as well as gas drilling or illegal drilling in the Working Area.

Oil theft and illegal gas drilling in the Corridor Block, Sumpal Field, Grissik, South Sumatra owned by Conoco occurred since 2014. Vice President of Development and Relation ConocoPhillips Joang Laksanto stated, in 2014 ago, there were 20 cases of oil theft plans, but quickly handled. As a result, the theft does not result in loss of production in the Corridor Block, Sumpal Field.

"The 20 cases have just happened.We've been searching for it.When anyone wants to do the action, we follow the specifics of the loss of barrels do not exist.Because this pressure is small," katanay in Grissik area, South Sumatra, Sunday (21/5) . Joang said that his side has also operated the drones and cooperated with the police regarding the oil theft plan. Thus, the act of stealing oil is now far downhill.

The company is targeting, this year there is no more illegal action. While related to illegal gas drilling or illegal drilling, Joang recounts also often occur in the working area of ​​the Corridor Block as well as an accident and caused casualties.

IN INDONESIAN

ConccoPhilips: Pencurian Migas Menimbulkan Korban

     ConocoPhillips terus bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pihak kepolisian setempat untuk menekan pencurian minyak atau ilegal tapping Serta pengeboran gas atau ilegal drilling di Wilayah kerjanya. 

Pencurian minyak dan pengeboran gas ilegal di Blok Koridor, Lapangan Sumpal, Grissik, Sumatra Selatan milik Conoco terjadi sejak tahun 2014. Vice President Development and Relation ConocoPhillips Joang Laksanto menyatakan, di tahun 2014 lalu, ada 20 kasus rencana pencurian minyak, tapi cepat tertangani. Alhasil, pencurian tersebut tidak menimbulkan terjadinya loss pada produksi yang ada di Blok Koridor, Lapangan Sumpal. 

"Yang 20 kasus itu baru kan terjadi. Kami sudah menelusuri. Ketika ada yang ingin melakukan aksi, kita tindak. Spesifik loss barel tidak ada. Karena ini tekanannya kecil," katanay di area site Grissik, Sumatra Selatan, Minggu (21/5). Joang menyatakan, pihaknya juga sudah mengoperasikan drone dan bekerjasama dengan pihak kepolisian soal rencana pencurian minyak tersebut. Sehingga, tindakan pencurian minyak tersebut kini sudah jauh menurun.

Perusahaan tersebut menargetkan, pada tahun ini sudah tidak ada lagi aksi ilegal . Sementara terkait pengeboran gas ilegal atau ilegal drilling, Joang mengisahkan juga sering terjadi di Wilayah kerja Blok Koridor serta pernah terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban.

Kontan,  Page-14, Tuesday, May 23, 2017

Government Offers Dynamic Share

The Government provides an option to apply the dynamic sharing of the cooperation contracts of upstream oil and gas business activities through amendment to Government Regulation No.79 / 2010.

In a revised copy of Government Regulation No.79 / 2010 on Refundable Operating Costs and the Treatment of Income Taxes in the Upstream Oil and Gas Business Sector, the government changed and amended several provisions. Contractors contracted before the Oil and Gas Law No.22 / 2001 are signed, before and after the enactment of Government Regulation 79/2010 have the option to make adjustments no later than 6 months after the publication of the issue.

There are amendments and additions to the provisions of Article 10 of the beleid. In paragraph (1) the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) determines the amount and distribution of a certain amount of crude oil and / or natural gas produced and a working area within a calendar year. This Article also adds two new paragraphs stipulating incentives in the form of compensation for domestic market fulfillment obligations pursuant to the proposal of the Minister of Energy and Mineral Resources, and the approval of the Minister of Finance.

In article 11, paragraph (3) for point b is changed from original to gas processing cost, it becomes more detail that is cost associated with natural gas processing activity up to the point of delivery.

Then in chapter 13 which governs the kind of non-refundable operating expenses, amend some provisions. Changes are also made to article 16, that tangible property as referred to in paragraph (1) can not be used anymore due to damage due to natural factors or force majeure amount of the remaining value of tangible property book directly charged as operating expenses.

Another important point is that there are additional articles governing taxation facilities for exploration and exploitation activities.

