New Operator Must Cash Payer

Contractors who took over the oil and gas blocks that have been out of contract must refund the costs incurred the previous operator in cash.

In the transition to a new operator management, the existing contractor was given a charge to keep the oil and gas production does not go down. Referring to Article 5, Ministry of Energy and Mineral Resources No. 26/2017 on Investment Returns Upstream Oil and Gas, regulated return on investment cost for a contract extension that implement schemes for the return expense or cost recovery operations can be resumed.

Conversely, if the profit-sharing scheme that block the switch from cost recovery into a contract for gross proceeds or gross split, the cost of investment in the transition period is also the investment costs undelivered / unrecovered cost factored into contractors section.

Article 6 Mentari MEMR Regulation No. 26/2017 states that if the contract was not renewed and there are still investment costs have not been returned, repayment burden carried by the new contractor. The return value of the investment cost will cover the remaining costs have not reverted to the old contract.

In Article 8 stipulates that the value of the return on the investment cost included in the determination letter new working area and a new cooperation contract. The value of the investment returns earned by the contractor on completion made by the new contractor will be accounted for as a deduction of operating costs in existing contractor.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said based on historical work areas will be out of contract, oil and gas production always goes down when the contractor reduced investment and activity in the oil and gas blocks.

Reduced investment due to the uncertainty of the return on investment at the end of contract oil and gas blocks. To maintain this level of production, the government issued rules to keep the oil and gas production could be restored by the next contractor who got good management rights through the mechanism of contract extensions or new contracts.

The new contractor will bear the cost of which has not been returned to the previous contractor. However, he does not mention in detail the cost of the replaced just to maintain production investment cost or the total cost of which has not been returned through cost recovery scheme.

He added, the new contractor costs incurred at the beginning of the contract period will not be hurt because the new contractor was able to enjoy the results of the activities carried out by the old contractor. The benefit of the new contractor in the form of production is higher than when the old contractor does not perform any investment.

"At the moment take over, PSC / schemes for the results of a new well, a new contractor will have to pay," he said yesterday (17/4).

In response to the policy, the Executive Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said, the scheme will be of interest to the assets that still offer economical enough for the contractor.

"If the economics are good, then it could be accepted by the new contractor, but if it is bad economics, it is difficult to be accepted by the new contractor."

Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said it will be budgeted investment returns in 2018 for unrecovery replacement cost in eight work areas that have been assigned by the government to the company.

IN INDONESIAN

Operator Baru Wajib Bayar Tunai

Kontraktor yang mengambil alih blok minyak dan gas bumi yang telah habis masa kontraknya wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan operator sebelumnya secara tunai.

Pada masa transisi pengelolaan ke operator yang baru, kontraktor existing telah mengeluarkan biaya untuk menjaga produksi minyak dan gas bumi tidak turun. Mengacu pada Pasal 5, Peraturan Menteri ESDM No. 26/2017 tentang Pengembalian lnvestasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diatur tentang pengembalian biaya investasi untuk perpanjangan kontrak yang menerapkan skema bagi hasil pengembalian biaya operasi atau cost recovery bisa dilanjutkan.

Sebaliknya, jika skema bagi hasil pada blok tersebut beralih dari cost recovery menjadi kontrak bagi hasil kotor atau gloss split, biaya investasi di masa transisi juga biaya investasi yang belum dikembalikan/unrecovered cost diperhitungkan dalam bagian kontraktor.

Pasal 6, Peraturan Mentari ESDM No. 26/2017 menyebutkan, jika kontrak tidak diperpanjang dan masih terdapat biaya investasi yang belum dikembalikan, beban pengembalian dilakukan oleh kontraktor yang baru. Adapun nilai pengembalian biaya investasi mencakup sisa biaya yang belum dikembalikan pada kontrak lama.

Pada Pasal 8 mengatur bahwa nilai pengembalian atas biaya investasi dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru. Nilai pengembalian investasi yang diterima oleh kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor existing.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan berdasarkan historis wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya, produksi migas selalu turun ketika kontraktor mengurangi investasi dan kegiatan pada blok migas tersebut.

Berkurangnya investasi disebabkan ketidakpastian pengembalian investasi pada masa akhir kontrak blok migas. Untuk mempertahankan tingkat produksi, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menjaga produksi migas bisa dikembalikan oleh kontraktor berikutnya yang mendapat hak pengelolaan baik melalui mekanisme perpanjangan kontrak atau perolehan kontrak baru.

Kontraktor yang baru nantinya menanggung biaya yang belum dikembalikan kepada kontraktor sebelumnya. Namun, dia tidak menyebut secara detail biaya yang diganti hanyalah biaya investasi untuk mempertahankan produksi atau keseluruhan biaya yang belum dikembalikan melalui skema cost recovery.

Dia menilai, biaya yang dikeluarkan kontraktor baru pada awal masa kontrak tidak akan merugikan karena kontraktor yang baru sudah bisa menikmati hasil kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor lama. Manfaat yang dinikmati kontraktor baru yakni berupa produksi yang lebih tinggi dibandingkan bila kontraktor lama tidak melakukan investasi apapun.

“Pada saat di take over, PSC/skema bagi hasil juga baru, kontraktor baru yang harus membayar," ujarnya, Senin (17/4).

Menanggapi kebijakan itu, Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, skema tersebut akan menarik bagi aset-aset yang masih menawarkan keekonomian yang cukup bagi kontraktor.

“Kalau secara keekonomian baik, maka bisa diterima oleh kontraktor baru, tetapi kalau secara keekonomian jelek, maka sulit untuk diterima oleh kontraktor baru.” 

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya baru akan menganggarkan dana pengembalian investasi pada 2018 untuk penggantian unrecovery cost di delapan wilayah kerja yang telah ditugaskan oleh pemerintah kepada perseroan itu.

Bisnis Indonesia, Page-22, Wednesday, April, 19, 2017

Towards ExxonMobil Production of 205,000 bpd

PT ExxonMobil Cepu Ltd., operator of the Cepu block, is optimistic that oil production from the working area of oil and gas are located in East Java reached 205,000 barrels per day in line with the plan to increase production from Banyu Urip and Kedung Keris.

