Production Field Poleng 100.5% Above Target

PT Pertamina EP, a subsidiary of PT Pertamina engaged in the upstream sector of oil and natural gas nationwide, as well as the Cooperation Contract (K3S) under the auspices of SKK Migas, able to contribute the maximum. Positive performance was shown in the offshore fields that are managed by Pertamina EP Field Poleng one of which is located in East Java province.

During 2016, Poleng Field is able to produce the actual average oil production of 2,858 BOPD or 100.5% above the target in the Work Plan and Budget (CBP) amounted to 2,843 barrels of oil per day (BOPD). "This production rate was 140% after managed by PT Pertamina EP in 2013, compared to currently administered by the operator before reaching the average - average production of 2,030 BOPD," said Private Mahagunabangsa, Operation & Production Director of PT Pertamina EP.

The production rate is obtained by running some production methods, such as use of technology GLPO (Gas Lift Off Pack) is used to optimize gas lift wells, and keep the low and off to maintain production levels. Personal say Poleng Field Production obtained from 4 platform production wells namely AW BW platform built approximately 42 years ago or around 1975, then CW and DW platform and one platform for processing Poleng Production Platform is built on 2007.

"Although the field that we manage relatively old, we are optimistic to be able to produce oil and gas in accordance with the target set. And thank god we are grateful forever in 2016, Fields Poleng able to exceed the target set, "said Person. Meanwhile, for the target of 2017, Poleng Field is expected to reach oil production of 3,088 BOPD. Pertamina EP optimistic with the targets set for the level of oil production until January 29, 2017 has reached 2,983 BOPD. "I expect a friend - a friend in Poleng Field keep the spirit and could increase performace to achieve these targets" he said.

IN INDONESIAN

Produksi Poleng Field 100,5 % di Atas Target  

PT Pertamina EP anak perusahaan dari PT Pertamina yang bergerak di sector hulu minyak dan gas bumi nasional, serta merupakan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) di bawah naungan SKK Migas, mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Kinerja positif ditunjukkan di lapangan-lapangan lepas pantai yang dikelola oleh Pertamina EP salah satunya adalah Poleng Field yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

Selama 2016, Poleng Field mampu menghasilkan realisasi rata-rata produksi minyak sebesar 2.858 BOPD atau 100.5 % di atas target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 2.843 barrel oil per day (BOPD). “Tingkat produksi ini lebih tinggi 140% setelah dikelola oleh PT Pertamina EP tahun 2013, dibandingkan saat dikelola oleh operator sebelumnya yang mencapai rata - rata produksi sebesar 2.030 BOPD”, ujar Pribadi Mahagunabangsa, Operation & Production Director PT Pertamina EP.

Tingkat produksi tersebut didapatkan dengan menjalankan beberapa metode produksi, seperti misalnya Teknologi penggunaan GLPO (Gas Lift Pack Off) yang digunakan untuk optimasi sumur gas lift, dan menjaga terjadinya low & off untuk menjaga tingkat produksi. Pribadi mengatakan Produksi Poleng Field didapatkan dari 4 platform sumur produksi yaitu platform AW BW yang dibangun kurang lebih 42 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1975, kemudian platform CW dan DW serta 1 platform untuk pemrosesan yaitu Poleng Production Platform yang dibangun pada

tahun 2007.

“Meskipun lapangan yang kami kelola relatif tua, kami tetap optimistis untuk bisa memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Dan Alhamdulillah kami bersyukur selama- 2016, Lapangan Poleng mampu melampaui target yang ditetapkan tersebut,” jelas Pribadi. Sementara itu, untuk target 2017, Poleng Field ditargetkan mencapai produksi minyak bumi sebesar 3.088 BOPD. Pertamina EP optimistis dengan target yang ditentukan tersebut karena tingkat produksi minyak hingga 29 Januari 2017 sudah mencapai angka 2.983 BOPD. “Saya harapkan teman - teman di Poleng Field tetap semangat dan bisa meningkatkan performace untuk mencapai target tersebut” katanya.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Feb, 7, 2017

Pertamina EP Poleng Field Production Exceeds Target

PT Pertamina EP PT Pertamina's subsidiary engaged in the upstream sector of the oil and gas "National is committed to continue to contribute the maximum. The positive performance shown by the offshore fields managed by the company, among other things Poleng Field located in East Java province.

During 2016 Field Poleng able to produce the actual average oil production of 2,858 barrels per day (bpd), or 100.5% above the target in the Work Plan and Budget (CBP) of 2,843 bpd. The production rate is obtained by running some production methods, such as gas technology and lift the pack off (GLPO) used for the optimization of gas wells lift and keep the low and off to maintain the level of production, "the level of production is higher by 140% after managed by PT Pertamina EP in 2013 than when administered by previous operators which reached an average production of 2,030 bpd, "said Operation & production Director of PT Pertamina EP Personal Mahaguna nation.

Personal say Poleng Field Production obtained from four production wells platform is the platform AW, BW was built approximately 42 years ago or around 1975, then CW and DWL platform as well as a platform for processing, ie Poleng Production Platform, built in 2007. "Although field that we manage relatively old, we are optimistic to be able to produce oil and natural gas according to the targets set. We are grateful for in 2016, Fields Poleng able to exceed the target set, "said Person.

Meanwhile, for the target of 2017, Poleng field is expected to reach oil production of 3,088 bpd. Pertamina EP optimistic with the targets set for the level of oil production until January 29, 2017 has reached 2,983 bpd. "I hope that friends in Poleng Field keep the spirit and can improve his or her performance to achieve the target," said Person.

IN INDONESIAN

Produksi Pertamina EP Poleng Field Lampaui Target

PT Pertamina EP anak usaha PT Pertamina yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi “nasional berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi maksimal. Kinerja positif ditunjukkan oleh lapangan-lapangan lepas pantai yang dikelola perusahaan, antara lain Poleng Field yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

Selama 2016 Poleng Field mampu menghasilkan realisasi rata-rata produksi minyak sebesar 2.858 barel per hari (bph) atau 100,5 % diatas target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 2.843 bph. Tingkat produksi tersebut didapatkan dengan menjalankan beberapa metode produksi, seperti misalnya teknologi gas lift pack off (GLPO) yang digunakan untuk optimasi sumur gas lift dan menjaga terjadinya low and off untuk menjaga tingkat produksi, "Tingkat produksi ini lebih tinggi 140% setelah dikelola oleh PT Pertamina EP 2013 dibandingkan saat dikelola oleh operator sebelumnya yang mencapai rata-rata produksi sebesar 2.030 bph,” ujar Operation & Production Director PT Pertamina EP Pribadi Mahaguna bangsa.

