Pertamina-Saudi Aramco Bangun Kilang Cilacap

    PT Pertamina berencana menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture agreement) dengan perusahaan minyak asal TimurTengah, Saudi Aramco. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan perjanjian tersebut merupakan upaya Pertamina dalam merevitalisasi kilang di Cilacap.

    Perjanjian pembentukan perusahaan patungan ini sendiri ditargetkan dapat terealisasi pada akhir Desember 2016. "Nanti porsi saham Aramco masih sama 45% dan selebihnya Pertamina, saya berharap mulai. 2017 pembangunan revitalisasi Kilang Cilacap sudah bisa dilakukan," kata Rini usai menghadiri HUT Ke-59 Pertamina di Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah.

    Rini menjelaskan, saat ini Pertamina terus mengembangkan residual fluid catalytic cracker (RFCC), kilang yang mengolah low sulfur waxy residue (LSWR) menjadi produk bernilai tinggi, yaitu gasoline oktan tinggi yang ramah lingkungan, peningkatan produksi LPG dan produk baru propilena. "Pengembangan RFCC memasuki finalisasi basic engineering design yang akan dilakukan oleh Aramco, akhir bulan ini rencananya final penandatanganan.

    Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto menambahkan, investasi pembentukan perusahaan patungan tersebut mencapai USD 5,5 miliar, sedangkan Saudi Aramco akan menyiapkan sebesar USD2,2 miliar. Setelah joint venture agreement, kita akan siapkan feasibility study, harapannya selesai di Januari-Februari, kemudian basic engineering design , dan diharapkan akhir 2017 sudah groundbreaking," ujar Dwi.

    Proyek revitalisasi Kilang Cilacap merupakan salah satu dari empat kilang yang masuk dalam Refinery Development Masterplan (RDMP) yang tengah dijalankan Pertamina. Tiga kilang lainnya adalah Kilang Balikpapan di Kalimatan Timur, Kilang Dumaidi Riau, dan Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Sementara, Kilang Plaju Sungai Gerong di Sumatera Selatan akan menjadi proyek selanjutnya.

    Selain Kilang Cilacap, lanjut Dwi, Pertamina juga menggandeng Saudi Aramco dalam revitalisasi Kilang Dumai dan Balongan. Sementara untuk Kilang Balikpapan, Pertamina menggarapnya sendiri tanpa bermitra dengan perusahaan lain. Kilang Cilacap ditargetkan selesai 2022, sedangkan di Balikpapan selesai 2019 dan di Dumai pada 2021,"jelas dia.

    Dia mengungkapkan, program pengembangan kilang merupakan upaya untuk menjamin ketahanan energi nasional. Konsumsi BBM saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan pasokan dari dalam negeri baru 900.000 barel per hari. Ketika proyek pengembangan mencapai tahap penyelesaian, kapasitas dari Kilang Cilacap akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari dari saat ini sebesar 300.000 barel per hari.

    Sementara, dalam rangka menyambut HUT PT Pertamina ke 59, perseroan menyelenggarakan program pemberdayaan dan pembersihan Pantai Kampung Nelayan di lima lokasi secara serentak. Sedikitnya 4.000 orang terlibat dalam aksi yang tersebar di beberapa titik. Kelima titik tersebut yaitu Pantai Kampung Bugis, Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Pantai Mutiara Hijau, Balongan (Jawa Barat), Teluk Penyu, Cilacap (Jawa Tengah), Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi (Jawa Timur), dan Kampung Atas Air, Balikpapan (KalimantanTimur).

IN ENGLISH

Build-Saudi Aramco Pertamina Refinery in Cilacap

    PT Pertamina plans to sign an agreement forming the joint venture (joint venture agreement) with the Middle East oil company, Saudi Aramco. Minister for State Owned Enterprises (SOEs) Rini Soemarno said the agreement was an attempt to revitalize Pertamina refinery in Cilacap.

    Agreement itself forming this joint venture is targeted to be realized at the end of December 2016. "Later still the same portion Aramco shares of 45% and the rest Pertamina, I can expect to begin. 2017 construction Cilacap refinery revitalization can be done," Rini said after attending the 59th Anniversary Pertamina in Teluk Penyu, Cilacap, Central Java.

    Rini explained that Pertamina continues to develop residual fluid catalytic cracker (RFCC), the refineries that process low sulfur waxy residue (LSWR) into high value products, high octane gasoline that is environmentally friendly, increase LPG production and new product propylene. "Development of RFCC entered the finalization basic engineering design will be undertaken by Aramco, the end of this month the signing of the final plans.

    Pertamina President Director Dwi Sutjipto added, forming the joint venture investment reached USD 5.5 billion, while Saudi Aramco will be set up by $ 2.2 billion. After the joint venture agreement, we will prepare a feasibility study, it is expected completed in January-February, then the basic engineering design, and is expected to end in 2017 has been groundbreaking, "said Dwi.

    The Cilacap refinery revitalization project is one of four refineries included in Refinery Development Masterplan (RDMP) that is being undertaken by Pertamina. Three other refinery is the refinery Balikpapan in East Kalimantan, Riau Dumaidi Refinery and Balongan refinery in Indramayu, West Java. Meanwhile, refinery Plaju Gerong River in South Sumatra will be the next project.

    In addition to the Cilacap refinery, said Dwi, Pertamina also cooperates with Saudi Aramco in Dumai and Balongan refinery revitalization. As for the Balikpapan refinery, Pertamina work on its own without partnering with other companies. The Cilacap refinery is targeted for completion in 2022, while in London completed in 2019 and in Dumai in 2021, "he explained.

    He said the refinery development program is an effort to ensure national energy security. Fuel consumption is now reaching 1.6 million barrels per day, whereas the new domestic supply of 900,000 barrels per day. When the development project reaches the stage of completion, the capacity of the Cilacap refinery will increase to 370,000 barrels per day from the current 300,000 barrels per day.

    Meanwhile, to celebrate the 59th anniversary of PT Pertamina, the company organized a beach cleaning program and the empowerment of Kampung Nelayan in five locations simultaneously. At least 4,000 people were involved in the action are scattered at some point. These five points are Pantai Kampung Bugis, Tanjung Uban (Riau Islands), Pantai Mutiara Green, Balongan (West Java), Turtle Bay, Cilacap (Central Java), Watu Dodol Grand Beach, Banyuwangi (East Java), and Kampung Water, Balikpapan (East Kalimantan).

Koran Sindo, Page-19,Tuesday, Dec,13,2016

Tahun 2017, Produksi Mahakam Akan Turun

    Produksi gas Blok Mahakam pada 2017 akan turun. Hal ini karena PT Total EP Indonesie (TEPI) hanya akan melakukan pemboran hingga kuartal I-2017 dan setelah itu akan diteruskan oleh manajemen PT Pertamina. Pada tahun ini, TEPI mengklaim telah memproduksi gas sebesar 1,64 billion cubic feet (BCF) untuk minyak menah, dan kondensat sebesar 64.000 barel per hari (bph). Sementara proyeksi produksi tahun 2017 hanya sebesar 1,43 BCF dan 53.000 bph.