Field Public & Government Affairs Manager of ExxonMobil Cepu Ltd. Rexy Mawardijaya explained that Exxon is conducting a test production of oil in Banyu Urip up to 200,000 barrels per day (bpd).

"We're still doing tests of 200,000 barrels a day to test the reliability of the existing production tool," he said, Tuesday (18/4).

Volume and Banyu Urip oil production increased from 185,000 bpli since one year ago. The production tests have been done of the company since January 2017.

According to him, ExxonMobil should increase oil production from Cepu on government demands to raise total oil production targets ready for sale (lifting) of the national 815 000 bpd this year,

In addition, oil and gas companies from the United States pending an environmental impact assessment (EIA) of the Ministry of Environment and Forests (KLHK), after getting a recommendation from the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) at the end of 2016.

Questioned the target completion of the EIA changes, Rexy reluctant to answer. However, he said, if the production has been increased to 200,000 bpd, ExxonMobil will supply approximately 24% of national oil lifting target.

"Now the process conducting meetings, hearings, consultation with KLHK. If the EMR is out recommendation just waiting on KLHKI "he said.

In Banyu Urip, ExxonMobil owns 45 oil wells from three different wells footprint. If specified, 45 wells 30 of which are production wells and 15 injection wells rest is.

Previously, the Banyu Urip is estimated to have reserves of up to 729 million barrels of oil. The greater amount of about 60% of the initial development plan that is 450 million barrels.

Fields related to Kedung Keris, ExxonMobil still setting the initial construction and design company after getting permission EIA.

The field has an oil content of up to 9 million barrels. Keris Kedung oil production of 5,000 bpd target. Previously, the construction of production facilities in Kedung Keris expected to be completed in 2020.

IN INDONESIAN

ExxonMobil Menuju Produksi 205.000 Bph

PT ExxonMobil Cepu Ltd., operator Blok Cepu, optimistis produksi minyak dari Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang berlokasi di Jawa Timur itu mencapai 205.000 barel per hari seiring dengan rencana penambahan produksi dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris.

Field Public & Government Affairs Manager ExxonMobil Cepu Ltd. Rexy Mawardijaya menjelaskan bahwa Exxon sedang melakukan tes produksi minyak di Lapangan Banyu Urip hingga 200.000 barel per hari (bph).

“Saat ini kami masih melakukan tes produksi 200.000 barel per hari untuk menguji keandalan alat produksi yang ada,” katanya, Selasa (18/4). 

Volume produksi minyak dan Banyu Urip ditingkatkan dari 185.000 bpli sejak satu tahun lalu. Tes produksi itu sudah dilakukan perusahaan sejak Januari 2017.

Menurutnya, ExxonMobil harus meningkatkan produksi minyak dari Cepu atas tuntutan pemerintah yang menaikkan total target produksi minyak siap jual (lifting) nasional pada tahun ini 815.000 bph,

Selain itu, perusahaan migas asal Amerika Serikat itu sedang menunggu keputusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir 2016.

Ditanyai target selesainya perubahan Amdal tersebut, Rexy enggan menjawab. Namun, dia mengatakan, jika produksi sudah ditingkatkan menjadi 200.000 bph, ExxonMobil akan memasok sekitar 24% target lifting minyak nasional. 

“Sekarang prosesnya melakukan pertemuan, sidang-sidang, konsultasi dengan KLHK. Kalau dari ESDM sudah keluar rekomendasinya hanya menunggu dari KLHKI" ujarnya.

Di Lapangan Banyu Urip, ExxonMobil memiliki 45 sumur minyak dari tiga tapak sumur yang berbeda. Jika dirinci, dari 45 sumur tersebut 30 di antaranya adalah sumur produksi dan 15 sisanya merupakan sumur injeksi.

Sebelumnya, Lapangan Banyu Urip ditaksir memiliki cadangan minyak hingga 729 juta barel. Jumlah tersebut lebih besar sekitar 60% dari rencana pengembangan awal yaitu 450 juta barel.

Terkait dengan Lapangan Kedung Keris, ExxonMobil masih menyiapkan konstruksi awal dan desain setelah sebelumnya perusahaan mendapatkan izin Amdal.

Lapangan tersebut memiliki kandungan minyak hingga 9 juta barel. Produksi minyak dari Kedung Keris ditargetkan 5.000 bph. Sebelumnya, pembangunan fasilitas produksi di Kedung Keris diperkirakan selesai pada 2020.

Bisnis Indonesia, Page-22, Wednesday, April, 19, 2017

Balikpapan Refinery Operates Again

Balikpapan refinery has a total capacity of 260 thousand barrels per day, consisting of two units of the refinery.

Pertamina refinery in Balikpapan, East Kalimantan, back in full operation after undergoing a gradual shut down for maintenance activities since March 6, 2017. "It was gradually reviving and already we started back in operation on 3 April," said General Manager of Pertamina Refinery Unit ( GM Pertamina RU) V Balikpapan Julian Dekri

Balikpapan refinery maintenance operations II lasted for 42 days from 6 March to 16 April 2017. Pertamina call the operation 'turn around' and involved 3,500 people who work shifts for 24 hours.

Turn around is regular maintenance overall refinery aimed at keeping production performance forward and held regularly every three to four years.

PT Pertamina successfully implement Balikpapan refinery turnaround schedule. Startup refineries began to be implemented gradually since 3 April 2017 in accordance with standard operating procedure (SOP) applies. Currently Balikpapan refinery II has begun to operate a full back.

"RU V Pertamina Balikpapan to thank you for the support of various stakeholders including the local community during the second Balikpapan refinery turnaround," said Yulian

"Our target turn around excellent, ie no accident (no fire and no environmental pollution), the quality of the best quality, timely, and cost effective,".