Susyanto, Secretary of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, said that the regulation no longer requires a derivative from the Ministry of Energy and Mineral Resources. In a copy of the amendment to PP no. 79/2010 stated that the Ministry of Finance will issue a regulation of finance ministers that accommodate the provision of incentives. "There is no need for a new Ministerial Regulation from ESDM," he said

For oil and gas upstream business actors. Therefore, he expects all the policies and rules made to consider the attractiveness of investment, and compare it with other countries.

Based on the Fraser Institute report on the Global Petroleum Survey published in December 2016, Indonesia which has reserves of 23.01 billion barrels of oil equivalent / bboe is ranked 79th with a score of 45.83 in terms of the policy perceptions index.

RED NOTES

Investors provide a red note to Indonesia because there are still negative perceptions regarding overlapping and inconsistent regulations, land acquisition and trade barriers. Investors rate politically Indonesia is quite stable and does not impede investment interest.

Investors consider there are some things that reduce investment interest, and make investors reluctant to invest in Indonesia such as the obligation to use the rupiah currency in conducting transactions in the country, restrictions on foreign workers, and the application of land and building tax (PBB) on offshore work areas .

Investors are also forced to use unskilled qualities of work, and goods are not according to specifications. The Indonesian sequence is lower than other Southeast Asian countries with smaller reserves, such as Malaysia with 19.51 bboe at 41, Thailand 2.03 bboe at 42, and Vietnam 9.02 bboe at position 38.

"IPA has only one request, ie for the rules that run and will be made, please see whether it will increase the competitiveness of the investment," he said.

Investors need more flexible space, because each region has a development challenge Different fields. In the end investors will look for which countries have fiscal provisions that can provide an attractive field economy.

Earlier, Head of the State Income Policy Center of the Ministry of Finance's Fiscal Policy Office (BKF) Goro Ekanto said the tax facility would not be granted freely equivalent to the assume and discharge, which ensured that upstream business activities were not taxed during the current contract period.

According to him, the tax facilities will only be given to certain fields that have a low economy. Contractor-imposed taxes, such as income tax (PPh), value added tax, and the import duty can be exempted for a certain field.

IN  INDONESIAN

Pemerintah Tawarkan Bagi Hasil Dinamis

Pemerintah memberikan pilihan untuk menerapkan bagi hasil dinamis pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui perubahan Peraturan Pemerintah No.79/2010.

Dalam salinan revisi Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mengganti dan mengubah beberapa ketentuan. Kontraktor yang berkontrak sebelum UU Migas No.22/2001 diteken, sebelum dan sesudah PP 79/2010 terbit memiliki pilihan untuk melakukan penyesuaian paling lambat 6 bulan setelah beleid tersebul terbit.

Terdapat perubahan dan penambahan ketentuan dalam Pasal 10 beleid tersebut. Pada ayat (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan besaran dan pembagian sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dan suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender. Pasal ini juga menambah dua ayat baru yang mengatur tentang insentif berupa imbalan kewajiban pemenuhan pasar domestik berdasarkan usulan Menteri ESDM, dan persetujuan Menteri Keuangan.

Di pasal 11 ayat (3) untuk poin b diubah dari semula berbunyi biaya pemrosesan gas, menjadi lebih detail yakni biaya yang terkait dengan aktivitas pemrosesan gas bumi sampai dengan titik penyerahan. 

Kemudian di pasal 13 yang mengatur tentang jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan, mengubah beberapa ketentuan. Perubahan juga dilakukan pada pasal 16, yakni harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar jumlah nilai sisa buku harta berwujud langsung dibebankan sebagai biaya operasi. 

Poin penting lainnya yakni terdapat tambahan pasal yang mengatur terkait fasilitas perpajakan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Susyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, mengatakan pemberlakuan aturan itu tidak lagi memerlukan beleid turunan dari Kementerian ESDM. Dalam salinan perubahan PP No. 79/2010 disebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan menerbitkan peraturan menteri keuangan yang mengakomodasi pemberian insentif. "Tidak perlu Peraturan Menteri baru dari ESDM, Katanya 

Bagi pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, dia berharap seluruh kebijakan dan aturan yang dibuat mempertimbangkan daya tarik investasi, dan membandingkannya dengan negara lainnya.

Berdasarkan laporan Fraser Institute tentang Global Petroleum Survey yang diterbitkan pada Desember 2016, Indonesia yang memiliki cadangan 23,01 miliar barel setara minyak (billion barrel oil equivalent/bboe) berada di urutan 79 dengan skor 45,83 dalam hal indeks persepsi kebijakan.

