WK Auction Terms Gas More Soft

Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) plans to auction 15 working areas (WK) of oil and gas in May. Details, 10 work areas of conventional and 5 non-conventional working area.

    Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja Puja IGN stated, the entire auction scheme in the form of gross revenue share split to replace the cost recovery scheme. With a gross scheme the government split a share of oil and gas that is smaller than the percentage for the results so far. 

     However, the oil and gas section received by the government that no longer intact due to reduced operating costs for the replacement of oil exploitation activities are charged cooperation contract (PSC).

     According Wiratmaja, preferably split scheme PSC's gross cash flow is not affected because the duration of the operational cost recovery and Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). "For the auction in the first half of this year, there were 15 WK. All will be offered in the PSC (production sharing contract) gross split," he said

     Not only split the gross scheme, the government also asked for a signature bonus (signature bonus) with an open auction system. Later auction participants mentioned financial capability guarantees that the bidding documents and gas working areas. 

    So, between the government and bidders, made possible bargain signature bonus value. Bargaining occurs because of the potential and challenges of each region is different oil and gas work.

"In the past (signature bonus) is limited so. There was owner estimate because the shape of the basin (oil and gas working areas) have their respective characters. The data is different and also different potential" says the professor of ITB.

IN INDONESIAN

Syarat Lelang WK Migas Lebih Lembut

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) berencana melelang 15 wilayah kerja (WK) minyak dan gas pada Mei mendatang. Perinciannya, 10 wilayah kerja konvensional dan 5 wilayah kerja non-konvensional.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menyatakan, seluruh lelang menggunakan skema bagi hasil berupa gross split untuk menggantikan skema cost recovery. Dengan skema gross split pemerintah memperoleh bagian minyak dan gas bumi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase bagi hasil selama ini. 

     Namun, bagian minyak dan gas yang diterima pemerintah itu utuh karena tidak lagi dikurangi penggantian biaya operasional untuk kegiatan eksploitasi minyak yang ditagihkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Menurut Wiratmaja, skema gross split lebih disukai KKKS karena arus kasnya tidak terpengaruh durasi pengembalian biaya operasional dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Untuk lelang pada semester pertama tahun ini, ada 15 WK. Semua akan ditawarkan dalam PSC (production sharing contract) gross split,” ujarnya 

Bukan hanya skema gross split, pemerintah juga meminta bonus tanda tangan (signature bonus) dengan sistem lelang terbuka. Nanti peserta lelang menyebutkan jaminan kemampuan keuangan tersebut dalam dokumen lelang wilayah kerja migas.

     Jadi, antara pemerintah dan peserta lelang, dimungkinkan terjadi tawar-menawar nilai signature bonus. Tawar-menawar terjadi karena potensi dan tantangan setiap wilayah kerja migas berbeda-beda.

"Dulu (signature bonus) dibatasi sekian. Ada owner estimate karena bentuk cekungan (wilayah kerja migas) punya karakter masing-masing. Datanya berbeda dan potensi juga berbeda-beda" kata guru besar ITB tersebut.

Jawa Pos, Page-5, Wednesday, April, 12, 2017

Exxon Looking for Other Sources

Cepu Block Development

ExxonMobil Cepu Limited, a subsidiary of ExxonMobil, which has a stake in Cepu, is developing the field and other structures on the block of oil and gas are located in East Java and Central Java.

Vice President of Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto said, now that he is undergoing the process of commercial negotiations to take off 45% stake in Gas Fields participation Jambaran-Tiung Blue, Cepu PT Pertamina EP Cepu.

Jambaran-Tiung Blue is a gas field between Jambaran Fields (Cepu) and Field Tiung Blue (block PT Pertamina EP). In the project, Pertamina EP Cepu as the operator controls the shares of participation of 45%, while the remaining 10% owned by entities owned cooperation area.

Based on the letter from the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 9/13 / MEM / 2017 on January 3, 2017, the government commissioned Pertamina to develop the full-Tiung Jambaran Blue for quick operation. Because, since the field development plan (POD) was signed in 2015, the field can not be developed because there are differences in the economic standard between Exxon and Pertamina projects.

"To JTB [Jambaran-Tiung Blue], at this time I can not comment because it is negotiating with Pertamina commercial. We want to get the best solution for all parties, "he said

Meanwhile, ExxonMobil still has some structure which may be developed further in Cepu. This time, it was still a high rate well test or tests to achieve the production of over 200,000 barrels per day (bpd). Because the oil production will be increased from the original 165,000 bpd to 200,000 bpd.

However, the revision of the environmental impact assessment (EIA) has not been obtained from the Ministry of Forestry and the Environment in order to perform daily production of 200,000 bpd. Other structures are also being developed which Kedung Courses planned Keris produce 10,000 bpd in 2019. "To Kedung Keris, we are currently in the preparation stage for development activities," he said.

Earlier, President Director of PT Pertamina EP Cepu Adriansyah said, in the development phase 1, will be carried out geological and geophysical studies, the proposed delineation and exploration drilling for structure, Alas Alas Tua Tua West and East.

In the second phase of development for 2019 until 2022, PoD Iapangan Iapangan Cendana and Alas Tua East is targeted to be delivered in 2018. In addition, exploration drilling and Pilang Giyanti structure and advanced dewatering activities (od enhanced recovery / EOR) Iapangan Banyu Urip also performed.

In the third phase of development in 2022 to 2035, Pertamina to drill wells in the Field Kalisari verification, preparation of PoD for four structures (Giyanti, Kalisari, Alas Tua East and Pilang) also pilot EOR-Banyu Urip. There are plans to develop Cendana and Alas Tua West, "he said.