Pribadi mengatakan Produksi Poleng Field didapatkan dari empat platform sumur produksi yaitu platform AW, BW yang dibangun lebih kurang 42 tahun yang lalu atau sekitar 1975, kemudian platform CW dan DWL serta satu platform untuk pemrosesan, yaitu Poleng Production Platform yang dibangun pada 2007. ”Meskipun lapangan yang kami kelola relatif tua, kami tetap optimistis untuk bisa memproduksikan minyak dan gas bumi sesuai target yang ditentukan. Kami bersyukur selama 2016, Lapangan Poleng mampu melampaui target yang ditetapkan tersebut,” kata Pribadi.

Sementara itu, untuk target 2017, Poleng field ditargetkan mencapai produksi minyak bumi sebesar 3.088 bph. Pertamina EP optimistis dengan target yang ditentukan tersebut karena tingkat produksi minyak hingga 29 Januari 2017 sudah mencapai angka 2.983 bph. "Saya harapkan teman-teman di Poleng Field tetap semangat dan bisa meningkatkan performa-nya untuk mencapai target tersebut,” tandas Pribadi.

Koran Sindo, Page-8, Tuesday, Feb, 7,2017

EMR will Expanding Gas Import Permits

The Ministry of Energy in cooperation with the Ministry of Industry  are discussing the import of gas for industry

After issuing the regulation governing the import of liquefied natural gas / LNG for power generation, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) was preparing similar rules for the perpetrators of domestic industry. Director General of Oil and Gas at the Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja says, there will be LNG import rules for the industry. However, it asked the domestic industry to be patient waiting for the rules that stage prepared by the government. "We are preparing the regulations," said Wiratmaja

Director of Upstream Chemical Industry Ministry (Kemperin) Muhammad Khayam also said that his office is still under coordination with relevant EMR. gas imports. In such coordination is no agreement when the EMR that will provide licensing for the industry which will import gas. While the Kemperin that will apply for permission of gas for industry players.

In addition to licensing, the government also discussed regasification required to import gas. Now, the government wants the industry to be able to run the regasification. "It must have or utilize an existing one. We want to coordinate with EMR," said Khayam. So far, the government has yet to discuss or determine the type of industry is allowed to import gas. You see, it still had to think about the form of LNG gas supplies in the domestic market. Do not let the LNG did not sell in the local market.

In addition, the government has also projected that gas production will decline because of the gas reserves in Indonesia dwindling. So plan the opening of gas imports for this industry right steps to anticipate the growing domestic demand swells. "In the future, not only the industrial sector which needs gas, but it could be the other," said Khayam.

The government has actually projected that by 2019 the next, Indonesia preparing to start LNG imports. Although these rules are being discussed, he said LNG imports are likely not going to happen this year. Unless the government wants to do shock therapy in the domestic gas market through ways to cut gas prices are still quite high. As for today's new government lowered the price of industrial gas for the three types of businesses namely fertilizer, steel and petrochemicals. In fact, the government actually had to lower the price of gas for the seven industrial gas users in the country.

Four other industries that have not cut the price of its gas industry is glass, ceramics, rubber gloves, and oleochemical. Khayam said in a closed meeting last week has filed two other industries, namely glass and ceramics to immediately enjoy the drop in gas prices. With so new five industry sectors that can enjoy a decrease in gas. Unfortunately, he did not specify when the determination of gas price declines for both firms will apply. Clearly, if this happens there will be 86 companies that can get a gas price reduction of these five sectors. Meanwhile, two other industrial sectors, namely rubber gloves and oleochemical will soon follow. But he did not specify when the precise moment.

IN INDONESIAN

ESDM akan Memperluas Izin Impor Gas

Kementerian ESDM bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian sedang membahas impor gas bagi industri

Setelah menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur impor gas alam cair/LNG untuk pembangkit listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan sejenis bagi para pelaku industri domestik. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, bakal ada aturan impor LNG bagi industri. Hanya saja, pihaknya meminta industri domestik bersabar menanti aturan yang tahap disiapkan pemerintah. "Kami sedang mempersiapkan regulasinya," kata Wiratmaja 

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemperin) Muhammad Khayam juga menyebutkan pihaknya masih tahap koordinasi dengan ESDM terkait. impor gas. Dalam koordinasi tersebut ada kesepakatan bila ESDM yang akan memberikan perizinan bagi industri yang akan mengimpor gas. Sementara pihak Kemperin yang akan mengajukan permohonan izin gas bagi para pelaku industri.

Selain perizinan, pemerintah juga membahas regasifikasi yang diperlukan untuk mengimpor gas. Nah, pemerintah ingin industri harus bisa menjalankan regasifikasi tersebut. "Ini harus punya atau memanfaatkan yang sudah ada. Kami ingin berkoordinasi dengan ESDM," kata Khayam. Sejauh ini, pemerintah masih belum membahas atau menentukan jenis industri mana saja yang boleh mengimpor gas. Soalnya, pihaknya masih harus memikirkan pasokan gas berbentuk LNG di pasar domestik. Jangan sampai LNG tidak laku di pasar lokal.

Selain itu, pemerintah juga sudah memproyeksikan bakal terjadi penurunan produksi gas karena cadangan gas di Indonesia semakin menipis. Jadi rencana pembukaan impor gas bagi industri ini langkah tepat untuk mengantisipasi permintaan domestik yang makin membengkak. "Ke depan, tidak cuma sektor industri saja yang membutuhkan gas, tapi bisa yang lain," kata Khayam.

Pemerintah sebenarnya telah memproyeksikan, pada tahun 2019 mendatang, Indonesia bersiap memulai impor LNG. Meski aturan ini sedang dalam pembahasan, ia bilang kemungkinan besar impor LNG belum akan terlaksana tahun ini. Kecuali jika pemerintah ingin melakukan shock therapy di pasar gas dalam negeri lewat cara memangkas harga gas yang masih cukup tinggi. Adapun saat ini pemerintah baru menurunkan harga gas industri untuk tiga jenis usaha yakni industri pupuk, baja serta petrokimia. Padahal, sejatinya pemerintah harus menurunkan harga gas bagi tujuh industri pengguna gas dalam negeri.

Empat industri lain yang belum terpangkas harga gas-nya adalah industri kaca, keramik, sarung tangan karet, dan oleochemical. Khayam bilang dalam rapat terbatas pekan lalu telah diajukan dua industri lain yaitu kaca dan keramik untuk segera menikmati penurunan harga gas. Dengan begitu baru lima sektor industri yang bisa menikmati penurunan gas. Sayang, ia tidak merinci kapan penetapan penurunan harga gas bagi kedua industri bakal berlaku. Yang jelas, bila ini terjadi bakal ada 86 perusahaan yang bisa mendapatkan penurunan harga gas dari kelima sektor tersebut. Sementara dua sektor industri lain, yaitu sarung tangan karet dan oleochemical akan segera menyusul. Tapi ia tidak merinci kapan waktu pastinya. 

