Skema Kontrak Bagi Hasil Jadi lnsentif

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengkaji skema kontrak bagi hasil untuk mengundang investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah juga akan membenahi birokrasi yang selama ini menghambat investasi, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, Skema kontrak bagi basil menjadi salah satu bentuk insentif. Skema ini diharapkan menarik investasi untuk pengembangan blok migas, terutama lapangan yang marjinal dan kurang nilai keekonomiannya. Sistem tersebut efisien dan memudahkan investor. Mereka memilih sendiri teknologinya dan bagaimana mengembangkan lapangannya. Ini juga mempercepat proses birokasi,” ujar Arcandra saat mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan

IN ENGLISH

Sharing Contract scheme So lnsentif

    Ministry of Energy and Mineral Resources reviewing production sharing contract scheme to attract investment in the upstream sector of oil and gas. The government will also fix the bureaucracy has been hampering investment, Deputy Minister Arcandra Tahar said contract scheme for the basil into one form of incentive. The scheme is expected to attract investment for the development of oil and gas blocks, especially the marginal field and less economic value. The system efficiently and to facilitate investors. They choose their own technology and how to develop the field. It also speeds up the process of bureaucracy, "said Arcandra when accompanying Minister Ignatius Jonan

Kompas, Page-18, Monday, Dec,5,2016

Krisis Energi Intai Anak-Cucu

    Cadangan minyak di perut bumi Indonesia, tanpa ada eksplorasi baru, diprediksi akan habis 12 tahun-15 tahun lagi. Sementara itu, perkembangan energi non-fosil di Indonesia masih minim. Hal itu diperparah dengan terus naiknya tingkat konsumsi minyak nasional. Saat ini saja angkanya sudah mencapai 1,6 juta barrel per hari (BPH). Adapun produksi minyak hanya 600.000 BPH-800.000 BPH. Ketidak seimbangan antara produksi minyak yang terus turun dengan konsumsi dalam negeri yang terus naik membuat impor tidak bisa terelakkan.

    Diprediksi, angka impor minyak akan terus membengkak dari tahun ke tahun hingga mencapai 1 juta BPH-2 juta BPH pada periode 2020-2025 mendatang. Jelas ini sangat mengkhawatirkan, ujar pengamat energi sekaligus Direktur Indonesian Resources Studies Marwan Batubara. Kekhawatiran itu cukup beralasan. Apalagi pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan mengembangkan energi di luar minyak bumi. Padahal, ada potensi besar mengembangkan industri gas, energi geotermal atau panas bumi untuk listrik, dan bioetanol untuk bahan bakar.

    Sayangnya, keseriusan itu dinilai belum tampak. Bahkan ia juga menyoroti dana subsidi BBM yang dipangkas pemerintah belum terasa mengalir untuk pengembangan energi terbarukan. Begitu juga anggaran di Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, serta Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM justru dipangkas pada APBN-P 2016. Berbagai persoalan di sektor energi itu harus segera diselesaikan. Sebab, generasi yang akan datang akan menanggung beban berat akibat persoalan itu. Indonesia diyakini akan terus tergantung dengan impor minyak bila tidak ada keseriusan mengembangkan energi baru terbarukan.

    Akibatnya, devisa negara akan terus terkuras hanya untuk impor minyak. Kenaikan harga minyak dunia ke angka 80 dollar AS-100 dollar AS per barrel seperti beberapa tahun silam masih menjadi bayang-bayang. Bila itu terjadi lagi, maka pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk impor minyak. Sedangkan dari sisi APBN, pemerintah sudah kepayahan meningkatkan penerimaan negara di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi global, anjloknya harga komoditas, hingga gejolak pasar keuangan. Padahal, APBN adalah ruh perekonomian dan pembangunan bangsa.

IN ENGLISH

Energy Crisis Reconnaissance Children Grandchildren

    Oil reserves in the bowels of the Earth Indonesia, without any new exploration is predicted to be depleted 12 years-15 years. Meanwhile, the development of non-fossil energy in Indonesia is still minimal. It was compounded by the continued rise of national oil consumption. At this moment, the figure has reached 1.6 million barrels per day (CPD). The oil production is only 600,000 BPH BPH-800,000. Imbalance between oil production continues to fall with domestic consumption continues to rise makes imports can not be inevitable.

