Gas Prices Affecting Business

The industry urged the government to lower the price of gas industry. Gas prices are competitive not merely to compete. However, for some industries, the price of gas is a factor that affects efforts to maintain business continuity. "According to our records, there were six factories in Java to temporarily stop production," said Chairman of the Association of Ceramic Industry Aneka Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga.

According to Elisa, the mills closed because of competition in the market working. This condition occurs when the ceramics demand fell due to a decrease in the property sector. Therefore, imported ceramics also makes for a cheaper price. In contrast to the large-scale enterprises that have large capital reserves, the factory stopped production does not have enough cash flow to survive in conditions of almost no profit margin.

Based on data from Asaki, the price of gas for the ceramic industry in North Sumatra zone is currently about 12.4 US dollars per million metric British thermal unit (MMBTU) and in South Sumatra 9.7 US dollars per MMBTU Meanwhile, the price of gas for the ceramics industry East Java zone of 8.03 uS dollars per MMBTU and in the zone of West Java 9.16 uS dollars per MMBTU "If it can not come around 6 dollars per MMBTU as expected, we have reached the stage of asking, now the government can decrease how The US dollar used to be? "said Elisa.

According to Elisa, the decline in gas prices is no longer only about the company's competitiveness and ability to sustain the effort. Certainty decline in gas prices is needed to maintain business confidence against the government since last 1.5 years has been committed to lower gas prices. Gathering on the Indonesian Employers Association CEO, last week, Chairman of the Association of Food and Beverage Indonesia Adhi S Lukman said the President Joko Widodo has repeatedly asked for the price of gas down. "We repeatedly meeting with relevant ministries, including the EMR," said Adhi. However, Adhi said that so far the results are announced new gas price reduction for some industries, such as chemical fertilizers and upstream. "We waited a decrease in gas prices, because frankly the competitiveness of our industry is very bad," he said.

Earlier, Chairman of the Indonesian Employers Association said Johnny Darmawan, keywords in manufacturing to produce goods is competitive prices. "The price reflects the cost of production," he said.

IN INDONESIAN

Harga Gas Memengaruhi Usaha

Kalangan industri mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Harga gas yang kompetitif tidak semata-mata untuk bersaing. Akan tetapi, bagi beberapa industri, harga gas merupakan faktor yang memengaruhi upaya mempertahankan kelangsungan usaha. ”Menurut catatan kami, sudah ada enam pabrik di Jawa yang untuk sementara stop produksi,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga.

Menurut Elisa, pabrik tersebut tutup karena kalah bersaing dalam menggarap pasar. Kondisi ini terjadi pada saat permintaan keramik turun akibat penurunan sektor properti. Karena itu, keramik impor juga masuk dengan harga lebih murah. Berbeda dengan perusahaan skala besar yang mempunyai cadangan modal besar, pabrik yang berhenti produksi tersebut tidak memiliki cukup arus kas untuk bertahan dengan kondisi nyaris tanpa margin keuntungan.

Berdasarkan data Asaki, harga gas untuk industri keramik di zona Sumatera Utara saat ini sekitar 12,4 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU) dan di Sumatera Selatan 9,7 dollar AS per MMBTU Sementara itu, harga gas untuk industri keramik di zona Jawa Timur 8,03 dollar AS per MMBTU dan di zona Jawa Barat 9,16 dollar AS per MMBTU ”Kalau memang belum bisa turun di sekitar 6 dollar AS per MMBTU seperti yang diharapkan, kami sudah sampai tahap bertanya, sekarang pemerintah bisa menurunkan berapa dollar AS dulu?” kata Elisa.

Menurut Elisa, penurunan harga gas tidak lagi hanya menyangkut daya saing dan kemampuan perusahaan mempertahankan usaha. Kepastian penurunan harga gas dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah yang sejak 1,5 tahun lalu sudah berkomitmen akan menurunkan harga gas. Pada CEO Gathering Asosiasi Pengusaha Indonesia, akhir pekan lalu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta harga gas diturunkan. ”Kami berkali-kali rapat dengan kementerian terkait, termasuk ESDM,” kata Adhi. Namun, Adhi mengatakan, sejauh ini hasil yang diumumkan baru penurunan harga gas untuk beberapa industri, seperti pupuk dan kimia hulu. ”Kami menunggu penurunan harga gas, karena terus terang daya saing industri kita sangat jelek,” katanya. 

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Johnny Darmawan mengatakan, kata kunci di manufaktur untuk memproduksi barang adalah harga yang bersaing. ”Harga merefleksikan biaya produksi,” ujarnya.

Kompas, Page-18, Tuesday, Feb, 7,2017

Lifting Oil Sustains Growth in East Java

East Java's economy at the end of 2016 grew 5.5 percent. That is, economic growth in East Java is better than the national growth rate of 5.02 percent. Head of the Central Statistics Agency (BPS) Java Teguh Pramono said East Java's economy last year grew better than in 2015 amounted to 5.44 percent. Although there has been growth on an annual basis, a quarterly basis slowing growth. In the fourth quarter of 2016, the economy grew only 5.48 percent of East Java. Meanwhile, in the fourth quarter of 2015, economic growth reached 5.71 percent of East Java.

On the production side, the highest growth occurred in mining and quarrying by 14, 18 percent. The positive performance of the sector supported the lifting of oil in Bojonegoro, which increased from 30.8 million barrels to 67.6 million barrels. Other sectors are also experiencing increased production is the provision of accommodation and food and beverage 8,49 percent; Information and communication 7.57 percent; insurance and financial services 6.99 percent; as well as educational services 5.97 percent. "The communications sector rose due to the increase of data traffic and the tariff war (between mobile operators)," kataTeguh.

From the field of business, processing industry contributed 28.92 per cent as well as a large trade - retail and car-repair of motorcycles reached 18 percent. Agriculture, forestry, and fisheries in East Java also still contribute greatly to the economic structure of East Java, which reached 13.31 percent. "Processing industry became a source of the highest growth with a performance of 1.33 percent. On the expenditure side, the highest growth in overseas exports amounted to 12.83 percent. Followed by inter-regional components of net exports 9.58 percent, meanwhile, components of government consumption to contract by 7.01 percent.

IN INDONESIAN

Lifting Minyak Topang Pertumbuhan Jatim

Perekonomian Jawa Timur pada akhir 2016 tumbuh 5,5 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi di Jatim lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono menyatakan, perekonomian Jatim tahun lalu juga tumbuh lebih baik dibandingkan 2015 sebesar 5,44 persen. Meski secara tahunan terjadi pertumbuhan, secara kuartal terjadi perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan keempat 2016, ekonomi Jatim hanya bertumbuh 5,48 persen. Sementara itu, pada kuartal keempat 2015, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,71 persen. 