    Vice President Human Resources Total E&P Indonesie Arividya Novianto menyatakan, produksi tahun ini memang cukup bagus, terutama berasal dari lapangan Tunu yang produksi gasnya cukup stabil. Namun memang produksi Blok Mahakam tahun depan memang diproyeksi turun. Penyebabnya sumur migas di Blok Mahakam yang sudah tua sehingga produksinya cenderung turun. Di sisi lain, penurunan juga disebabkan berkurangnya pemboran sumur produksi di Blok Mahakam. Pada tahun depan hanya akan ada pemboran sebanyak 25 sumur.

    TEPI hanya akan melakukan pemboran sebanyak enam sumur yang akan dikerjakan sepanjang kuartal I-2017. Yang punya Total EP di kerjakan sampai awal Maret. Dimulai dari Januari, Rig-nya tidak putus, kami tetap maintaince rig itu," kata Arividya. Sisanya sebanyak 19 sumur pemborannya akan dibiayai oleh Pertamina selaku operator Blok Mahakam yang baru. Kendati yang melakukan pemboran adalah TEPI dari Maret hingga akhir tahun 2017. Total- EP hanya akan investasi US$ 990 juta tahun depan di Mahakam.

    Selain melakukan pemboran sumur produksi, Total EP juga akan melakukan well intervention. Dengan adanya masa transisi pengalihan operator di Blok Mahakam dari TEPI ke Pertamina, TEPI pun tidak akan membiayai kegiatan well intervention hingga akhir tahun 2017. Untuk well intervention, Total kerjakan sampai bulan Oktober, sisanya Pertamina karena untuk produksi 2018," ujarnya.

    Lantaran hanya melakukan enam pemboran, maka kata Arividya, Total EP hanya akan mengeluarkan dana US$ 900 juta atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini yang bisa US$ 2,5 miliar. Vice President Comorate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, pihaknya akan sesuaikan dan buatkan rencana sesuai kebutuhan. Untuk tahap awal kami akan eksekusi dulu 19 sumur pada 2017. Sebelumnya, Pertamina memang bersiap investasi US$ 1,5 miliar tahun depan.

IN ENGLISH

2017, Mahakam Production Will Decline
    Mahakam Block gas production in 2017 will go down. This is because PT Total E & P Indonesie (TEPI) only will drill up to the first quarter of 2017 and thereafter will be forwarded by the management of PT Pertamina. This year, TEPIS claim has been producing gas by 1.64 billion cubic feet (BCF) for menah oil and condensate amounted to 64,000 barrels per day (bpd). While the projected production in 2017 amounted to only 1.43 BCF and 53,000 bpd.

    Vice President Human Resources Total E & P Indonesie Arividya Novianto said that this year's production is quite good, especially coming from the Tunu field gas production is quite stable. But it is the Mahakam block production next year is projected to fall. The cause of oil and gas wells in the block, is old so the production tends to fall. On the other hand, a decrease was also due to reduced drilling production wells in the Mahakam block. In the next year there will only be the drilling of 25 wells.

    TEPI only will drill six wells that will be done during the first quarter-2017. Which has Total EP was done until early March. Starting from January, Rig its not broke, we remain maintaince rig it, "said Arividya. The remaining 19 wells drilling will be financed by Pertamina as the operator of the block, new. Although the drilling is TEPI from March until the end of 2017. Total - EP will only be investing US $ 990 million next year in Mahakam.

    In addition to the drilling of production wells, Total EP will also perform well intervention. With the transfer of carriers in the transition period from the Mahakam block to Pertamina TEPI, TEPI will not pay for well intervention activities by the end of 2017. For well intervention, Total working until October, the rest Pertamina due for production in 2018, "he said.

    Because only do six drilling, the word Arividya, Total EP will only spent US $ 900 million or smaller than this year which could be US $ 2.5 billion. Vice President Comorate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro said it would adjust and then make a plan as needed. For the first phase we will execute first 19 wells in 2017. Previously, Pertamina is preparing to invest US $ 1.5 billion next year.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,13,2016

Gas Masela for Three Company Not the End

    Although the Ministry of Industry (Kemprin) has proposed to the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) on the location of gas Masela, in fact, Minister ESDM not say 100% yes to this request. 

the Masela Gas Block

   In fact, the Deputy Minister Arcandra Tahar admitted that he had approved the allocation Masela gas to three companies namely PT Pupuk Indonesia, PT Kaltim Methanol Industri (KMI), and Multi Pratama Elsoro, as proposed by the Ministry of Industry

    Three companies that obtain gas supply 474 MMSCFD of Abadi field, Masela. According to the Director-General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, IGN Wiratmaja Puja, the allocation of gas from Masela until now still being discussed with the Ministry of Energy Inpex Corporation. 

Inpex Corporation

"Because most of the gas will be used for downstream industries such as petrochemicals and fertilizers. We are still discussing the increase in LNG capacity from 7.5 MTPA to 9.5 MTPA.

    Nonetheless, Wiratmaja targeting gas allocation decisions can be taken later this year. 

"We are still discussions detail, it takes time and patience because of different views," he said. 

   To be sure, wanted the allocation of gas from the Masela absorbed by domestic ith this way the public can benefit. Separately Director General of Chemical, Textile, and Miscellaneous. The Ministry of Industry Achmad Sigit Dwiwahjono said consideration recommends the allocation of gas to three companies because they expressed an interest to invest in fertilizer plants and petrochemical Maluku.

    In addition, the allocation of gas Masela also is determined ahead of time so that not all of the Masela gas converted to LNG for export. We ask for 50% of gas from the block or around 600 MMSCFD Masala domestic absorbed. 

PT Humpuss Intermodal Transport Tbk

    Theo Lekatompessy, President Director of PT Humpuss Intermodal Transport Tbk as a company that has a share in Kaltim Methanol Industry justify the allocation request, gas from this government because they have gas contracts during the 20 years ending in 2018.

    Only, Yusri Usman reminded Energy Observer, Inpex has the authority to decide the buyers are a credible and profitable investment. While Senior Manager of Communication and Relations Inpex, Usman Slamet, does not say much about the allocation of this gas. He says it is still focusing and concentrating on the development of the Abadi field Masela block.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,13,2016

Dilema Turunkan Harga Gas Industri Keramik dan Kaca

    Setelah menyelesaikan perhitungan penurunan harga gas untuk industri baja, petrokimia dan pupuk, pemerintah akan melanjutkan penurunan harga gas untuk industri keramik dan kaca. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandla Tahar menyatakan, pemerintah menghadapi dilema dalam perhitungan penurunan harga gas untuk kedua sektor industri tersebut. Dilema terutama terkait dengan efek berganda dari kebijakan penurunan harga gas di kedua sektor industri.

