Karang Taruna Tuntut Pembayaran Kompensasi

Long March 45 Km

    Kompensasi adalah "harga mati" itulah teriakan puluhan pemuda karang taruna di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, yang menggelar aksi jalan kaki sejauh sekitar 45 kilometer, Kamis (14/ 12). Aksi jalan kaki itu dimulai pagi hari dari balai desa
setempat menuju kantor Bupati, untuk mencari keadilan. Karena warga menilai uang kompensasi yang dijanjikan pihak Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) akibat dampak Flare tidak kunjung diberikan. “Kompensasi harga mati, kita menolak tali asih yang diberikan JOB-PPEJ’ kata Mifthul Huda, ketua karang taruna Desa Rahayu usai tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban.

    Setelah tiba dikantor Pemerintah Kabupaten, Mifthul Huda dalam orasinya menuding Pemerintah Kabupaten Tuban tidak pernah hadir di tengah masyarat. Karena uang kompensasi untuk wanga terdampak Flare selama 12 bulan dari JOB PPEJ belum pernah berhasil. “Kemana peran Bupati, asap JOB terus mengepul, warga terancam dan uang kompensasi 12 bulan tidak diberikan, kata Mifthul Huda. Usai melakukan orasi, puluhan karang taruna itu ditemui Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Noor Nahar Hussein.

    Wakil Bupati mengatakan, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan baik sehingga nantinya tidak ada yang dirugikan. “Semua kebijakan (pemberian kompensasi) itu memang berada di SKK Migas, dan kita telah melakukan komunikasi, terang Wabup. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten sebenarnya kurang setuju jika pemberian ganti rugi itu selama dua bulan. Karena Pemerintah Kabupaten saat itu meminta agar minimal diberikan ganti rugi selama tiga bulan untuk warga. “Pemerintah Kabupaten saat itu meminta pemberian ganti rugi tiga bulan untuk warga sehingga warga bisa diajak diskusi.

    Begitu juga, pemberhentian dana kompensasi untuk warga, juga tidak di beri tahu, sehingga terjadi demo seperti ini,” terangnya. Terkait demo itu, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ), Akbar Pradima, mengatakan, manajemen JOB PPEJ hanya bisa mencairkan kompensasi selama 2 bulan,  itu sejalan dengan keputusan rapat di Jakarta yang dihadiri SKK Migas dan Komisi B DPRD Tuban pada 30 Agustus lalu. “Kami berharap warga bisa memahami kenyataan ini, tegas Akbar Pradima

IN ENGLISH

Youth Demand Compensation Payment
    Compensation is a price `dead in stone," was the cry of tens of youth in Rahayu village, District Soko, who staged a walk as far as 45 kilometers, on Thursday (14/12). Marches began the morning from the village hall The local head office of the Regent, to seek justice. Because residents assess the compensation promised money Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) due to the impact of not being given Flare. "Compensation in stone, we reject the ex-gratia given JOB-PPEJ 'Mifthul said Huda, chairman of the youth organization Rahayu Village after arriving at the Government Office of Tuban.

    Upon arriving at the office of the District Government, Mifthul Huda in his speech accused the Government of Tuban was never present in the society. Because the compensation money to the affected Wanga Flare for 12 months from the JOB PPEJ have never succeeded. "Where the role of regent, JOB kept billowing smoke, residents threatened and cash compensation of 12 months was not given, said Mifthul Huda. After doing speeches, dozens of youth that met the Vice Regent (Vice Regent) Tuban, Noor Nahar Hussein.

    Vice Regent said, these issues need to be resolved properly so that later no one harmed. "All policy (the compensation) was indeed at SKK Migas, and we have communicated, bright Wabup. According to him, the district government actually does not agree if the compensation for two months. Because the district government then requested that given minimal compensation for three months for the citizens. "The government then asked for compensation of three months to the citizens so that citizens can be invited to the discussion.

    Likewise, the dismissal of a compensation fund for the citizens, nor are notified, resulting in a demo like this, "he explained. Related to that demo, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ), Akbar Pradima, said management JOB PPEJ could only disburse compensation for 2 months, was in line with the decision of the meeting in Jakarta attended by SKK Migas and Commission B DPRD Tuban Aug. 30 , "We hope the citizens can understand this reality, said Akbar Pradima

Memorandum, Page-7,Thursday, Dec,15,2016

Skema Baru Bagi Hasil Migas Disosialisasikan

    Pemerintah akan melakukan sosialisasi terkait perubahan sistem bagi hasil minyak dan gas bumi (production sharing contract /PSC) menjadi gross split. Perubahan sistem bagi hasil ini akan berlaku mulai tahun depan. "Dalam waktu dekat Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi terkait skema gross split ini kepada seluruh pihak, khususnya pelaku usaha industri hulu migas,” ujar Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

    Menurut Jonan, sosialisasi tersebut untuk menjelaskan bahwa penerapan skema gross split bertujuan menciptakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) beserta bisnis penunjangnya menjadi entitas bisnis global dan menciptakan daya saing tinggi di dalam negeri. Kementerian ESDM juga menyebut penggantian sistem bagi hasil guna meningkatkan efisiensi KKKS dengan menghilangkan cost recovery Serta meningkatkan pendapatan negara dengan tidak meninggalkan fungsi kontrol SKK Migas.

    Pada pelaksanaan nanti, skema gross split didasarkan pada kondisi cadangan migas, lokasi, hingga pemakaian teknologinya. Fungsi SKK Migas tetap penting. SKK Migas berperan melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama,” kata dia. Dia melanjutkan, SKK Migas nanti tetap akan menjalan fungsi pengawasan dan pengendalian. Instrurnen pengawasan dan pengendalian yang digunakan SKK Migas seperti plan of developrnent, work program and budget, authorization for expenditure, audit ketaatan terhadap regulasi dan lain-lain tetap dijalankan.