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14, 18 persen. Kinerja positif sektor tersebut ditopang lifting minyak di Bojonegoro yang meningkat dari 30,8 juta barel menjadi 67,6 juta barel. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan produksi adalah penyediaan akomodasi dan makan-minum 8,49 persen; informasi dan komunikasi 7,57 persen; jasa keuangan dan asuransi 6,99 persen; serta jasa pendidikan 5,97 persen. "Sektor komunikasi naik karena peningkatan data traffic dan perang tarif (antar operator seluler)," kataTeguh.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan berkontribusi 28,92 persen serta perdagangan besar - eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mencapai 18 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jatim juga masih berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi Jatim, yakni mencapai 13,31 persen. ”Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan paling tinggi dengan capaian 1,33 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri sebesar 12,83 persen. Disusul komponen net ekspor antar daerah 9,58 persen, Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,01 persen.

Jawa Pos, Page-6, Tuesday, Feb, 7,2017

New skipper guess Seahorse

When the position of director at the state-owned enterprise there is a political element is a natural thing. Government as shareholders are concerned about putting people who are considered suitable occupy important positions in state-owned enterprises (enterprises). A political element that will not be a problem during aiming to maximize the performance of state-owned enterprises so as to provide greater benefits to society.

It happened when the government removed the President Director of PT Pertamina Soetjipto and Deputy Director of Pertamina Ahmad Bambang. Why commissioners as government representatives at Pertamina still a big question? Although the government has explained that one reason for the removal of the two leaders was because there was a 'solar twins' in the body of the oil SOEs. 'The sun twins' appears when commissioners raised post as deputy director. Dualism of leadership that makes performance Pertamina walk slowly so the government decided to remove two such important positions abruptly.

If there is a duality of leadership, why not one of the positions that are removed? In addition, at this time all parties recognized Pertamina's performance is pretty good. It can be seen from the company's profit growth throughout 2017. Why the government removed the Managing Director and Vice President Director of Pertamina become confusing. Not to mention the criteria as to what will be the new skipper of Pertamina.

Coordinating Minister Luhut Binsar Pandjaitan maritime states, President Director of Pertamina should have the competence to make Pertamina a more efficient and productive. For a while, Yenny Andayani served as Acting Managing Director of Pertamina up to 30 days. Until now there has been news came a new chief executive candidates. Luhut stressed that the most important criterion for a person who was appointed as Managing Director of Pertamina, which has great competence. Competence must be able to make Pertamina to become more efficient and more productive.

Two things are important to bring strong Pertamina in global competition. Is he from the inside or from the outside we'll see, if you meet the criteria. I think competence is important, "said Luhut at the Presidential Palace Complex. Indeed factor competence, leadership, integrity, and commitment to develop Pertamina is the main requirement for the replacement Soetjipto. Luhut claimed not to know the names of candidates for Director of Pertamina. If internally, there may be two figures likely to be the new skipper.

Until 2025, Pertamina will invest US $ 146 billion. Pertamina targets in the upstream sector of oil and gas production may reach 1.81 million barrels of oil equivalent per day and geothermal energy 2,267 megawatts (MW). In the renewable energy sector, the company is targeting an installed capacity of power generation reached 4,500 MW to 3,800 MW for gas and renewable energy. In the processing sector, the company is targeting the refinery capacity can be increased to 2 million barrels per day (bpd). Meanwhile, in the marketing sector, the government-owned oil and gas company will increase the stock of fuel oil (BBM) to 30 and increase the number of gas stations had up to 8,150 units from 5,311 units at this time.

FROM Internal

Meanwhile, Deputy Chairman of Commission VII Mochamad hekal said President Director of Pertamina's new will should be filled from among the internal capable of maintaining the efficiency and production performance. "The board of directors should choose a representative of internal circles as I'm sure many of the nation who have been educated Pertamina smart and high integrity. He added, Pertamina is the most strategic SOEs so that its leaders should not only be able to keep Pertamina in terms of efficiency, but also to improve production performance.

In addition, the state-owned enterprises should also be led by the new leadership that is free of commercial interests and give priority to national interests. Meanwhile, former Secretary of the Ministry of State Enterprises Said Didu worried about the party seeking provocateur regarding the removal of the two leaders Pertamina. "Who knows what the provocation. I'm worried that there are those who feel this person may not be in going to work with, "he said.

He also expressed confidence there are those who take advantage of the situation because the process is so fast on the company's performance was fine. Related condition that he agreed that the State Enterprises Minister Rini Soemarno need to intervene and make sure no other interest other than the interest of Pertamina in determining the leadership of the government-owned company.

According to him, the next criteria Pertamina leadership candidate should be someone who is already finished with her. That means he is no longer in a position to seek wealth and position so it is not easy to be seduced. Meanwhile, the second criterion is integrity in the sense not afraid of pressure from any party. SOE previous oil and gas bearing two sea horses, starfish, and the ribbon was replaced with the letter P with three colors, is expected to soon get a new leader better and promotes the interests of national

IN INDONESIAN

DIRUT BARU PERTAMINA

Menebak Nakhoda Baru Kuda Laut

Ketika jabatan direksi di perusahaan milik pemerintah ada unsur politis merupakan hal yang wajar. Pemerintah sebagai pemilik saham tentu berkepentingan menempatkan orang-orang yang dianggap sesuai menempati posisi penting di badan usaha milik negara (BUMD). Unsur politis itu tidak akan menjadi masalah selama bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan milik negara sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Hal itu terjadi ketika pemerintah mencopot Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang. Kenapa jajaran komisaris sebagai Wakil pemerintah di Pertamina masih menjadi pertanyaan besar? Meskipun pemerintah telah menjelaskan salah satu alasan pencopotan dua pimpinan itu karena ada ‘matahari kembar’ di tubuh BUMN migas tersebut. ‘Matahari kembar’ muncul ketika komisaris mengangkat jabatan wakil direktur. Dualisme kepemimpinan itu membuat kinerja Pertamina berjalan lambat sehingga pemerintah memutuskan mencopot dua posisi penting tersebut secara mendadak.

Jika terjadi dualisme kepemimpinan, kenapa tidak salah satu jabatan yang dihapus? Selain itu, saat ini kinerja Pertamina diakui semua pihak cukup bagus. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan laba perseroan sepanjang 2017. Kenapa pemerintah mencopot Dirut dan Wadirut Pertamina menjadi simpang siur. Belum lagi kriteria seperti apa yang akan menjadi nakhoda baru Pertamina. 