CATATAN MERAH

Investor memberikan catatan merah kepada Indonesia karena masih ada persepsi negatif terkait regulasi yang tumpang tindih dan inkonsisten, pembebasan lahan dan hambatan perdagangan.  Investor menilai secara politik Indonesia cukup stabil dan tidak menghalangi minat berinvestasi. 

Investor menganggap terdapat beberapa hal yang mengurangi minat investasi, dan membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia seperti kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam melakukan transaksi di dalam negeri, pembatasan tenaga kerja asing, dan penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada wilayah kerja lepas pantai. 

Investor juga terpaksa menggunakan tenaga ketja yang tidak sesuai kualifikasi, dan barang tidak sesuai spesifikasi. Urutan Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara yang memiliki cadangan lebih kecil, seperti Malaysia sebanyak 19,51 bboe di urutan 41 ,Thailand 2,03 bboe di urutan 42, dan Vietnam 9,02 bboe pada posisi 38.

“IPA hanya memiliki satu permintaan, yakni untuk aturan yang berjalan dan akan dibuat, tolong dilihat apakah akan meningkatkan competitiveness investasi,” ujarnya.

Investor membutuhkan ruang yang lebih fleksibel, karena setiap daerah memilliki tantangan pengembangan lapangan yang berbeda-beda. Pada akhirnya investor akan mencari negara mana yang memiliki ketentuan fiskal yang dapat memberikan keekonomian lapangan menarik.

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Goro Ekanto mengatakan fasilitas perpajakan tidak akan diberikan secara bebas setara dengan assume and discharge, yang menjamin kegiatan usaha hulu tidak dibebankan pajak selama masa kontrak berjalan.

Menurutnya, fasilitas perpajakan hanya akan diberikan kepada lapangan tertentu yang memiliki keekonomian rendah. Pajak-pajak yang ditanggung kontraktor seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai, hingga bea masuk natinya dapat dibebaskan untuk lapangan tertentu. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, May 23, 2017

Deep Sea Oil Migration Can Be Incentivized

Developing ultra deep water oil in Indonesia is more difficult than other countries, such as Qatar and Egypt, due to its complex subsurface and high technology needs.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is reviewing incentives for oil and gas projects located at depths of more than 1,500 meters under the sea (ultra deep water). Later, these incentives will be included in ministerial regulations, presidential regulations or simply by gross split rules. Ministerial regulation of gross split has been given additional 16% split for deep water.

For ultra deep water, we are examining whether the required Ministerial Regulation, Presidential Regulation or gross split is enough. This gross split provides an additional 16% split. Therefore, we need quantitative calculations, "said Director General of Oil and Gas at the Ministry of ESDM IGN Wiratmaja Puja.

To conduct quantitative calculations, the government has requested assistance to ENI, Shell, Chevron who has experience managing deep sea projects. Expected within a week, the results have been obtained. Incentives to be awarded are also not determined between additional split, investment credit, or tax deduction.

Wiratmaja recognizes that developing ultra deep water oil in Indonesia is more difficult compared to other countries, such as Qatar and Egypt, due to the complex subsurface and high technology needs. Given the difficulties faced, it is not surprising that many other countries provide attractive incentives. The Director General of Oil and Gas exemplifies India giving 100% for the first 7 years only for contractors.

Furthermore, the government only takes a 5% revenue share. This makes investors interested and flocked to come to India.

Exploration Movements Still related to attracting investment, the ESDM Ministry is also drafting a regulation that allows contractors of joint contracts (KKKS) to move the location of exploration activities. This is one of the government's strategy for investors interested in developing upstream oil and gas in Indonesia.

KKKS has the right or option to stop the drilling of its low success potential and then transfer it to other oil and gas working areas that it also manages, "said EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar.

Arcandra pointed out that there are KKKS committing to drill 10 wells. However, when it has drilled 5 wells, they have not found any encouraging results. For that reason, the KKKS will be allowed to move the drilling location to another managed Work Area. The transfer of the location was possible, Arcandra said.

The change in this exploration commitment, according to IGN Director General of Oil and Gas Wiratmaja Puja is part of the revision of Government Regulation Number 35 Year 2004. We want to revise to be flexible. If he does not find oil and gas here, he may move elsewhere. The commitment remains, the budget remains, "said Wiratmaja.