    Menurutnya, berdasar perhitungan Kementerian ESDM, dampak berganda penurunan harga gas untuk kedua sektor industri tersebut kecil, jauh jika dibandingkan dengan pupuk, kaca, dan petrokimia. "Dari sisi revenue, untuk tiga yang sudah diputuskan dampaknya ke peningkatan revenue bisa 30% lebih; yang dua ini di bawah itu," katanya di Kantor Menko Perekonomian. Untuk itu, Arcandra berjanji akan menghitung lagi dengan melihat sisi penghematan di industri hulu migas. "Setelah itu baru lihat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bisa dikurangi apa tidak," katanya.

    Selain lima sektor industri di atas, Kementerian Perindustrian mengusulkan total 11 sektor industri untuk bisa menikmati penurunan harga gas. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap, sektor penerima penurunan harga gas kembali ditambah. Paling tidak sesuai dengan Perpres yang sejak April lalu sudah keluar.

IN ENGLISH

Dilemma Lower Gas Prices Industrial Ceramics and Glass

    After completing the calculation of gas price reduction for the steel industry, the petrochemical and fertilizer, the government will continue to decline in gas prices for industrial ceramics and glass. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandla Tahar said the government faced a dilemma in the calculation of gas price reduction for both the industrial sector. Dilemma primarily associated with a multiplier effect of the policy to reduce gas prices in the industrial sector.

    According to him, based on the calculation of the Ministry of Energy, the impact of multiple gas price reduction for both the industrial sector is small, far behind when compared with fertilizer, glass, and petrochemical. "In terms of revenue, for the three has been decided impact on the increase in revenue can be 30% more; the two at the bottom of it," he said at the office of Coordinating Minister for Economy. To that end, Arcandra promised to calculate again by looking at the savings in the upstream oil and gas industry. "After that, a new view Non Tax Revenue (non-tax), can be reduced or not," he said.

    In addition to the above five industrial sectors, the Ministry of Industry proposed a total of 11 industrial sectors to be able to enjoy a decrease in gas prices. Minister of Industry Airlangga Hartanto hope, sector receiver back plus gas price reduction. At least according to this regulation has been out since last April.

Kontan, Page-7,Tuesday, Dec,13,2016

Adding Oil from Banyu Urip

    Named Banyu Urip because the water contains bubbles. Banyu Urip means living water because the water is bubbling, ”said ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) Field Public and Government Affairs Manager Rexy Mawardijaya during a visit to Banyu Urip Field, Cepu Block in Bojonegoro. Banyu Urip is actually a small sub-district in Bojonegoro Regency, East Java Province which later became the name of one of the oil fields which in 2017 will produce 200,000 barrels per day (BPD).

Banyu Urip Field

    The oil production target for next year comes from 45 wells which are divided into three groups, namely Well Pad A, B, and C as well as a central processing facility / CPF covering an area of ​​800 hectares. Through efforts to increase production to the maximum, the oil and gas fields contributed 24% of the ready-to-sell production target or national oil lifting in 2017 of 815,000 BPD.

    To reach the Banyu Urip field location, it is necessary to travel 110 kilometers west of Surabaya. By using the train from Pasar Turi Station to Bojonegoro Station, you will be presented with a view of a stretch of rice fields on the right and left. Likewise, on the trip from Bojonegoro Station to Gayam District, which still shows the activities of farmers in the fields.

    The fertile soil there is not only rich in humus but also has a layer of oil under it. Since the discovery of around 450 million barrels of oil reserves in 2005, the region has not only produced agribusiness-based products, but also crude oil. 

    Behind the expanse of rice fields, a tall tower can be seen with flames burning from oil production activities in the Banyu Urip field, Cepu Block. The Banyu Urip field started producing its first oil in 2009 with a volume of 20,000 BPD and could fully produce up to 165,000 BPD this year.

    In fact, next year, oil production from the oil field will be increased to 200,000 BPD. Although production only increased by 15,000 BPD from the current production position of 185,000 BPD, upstream oil and gas business activities face a classic problem, namely rejection from local residents. 

    It is not an easy matter to develop oil sources in the middle of settlements and rice fields. In 2015, several facilities in the vicinity of the operation site were damaged because local residents feared that increased activity towards peak production would disrupt their homes and fields.

Blogger Agus Purnomo in SKK Migas

    In fact, in August 2016, the local subcontractor closed the road access for vehicles to the Banyu Urip field due to differences in work schedules. Rexy said, his party coordinates with the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and related parties to reduce risks from social, economic, and environmental aspects as a result of the planned increase in production.

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

"EMCL is coordinating with SKK Migas and related parties for plans to increase production including mitigating social, economic, and environmental aspects," he said.

    If the maximum production of 200,000 BPD is reached, Bojonegoro Regency will become the region with the largest revenue sharing fund (DBH) after Riau Province because it is the location with the second highest oil production in Indonesia. 

    Regent of Bojonegoro Suyoto said that the preparation for additional production was not facing problems from both technical and social aspects. Previously, he said the rejection from local residents was due to the smell of gas which caused several people to fall unconscious after inhaling the gas.

    The emergence of this gas is an indicator of technical aspects unpreparedness. He admitted it needs continuous efforts to foster good communication with residents. Moreover, there are around 18,000 residents, the majority of whom work as farmers from seven villages located close to the Banyu Urip field. For example, he cited humanist approaches such as increasing job opportunities and better livelihoods with the project.

"There is no problem whatsoever technically, from a social point of view it doesn't exist either," he said.

    Meanwhile, from the budget aspect, his party has also prepared if the additional production does not meet the target set. In 2017, it is estimated that the allocation of oil and gas revenue sharing (DBH) received by Bojonegoro Regency is IDR 900 billion. Learning from DBH in 2016, the realization and target of oil production from Banyu Urip were not appropriate because peak production shifted backward from the original plan at the end of 2015 to the beginning of this year.

In addition, the DBH revenue was also affected by the decline in oil prices. As a result, from the Rp 1.1 trillion budget, the realization of the DBH was only around Rp 700 billion. His party has also prepared what activities should be postponed if the targeted revenue is smaller.

"This year, from Rp 1.1 trillion, only Rp 700 billion has been realized. Don't just look at the plan, we must have the elasticity of the budget.

Vice President of Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto said that his party is focused on efforts to encourage additional Banyu Urip production.

    According to him, EMCL can increase current production with existing facilities, but from the aspect of the Environmental Impact Analysis (EIA/Amdal), it does not allow production to exceed the 185,000 BPD point because it is feared that it will have a higher environmental impact. 

    Currently, the revision of the Environmental Impact Analysis is still in process at the Ministry of Forestry and the Environment. The Amdal revision is expected to be approved by the end of December 2016 so that the process of adding production will begin in early 2017. According to him, there is no need for new facilities and investments to boost production.