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Direktur Utama Pertamina harus punya kompetensi dalam membuat Pertamina lebih efisien dan produktif. Untuk sementara, Yenny Andayani menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pertamina hingga 30 hari mendatang. Sampai saat ini belum tersiar kabar nama calon direktur utama baru. Luhut menegaskan, kriteria terpenting bagi seseorang yang diangkat menjadi Dirut Pertamina yakni memiliki kompetensi besar. Kompetensi itu harus dapat membuat Pertamina menjadi lebih efisien dan lebih produktif.

Dua hal itu penting untuk membawa Pertamina kuat dalam persaingan global. Apakah dia dari dalam atau dari luar kita lihat saja nanti, kalau memenuhi kriteria itu. Saya pikir kompetensi menjadi penting,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan. Memang faktor kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan komitmen tinggi untuk mengembangkan Pertamina menjadi syarat utama bagi pengganti Dwi Soetjipto. Luhut mengaku belum mengetahui nama-nama calon Direktur Utama Pertamina. Jika dari internal, kemungkinan ada dua sosok yang berpeluang menjadi nakhoda baru.

Hingga 2025, Pertamina akan menginvestasikan dana US$ 146 miliar. Di sektor hulu Pertamina menargetkan produksi migas dapat mencapai 1,81 juta barel setara minyak per hari dan panas bumi 2.267 megawatt (MW). Pada sektor energi baru terbarukan, perseroan menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 4.500 MW untuk gas dan 3.800 MW untuk energi terbarukan. Di sektor pengolahan, perseroan menargetkan kapasitas kilang dapat ditingkatkan menjadi 2 juta barel per hari (bph). Sementara itu, di sektor pemasaran, perusahaan migas milik pemerintah itu bakal meningkatkan stok bahan bakar minyak (BBM) menjadi 30 had dan menambah jumlah SPBU hingga 8.150 unit dari saat ini 5.311 unit.

DARI lNTERNAL 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Mochamad Hekal mengatakan Direktur Utama Pertamina yang baru nantinya sebaiknya diisi dari kalangan internal yang mampu menjaga efisiensi dan kinerja produksi. “Jajaran direksi sebaiknya memilih perwakilan dari kalangan internal karena saya yakin banyak anak bangsa yang telah dididik Pertamina yang pintar dan berintegritas tinggi. Dia menilai, Pertamina merupakan BUMN paling strategis sehingga pimpinannya tidak saja harus mampu menjaga Pertamina dari segi efisiensi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kinerja produksi.

Selain itu, BUMN tersebut juga harus dipimpin oleh pimpinan baru yang bebas dari kepentingan dagang dan mengutamakan kepentingan nasional. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengkhawatirkan adanya pihak yang berupaya menjadi provokator mengenai pencopotan kedua pimpinan Pertamina tersebut. “Siapa tahu ada yang memprovokasi. Saya khawatir ada pihak yang merasa orang ini tidak mungkin di ajak kerja sama," ujarnya.

Dia juga menyatakan yakin ada pihak yang memanfaatkan situasi itu karena prosesnya begitu cepat pada saat kinerja perseroan sedang baik-baik saja. Terkait kondisi itu dia sependapat bahwa Menteri Negara BUMN Rini Soemarno perlu campur tangan dan memastikan tidak ada kepentingan lain selain kepentingan Pertamina dalam menentukan pimpinan perusahaan milik pemerintah  itu.

Menurutnya, kriteria calon pimpinan Pertamina mendatang haruslah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia tidak lagi dalam posisi mencari harta maupun Jabatan sehingga tidak mudah untuk dirayu. Sementara itu, kriteria kedua adalah integritas dalam arti tidak takut tekanan dari pihak mana pun. BUMN migas yang sebelumnya berlogo dua kuda laut, bintang, dan pita itu diganti dengan huruf P dengan tiga warna, diharapkan segera mendapatkan pemimpin baru yang lebih baik dan mengedepankan kepentingan nasional

Bisnis Indonesia, Page-30, tuesday, Feb, 7, 2017

Power Supplies & Gas Prices Guaranteed

The government's decision opened the import of liquefied natural gas or LNG can provide gas supply to power plants in the long term and a more competitive price.

LNG import policy which should only be carried out by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and independent power producers (independent power producer / IPP) are contained in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 11/2017 on Natural Gas Utilization for Power Plant. Head of Corporate Communications at PLN I Made Suprateka explained, the power projects with a capacity of 35,000 megawatts (MW) by 2019 requires quite a lot of gas supplies to sustain the operation of power plants and steam gas (power plant / power plant)

Primary energy supply in the form of gas required to ensure continuous operation of power plants. "If the word domestic gas supply is less then it can take from abroad, with the ability to negotiate from PLN," he said. In this Regulation the Minister explained that PLN and private power developers can import gas for domestic gas prices 11.5% higher than the price of oil Indonesia (Indonesian crude price / ICP).

For gas supply from abroad, according to Made, the company has targeted several gas producers to become suppliers. He considered, it will not be difficult to get suppliers from abroad for projects of 35,000 MW a potential market for gas suppliers. "There is no problem to import, they [gas producers overseas] are offering to us, especially for projects of 35,000 MW" Based on the data, the share of gas to power plants 12 867 MW or 36% of the total generation of 35,000 MW that will be built by 2019.

On the other hand, the need for gas for power generation to rise every year. This year, gas demand for electricity is expected cargo 51.18. However, the government has allocated 58.32 to PLN cargo. Meanwhile, in 2018 compared with the needs of even domestic gas production rose. In 2019, domestic gas supply is expected 7075.3 MMSCFD, while demand reached 7653 MMSCFD. The gas supply deficit will continue to grow each year. In 2020, the gas deficit will rise to 982.4 MMSCFD when domestic supply is only 7023.6 MMSCFD, while reaching 8006 MMSCFD needs. Deficit figure will soar to reach 2893.1 MMSCFD in 2025 when the need rises to 8854 MMSCFD, while domestic gas supply only 5960.9 MMSCFD.

According to Made, PLN will be facilitated to obtain gas supply after allowed to import. Meanwhile, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2017 explained that gas prices adjusted to the economic pipeline without escalation. However, the developer and supplier of gas needs to make a deal if there is an escalation of gas prices every year. For power plants outside the mouth of the well, PLN and IPP may import LNG if gas price is higher than 11.5% ICP

Deputy Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas Zikrullah said it was still reviewing the rule before it is implemented. "So we clarification also all sorts, basically a ministerial decree to be implemented, but the implementation is like, need to be coordinated," he said.

IN INDONESIAN

Suplai & Harga Gas Pembangkit Terjamin

Keputusan pemerintah membuka impor gas alam cair atau LNG dapat memberikan kepastian pasokan gas untuk pembangkit listrik dalam jangka panjang dan harga yang lebih kompetitif.