IN INDONESIAN

Exxon Mencari Sumber Lain

ExxonMobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil yang memiliki saham di Blok Cepu, sedang mengembangkan lapangan dan struktur lain di blok minyak dan gas bumi yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut.

Vice President Public & Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengatakan, saat ini pihaknya menjalani proses negosiasi komersial untuk melepas 45% saham partisipasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru, Blok Cepu kepada PT Pertamina EP Cepu.

Jambaran-Tiung Biru merupakan lapangan gas antara Lapangan Jambaran (Blok Cepu) dan Lapangan Tiung Biru (blok PT Pertamina EP). Pada proyek tersebut, Pertamina EP Cepu sebagai operator menguasai saham partisipasi 45%, sedangkan sisanya 10% dimiliki oleh badan kerja sama badan usaha milik daerah.

Berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 9/13/MEM/2017 pada 3 Januari 2017, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengembangkan secara penuh Jambaran-Tiung Biru agar cepat beroperasi. Pasalnya, sejak rencana pengembangan lapangan (POD) diteken pada 2015, lapangan belum bisa dikembangkan karena terdapat perbedaan standar keekonomian proyek antara Exxon dan Pertamina.

“Untuk JTB [Jambaran-Tiung Biru], saat ini saya belum bisa memberikan komentar karena sedang melakukan negosiasi komersial dengan Pertamina. Kami ingin mendapatkan solusi yang terbaik bagi semua pihak,” ujarnya 

Sementara itu, ExxonMobil masih memiliki beberapa struktur yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut di Blok Cepu. Saat ini, pihaknya masih melakukan uji sumur atau high rate test untuk mencapai produksi lebih dari 200.000 barel per hari (bph). Pasalnya, produksi minyak akan dinaikkan dari semula 165.000 bph menjadi 200.000 bph.

Namun, revisi analisis dampak lingkungan (Amdal) belum diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar bisa melakukan produksi harian 200.000 bph. Struktur lainnya yang juga sedang dikembangkan yakni Lapangan Kedung Keris yang direncanakan menghasilkan 10.000 bph pada 2019. “Untuk Kedung Keris, kami sedang dalam tahap persiapan untuk kegiatan pengembangannya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Adriansyah mengatakan, pada pengembangan tahap 1, akan dilakukan kajian geologi dan geofisika, usulan pengeboran sumur delineasi dan eksplorasi untuk stuktur, Alas Tua West dan Alas Tua East.

Pada pengembangan tahap 2 untuk 2019 hingga 2022, PoD Iapangan Cendana dan Iapangan Alas Tua East ditargetkan bisa disampaikan pada 2018. Selain itu, pengeboran eksplorasi struktur Giyanti dan Pilang serta kegiatan pengurasan lanjutan (enhanced od recovery/EOR) Iapangan Banyu Urip juga dilakukan.

Dalam pengembangan tahap 3 pada 2022-2035, Pertamina akan mengebor sumur pembuktian di Lapangan Kalisari, penyusunan PoD untuk empat struktur (Giyanti, Kalisari, Alas Tua East dan Pilang) juga uji coba EOR-Banyu Urip. Ada rencana untuk kembangkan Cendana dan Alas Tua West,” katanya.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, April, 12, 2017

Tax Regulation Unclear

PSC Gross split Scheme 

Oil and gas contractor asked the government to establish regulatory tax matter in the scheme of the contract for gross proceeds or gross split in order not to disrupt oil and gas investment climate in the country.

Regulations on tax payments not listed in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 on the Production Sharing Contract Gross Split. In Article 13 of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 states contractors are obliged to pay income tax in accordance with the provisions of legislation income tax treatment in the fields of business activities of oil and gas.

Executive Director of the Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong said the tax should be confirmed and clarified in detail through other regulations so that oil and gas contractors can determine a budget and move on to the profit-sharing scheme that replaces gross cost recovery scheme.

"The regime of taxation gross matter of split unclear. There needs to be more assertive rules. IPA will convey this to the Ministry of Energy, "he told a media briefing about the energy crisis in Indonesia Judging from the Perspective of Economics.

Marjolijn said oil and gas contractors who switch from cost recovery scheme to split will be confusion in the gross tax payments. Contractors may incorrectly calculate taxes. Or maybe, there is a tax that is not known by the contractor that ultimately must be paid "

He argues MEMR should immediately determine a common policy Ministry of Finance to prepare regulations. According to him, cooperation between ministries also need to be strengthened for the preparation of the regulation that the contractor believes the gross basic scheme split 53% government and 47% contractors.

This scheme is an effect on investment in the oil and gas sector. According to him, the scheme could have made the investment in the oil and gas sector is not interesting, because the costs are still unclear. "In addition, the government is not at risk," said Marjolijn.

Meanwhile, oil and gas investment in Indonesia has decreased over the last few years. Note Policy Survey Perception Index 2016 released by the Fraser Institute shows that the oil and gas investment climate in the country less competitive than its neighbors. It was seen from the quiet auction enthusiasts Work Area (WK) in the last 2 years.

The government offered 17 oil and gas working areas in the past year. However, only one contractor that is interested in participating in the auction. The previous period, the government offered 11 oil and gas blocks, but none of the contractors who are interested.

Observers Indonesian oil and gas Patmukismo Suyitno said, several factors that influence is uncertainty about taxes and regulations. "Of course it affects the investment in the oil and gas sector."

Suyitno is also a former Director General of Oil and Gas and the former Director of Pertamina EP believes that there are several strategic steps to be taken by the government.

According to him, the national private sector should be given the opportunity to contribute to building a strong oil and gas industry. He also believes that government measures necessary for a new contract. The government needs to provide blocks without tender, without paying the bonus, but with an active exploration, as privileged. However, it is devoted to the PSC was not renewed.