Kontan, Page-14, Tuesday, Feb, 7,2017

Potential Open Price Decline

Potential reduction in industrial gas prices in North Sumatra, which is still 12.22 US dollars per MMBTU still open. Prices can be lowered as the decline in distribution costs Pangkalan Susu-field pipelines and the influx of gas wells of Block B and Block North Sumatra Offshore in Lhokseumawe, Aceh. This was raised during a hearing of Commission B DPRD North Sumatra with stakeholders drop in gas prices in North Sumatra in Medan, Monday (6/2).

Attending the meeting were representatives of the Provincial Government of North Sumatra, Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), PT Pertagas Niaga and PT Perusahaan Gas Negara. Head of Geology Department of Mines and Energy of North Sumatra Province Sumintarto say, the cost of gas distribution pipeline or toll fee Pangkalan Susu-Wampu already 30 years old can be lowered, the gas pipeline is 70 kilometers it is no longer burdened with the cost of a return on capital that left only the cost of maintenance. Thus, the toll fee of 0.92 US dollars per MMBTU Pangkalan Susu-Wampu can be derived.

The decline in gas prices can also be realized as a result of the supply of gas wells of Block B and Block North Sumatra Offshore (NSO) which will increase the volume of gas wells, which are cheaper than liquefied natural gas (LNG). Currently in North Sumatra gas derived from LNG shipped from Bontang, Kalimantan, then diregasifikasi in Arun and channeled to Medan with 270 kilometer pipeline.

The gas is mixed with the gas wells of Pangkalan Susu. Langkat, with a composition of 50-50 resulted in the price of 10.87 US dollars per MMBTU. Plus distribution costs, the price paid users be 12.22 US dollars per MMBTU. "The entry of gas wells of Block B and Block NSO cheaper than LNG has the potential to lower gas prices," said Sumintarto. The composition of the gas will be two-thirds of the gas wells (Aceh and Langkat) and a third of LNG. When the price of cheaper gas industry, the industry is expected to be more competitive in North Sumatra.

Gas "trucking"

Commercial and Technical Director of PT Niaga Melaton Pertagas Ganap said, there are now two companies in the field who subscribe LNG trucking in governance Pertagas PT Niaga worth 10.50 US dollars per MMBTU. The two companies are a glassware manufacturer PT Kedaung and glove manufacturer PT Mark Dynamic. However, Deputy Chairman of Commission B DPRD North Sumatra Riany Jenny L Bemtu question the principle permits the trucking LNG. Melaton said, the price of gas could cost precisely because distribution costs can be reduced. Trucking LNG sale decision was taken after a hearing with Commission VII of the House of Representatives, the North Sumatera Province, Director General of Oil and Gas, SKK Migas, BPH Migas and Pertamina. It also has a permit No. 621.K LNG Business Activities dated July 24, 2015 and has filed a permit to the Governor of North Sumatra, although not yet responded. Melaton said, if the price of gas down, trucking LNG can be closed.

IN INDONESIAN

Potensi Penurunan Harga Terbuka

Potensi penurunan harga gas industri di Sumatera Utara yang hingga kini masih 12,22 dollar AS per MMBTU masih terbuka. Harga dapat diturunkan seiring penurunan biaya distribusi pipa Pangkalan Susu-Medan serta masuknya gas sumur dari Blok B dan Blok North Sumatera Offshore di Lhokseumawe, Aceh. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Sumatera Utara dengan para pemangku kebijakan penurunan harga gas di Sumut di Medan, Senin (6/2). 

Hadir dalam rapat itu perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), PT Pertagas Niaga, dan PT Perusahaan Gas Negara. Kepala Bidang Geologi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Sumintarto mengatakan, biaya distribusi gas pipa atau toll fee Pangkalan Susu-Wampu yang sudah berumur 30 tahun dapat diturunkan, Pipa gas sepanjang 70 kilometer itu tidak lagi terbebani biaya pengembalian modal sehingga hanya tertinggal biaya pemeliharaan. Dengan demikian, toll fee 0,92 dollar AS per MMBTU Pangkalan Susu-Wampu dapat diturunkan.

Penurunan harga gas juga dapat terealisasi akibat pasokan gas sumur dari Blok B dan Blok North Sumatera Offshore (NSO) yang akan memperbesar volume gas sumur yang harganya lebih murah dari gas alam cair (LNG). Saat ini gas di Sumatera Utara berasal dari LNG yang dikapalkan dari Bontang, Kalimantan, kemudian diregasifikasi di Arun dan disalurkan ke Medan dengan pipa sepanjang 270 kilometer. 

Gas dicampur dengan gas sumur dari Pangkalan Susu. Langkat, dengan komposisi 50-50 menghasilkan harga 10,87 dollar AS per MMBTU. Ditambah biaya distribusi, maka harga yang dibayarkan pengguna menjadi 12,22 dollar AS per MMBTU. ”Masuknya gas sumur dari Blok B dan Blok NSO yang lebih murah dari LNG berpotensi menurunkan harga gas,” kata Sumintarto. Komposisi gas akan menjadi dua pertiga dari gas sumur (Aceh dan Langkat) dan sepertiga dari LNG. Ketika harga gas industri lebih murah, diharapkan industri di Sumut lebih berdaya saing. 

Gas ”trucking”

Direktur Komersial dan Teknik PT Pertagas Niaga Melaton Ganap mengatakan, kini ada dua perusahaan di Medan yang berlangganan LNG trucking yang di kelola PT Pertagas Niaga seharga 10,50 dollar AS per MMBTU. Dua perusahaan itu adalah produsen barang pecah belah PT Kedaung dan produsen sarung tangan PT Mark Dynamic. Namun, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Jenny Riany L Bemtu mempertanyakan izin prinsip LNG trucking itu. Melaton mengatakan, harga gas bisa murah justru karena biaya distribusi bisa ditekan. Keputusan penjualan LNG trucking pun diambil setelah ada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Pemprov Sumut, Dirjen Migas, SKK Migas, BPH Migas, dan Pertamina. Pihaknya juga telah mengantongi izin Usaha Niaga LNG Nomor 621.K tertanggal 24 Juli 2015 dan telah mengajukan izin kepada Gubernur Sumut meski belum ditanggapi. Melaton mengatakan, jika harga gas turun, LNG trucking dapat ditutup.

Kompas, Page-22, Tuesday, Feb, 7,2017

Gas Prices Affecting Business

The industry urged the government to lower the price of gas industry. Gas prices are competitive not merely to compete. However, for some industries, the price of gas is a factor that affects efforts to maintain business continuity. "According to our records, there were six factories in Java to temporarily stop production," said Chairman of the Association of Ceramic Industry Aneka Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga.

According to Elisa, the mills closed because of competition in the market working. This condition occurs when the ceramics demand fell due to a decrease in the property sector. Therefore, imported ceramics also makes for a cheaper price. In contrast to the large-scale enterprises that have large capital reserves, the factory stopped production does not have enough cash flow to survive in conditions of almost no profit margin.