    Predictable, figures oil imports will continue to grow from year to year until it reached 1 million-2 million BPH BPH in the 2020-2025 period. Obviously this is very worrying, said energy analyst and Director of the Indonesian Resources Studies Marwan Coal. The concerns were well-founded. Moreover, the government considered not showing seriousness develop energy beyond oil. In fact, there is great potential for developing the gas industry, geothermal energy or geothermal energy for electricity and ethanol for fuel.

    Unfortunately, the seriousness of it is considered not visible. In fact, he also highlighted the funding cut fuel subsidies that the government has not seemed to flow for renewable energy development. Likewise, the budget in the Directorate-General of New and Renewable Energy and Energy Conservation (EBTKE) MEMR precisely trimmed in APBN-P 2016. Various problems in the energy sector must be resolved. Therefore, future generations will bear a heavy burden due to the problem. Indonesia believed would continue to depend on oil imports when there is no seriousness develop new energy sources.

    As a result, foreign exchange will continue to drain only for oil imports. The increase in world oil prices to 80 dollars to 100 dollars per barrel as a few years ago is still a shadow. If it happens again, then the government has to spend more rupiah to oil imports. In terms of the state budget, the government has exhausted increase state revenues amid weak global economic growth, commodity prices, until the financial market turmoil. In fact, the budget is the spirit of the nation's economy and development.

Harian Bangsa, Page-5, Monday, Dec,5,2016

Kilang Bontang Menggantung

    Nasib Kilang Bontang menggantung setelah konsultan proyek yakni International Finance Corporation atau IFC mengundurkan diri, kendati telah bekerja sejak ditetapkan pada Juni 2016. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengatakan, IFC yang ditunjuk sebagai konsultan dalam proyek Kilang Bontang memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Kementerian ESDM belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

    Dia pun belum bersedia memberikan keterangan lebih Ianjut penyebab mundurnya konsultan dari lembaga nirlaba tersebut dalam proyek yang dijalankan dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). IFC mengundurkan diri sepertinya, tetapi kami belum mendapat surat resminya. Penunjukkan IFC didasarkan atas kerumitan persiapan proyek kilang tersebut. Selain itu, kemampuan IFC lebih baik dibandingkan dengan lembaga lainnya serta memanfaatkan keanggotaan Indonesia di Bank Dunia. Selain Kilang Bontang, IFC juga sebelumnya terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

    Dalam proyek Kilang Bontang, IFC bertugas menyiapkan proyek hingga siap melakukan pengadaan mulai dari menyusun tahap awal studi kelayakan hingga dokumen sebelum pengadaan dilakukan. Sebelum proyek siap ditender, perlu disusun spesifikasi paket yang mencakup fasilitas penjaminan dan kebutuhan biaya. IFC membutuhkan waktu dua tahun untuk membuat proyek siap tender. Kendati pelibatan lembaga internasional dalam proyek infrastfuktur telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 146/2015, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    Dengan terbitnya beleid tersebut, IFC berhak atas biaya retensi atau uang yang ditahan selama masa konstruksi berjalan dan biaya keberhasilan. PT Pertamina sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) akan menalangi biaya tersebut. Nantinya, Pertamina mengklaim biaya itu kepada Kementerian Keuangan. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, Pertamina dan IFC belum mendapat kesepakatan terkait biaya retensi juga biaya keberhasilan atas proyek Kilang Bontang.

IN ENGLISH

Bontang Refinery Hanging

    Bontang fate hangs after the project consultant International Finance Corporation, or IFC resign, although has been working since June 2016 set Downstream Business Development Director of the Ministry of Energy Setyorini Tri Hutami say, IFC appointed as a consultant in the project Bontang decided to resign. According to him, the Ministry of Energy has not received official notification from the Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision priority.

    He was not willing to provide further information Ianjut cause the withdrawal of non-profit institutions such consultants in the project run by the cooperation scheme of government business entities (KPBU) or public private partnership (PPP). IFC seemed resigned, but we have not received an official letter. The appointment of IFC is based on the complexity of the refinery project preparation. In addition, IFC's ability is better than the other agencies and take advantage of Indonesia's membership in the World Bank. In addition to Bontang, IFC also previously involved in the project Steam Power (power plant) Trunks.