    As is known, the addition of Banyu Urip production previously did not receive the blessing of SKK Migas in the 2016 revised work program and budget / WP & B program because it considered the reasons for the sustainability of the peak production. Production of 165,000 BPD is considered to be more secure than 205,000 BPD. In terms of economies of scale, with peak production of 165,000 BPD, the government will receive a present value of US $ 82 million higher than the peak production scenario of 205,000 BPD.

    In addition, additional production requires additional costs, revision of Amdal, and the loss of the EPCL contractor's guarantee for the production facility if the crude oil is producing more than 185,000 BPD. However, to increase the production only increased operating costs by the US $ 2 million. According to Erwin, SKK Migas' records are of concern. However, the main concern so that it can be resolved immediately is Amdal approval.

    Meanwhile, to get around the addition of products, his party will increase the frequency of shipments and will not build a new pipeline that flows oil to the delivery point in the floating storage and offloading facility / FSO of the Gagak Rimang Tanker Ship. 

    ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) as the operator owns 45% of the Banyu Urip field, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 45%, and four Regional Owned Enterprises, namely PT Blora Patragas Hulu 2.18%, PT Petrogas Jatim Utama Cendana 2.24%, PT Asri Dana Sejahtera 4.48%, and PT Sarana Patra Hulu Cepu owns 1.09%.

    Vice President of Integrated Supply Chain of PT Pertamina Daniel Purba said that his company will accommodate the production of the domestic portion of the oil from the Banyu Urip Field. Even though in mid-2016, the company had exported Banyu Urip crude oil due to oversupply and was testing crude oil, he said that this time the oil supply would be purchased by all refineries except for the Kasim Refinery, Papua.

"Now all refineries, except the Kasim Refinery can process Banyu Urip oil," he said.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Dec 13,2016

Skema Gross Split Permudah Investor

    Sistem bagi hasil kotor atau gross split dalam pengelolaan produksi minyak dan gas bumi akan semakin mempermudah gerak investor hulu migas di tengah rendahnya harga komoditas tersebut. Dalam kontrak bagi hasil produksi dengan skema gross split, pendapatan dari penjualan minyak langsung dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Pemerintah mendapat bagian ditambah pajak dari kontraktor. Skema tersebut seperti yang berlaku pada sektor pertambangan yakni pemerintah mendapat pajak dan royalti. Saat ini, kontrak pengelolaan migas lebih banyak menggunakan model cost recovery atau biaya operasi yang dibayar negara kepada kontraktor.

    Dalam model cost recovery pendapatan dari penjualan minyak dihitung kemudian dikurangi pajak penghasilan (PPh), first tranche petroleum (FTP) atau volume yang diambil pemerintah setiap tahun kalender sesuai kesepakatan, dan biaya operasi. Selanjutnya, keuntungan dari produksi minyak dibagi antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan ketentuan dan syarat dalam kontrak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, industri hulu migas nasional membutuhkan perubahan paradigma dalam hal pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan tersebut.

    Pasalnya, harga komoditas ditentukan oleh mekanisme pasar dunia yang membutuhkan penekanan biaya dan harga pokok produksi agar bisa bertahan. Industri migas di Tanah Air perlu perlahan mengubah paradigma dalam pengelolaan bisnis karena harga migas ditentukan oleh mekanisme pasar dunia maka yang harus dikelola dengan baik adalah biaya-biaya dan harga pokok produksinya yang harus main lama makin efisien. Model bagi hasil kotor, katanya, bertujuan agar proses birokrasi yang panjang dapat dipangkas. Skema itu juga untuk mempercepat laju investasi sektor hulu migas.

    Hal itu, katanya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar birokrasi tak menghambat minat berinvestasi. Jonan menegaskan, penerapan skema gross split pada kontrak baru dan kontrak-kontrak yang akan habis masa berlakunya tidak akan mengubah komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan konten lokal. Dalam penerapannya nanti, menurut Jonan, terdapat lima alasan yang menguatkan skema gross split tak akan menghilangkan peran kendali pemerintah.

    Pertama, penentuan wilayah kerja menjadi kuasa pemerintah. Kedua, penetapan kapasitas produksi dan produksi siap jual atau lifting dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, bagi hasil ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan menjadi variabel yang dipersyaratkan dalam pengelolaan wilayah kerja. Kelima, penggunaan tenaga kerja nasional juga akan menjadi prioritas dalam negosiasi besaran bagi hasil pemerintah dengan kontraktor.

    Pengamat energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan, ada sisi positif dan negatif dalam penerapan kontrak bagi hasil dengan skema gmss split. Skema itu, katanya, dapat menyederhanakan birokrasi dan mendorong kontraktor dan penyedia jasa lebih efisien. Pasalnya, biaya operasi menjadi variabel pengurang pendapatan yang dihitung sendiri oleh masing-masing kontraktor bukan menjadi beban pemerintah seperti pada kontrak bagi hasil dengan skema cost recovery.

    Pri menuturkan, sisi negatif skema gross 'split yakni aspek pengawasan cenderung lebih longgar, pemerintah tidak dapat terlibat dalam aspek manajerial dan operasi, dan minimnya aspek perlindungan tenaga kerja. Dalam hal berapa yang akan diterima pemerintah atau kontraktor bisa sama saja, tergantung dari angka persentase yang digunakan dan insentif-insentif lain apa yang diterapkan.

    Sebelumnya, President Indonesian Petroleum Association (IPA) Christina Verchere mengatakan, pemangkasan birokrasi akan membantu proses bisnis yang lebih baik. Dia mengakui skema cost recovery sangat kompleks. Namun, dia menyebut penerapan kontrak bagi hasil gross split mungkin akan membawa dampak positif juga bisa membawa dampak negatif kepada suatu wilayah kerja tergantung syarat fiskal yang ditawarkan pemerintah.

    Sementara itu, Anggota Kornisi VII DPR Satya W Yudha meminta agar pemerintah mengkaji lebih lanjut sebelum skema gross split diterapkan. Intervensi pemerintah, katanya, secara drastis berkurang dan hal tersebut dianggap tak sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Di gross split ada cost recovery. Diprediksi lebih awal dan dihitung di depan. Kita mau pilih mana kita melanggar UUD 1945 Pasal 33 atau lebih cepat

IN ENGLISH

Gross Split Simplifies Investor Scheme

    The system is dirty or gross revenue share split in the management of oil and gas production will further facilitate the movement of upstream oil and gas investors amid low commodity prices. In a production sharing contract with the scheme split gross revenues from oil sales be instantly shared between the government and the contractor. The government got the part of the contractor plus tax. The scheme as it applies to the mining sector that the government gets the taxes and royalties. Currently, oil and gas management contract more use of cost recovery models or operating costs paid to the contractor state.

    In the model of cost recovery revenue from oil sales is calculated after deducting income tax (income tax), First Tranche Petroleum (FTP) or the volume taken by the government of each calendar year according to the agreement, and operating costs. Furthermore, profits from oil production is shared between the government and the contractor under the terms and conditions of the contract. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said the national oil and gas upstream industry requires a paradigm shift in the management of non-renewable natural resources such.