    Terkait pokok-pokok gross split ini telah disampaikan kepada 20 KKKS terbesar, SKK Migas, dan pengurus asosiasi perminyakan Indonesia. Secara umum mereka memaharni upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi hulu migas karena sistem gross split tidak rumit dan memangkas birokrasi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan nasional," katanya. Disamping itu, ujardia,pada skema gross split juga akan diatur terkait penggunaan komponen lokal.

    Pemerintah akan menetapkan syarat ketat dalam menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada wilayah kerja migas. ”Penggunaan tenaga kerja nasional khususnya di wilayah kerja menjadi prioritas,” tandasnya. Direktur Riset Hulu Migas Asia-Pasifik Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, skema gross split belurn tentu mampu menggairahkan industri hulu migas. Pihaknya memperkirakan tahun depan belum ada peningkatan signifikan investasi hulu migas karena permasalahan utama masih seputar ketidakpastian usaha dan kebijakan.

    Dia menambahkan, masih menunggu pola seperti apa yang akan diberlakukan pemerintah terkait perubahan skema tersebut. Jika penerapan tersebut tidak membuat kontraktor dapat mengembalikan investasi sesuai yang diharapkan, kemungkinan tidak berpengaruh terhadap iklim investasi hulu migas. Sebaliknya, ujar dia, apabila skema gross split dapat mengurangi hambatan adrninistrasi terkait pengajuan anggaran dan persetujuan kontrak kemungkinan hal itu dapat membantu meningkatkan investasi di Indonesia.

IN ENGLISH

New Scheme of Oil and Gas Production Sharing Socialized

    The Government will disseminate the related system changes from oil and natural gas (production sharing contract / PSC) to gross split. This revenue sharing system changes will take effect from next year. "In the near future the Ministry of Energy will conduct socialization related to the scheme's gross split to all parties, particularly businesses upstream oil and gas industry," said Minister
Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan.

    According Jonan, socialization to explain that the application of the scheme aimed at creating a split gross cooperation contract (PSC) and its supporting business into a global business entity and create high competitiveness in the country. Mineral Resources Ministry also called the replacement system for results to improve efficiency by eliminating the cost recovery KKKS well as increase state revenue by not leaving the control function SKK Migas.

    In the later implementation of the scheme based on the gross split state oil and gas reserves, the location, to the use of technology. SKK Migas functions remain important. SKK Migas role managing the upstream activities of oil and gas under the contract of cooperation, "he said. He continued, SKK Migas'll still be running the functions of supervision and control. Instrurnen supervision and control that is used as plan of SKK Migas developrnent, work program and budget, authorization for expenditure, audit compliance with the regulations and others keep running.

    Related gross split points have been submitted to the PSC's 20 largest, SKK Migas, and the caretaker associations Indonesian oil. Generally they comprehend the government's efforts to improve investment climate for oil and gas upstream gross split system is uncomplicated and cut the bureaucracy by promoting the principles of justice and national interest, "he said. In addition, ujardia, the scheme will also be arranged gross split related to the use of local components.

    The government will set strict requirements to use domestic component level (DCL) on oil and gas working areas. "The use of the national labor force, especially in the working area to be a priority," he said. Gas Upstream Research Director Asia-Pacific Wood Mackenzie Andrew Harwood said gross scheme split belurn certainly able to stimulate upstream oil and gas industry. It expects next year has been no significant increase in oil and gas upstream investment as the main problem is still uncertainty surrounding the business and policy.

    He added, still waiting for a pattern as to what will be imposed by the government related to changes in the scheme. If the application does not make the contractor can recover the investment as expected, is unlikely to affect the upstream oil and gas investment climate. Instead, he said, if the gross scheme split reduces drag associated adrninistrasi budget submission and approval of the contract is a chance it could help increase investment in Indonesia.

Koran Sindo, Page-19,Thursday, Dec,15,2016

Skema Bagi Hasil Minyak

    Indonesia salah satu negara penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Pernyataan yang benar sekali, tetapi itu dulu pada 1970-an. Kini, cadangan terbukti (proven reserve) minyak tinggal 3,8 miliar barel. Kalau berpatokan pada tingkat produksi minyak sekitar 800.000 barel perhari saat ini dengan situasi produksi yang konstan, cadangan minyak Indonesia hanya akan bertahan hingga 12 tahun ke depan. Sejak 12 tahun lalu, negeri ini telah mencatatkan diri sebagai net impor minyak.

    Selanjutnya, pada 2024 Indonesia diprediksi menjadi negara net impor gas. Celakanya, kegiatan eksplorasi minyak dan gas semakin menurun. Data menunjukkan, pada 2012 terdapat 72 aktivitas eksplorasi minyak kemudian anjlok menjadi 12 pada periode 2013 hingga 2015, padahal antara 20l2 sampai 2014 harga minyak sedang bagus. Hal itu harus dibaca bahwa ada persoalan besar yang membuat investor menahan diri mengeksplorasi minyak di Indonesia. 

    Memang, pemerintah tidak diam saja untuk merangsang investor senantiasa menanamkan modal dalam eksplorasi minyak. Sejumlah aktivitas birokrasi dipangkas melalui sejumlah penyederhanaan perizinan hingga rencana perubahan skema bagi hasil yang lebih praktis. Selama ini, pola bagi hasil minyak antara negara dan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) berada pada kisaran 85% untuk negara dan 15% buat kontraktor.

    Selain itu, kontraktor masih dapat kompensasi lewat cost recovery yang diambilkan dari bagian negara. Cost recovery adalah biaya yang digantikan negara atas pengeluaran kontraktor untuk memproduksi minyak. Belakangan ini, terkait dengan cost recovery, banyak sekali mendapat sorotan karena dinilai selain tidak efisien juga merepotkan KKKS sehingga perlu dirumuskan ulang agar kedua pihak bisa diuntungkan. Lihat saja, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 pos untuk cost recovery mencapai sebesar USD 11,6 miliar, sedangkan tahun depan sedikit diturunkan dengan pengalokasian anggaran sebesar USD 10,4 miliar.