    In the Bontang refinery project, IFC charge of setting up the project until it is ready to procure from the early stages of preparing a feasibility study to the documents before the procurement is done. Before a project is ready to be tendered, needs to be developed specification packages that include underwriting facilities and cost requirements. IFC took two years to make the project ready for tender. Despite the involvement of international agencies in infrastfuktur project has been stipulated in Presidential Decree No. 146/2015, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati Minister of Finance issued Regulation No. 265 / PMK.08 / 2015 on facilities in the Framework Project Preparation and Execution Transaction Cooperation between the Government and in the Provision of Infrastructure.

    With the publication of such a regulation, IFC is entitled to charge retention or money withheld during the construction period running and success fees. PT Pertamina as the responsible cooperation project (PJPK) will bail out those costs. Later, Pertamina claimed that the cost to the Ministry of Finance. Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro said, Pertamina and IFC have not got a deal related retention costs also cost the success of the project Bontang.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Dec,5,2016

Tenggat Belum Ditentukan

    Pemerintah belum dapat menentukan tenggat waktu pembekuan keanggotaan Indonesia di organisasi negara ekspotir minyak atau Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah belum dapat menentukan sampai kapan Indonesia akan membekukan keanggotaan OPEC setelah keputusan organisasi yang berdiri sejak 1960 itu memangkas produksi minyak 1,2 juta barel per hari (bph) mulai 1 Januari 2017. 

    Menurutnya, keputusan OPEC untuk memotong produksi minyak 1,2 juta bph di luar kondensat. Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia mernperoleh jatah untuk memotong 5 %. produksi minyak atau 37.000 bph. Langkah pemangkasan produksi itu, menurut Jonan, berkebalikan dengan kondisi keuangan negara yang masih membutuhkan pendapatan dan produksi minyak dan gas bumi. Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak pada 2017 turun 5.000 bph dibandingkan 2016.

    Menurutnya, pemangkasan produksi minyak 37.000 bph terlalu besar dampaknya terhadap penerimaan negara. Jonan menambahkan, sebagai negara pengimpor minyak, pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia lantaran harga minyak yang justru akan bergerak naik. Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di OPEC. Pembekuan pertama pada 2008 dan efektif berlaku mulai 2009. Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.

    Namun, Indonesia kembali membekukan keanggotaan OPEC. Pembekuan sementara tersebut menjadi keputusan terbaik bagi seluruh anggota OPEC. Pasalnya, keputusan pemotongan produksi minyak 1,2 juta bph bisa dijalankan. Di sisi lain, Indonesia tidak terikat dengan keputusan yang diambil sehingga tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia

IN ENGLISH

Deadline Not Specified

    The government has not been able to determine the deadline freezing Indonesia's membership in the state organization of oil exporters or the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said the government has not been able to determine until when Indonesia will freeze the membership of OPEC after the decision of the organization that was founded in 1960 was to cut oil production of 1.2 million barrels per day (bpd) from January 1, 2017.

    According to him, the decision of OPEC to cut oil output of 1.2 million bpd outside condensate. Under the decree, Indonesia mernperoleh rations to cut 5%. production of oil or 37,000 bpd. Step production cuts, according Jonan, contrary to the state's financial condition is still in need of income and production of oil and gas. Though state revenue needs are still great, and the draft budget agreed in 2017 oil production in 2017 fell to 5,000 bpd compared to 2016.

    According to him, 37,000 bpd of oil production cuts are too big impact on state revenue. Jonan added, as an oil importer, cutting production capacity is not beneficial for Indonesia because oil prices would likely rise. Indonesia has been noted that twice suspended the membership in OPEC. Freezing the first in 2008 and became effective from 2009. The Indonesia decided again active as a member of OPEC in early 2016.

    However, Indonesia re-freeze the membership of OPEC. The temporary suspension be the best decision for all members of OPEC. Because the decision to cut output by 1.2 million bpd of oil can be executed. On the other hand, Indonesia is not bound by the decision taken so as to keep in line with the national interests of Indonesia

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Dec,5,2016

Mengurai Dana Pemulihan Lingkungan

    Dalam sembilan tahun ke depan yaitu hingga 2025, ada 35 blok minyak dan gas bumi yang masa kontraknya berakhir. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), beberapa kontrak kerja sama pengelolaan wilayah kerja mulai dari Aceh hingga Papua akan segera berakhir. Misalnya Blok B, North Sumatera Offshore (NSO) di Aceh akan berakhir pada 2018. Blok Salawati di Papua akan berakhir masa kontraknya pada 2020. Wilayah kerja kakap seperti Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron akan berakhir pada 2021.