WORK AREA 15 (WK) auctioned

MEMR ready to auction off 15 work areas of oil and gas in May 2017 using contract scheme for gross proceeds or gross profit-sharing scheme split replace operating costs that can be restored or cost recovery.

There are 10 areas of work (WK) conventionally be auctioned. A total of three WK will use regular auction mechanism, namely WK Dunan in Riau Islands, WK Tanimbar in Moluccas, and WK Memberamo in Papua.

Meanwhile, seven WK other conventional'll do direct deals is WK Andaman 1, WK Andaman 2, WK South Tuna in the Riau Islands, WK Merak in Banten and Lampung, WK Pekawai in East Kalimantan, WK West Yamdena in Maluku, and WK Kasuri 3 in West Papua.

      The five other WK is a non-conventional area consisting of two WK shale hydrocarbons, namely WK 1 and WK Jambi Jambi 2. The other three are WK CBM, namely WK King in South Sumatra, WK and WK Bungamas West Air Ogan in South Sumatra.

     Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja Puja I Gusti Nyoman said the split gross scheme implemented in the hope of working area deals become more attractive.

"In the first half / 2017 there were about 15 WK ready we auction. Everything will be offered using PSC [production sharing contract / contract scheme for the results] gross split. "

IN INDONESIAN

Regulasi Pajak Belum Jelas

Kontraktor minyak dan gas bumi meminta pemerintah membentuk regulasi soal pajak dalam skema kontrak bagi hasil kotor atau gross split agar tidak mengganggu iklim investasi migas di Tanah Air.

Peraturan tentang pembayaran pajak tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 menyatakan kontraktor wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlakuan pajak penghasilan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Executive Director Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, pajak tersebut perlu dipertegas dan diperjelas secara rinci melalui regulasi lain agar kontraktor migas bisa menentukan anggaran dan beralih ke skema bagi hasil kotor yang menggantikan skema cost recovery.

“Rezim soal perpajakan gross split belum jelas. Perlu ada aturan yang lebih tegas. IPA akan menyampaikan hal ini kepada Kementerian ESDM,” katanya dalam temu media soal Menilik Krisis Energi di Indonesia dari Sudut Pandang Ekonomi.

Marjolijn mengatakan, kontraktor migas yang beralih dari skema cost recovery ke gross split akan kebingunan dalam pembayaran pajak. Kontraktor bisa saja salah menghitung pajak. Atau mungkin, ada pajak yang tidak diketahui oleh kontraktor yang pada akhirnya harus dibayar”

Dia berpendapat seharusnya Kementerian ESDM segera menentukan kebijakan bersama Kementerian Keuangan untuk menyusun regulasi. Menurutnya, kerja sama antar kementerian juga perlu dipererat untuk penyusunan regulasi agar kontraktor percaya dengan skema dasar gross split 53% pemerintah dan 47% kontraktor. 

Skema ini berpengaruh terhadap investasi di sektor migas. Menurutnya, skema ini bisa saja membuat investasi di sektor migas tidak menarik, karena biaya yang harus dikeluarkan masih belum jelas. “Selain itu, pemerintah juga tidak menanggung risiko," kata Marjolijn.

Sementara itu, investasi migas di Indonesia mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Catatan Survey Policy Perception Index 2016 yang dirilis Fraser Institute menunjukkan bahwa iklim investasi migas di Tanah Air kalah bersaing dibandingkan dengan negara tetangga. Hal itu terlihat dari sepinya peminat lelang Wilayah Kerja (WK) dalam 2 tahun terakhir.

Pemerintah menawarkan 17 wilayah kerja migas pada tahun lalu. Namun, hanya satu kontraktor yang berminat mengikuti lelang. Periode sebelumnya, pemerintah menawarkan 11 blok migas, tetapi tidak satupun kontraktor yang tertarik.

Pengamat minyak bumi dan gas Indonesia Suyitno Patmukismo mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi adalah soal ketidakpastian pajak dan regulasi. “Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap investasi di sektor migas."

Suyitno yang juga mantan Dirjen Minyak Bumi dan Gas sekaligus mantan Direktur Pertamina EP tersebut berpendapat bahwa ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah.

Menurutnya, swasta nasional perlu diberi kesempatan untuk ikut membangun industri migas yang tangguh. Dia juga berpendapat langkah pemerintah yang perlu dilakukan untuk kontrak baru. Pemerintah perlu memberikan blok tanpa tender, tanpa bayar bonus, namun dengan eksplorasi aktif, sebagai privilege. Namun, hal ini dikhususkan bagi PSC yang tidak diperpanjang.

15 WILAYAH KERJA (WK) DILELANG

Kementerian ESDM siap melelang 15 wilayah kerja minyak dan gas bumi pada Mei 2017 dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil kotor atau gross split menggantikan skema bagi hasil biaya operasional yang dapat dikembalikan atau cost recovery.

Ada 10 wilayah kerja (WK) konvensional yang akan dilelang. Sebanyak tiga WK akan menggunakan mekanisme lelang reguler, yakni WK Dunan di Kepulauan Riau, WK Tanimbar di Maluku, dan WK Memberamo di Papua.

Sementara itu, tujuh WK konvensional lainnya yang akan dilakukan penawaran langsung adalah WK Andaman 1, WK Andaman 2, WK South Tuna di Kepulauan Riau, WK Merak di Banten dan Lampung, WK Pekawai di Kalimantan Timur, WK West Yamdena di Maluku, dan WK Kasuri 3 di Papua Barat.

Adapun lima WK lainnya merupakan wilayah non-konvensional yang terdiri dari dua WK hidrokarbon serpih, yakni WK Jambi 1 dan WK Jambi 2. Adapun tiga lainnya adalah WK gas metana batu bara, yakni WK Raja di Sumatera Selatan, WK Bungamas dan WK West Air Komering di Sumatra Selatan. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, skema gross split tersebut diterapkan dengan harapan penawaran wilayah kerja menjadi lebih menarik.