Kebijakan impor LNG yang hanya boleh dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menjelaskan, proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) hingga 2019 memerlukan pasokan gas yang cukup banyak untuk menopang beroperasinya pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTG/ PLTGU)

Pasokan energi primer berupa gas yang berkelanjutan dibutuhkan guna memastikan pengoperasian pembangkit listrik. “Andai kata pasokan gas dalam negeri kurang maka dapat mengambil dari luar negeri dengan kemampuan negosiasi dari PLN,” katanya. Dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut dijelaskan bahwa PLN maupun pengembang listrik swasta dapat mengimpor gas selama harga gas dalam negeri lebih tinggi  dari 11,5% harga minyak Indonesia (Indonesian crude price/ICP).

Untuk pasokan gas dari luar negeri, menurut Made, pihaknya sudah menyasar beberapa produsen gas untuk dijadikan pemasok. Dia menilai, tidak akan sulit mendapatkan pemasok dari luar negeri karena proyek 35.000 MW menjadi pasar potensial bagi pemasok gas. “Tidak ada masalah untuk impor, mereka [produsen gas luar negeri] banyak yang menawarkan ke kami terutama untuk proyek 35.000 MW” Berdasarkan data, porsi pembangkit listrik tenaga gas 12.867 MW atau 36% dari total keseluruhan pembangkit 35.000 MW yang akan dibangun hingga 2019.

Di sisi lain, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik naik setiap tahun. Tahun ini, kebutuhan gas untuk listrik diperkirakan 51,18 kargo. Namun, pemerintah telah mengalokasikan 58,32 kargo untuk PLN. Sementara itu, pada 2018 dibandingkan dengan kebutuhan meskipun produksi gas dalam negeri naik. Pada 2019, pasokan gas domestik diperkirakan 7.075,3 MMscfd,sedangkan kebutuhan mencapai 7.653 MMscfd. Defisit pasokan gas itu akan terus membesar setiap tahun. Pada 2020, defisit gas akan naik menjadi 982,4 MMscfd ketika pasokan domestik hanya 7.023,6 MMscfd, sedangkan kebutuhannya mencapai 8.006 MMscfd. Angka defisit akan melonjak hingga menyentuh 2.893,1 MMscfd pada 2025 ketika kebutuhan naik menjadi 8.854 MMscfd, sedangkan pasokan gas domestik hanya 5.960,9 MMscfd.

Menurut Made, PLN akan dimudahkan untuk mendapatkan pasokan gas setelah dibolehkan mengimpor. Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM No. 11/2017 menjelaskan bahwa harga gas pipa disesuaikan dengan keekonomian tanpa adanya eskalasi. Namun, pengembang dan pemasok gas perlu membuat kesepakatan jika harga gas ada eskalasi setiap tahun. Untuk pembangkit listrik di luar mulut sumur, PLN dan IPP boleh mengimpor LNG jika harga gas lebih tinggi dari 11,5% ICP

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Zikrullah mengatakan, pihaknya masih mengkaji aturan tersebut sebelum diimplementasikan. “Makanya kami klarifikasi juga segala macam, pada dasarnya keputusan menteri harus dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya seperti apa, perlu dikoordinasikan.” katanya. 

Bisnis Indonesia, Page-30, tuesday, Feb, 7, 2017

Speculation Substitute Managing Director of Pertamina Begin Circulating

BOC will be looking for new talent to be a Director of Pertamina

No rain was no wind (unexpectedly), the Minister for State Owned Enterprises (SOEs) officially dismiss with respect Soetjipto as President Director of PT Pertamina and Ahmad Bambang as Deputy CEO. The decision is contained in the Decree of the Minister of SOE No: SK-26 / MBU / 02/2017 on Termination and Changes Position Nomenclature Members of the Board of Directors of the Company The company PT Pertamina. SOE Minister Rini Mariani Seomarno allow time for the board of directors of Pertamina for 30 days to find a new chief executive.

Rini stated, the board will propose the name of the internal Pertamina. Furthermore, the names will be assessed independent team. "Just now proposed to President Joko Widodo," said Rini, in the Palace complex.

During the transition process, SOE Minister commissioned, Yenni Andayani who is currently the Director of Pertamina Gas as Acting Director of Pertamina. As for the position of Vice-President is removed from the structure of the board of directors of Pertamina. Commissioner of Pertamina, Mr. Abeng said it would seek new talent that could. cooperate and solid at Pertamina to become Managing Director. "If you look it from the outside environment Pertamina, the affairs of the shareholders. Hopefully not need 30 days had no major new director, "he said.

There are several names that begin to mention his name likely to occupy the director's chair Pertamina`s. They are Yenni Andayani, Syamsu Alam, Rachmad Hardadi, Budi Gunadi Sadikin, including Ahmad Bambang. But four, people were not willing to candidates confirmed

Rachmad Hardadi, for example, states do not want to comment first about this. While Yenni said currently the focus complete the task. He and other Pertamina's board of directors will focus on the task of making Pertamina become more solid. He hopes shareholders decide soon filling strategic positions currently remain unfilled in addition to conducting daily operations.

Observers energy from Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro stating these names have a good capacity. But the opportunity to be selected will depend on the decisions of the government. "I assess if, the government chose not because the name A B incompetent, but because A is considered more fitting only with the direction of government policy," he said.

Meanwhile, Radi Fahmi reminded, there is one name that is entered in the main bourse director candidates. Pertamina, is now dealing with the Attorney General. Even so, he saw, there is also the name of a brave expressly disclaims granting oil mafia.

IN INDONESIAN

Spekulasi Pengganti Dirut Pertamina Mulai Beredar

Dewan Komisaris akan mencari talenta baru untuk menjadi Direktur Utama Pertamina

Tidak ada hujan tidak ada angin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memberhentikan dengan hormat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina.

Keputusan ini tertuang di Surat Keputusan Menteri BUMN No: SK-26/MBU/02/2017 tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Menteri BUMN

Rini Mariani Seomarno memberikan waktu kepada dewan komisaris Pertamina selama 30 hari untuk mencari direktur utama yang baru.

Rini menyatakan, dewan komisaris akan mengusulkan beberapa nama dari internal Pertamina. Selanjutnya, nama-nama itu akan dinilai Tim independen. "Baru saja diusulkan ke Presiden Joko Widodo," kata Rini, di komplek Istana.