    Meski angka cost recovery tersebut sudah dipangkas USD1,2 miliar oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Talhar, masih dinilai terlalu mahal yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut B Pandjaitan sudah menitipkan pekerjaan rumah kepada petinggi Kementerian ESDM untuk meninjau atau menghitung ulang biaya operasi perusahaan minyak yang dikembalikan oleh negara atau cost recovery.

    Pemerintah menargetkan revisi cost recovery bisa dituntaskan sebelum akhir tahun ini. Selain dinilai mahal, cost recovery juga ditengarai sebagai sumber kebocoran anggaran negara yang luput dari perhatian selama ini. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat 20 15 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu temuan yang mengemuka adalah cost recovery membengkak sebesar Rp 2,56 triliun.

    Presiden Jokowi berjanji segera menuntaskan temuan BPK itu. Pembahasan penghapusan cost recovery sudah bergulir di DPR. Dalam rapat kerja antara Kementerian ES DM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Komisi VII di DPR, kemarin diwarnai insiden ringan. Pertemuan yang baru bergulir sekitar 10 menit, pimpinan sidang menskors rapat kerja karena tulisan data cost recovery 2015-2016 sulit terbaca oleh anggota Komisi VII DPR.

Secara terbuka, pihak DPR menyatakan persoalan cost recovery selama ini kurang transparan, padahal alokasi anggaran sangat besar. Rencananya skema bagi hasil minyak akan diganti dengan pola gross split . Seperti apa gross split itu. Gambaran sederhananya adalah bagi hasil negara dan KKKS masing-masing 50% dari hasil produksi minus cost recovery. Jadi, negara terbebas dari penggantian biaya operasi produksi minyak yang dikeluarkan KKKS sehingga bagian yang diterirna negara bersih sebanyak 50%.

    Di sisi lain berpotensi besar mendongkrak pendapatan KKKS seandainya aktivitasnya lebih efisien. Penghapusan cost recovery bukan berarti tanpa risiko. Kalangan pelaku industri penunjang hulu migas di dalam negeri kini menjadi panas dingin. Pasalnya, dalam skema cost recovery pemerintah bisa mewajibkan KKKS memakai produk dalam negeri, mengatur tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) karena pengeluaran operasional KKKS ditanggung oleh negara. Karena itu, adalah hal wajar kalau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menitipkan kepada pemerintah agar perubahan skema bagi hasil minyak tidak merugikan industri nasional

IN ENGLISH

Oil Revenue Share scheme

    Indonesia has one of the largest oil and gas producer in the world. Which statement is true once, but it was used in the 1970s. Now, the proven reserves (proven reserves) lived 3.8 billion barrels of oil. If based on the level of oil production of about 800,000 barrels a day today with the situation of constant production, Indonesia's oil reserves will only last up to 12 years into the future. Since 12 years ago, the country has signed up as a net oil imports.

    Subsequently, in 2024 Indonesia is predicted to become a net gas imports. Unfortunately, oil and gas exploration activity has declined. Data show that in 2012 there were 72 oil exploration activities and then dropped to 12 in the period 2013 to 2015, whereas between 20l2 to 2014 oil prices were good. It should be read that there is a big problem that makes investors refrain from exploring for oil in Indonesia.

    Indeed, the government did not say anything to excite investors continue to invest in oil exploration. A number of bureaucratic activity mowed through a simplification of licensing to plan schema changes for more practical results. During this time, oil revenue sharing between the state and the contractor cooperation contract (PSC) in the range of 85% to 15% for the state and the contractor.

    In addition, contractors can still be compensated through cost recovery be taken from parts of the country. Cost recovery is a fee that replaced the state for spending a contractor to produce oil. In recent years, related to cost recovery, a lot of scrutiny because it is considered in addition to inefficient PSC's too troublesome so it needs to be redefined so that both parties can benefit. See, in the State Budget Amendment (APBN-P) 2016 heading for cost recovery totaled USD 11.6 billion, while next year slightly lowered by the allocation of a budget of USD 10.4 billion.

    Although the number of cost recovery has been trimmed USD1.2 billion by the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Talhar, still considered too expensive impact on the state revenue. Earlier, Coordinating Minister (Menko) Maritim Luhut B Pandjaitan already entrust homework to the Ministry of Energy officials to revisit or recalculate the operating costs of the oil companies that are returned by the state or cost recovery.

    The government is targeting a revised cost recovery could be completed before the end of this year. Apart from being expensive, cost recovery is also considered as a source of state budget leaks that go unnoticed during this time. In the central government financial statements 20 15 submitted the Supreme Audit Agency (BPK) to President Joko Widodo (Jokowi), one of the findings uncovered is cost recovery swell to Rp 2.56 trillion.

    Jokowi President promised to immediately solve the BPK findings. Discussion on the elimination of cost recovery has been rolling in the House. In a meeting between the Ministry of ES DM, Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) to the House of Representatives Commission VII, yesterday characterized the incident light. New meeting revolving around 10 minutes, chairperson suspend the meeting because of the cost recovery 2015-2016 data writing difficult to read by members of House Commission VII.

    Openly, the House declared the issue of cost recovery has been less transparent, whereas very large budget allocation. The plan scheme for oil products will be replaced with a pattern of gross split. What kind of gross split it. A simple illustration is the result of state and KKKS each 50% of output minus cost recovery. Thus, the state free of cost recovery oil production operations issued KKKS so that part diterirna clean state as much as 50%.

    On the other hand potentially huge boost revenue if the PSC's activities more efficient. Elimination of cost recovery is not without risk. Supporting the upstream oil and gas industry in the country has now become a hot cold. Because, in the scheme of cost recovery could require the PSC's government put domestic products, regulate the level of domestic content (DCL) for operational expenditure borne by the state PSC. Therefore, it is natural that the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia entrust the government to change the oil revenue sharing scheme does not harm the national industry

Koran Sindo, Page-8,Thursday, Dec,15,2016

ESDM Menerapkan Syarat TKDN di Gross Split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, penggunaan skema bagi hasil memakai gross split akan mensyaratkan beberapa hal. Terutama adalah pemakaian tingkat kandungan dalam ,negeri (TKDN). Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan, semakin banyak TKDN yang dipakai oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), akan semakin besar pula split yang didapat mereka.