“Pada semester I/2017 ada sekitar 15 WK yang siap kita lelang. Semuanya akan ditawarkan dengan menggunakan PSC [production sharing contract/skema kontrak bagi hasil] gross split.” 

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, April, 12, 2017

SKK Migas Supports Curbing Illegal Pertamina Drilling in the Work Area

Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) to support the Government's plan Musi Banyuasin (Muba), South Sumatra closes around 27 oil wells in the region of PT Pertamina EP Field Asset 1 Ramba in Mangunjaya, District Babat Toman. Closure of wells mined illegally or illegally drilling on land owned by the state will be held the end of April 2017 with the involvement of the TNI / Polri and Pertamina.

Chief Representative of SKK Migas Region Southern Sumatra Tirat S lchtijar said PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba which is a cooperation contract (PSC) under the coordination and supervision of SKK Migas, has been coordinating with the Municipal Government of Muba related to the planned closure of oil wells appropriated by communities of Mangunjaya.

"So far, Pertamina is ready to support the Government of Muba District. Likewise, the security forces (TNI / Polri), coordination between them continue to run, "said Tirat.

According Tirat, drilling activity without a contract, let alone carried out on land owned by the state and had no management, the PSC is unlawful. Those involved in illegal drilling could be in prison with article 52 of Law N0 22 of 2001 on Oil and Gas which the penalty is six years in prison and penalties of Rp 60 billion. "Drilling illegal actions also violate Article 98 Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, "he said.

Acting Regent of Muba previous Yusnin promising controlling 27 oil wells in the working area and into assets Assets Pertamina EP 1 Field Ramba in Mangunjaya, managed Illegal miners, completed late April 2017.

At least 104 oil wells to be an asset Pertamina EP in Muba. A total of 81 wells are in the area Mangunjaya, Babat Toman and 23 wells in the area currently administered Keluang illegally society. Oil wells are in Keluang been controlled completely, while 27 wells in Mangunjaya not issued.

    Member of the DPR Energy Commission Ganinduto Dito said, local governments are required to curb the practice of illegal drilling. District Government should cooperate closely with the security forces and PSC. On the other hand, according to Dito, SKK Migas required to supervise the enforcement activities.

"If there is a game that involves local government officials or forces behind the illegal activity drilling this, take action. To that end, coordination among stakeholders needs to be improved. Drilling illegal practices danger to health, the environment, and also the safety of miners and surrounding communities, "he said.

Tirat admitted illegal mining activities in the state-owned assets is very dangerous for the health and safety and the safety of miners and surrounding communities. On the other hand, in the vicinity of many workers and illegal mining around marginalized population.

There was no illegal mining they still live in poverty. Therefore it is not true miners and communities around the well location to enjoy the sustenance of illegal mining activity in wells owned by Pertamina.


Daily Acting Director of PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf said the illegal oil drilling activities in the working area of Pertamina EP in addition to violating the law and environmental damage, also have a direct impact to the operators, workers and surrounding communities.

IN INDONESIAN

SKK Migas Dukung   Penertiban Illegal Drilling di Wilayah Kerja Pertamina

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan menutup sekitar 27 sumur minyak di wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba di Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman. 

    Penutupan sumur yang ditambang secara ilegal atau illegal drilling di lahan milik negara itu akan dilaksanakan akhir April 2017 dengan melibatkan aparat TNI/Polri dan Pertamina.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tirat S lchtijar mengatakan, PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah koodinasi dan supervisi SKK Migas, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muba terkait rencana penutupan sumur minyak yang diserobot oleh masyarakat di wilayah Mangunjaya.

“Sejauh ini Pertamina telah siap mendukung Pemerintah Kabupaten Muba. Demikian juga pihak keamanan (TNI/Polri), koordinasi di antara mereka terus berjalan," ujar Tirat.

Menurut Tirat, kegiatan pengeboran tanpa memiliki kontrak, apalagi dilakukan di lahan milik negara dan sudah ada pengelolanya, yaitu KKKS adalah tindakan melanggar hukum. Pelaku illegal drilling bisa di penjara dengan pasal 52 UU N0 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancaman hukumannya adalah penjara enam tahun dan sanksi berupa denda Rp 60 miliar. 

“Tindakan illegal drilling juga melanggar pasal 98 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.

Pelaksana Tugas Bupati Muba Yusnin sebelumnya menjanjikan penertiban 27 sumur minyak yang berada di wilayah kerja dan menjadi aset Pertamina EP Aset 1 Field Ramba di Mangunjaya, yang dikelola secara ilegal oleh para penambang, tuntas akhir April 2017.

Sedikitnya 104 sumur minyak yang menjadi aset Pertamina EP di Muba. Sebanyak 81 sumur berada di area Mangunjaya, Babat Toman dan 23 sumur di area Keluang yang saat ini dikelola masyarakat secara ilegal. Sumur minyak yang berada di Keluang berhasil ditertibkan seluruhnya, sedangkan 27 sumur di Mangunjaya belum ditertibkan.

Anggota Komisi Energi DPR Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah daerah wajib melakukan penertiban praktik illegal drilling. Pemerintah Kabupaten  harus bekerja sama sama dengan aparat keamanan dan KKKS. Di sisi lain, menurut Dito, SKK Migas diwajibkan mengawasi kegiatan penertiban tersebut.

“Kalau ada permainan yang melibatkan oknum pemerintah daerah atau aparat dibalik kegiatan illegal drilling ini, segera ambil tindakan. Untuk itu, koordinasi di antara stakeholders perlu ditingkatkan. Praktik illegal drilling bahaya bagi kesehatan, lingkungan, dan juga keselamatan penambang dan masyarakat sekitar,” katanya.