    Persoalan masa habis kontrak tidak saja soal masa transisi agar produksi migas bisa terjaga. Namun, masih terdapat persoalan lain yang harus diselesaikan yakni penanggung dana pemulihan lingkungan pasca operasi atau abandonment and site restoration (ASR). Adapun, ASR mencakup beberapa kegiatan seperti pembongkaran anjungan lepas pantai, penutupan sumur secara permanen hingga pengembalian fungsi lahan. Padahal, kontrak kerja sama terdahulu tak menyebut kewajiban untuk melakukan kegiatan pascaoperasi tersebut.

    Meskipun secara moral, bila perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), akan disisihkan dana pencadangan untuk pemulihan lingkungan. Namun, bila hanya menjaminkan moral masing-masing perusahaan terhadap tanggung jawabnya atas lahan pascaoperasi maka tidak semua perusahaan memiliki kesadaran soal lingkungan. Pasalnya, kegiatan pemulihan lingkungan dilakukan berdasarkan inisiatif bukan suatu kewajiban sebelum meninggalkan wilayah kerja mereka.

    Penyisihan dana ASR bagi kontrak kerja sama yang ditandatangani di pertengahan 1990, tak disebut sebagai kewajiban. Dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani setelahnya, baru terdapat kewajiban terkait ASR. Pemerintah baru mengatur penyisihan dana ASR pada rekening bersama pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan menjadikannya salah satu biaya yang bisa dikembalikan melalui pengembalian biaya operasi atau cost recovery dalam Peraturan Pemerintah No.79/2010.

    Sebagai contoh, pada Blok Offshore North West Java ketika beralih operator dari BP ke PT Pertamina Hulu Energi, akhirnya kontraktor baru yang harus menanggung beban dana pemulihan lingkungan tersebut. Kini, Pertamina menolak untuk menanggung dana ASR atas Blok East Kalimantan yang telah dikembalikan Chevron kepada pemerintah pada awal 2016. Dengan demikian, penanggung jawab dana ASR tak bisa begitu saja diserahkan kepada kontraktor sebelumnya maupun operator baru. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, pemerintah tak bisa menunjuk secara kaku siapa yang harus menanggung beban dana ASR.

    Penunjukkan bisa menimbulkan konflik bila terdapat pihak yang tak sepakat. Pada Waktu penagihan yang singkat, kontraktor tak memiliki cukup uang untuk menunaikan kewajiban menyetor dana pemulihan Iingkungan. Terlebih, bila pada wilayah kerja tersebut terdapat ribuan sumur atau banyak fasilitas yang harus di non-aktifkan secara permanen. Umumnya, kontraktor memiliki beberapa sumur yang dinonaktifkan sementara karena masih potensial, tetapi belum memenuhi skala ekonomi bila dikembangkan.

    Penutupan secara menyeluruh semua sumur, harus didasarkan pada data apakah sumur tersebut tak lagi menyimpan cadangan yang cukup ekonomis untuk dikembangkan. Di sisi lain, kontraktor saat ini (existing) tak memiliki kewajiban untuk menyetor dana ASR karena tak disebut dalam kontrak kerja sama sehingga mewajibkan penyetoran dana lingkungan bertentangan dengan kontrak kerja sama. Bagi kontraktor baru, pembebanan dana ASR secara penuh akan menurunkan skala ekonomi pengembangan wilayah kerja tersebut. Biaya operasi dan investasi di wilayah kerja tersebut bisa melambung karena umumnya untuk mengembangkan wilayah kerja yang sudah beroperasi 30 tahun atau 50 tahun membutuhkan komitmen.

    Butuh upaya yang lebih besar seperti penggunaan teknologi enhanced oil recovery (EOR), metode peningkatan cadangan minyak, guna menambah produksi. Dengan begitu, mungkin saja tak akan ada kontraktor baru yang melirik wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya karena dibebankan dana ASR yang membuat pengembangan tak sesuai skala ekonomi. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, persoalan ASR untuk beberapa wilayah kerja yang akan beralih operatornya seperti Blok East Kalimantan dan Blok Mahakam masih dalam pembahasan terkait penyetoran dana pemulihan lingkungan.