IN  INDONESIAN

EkSplorasi  Migas Laut Dalam Dapat Insentif

Mengembangkan migas ultra deep water di Indonesia lebih sulit ketimbang negara lain, seperti Qatar dan Mesir, karena subsurface yang kompleks dan butuh teknologi tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji insentif untuk proyek minyak dan gas bumi yang berada di kedalaman lebih dari 1.500 meter di bawah laut (ultra deep water). Nantinya, insentif ini akan dimasukkan dalam peraturan menteri, peraturan presiden atau cukup dengan aturan gross split. Peraturan Menteri gross split telah diberi tambahan split 16% untuk deep water.

Untuk ultra deep water, sedang kita kaji apakah yang dibutuhkan Peraturan Menteri, Peraturan Presiden atau gross split ini sudah cukup. Gross split ini memberikan tambahan split 16%. Oleh karena itu, kita butuh kalkulasi kuantitatif,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja.

Untuk melakukan kalkulasi kuantitatif, pemerintah telah meminta bantuan kepada ENI, Shell, Chevron yang memiliki pengalaman mengelola proyek laut dalam. Diharapkan dalam waktu seminggu, hasilnya telah diperoleh. Insentif yang akan diberikan juga belum ditentukan antara tambahan split, investment credit, atau pengurangan pajak.

Wiratmaja mengakui mengembangkan migas ultra deep water di Indonesia lebih sulit jika dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Qatar dan Mesir, karena subsurface yang kompleks dan memerlukan teknologi tinggi. Dengan mengingat kesulitan yang harus dihadapi tersebut, tidak mengherankan banyak negara Iain memberikan insentif menarik. Dirjen Migas mencontohkan India memberikan 100% bagi hasilnya hingga 7 tahun pertama hanya untuk kontraktor. 

Selanjutnya, pemerintah hanya mengambil bagi hasil 5%. Hal ini membuat investor tertarik dan berbondong-bondong datang ke India.

Perpindahan eksplorasi Masih terkait dengan upaya menarik investasi, Kementerian ESDM juga sedang menyusun aturan yang memungkinkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) memindahkan lokasi kegiatan eksplorasi. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah agar investor tertarik mengembangkan hulu migas di Indonesia.

KKKS memiliki hak atau opsi untuk menghentikan pengeboran yang potensi keberhasilannya rendah dan kemudian memindahkannya ke wilayah kerja migas lain yang juga dikelolanya,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Arcandra mencontohkan ada KKKS yang berkomitmen mengebor 10 sumur. Namun, ketika telah mengebor 5 sumur, mereka belum menemukan hasil yang menggembirakan. Dengan alasan tersebut, KKKS itu akan diperbolehkan memindahkan lokasi pengeboran ke Wilayah kerja Iain yang juga dikelola. Pemindahan lokasi itu dimungkinkan, kata Arcandra.

Perubahan komitmen eksplorasi ini, menurut Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja merupakan bagian dari revisi PP Nomor 35 Tahun 2004. Kita mau revisi supaya fleksibel. Kalau  di sini tidak ketemu minyak dan gas, dia boleh pindah ke tempat lain. Komitmennya tetap, anggarannya tetap,” kata Wiratmaja.

Media Indonesia, Page-18, Monday, May 22, 2017

ConocoPhillips Operates Gas Compression Project

Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan inaugurated the Sumpal gas compression project in Corridor Block, South Sumatra, managed by ConocoPhillips Indonesia, Inc. Ltd. The production facility is operating faster than its original target of July 2017. "It's a huge compression project. Probably one of the biggest "Jonan said at the inauguration site yesterday.

The Sumpal gas compression project will pump Grissik Field production from 265 million standard cubic feet per day (MMSCFD) to 310 MMSCFD. Jonan invites contractors to increase production capacity. However, the activity of sucking the gas should be more efficient. "Since we do not know the rate of gas prices, then the suppressed should be the cost."

The Sumpal Gas Compression Project Manager, I Wayan Budiarta, said the faster settlement of the target reduced investment costs by 25 percent from US $ 222.9 million to US $ 163.6 million. Wayan said ConocoPhillips will also maintain gas production at Suban's compression facility, which is also in the Corridor Block, of 700 MMSCFD.

Thus, the two compression facilities could contribute to the production of 1,000 MMSCFD. "The Suban Compression project will require workers up to 5,000 people," Wayan said.

Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities, Amien Sunaryadi, targets 16 oil and gas projects to be operational by 2017. Of that number, eight projects are already in operation.