Tirat mengakui, kegiatan penambangan ilegal pada aset milik negara sangat membahayakan bagi kesehatan dan keamanan serta keselamatan penambang serta masyarakat sekitar. Di sisi lain, di sekitar lokasi penambangan ilegal banyak pekerja dan penduduk sekitar yang termarjinalkan. 

      Ada tidak ada penambangan liar mereka hidup tetap di garis kemiskinan. Karena itu, tidak benar penambang dan masyarakat sekitar lokasi sumur menikmati rezeki dari kegiatan penambangan ilegal di sumur milik Pertamina. 

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan, kegiatan pengeboran minyak ilegal pada wilayah kerja Pertamina EP selain melanggar ketentuan hukum dan merusak lingkungan, juga berdampak langsung ke para operator, pekerja, dan masyarakat sekitar.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, April, 11, 2017

Pertamina EP Sure Reaches Target

PT Pertamina EP, a subsidiary of PT Pertamina shows a fairly positive performance during the first quarter 2017. The Company is optimistic to achieve the target of 2017 recorded until the end of March 2017, the level of PT Pertamina EP oil production reached 80 727 bopd or 95 percent of the target RKAP 2017 amounted to 85 thousand BOPD. For gas production, Pertamina EP reached 961.6 MMSCFD or 93 percent of the target RKAP 2017 amounted to 1,041 MMSCFD.

"Until the first quarter of this we thank God we can restrain the rate of natural production decline by 20 percent per year and maintain production levels in the range of 80 thousand BOPD and we are optimistic to meet the target in 2017 amounted to 85 thousand BOPD," said Nanang Abdul Manaf PTH President Director of PT Pertamina EP , in a discussion in Cirebon, Monday (10/4).

During the first three months of this, the dynamics of production from the field. Some courts also increased significantly with the efforts made to optimize production. "Some of the field has increased significantly among others Jatibarang Field, which is obtained from the repair wells or rework moving layer (KUPL) Well XA O9 in the field of offshore platform X-ray from the initial production rate in the range of 87 BOPD to 2781 BOPD, "said Nana.

In addition, the performance of Rantau Field also showed a positive trend. Field Overseas production increased from 2,100 BOPD in early 2017 to 2,831 BOPD in early April 2017 with the achievement of 127 per cent against the target. Increased production of 731 BOPD obtained from five wells repair work and one well drilling.

Furthermore, Nana added, the seismic performance also showed a positive trend. Until the end of March 2017, the realization of 2D seismic were run by PT Pertamina EP reaches 426 km or 48 percent of the target of 833 km. As for the 3D seismic, has been implemented 171 square kilometers or 26 percent of the target of 669 square kilometers.

"Our commitment, in addition to increasing the production, also to maintain the availability of energy reserves by searching new reserves with aggressive conduct seismic and exploration activities.

Hope we can find a large reserve potential or big fish so the upstream oil and gas industry more and more excited, "said Nana.

For exploration drilling activity itself, Nana said, PT Pertamina EP has completed drilling three exploration wells and drilling is underway on six other wells that have been initiated in this first quarter.

"God willing the target of exploration wells by 12 wells can we accomplish by the end of 2017," he asserted.

Meanwhile, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) is negotiating with ExxonMobil to take over the participation of developing-Tiung BIRU Jambaran (JTB) which is operated by PEPC. These negotiations are expected completed in May 2017 so that PEPC can immediately execute the full field development.

This is a follow-up letter Menreri EMR N0 g / 13 / MEM.M / 2017 dated 3 Januari 2017, which ordered Pertamina to develop a full and complete discussion JTB field with ExxonMobil in business to business (B-TOB).

"We have already signed an interim agreement in March 2017, the transition period has begun begins, "said Director of PEPC Adriansyah. After negotiations finished, expected in 2020 has been able to produce. JTB field development is currently under implementation of early EPC civil work (ECW).

IN INDONESIAN

Pertamina EP Yakin Capai Target

PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina menunjukkan kinerja yang cukup positif selama triwulan I-2017. Perseroan pun optimistis dapat mencapai target 2017. Tercatat hingga akhir Maret 2017, tingkat produksi minyak PT Pertamina EP mencapai 80.727 BOPD atau sebesar 95 persen dari target RKAP 2017 sebesar 85 ribu BOPD. Untuk produksi gas, PT Pertamina EP mencapai 961,6 MMSCFD atau sebesar 93 persen dari target RKAP 2017 sebesar 1.041 MMSCFD.

“Sampai triwulan I ini alhamdulillah kami dapat menahan laju penurunan produksi alamiah sebesar 20 persen per tahun dan menjaga tingkat produksi di kisaran 80 ribu BOPD dan kami optimistis untuk memenuhi target 2017 sebesar 85 ribu BOPD,” kata Nanang Abdul Manaf PTH President Director PT Pertamina EP, dalam diskusi di Cirebon, Senin (10/4).

Selama kurun waktu tiga bulan pertama ini, terjadi dinamika produksi dari lapangan. Sejumlah lapangan pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk optimalisasi produksi. “Beberapa lapangan yang mengalami peningkatan signifikan antara lain adalah Jatibarang Field, yang didapatkan dari hasil reparasi sumur atau kerja ulang pindah lapisan (KUPL) Sumur XA O9 di lapangan lepas pantai platform X-ray dari awalnya tingkat produksi di kisaran 87 BOPD menjadi 2.781 BOPD,” kata Nanang.

Selain itu, kinerja Rantau Field juga menunjukkan tren positif. Produksi Rantau Field mengalami kenaikan dari 2.100 BOPD pada awal 2017 menjadi 2.831 BOPD pada awal April 2017 dengan pencapaian 127 persen terhadap target. Peningkatan produksi sebesar 731 BOPD didapatkan dari pekerjaan lima sumur reparasi dan satu sumur pengeboran. 