Selama proses transisi itu, Menteri BUMN menugaskan, Yenni Andayani yang kini menjabat Direktur Gas Pertamina sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina. Sementara untuk posisi Wakil Dirut dihilangkan dari struktur dewan direksi Pertamina. Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng menyatakan, pihaknya akan mencari talenta baru yang bisa. bekerja sama dan solid di Pertamina untuk menjadi Direktur Utama. “Kalau mencarinya dari luar lingkungan Pertamina, itu urusan pemegang saham. Mudah-mudahan tidak perlu 30 hari sudah ada direktur utama yang baru," ujarnya.

Ada sejumlah nama yang mulai disebut-sebut namanya berpeluang menduduki kursi direktur utama Pertamina. Mereka adalah Yenni Andayani, Syamsu Alam, Rachmad Hardadi, Budi Gunadi Sadikin, termasuk Ahmad Bambang. Namun empat, Orang kandidat itu belum bersedia memberikan konfirmasi 

Rachmad Hardadi, misalnya, menyatakan tidak ingin memberikan komentar lebih dulu soal ini. Sementara Yenni menyatakan, saat ini sedang fokus menyelesaikan tugasnya. Dia dan jajaran direksi Pertamina lainnya akan fokus pada tugas untuk membuat Pertamina menjadi lebih solid. Ia berharap pemegang saham segera memutuskan pengisian jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih belum terisi selain melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyatakan nama-nama tersebut memiliki kapasitas yang baik. Namun peluang untuk dipilih akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah. "Saya menilai jika. pemerintah memilih nama A bukan karena B tidak kompeten, tetapi karena A dinilai lebih pas saja dengan arah kebijakan pemerintah," katanya.

Sedangkan Fahmi Radi mengingatkan, ada satu nama yang masuk dalam bursa kandidat direktur utama. Pertamina, kini berurusan dengan Kejaksaan Agung. Meski begitu, dia melihat, ada juga nama yang berani tegas menolak pemberian mafia migas.

Kontan, Page-14, Saturday, Feb, 4, 2017

Everchanging policies leave upstream sector concerned

Ever-changing policies in the Indonesian upstream oil and gas sector could leave a bad taste in investors’ mouths and force them to consider. portfolios 'of countries deemed more desirable, businesspeople say.

The government has issued several regulations pertaining to the upstream oil and gas sector to improve the investment climate and also help the government reach its goals in developing downstream sectors. However, according to the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), investors have expressed concern over legal certainty in the country’s upstream sector after the issuance of several new rules, including the energy and mineral resources ministerial decree No. 11/2017 on gas use for power plants.

“Legal certainty is the most important thing for investors. There have been many changes in the oil and gas sector recently,” Kadin deputy chairman for the oil and gas sector Bobby Gafur Umar told The Jakarta Post recently. Although the regulation is intended to ease state-owned electricity firm PLN and independent power producers’ (IPP) progress in developing gas Field power plants, the decree caps the price of gas investors can sell to electricity producers at 8 percent of the Indonesian Crude Price (ICP) per million British thermal units (mmbtu) for wellhead power plants and 11.5 percent for non-wellhead power plants. 

The regulation also allows electricity producers to import liquefied Natural gas (LNG) if the domestic gas prices are higher than the set cap. ReforMiner Institute researcher Pri Agung Rakhmanto accused the new regulations for being short-sighted and potentially dangerous to the upstream oil and gas industry. A single price policy on domestic gas was not feasible as each field had different characteristics that contributed to the price. Furthermore, gas prices were not entirely dependent on crude oil prices, making the price cap misguided. 

“The government seems to only have eyes for the downstream industry but has forgotten that supplies from the upstream industry could dry up fit continues to force prices down,” he told the Post. The slashing of gas prices for electricity procurement is part of the government’s efforts to push down gas prices from an average of US$ 9 per mmbtu to boost the manufacturing sector, which also considers a possibility of LNG imports for other industries.

The government’s plan to import gas has raised questions as the domestic supply is barely absorbed in the country. Data from the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas) shows that only 39 LNG cargoes, of the 64 cargoes allocated for the domestic market, were absorbed in 2015. Another major game-changer in the upstream oil and gas industry is the introduction of a gross split sliding scale through energy and mineral resources ministerial decree No. 8/2017. All new oil and gas contracts will be composed under the new scheme instead of the former cost recovery scheme, which allowed for reimbursement of exploration and exploitation activities. 

Under the new gross-split scheme, profit splits between the government and contractors will “slide” up and down depending on several factors, including global oil prices and stage of production. Yet, investors will be allowed to choose between both schemes for expiring contracts. The government has also recently made it obligatory for oil and gas companies to offer a maximum of 10 percent participating interest in upstream field to provincial administrations of which they are located. Pri Agung said the changes were too fast for investors to keep up With, especially since the up- stream oil and gas sector normally took long-term investments in large amounts. 

“If this continues, I am sure that in two to three years, big investors will start to object,” he said. Investments in the upstream oil and gas sector have continued to decrease, reaching US $12 billion by the end of last year from US $ 15.9 billion in 2015.

IN INDONESIAN

Merubah Kebijakan Sektor Hulu 

Selalu berubah kebijakan di sektor hulu migas Indonesia bisa meninggalkan rasa tidak enak di mulut investor dan memaksa mereka untuk mempertimbangkan. portofolio 'dari negara-negara yang dianggap lebih diinginkan, pengusaha mengatakan.

 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan sektor hulu migas untuk meningkatkan iklim investasi dan juga membantu pemerintah mencapai tujuan dalam mengembangkan sektor hilir. Namun, menurut Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin), investor telah menyatakan keprihatinan atas kepastian hukum di sektor hulu negara itu setelah penerbitan beberapa aturan baru, termasuk energi dan sumber daya mineral keputusan menteri No. 11/2017 tentang gas digunakan untuk pembangkit listrik.

"Kepastian hukum adalah hal yang paling penting bagi investor. Ada banyak perubahan di sektor minyak dan gas baru-baru ini, "Kadin wakil ketua untuk sektor minyak dan gas Bobby Gafur Umar mengatakan kepada The Jakarta Post baru-baru ini. Meskipun peraturan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan listrik milik negara PLN dan listrik swasta produsen (IPP) kemajuan dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga lapangan gas, keputusan tersebut caps harga investor gas dapat menjual kepada produsen listrik di 8 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) per juta unit British thermal (mmbtu) untuk pembangkit listrik wellhead dan 11,5 persen untuk pembangkit listrik non-kepala sumur.

 Peraturan ini juga memungkinkan produsen listrik untuk mengimpor gas alam cair (LNG) jika harga gas domestik lebih tinggi dari topi set. Peneliti ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menuduh peraturan baru untuk menjadi cupet dan berpotensi berbahaya untuk industri minyak dan gas hulu. Sebuah kebijakan harga tunggal pada gas domestik tidak layak karena setiap bidang memiliki karakteristik yang berbeda yang berkontribusi terhadap harga. Selanjutnya, harga gas tidak sepenuhnya tergantung pada harga minyak mentah, membuat harga tutup sesat.