Based on data from Asaki, the price of gas for the ceramic industry in North Sumatra zone is currently about 12.4 US dollars per million metric British thermal unit (MMBTU) and in South Sumatra 9.7 US dollars per MMBTU Meanwhile, the price of gas for the ceramics industry East Java zone of 8.03 uS dollars per MMBTU and in the zone of West Java 9.16 uS dollars per MMBTU "If it can not come around 6 dollars per MMBTU as expected, we have reached the stage of asking, now the government can decrease how The US dollar used to be? "said Elisa.

According to Elisa, the decline in gas prices is no longer only about the company's competitiveness and ability to sustain the effort. Certainty decline in gas prices is needed to maintain business confidence against the government since last 1.5 years has been committed to lower gas prices. Gathering on the Indonesian Employers Association CEO, last week, Chairman of the Association of Food and Beverage Indonesia Adhi S Lukman said the President Joko Widodo has repeatedly asked for the price of gas down. "We repeatedly meeting with relevant ministries, including the EMR," said Adhi. However, Adhi said that so far the results are announced new gas price reduction for some industries, such as chemical fertilizers and upstream. "We waited a decrease in gas prices, because frankly the competitiveness of our industry is very bad," he said.

Earlier, Chairman of the Indonesian Employers Association said Johnny Darmawan, keywords in manufacturing to produce goods is competitive prices. "The price reflects the cost of production," he said.

IN INDONESIAN

Harga Gas Memengaruhi Usaha

Kalangan industri mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Harga gas yang kompetitif tidak semata-mata untuk bersaing. Akan tetapi, bagi beberapa industri, harga gas merupakan faktor yang memengaruhi upaya mempertahankan kelangsungan usaha. ”Menurut catatan kami, sudah ada enam pabrik di Jawa yang untuk sementara stop produksi,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga.

Menurut Elisa, pabrik tersebut tutup karena kalah bersaing dalam menggarap pasar. Kondisi ini terjadi pada saat permintaan keramik turun akibat penurunan sektor properti. Karena itu, keramik impor juga masuk dengan harga lebih murah. Berbeda dengan perusahaan skala besar yang mempunyai cadangan modal besar, pabrik yang berhenti produksi tersebut tidak memiliki cukup arus kas untuk bertahan dengan kondisi nyaris tanpa margin keuntungan.

Berdasarkan data Asaki, harga gas untuk industri keramik di zona Sumatera Utara saat ini sekitar 12,4 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU) dan di Sumatera Selatan 9,7 dollar AS per MMBTU Sementara itu, harga gas untuk industri keramik di zona Jawa Timur 8,03 dollar AS per MMBTU dan di zona Jawa Barat 9,16 dollar AS per MMBTU ”Kalau memang belum bisa turun di sekitar 6 dollar AS per MMBTU seperti yang diharapkan, kami sudah sampai tahap bertanya, sekarang pemerintah bisa menurunkan berapa dollar AS dulu?” kata Elisa.

Menurut Elisa, penurunan harga gas tidak lagi hanya menyangkut daya saing dan kemampuan perusahaan mempertahankan usaha. Kepastian penurunan harga gas dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah yang sejak 1,5 tahun lalu sudah berkomitmen akan menurunkan harga gas. Pada CEO Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia, akhir pekan lalu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta harga gas diturunkan. ”Kami berkali-kali rapat dengan kementerian terkait, termasuk ESDM,” kata Adhi. Namun, Adhi mengatakan, sejauh ini hasil yang diumumkan baru penurunan harga gas untuk beberapa industri, seperti pupuk dan kimia hulu. ”Kami menunggu penurunan harga gas, karena terus terang daya saing industri kita sangat jelek,” katanya. 

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Johnny Darmawan mengatakan, kata kunci di manufaktur untuk memproduksi barang adalah harga yang bersaing. ”Harga merefleksikan biaya produksi,” ujarnya.

Kompas, Page-18, Tuesday, Feb, 7,2017

Lifting Oil Sustains Growth in East Java

East Java's economy at the end of 2016 grew 5.5 percent. That is, economic growth in East Java is better than the national growth rate of 5.02 percent. Head of the Central Statistics Agency (BPS) Java Teguh Pramono said East Java's economy last year grew better than in 2015 amounted to 5.44 percent. Although there has been growth on an annual basis, a quarterly basis slowing growth. In the fourth quarter of 2016, the economy grew only 5.48 percent of East Java. Meanwhile, in the fourth quarter of 2015, economic growth reached 5.71 percent of East Java.

On the production side, the highest growth occurred in mining and quarrying by 14, 18 percent. The positive performance of the sector supported the lifting of oil in Bojonegoro, which increased from 30.8 million barrels to 67.6 million barrels. Other sectors are also experiencing increased production is the provision of accommodation and food and beverage 8,49 percent; Information and communication 7.57 percent; insurance and financial services 6.99 percent; as well as educational services 5.97 percent. "The communications sector rose due to the increase of data traffic and the tariff war (between mobile operators)," kataTeguh.

From the field of business, processing industry contributed 28.92 per cent as well as a large trade - retail and car-repair of motorcycles reached 18 percent. Agriculture, forestry, and fisheries in East Java also still contribute greatly to the economic structure of East Java, which reached 13.31 percent. "Processing industry became a source of the highest growth with a performance of 1.33 percent. On the expenditure side, the highest growth in overseas exports amounted to 12.83 percent. Followed by inter-regional components of net exports 9.58 percent, meanwhile, components of government consumption to contract by 7.01 percent.

IN INDONESIAN

Lifting Minyak Topang Pertumbuhan Jatim

Perekonomian Jawa Timur pada akhir 2016 tumbuh 5,5 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi di Jatim lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono menyatakan, perekonomian Jatim tahun lalu juga tumbuh lebih baik dibandingkan 2015 sebesar 5,44 persen. Meski secara tahunan terjadi pertumbuhan, secara kuartal terjadi perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan keempat 2016, ekonomi Jatim hanya bertumbuh 5,48 persen. Sementara itu, pada kuartal keempat 2015, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,71 persen. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14, 18 persen. Kinerja positif sektor tersebut ditopang lifting minyak di Bojonegoro yang meningkat dari 30,8 juta barel menjadi 67,6 juta barel. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan produksi adalah penyediaan akomodasi dan makan-minum 8,49 persen; informasi dan komunikasi 7,57 persen; jasa keuangan dan asuransi 6,99 persen; serta jasa pendidikan 5,97 persen. "Sektor komunikasi naik karena peningkatan data traffic dan perang tarif (antar operator seluler)," kataTeguh.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan berkontribusi 28,92 persen serta perdagangan besar - eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencapai 18 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jatim juga masih berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi Jatim, yakni mencapai 13,31 persen. ”Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan paling tinggi dengan capaian 1,33 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri sebesar 12,83 persen. Disusul komponen net ekspor antar daerah 9,58 persen, Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,01 persen.