Lebih lanjut, Nanang menambahkan, kinerja seismik juga menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Maret 2017, realisasi seismik 2D yang dijalankan oleh PT Pertamina EP mencapai 426 km atau 48 persen dari target sebesar 833 km. Sementara untuk seismik 3D, sudah terlaksana 171 kilometer persegi atau 26 persen dari target sebesar 669 kilometer persegi.

“Komitmen kami, selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk menjaga ketersediaan cadangan energi melalui pencarian cadangan-cadangan baru dengan agresif melakukan kegiatan seismik dan eksplorasi.

Harapan kami dapat menemukan potensi cadangan yang besar atau big fish sehingga industri hulu migas semakin bergairah,” ujar Nanang. 

Untuk kegiatan pengeboran eksplorasi sendiri, Nanang menyebutkan, PT Pertamina EP telah menyelesaikan pengeboran tiga sumur eksplorasi dan sedang berlangsung pengeboran untuk enam sumur lainnya yang telah dimulai dalam triwulan I ini.

“Insya Allah target sumur eksplorasi sebanyak 12 sumur dapat kami selesaikan hingga akhir tahun 2017,” katanya menegaskan.

Sementara, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) tengah bernegosiasi dengan ExxonMobil untuk mengambil alih partisipasi pengembangan Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang dioperasikan oleh PEPC. Negosiasi ini diharapkan tuntas pada Mei 2017 sehingga PEPC dapat segera mengeksekusi pengembangan lapangan tersebut secara penuh. 

Hal ini sebagai tindak lanjut Surat Menreri ESDM N0 g/13/MEM.M/ 2017 tertanggal 3 Januari 2017, yang memerintahkan Pertamina untuk mengembangkan secara penuh lapangan JTB dan menyelesaikan pembahasan dengan ExxonMobil secara business to business (B-toB).

“Kami sudah menandatangani interim agreement pada Maret 2017. Saat ini masa transisi sudah mulai dimulai,” kata Direktur Utama PEPC Adriansyah. Setelah negosiasi tuntas, diharapkan pada 2020 sudah dapat berproduksi. Saat ini pengembangan lapangan JTB sedang dalam pelaksanaan EPC early civil work (ECW).

Republika, Page-15, Tuesday, April, 11, 2017

Pertamina will Some Blocks Foreign Acquisitions

To realize the target production of 1.9 million barrels of oil equivalent per day (boepd) in 2025, PT Pertamina will intensify the acquisition of oil and gas assets at home and abroad. In fact, the acquisition of assets from abroad (overseas) relied upon to contribute 33% of the production target, PT Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said it would manage the termination blocks. Pertamina is preparing eight blocks termination management in 2018 have been submitted by the government to Pertamina, including Sanga Sanga.

Block in East Kalimantan was owned by BP East Kalimantan at 26.250 / 0, Lasmo Sanga-Sanga 26.25%, Virginia Indonesia Co. LLC 7.5%, the OPI-COIL Houston Inc. by 20%, Universe Gas 86 Oil company 4.37%, and Virginia International Co. LLC 15.63%

In the country, Pertamina also optimize the assets owned by berhagai projects, such as the WMO Integration Project, Nunukan Parang drilling projects, drilling projects Randugunting, also optimization of EOR in old wells and others. The asset optimization intended to increase oil and gas production for the target companies in the upstream sector is reached.

As for the three blocks that have already been produced, namely Algeria, Iraq and Malaysia, Pertamina now has an additional three blocks that are already in production in Nigeria, Tanzania, and Gabon.

"So now we are grateful to Pertamina in 12 countries," said Syamsu Alam. A number of steps Pertamina do not get out of the SOE attempts to make a significant contribution in supporting the national economy. Indonesia, which now includes countries with economic strength is rated 16 in 2050 is estimated to be the fourth-highest economy after China, USA, and India, with a GDP of US $ 15.432 billion.

With that kind of economic growth, Indonesia needs the support of energy to the maximum. In national energy needs today are much more than adequate. In 2015, the national energy production amounted to 354 million tons.

IN INDONESIAN

Pertamina akan Akuisisi Sejumlah Blok Luar Negeri  

Untuk merealisasikan target produksi 1,9 juta barrel oil equivalent per day (boepd) pada 2025, PT Pertamina akan menggencarkan akusisi aset migas di dalam dan di luar negeri. Bahkan, akuisisi aset dari luar negeri (overseas) diandalkan mampu menyumbang 33% target produksi tersebut, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam menyatakan pihaknya akan mengelola blok-blok terminasi. Pertamina sedang menyiapkan pengelolaan delapan blok terminasi di 2018 yang telah diserahkan pemerintah kepada Pertamina, termasuk di dalamnya Blok Sanga Sanga.

Blok di Kalimantan Timur itu dimiliki BP East Kalimantan sebesar 26,250/0, Lasmo Sanga-Sanga 26,25%, Virginia Indonesia Co LLC 7,5%, OPI-COIL Houston Inc sebesar 20%, Universe Gas 86 Oil Company 4,37%, dan Virginia International Co LLC 15,63%

Di dalam negeri, Pertamina juga mengoptimalisasikan aset-aset yang dimiliki dengan berhagai proyek, seperti PHE WMO Integration Project, proyek pengeboran Parang Nunukan, proyek pengeboran Randugunting, juga optimalisasi EOR di sumur-sumur tua dan lainya. Optimalisasi aset tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produksi migas agar target perusahaan di sektor hulu tercapai.