"Pemerintah tampaknya hanya memiliki mata untuk industri hilir tetapi telah lupa bahwa pasokan dari industri hulu bisa mengering fit terus memaksa harga turun," katanya kepada Post. Slashing harga gas untuk pengadaan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan harga gas dari rata-rata US $ 9 per mmbtu untuk meningkatkan sektor manufaktur, yang juga mempertimbangkan kemungkinan impor LNG untuk industri lain.

 rencana pemerintah mengimpor gas telah menimbulkan pertanyaan karena pasokan dalam negeri hampir tidak diserap di dalam negeri. Data dari Minyak dan Gas Angkatan Hulu Pengatur Tugas Khusus (SKK Migas) menunjukkan bahwa hanya 39 kargo LNG, dari 64 kargo dialokasikan untuk pasar domestik, diserap pada tahun 2015. Lain utama game-changer di industri hulu migas adalah pengenalan skala gross split geser melalui energi dan sumber daya mineral Keputusan menteri No. 8/2017. Semua kontrak minyak dan gas baru akan terdiri di bawah skema baru, bukan bekas skema cost recovery, yang memungkinkan untuk penggantian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

 Di bawah skema gross-split baru, perpecahan keuntungan antara pemerintah dan kontraktor akan "slide" naik dan turun tergantung pada beberapa faktor, termasuk harga minyak dunia dan tahap produksi. Namun, investor akan diizinkan untuk memilih antara kedua skema untuk berakhir kontrak. Pemerintah juga baru-baru mewajibkan bagi perusahaan minyak dan gas untuk menawarkan maksimal 10 persen participating interest di bidang hulu ke pemerintah provinsi mana mereka berada. Pri Agung mengatakan perubahan terlalu cepat bagi investor untuk menjaga Dengan, terutama karena sektor minyak aliran dan gas up biasanya mengambil investasi jangka panjang dalam jumlah besar.

"Jika ini terus berlanjut, saya yakin bahwa dalam dua sampai tiga tahun, investor besar akan mulai keberatan," katanya. Investasi di sektor hulu migas terus menurun, mencapai US $ 12 Miliar pada akhir tahun lalu dari US $ 15,9 Miliar pada tahun 2015.

Jakarta Post, Page-13, Monday, Feb, 6, 2017

Inefficiency, Fundamental Problem Oil and Gas Industry

Energy needs are always in pace with population growth, the increase in the standard of living, and the increase in food consumption. In the projection of the National Energy Council (DEN), with an average economic growth of Indonesia in the range of 5%, at least fulfilling the energy needs should be in the range of 8%. At the same time, the dependence on fossil energy supply in the form of oil and gas (oil) as well as an abundance of coal have been melenakan communities are making efforts to develop the potential of renewable energy (EBT) was sluggish so as to keep a distance with economies of scale.

The main task for creating efficiencies in the energy sector that must be faced by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan after the inauguration of President Joko Widodo on October 14, 2016. Here are excerpts of the interview journalist Media Indonesia Single Sumantri with Ignatius Jonan on the sidelines of attending the Abu Dhabi Sustainability Week and World Future Energy Summit in Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE) in January.

What is the most fundamental problems in the governance of national energy today?

The energy sector is a sector which can not dictate the price. From the beginning I was never impressed by the oil and gas industry because I see not much to think efficient in the industry. Moreover, no one can determine the price of energy, it all depends on global markets. Therefore, efficiency should be carried out so that the price of energy in Indonesia can be suppressed.

For the oil and gas sector efficiency, that's my job. To be able to grow and compete, the key just efficiency. Currently, technology and human resources (HR) is arguably not a major issue as more and more choice provider. The high cost of energy sector development was more due to managerial inefficiencies, from upstream to the processing or production. Impact, the burden should be borne by the government in the scheme cost recovery (replacement costs) for oil and gas, and even more unfortunate is that people have to buy energy at a great price.

Therefore, we change the split sliding scale gross scheme, the government is not burdened with the costs and contractor cooperation contract (PSC) oil can still get economies of scale when it can do the maximum efficiency. Pertamina will become an example of the application of the new scheme as well as test the extent to which they are more efficient.

Whether the schema changes it could make oil and gas sector back attractive for investors and existing oil and gas PSC?

Problems in the upstream oil and gas is how to be efficient in taking oil. Cost recovery was making a positive contribution towards lifting (oil and gas production that can be sold), just make it look so important oil and gas sector whereas its contribution to state revenues continue to fall. Of the 68 oil and gas PSC is a mainstay lifting, only 20 contributing 85%, the other 48 only produces 15% of the production cost (cost per barrel) above US $ 30.

    Indonesia has a variety of potential energy out of fossil resources dwindling, but why the development of new renewable energy (EBT) could not be in line with national needs improvement? Sun in the country could reach US $ 0.15 per kwh? Indeed, many components that have to be made efficient. Such as tax exemptions and customs duties for the import of goods supporting development of renewable energy technologies.

Then the income tax (income tax) exempt renewable energy development company. Then, in the UAE there is no issue of land acquisition for all land owned by the kingdom. Plus, the interest on the loan or credit in the UAE is very cheap, about 2.5%; in Indonesia can be above 10% at this time.

Prices like Masdar City is difficult, although the Ministry of Energy has a formula to make it there in the range of US$ 0.045 per kwh. We take a moderate in the range US$ 0,06, for example. Masdar City could sell if the price was in Indonesia, I am ready to direct a signature, we buy. About the provision of land, for example, we can offer a lease, the landowner hired succession. Project depreciation period should be extended from 7 years to 12 years. Project financing schemes should no longer wear rupiah loan, must pay her the bucks. It should be noted IPP (independent power producers) and PLN.

What are the results of a bilateral meeting with the Minister of Energy and Industry of Qatar Abdulla Mohammed Saleh Al-Sada, Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia Khalid A Al-Falih, and Muhadallah Petroleum CEO Khaldoon Al Mubarak?

Pertamina opportunity to purchase direct LPG which has been supplied by a third party (trader) as well as liquefied natural gas (LNG) if it is cheaper than Qatar. For existing oil contracts directly. Later they will be sending a team from Qatar Petroleum to negotiate with Pertamina. Indonesia also received project funding certainty steam power plant (power plant) in North Sumatra Mw capacity 2x2SO worth Rp 7 trillion (developed by PT Bali Java Generation, a subsidiary of PLN).