Jawa Pos, Page-6, Tuesday, Feb, 7,2017

New skipper guess Seahorse

When the position of director at the state-owned enterprise there is a political element is a natural thing. Government as shareholders are concerned about putting people who are considered suitable occupy important positions in state-owned enterprises (enterprises). A political element that will not be a problem during aiming to maximize the performance of state-owned enterprises so as to provide greater benefits to society.

It happened when the government removed the President Director of PT Pertamina Soetjipto and Deputy Director of Pertamina Ahmad Bambang. Why commissioners as government representatives at Pertamina still a big question? Although the government has explained that one reason for the removal of the two leaders was because there was a 'solar twins' in the body of the oil SOEs. 'The sun twins' appears when commissioners raised post as deputy director. Dualism of leadership that makes performance Pertamina walk slowly so the government decided to remove two such important positions abruptly.

If there is a duality of leadership, why not one of the positions that are removed? In addition, at this time all parties recognized Pertamina's performance is pretty good. It can be seen from the company's profit growth throughout 2017. Why the government removed the Managing Director and Vice President Director of Pertamina become confusing. Not to mention the criteria as to what will be the new skipper of Pertamina.

Coordinating Minister Luhut Binsar Pandjaitan maritime states, President Director of Pertamina should have the competence to make Pertamina a more efficient and productive. For a while, Yenny Andayani served as Acting Managing Director of Pertamina up to 30 days. Until now there has been news came a new chief executive candidates. Luhut stressed that the most important criterion for a person who was appointed as Managing Director of Pertamina, which has great competence. Competence must be able to make Pertamina to become more efficient and more productive.

Two things are important to bring strong Pertamina in global competition. Is he from the inside or from the outside we'll see, if you meet the criteria. I think competence is important, "said Luhut at the Presidential Palace Complex. Indeed factor competence, leadership, integrity, and commitment to develop Pertamina is the main requirement for the replacement Soetjipto. Luhut claimed not to know the names of candidates for Director of Pertamina. If internally, there may be two figures likely to be the new skipper.

Until 2025, Pertamina will invest US $ 146 billion. Pertamina targets in the upstream sector of oil and gas production may reach 1.81 million barrels of oil equivalent per day and geothermal energy 2,267 megawatts (MW). In the renewable energy sector, the company is targeting an installed capacity of power generation reached 4,500 MW to 3,800 MW for gas and renewable energy. In the processing sector, the company is targeting the refinery capacity can be increased to 2 million barrels per day (bpd). Meanwhile, in the marketing sector, the government-owned oil and gas company will increase the stock of fuel oil (BBM) to 30 and increase the number of gas stations had up to 8,150 units from 5,311 units at this time.

FROM Internal

Meanwhile, Deputy Chairman of Commission VII Mochamad hekal said President Director of Pertamina's new will should be filled from among the internal capable of maintaining the efficiency and production performance. "The board of directors should choose a representative of internal circles as I'm sure many of the nation who have been educated Pertamina smart and high integrity. He added, Pertamina is the most strategic SOEs so that its leaders should not only be able to keep Pertamina in terms of efficiency, but also to improve production performance.

In addition, the state-owned enterprises should also be led by the new leadership that is free of commercial interests and give priority to national interests. Meanwhile, former Secretary of the Ministry of State Enterprises Said Didu worried about the party seeking provocateur regarding the removal of the two leaders Pertamina. "Who knows what the provocation. I'm worried that there are those who feel this person may not be in going to work with, "he said.

He also expressed confidence there are those who take advantage of the situation because the process is so fast on the company's performance was fine. Related condition that he agreed that the State Enterprises Minister Rini Soemarno need to intervene and make sure no other interest other than the interest of Pertamina in determining the leadership of the government-owned company.

According to him, the next criteria Pertamina leadership candidate should be someone who is already finished with her. That means he is no longer in a position to seek wealth and position so it is not easy to be seduced. Meanwhile, the second criterion is integrity in the sense not afraid of pressure from any party. SOE previous oil and gas bearing two sea horses, starfish, and the ribbon was replaced with the letter P with three colors, is expected to soon get a new leader better and promotes the interests of national

IN INDONESIAN

DIRUT BARU PERTAMINA

Menebak Nakhoda Baru Kuda Laut

Ketika jabatan direksi di perusahaan milik pemerintah ada unsur politis merupakan hal yang wajar. Pemerintah sebagai pemilik saham tentu berkepentingan menempatkan orang-orang yang dianggap sesuai menempati posisi penting di badan usaha milik negara (BUMD). Unsur politis itu tidak akan menjadi masalah selama bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan milik negara sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Hal itu terjadi ketika pemerintah mencopot Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang. Kenapa jajaran komisaris sebagai Wakil pemerintah di Pertamina masih menjadi pertanyaan besar? Meskipun pemerintah telah menjelaskan salah satu alasan pencopotan dua pimpinan itu karena ada ‘matahari kembar’ di tubuh BUMN migas tersebut. ‘Matahari kembar’ muncul ketika komisaris mengangkat jabatan wakil direktur. Dualisme kepemimpinan itu membuat kinerja Pertamina berjalan lambat sehingga pemerintah memutuskan mencopot dua posisi penting tersebut secara mendadak.

Jika terjadi dualisme kepemimpinan, kenapa tidak salah satu jabatan yang dihapus? Selain itu, saat ini kinerja Pertamina diakui semua pihak cukup bagus. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan laba perseroan sepanjang 2017. Kenapa pemerintah mencopot Dirut dan Wadirut Pertamina menjadi simpang siur. Belum lagi kriteria seperti apa yang akan menjadi nakhoda baru Pertamina. 

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Direktur Utama Pertamina harus punya kompetensi dalam membuat Pertamina lebih efisien dan produktif. Untuk sementara, Yenny Andayani menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pertamina hingga 30 hari mendatang. Sampai saat ini belum tersiar kabar nama calon direktur utama baru. Luhut menegaskan, kriteria terpenting bagi seseorang yang diangkat menjadi Dirut Pertamina yakni memiliki kompetensi besar. Kompetensi itu harus dapat membuat Pertamina menjadi lebih efisien dan lebih produktif.

Dua hal itu penting untuk membawa Pertamina kuat dalam persaingan global. Apakah dia dari dalam atau dari luar kita lihat saja nanti, kalau memenuhi kriteria itu. Saya pikir kompetensi menjadi penting,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan. Memang faktor kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan komitmen tinggi untuk mengembangkan Pertamina menjadi syarat utama bagi pengganti Dwi Soetjipto. Luhut mengaku belum mengetahui nama-nama calon Direktur Utama Pertamina. Jika dari internal, kemungkinan ada dua sosok yang berpeluang menjadi nakhoda baru.

Hingga 2025, Pertamina akan menginvestasikan dana US$ 146 miliar. Di sektor hulu Pertamina menargetkan produksi migas dapat mencapai 1,81 juta barel setara minyak per hari dan panas bumi 2.267 megawatt (MW). Pada sektor energi baru terbarukan, perseroan menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 4.500 MW untuk gas dan 3.800 MW untuk energi terbarukan. Di sektor pengolahan, perseroan menargetkan kapasitas kilang dapat ditingkatkan menjadi 2 juta barel per hari (bph). Sementara itu, di sektor pemasaran, perusahaan migas milik pemerintah itu bakal meningkatkan stok bahan bakar minyak (BBM) menjadi 30 had dan menambah jumlah SPBU hingga 8.150 unit dari saat ini 5.311 unit.