Adapun dari tiga blok yang telah berproduksi, yaitu Aljazair, Irak, dan Malaysia, Pertamina kini memiliki tambahan tiga blok yang sudah berproduksi di Nigeria, Tanzania, dan Gabon.

“Jadi sekarang kita bersyukur Pertamina ada di 12 negara,” kata Syamsu Alam. Sejumlah langkah yang dilakukan Pertamina tidak lepas dari upaya BUMN tersebut untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia yang kini termasuk negara dengan kekuatan ekonomi berperingkat 16, pada 2050 diperkirakan menjadi negara dengan perekonomian keempat tertinggi setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, dengan GDP US$15,432 miliar.

Dengan pertumbuhan ekonomi semacam itu, Indonesia membutuhkan dukungan energi secara maksimal. Secara nasional kebutuhan energi saat ini jauh lebih dari cukup. Pada 2015 produksi energi nasional sebesar 354 juta ton.

Media Indonesia, Page-18, Tuesday, April, 11, 2017

Pertamina eyes overseas acquisitions

State-owned oil and gas firm Pertamina seeks to acquire more overseas oil and gas blocks in a move to meet its sizeable production target by 2025. Pertamina’s upstream director Syamsu Alam said the foreign acquisitions would contribute around 33 percent to its overall production goal of 1.9 billion barrels of oil equivalent per day (boepd) in the next eight years.

The company has set up a presence in twelve countries across the globe.  Two new foreign blocks in Gabon and Nigeria have commenced a eyes overseas acquisition Pertamina has operations in 12 countries Company to acquire more blocks in countries where it already has presence production, adding to existing blocks in Algeria, Iraq and Malaysia. 

Seven others located in Canada, Colombia, France, Italy, Myanmar, Namibia and Tanzania are still under exploration. The foreign acquisitions would be carried out in countries where Pertamina currently had operations, Syamsu said, adding that the company also planned to expand its production facilities in

Malaysia and Algeria.

“The reason for the expansion to foreign oil and gas blocks is to ultimately strengthen our reserves and boost production. Gas and oil produced overseas will be brought back to Indonesia for processing to fulfill domestic demand,” he said during a Pertamina event in Cirebon, West Java, on Sunday.

Syamsu reiterated that Indonesia would need to maximize output from its energy assets to support annual domestic economic growth of more than 5 percent. While Pertamina aims to strengthen its foothold abroad, it is also pushing its oil and gas output at home by taking over operations at eight blocks next year after the expiration of production contracts, including the Sanga-sanga Block in East Kalimantan and the Offshore Southeast Sumatra (OSES) Block.

During the first quarter, Pertamina’s total oil production amounted to 318,000 barrels per day (bpd), while gas production settled at 1.9 million standard cubic feet per day (mmscfd), according to Pertamina’s upstream strategic planning and operations evaluation senior vice president Meidawati.

The oil rich Cepu Block in Central Java, which is operated by ExxonMobil Cepu Limited, contributed a sizeable amount of 88,000 bpd of oil. Significant overseas production hubs, such as Algeria, Malaysia and Iraq, meanwhile, provided 87,000 bpd of oil and 266 mmscfd of natural gas.

Pertamina produced 312 bpd of oil and 338 boepd of gas in 2016, slightly higher than the 278 bpd and 328 boepd achieved in 2015. For this year, it aims to generate 334 bpd of oil and 359 boepd of gas, bringing the overall production of 693 boepd, up from last year’s 650 boped. Even so, Syamsu noted, the production rate was still below expectations, and Pertamina needed to implement efficiency measures to address the issue.

“Even though oil and gas consumption is still high in Indonesia, production rates are steadily falling, and our reserves are also thinning out. There needs to be a restructuring of energy prices as well as technological innovation in order to achieve cost efficiency on our part,” he said.

Data from Pertamina and the Energy and Mineral Resources Ministry show that domestic oil demand could hit 1.6 million bpd by 2020. Pertamina’s revenue and profit from its upstream business reached highs of US$9.08 billion and $2.02 billion, respectively, in 2014, which was attributed to high global energy prices throughout that year. In 2016, its revenue fell to $6.27 billion, while its profit dropped to $980 million.

Jakarta Post, Page-15, Tuesday, April, 11, 2017

Oil and Gas Production 2017 Could Exceed Target

A subsidiary of PT Pertamina (Persero) which is engaged in upstream oil and gas industry, PT Pertamina EP, during the first kuartai 2017 showed positive achievements. Recorded until the end of March 2017, Pertamina EP oil production reached 80 727 barrels of oil per day (BOPD) or 95 percent of the target RKAP 2017 amounted to 85 thousand BOPD.

To PT Pertamina EP Gas production reached 961.6 MMSCFD or 93 percent of the target RKAP 2017 amounted to 1,041 MMSCFD. "Until the first quarter of this Thank God we can restrain the rate of decline natural production by 20 percent per year and maintain production levels in the range of 80 thousand BOPD and we are optimistic to meet the target of 2017 amounted to 85 thousand BOPD, "said Nanang Abdul Manaf PTH President Director of PT Pertamina EP, in discussions in Cirebon, Monday (10/4 ).

During the first three months of this, the dynamics of production from the field. Some courts also increased significantly with the efforts made to optimize production.

"Some of the field has increased significantly among others Jatibarang Field, which repair results obtained from wells or Job Re-Move Layer (KUPL) XA 09 wells offshore platform in the field of initial production rate XRAY in the range of 87 BOPD to 2781 BOPD ", said Nana.

In addition, the performance of Rantau Field also rnenunjukkan positive trend, Rantau Field production has increased from 2,100 at the beginning of 2017 BOPD to 2831 BOPD rnenjadi in early April 2017 with the achievement of 127 per cent against the target. Increased production of 731 BOPD obtained from five wells repair work and one well drilling.