    Kalau mereka (KKKS) tidak mau memakai TKDN maka split tidak dapat besar. Dan tidak ada insentif. Dia juga tidak ingin berandai-andai, jika pada penerapannya malah gagal meningkatkan pendapatan untuk negara. Sejauh ini pemerintah dan beberapa asosiasi penunjang migas juga akan melakukan diskusi soal masalah penerapan TKDN. Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, belum mau menegaskan soal pemakaian TKDN bagi KKKS, jika nantinya skema gross split akan diterapkan pada Januari 2017.

    IPA mengaku diskusi belum sampai soal TKDN. Tapi yang saya bisa katakan bahwa soal TKDN dan soal teknologi, KKKS akan seefisien mungkin, karena cost akan ditanggung sepenuhnya oleh KKKS. Dia juga menerangkan, bahwa ide gfross split untuk conventional assets sebenarnya datang dari pemerintah. Saat ini pihaknya masih menganalisa positif dan negatif skema gross split tersebut.

    IPA saat ini bekerja sama dengan pemerintah untuk menganalisa positif-negatif atau kekuatan dan kelemahan konsep gross split dan saat ini diskusi masih berlangsung Serta masih di analisa," terang Marjolijn. Karena alasan masih didiskusikan, Marjolijn belum bisa membeberkan untung dan rugi skema gross split ini. Ia menegaskan, IPA bekerja sama dengan pemerintah agar memperoleh suatu model gross split yang baik, untuk pemerintah maupun investor.

    Namun berdasarkan kajian awal, skema gross split dianggap akan merugikan KKKS karena 'return of invesment (ROI) KKKS yang ditanamkan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. "Itu tergantung model commercial yang akan diterapkan, dan hal tersebut yang sedang kami diskusikan saat ini dengan pemerintah," urainya.

    Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai, jika memakai cost recovery maka ROI bisa kembali dalam lima tahun investasi atau bisa lebih cepat, karena ada kepastian biaya ditanggung pemerintah. Sedangkan gross split tidak," kata dia. Yang menjadi ketakutan juga, karena skema gross split ini diserahkan 100% ke KKKS.

Menurut Komaidi, KKKS berhak menentukan teknologi yang dibawa oleh perusahaan yang terintegrasi di luar negeri. Diperkirakan, KKKS akan takut memakai TKDN karena tidak efisien dan rugi. Mereka sepertinya akan ketakutan sendiri semakin tidak efisien, maka semakin mereka dirugikan. Kalau kondisi seperti ini, maka akan terjadi disinsentif.

IN ENGLISH

Implementing EMR Terms of DCL in Gross Split
    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) asserts, the use of profit-sharing scheme will split the gross wear requires several things. Primarily is the use of content level, domestic (DCL). Arcandra Tahar, Vice Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), revealed that more and more local content used by the Contractor of Cooperation Contract (PSC), the greater the split obtained them.

    If they (PSC) does not want to wear DCL then split can not be great. And there is no incentive. He also did not want to suppose, if the application even failed to raise revenue for the state. So far the government and some of the supporting associations of oil and gas will also conduct a discussion on the problem of the application of DCL. Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, would not insist on the use of local content for the PSC, if later split gross scheme will be applied in January 2017.

    IPA admitted that discussions had not yet reached a matter of DCL. But I can say that about DCL and about technology, PSC will be as efficient as possible, because the cost will be borne entirely by the PSC. He also explained that the idea for the conventional split gfross assets actually come from the government. The company is still analyzing the positive and negative gross scheme of the split.

    IPA is currently working with the government to analyze the positive-negative or strengths and weaknesses of the concept of gross split and now the discussion is still going on And still in the analysis, "said Marjolijn. For reasons still being discussed, Marjolijn can not disclose profit and loss schemes gross splitted . He asserted, IPA cooperate with the government in order to obtain a good model of gross split, for the government and investors.

    However, based on an initial review, gross scheme PSC split would have been detrimental for the 'return of investment as (ROI) KKKS invested can not go back in a short time. "It depends on commercial models that will be applied, and that's what we're discussing today with the government," he explained.

    Executive Director Reforminer Komaidi Notonegoro rate, if put on cost recovery, the ROI can be returned within five years of the investment or it could be faster, because there is no certainty the cost borne by the government. While gross split is not, "he said. Which was frightened, too, because this split gross scheme submitted to the PSC's 100%.

According Komaidi, PSC's right to determine the technology brought by integrated companies abroad. It is estimated that, PSC will be afraid to use DCL because inefficient and loss. They seem to be scared themselves increasingly inefficient, the more they are disadvantaged. If conditions like this, there will be a disincentive.

Kontan, Page-14,Thursday, Dec,15,2016

Aramco & Pertamina Bentuk Joint Venture

Modernization of oil refineries
    PT Pertamina dan Saudi Aramco akan menandatangani kesepakatan pembentukan perusahaan patungan pada 22 Desember mendatang. Kepastian ini menjadi tanda Saudi Aramco mendukung modernisasi tiga kilang minyak untuk meningkatkan produksi. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, dua perusahaan minyak tersebut akan mengadakan pertemuan terkait kesepakatan pembentukan joint venture untuk pengembangan kilang di Indonesia. "Tapi belum tahu (kilang yang mana), nanti kita bicarakan.

    Aramco pegang tiga konsesi, kata Rachrnad. Saudi Aramco memiliki hak konsesi dalam pengembangan proyek kilang di Indonesia, yaitu Refinery Development Master Plant (RDMP) Cilacap, Balongan, dan Dumai. Saudi Aramco menginginkan pengerjaan tiga kilang itu berlangsung secara bertahap. Sedangkan dari pihak Pertamina menginginkan pembangunan kilang dilakukan secara paralel. Maka dari itu yang paling siap berlanjut dengan pembentukan joint venture adalah Kilang Cilacap. Itu setelah dilakukan Head of Agrement (HOA) pada 26 November lalu.