DARI lNTERNAL 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Mochamad Hekal mengatakan Direktur Utama Pertamina yang baru nantinya sebaiknya diisi dari kalangan internal yang mampu menjaga efisiensi dan kinerja produksi. “Jajaran direksi sebaiknya memilih perwakilan dari kalangan internal karena saya yakin banyak anak bangsa yang telah dididik Pertamina yang pintar dan berintegritas tinggi. Dia menilai, Pertamina merupakan BUMN paling strategis sehingga pimpinannya tidak saja harus mampu menjaga Pertamina dari segi efisiensi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kinerja produksi.

Selain itu, BUMN tersebut juga harus dipimpin oleh pimpinan baru yang bebas dari kepentingan dagang dan mengutamakan kepentingan nasional. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengkhawatirkan adanya pihak yang berupaya menjadi provokator mengenai pencopotan kedua pimpinan Pertamina tersebut. “Siapa tahu ada yang memprovokasi. Saya khawatir ada pihak yang merasa orang ini tidak mungkin di ajak kerja sama," ujarnya.

Dia juga menyatakan yakin ada pihak yang memanfaatkan situasi itu karena prosesnya begitu cepat pada saat kinerja perseroan sedang baik-baik saja. Terkait kondisi itu dia sependapat bahwa Menteri Negara BUMN Rini Soemarno perlu campur tangan dan memastikan tidak ada kepentingan lain selain kepentingan Pertamina dalam menentukan pimpinan perusahaan milik pemerintah  itu.

Menurutnya, kriteria calon pimpinan Pertamina mendatang haruslah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak lagi dalam posisi mencari harta maupun Jabatan sehingga tidak mudah untuk dirayu. Sementara itu, kriteria kedua adalah integritas dalam arti tidak takut tekanan dari pihak mana pun. BUMN migas yang sebelumnya berlogo dua kuda laut, bintang, dan pita itu diganti dengan huruf P dengan tiga warna, diharapkan segera mendapatkan pemimpin baru yang lebih baik dan mengedepankan kepentingan nasional

Bisnis Indonesia, Page-30, tuesday, Feb, 7, 2017

Power Supplies & Gas Prices Guaranteed

The government's decision opened the import of liquefied natural gas or LNG can provide gas supply to power plants in the long term and a more competitive price.

LNG import policy which should only be carried out by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and independent power producers (independent power producer / IPP) are contained in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 11/2017 on Natural Gas Utilization for Power Plant. Head of Corporate Communications at PLN I Made Suprateka explained, the power projects with a capacity of 35,000 megawatts (MW) by 2019 requires quite a lot of gas supplies to sustain the operation of power plants and steam gas (power plant / power plant)

Primary energy supply in the form of gas required to ensure continuous operation of power plants. "If the word domestic gas supply is less then it can take from abroad, with the ability to negotiate from PLN," he said. In this Regulation the Minister explained that PLN and private power developers can import gas for domestic gas prices 11.5% higher than the price of oil Indonesia (Indonesian crude price / ICP).

For gas supply from abroad, according to Made, the company has targeted several gas producers to become suppliers. He considered, it will not be difficult to get suppliers from abroad for projects of 35,000 MW a potential market for gas suppliers. "There is no problem to import, they [gas producers overseas] are offering to us, especially for projects of 35,000 MW" Based on the data, the share of gas to power plants 12 867 MW or 36% of the total generation of 35,000 MW that will be built by 2019.

On the other hand, the need for gas for power generation to rise every year. This year, gas demand for electricity is expected cargo 51.18. However, the government has allocated 58.32 to PLN cargo. Meanwhile, in 2018 compared with the needs of even domestic gas production rose. In 2019, domestic gas supply is expected 7075.3 MMSCFD, while demand reached 7653 MMSCFD. The gas supply deficit will continue to grow each year. In 2020, the gas deficit will rise to 982.4 MMSCFD when domestic supply is only 7023.6 MMSCFD, while reaching 8006 MMSCFD needs. Deficit figure will soar to reach 2893.1 MMSCFD in 2025 when the need rises to 8854 MMSCFD, while domestic gas supply only 5960.9 MMSCFD.

According to Made, PLN will be facilitated to obtain gas supply after allowed to import. Meanwhile, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2017 explained that gas prices adjusted to the economic pipeline without escalation. However, the developer and supplier of gas needs to make a deal if there is an escalation of gas prices every year. For power plants outside the mouth of the well, PLN and IPP may import LNG if gas price is higher than 11.5% ICP

Deputy Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas Zikrullah said it was still reviewing the rule before it is implemented. "So we clarification also all sorts, basically a ministerial decree to be implemented, but the implementation is like, need to be coordinated," he said.

IN INDONESIAN

Suplai & Harga Gas Pembangkit Terjamin

Keputusan pemerintah membuka impor gas alam cair atau LNG dapat memberikan kepastian pasokan gas untuk pembangkit listrik dalam jangka panjang dan harga yang lebih kompetitif.

Kebijakan impor LNG yang hanya boleh dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menjelaskan, proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) hingga 2019 memerlukan pasokan gas yang cukup banyak untuk menopang beroperasinya pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTG/ PLTGU)

Pasokan energi primer berupa gas yang berkelanjutan dibutuhkan guna memastikan pengoperasian pembangkit listrik. “Andai kata pasokan gas dalam negeri kurang maka dapat mengambil dari luar negeri dengan kemampuan negosiasi dari PLN,” katanya. Dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut dijelaskan bahwa PLN maupun pengembang listrik swasta dapat mengimpor gas selama harga gas dalam negeri lebih tinggi  dari 11,5% harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP).

Untuk pasokan gas dari luar negeri, menurut Made, pihaknya sudah menyasar beberapa produsen gas untuk dijadikan pemasok. Dia menilai, tidak akan sulit mendapatkan pemasok dari luar negeri karena proyek 35.000 MW menjadi pasar potensial bagi pemasok gas. “Tidak ada masalah untuk impor, mereka [produsen gas luar negeri] banyak yang menawarkan ke kami terutama untuk proyek 35.000 MW” Berdasarkan data, porsi pembangkit listrik tenaga gas 12.867 MW atau 36% dari total keseluruhan pembangkit 35.000 MW yang akan dibangun hingga 2019.