Turnaround activities done consistently on HSSE Golden Rules to ensure the safety, health, and environmental protection. Turn around Balikpapan refinery II involves about 3,500 workers in an effort to involvement of the local workforce in London and surrounding areas and conducted 24 hours.

Balikpapan refinery has a total capacity of 260 thousand barrels per day, consisting of two units, namely the first Balikpapan refinery with a production capacity of 60 thousand barrels per day and the second Balikpapan refinery with a production capacity of 200 thousand barrels per day. 

     Balikpapan refinery produces various types of fuel such as premium, pertalite, pertamax, diesel, LPG, jet fuel, Pertamina Dex, and various other products. Balikpapan refinery supplies about 26% of fuel in Indonesia and is the second largest refinery in Indonesia after the Cilacap refinery.

IN INDONESIAN

Kilang Balikpapan Beroperasi Lagi

Kilang Balikpapan memiliki kapasitas total sebesar 260 ribu barel per hari, terdiri atas dua unit kilang.

Kilang minyak Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kembali beroperasi penuh setelah bertahap dimatikan untuk menjalani kegiatan pemeliharaan sejak 6 Maret 2017. “Saat menghidupkan kembali pun bertahap dan sudah kami mulai kembali beroperasi pada 3 April lalu,” kata General Manager Pertamina Refinery Unit (GM Pertamina RU) V Balikpapan Julian Dekri

Operasi pemeliharaan kilang minyak Balikpapan II berlangsung selama 42 hari mulai 6 Maret hingga 16 April 2017. Pertamina menyebut operasi itu ‘turn around’ dan melibatkan 3.500 orang yang bekerja bergiliran selama 24 jam.

Turn around ialah perawatan berkala kilang secara menyeluruh yang bertujuan menjaga performa produksi ke depan dan dilaksanakan secara berkala setiap tiga sampai empat tahun.

PT Pertamina berhasil melaksanakan turn around kilang Balikpapan sesuai dengan jadwal. Startup kilang mulai dilaksanakan bertahap sejak 3 April 2017 sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku. Saat ini kilang Balikpapan II sudah mulai beroperasi penuh kembali.

“Pertamina RU V Balikpapan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sekitar selama masa turn around kilang Balikpapan II,” ujar Yulian

“Target kami turn around excellent, yaitu tidak ada accident( tidak ada kebakaran dan tidak ada pencemaran lingkungan), kualitas mutu terbaik, tepat waktu, dan tepat biaya,”.

Kegiatan turn around dilakukan dengan konsisten pada HSSE Golden Rules untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Turn around kilang Balikpapan II melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal di Balikpapan dan sekitarnya dan dilaksanakan 24 jam.

Kilang Balikpapan memiliki kapasitas total sebesar 260 ribu barel per hari, terdiri atas dua unit, yaitu kilang Balikpapan I dengan kapasitas produksi 60 ribu barel per hari dan kilang Balikpapan II dengan kapasitas produksi 200 ribu barel per hari. 

     Kilang BaIikpapan memproduksi berbagai jenis bahan bakar seperti premium, pertalite, pertamax, solar, elpiji, avtur, Pertamina dex, dan berbagai produk lainnya. Kilang Balikpapan menyuplai sekitar 26% BBM di Indonesia dan merupakan kilang terbesar kedua di Indonesia setelah kilang Cilacap. 

Media Indonesia, Page-18, Tuesday, April, 18, 2017

Balikpapan refinery Begin Full Operation

Treatment takes 42 days.

PT Pertamina announced the treatment period (turn around) the Balikpapan refinery in East Kalimantan was over. Oil processing facility was fully operational from today.

"Our commitment to implement in accordance with the target, that is no accident, the quality of the best quality, timely, and cost effective," said General Manager of Pertamina Refinery Unit V, Yulian Dekri .

Pertamina Balikpapan refinery starting treatment since 6 March. Yulian said this process has actually been completed on 3 April. But the operation of the refinery should be done gradually. Suck refinery maintenance activities of about 3,500 workers.

Refinery Pertamina Balikpapan including vital infrastructure with a capacity of 260 thousand barrels per day (bpd). This refinery into fuel supplier's second largest after the Cilacap refinery. The production is diverse, from the fuel (diesel, Pertamax, aviation fuel, kerosene), gas and petrochemicals (LPG, aromatic products), to intermediate products (naphtha, LSWR).

In 2016, Balikpapan refinery production reached 90.3 million barrels. Most of the supply of fuel replacement should come from Pertamina Balikpapan obtained from abroad.

Pertamina processing director, Toharso, refinery maintenance delayed reporting year. Consequently, at the beginning of last year was put out of operation for more than 24 hours due to the leakage of steam generator pipes. The refinery began actively slowly in crude oil distillation units (crude distillation unit) IV on January 16 last. The next day, the unit began production remained stable at 150 thousand bpd, from a capacity of 186 thousand bpd.

Pertamina recorded that in 2016 there were 35 disturbance performance. According to him, the older the plant, the treatment should be carried out on time.

"This leak from scratch less detectable because refineries are old. There should be early detection, so that could leak out from the beginning. "

The company also delay care Dumai refinery in Riau. Treatment time was conducted in June, or delayed a month from the previous plan, namely in May. "The treatment was delayed a month. Supposedly the month of May, "said Toharso.

He claims to delay the treatment has been technically assessed by the company. The reason, the initial schedule to coincide with Ramadan coming in late May. The company estimates that the treatment time up to 30 days. He ensures the delay is not related to technical reasons.

The new facility is completed treatment Balongan refinery in West Java. The company has just completed the process of refinery maintenance in late February.

Had circulated the news refineries have died in total (total black out). But the rumors were denied Toharso. He said, the refinery after a period of treatment is not yet able to operate normally. Therefore, the company should turn gradually machines that take up to five days.

"Maybe machines need adjustment and synchronization refinery used to refineries running normally. So, not total black out, but start up after the turn around, "said Toharso.

Balongan refinery products classified as strategic for gasoline supplied to Jakarta and West Java. Capacity reached 125 thousand bpd.