    The price of commodities is determined by the world market mechanism that requires emphasis on cost and cost of production in order to survive. Oil and gas industry in the country need to slowly change the paradigm in the management of the business because the price of oil is determined by the world market mechanism that must be managed properly are those costs and the cost of production should be playing more and more efficient. Models of the gross proceeds, he said, aims to be a long bureaucratic process that can be trimmed. The scheme was also to accelerate the pace of upstream oil and gas investment.

    That, he says, in accordance with the directives of the President Joko Widodo so that bureaucracy does not hinder the interest to invest. Jonan assert, the implementation of the scheme gross split on new contracts and contracts that expire will not change the government's commitment to encourage the use of local content. In the application later, according to Jonan, there are five reasons that strengthen gross scheme split will not eliminate the role of government control.

    First, the determination of the working area into the power of the government. Second, the establishment of production capacity and production ready for sale or lifting is done by the government. Third, the result set by the government. Fourth, the level of domestic content (DCL) will be a variable that is required in the working area. Fifth, the use of national manpower will also be a priority in the negotiations with the government the amount of profit sharing contractors.

    Observers energy from Trisakti University Rakhmanto Pri Agung said, there are pros and cons in the application of the production sharing contract with the scheme GMSS split. The scheme, he said, can simplify the bureaucracy and encourage contractors and service providers more efficient. Because the operating costs into variable income deduction is calculated solely by each contractor is not a burden on the government as in the production sharing contracts with cost recovery scheme.

    Pri said, the negative side of gross scheme 'split which aspects tend to be more lax oversight, the government can not get involved in the managerial aspects and operations, and the lack of labor protection aspects. In terms of how that will be received by the government or contractor can be the same, depending on the percentage figures are used and what other incentives are applied.

    Earlier, President of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Christina Verchere said the reduction of red tape will help businesses better process. He acknowledges cost recovery scheme is very complex. However, he mentioned the implementation of production sharing contracts gross split will probably have a positive impact also could have negative impacts on a work area depends on the fiscal terms offered by the government.

    Meanwhile, Member of way of commission VII Satya W Yudha asked the government to examine further before the split gross scheme is applied. Government intervention, he said, is drastically reduced and it is considered to be against the spirit of Article 33 of the 1945 Constitution in gross split there is cost recovery. Predicted early and counted at the front. We want to choose where we violate the 1945 Constitution Article 33 or faster

Bisnis Indonesia, Page-30,Tuesday, Dec,13,2016

Harga Minyak Terus Memanas

    Pada perdagangan Senin (12/12) pukul 16:58 WIB harga minyak WTI kontrak Januari 2017 berada di posisi US$ 53,89 per barel, naik 2,39 poin atau 4,64%. Sementara minyak Brent kontrak Februari 2017 bertengger di US$ 56,73 per barel, meningkat 2,4 poin atau 4,42%. Dalam rapat OPEC di Wina, Austria, pada 30 November, organisasi memutuskan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari menjadi 32,5 juta barel per hari mulai awal 2017.

    Pasar menyambut baik rencana ini sehingga melejitkan harga. Arab Saudi memotong sekitar 486.000 barel per hari sebagai upaya mengakhiri surplus pasar. Pada Oktober 2016, pentolan OPEC itu menghasilkan 10,63 juta barel per. hari. Selanjutnya pada 10 Desember. anggota OPEC dan negara produsen minyak non anggota mencapai kesepakatan menahan suplai untuk pertama kalinya sejak 2001. Pengurangan produksi ini bertujuan mengendalikan kelebihan pasokan di pasar sekaligus menstabilkan harga minyak. Para produsen non OPEC sepakat memangkas suplai baru hingga 558.000 barel per hari. Sebelumnya, OPEC menginginkan agar negara non anggota bisa memotong hingga 600.000 barel per hari.

    Goldman Sachs Group Inc., dalam risetnya memaparkan penandatanganan kesepakatan Setelah proses perdebatan hampir setahun antara OPEC dan negara non anggota seperti Rusia berhasil mengerek harga. Kini, pasar akan berfokus kepada kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. “Kami percaya tindakan OPEC dan non OPEC memangkas produksi diperlukan untuk mendukung kenaikan harga minyak secara berkelanjutan,” papar Goldman. Goldman mengestimasi bila kesepakatan terealisasi, maka harga minyak WTI mencapai US$ 55 per barel pada semester I/2017.

    Perkiraan ini mencerminkan adanya pemotongan produksi sebesar 1 juta-1,6 juta barel per hari secara global. Sebetulnya, harga bisa saja menembus level US$60 per barel. Namun, masih ada proyeksi tingginya harga dapat menggoda negara produsen untuk kembali memacu suplai, khususnya Amerika Serikat. US Energy Information Administration (EIA) dalam laporan proyeksinya memaparkan rerata produksi minyak AS pada, 2016 menjadi 8,86 juta barel per hari, dibandingkan dengan riset periode November sebesar 8,84 juta barel per hari. Sementara pada 2017, proyeksi dinaikkan menuju 8,78 juta barel per hari dari sebelumnya 8,73 juta barel per hari.

    Sementara kesepakatan pembatasan produksi membuat rerata harga minyak WTI pada 2.016 sebesar US$ 43 per barel menjadi US$ 52 per barel pada 2017. Sepanjang November, rerata harga WTI ialah US$ 45,76 per barel. Perusahaan manajemen aset AB Bernstein menyampaikan kesepakatan pemotongan produksi rata-rata sekitar 1,76 juta barel per hari, telah melibatkan 24 negara. Mereka menghasilkan 52,6 juta barel per hari atau 54% pasokan global.

    Setelah pemangkasan produksi  dilakukan pada awal 2017, secara bertahap pasar minyak akan mengalami defisit dari surplus sebelumnya. Defisit pasar akan bergerak menuju 800.000 barel per hari pada paruh pertama tahun depan. Wahyu Tribowo Laksono, Analis Central Capital Futures, mengatakan kesepakatan pemangkasan produksi antara OPEC dan negara produsen minyak lainnya setelah 15 tahun berhasil membuat reli harga.

    Dalam jangka pendek, harga mengalami tren bullish. Dalam jangka menengah, harga minyak mentah akan bergerak dalam kisaran US$ 50-US$ 60 per barel. Adapun dalam jangka pendek level US$ 55 dan US$55 per barel menjadi target berikutnya. Meski berpeluang mengalami reli panjang, harga minyak akan tersandung oleh pengerekan suku bunga Federal Reserve pada 14  Desember. Pasalnya, kenaikan dolar AS dapat menekan permintaan minyak, sehingga komoditas ini mengalami sentimen negatif.