Furthermore, Nana adds, Seismic performance also showed a positive trend. Until the end of March 2017, the realization of 2D Seismic run by PT Periamina EP reached 426 kilometers (km), or 48 percent of the target of 833 km, and for 3D seismic has been implemented 171 square kilometers or 26

percent of the target of 669 square kilometers.

"Our commitment, in addition to increasing the production also to maintain sufficient energy reserves; through seeking new reserves with aggressive conduct seismic and exploration activities. Hope we can find a large reserve potential or Big Fish so that the upstream oil and gas industry more excited, "said Nana.

IN INDONESIAN

Produksi Migas Bisa Lampaui Target 2017

Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di industri hulu migas, PT Pertamina EP, selama kuartai I 2017 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Tercatat hingga akhir Maret 2017, tingkat produksi minyak Pertamina EP mencapai 80.727 barel minyak per hari (BOPD) atau sebesar 95 persen dari target RKAP 2017 sebesar 85 ribu BOPD.

Untuk produksi Gas PT Pertamina EP mencapai 961,6 MMSCFD atau sebesar 93 persen dari target RKAP 2017 sebesar 1.041 MMSCFD. “Sampai kuartal satu ini Alhamdulillah kami dapat menahan laju penurunan produksi alamiah sebesar 20 persen per tahun dan menjaga tingkat produksi pada kisaran 80 ribu BOPD dan kami optimistis untuk memenuhi target 2017 sebesar 85 ribu BOPD," kata Nanang Abdul Manaf PTH President Director PT Pertamina EP, dalam diskusi di Cirebon, Senin (10/4).

Selama kurun waktu tiga bulan pertama ini, terjadi dinamika produksi dari lapangan. Sejumlah lapangan pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk optimalisasi produksi.

“Beberapa lapangan yang mengalami peningkatan signifikan antara lain adalah Jatibarang Field, yang didapatkan dari hasil reparasi sumur atau Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL) Sumur XA 09 di lapangan lepas pantai Platform XRay dari awalnya tingkat produksi di kisaran 87 BOPD menjadi 2.781 BOPD”, kata Nanang.

Selain itu, kinerja Rantau Field juga rnenunjukkan tren positif, produksi Rantau Field mengalami kenaikan dari 2.100 BOPD pada awal tahun 2017 rnenjadi 2.831 BOPD pada awal April 2017 dengan pencapaian 127 persen terhadap target. Peningkatan produksi sebesar 731 BOPD didapatkan dari pekerjaan lima sumur reparasi dan satu sumur pemboran.

Lebih lanjut, Nanang menambahkan, kinerja Seismik juga menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Maret 2017, realisasi Seismik 2D yang dijalankan oleh PT Periamina EP mencapai 426 kilometer (km), atau 48 persen dari target sebesar 833 km, dan untuk seismik 3D sudah terlaksana 171 kilometer persegi atau 26 persen dari target sebesar 669 kilometer persegi. 

“Komitmen kami, selain untuk meningkatkan produksi juga untuk menjaga ketersediaan cadangan energi; melalui pencarian cadangan-cadangan baru dengan agresif melakukan kegiatan seismic dan eksplorasi. Harapan kami dapat menemukan potensi cadangan yang besar atau Big Fish sehingga industri hulu migas semakin bergairah," kata Nanang.

Harian Bangsa, Page-4, Tuesday, April, 11, 2017

Gross Split will go into the Oil and Gas Law Revision.

Until now, the revision of the Law on Mineral and Gas remains uncertain. But the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) claimed to have had a proposal to insert into the Law.

One of them split gross scheme. "When it started, we will post a gross rules split into law," said Minister Ignasius Jonan, Sunday (9/4).

According to him, with a gross scheme split, all systems in the upstream oil and gas business can be run transparently. "We make the system. Everything is transparent," said Deputy Minister Arcandra Tahar.

He explained that the poor management of oil and gas industry during this time was not able to answer determination split in the production sharing contract alias production sharing contract (PSC) cost recovery scheme. In addition, the scheme cost recovery can not predict business risk in terms of time. Meanwhile, the gross changes in the rules on split stipulated in Minister of Energy and Mineral Resources No. 8 Year 2017.

Split gross scheme applied in Indonesia is the only one in the world. "Gross split exists in the world with another form. But the split is based on business risks only exist in Indonesia. In America by Royalty and tax. Taxes fixed royalty of its negotiations,"

IN INDONESIAN

Gross Split AKan Masuk ke dalam Revisi UU Migas.

Hingga saat ini, revisi Undang-Undang Mineral dan Gas masih terkatung-katung. Namun pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah memiliki usulan untuk di masukkan ke dalam UU tersebut. 

Salah satunya skema gross split. "Kalau sudah mulai, kita akan memasukkan aturan gross split ke dalam undang-undang," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, Minggu (9/4).

Menurut dia, dengan skema gross split, semua sistem bisnis di hulu migas bisa berjalan secara transparan. "Kami membikin sistem. Semuanya transparan," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Ia menjelaskan, kelemahan manajemen industri migas selama ini adalah belum mampu menjawab penentuan split dalam kontrak bagi hasil alias procluction sharing contract (PSC) skema cost recovery. Selain itu, skema cost

recovery tidak bisa memprediksi risiko bisnis dari segi waktu. Adapun, perubahan aturan tentang gross split diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017.

Skema gross split yang diterapkan di Indonesia adalah satu-satunya di dunia. "Gross split ini ada di dunia dengan bentuk lain. Tapi yang split berdasarkan risiko-risiko bisnis hanya ada di Indonesia. Di Amerika berdasarkan Royalty and tax. Pajak fixed, royalti negosiasi," 

Kontan, Page-14, Tuesday, April, 11, 2017