IN INDONESIAN

Kilang Balikpapan Mulai Beroperasi Penuh

Perawatan membutuhkan waktu 42 hari.

PT Pertamina mengumumkan masa perawatan (turn around) kilang Balikpapan di Kalimantan Timur telah usai. Fasilitas pengolahan minyak itu beroperasi penuh terhitung mulai hari ini.

“Komitmen kami melaksanakan sesuai dengan target, yaitu tidak ada kecelakaan, kualitas mutu terbaik, tepat waktu, dan tepat biaya," ujar General Manager Pertamina Refinery Unit V Yulian Dekri.

Pertamina memulai perawatan kilang Balikpapan sejak 6 Maret lalu. Yulian mengatakan proses ini sebenarnya telah rampung pada 3 April. Tapi pengoperasian kembali kilang harus dilakukan secara bertahap. Kegiatan perawatan kilang menyedot sekitar 3.500 tenaga kerja.

Kilang Balikpapan termasuk prasarana vital Pertamina yang berkapasitas 260 ribu barel per hari (bph). Kilang ini menjadi pemasok bahan bakar minyak terbesar kedua setelah kilang Cilacap. Produksinya beragam, dari BBM (solar, Pertamax, avtur, kerosin),  gas dan petrokimia (LPG, produk aromatik), hingga produk antara (nafta, LSWR). 

Pada 2016, produksi kilang Balikpapan mencapai 90,3 juta barel. Sebagian pasokan BBM pengganti yang seharusnya berasal dari Balikpapan diperoleh Pertamina dari luar negeri.

Direktur Pengolahan Pertamina, Toharso, melaporkan perawatan kilang tertunda setahun. Akibatnya, pada awal tahun lalu operasinya sempat padam selama lebih dari 24 jam karena kebocoran uap dari pipa generator. Kilang mulai aktif secara perlahan di unit distilasi minyak mentah (crude distillation unit) IV pada 16 Januari lalu. Keesokan harinya, produksi di unit tersebut mulai stabil pada angka 150 ribu bph, dari kapasitas sebesar 186 ribu bph.

Pertamina mencatat sepanjang 2016 terdapat 35 gangguan kinerja. Menurut dia, semakin tua usia kilang, perawatan harus dilaksanakan tepat waktu.

“Kebocoran ini dari awal kurang terdeteksi karena kilang sudah tua. Seharusnya ada deteksi dini, sehingga kalau bocor bisa tahu sejak awal.”

Perusahaan juga menunda perawatan kilang Dumai di Riau. Waktu perawatan dilakukan pada Juni, atau tertunda sebulan dari rencana sebelumnya, yaitu pada Mei. “Perawatan ditunda sebulan. Seharusnya bulan Mei,” ujar Toharso.

Dia mengklaim penundaan perawatan sudah dikaji secara teknis oleh perusahaan. Alasannya, jadwal awal bertepatan dengan Ramadan yang datang pada akhir Mei nanti. Perusahaan memperkirakan waktu perawatan mencapai 30 hari. Dia menjamin penundaan bukan berkaitan dengan alasan teknis.

Fasilitas yang baru selesai perawatannya adalah kilang Balongan di Jawa Barat. Perusahaan baru saja menyelesaikan proses perawatan kilang pada akhir Februari lalu.

Sempat beredar kabar kilang mengalami mati total (total black out). Tapi rumor tersebut dibantah Toharso. Kata dia, kilang setelah masa perawatan memang belum bisa beroperasi normal. Sebab, perusahaan harus menghidupkan mesin-mesin secara bertahap yang memerlukan waktu hingga lima hari.

“Mungkin mesin kilang butuh penyesuaian dan sinkronisasi dulu sampai kilang berjalan normal. Jadi, bukan total black out, melainkan start up setelah turn around,” kata Toharso.

Kilang Balongan tergolong strategis karena menghasilkan produk bensin yang dipasok untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kapasitasnya mencapai 125 ribu bph.

Koran Tempo, Page-20, Tuesday, April, 18, 2017

Balikpapan refinery Routine Maintenance On Schedule

PT Pertamina successfully completed routine maintenance (turn around) Balikpapan refinery unit II on schedule for 42 calendar days. Currently Balikpapan refinery with total capacity of 260 thousand barrels per day (bpd) is now fully operational.

General Manager Pertamina Refinery Unit V Yulian Dekri say, turn around Balikpapan Refinery II carried out "on to on" since 6 March to 16 April 2017. The activities turn around made consistent with HSSE (health, safety, security, and environment) Golden Rules for ensure the safety, health and environmental protection.

"Startup refinery commenced gradual Since 3 April according to the Standard Operating Procedure (SOP) applies. Currently Balikpapan refinery II has begun to operate a full back, "said Julian.

Yulian said Balikpapan refinery maintenance Il involving about 3,500 workers in an effort to involvement of the local workforce in London and surrounding areas, as well as carried out 24 hours a day. Before doing the activity in the refinery area of labor required to do a health check every morning and evening at the Gate 4A which include blood pressure checks and physical condition to work at elevated locations and closed equipped with a qualifying examination MCU.

"Our commitment to turn around this, according to the target Turn Around Excellent, that no form of fatality accident, fire and environmental pollution, then the quality of the best quality, timely, and cost effective," he said.

Balikpapan refinery has a total capacity of 260 thousand bpd, consisting of two units, Unit l 60 thousand bpd and Unit II of 200 thousand bpd. The products produced in the form of Premium, Pertalite, PERTAMAX, Diesel, LPG, Aviation Fuel, Pertamina Dex and various other products. The refinery supplies about 26% of the total consumption of fuel oil (BBM) in Indonesia and is the second largest refinery in Indonesia after the Cilacap refinery.

Turn Around is an overall refinery of regular maintenance that aims to maintain the performance of the production in the future and regularly conducted every 3-4 years.

This year, Pertamina scheduled maintenance for its entire refinery. Care Balongan refinery was completed in February. Next, Pertamina will realize the Dumai refinery maintenance in April, Cilacap in the second half and refinery Kasim at the end of the year.