IN ENGLISH

Oil Prices Continue to Flare

    In trading on Monday (12/12) at 16:58 pm the price of WTI oil contract in January 2017 is at US $ 53.89 per barrel, up 2.39 points, or 4.64%. While Brent oil contract in February 2017 at US $ 56.73 per barrel, up 2.4 points or 4.42%. In a meeting of OPEC in Vienna, Austria, on 30 November, the organization decided to cut production by 1.2 million barrels per day to 32.5 million barrels per day from the beginning of 2017.

    The market welcomed this plan that bolsters the price. Saudi Arabia cut about 486,000 barrels per day in an effort to end the surplus market. In October 2016, the OPEC frontman produce 10.63 million barrels. day. Furthermore, on December 10. OPEC member and non-member oil producing countries reached an agreement withhold supply for the first time since 2001. The reduction is aimed at curbing excess supply in the market at the same time stabilize oil prices. The non-OPEC producers agreed to cut the supply of new up to 558,000 barrels per day. Earlier, OPEC wants non-members can be cut up to 600,000 barrels per day.

    Goldman Sachs Group Inc., in a research report describing the signing of the agreement After nearly a year of debate between OPEC and non-member countries such as Russia managed to hoist the price. Now, the market will focus on compliance with the agreement. "We believe the actions of OPEC and non-OPEC production cut is needed to support a sustained rise in oil prices," said Goldman. Goldman estimates that if the deal is realized, then the WTI oil price of $ 55 per barrel in the first half / 2017.

    This estimate reflects a reduction of production by 1 million to 1.6 million barrels per day globally. Actually, the price could reach the level of US $ 60 per barrel. However, there are still projected high prices may tempt producers to re-stimulate the supply, especially the United States. US Energy Information Administration (EIA) in a report describing the average forecast of US oil production in, 2016 be 8.86 million barrels per day, compared to the research period of November amounted to 8.84 million barrels per day. While in 2017, the projection was raised to the 8.78 million barrels per day from the previous 8.73 million barrels per day.

    While an agreement restriction of production to make the average WTI oil price in 2016 of US $ 43 per barrel to US $ 52 per barrel in 2017. Throughout November, the average price of WTI was US $ 45.76 per barrel. AB asset management firm Bernstein expressed agreement to cut output by an average of about 1.76 million barrels per day, has involved 24 countries. They produced 52.6 million barrels per day or 54% of global supply.

    After trimming production in early 2017, gradually the oil market will be in deficit from previous surpluses. Will move toward a market deficit of 800,000 barrels per day in the first half of next year. Tribowo Wahyu Laksono, Central Capital Futures analyst, said the production cuts agreement between OPEC and other oil producing countries after 15 years managed to make the price rally.

    In the short term, prices experienced a bullish trend. In the medium term, crude oil prices will move in the range of US $ 50-US $ 60 per barrel. As for the short-term level of US $ 55 and US $ 55 per barrel to the next target. Although the chance of experiencing a long rally, oil prices will be tripped by pengerekan Federal Reserve interest rate on 14 December. Because the rise in the US dollar may depress demand for oil, so that these commodities experienced a negative sentiment.

Bisnis Indonesia, Page-16,Tuesday, Dec,13,2016

Harga Gas Industri Keramik dan Kaca Dikaji

    Pemerintah membuka peluang penurunan harga gas hagi sektor industri kaca dan keramik. Keputusan itu diambil seusai gelaran rapat koordinasi kebijakan industri strategis yang dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Dari hasil rapat, ada usulan agar harga gas bagi industri keramik dan kaca diturunkan seperti tiga sektor industri yang lain. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menurunkan harga gas untuk tiga industri, yaitu, pupuk, petrokimia, dan baja.

    Per 1 Januari 2017, tiga industri tersebut akan mendapatkan harga gas di bawah US$ 6 per mmbtu. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu. Kendati ada wacana penurunan harga gas di dua sektor lain, Arcandra menegaskan hal itu perlu diputuskan lewat kajian mendalam terlebih dahulu. Penyebabnya, penurunan harga gas ke industri lainnya juga mempertimbangkan sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Turunnya harga gas ke beberapa industri juga akan memengaruhi PNBP. Arcandra mengakui menghadapi dilema dalam perhitungan penurunan harga gas untuk dua sektor itu karena hal tersebut terkait dengan efek berganda yang bisa ditimbulkan dari penurunan harga gas itu. Arcandra mengatakan, berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, dampak berganda dari penurunan harga gas untuk kedua sektor industri tersebut kecil, bahkan jauh jika dibandingkan dengan pupuk, kaca, dan petrokimia. Dari sisi revenue, untuk tiga sektor yang sudah diputuskan dampaknya ke peningkatan revenue bisa 30% lebih, tapi sektor dua ini di bawah itu.

IN ENGLISH

Gas Prices Industrial Ceramics and Glass Studied

    The government opened the gas price reduction opportunities Hagi glass and ceramics industries. The decision was taken after the title of a strategic industrial policy coordination meeting which was attended by the Minister of Industry Airlangga Hartanto, Deputy Minister Arcandra Tahar, and Trade Minister Enggartiasto Lukita. From the results of the meeting, there was a suggestion that the price of gas for industries such as ceramics and glass downgraded three other industrial sectors. Earlier, the Ministry of Energy has lowered the price of gas for the three industries, namely, fertilizers, petrochemicals, and steel.

    As of January 1, 2017, three of the industry would get gas prices below $ 6 per mmbtu. It is stated in the Regulation of the Minister EMR No. 40 of 2016 on Natural Gas Prices for Industry Specific. Despite the discourse of decline in gas prices in the two other sectors, Arcandra confirmed it needs to be decided through a deep study beforehand. The reason, the decline in gas prices to other industrial sectors also consider non-tax revenues (non-tax).

    The fall in the price of gas to some of the industry will also affect non-tax revenues. Arcandra recognizes faces a dilemma in calculating the gas price reduction for the two sectors because it is associated with a multiplier effect that can be generated from the gas price reduction. Arcandra said, based on the calculation of the Ministry of Energy, the multiple impacts of gas price reduction for both the industrial sector is small, even when compared to much fertilizer, glass, and petrochemical. In terms of revenue, for the three sectors has been decided to increase revenue impact could be 30% more, but these two sectors under it.

Media Indonesia, Page-17, Saturday,Dec,10,2016

January 2017, Cost Recovery Scheme Replaced Gross Split

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) targets ministerial regulations on oil and gas contracts with gross profit sharing scheme (gross split) was published in January 2017. Thus, the scheme will no longer known refundable fee (cost recovery) which has been used in production sharing contracts (production sharing contract / PSC). The target, rules about gross split issued in January 2017. The government guarantees the new scheme while maintaining the interests of the state and optimize local content (DCL), said Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Arcandra Tahar in Jakarta, Friday (9/12).

    Scheme gross different split with cost recovery that had been used. In the scheme of cost recovery in the PSC, the profit share or split between the government and the contractor will be divided after the acceptance cut a number of components, such as the First Tranche Petroleum (FTP), tax (income tax), and costs can be refunded. As for gross split, direct reception is divided according to the amount agreed between the government and the contractor. Scheme gross split never been applied before the 1960s. Arcandra explained, the Ministry of Energy is discussing more details of this scheme, the main problem for the results to state and cooperation contracts (PSC).