    Sementara HOA Kilang Dumai dan Kilang Balongan sudah kedaluwarsa, karena tenggat waktunya sudah melebihi satu tahun. Sebelumnya Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang membeberkan, antara Saudi Aramco dan Pertamina selalu menjalin komunikasi dengan baik. Lantaran HOA kedaluwarsa, kerjasama di kilang Dumai dan Balongan diberhentikan terlebih dahulu. Sementara Rachmad enggan menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas, kata Rachmat, salah satu fokus pertemuan dengan CEO Saudi Aramco tersebut akan membahas tentang pengembangan Kilang Balongan.

    Kilang Balongan yang biasanya mendapatkan naphtha dari Kilang Balikpapan akan kekurangan asupan naphtha pada tahun 2019 mendatang, yakni saat Kilang Balikpapan selesai proses upgrading. Untuk mengatasi hal tersebut, Rachmad menginginkan, Pertamina mengebut pengerjaan pengembangan kilang Balongan. Sehingga pada saat kilang Balikpapan selesai proses upgrading, berbarengan dengan kilang Balongan.

IN ENGLISH

Aramco and Pertamina Form Joint Venture

    PT Pertamina and Saudi Aramco will sign the agreement to establish a joint venture on 22 December. Certainty is a sign of Saudi Aramco support the modernization of three refineries to increase production. Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Hardadi Rachmat said two oil companies will conduct meetings related to the formation of a joint venture agreement for the development of refineries in Indonesia. "We do not know yet (refinery which one), then we are talking about.

    Aramco hold three concessions, said Rachrnad. Saudi Aramco has concession rights in the development of the refinery project in Indonesia, namely Refinery Development Master Plant (RDMP) Cilacap, Balongan, and Dumai. Saudi Aramco wants three refineries processing took place gradually. While from the Pertamina wants to build a refinery carried out in parallel. Thus the most ready to continue with the establishment of the joint venture is the Cilacap refinery. It was after the Head of Agrement (HOA) on 26 November.

    While HOA Dumai and Balongan Refinery Refinery has expired, because the deadline has exceeded one year. Previously Deputy CEO Ahmad Bambang revealed, between Saudi Aramco and Pertamina has always maintained good communication. Because HOA expired, cooperation in Dumai and Balongan refinery dismissed beforehand. While Rachmad declined to elaborate further. What is clear, said Rachmat, one focus of the meeting with the CEO of Saudi Aramco will discuss about the development Balongan refinery.

    Balongan refinery which usually get naphtha from Balikpapan refinery naphtha intake would shortages in the upcoming 2019, which is now completed the process of upgrading Balikpapan refinery. To overcome this, Rachmad want, Pertamina Balongan refinery speeding development work. Hence, in the Balikpapan refinery upgrading process was completed, along with the Balongan refinery.

Kontan, Page-14,Thursday, Dec,15,2016

Revisi UU Migas Rumuskan Pengganti SKK Migas

    Proses revisi Undang-Undang Migas di DPR masih terkendala. Ini karena belum ada kesepakatan tata kelola sektor hulu migas, terutama dalaru menentukan badan pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna memenuhi amanat keputusan Mahkamah Konstitusi Komisi VII DPR mengusahakan agar peran SKK Migas sebagai pengelola sektor Hulu migas bisa dikembalikan lagi ke Pertamina, tapi jangan sampai mengulang kesalahan di masa lalu.

    Yang belum disepakati di Komisi VII adalah bentuk kelembagaan hulu migas. Fraksi Gerindra dan Nasdem sebetulnya sudah sepakat, SKK Migas sebaiknya disatukan dengan Pertamina, tapi dengan beberapa modifikasi, kata Harry Purnomo, anggota Komisi VII. Harry menekankan, posis Pertamina sangat menentukan dalam mewujudkan ketahanan energi, dalam hal ini mengamankan pasokan migas untuk masyarakat. Sedangkan, peran perusahaan migas swasta nasional selama ini hanyalah sebagai pelengkap.

    Karena itu, sangat penting mendorong Pertamina bisa kembali menguasai produksi migas nasional melalui penguasaan sektor hulu. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, sikap DPR terhadap revisi UU Migas adalah kuasa penguasaan migas harus dikembalikan kepada Pertamina (sebagai regulator migas) dan SKK Migas harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.

IN ENGLISH

Revised Oil and Gas Law Define Substitute SKK Migas

    The revision process oil and gas law in parliament is still constrained. This is because there is no agreement governance upstream oil and gas, especially dalaru determine body replacement Unit Special Upstream Oil and Gas (SKK Migas) in order to fulfill the mandate of the Constitutional Court decision of House Commission VII to it that the role of SKK Migas as a manager of the upstream sector of oil and gas could be restored again to Pertamina, but not to repeat the mistakes of the past.

    Which has not been agreed with Commission VII is an institutional form of upstream oil and gas. Gerindra and Nasdem fraction has actually been agreed, SKK Migas should be merged with Pertamina, but with some modifications, said Harry Purnomo, a member of Commission VII. Harry stressed, Pertamina posis very important in realizing energy security, in this case a secure supply of gas to the public. Meanwhile, the role of national private oil and gas company for this was just a natural.

    Therefore, it is important to encourage Pertamina could regain control of the national oil and gas production through the mastery of the upstream sector. House Commission VII member Kurtubi said, the attitude of the House towards the revision of oil and gas law is the power of control of oil and gas should be returned to the Pertamina (as a regulator of oil and gas) and SKK Migas should be dissolved because it does not fit with the spirit of the 1945 Constitution.