Toharso, Pertamina processing director had said it would no longer procrastinate refinery maintenance. Because the maintenance schedule delays can cause engine problems resulting refinery shutdowns are not planned (unplanned shutdown).

"So at the end of 2017 then all refineries have been repaired with a record of all the spare parts engine must be ready for use," he said.

In the absence of treatment delays, Toharso hope it will not happen again unplanned shutdown at the refinery this year. Admittedly, in the past year, had an unplanned shutdown at 35 events throughout the refinery management. One cause of this unplanned shutdown due to the postponement of maintenance activities.

Although the treatment is done refineries, Pertamina precisely planned crude oil imports this year is higher than last year. Previously, the Senior Vice President of Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba detailing Pertamina's crude oil imports this year amounted to 140 million barrels, up slightly compared to last year which amounted to 134 million barrels. This estimate has taken into account the treatment of three refineries, the refinery Balongan, Balikpapan Refinery and Dumai Refinery.

IN INDONESIAN

Perawatan Rutin Kilang Balikpapan Sesuai Jadwal

PT Pertamina berhasil merampungkan perawatan rutin (turn around) Kilang Balikpapan unit II sesuai jadwal selama 42 hari kalender. Saat ini Kilang Balikpapan berkapasitas total 260 ribu barel per hari (bph) ini sudah beroperasi penuh. 

General Manager Refinery Unit V Pertamina Yulian Dekri mengatakan, turn around Kilang Balikpapan II dilaksanakan "on to on” sejak 6 Maret sampai dengan 16 April 2017. Kegiatan turn around dilakukan konsisten dengan HSSE (health, safety, security, and environment) Golden Rules untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan.

“Startup kilang mulai dilaksanakan bertahap Sejak 3 April sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Saat ini Kilang Balikpapan II sudah mulai beroperasi penuh kembali,” kata Yulian.

Yulian menuturkan, perawatan kilang Balikpapan Il melibatkan sekitar 3.500 tenaga kerja sebagai upaya pelibatan tenaga kerja lokal di Balikpapan dan sekitarnya, serta dilaksanakan 24 jam penuh. Sebelum melakukan aktifitas di area kilang tenaga kerja tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan setiap pagi dan malam di Gerbang 4A yang meliputi pemeriksaan tekanan darah dan kondisi fisik untuk pekerjaan di lokasi tinggi dan tertutup dilengkapi dengan lolos hasil pemeriksaan MCU.

“Komitmen kami dalam turn around ini, sesuai target Turn Around Excellent, yaitu tidak ada accident berupa fatality, kebakaran, dan pencemaran lingkungan, kemudian kualitas mutu terbaik, tepat waktu, dan tepat biaya,” ujarnya.

Kilang Balikpapan memiliki kapasitas total sebesar 260 ribu bph yang terdiri dari dua unit, Unit l 60 ribu bph dan Unit ll 200 ribu bph. Produk yang dihasilkan berupa Premium, Pertalite, Pertamax, Solar, Elpiji, Avtur, Pertamina Dex dan berbagai produk lainnya. Kilang ini menyuplai sekitar 26% dari total konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dan merupakan kilang terbesar kedua di Indonesia setelah Kilang Cilacap.

Turn Around merupakan perawatan berkala kilang secara menyeluruh yang bertujuan untuk menjaga performa produksi di masa mendatang dan dilaksanakan secara berkala setiap 3-4 tahun.

Tahun ini, Pertamina menjadwalkan perawatan untuk seluruh kilang yang dimilikinya. Perawatan Kilang Balongan telah selesai pada Februari lalu. Berikutnya, Pertamina akan merealisasikan perawatan Kilang Dumai pada April, Kilang Cilacap pada semester kedua dan Kilang Kasim pada akhir tahun.

Direktur Pengolahan Pertamina, Toharso sempat mengatakan, pihaknya tidak akan lagi menunda-nunda perawatan kilang. Pasalnya, penundaan jadwal perawatan dapat menyebabkan mesin kilang bermasalah sehingga terjadi penghentian operasi tidak terencana (unplanned shutdown). 

“Jadi pada akhir 2017 maka semua kilang sudah diperbaiki dengan catatan semua spare part engine harus ready for use,” ujarnya. 

Dengan tidak adanya penundaan perawatan, Toharso berharap tidak akan lagi terjadi unplanned shutdown kilang pada tahun ini. Diakuinya, pada tahun lalu, sempat terjadi 35 kejadian unplanned shutdown di seluruh kilang yang dikelolanya. Salah satu penyebab unplanned shutdown ini karena ditundanya kegiatan perawatan.

Meski dilakukan perawatan kilang, Pertamina justru merencanakan impor minyak mentah tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. Sebelumnya, Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba merinci impor minyak mentah tahun ini sebesar 140 juta barel, naik sedikit jika dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 134 juta barel. Perkiraan ini sudah memperhitungkan adanya perawatan tiga kilang, yakni Kilang Balongan, Kilang Balikpapan dan Kilang Dumai.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, April, 18, 2017

Mandatory Contractor Investment Up Contract Ends

Employers will look at the potential oil and gas is still worth the investment or not

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) claims continues to make investors comfortable infuse money in the oil and gas sector until the end of the contract. One of them is the Minister issued Decree No. 26/2017 on the Mechanism of Investment Refund on the Upstream Oil and Gas.

Publication of the rules it also responded to several oil and gas blocks will be exhausted in 2017 and 2018, were handed over to Pertamina. This submission makes the existing contractor reduced investment in oil and gas block. In fact, according to the Ministry of Energy, the contractor should stay invested.

For example in the Mahakam block, which is predicted to decline, because the production of Total EP and Inpex Corp. cut their investments in this block. While Pertamina as the new contractor could only do drilling 8 wells this year.

Yet each year a minimum of Total EP drill up to 100 wells. Experience is what Deputy Minister Arcandra Tahar, making the institution releasing this policy in order to maintain production of oil and gas.