     Adapun, Blok Mahakam berakhir masa kontraknya pada 2017 dan Blok East Kalimantan berakhir pada 2018. Sedang dibicarakan gimana caranya, gimana scheme-nya,” kata Wakil Komisaris Utama Pertamina itu. Bila mengacu pada Peraturan Menteri No. 15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja yang Habis Masa Kontraknya, terdapat masa pembahasan terkait transisi juga penanggung jawab ASR karena kontraktor bisa mengajukan perpanjang kontrak paling cepat 10 tahun atau paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir. Seharusnya, nasib wilayah kerja yang akan berakhir kontraknya bisa ditetapkan pada masa di antara 10 tahun itu.

     Pasalnya, dua tahun waktu yang terlalu singkat untuk membicarakan transisi juga penanggung jawab dana ASR kendati pemerintah memiliki batas penentuan nasib wilayah kerja tersebut paling lambat satu tahun sebelum kontrak habis. Masih tersisa tiga hingga sembilan tahun bagi pemerintah untuk membicarakan penyetoran dana pemulihan lingkungan kegiatan operasi migas bagi kontrak yang berakhir pada 2019 hingga 2025. Baik kontraktor lama maupun baru tidak perlu ribut mengenai penanggung jawab dana pemulihan lingkungan ketika kontrak berakhir.

IN ENGLISH

Unravel Environmental Restoration Fund

    In the next nine years, namely until 2025, there are 35 oil and gas blocks which his contract expires. Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), some cooperation contract management working area from Aceh to Papua will soon be over. For example Block B, North Sumatra Offshore (NSO) in Aceh will end in 2018. Salawati block in Papua contract will expire in 2020. The working area of ​​the snapper as Rokan Block managed by Chevron will end in 2021.

    The issue of the expiration of the contract is not only a matter of a transition period so that oil and gas production can be maintained. However, there are other issues that must be resolved that the party fund environmental restoration postoperative or abandonment and site restoration (ASR). Meanwhile, the ASR includes several activities such as demolition of offshore platforms, well closing permanently until restoration of the land. In fact, the cooperation contract does not mention the prior obligation to conduct the post-operative.

    Although morally, when companies implement good corporate governance or good corporate governance (GCG), will be set aside reserve funds for environmental restoration. However, if only a moral ensure each company against its responsibilities for land postoperative then not all companies have the awareness of environmental concerns. Because the environmental restoration activities carried out by the initiative is not an obligation before leaving their work area.

    ASR sinking fund for the cooperation contract signed in mid-1990, was called as a liability. In cooperation contract signed after that, there are new obligations related to ASR. The new government set aside funds in a joint account ASR government and contractor cooperation contract (PSC) and making it one of the costs that can be returned through the return of the operating costs or cost recovery in Government Regulation No.79 / 2010.

    For example, in the Offshore North West Java when switching operator of BP to PT Pertamina Hulu Energi, the new contractor must ultimately bear the burden of the environmental restoration fund. Now, Pertamina refused to bear the ASR funds on Block East Kalimantan Chevron has been returned to the government in early 2016. Thus, the responsible funding ASR can not just handed to the previous contractor and the new operator. IPA Executive Director Marjolijn Wajong said the government could not appoint rigidly who should bear the burden of funding ASR.

    The appointment could lead to conflict if there are parties who do not agree. On the billing short time, the contractor does not have enough money to fulfill the obligation to deposit funds Iingkungan recovery. Moreover, if the working areas there are thousands of wells, or a lot of facilities that should be disabled permanently. Generally, the contractor has several wells are temporarily disabled because it still has potential, but do not meet the economies of scale when it is developed.

    Closure thoroughly all the wells, should be based on the data whether the well is no longer keep sufficient reserves uneconomical to develop. On the other hand, the current contractors (existing) do not have an obligation to deposit the funds ASR is not mentioned in the contract for the cooperation so require depositing funds contrary to the environmental cooperation contract. For the new contractor, ASR full load fund would reduce the economies of scale of the development of the working area. Operating costs and investment in working areas could soar due mainly to develop the working area that has been in operation 30 years or 50 years requires commitment.

    Need for greater efforts such as the use of technology enhanced oil recovery (EOR), methods of increasing oil reserves, in order to increase production. By doing so, it is possible there will be no new contractor who glanced at the work area will be out of contract since the fund charged ASR makes no corresponding development of economies of scale. Earlier, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said, ASR problem for some areas of work that will switch the operator as Block East Kalimantan and the Mahakam block is still under discussion related to depositing funds environmental restoration.