IN  INDONESIAN

ConocoPhillips Operasikan Proyek Kompresi Gas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meresmikan proyek kompresi gas Sumpal di Blok Corridor, Sumatera Selatan, yang dikelola oleh ConocoPhillips Indonesia, Inc Ltd. Fasilitas produksi ini beroperasi lebih cepat dari target semula, yakni Juli 2017. “lni proyek kompresi yang besar sekali. Mungkin salah satu yang terbesar” kata Jonan di lokasi peresmian, kemarin. 

Proyek kompresi gas Sumpal akan memompa produksi Lapangan Grissik dari 265 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi 310 MMSCFD. Jonan mempersilakan kontraktor menambah kapasitas produksi. Namun, aktivitas penyedotan gas harus lebih efisien. “Karena kita tidak mengetahui laju harga gas, maka yang ditekan seharusnya biaya."

Manajer Proyek Kompresi Gas Sumpal, I Wayan Budiarta, mengatakan penyelesaian yang lebih cepat dari target membuat biaya investasi terpangkas hingga 25 persen, yaitu dari US$ 222,9 juta menjadi US$ 163,6 juta. Wayan menyebutkan ConocoPhillips juga akan mempertahankan produksi gas di fasilitas kompresi Suban, yang juga berada di Blok Corridor, sebesar 700 MMSCFD. 

Dengan demikian, kedua fasilitas kompresi itu bisa menyumbang produksi 1.000 MMSCFD. “Proyek Suban Compression akan membutuhkan pekerja hingga 5.000 orang,” kata Wayan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi, menargetkan 16 proyek migas bisa beroperasi pada 2017. Dari angka itu, delapan proyek sudah beroperasi.

Koran Tempo, Page-2, Monday, May 22, 2017

Gresik Migas Shoot Block Lengowangi Kebomas

PT Gresik Migas seeks to increase corporate action from gas pipeline to downstream industry. One of them is targeting the management of the Tuban Lengowangi Kebomas Block. This step is part of the Participating Interest (PI) of the oil and gas management of the Tuban Block.

The block has been managed by Joint Operating Body of PT Pertamina Pertochina East Java (JOB-PPEJ) in Dusun Lengowangi Sekarkurung Village, Kebomas Sub-district. President Director of PT Gresik Migas, Bukhori, said that in relation to this readiness, the company coordinates with the establishment of a special state-owned oil and gas company. Oil and gas BUMD company will be a combination of several oil and gas companies from several regions. This is necessary because the investment is large enough, so it is not possible if done alone.

"Some time ago Regent Gresik, Tuban and Bojonegoro already signed MoU. They add PI up to 55 percent, so with this we can be an operator on this block, "he said.

Explained, PI shares of 10 percent initially KKKS borne capital. Furthermore, the Regional Government to pay by installments from the production of oil and gas. With the capital policy is borne by KKKS, then the Regional Government need not be confused to find the initial capital, but can repay after getting the production.

Despite getting a PI of 10 percent but it does not guarantee the BUMD could become the operator of oil and gas blocks. Therefore, some time ago the governor has issued a letter asking for the addition of the percentage of PI up to 45 percent.

Before there was a PI, the region only got a profit share. While the role of running the company and human resources development, not too active. Currently the region can play an active role, both in development, oil and gas operations and also get the results.

IN  INDONESIAN

Gresik Migas Bidik Blok Lengowangi Kebomas

PT Gresik Migas berupaya meningkatkan aksi korporasi dari penyediaan pipa gas, ke industri hilir. Salah satunya mengincar pengelolaan Blok Tuban Lengowangi Kebomas. Langkah ini sebagai bagian Participating Interest (PI) dari pengelolaan migas Blok Tuban. 

Blok tersebut selama ini dikelola Joint Operating Body PT Pertamina Pertochina East Java (JOB-PPEJ) di Dusun Lengowangi Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas. Direktur Utama PT Gresik Migas, Bukhori mengatakan, terkait dengan kesiapan ini perusahaannya berkoordinasi dengan membentuk BUMD khusus mengelola Migas. Perusahaan BUMD Migas ini nantinya gabungan dari beberapa perusahaan migas dari beberapa daerah. Ini diperlukan karena investasi yang dikeluarkan cukup besar, sehingga tidak mungkin jika dilakukan sendiri.