Kontan, Page-14,Thursday, Dec,15,2016

Pertamina EP Raih Penghargaan Terkait Eksplorasi

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memberikan penghargaan kepada PT Pertamina EP sebagai perusahaan terbaik dalam hal eksplorasi pada 2016. Anak perusahaan PT Pertamina ini menargetkan
survei darat tiga dimensi seluas 785 kilometer persegi dan terealisasi 951 kilometer persegi. Untuk survei darat dua dimensi terealisasi 953 kilometer persegi dari target yang ditetapkan seluas 941 kilometer persegi Kami berkomitmen untuk terus menemukan cadangan minyak baru,” kata Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf. Adapun dari delapan sumur eksplorasi yang ditargetkan pada 2016, Sudah terealisasi lima sumur

IN ENGLISH

Pertamina EP Related Awarded Exploration

    Special Unit of Upstream Oil and Gas awarded PT Pertamina EP as the best company in terms of exploration in 2016. The subsidiary PT Pertamina is targeting three-dimensional ground surveys covering 785 square kilometers and 951 square kilometers realized. For the two-dimensional ground surveys realized 953 square kilometers of the target area of 941 square kilometers We are committed to continue to find new oil reserves, "said Director of Pertamina EP Nana Abdul Manaf. As of eight exploration wells targeted in 2016, already realized five wells

Kompas, Page-18,Thursday, Dec,15,2016

Harga Naik, Tren Produksi Masih Turun

    Harga minyak dan gas, tahun depan, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun terakhir. Hal ini berpeluang meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Persoalannya, tren penurunan volume produksi minyak dan gas yang terjadi sejak 2004 masih akan berlanjut pada tahun depan. Dosen Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto menyatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menimbulkan ketidakpastian perekonomian global dan berpotensi memunculkan ketegangan antara AS dan sejumlah negara mitra. Hal ini menjadi faktor utama yang mendorong harga minyak dunia naik.

    Faktor ini diperkuat dengan keputusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memotong produksi 1,2 juta barrel per hari, dari 33,7 juta barrel menjadi 32,5 juta barrel. Ini berlaku per Januari-Juni 2017 dan dapat diperpanjang untuk paruh kedua pada 2017. Pri memperkirakan harga rata-rata selama 2017 berkisar 55-60 dollar AS per barrel, sementara asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja N egara 2017 adalah 45 dollar AS per barrel.

    Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan penerimaan negara. Namun, persoalannya adalah produksi minyak dan gas siap jual konsisten turun.  Artinya, kenaikan harga minyak akan mendongkrak sumbangan migas terhadap penerimaan negara pada tahun depan, tetapi tidak terlalu signifikan. ”Jadi, tahun depan, penerimaan negara dari migas akan naik sedikit karena volume produksinya memang kecil. Sudah begitu, konsumsi dalam negeri meningkat sehingga akan semakin sedikit produksi migas yang diekspor,” kata Pri.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari sektor migas anjlok dalam dua tahun terakhir. Ini sejalan dengan produksi migas siap jual yang konsisten turun. Pada periode yang sama, harga minyak dunia juga anjlok. Sejak 2004, produksi minyak siap jual konsisten turun. Saat itu, produksinya mencapai 1.038.000 barrel per hari. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi terus turun sampai mencapai 778.000 barrel per hari pada 2015.

    Tahun ini, proyeksinya 820.000 barrel per hari. Tahun depan, produksi diasumsikan turun menjadi 815.000 barrel per hari. Tren serupa terjadi pada produksi gas siap jual, dari 1,33 juta barrel setara minyak per hari pada 2010 menjadi 1,15 juta barrel setara minyak per hari pada 2016, Tahun depan, asumsinya 1,15 juta barrel setara minyak per hari alias stagnan. Turunnya produksi sejalan dengan anjloknya harga minyak dunia Setelah mencapai angka di atas 100 dollar AS per barrel selama 2011-2013, harga minyak dunia turun menjadi 97 dollar AS per barrel pada 2014.

    Tahun 2015, harganya turun lagi menjadi 40 dollar AS per barrel. Kombinasi kedua faktor tersebut menyebabkan penerimaan negara dari sektor migas anjlok pada dua tahun terakhir. Penerimaan dari migas bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Realisasi PPh migas pada 2014 adalah Rp 87,4 triliun. Tahun lalu, realisasinya merosot menjadi Rp 49,7 triliun. Tahun ini, proyeksinya Rp 33,4 triliun. Adapun PNBP migas pada 2014 mencapai Rp 216,9 triliun. Tahun lalu, realisasinya anjlok menjadi Rp 78,2 triliun.

    Tahun ini, proyeksinya Rp 68,7 triliun. Perhatian minim, Pri berpendapat, isu utamanya terletak pada turunnya produksi migas.siap jual. Tren ini disebabkan minimnya perhatian pemerintah dan DPR pada hulu migas. Indikator utamanya adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tak kunjung dibahas dan dituntaskan. Padahal, kekosongan hukum di hulu migas terjadi sejak 2012. Hal ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

    MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Gugatan ke MK diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat. Untuk mengisi kekosongan hukum, pernerintah lalu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 untuk membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Meski demikian, hal itu dipandang tidak cukup sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam iklim investasi hulu migas di Indonesia. Ditambah dengan harga minyak yang turun, eksplorasi migas menjadi lesu. Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Maxensius Tri Sambodo memproyeksikan harga minyak dunia tahun depan berkisar 55-60 dollar AS per barrel. Pada satu sisi, ini akan meningkatkan penerimaan negara.

    Namun, disisi lain, ini akan menggelembungkan biaya impor dan meningkatkan subsidi energi. Dalam sebuah acara, Selasa lalu; Menteri BUMN Rini S Soemarno meminta PT Pertamina agar lebih agresif mengakuisisi blok-blok minyak dan gas bumi yang ada di luar negeri. Akuisisi menjadi tumpuan di tengah sulitnya mencari cadangan minyak dan gas bumi baru di Indonesia. Kontribusi dari hasil akuisisi Cukup signifikan bagi Pertamina. Wakil Direkbur Utama Pertamina Ahmad Bambang menambahkan, dari belanja modal Pertamina yang setiap tahunnya berkisar 6-7 miliar dollar AS, porsi investasi di hulu mencapai 60-70 persen. Untuk akuisisi, Pertamina tengah mempertimbangkan blok migas di Aljazair yang saat ini masih dimiliki Repsol, perusahaan Spanyol.