"We want to increase production, therefore the existing contractor should be investing until the contract expires," he said

In order for the old contractor still want to invest even though the contract expires, the Government requires a new contractor to pay the cost of investment incurred the old contractor. Consequently, the new contractor can directly get the result of the block that are already in production in the first year. "The investment costs are paid before the contract expires," he said.

On the other hand, this rule Minister has discretion in determining the cost of the return on investment. Requirement Ministers will look at the economic field, such as the use of techniques of recovering oil advanced stage alias Enhanced Oil Recovery (EOR).

"Existing Contractor must calculate when using EOR how his return? If it is not economical, not using EOR," he said.

Mount Sardjono Hadi, President Director of Pertamina Hulu Energi expressed support for this rule. "Our understanding will be taken into account in addition to split the new operator. So that each block of the termination process will not decline in production caused by a decrease in investment old contractor," he said.

In response, the Executive Director of the Indonesian Petroleum Association, Marjolijn Wajong said that if a good investment would be good for the old and new contractors contractor and the government.

"Regulation can be used as a legal basis. But if its potential is small, old contractor difficult to invest," he said.

IN INDONESIAN

Kontraktor Wajib Investasi Sampai Kontrak  Berakhir

Pengusaha migas akan melihat potensi migas masih layak untuk investasi atau tidak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terus berupaya membuat investor nyaman menanamkan duit di sektor migas sampai akhir kontrak. Salah satunya dengan dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Terbitnya aturan itu juga merespon beberapa blok migas yang akan habis 2017 dan 2018, yang diserahkan ke Pertamina. Penyerahan ini membuat kontraktor eksisting mengurangi investasi di blok migas tersebut. Padahal menurut Kementerian ESDM, harusnya kontraktor tetap berinvestasi.

Misalnya pada Blok Mahakam, yang diprediksi akan mengalami penurunan, produksi lantaran Total EP dan Inpex Corp memangkas investasi mereka di blok ini. Sementara Pertamina sebagai kontraktor baru hanya bisa melakukan pengeboran 8 sumur tahun ini. 

Padahal tiap tahun Total EP mengebor minimal sampai 100 sumur. Pengalaman itulah yang Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, membuat instansinya merilis beleid ini agar bisa mempertahankan produksi minyak dan gas.

"Kami mau menaikkan produksi, karenanya kontraktor eksisting harus investasi sampai kontrak berakhir," katanya

Agar kontraktor lama tetap mau menanamkan investasi meskipun kontraknya akan berakhir, Pemerintah mewajibkan kepada kontraktor baru untuk membayar biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor lama itu. Konsekuensinya, kontraktor baru bisa langsung mendapatkan hasil dari blok yang sudah berproduksi di tahun pertama. "Biaya investasi dibayar sebelum kontrak berakhir," katanya.

Di sisi lain, aturan ini Menteri ESDM memiliki diskresi dalam menentukan biaya pengembalian investasi. Syaratnya Menteri akan melihat keekonomian lapangan tersebut, seperti misalnya penggunaan teknik pengurasan minyak tahap lanjut alias Enhanced Oil Recovery (EOR). 

"Kontraktor eksisting harus menghitung kalau menggunakan EOR berapa return-nya? kalau memang tidak ekonomis, jangan menggunakan EOR," katanya.

Gunung Sardjono Hadi, Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi menyatakan dukungan terhadap aturan ini. "Pemahaman kami akan diperhitungkan di penambahan split untuk operator baru. Sehingga tiap proses terminasi blok tidak akan terjadi penurunan produksi yang disebabkan penurunan investasi kontraktor lama," katanya. 

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association, Marjolijn Wajong bilang, kalau investasinya bagus tentu akan baik untuk kontraktor lama maupun kontraktor baru dan pemerintah.

"Peraturan Menteri tersebut bisa dipakai sebagai landasan hukumnya. Tetapi kalau potensinya kecil, kontraktor lama sulit untuk investasi," katanya.

Kontan, Page-14, Tuesday, April, 18, 2017

10 Contractor Not Offer to LGs

About 10 contractors are yet to offer the maximum participation of 10% stake to local governments, the location of the working area of oil and gas. Contractor judge still needs time to realize the policy.

In fact, the Minister of Energy and Mineral Resources has appointed Ignasius Jonan local owned enterprises (enterprises) who are entitled to participation share offer oil and gas blocks. The provision was already contained in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37/2016 on Terms of Participation Shares Offer 10% On Oil and Gas Working Area. 

     Jonan has appointed enterprises that are entitled to a share offering maximum participation of 10% oil and gas blocks. However, until now the 10 contractors who have not made an offer to enterprises that have been designated.

Based on that rule, since the field development plan will first be produced to be on land or offshore up to 12 nautical miles, the contractor is required to offer 10% stake to local enterprises participation. Enterprises that are entitled to the offer must be owned entirely by the local government or in the form of a limited liability company with 99% owned by the local government.

Status of public enterprises and companies that passed through the local regulations and do not conduct business activities other than the management of oil and gas block participation shares. Ten working area that has not been offered ownership participation to local authorities, namely the Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Mahakam block (Pertamina Hulu Mahakam), West Madura Offshore Block (Pertamina Hulu Energi WMO East Java, Block Ketapang (Petronas Ketapang Carigali), and Kangean (Kangean Energy Indonesia).

In addition, oil and gas blocks that have not been offered participation shares to local governments, namely Block Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Block Muriah (Petronas Carigali Muriah), Block Merangin II (Sele Raya Merangin ll), and Block Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris).

Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon said that, until now, talks with a number of local governments have done related to the participation share of oil and gas blocks. However, it takes time having to sign a commercial transaction. "The contractor is not willing to make an offer," he said.

He calls the Mahakam block has been discussed with local enterprises East Kalimantan, PT Gas Mandiri Pratama. ROE was requested to immediately access the data space Mahakam block. According Denie, it can not be done at this time because the new contract is not valid.