“Beberapa waktu lalu Bupati Gresik, Tuban dan Bojonegoro sudah melakukan penandatanganan MoU. Mereka menambah PI hingga 55 persen, sehingga dengan hal ini kami bisa menjadi operator pada blok ini,”ujarnya.

Dijelaskan, saham PI 10 persen pada awalnya modal ditanggung KKKS. Selanjutnya Pemerintah Daerah membayar dengan cara mencicil dari hasil produksi migas. Dengan adanya kebijakan modal ditanggung KKKS, maka Pemerintah Daerah tidak perlu bingung mencari modal awal, melainkan dapat mencicil setelah mendapat hasil produksi. 

Kendati mendapat PI sebesar 10 persen namun hal itu tidak menjamin BUMD bisa menjadi operator blok migas. Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu gubernur telah mengeluarkan Surat yang isinya meminta penambahan jumlah prosentase PI hingga 45 persen.

Dulu sebelum ada PI, daerah cuma mendapatkan bagi hasil. Sementara peran menjalankan perusahaan dan pengembangan SDM, tidak terlalu aktif. Saat ini daerah dapat berperan aktif, baik dalam pembangunan, pengoperasian migas dan juga mendapat hasilnya.

Radar Gresik, Page-4, Monday, May 22, 2017

Conoco Phillips Successfully Gases Gas Production

ConocoPhilips continues to increase gas production in Sumpal Square, Grissik, South Sumatra. One of its efforts is to operate a gas compression facility project. With that gas project the company produces only 265 milion metric standart cubic feet per day (mmscfd), could be, 310 mmscfd.

President of ConocoPhilips Indonesia CEO BIJ Agarwal said the gas compression project is being used to increase Sumpal gas field production. The compound project coupler is required to keep Sumpal production certainty at a maximum of 310 mmscfd, "he said at the opening at the site, Sumpal, South Sumatra, Sunday (21/5).

Vice President of Development, and Relation ConocoPhillips Joang Laksanto added that gas compression is a form of cooperation between ConocoPhillips and PT Rekayasa Industri (Rekind) as a production sharing contract (PSC). As a result of this increase in production capacity, it immediately welcomes Gas Sales and Purchase Agreement with PT Perusahaan Gas Negara (PGN) of 30 mmscfd with contract until 2030.

In addition to PGN there is also an industrial center through PT Pertamina Gas. "We are preparing the flow of gas, but it is still under discussion, unfortunately, he is still reluctant to mention how much the contract will go to ConocoPhilips Will also develop the gas compression to increase gas production in Suban Square, South Sumatra. That was 700 mmscfd to about 1000 mmscfd.

The Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan who attended the inauguration appreciated the efforts of ConocoPhilips as the oil and gas field operator for the operation of the gas production facility or Sumpal Compression Project.

Understandably, the project finished more quickly three months from the already scheduled. Just so you know, this project was launched from March 23, 2015 ago, the initial plan is targeted to be completed in July 2017. "To Sumpal's colleagues thank you, because it's earlier than the scheduled time," says Jonan.

According to Jonan, the implementation of the project is also cheaper 25% of the budgeted. Initially the project is estimated to cost US $ 222.9 million, realization of US $ 163.6 million.

IN  INDONESIAN

Conoco Phillips Berhasil Genjot Produksi Gas

ConocoPhilips terus berusaha meningkatkan produksi gas di Lapangan Sumpal, Grissik, Sumatra Selatan. Salah satu upayanya adalah, mengoperasikan proyek fasilitas kompresi gas. Dengan proyek itu gas yang produksi perusahaan ini hanya 265 milion metric standart cubic feet per day (mmscfd), bisa menjadi, 310 mmscfd. 

Presiden CEO ConocoPhilips Indonesia BIJ Agarwal mengatakan, proyek kompresi gas tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi gas lapangan Sumpal. Sumpal compression project diperlukan untuk menjaga kepastian produksi Sumpal pada angka maksimum 310 mmscfd," katanya dalam pembukaan di site, Sumpal, Sumatra Selatan, Minggu (21/5). 

Vice President Development, and Relation ConocoPhillips Joang Laksanto menambahkan, kompresi gas merupakan bentuk kerjasama antara ConocoPhillips dengan PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai production sharing contract (PSC). Alhasil dengan bertambahnya kapasitas produksi ini, pihaknya langsung menyambut Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebanyak 30 mmscfd dengan kontrak sampai tahun 2030. 