IN ENGLISH

Prices Rise, Production Trend Still Down
    Oil and gas prices, the next year, likely to be higher than the last two years. It is an opportunity to increase revenues significantly. The problem is, the downward trend in the volume of oil and gas production that occurred since 2004 would continue in the next year. Trisakti University lecturer, Pri Agung Rakhmanto states, the election of Donald Trump as President of the United States (US) lead to uncertainty in the global economy and the potential to cause tension between the US and a number of partner countries. This becomes the main factor driving world oil prices rose.

    This factor is reinforced by the decision of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) production cut of 1.2 million barrels per day, from 33.7 million barrels to 32.5 million barrels. This applies as of January-June 2017 and may be extended for the second half of 2017. Pri estimate average prices for 2017 range from 55-60 dollars per barrel, while the assumption in the Budget N egara 2017 was 45 dollars per barrel.

    That is, the increase in oil prices will increase state revenue. However, the problem is the production of oil and gas ready to sell consistently down. That is, the increase in oil prices will boost oil and gas contribution to state revenue in the next year, but not very significant. "So, next year, state revenues from oil and gas will rise slightly due to production volume is small. It's so, so the increased domestic consumption will be less oil and gas production is exported, "said Pri.

    Based on data from the Directorate General of Budget, Ministry of Finance, the state revenue from oil and gas sector dropped in the last two years. This is in line with oil and gas production is ready to sell a consistent decline. In the same period, world oil prices also dropped. Since 2004, oil production is ready to sell consistently down. At that time, production reached 1.038 million barrels per day. In subsequent years, production continued to fall until it reached 778 000 barrels per day in 2015.

    This year, the projected 820,000 barrels per day. Next year, production is assumed to fall to 815 000 barrels per day. Similar trends occurred in gas production for sale, from 1.33 million barrels of oil equivalent per day in 2010 to 1.15 million barrels of oil equivalent per day in 2016, next year, the assumption of 1.15 million barrels of oil equivalent per day alias stagnant. The fall in production in line with the drop in world oil prices Having risen above 100 dollars per barrel during 2011 to 2013, world oil prices fell to 97 dollars per barrel in 2014.

    In 2015, the price dropped again to 40 dollars per barrel. The combination of these two factors led to the state revenue from oil and gas sector plummeted in the past two years. Revenue from oil and gas sourced from the Income Tax (VAT) of oil and gas and Non Tax Revenue (non-tax) of oil and gas. The realization of oil and gas income tax in 2014 was Rp 87.4 trillion. Last year, the realization sank to Rp 49.7 trillion. This year, the projection of Rp 33.4 trillion. As for the oil and gas non-tax revenues in 2014 reached Rp 216.9 trillion. Last year, the realization dropped to Rp 78.2 trillion.

    This year, the projection of Rp 68.7 trillion. Attention minimal, Pri argues, the main issue lies in the decline in production migas.siap selling. This trend is due to the lack of attention of the government and parliament on the upstream oil and gas. The main indicator is the revision of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas that can not be discussed and resolved. In fact, the legal vacuum in the upstream oil and gas have occurred since 2012. It originated from the decision of the Constitutional Court (MK), which has implications for the dissolution of the Executive Agency for Oil and Gas (BP Migas).

    The Court decided articles regulating the duties and functions of BP Migas as stipulated in Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal binding. Lawsuit filed to the Constitutional Court by a number of community organizations. To fill the legal vacuum, governmental and issued Presidential Decree No. 95 of 2012 to establish a Task Force While the Upstream Oil and Gas (SKK Migas).

    Nevertheless, it was deemed not enough to cause uncertainty in the upstream oil and gas investment climate in Indonesia. Coupled with the fall in oil prices, oil and gas exploration became lethargic. Separately, Indonesian Institute of Sciences researcher Maxensius Tri Sambodo projecting world oil prices next year range from 55-60 dollars per barrel. On the one hand, this will increase state revenue.

    However, on the other hand, this will inflate the cost of imports and improve energy subsidies. In a ceremony last Tuesday; SOE Minister Rini S Soemarno asked PT Pertamina to be more aggressive acquisition of blocks of oil and gas that are outside the country. Acquisition of a focus in the middle of the difficulty of finding oil and gas reserves in Indonesia recently. Contributions from the acquisition of significant Enough for Pertamina. Pertamina's vice Direkbur Ahmad Bambang added, Pertamina capital expenditure annually around 6-7 billion dollars, the share of investment in the upstream reaches 60-70 percent. For the acquisition, Pertamina is considering oil and gas block in Algeria, which is still owned by Repsol, the Spanish company.

Kompas, Page-1,Thursday, Dec,15,2016

Matangkan Pola Gross Split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan mengganti skema kerja sama migas dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Metode penggantian biaya operasional (cost recovery) yang selama ini digunakan akan diganti dengan bagi hasil produksi bruto (gross split). Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, penggantian pola bagi hasil menjadi gross split diyakini memberikan penerimaan yang maksimal bagi negara.

    Skema gross split juga tidak rumit sehingga memangkas birokrasi dan meningkatkan investasi di bidang migas. Pemerintah menetapkan syarat ketat terkait dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri dalam penunjukan pengelolaan wilayah kerja. Selain itu, penggunaan tenaga kerja nasional, khususnya tenaga kerja diwilayah kerja, juga menjadi prioritas,” jelasnya. Jonan juga telah menyampaikan perubahan pola eksploitasi potensi migas tersebut kepada 20 KKKS terbesar, SKK Migas, serta Indonesian Petroleum Association (IPA).

    Mantan menteri perhubungan mengklaim gross split lebih simpel sehingga bisa memangkas birokrasi. Jonan berjanji skerna gross split diterapkan dengan mengedepankan prinsip fairness. Kementerian ESDM segera melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di industri hulu migas. Meski tidak Iagi memiliki kewenangan menetapkan cost recovery yang diterima KKKS, Jonan menilai fungsi SKK Migas tetap penting.