With Saudi Arabia, we request a special price for imported oil and that they help to the inclusion of aviation fuel Pertamina to Jeddah, the big market. We ensure continuity RFCC Cilacap refinery project with an investment of US $ 6 billion (Rp 80 trillion). We also offer so that their oil and gas SOE, Saudi Aramco, involved in the development of refinery Dumai (Riau) and Balongan (West Java). In return, they were asked to get into the retail sector Indonesia lubricant products, go ahead.

The oil company ADNOC (UAE oil and gas SOEs) also offer reciprocal cooperation with Pertamina better, especially in the downstream sector. With Mubadalla, they asked excess gas production (uncommitted cargo) of approximately 30% in the block West Sebuku Makassar Strait can be sold Pertamina. They also reported the exploitation of offshore would Andaman (Aceh)

We always think of rich oil and gas resources, it makes any increase in fuel prices (fuel oil) into a social issue even political. See who performed the United Arab Emirates (UAE). Their oil production to 3 million barrels per day (bpd), while domestic consumption is only 100 thousand barrels per day only. However, they develop renewable energy from solar power is massive, even this year ready to have nuclear power plants (NPP). It shows they do not want to exploit Natural Resources (SDA) them until depleted.

We do not have to be exactly like them because they need funds. Energy policy we have to be realistic, what can be developed just adjust the potential in each area. If there is a geothermal potential such as West Java, do not need to build solar panels. In Kalimantan coal can wear. Optimize existing first. However, at the same time we must seriously develop other renewable energy potential according to the potential that exists.

Electrification ratio target of 100% in 2019 should be achieved with the existing energy supply. Requirement is only one, the price should be affordable to the public. For what is available if the price is expensive. Interesting things related to the development of 200 hectares of solar panels with a capacity of 150 megawatts (Mw) in Masdar City, UAE, is the price of electricity is very cheap, only US $ 0.299 per kilowatt-hour (kwh). Is it realistic to develop a solar power plant (SPP) at the time of such production costs (BPP) power.

IN INDONESIAN

Inefisiensi, Problem Mendasar Industri Migas

Pemenuhan kebutuhan energi selalu berpacu dengan pertumbuhan populasi, peningkatan taraf hidup, dan kenaikan konsumsi pangan. Dalam proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN), dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% saja, setidaknya kebutuhan pemenuhan energi harus berada di kisaran 8%. Di saat bersamaan, ketergantungan terhadap pasokan energi fosil berupa minyak dan gas bumi (migas) serta limpahan batu bara telah melenakan masyarakat yang membuat upaya pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT) berjalan tersendat sehingga menjaga jarak dengan skala keekonomian. 

Tugas utama untuk menciptakan efisiensi di sektor energi itulah yang harus dihadapi Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2016. Berikut petikan wawancara wartawan Media Indonesia Lajang Sumantri dengan Ignasius Jonan di sela menghadiri Abu  Dhabi Sustainability Week and World Future Energy Summit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Januari lalu. 

Apa masalah paling mendasar dalam tata kelola energi nasional saat ini? 

Sektor energi adalah sektor yang tidak bisa mendikte harga. Dari dulu saya tidak pernah kagum terhadap industri migas karena saya lihat tidak banyak yang berpikir efisien pada industri ini. Apalagi tidak ada yang bisa menentukan harga energi, semua tergantung pasar global. Karena itu, efisiensi harus dilakukan sehingga harga energi di Indonesia bisa ditekan.

Untuk efisiensi sektor migas, that’s my job. Untuk bisa berkembang dan berkompetisi, kuncinya hanya efisiensi. Saat ini teknologi dan sumber daya manusia (SDM) bisa dibilang bukan isu utama karena semakin banyak pilihan penyedianya. Mahalnya pengembangan sektor energi itu lebih karena manajerial yang tidak efisien, mulai sektor hulu hingga pengolahan atau produksi. Imbasnya, beban itu harus ditanggung pemerintah dalam skema cost recovery (penggantian biaya produksi) untuk migas, dan yang lebih tidak beruntung ialah masyarakat yang harus membeli energi dengan harga yang mahal. 

Karena itu, kita ubah dengan skema gross split sliding scale, pemerintah tidak terbebani biaya dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas bisa tetap mendapat skala keekonomian bila bisa melakukan efisiensi yang maksimal. Pertamina akan menjadi contoh penerapan skema baru itu sekaligus menguji sejauh mana mereka lebih efisien lagi. 

Apakah perubahan skema itu bisa membuat sektor migas kembali menarik buat investor dan KKKS migas yang sudah ada?

Masalah di hulu migas ialah bagaimana caranya bisa efisien dalam mengambil minyak. Cost recovery itu memberi kontribusi positif terhadap lifting (produksi migas yang bisa dijual), hanya membuat sektor migas terlihat begitu penting padahal kontribusinya terhadap penerimaan negara terus turun. Dari 68 KKKS migas yang menjadi andalan lifting, hanya 20 yang berkontribusi 85%, 48 lainnya hanya menghasilkan 15% dengan biaya produksi (cost per barrel) di atas US$ 30

Indonesia punya beragam potensi energi di luar sumber daya fosil yang semakin menipis, tapi mengapa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak bisa sejalan dengan peningkatan kebutuhan nasional?  Matahari di Tanah Air bisa mencapai US$ 0,15 per kwh? Memang banyak komponen yang harus dibuat efisien. Seperti pembebasan pajak dan bea masuk untuk importasi barang teknologi pendukung pengembangan energi terbarukan.

Lalu pajak penghasilan (PPh) perusahaan pengembang energi terbarukan dibebaskan. Kemudian, di UEA tidak ada masalah pembebasan lahan karena semua lahan dimiliki kerajaan. Ditambah lagi, bunga pinjaman atau kredit di UEA sangat murah, sekitar 2,5%; di Indonesia bisa di atas 10% saat ini.

Untuk harga seperti Masdar City memang sulit, meski Kementerian ESDM punya rumus untuk membuatnya ada di kisaran US$ 0,045 per kwh. Kita ambil yang moderat di kisaran US$ 0,06, misalnya. Kalau Masdar City bisa menjual harga itu di Indonesia, saya siap langsung tanda tangan, kita beli. Soal penyediaan lahan, misalnya, kita bisa menawarkan sistem sewa, pemilik tanah turut dipekerjakan. Masa penyusutan proyek harus diperpanjang dari 7 tahun menjadi 12 tahun. Skema pendanaan proyek jangan lagi pinjaman pakai rupiah, bayarnya harus dengan dolar. Ini harus diperhatikan IPP (pengembang listrik swasta) dan PLN. 