IN INDONESIAN

10 Kontraktor Belum Tawarkan ke Pemda

Sekitar 10 kontraktor kontrak kerja sama belum menawarkan saham partisipasi maksimum 10% kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi wilayah kerja minyak dan gas bumi. Kontraktor menilai masih butuh waktu untuk direalisasikan kebijakan tersebut.

Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi blok migas. Ketentuan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Saham Partisipasi 10% Pada Wilayah Kerja Migas. 

    Jonan telah menunjuk BUMD yang berhak mendapat penawaran saham partisipasi maksimum 10% blok migas. Namun, hingga saat ini 10 kontraktor yang belum melakukan penawaran kepada BUMD yang telah ditunjuk.

Berdasarkan aturan itu, sejak rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berada di daratan atau lepas pantai sampai dengan 12 mil laut, kontraktor wajib menawarkan saham partisipasi 10% kepada BUMD. BUMD yang berhak mendapat tawaran harus dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah atau berupa perseroan terbatas dengan 99% sahamnya dimiliki pemda.

Status BUMD dan perusahaan itu disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan saham partisipasi blok migas tersebut. Sepuluh Wilayah kerja yang belum ditawarkan kepemilikan saham partisipasinya kepada pemerintah daerah, yaitu Blok Offshore North West Java (Pertamina Hulu Energi ONWJ), Blok Mahakam (Pertamina Hulu Mahakam), Blok West Madura Offshore (Pertamina Hulu Energi WMO Jawa Timur, Blok Ketapang (Petronas Carigali Ketapang), dan Blok Kangean (Kangean Energy Indonesia).

Selain itu, blok migas yang belum menawarkan saham partisipasi kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu Blok Rapak (Chevron Rapak), Ganal (Chevron Ganal), Blok Muriah (Petronas Carigali Muriah), Blok Merangin II (Sele Raya Merangin ll), dan Blok Simenggaris (JOB Pertamina Medco Simenggaris). 

Senior Vice President Upstream Bussiness and development PT Pertamina Denie Tampubolon mengatakan, hingga saat ini, pembicaraan dengan sejumlah pemerintah daerah telah dilakukan terkait saham partisipasi blok migas. Namun, pihaknya membutuhkan waktu bila harus meneken transaksi secara komersial. “Kontraktor itu bukan tidak mau melakukan penawaran,” ujarnya.

Dia menyebut Blok Mahakam sudah dibicarakan dengan BUMD Kalimantan Timur, PT Migas Mandiri Pratama. BUMD itu meminta untuk segera mengakses ruang data Blok Mahakam. Menurut Denie, hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena kontrak yang baru belum berlaku.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, April, 18, 2017

Upstream Oil and Gas Investment Down

Oil and Gas Blocks Out of Contract

Despite upstream investment realization of oil and gas during the first quarter / 2017 fell 32%, the government is still optimistic that this year's investment target of US $ 13.80 billion can be achieved.

Realized investment in upstream oil and gas in the quarter I / 2017 US $ 1.90 billion, down 32% compared with the same period last year of US $ 2.80 billion. In addition, factors that will run out of oil and gas block contracts in 2017 and 2018 is expected to be a pressure factor upstream oil and gas investment.

Because the cooperation contract (PSC) typically reduces production and exploration activities for the contract will expire. Based on data from the Ministry of Energy and Human Resources (ESDM), there are eight working areas of oil and gas that will be out of contract in 2017 and 2018. The eight blocks of oil and gas will run out of the contract, among others, Block Attaka, Tuban Block, Block Ogan Ogan , Sanga-Sanga, Block South East Sumatra, Central Block, Block Offshore North Sumatra and East Kalimantan block.

In addition, there is a block, the contract was completed on 31 December 2017. The Mahakam block is transferred from Total E & P lndonesie to PT Pertamina. Block located in East Kalimantan, it does not use the scheme for gross proceeds (gross split).

Meanwhile, eight blocks that will be out of contract in 2017 and 2018 will use the scheme replacing the split gross profit-sharing scheme operational costs that can be restored (cost recovery).

Secretary of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Agustyono Budi said the upstream oil and gas investment target this year has been adjusted to the plan of activities set SKK Migas and cooperation contracts (KKSK) last year.

Thus, the factor of the expiration of the contract period of eight working areas of oil and gas has been used since the establishment of the Work Plan and Budget (Work Plan and Budget / WP & B) 2017. 

       Therefore, if the realization of investment upstream oil and gas by the end of 2017 remains low, it is caused by factors technical not been accounted for. In addition, the change of contract type of cost recovery scheme to split the gross effect on the Offshore North West Java in early 2017 has not shown any change in the activities of the original plan.

Based on data from SKK Migas, the realization of oil and gas upstream activities until the end of February 2017, PSC has been the realization of a production area drill 19 development wells, 119 re-work activities (work-over), and 4,350 wells care (well service).

Meanwhile, exploration PSC has conducted a seismic survey, two non-seismic surveys, drilling five exploratory wells, and the drilling of exploration wells rework. In addition, the realization of upstream oil and gas investment in the January-March 2017 reached US $ 1.90 billion, or 14% of the target of US $ 13.80 billion.

Realized investment in upstream oil and gas is made up of US $ 51.80 billion, of the block and the rest is U $ 100 million of exploration blocks. "Targeted investments this year in accordance with the work plan that was created last year. So due to some work area runs out of the contract will not affect the achievement of this year," he said

Until now, he said, all the activities are still going according to plan. Although the revised WP & B done in June 2017, he called the contractor proposes no changes in informal activities. Therefore, he is optimistic that this year's investment target could be achieved.

"The submission of the revised WP & B usually starts in June and now no one has filed an informal basis," he said. 

    Meanwhile, oil production targets ready for sale (lifting) As of March 31, 2017 reached 787 800 barrels per day (bpd), or 96.7%, and the budget target as many as 815 000 bpd. the lifting suppressor factors include weather conditions and constraints on the transport process.

The problem, in terms of production, the realization of the end of March reached 815.6 thousand barrel per day. On the other hand, the realization of lifting gas until the end of March 2017 reached 6503 million cubic feet per day (MMSCFD) or 101% of the target of 6,440 MMSCFD.