    Meanwhile, the Mahakam block contract expired in 2017 and Block East Kalimantan ended in 2018. While talking about how to do, how about scheme, "said Deputy Commissioner of Pertamina. When referring to the Ministerial Decree No. 15/2015 on the Management of Working Expiration contract, there is a discussion related to the transition period was also responsible ASR because the contractor can submit renew the contract sooner than 10 years, or no later than two years before the contract expires. Supposedly, the fate of the working area and expiring contract could be set in the period between 10 years.

    Because the two-year period is too short to discuss the transition is also responsible ASR fund although the government has a limit of self-determination of the working area no later than one year before the contract runs out. The remaining three to nine years for the government to talk about depositing funds environmental restoration activities for the oil and gas operations contract that expires in 2019 until 2025. Both the old and new contractors do not have to fuss about the person in charge of environmental restoration funds when the contract expires.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Dec,5,2016

Harga Minyak Kian Memanas

    Harga minyak mentah diprediksi kian memanas setelah adanya rencana pertemuan untuk membahas pemangkasan produksi antara OPEC dengan negara non OPEC seperti Rusia dan Oman. Pada perdagangan Jumat (2/12) WIB harga minyak WTI kontrak Januari 2017 berada di posisi US$ 51,68 per barel, naik 0,62 poin atau 0,1,21%. Sementara minyak Brent kontrak Februari 2017 bertahan di US$ 54,46 per barel, meningkat 0,52 poin atau 0,96%. Dalam rapat OPEC di Wina, Austria, organisasi memutuskan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari menjadi 32,5 juta barel per hari mulai awal 2017. Pasar menyambut baik rencana ini sehingga melejitkan harga.

    Menteri Perminyakan dan Gas Oman Mohammad bin Hamad al Rumhy, mengatakan pihaknya sebagai salah satu negara non-OPEC akan menghadiri pertemuan bersama OPEC pada 10 Desember di Wina. Negara non-OPEC saat ini masih berdiskusi untuk memangkas produksi sebesar 3%-4%. Oman sebelumnya menyampaikan bersedia memangkas produksi antara 5%-10%. Adapun tingkat penambangan harian mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Bila perjanjian pembatasan pasokan minyak mentah berjalan lancar, harga akan segera membaik ke dalam kisaran US$ 50--US$ 60 per barel pada 2017, papar Rumhy. OPEC berharap dengan pemangkasan produksi sekitar 1,2 juta barel per hari, negara non-OPEC dapat turut seita dengan pengurangan suplai baru sejumlah 600,000 barel per hari.

    Rusia menyampaikan pihaknya bisa mengurangi pasokan sekitar 300.000 barel per hari. Wakil Menteri Energi Rusia Kirill Molodtsov, menyampaikan akan menggunakan tingkat produksi periode November sebagai dasar dalam perjanjian pemangkasan suplai. Tingkat produksi minyak pada bulan lalu sebesar 11,23 juta barel per hari merupakan level tertinggi dalam hampir 30 tahun terakhir. Angka tersebut melonjak 500.000 barel per hari dari Agustus, sebelum Negeri Beruang Merah menjalin kesepakatan non formal dengan OPEC dalam perjanjian di Aljazair. Pertemuan itu dilakukan dalam Forum Energi Internasional pada 28 September lalu.

    Perjanjian kami akan terbentuk di sekitar angka ini [11,23 juta barel per hari]," tutur Molodtsov. Namun, tren peningkatan produksi minyak mentah di Rusia masih akan berlanjut. Pada Desember, rerata suplai baru diperkirakan sebesar 11,3 juta barel per hari. Leonid Fedun, Wakil Presiden Lukoil, perusahaan tambang minyak dan gas asal Rusia, mengatakan pemotongan produksi dari negaranya mungkin baru bisa terjadi pada kuartal Il/2017. Pasalnya, kondisi cuaca yang buruk membutuhkan lebih banyak minyak.

    Menurutnya, pemangkasan produksi juga cukup dilakukan dalam jangka waktu satu tahun untuk  menyeimbangkan pasar. Setelah itu, para produsen bisa memacu suplai kembali ke tingkat sebelumnya. Selain Rusia dan Oman, negara non-OPEC lainnya seperti Azerbaijan, Kazakhstan, Meksiko, dan Bahrain akan ikut Serta dalam kesepakatan pemangkasan -produksi. Wahyu Wibowo Laksono, Analis Central Capital Futures, mengatakan saat ini yang perlu diperhatikan adalah negara mana saja yang akan melakukan pembatasan produksi minyak dan berapa banyak yang akan dikurangi dari tiap-tiap negara.