    SKK Migas akan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan instrumen pengawasan plan of development (POD), work plan and budget (WP&B), authorization for expenditure (APE), elan audit ketaatan terhadap regulasi. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, kewenangan negara dalam skema gross split tidak berkurang. Negara masih memiliki kontrol dalam kontrak pengelolaan wilayah kerja migas yang dilakukan KKKS.

IN ENGLISH

Pattern finalize Gross Split
    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) make sure to replace the oil and gas cooperation scheme with the cooperation contract (PSC). Replacement method operating costs (cost recovery) which has been used will be replaced with the results of the gross production (gross split). According to the Minister Ignatius Jonan, replacement gross revenue sharing scheme be split is believed to provide maximum reception for the country.

    Scheme gross split is also not complicated so cut bureaucracy and increase investment in oil and gas fields. The government set stringent conditions associated with the use of the level of domestic components in the appointment of the management of the working area. In addition, the use of national labor, especially labor working area, also become a priority, "he explained. Jonan also has submitted changes in the pattern of exploitation of oil and gas potential of the 20 largest PSC, SKK Migas, as well as the Indonesian Petroleum Association (IPA).

    Former transportation minister claims to gross more simple split so that it can cut red tape. Jonan promised skerna gross split applied to promoting the principle of fairness. The Ministry of Energy and Mineral Resources immediately to disseminate to businesses in the upstream oil and gas industry. Although the involvement not have the authority to establish cost recovery received KKKS, Jonan assess the function of SKK Migas remains important.

    SKK Migas will perform the function of supervision and control by monitoring instruments plan of development (POD), work plan and budget (WP & B), authorization for expenditure (APE), elan audit adherence to regulations. Deputy Minister Arcandra Tahar added, the authority of the state in the scheme of gross split is not reduced. The state still has control in contract management of oil and gas working areas which do KKKS.

    In addition, the state also plays an important role in determining the work plan and working areas of oil and gas as well as the submission of development plans. The authority of the state is not reduced. The state still has control in terms of the filing plan of development as well as the PSC's work plan. Unless the budget, because, throughout his cost borne by the contractor "he said. There are five criteria that determine the major-minor for oil and gas revenue received PSC.

    Namely, the amount of reserves or reservoirs of oil and gas, project location, site conditions, conditions geograiis, and block conventional or non-conventional. With gross split system, contractors can be more efficient because it can no longer charge the operational areas of the upstream to the state. The state also does not have to bear the cost of the greater cost recovery and potentially be a case of corruption.

Jawa Pos, Page-5,Thursday, Dec,15,2016

Tagih Kompensasi JOB-PPEJ

    Puluhan warga dan Karang Taruna Desa Rahayu Kecamatan Soko mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan jalan kaki melewati jalur Soko, Rengel, Grahagan, Semanding dan Tuban, Rabu (14/12). Mereka datang ke Pemda ingin menemui Bupati H. Fathul Huda dengan tujuan meminta bantuannya dalam memperjuangkan tuntutan untuk mendapatkan dana kompensasi dampak flaring yang dilakukan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPE).

    Dalam orasinya di depan kantor Pemerintah Daerah, massa menuntut agar kompensasi yang nunggak selama 12 bulan segera dibayar. Koordinator Aksi, Miftakhul Khoiri mengatakan, tuntutan itu dilakukan mengacu pada kesepakatan warga dengan JOB PPEJ dan SKK Migas Jabanusa pada tahun 2009 lalu yang hingga kini belum berakhir. "Kami lakukan jalan kaki ke Pemerintah Daerah  Tuban untuk menuntut dana kompensasi selama 12 bulan Tahun 2016 sebanyak 3,4 Miliar segera dibayarkan oleh JOB PPEJ," terangnya. Ia juga menegaskan, menolak opsi dana tali asih yang diberikan oleh pihak JOB-PPEJ kepada warga. Sebab menurutnya, tali asih tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

    Dalam kesempatan itu, massa hanya ditemui Wakil Bupati Noor Nahar Husein. Wakil Bupati mengatakan pihaknya masih akan melakukan pertemuan dengan warga terdampak, DPRD Tuban, SKK Migas dan JOB PPEJ di Kantor Kecamatan Soko untuk mengambil jalan tengah atau solusi atas permasalahan tersebut. Rencana kami akan menggelar pertemuan yang mempertemukan warga dengan JOB PPEJ dan SKK Migas, agar permasalahan ini cepat selesai. Puluhan warga Desa Rahayu akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari Wakil Bupati.

IN ENGLISH

Compensation receivable JOB-PPEJ

    Dozens of residents and Youth of Soko Rahayu Village District of the Office of Local Government Tuban walk past the point Soko, Rengel, Grabagan, Semanding and Tuban, Wednesday (14/12). They came to the local government wanted to see the Regent H. Fath Huda with the aim of asking for his help in fighting claim for compensation funds that do impact flaring Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPE).

    In his speech in front of the regional government, the masses demanded compensation in arrears during the 12 months immediately paid. Action Coordinator, Miftakhul Khoiri said the demand was made to refer to agreement with JOB PPEJ citizens and SKK Migas Jabanusa in 2009 and which has not yet ended. "We did walk to Tuban Local Government to demand compensation for 12 months of 2016 as much as 3.4 billion paid by JOB PPEJ immediately," he explained. He also emphasized that the fund rejected the option of ex-gratia given by the JOB-PPEJ to citizens. Because according to him, the ex-gratia is not in accordance with the previous agreement.

    On that occasion, the masses just met Vice Regent Noor Nahar Hussein. Vice Regent said it's still going to have a meeting with the affected citizens, Parliament Tuban, SKK Migas and JOB PPEJ at the District Office Soko to get a compromise or solution to these problems. We plan to hold meetings that bring together the JOB PPEJ and SKK Migas, so that this issue settled quickly. Dozens of residents of the village Rahayu eventually disbanded after getting an explanation from the Vice Regent.

Harian Bangsa, Page-9,Thursday, Dec,15,2016