    It guarantees the scheme while maintaining the interests of the state and optimize local content in oil and gas business. It also assures the existing gas contracts will still be honored. If implemented, oil and gas contracts with the new scheme will only apply to new contracts. "So, it's just oil and gas contracts in the future," asserted Arcandra. Head of Communications, Public Information Service, and the Ministry of Energy and Mineral Resources Cooperation Sujatmiko said the government plans to implement oil and gas contracts with gross schemes split has been submitted to the Indonesian Petroleum Association (IPA).

    The government is asking IPA study it in detail to then submit a proposal. "By doing so, the goal to make business processes simpler and oil and gas investment to rise, will be achieved, but while optimizing revenues," he said. President of IPA Christina Verchere said oil companies have no objection to the new model contract that will be used, as long as the incentives given to make the project more economical. Minister Ignatius Jonan said earlier that contracts with gross schemes split is expected to be the solution of commotion discussion of cost recovery each year.

    Because, if using gross split, the state budget is no longer burdened by the cost recovery oil and gas projects. We will try to strive for the next PSC split is gross, so no more fuss over cost recovery. Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja I Gusti Nyoman explained, contracts with gross schemes split arose partly because there are considerations to make the oil and gas business process becomes more simple and efficient, so that the construction of oil and gas projects can also be faster.

    This scheme is also expected to boost oil and gas investment. Senior Vice President Upstream Business Development of PT Pertamina Denie Tampubolon argues, Pertamina did not make the type of contract oil and gas that will be used. He hoped the use of schemes gross split did not affect the commercial calculations required. The plan, as proposed Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), gross split mechanism applied premiered on new contracts Offshore North West Java (ONWJ). SKK Migas head Amien Sunaryadi said participation rights ONWJ has submitted 100% to Pertamina once the contract was completed on January 18, 2017. However, unlike the previous contract, the new contract will wear ONWJ gross scheme split.

    In response, members of House of Representatives Commission VII Dito Ganinduto reminded, the planned use of the scheme gross split must be studied seriously and consulted with Parliament. Dito asserted that SKK Migas government control through the PSC will be reduced significantly if the scheme is implemented. He is worried that the use of gross scheme eliminates split multiplier effect (multiplier effect) oil and gas business in the area. In addition, said Dito, in the scheme of gross split no partiality allocation to domestic oil and natural gas.

    Oil and gas reserves can also be drained as much as possible. We never use these mechanisms before the 1960s, then changed to cost recovery. If the gross return to split, then back to the time before the 1960s. According Dito, if the gross split scheme is applied, the same government institutions function eliminates SKK Migas. If the old mechanism role SKK Migas is not considered optimal, bureaucratic, not optimal. Any institution addressed, not the mechanism. PSC uses cost recovery was the best.

    On the other hand, the Confederation of National Trade Unions (KSPN) in a statement said the plan of the Ministry of Energy issued Decree gross split for oil and gas production sharing contracts threaten the existence of Indonesian workers in the PSC and its subcontractors. Because in this scheme there is no protection from the state to domestic employment in the sector. We have reviewed the scheme split compared to the gross cost recovery scheme in a production sharing contract in the upstream oil and gas sector.

    As a result, gross scheme split very detrimental to workers, especially workers in the upstream oil and gas sector because the state no longer possible to intervene in the PSC's policy, "said the Organisation Development Division Central Board KSPN Muhammad Ichsan. He pointed out the current PT Chevron Pacific Indonesia, which manages oil and gas block in Riau want to lay off 1,500 employees by reason of lower oil prices. Chevron desires can be prevented SKK Migas did not approve the plan.

    Imagine, later in gross split system in which the state can no longer intervene in the PSC's policy towards workers in the upstream oil and gas sector. Means later there will be no country represented SKK Migas could prevent the contracting intent. There would likely be tens of thousands of workers in the oil and gas sector that can be fired unilaterally without the protection of the state's hands, "said Ichsan. The concept, according to him, is feared to make a new commotion in the upstream oil and gas sector and could be an additional burden for Ignatius Jonan as Energy Minister.

IN INDONESIAN

Januari 2017, Cost Recovery Diganti Skema Gross Split

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peraturan menteri tentang kontrak migas dengan skema bagi hasil kotor (gross split) diterbitkan pada januari 2017. Dengan demikian, nantinya tidak dikenal lagi skema biaya yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang selama ini dipakai dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract/ PSC). Targetnya, aturan soal gross split diterbitkan pada Januari 2017. Pemerintah menjamin skema baru ini tetap mengutamakan kepentingan negara dan mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta, Jumat (9/12).

    Skema gross split berbeda dengan cost recovery yang selama ini dipakai. Pada skema cost recovery dalam PSC, bagi hasil atau split antara pemerintah dan kontraktor akan dibagi setelah penerimaan dipotong sejumlah komponen, seperti first tranche petroleum (FTP), pajak penghasilan (PPh), dan biaya yang dapat dikembalikan. Sedangkan untuk gross split, penerimaan langsung dibagi sesuai besaran yang ditetapkan antara pemerintah dan kontraktor. Skema gross split pernah diterapkan sebelum era 1960-an. Arcandra menjelaskan, Kementerian ESDM tengah membahas lebih detail skema ini, utamanya soal bagi hasil untuk negara dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) .

    Pihaknya menjamin skema ini tetap mengutamakan kepentingan negara dan mengoptimalisasi TKDN dalam bisnis migas. Dia juga menjamin kontrak migas eksisting tetap akan dihormati. Jika diterapkan, kontrak migas dengan skema baru ini hanya akan diberlakukan terhadap kontrak baru. “Jadi, ini hanya kontrak migas ke depannya saja,” tegas Arcandra. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko menuturkan, rencana pemerintah menerapkan kontrak migas dengan skema gross split telah disampaikan kepada Indonesia Petroleum Association (IPA).

    Pemerintah meminta IPA mempelajarinya secara detail untuk kemudian menyampaikan usulan. “Dengan begitu, tujuan untuk membuat proses bisnis lebih sederhana dan investasi migas naik, akan tercapai, tetapi dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara," ujar dia. Presiden IPA Christina Verchere mengungkapkan, perusahaan migas tidak keberatan terhadap model baru kontrak yang bakal dipakai, asalkan insentif yang diberikan membuat proyek lebih ekonomis. Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, kontrak dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi dari keributan pembahasan cost recovery setiap tahunnya.

    Pasalnya, jika menggunakan gross split, APBN tidak lagi terbebani oleh cost recovery proyek migas. Kami akan coba berusaha untuk KKKS ke depan adalah gross split, sehingga tidak ada lagi ribut-ribut soal cost recovery. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, kontrak dengan skema gross split muncul antara lain karena ada pertimbangan untuk membuat proses bisnis migas menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga pengerjaan proyek migas juga dapat lebih cepat.