    Menurutnya, negara produsen minyak pun tidak ingin kekurangan pangsa pasar. Dalam jangka menengah, harga minyak mentah akan bergerak dalam kisaran US$ 50-US$ 60 per barel. Adapun dalam jangka pendek level US$ 52 dan US$ 53,7 per barel menjadi target berikutnya.

IN ENGLISH

Oil Prices Increasingly Escalates

    Crude oil prices predicted more heat after their meeting plans to discuss with OPEC production cuts among non-OPEC countries such as Russia and Oman. In trading on Friday (2/12) WIB price of WTI oil contract in January 2017 is at US $ 51.68 per barrel, up 0.62 points or 0,1,21%. While Brent oil contract last February 2017 at US $ 54.46 per barrel, up 0.52 points, or 0.96%. In a meeting of OPEC in Vienna, Austria, the organization decided to cut production by 1.2 million barrels per day to 32.5 million barrels per day from the beginning of 2017. The market welcomed this plan that bolsters the price.

    Oman Ministry of Oil and Gas Mohammad bin Hamad al Rumhy, said it as one of the non-OPEC countries will attend a meeting with OPEC on December 10 in Vienna. Non-OPEC countries are still discussing to cut output by 3% -4%. Oman earlier expressed willing to cut production by between 5% -10%. The daily mining rate reached about 1 million barrels per day. When a treaty restrictions on supplies of crude oil to run smoothly, the price will soon improve in the range of US $ 50 - US $ 60 per barrel in 2017, said Rumhy. OPEC hopes with production cuts of 1.2 million barrels per day, non-OPEC countries can contribute to a reduction in new supply Seita some 600,000 barrels per day.

    Russia expressed it could reduce the supply of approximately 300,000 barrels per day. Russian Deputy Energy Minister Kirill Molodtsov, said it will use the production level in the base period of November as the supply cut agreement. The level of oil production in the last month amounted to 11.23 million barrels per day, the highest level in nearly 30 years. That number soared to 500,000 barrels per day of August, before the Red Bear State establish non-formal agreement with OPEC in the agreement in Algeria. The meeting was conducted in the International Energy Forum on 28 September.

    Our agreement will be formed around this figure [11.23 million barrels per day], "said Molodtsov. However, the upward trend in crude oil production in Russia will continue. In December, the average new supply is estimated at 11.3 million barrels per day . Leonid Fedun, vice president of Lukoil, oil and gas mining companies from Russia, said cutting production of the new country may be going on in the quarter Il / 2017. Because of inclement weather conditions require more oil.

    According to him, production cuts are also quite done within a period of one year to balance the market. After that, the producers can stimulate supply back to the previous level. Besides Russia and Oman, non-OPEC countries such as Azerbaijan, Kazakhstan, Mexico, and Bahrain will participate in the deal As well as trimming -production. Wahyu Wibowo Laksono, Central Capital Futures analyst, said today to note is which countries will narrow down the production of oil and how much will be deducted from each country.

    According to him, oil producing countries did not want to shortage of market share. In the medium term, crude oil prices will move in the range of US $ 50-US $ 60 per barrel. As for the short-term level of US $ 52 and US $ 53.7 per barrel to the next target

Bisnis Indonesia, Page-16, Monday, Dec,5,2016

Harga Minyak Indonesia US$ 43,25 per Barel

    Setelah sempat menyentuh US$ 46,64 per barel pada Oktober, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada November 2016 ini kembali turun menjadi US$ 43,25 per barel. Penurunan  US$ 3,39 per barel itu sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah utama di pasar internasional. Seperti dilansir laman Migas ESDM,  penurunan harga minyak global disebabkan beberapa faktor, di antaranya laporan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) terkait dengan produksi minyak mereka di Oktober yang naik menjadi 33,64 juta bph dari September 2016 yang 33,40 juta bph.

    ICP 2017 berpotensi di atas US$ 50 per barel, di atas asumsi RAPBN 2017 US$ 45 per barel. Proyeksi membaiknya harga ICP tidak lepas dari realisasi pelaksanaan pemotongan produksi OPEC sebesar 1,2 juta bph,” kata pengamat energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.