Di sisi lain, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik naik setiap tahun. Tahun ini, kebutuhan gas untuk listrik diperkirakan 51,18 kargo. Namun, pemerintah telah mengalokasikan 58,32 kargo untuk PLN. Sementara itu, pada 2018 dibandingkan dengan kebutuhan meskipun produksi gas dalam negeri naik. Pada 2019, pasokan gas domestik diperkirakan 7.075,3 MMscfd,sedangkan kebutuhan mencapai 7.653 MMscfd. Defisit pasokan gas itu akan terus membesar setiap tahun. Pada 2020, defisit gas akan naik menjadi 982,4 MMscfd ketika pasokan domestik hanya 7.023,6 MMscfd, sedangkan kebutuhannya mencapai 8.006 MMscfd. Angka defisit akan melonjak hingga menyentuh 2.893,1 MMscfd pada 2025 ketika kebutuhan naik menjadi 8.854 MMscfd, sedangkan pasokan gas domestik hanya 5.960,9 MMscfd.

Menurut Made, PLN akan dimudahkan untuk mendapatkan pasokan gas setelah dibolehkan mengimpor. Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017 menjelaskan bahwa harga gas pipa disesuaikan dengan keekonomian tanpa adanya eskalasi. Namun, pengembang dan pemasok gas perlu membuat kesepakatan jika harga gas ada eskalasi setiap tahun. Untuk pembangkit listrik di luar mulut sumur, PLN dan IPP boleh mengimpor LNG jika harga gas lebih tinggi dari 11,5% ICP

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Zikrullah mengatakan, pihaknya masih mengkaji aturan tersebut sebelum diimplementasikan. “Makanya kami klarifikasi juga segala macam, pada dasarnya keputusan menteri harus dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya seperti apa, perlu dikoordinasikan.” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, tuesday, Feb, 7, 2017

Speculation Substitute Managing Director of Pertamina Begin Circulating

BOC will be looking for new talent to be a Director of Pertamina

No rain was no wind (unexpectedly), the Minister for State Owned Enterprises (SOEs) officially dismiss with respect Soetjipto as President Director of PT Pertamina and Ahmad Bambang as Deputy CEO. The decision is contained in the Decree of the Minister of SOE No: SK-26 / MBU / 02/2017 on Termination and Changes Position Nomenclature Members of the Board of Directors of the Company The company PT Pertamina. SOE Minister Rini Mariani Seomarno allow time for the board of directors of Pertamina for 30 days to find a new chief executive.

Rini stated, the board will propose the name of the internal Pertamina. Furthermore, the names will be assessed independent team. "Just now proposed to President Joko Widodo," said Rini, in the Palace complex.

During the transition process, SOE Minister commissioned, Yenni Andayani who is currently the Director of Pertamina Gas as Acting Director of Pertamina. As for the position of Vice-President is removed from the structure of the board of directors of Pertamina. Commissioner of Pertamina, Mr. Abeng said it would seek new talent that could. cooperate and solid at Pertamina to become Managing Director. "If you look it from the outside environment Pertamina, the affairs of the shareholders. Hopefully not need 30 days had no major new director, "he said.

There are several names that begin to mention his name likely to occupy the director's chair Pertamina`s. They are Yenni Andayani, Syamsu Alam, Rachmad Hardadi, Budi Gunadi Sadikin, including Ahmad Bambang. But four, people were not willing to candidates confirmed

Rachmad Hardadi, for example, states do not want to comment first about this. While Yenni said currently the focus complete the task. He and other Pertamina's board of directors will focus on the task of making Pertamina become more solid. He hopes shareholders decide soon filling strategic positions currently remain unfilled in addition to conducting daily operations.

Observers energy from Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro stating these names have a good capacity. But the opportunity to be selected will depend on the decisions of the government. "I assess if, the government chose not because the name A B incompetent, but because A is considered more fitting only with the direction of government policy," he said.

Meanwhile, Radi Fahmi reminded, there is one name that is entered in the main bourse director candidates. Pertamina, is now dealing with the Attorney General. Even so, he saw, there is also the name of a brave expressly disclaims granting oil mafia.

IN INDONESIAN

Spekulasi Pengganti Dirut Pertamina Mulai Beredar

Dewan Komisaris akan mencari talenta baru untuk menjadi Direktur Utama Pertamina

Tidak ada hujan tidak ada angin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memberhentikan dengan hormat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina.

Keputusan ini tertuang di Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-26/MBU/02/2017 tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Menteri BUMN

Rini Mariani Seomarno memberikan waktu kepada dewan komisaris Pertamina selama 30 hari untuk mencari direktur utama yang baru.

Rini menyatakan, dewan komisaris akan mengusulkan beberapa nama dari internal Pertamina. Selanjutnya, nama-nama itu akan dinilai Tim independen. "Baru saja diusulkan ke Presiden Joko Widodo," kata Rini, di komplek Istana.

Selama proses transisi itu, Menteri BUMN menugaskan, Yenni Andayani yang kini menjabat Direktur Gas Pertamina sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina. Sementara untuk posisi Wakil Dirut dihilangkan dari struktur dewan direksi Pertamina. Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng menyatakan, pihaknya akan mencari talenta baru yang bisa. bekerja sama dan solid di Pertamina untuk menjadi Direktur Utama. “Kalau mencarinya dari luar lingkungan Pertamina, itu urusan pemegang saham. Mudah-mudahan tidak perlu 30 hari sudah ada direktur utama yang baru," ujarnya.

Ada sejumlah nama yang mulai disebut-sebut namanya berpeluang menduduki kursi direktur utama Pertamina. Mereka adalah Yenni Andayani, Syamsu Alam, Rachmad Hardadi, Budi Gunadi Sadikin, termasuk Ahmad Bambang. Namun empat, Orang kandidat itu belum bersedia memberikan konfirmasi 

Rachmad Hardadi, misalnya, menyatakan tidak ingin memberikan komentar lebih dulu soal ini. Sementara Yenni menyatakan, saat ini sedang fokus menyelesaikan tugasnya. Dia dan jajaran direksi Pertamina lainnya akan fokus pada tugas untuk membuat Pertamina menjadi lebih solid. Ia berharap pemegang saham segera memutuskan pengisian jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih belum terisi selain melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan nama-nama tersebut memiliki kapasitas yang baik. Namun peluang untuk dipilih akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah. "Saya menilai jika. pemerintah memilih nama A bukan karena B tidak kompeten, tetapi karena A dinilai lebih pas saja dengan arah kebijakan pemerintah," katanya.

Sedangkan Fahmi Radi mengingatkan, ada satu nama yang masuk dalam bursa kandidat direktur utama. Pertamina, kini berurusan dengan Kejaksaan Agung. Meski begitu, dia melihat, ada juga nama yang berani tegas menolak pemberian mafia migas.

Kontan, Page-14, Saturday, Feb, 4, 2017

Everchanging policies leave upstream sector concerned

Ever-changing policies in the Indonesian upstream oil and gas sector could leave a bad taste in investors’ mouths and force them to consider. portfolios 'of countries deemed more desirable, businesspeople say.