    Skema ini pun diharapkan mampu mendongkrak investasi migas. Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina Denie Tampubolon mengemukakan, Pertamina tidak mempermasalahkan jenis kontrak migas yang akan dipakai. Dia berharap penggunaan skema gross split tidak berpengaruh terhadap hitungan komersial yang dibutuhkan. Rencananya, seperti dikemukakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mekanisme gross split diterapkan perdana pada kontrak baru Blok Offshore North West Java (ONWJ). Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, hak partisipasi Blok ONWJ telah diserahkan 100% kepada Pertamina begitu kontrak selesai pada 18 Januari 2017. Namun, tidak seperti kontrak sebelumnya, kontrak baru Blok ONWJ akan memakai skema gross split.

    Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengingatkan, rencana penggunaan skema gross split harus dikaji secara serius dan dikonsultasikan dengan DPR. Dito menegaskan, kontrol pemerintah melalui SKK Migas kepada KKKS akan berkurang signifikan jika skema ini diterapkan. Dia khawatir penggunaan skema gross split menghilangkan dampak berantai (multiplier effect) bisnis migas di daerah.  Selain itu, kata Dito, dalam skema gross split tidak ada keberpihakan alokasi migas untuk dalam negeri.

    Cadangan migas juga dapat dikuras semaksimal mungkin. Kita pernah memakai mekanisme ini sebelum 1960-an, lalu diganti menjadi cost recovery. Kalau kembali ke gross split, berarti kembali ke masa sebelum 1960-an. Menurut Dito, jika skema gross split diterapkan, sama saja pemerintah menghilangkan fungsi kelembagaan SKK Migas. Kalau dengan mekanisme lama peran SKK Migas dianggap tidak optimal, birokratis, tidak optimal. Lembaganya saja dibenahi, bukan  mekanismenya. PSC menggunakan cost recovery itu yang terbaik.

    Di pihak lain, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dalam keterangan tertulisnya menyatakan, rencana Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri gross split untuk kontrak bagi hasil migas mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia di KKKS maupun di sub-kontraktornya. Sebab dalam skema ini tidak ada lagi perlindungan dari negara kepada tenaga kerja domestik di sektor tersebut. Kami telah mengkaji skema gross split dibandingkan dengan skema cost recovery dalam kontrak bagi hasil di sektor hulu migas.

    Hasilnya, skema gross split sangat merugikan pekerja, khususnya pekerja di sektor hulu migas karena negara tidak mungkin lagi mengintervensi kebijakan KKKS,” kata Bidang Pengembangan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat KSPN Muhamad Ichsan. Dia mencontohkan saat PT Chevron Pacific Indonesia yang mengelola blok migas di Riau ingin mem-PHK 1.500 karyawannya dengan alasan harga minyak turun. Keinginan Chevron bisa dicegah SKK Migas dengan tidak menyetujui rencana tersebut.

    Bayangkan, nanti dalam sistem gross split di mana negara tidak dapat lagi mengintervensi kebijakan KKKS terhadap pekerja di sektor hulu migas. Berarti nanti tidak akan ada lagi negara yang direpresentasikan SKK Migas yang bisa mencegah niat kontraktor tersebut. Kemungkinan akan ada puluhan ribu pekerja di sektor migas yang bisa dipecat sepihak tanpa perlindungan tangan negara,” papar Ichsan. Konsep tersebut, menurut dia, dikhawatirkan membuat kegaduhan baru di sektor hulu migas dan bisa menjadi beban tambahan bagi Ignasius Jonan sebagai menteri ESDM.

Investor Daily, Page-1, Saturday,Dec,10,2016

Penurunan Harga Gas untuk Industri Kaca dan Keramik

    Pemerintah sedang mempertimbangkan fasilitas khusus untuk industri kaca dan keramik. Salah satunya, mengkaji penurunan harga gas. Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi menteri yang membicarakan industri strategis. November lalu, Kementerian ESDM menurunkan harga gas tiga industri, yaitu pupuk, petrokimia, dan baja, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

    Dia melanjutkan, pemerintah menghadapi persoalan dalam penghitungan penurunan harga gas unuk dua industri tersebut Yakni, multiplier effect yang dapat timbul karena penurunan harga gas. Berdasar hitungan Kementerian ESDM, multiplier effect dari penurunan harga gas kedua sektor industri cukup kecil. Angka itu masih jauh jika dibandingkan dengan pupuk, kaca, dan petrokimia. Untuk tiga sektor yang sudah diputuskan, dampaknya terhadap peningkatan revenue bisa lebih dari 30 persen.

    Namun, dua sektor ini kurang dari itu. Namun, pihaknya bakal berusaha mengkaji penurunan harga gas tersebut. Kami akan lihat dari sisi industri hulu, mana yang bisa diefisienkan. Setelah itu, baru lihat, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) bisa dikurangi atau tidak. Arcandra menambahkan, selain penurunan harga gas, pemerintah membahas apakah gas untuk industri itu termasuk bahan bakar atau bahan baku. Menurut dia, gas untuk industri pupuk, petrokimia, baja, dan logam tergolong gas bahan baku.

    Prioritas kami adalah gas untuk bahan baku, Bahan baku adalah industrinya petrokimia, pupuk, dan baja. Yang Iain masih berada dalam tahap gas sebagai bahan bakar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ingin sektor penerima harga baru gas ditambah.

IN ENGLISH

Gas Price Decline for Glass and Ceramic Industries

    The government is considering a special facility for the glass and ceramics industries. One of them, reviewing the decline in gas prices. The policy was discussed at a coordination meeting to discuss strategic industry minister. Last November, the Ministry of Energy to lower gas prices three industries, namely fertilizers, petrochemicals, and steel, through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 Year 2016 on Natural Gas Prices for Industry Specific.

He continued, the government faced problems in calculating the gas price decline transform these two industries Namely, the multiplier effect that can arise due to a decline in gas prices. Based on the count of the Ministry of Energy, the multiplier effect of a decline in gas prices both industries are quite small. The figure was still far behind when compared with fertilizer, glass, and petrochemical. For the three sectors that have been decided, the impact on revenue could increase more than 30 percent.

However, the two sectors is less than that. However, it will be trying to assess the decline in gas prices. We'll see on the side of the upstream industry, which can be made efficient. After that, a new view, non-tax revenues (non-tax revenue) may be reduced or not. Arcandra added, in addition to a decrease in gas prices, the government discussed whether the industry including gas for fuel or feedstock. According to him, gas for the fertilizer industry, petrochemical, steel, and metal raw material gas classified.

Our priority is the gas for feedstock, raw materials are petrochemical industry, fertilizers, and steel. That Iain is still in the stage of gas as a fuel. Minister of Industry Airlangga Hartanto want new price of gas sector plus receiver.

Jawa Pos, Page-6,Saturday,Dec,10,2016