Apa hasil pertemuan bilateral dengan Menteri Energi dan Industri Qatar Mohammed Saleh Abdulla Al-Sada, Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Khalid A AL-Falih, dan CEO Muhadallah Petroleum Khaldoon Al Mubarak?

Pertamina berpeluang membeli langsung elpiji yang selama ini dipasok pihak ketiga (trader) dan juga gas alam cair (LNG) bila memang harganya lebih murah dari Qatar. Untuk minyak sudah ada kontrak langsung. Nanti mereka akan mengirim tim dari Qatar Petroleum untuk negosiasi dengan Pertamina. Indonesia juga mendapat kepastian pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Sumatra Utara berkapasitas 2x2SO Mw senilai Rp7 triliun (dikembangkan PT Pembangkitan Jawa Bali, anak usaha PLN).

Dengan Arab Saudi, kita meminta harga khusus untuk impor minyak dan supaya mereka bantu untuk masuknya avtur Pertamina ke Jeddah, pasar besar itu. Kita memastikan berlanjutnya proyek RFCC Kilang Cilacap dengan nilai investasi US$6 miliar (Rp 80 triliun). Kita juga menawarkan supaya BUMN migas mereka, Saudi Aramco, terlibat untuk pengembangan kilang Dumai (Riau) dan Balongan (Jawa Barat). Sebagai balasannya, mereka minta supaya bisa masuk ke sektor ritel produk pelumas Indonesia, silakan saja.

Perusahaan minyak Adnoc (BUMN migas UEA) juga menawarkan kerja sama resiprokal yang lebih baik dengan Pertamina, terutama di sektor hilir. Dengan Mubadalla, mereka minta kelebihan produksi gas (uncommitted cargo) sekitar 30% di blok West Sebuku Selat Makassar bisa dijual Pertamina. Mereka juga melaporkan mau eksploitasi di lepas pantai Andaman (Aceh)

Kita selalu beranggapan kaya sumber daya migas, itu yang membuat setiap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) menjadi isu sosial bahkan politis. Lihat yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA). Produksi minyak mereka 3 juta barel per hari (bph), sementara konsumsi nasionalnya hanya 100 ribu bph saja. Namun, mereka mengembangkan EBT dari tenaga surya secara masif, bahkan tahun ini sudah siap memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Itu menunjukkan mereka tidak mau mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) mereka hingga terkuras.

Kita tidak harus persis seperti mereka karena memang butuh dana yang besar. Kebijakan energi kita harus realistis, apa yang bisa dikembangkan sesuaikan saja dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Bila ada potensi panas bumi seperti di Jawa Barat, tidak perlu membangun panel surya. Di Kalimantan bisa memakai batu bara. Optimalkan dulu yang ada. Namun, di saat yang sama kita harus serius mengembangkan potensi EBT lain sesuai potensi yang ada. 

Target rasio elektrifikasi 100% di 2019 harus tercapai dengan pasokan energi yang ada. Syaratnya hanya satu, harganya harus terjangkau masyarakat. Buat apa tersedia kalau harganya mahal. Hal menarik terkait dengan pengembangan panel surya seluas 200 hektare berkapasitas 150 megawatt (Mw) di Masdar City, UEA, ialah harga jual listrik yang sangat murah, hanya US$ 0,299 per kilowatt-hour (kwh). Apakah realistis untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) semacam itu di saat biaya pokok produksi (BPP) listrik tenaga.

Media Indonesia, Page-19, Monday, Feb, 6, 2017

Pertamina President Director of Downstream Business Control

The Ministry of State-Owned Enterprises to make sure the authority to coordinate downstream PT Pertamina is returned to the chief executive. The policy is in line with the abolition of the vice chief executive of the company's organizational structure. "Coordination downstream back to the president. Back to before, "said Deputy of Financial Services, Survey Services, and Consultant Ministry of SOEs, Gatot Trihargo.

Gatot targeting basic budget revision agreement containing the changes was completed up to 30 days ahead. The Ministry has asked the commissioners and directors of Pertamina counsel reviewing the ideal organizational structure with current conditions. They were also asked to propose a number of candidates among the main director of the Company. Under a statute Pertarnina this time, the vice president in charge of marketing directorate, directorate processing, and senior vice president of renewable energy. But the position of vice president director who appeared in October 2015 it creates dualism leadership in Pertamina.

National Energy Board Member 2009-2014 period, Mukhtasor assess noise in Pertamina shows that the Ministry of SOEs failed to create good governance of SOEs. Recruitment Pertamina commissioner also considered to have failed to put people who are truly independent and consistent. According to him, the removal of the chief executive occur precisely when the accomplishments Pertamina ride. "Dissolution Petral, as well as transformation and efficiency."

SOE Minister Rini Soemarno been dethroned Dwi Soetjipto and Ahmad Bambang last weekend, and appoint the Director of Gas and Renewable Energy Yenni Andayani became executive president director.

IN INDONESIAN

Dirut Pertamina Kendalikan Bisnis Hilir

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan wewenang mengkoordinasikan sektor hilir PT Pertamina dikembalikan ke direktur utama. Kebijakan itu seiring dengan penghapusan kursi wakil direktur utama di struktur organisasi perusahaan.  “Koordinasi sektor hilir kembali ke dirut. Kembali ke sebelumnya,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Gatot menargetkan kesepakatan revisi anggaran dasar yang memuat perubahan itu rampung maksimal 30 hari ke depan. Kementerian sudah meminta komisaris dan direksi Pertamina berembuk mengkaji struktur organisasi yang ideal dengan kondisi sekarang. Mereka pun diminta mengusulkan sejumlah nama calon direktur utama dari kalangan internal perusahaan. Berdasarkan anggaran dasar Pertarnina saat ini, wakil direktur utama membawahkan direktorat pemasaran, direktorat pengolahan, dan senior vice president energi baru terbarukan. Tapi posisi wadirut yang muncul pada Oktober 2015 itu justru menciptakan dualisme kepemimpinan di Pertamina.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014, Mukhtasor menilai kegaduhan di Pertamina menunjukkan bahwa Kementerian BUMN gagal menciptakan tata kelola BUMN yang baik. Rekrutmen komisaris Pertamina juga dinilai gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten. Menurut dia, pencopotan direktur utama terjadi justru ketika prestasi Pertamina naik. “Pembubaran Petral, serta transformasi dan efisiensi.” 

Menteri BUMN Rini Soemarno telah mencopot Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang akhir pekan lalu, dan menunjuk Direktur Gas dan Energi Terbarukan Yenni Andayani menjadi pelaksana tugas direktur utama.

Koran Tempo, Page-16, Monday, Feb, 6, 2017