The government has issued several regulations pertaining to the upstream oil and gas sector to improve the investment climate and also help the government reach its goals in developing downstream sectors. However, according to the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), investors have expressed concern over legal certainty in the country’s upstream sector after the issuance of several new rules, including the energy and mineral resources ministerial decree No. 11/2017 on gas use for power plants.

“Legal certainty is the most important thing for investors. There have been many changes in the oil and gas sector recently,” Kadin deputy chairman for the oil and gas sector Bobby Gafur Umar told The Jakarta Post recently. Although the regulation is intended to ease state-owned electricity firm PLN and independent power producers’ (IPP) progress in developing gas Field power plants, the decree caps the price of gas investors can sell to electricity producers at 8 percent of the Indonesian Crude Price (ICP) per million British thermal units (mmbtu) for wellhead power plants and 11.5 percent for non-wellhead power plants. 

The regulation also allows electricity producers to import liquefied Natural gas (LNG) if the domestic gas prices are higher than the set cap. ReforMiner Institute researcher Pri Agung Rakhmanto accused the new regulations for being short-sighted and potentially dangerous to the upstream oil and gas industry. A single price policy on domestic gas was not feasible as each field had different characteristics that contributed to the price. Furthermore, gas prices were not entirely dependent on crude oil prices, making the price cap misguided. 

“The government seems to only have eyes for the downstream industry but has forgotten that supplies from the upstream industry could dry up fit continues to force prices down,” he told the Post. The slashing of gas prices for electricity procurement is part of the government’s efforts to push down gas prices from an average of US$ 9 per mmbtu to boost the manufacturing sector, which also considers a possibility of LNG imports for other industries.

The government’s plan to import gas has raised questions as the domestic supply is barely absorbed in the country. Data from the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas) shows that only 39 LNG cargoes, of the 64 cargoes allocated for the domestic market, were absorbed in 2015. Another major game-changer in the upstream oil and gas industry is the introduction of a gross split sliding scale through energy and mineral resources ministerial decree No. 8/2017. All new oil and gas contracts will be composed under the new scheme instead of the former cost recovery scheme, which allowed for reimbursement of exploration and exploitation activities. 

Under the new gross-split scheme, profit splits between the government and contractors will “slide” up and down depending on several factors, including global oil prices and stage of production. Yet, investors will be allowed to choose between both schemes for expiring contracts. The government has also recently made it obligatory for oil and gas companies to offer a maximum of 10 percent participating interest in upstream field to provincial administrations of which they are located. Pri Agung said the changes were too fast for investors to keep up With, especially since the up- stream oil and gas sector normally took long-term investments in large amounts. 

“If this continues, I am sure that in two to three years, big investors will start to object,” he said. Investments in the upstream oil and gas sector have continued to decrease, reaching US $12 billion by the end of last year from US $ 15.9 billion in 2015.

IN INDONESIAN

Merubah Kebijakan Sektor Hulu 

Selalu berubah kebijakan di sektor hulu migas Indonesia bisa meninggalkan rasa tidak enak di mulut investor dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan. portofolio 'dari negara-negara yang dianggap lebih diinginkan, pengusaha mengatakan.

 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan sektor hulu migas untuk meningkatkan iklim investasi dan juga membantu pemerintah mencapai tujuan dalam mengembangkan sektor hilir. Namun, menurut Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin), investor telah menyatakan keprihatinan atas kepastian hukum di sektor hulu negara itu setelah penerbitan beberapa aturan baru, termasuk energi dan sumber daya mineral keputusan menteri No. 11/2017 tentang gas digunakan untuk pembangkit listrik.

"Kepastian hukum adalah hal yang paling penting bagi investor. Ada banyak perubahan di sektor minyak dan gas baru-baru ini, "Kadin wakil ketua untuk sektor minyak dan gas Bobby Gafur Umar mengatakan kepada The Jakarta Post baru-baru ini. Meskipun peraturan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan listrik milik negara PLN dan listrik swasta produsen (IPP) kemajuan dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga lapangan gas, keputusan tersebut caps harga investor gas dapat menjual kepada produsen listrik di 8 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) per juta unit British thermal (mmbtu) untuk pembangkit listrik wellhead dan 11,5 persen untuk pembangkit listrik non-kepala sumur.

 Peraturan ini juga memungkinkan produsen listrik untuk mengimpor gas alam cair (LNG) jika harga gas domestik lebih tinggi dari topi set. Peneliti ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menuduh peraturan baru untuk menjadi cupet dan berpotensi berbahaya untuk industri minyak dan gas hulu. Sebuah kebijakan harga tunggal pada gas domestik tidak layak karena setiap bidang memiliki karakteristik yang berbeda yang berkontribusi terhadap harga. Selanjutnya, harga gas tidak sepenuhnya tergantung pada harga minyak mentah, membuat harga tutup sesat.

"Pemerintah tampaknya hanya memiliki mata untuk industri hilir tetapi telah lupa bahwa pasokan dari industri hulu bisa mengering fit terus memaksa harga turun," katanya kepada Post. Slashing harga gas untuk pengadaan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan harga gas dari rata-rata US $ 9 per mmbtu untuk meningkatkan sektor manufaktur, yang juga mempertimbangkan kemungkinan impor LNG untuk industri lain.

 rencana pemerintah mengimpor gas telah menimbulkan pertanyaan karena pasokan dalam negeri hampir tidak diserap di dalam negeri. Data dari Minyak dan Gas Angkatan Hulu Pengatur Tugas Khusus (SKK Migas) menunjukkan bahwa hanya 39 kargo LNG, dari 64 kargo dialokasikan untuk pasar domestik, diserap pada tahun 2015. Lain utama game-changer di industri hulu migas adalah pengenalan skala gross split geser melalui energi dan sumber daya mineral Keputusan menteri No. 8/2017. Semua kontrak minyak dan gas baru akan terdiri di bawah skema baru, bukan bekas skema cost recovery, yang memungkinkan untuk penggantian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

 Di bawah skema gross-split baru, perpecahan keuntungan antara pemerintah dan kontraktor akan "slide" naik dan turun tergantung pada beberapa faktor, termasuk harga minyak dunia dan tahap produksi. Namun, investor akan diizinkan untuk memilih antara kedua skema untuk berakhir kontrak. Pemerintah juga baru-baru mewajibkan bagi perusahaan minyak dan gas untuk menawarkan maksimal 10 persen participating interest di bidang hulu ke pemerintah provinsi mana mereka berada. Pri Agung mengatakan perubahan terlalu cepat bagi investor untuk menjaga Dengan, terutama karena sektor minyak aliran dan gas up biasanya mengambil investasi jangka panjang dalam jumlah besar.

"Jika ini terus berlanjut, saya yakin bahwa dalam dua sampai tiga tahun, investor besar akan mulai keberatan," katanya. Investasi di sektor hulu migas terus menurun, mencapai US $ 12 Miliar pada akhir tahun lalu dari US $ 15,9 Miliar pada tahun 2015.

Jakarta Post, Page-13, Monday, Feb, 6, 2017