Guaranteed

Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiralmaja Puja I Gusti Nyoman said it wants to guarantee a return on investment contractor until the end of the contract as stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26/2017 on Investment Cost Recovery Mechanism In the Upstream Oil and Gas.

Before it goes into administration, the costs incurred to maintain production must be calculated. After that, the new contractor calculates the economic field with the addition of such costs. If the field is not good economics, the new contractor can propose additions to the result (split) to the government.

Refers to the Minister of Energy and Mineral No. 8/2017 on Contracts Gross Split, work areas that are not extended its cooperation contract, it automatically switches from gross scheme of cost recovery be split. When the oil and gas fields have low economic scale, the government has the right to increase the revenue share of up to 5% PSC.

"The direction is straight, anyone contractors, such as signature bonus payment must return unrecovered cost to maintain production.

IN INDONESIAN

BLOK MIGAS HABIS KONTRAK

Investasi Hulu Migas Turun

Kendati realisasi investasi hulu minyak dan gas bumi selama kuartal I/2017 turun 32%, pemerintah masih optimistis Target penanaman modal tahun ini US$ 13,80 miliar dapat tercapai.

Realisasi investasi hulu migas pada kuartal l/2017 US$1,90 miliar turun 32% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu US$2,80 miliar. Selain itu, faktor blok migas yang akan habis kontrak pada 2017 dan 2018 diperkirakan menjadi faktor penekan investasi hulu migas.

Pasalnya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) biasanya mengurangi kegiatan produksi dan eksplorasi karena kontrak akan berakhir. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) , ada delapan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan habis masa kontraknya pada 2017 dan 2018.

     Kedelapan blok migas yang akan habis kontrak itu antara lain yaitu Blok Attaka, Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera, Blok Tengah, Blok North Sumatera Offshore, dan Blok East Kalimantan. 

Selain itu, ada Blok Mahakam yang kontraknya selesai pada 31 Desember 2017. Blok Mahakam dialihkan dari Total E&P lndonesie ke PT Pertamina. Blok migas yang berlokasi di Kalimantan Timur itu tidak menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split).

Sementara itu, delapan blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan 2018 tersebut akan menggunakan skema gross split menggantikan skema bagi hasil biaya operasional yang dapat dikembalikan (cost recovery). 

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Budi Agustyono mengatakan, target investasi hulu migas pada tahun ini telah disesuaikan dengan rencana kegiatan yang ditetapkan SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKSK) pada tahun lalu. 

Dengan demikian, faktor berakhirnya masa kontrak delapan wilayah kerja migas tersebut telah diperhitungkan sejak penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (Work Plan and Budget/WP&B) 2017. Oleh karena itu, jika realisasi investasi hulu migas hingga akhir 2017 tetap rendah, hal itu disebabkan oleh faktor teknis yang belum diperhitungkan. 

     Selain itu, pergantian jenis kontrak dari skema cost recovery ke gross split yang berlaku pada Blok Offshore North West Java pada awal 2017 belum menunjukkan adanya perubahan kegiatan dari rencana semula. 

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi kegiatan hulu migas hingga akhir Februari 2017, KKKS wilayah produksi sudah merealisasikan pengeboran 19 sumur pengembangan, 119 kegiatan kerja ulang (work over), dan 4.350 perawatan sumur (well service).

Sementara itu, KKKS eksplorasi telah melakukan satu survei seismik, dua survei non-seismik, lima pengeboran sumur eksplorasi, dan satu pengeboran kerja ulang sumur eksplorasi. Selain itu, realisasi investasi hulu migas selama Januari-Maret 2017 baru mencapai US$1,90 miliar atau 14% dari target US$13,80 miliar. 

Realisasi investasi hulu migas itu terdiri dari US$51,80 miliar dari blok produksi dan sisanya U$100 juta dari blok eksplorasi. "Target investasi tahun ini sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat tahun lalu. Jadi terkait beberapa wilayah kerja yang habis kontrak itu tidak akan memengaruhi capaian pada tahun ini,” ujarnya 

Hingga saat ini, katanya, semua kegiatan masih berjalan sesuai rencana. Kendati revisi WP&B dilakukan pada Juni 2017, dia menyebut belum ada kontraktor yang mengusulkan perubahan kegiatan secara informal. Oleh karena itu, dia optimistis target investasi tahun ini bisa tercapai.

“Pengajuan revisi WP&B biasanya dimulai Juni dan sekarang belum ada yang mengajukan secara informal," katanya. Sementara itu, target produksi minyak siap jual (lifting) Hingga 31 Maret 2017 mencapai 787.800 barel per hari (bph) atau 96.7% dan target APBN sebanyak 815.000 bph. Faktor penekan lifting tersebut antara lain kondisi cuaca dan kendala pada proses pengangkutan.

Pasalnya, dari sisi produksi, realisasi sampai akhir Maret sudah mencapai 815.600 bph. Di sisi lain, realisasi lifting gas sampai akhir Maret 2017 mencapai 6.503 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 101% dari target 6.440 MMscfd. 

DI JAMIN

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiralmaja Puja mengatakan pihaknya ingin menjamin pengembalian investasi kontraktor hingga masa akhir kontrak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Sebelum dialihkan pengelolaannya, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan produksi harus dihitung. Setelah itu, kontraktor yang baru menghitung keekonomian lapangan dengan penambahan biaya tersebut. Bila keekonomian lapangan kurang bagus, kontraktor baru itu dapat mengusulkan penambahan bagi hasil (split) kepada pemerintah. 

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Gross Split, wilayah kerja yang tidak di perpanjang kontrak kerja samanya, secara otomatis beralih dari skema cost recovery menjadi gross split. Bila lapangan migas memiliki skala ekonomi rendah, pemerintah memiliki hak untuk menambah bagi hasil KKKS hingga 5%.

“Arahnya langsung, siapapun kontraktornya, pembayarannya seperti signature bonus harus mengembalikan unrevovered cost untuk menjaga produksi.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, April, 18, 2017