Selain PGN juga ada pusat industri melalui PT Pertamina Gas. "Kita sedang menyiapkan aliran gasnya. Saat ini memang masih dalam pembahasan. Sayang, ia masih enggan menyebutkan berapa nilai kontrak tersebut Ke depan ConocoPhilips juga akan mengembangkan kompresi gas tersebut untuk meningkatkan produksi gas Lapangan Suban, Sumatra Selatan. Yang tadinya 700 mmscfd menjadi sekitar 1.000-an mmscfd. 

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang hadir dalam peresmian itu mengapresiasi upaya ConocoPhilips selaku Operator lapangan migas Sumpal atas beroperasinya fasilitas pendorong produksi gas itu atau Sumpal Compression Project. 

Maklum, proyek tersebut selesai lebih cepat tiga bulan dari yang sudah dijadawalkan. Asal tahu saja, proyek ini dicanangkan mulai 23 Maret 2015 lalu, yang rencana awal ditargetkan selesai pada bulan Juli 2017 mendatang. "Untuk rekan-rekan Sumpal terima kasih, karena lebih awal dari waktu yang dijadwalkan," kata Jonan.

Menurut Jonan, pelaksanaan proyek tersebut juga lebih murah 25% dari yang dianggarkan. Awalnya proyek tersebut diperkirakan membtuhkan  biaya sebesar US$ 222,9 juta, realisasinya US$ 163,6 juta.

Kontan, Page-14, Monday, May 22, 2017

Pertamina Already Appoints Iraqi Oil Processing Partner

PT Pertamina this year re-conducted a crude processing deal with a company that owns a refinery in Asia. Through the crude processing deal scheme, the winner of this year's auction will manage crude oil from West Qurna l, Basrah,Iraq,  Pertamina's contract.

Previously, Pertamina last year appointed Shell International Eastern Trading Company to process the field crude oil with a crude processing deal. Under the scheme, Shell is entitled to process 1 million barrels per month belonging to Pertamina, which will be processed into mogas, aviation fuel, diesel, marine fuel oil (MFG) and liquefied petroleum gas (LPG). Shell itself has an oil refinery in Singapore.

Daniel S. Purba, Vice President of Integrated Supply Chain Pertamina, said that this year's crude processing deal has been made in April. Then there is the winner of crude contract scheme contract deal July-December 2017. We can not disclose it first. The crude processing deal scheme is not simple, says Daniel

He just makes sure the company has a refinery in Asia. "Pertamina is still finalizing the contract with the winner of the crude processing deal as it enters the discussion phase of terms and conditions." The winner is already there, but not yet signed, make sure the terms and conditions are clear, "he said.

IN  INDONESIAN

Pertamina Sudah Tunjuk Mitra Pengolah Minyak Irak

PT Pertamina pada tahun ini kembali melakukan skema crude processing deal dengan perusahaan yang memiliki kilang di Asia. Melalui skema crude processing deal pemenang penawaran lelang tahun ini akan mengelola minyak mentah dari Lapangan West Qurna l, Basrah, lrak milik Pertamina.

Sebelumnya, pada tahun lalu Pertamina menunjuk Shell International Eastern Trading Company untuk mengolah minyak mentah lapangan tersebut dengan skenia crude processing deal. Dengan skema itu, Shell berhak mengolah 1 juta barel per bulan milik milik Pertamina, yang akan diolah menjadi mogas, aviation fuel, diesel, marine fuel oil (MFG) dan liquefied petroleum gas (LPG). Shell sendiri memiliki kilang minyak di Singapura.

Daniel S. Purba, Vice President Integrated Supply Chain Pertamina mengatakan, penawaran crude processing deal tahun ini sudah dilakukan April lalu. Lalu sudah ada pemenang skema crude processing deal kontrak Juli-Desember 2017. Belum bisa disclose kami pastikan dulu. Skema crude processing deal tidak simple, kata Daniel

Dia hanya memastikan perusahaan tersebut memiliki kilang di kawasan Asia. "Nanti diumumkan kalau sudah selesai. Saat ini Pertamina masih melakukan tahap finalisasi kontrak dengan pemenang crude processing deal karena memasuki tahap pembahasan terms and conditions. "Pemenangnya sudah ada, tapi belum tanda tangan, pastikan terms and conditions clear," katanya.

Kontan, Page-14, Monday, May 22, 2017