IN ENGLISH

Indonesia Oil Price US $ 43.25 per barrel

    After briefly touching US $ 46.64 per barrel in October, the average Indonesian crude price (ICP) in November 2016 it dropped to US $ 43.25 per barrel. The decrease of US $ 3.39 per barrel was in line with a decrease in the average price of crude oil in the international market. As reported by the Oil and Gas page of EMR, the decline in global oil prices due to several factors, including reports Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) associated with oil production in October rose to 33.64 million bpd from September 2016 were 33.40 million bpd ,

    2017 ICP potentially over US $ 50 per barrel, above the 2017 Draft Budget assumption of US $ 45 per barrel. Projected improvement in ICP can not be separated from the actual implementation of OPEC production cuts of 1.2 million bpd, "said energy analyst Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.

Media Indonesia, Pag-13, Saturday, Dec,3,2016

November, ICP Turun Jadi US$ 43,25/Barel

    Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada November tercatat sebesar US$ 43,25 per barel, turun dari Oktober US$ 46,64 per barel. Sementara harga minyak sweet light crude (SLC) juga turun dari US$ 47,55 per bulan menjadi US$ 44,53 per bulan. Penurunan ICP ini sejalan dengan rata-rata harga minyak mentah utama di pasar internasional. Pada November lalu, harga minyak Brent (ICE) turun dari US$ 51,39 per barel menjadi US$ 47,08 per barel, WTI (Nymex) turun dari US$ 49,94 per barel menjadi US$ 45,76 per barel, dan Basket OPEC turun dari US$ 47,87 per barel menjadi US$ 43,14 per barel.

    Menurut Tim Harga, Minyak lndonesia, penurunan harga minyak ICP Turun jadi US$ 413 mentah utama di pasar internasional disebabkan oleh naiknya produksi dan turunnya permintaan. Kenaikan produksi minyak ini dilaporkan oleh International Energy Agency (IEA) yang menyatakan produksi minyak OPEC Oktober lalu naik menjadi sebesar 33,83 juta barel per hari (bph) dibandingkan September 33,60 juta bph. Laporan OPEC juga menyatakan adanya kenaikan produksi minyak menjadi 33,64 juta bph pada Oktober lalu dibandingkan bulan sebelumnya 33,4 juta bph.

    Jumlah rig yang beroperasi juga mengalami peningkatan. Selama Oktober lalu, jumlah rig tercatat naik 42 unit menjadi 1.699 unit. Sementara proyeksi permintaan minyak mentah global, sesuai laporan OPEC, turun menjadi 94,4 juta bph pada Oktober lalu dibandingkan dengan bulan sebelumnya 94,39 juta bph,” kata Tim Harga Minyak Indonesia. Faktor lainnya adalah kenaikan stok minyak mentah dan olahannya di Amerika Serikat sepanjang November. Berdasarkan laporan Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat, stok minyak mentah naik 5,5 juta barel menjadi 488,1 juta barel, gas oline naik 2,3 juta barel menjadi  26,2 juta barel, dan distillate naik 3,6 juta barel menjadi 154,2 juta barel, Penyebab lainnya adalah menguatnya nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia, kemudian pesimisme pelaku pasar atas kesepakatan OPEC untuk mengurangi produksi,” jelas Tim Harga Minyak Indonesia.

    Khusus Kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak juga didorong penurunan permintaan di T iongkok dan India. Berdasarkan data dari The Customs General Administration of China, impor minyak mentah Tiongkok pada Oktober lalu turun menjadi sebesar 243,25 juta barel dibandingkan September 279,37 juta barel, Penurunan permintaan produk minyak mentah juga terjadi pertama kalinya di India sejak 2014. Untuk pertama kalinya pada Oktober 2016 sejak September 2014 terjadi penurunan permintaan produk minyak di India sebesar 90 bph atau sebesar 2% dibandingkan awal tahun 2016,” ujar Tim Harga Minyak Indonesia.

IN ENGLISH

November, ICP Down So US $ 43.25 / barrel

    The average price of crude oil Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) in November stood at US $ 43.25 per barrel, down from October US $ 46.64 per barrel. While the price of light sweet crude oil (SLC) also fell from US $ 47.55 per month to US $ 44.53 per month. The decrease ICP is in line with the average price of crude oil in the international market. In November, the price of Brent (ICE) dropped from US $ 51.39 per barrel to US $ 47.08 per barrel, WTI (NYMEX) fell from US $ 49.94 per barrel to US $ 45.76 per barrel, and the OPEC Basket down from US $ 47.87 per barrel to US $ 43.14 per barrel.

    According to Tim Price, Oil Indonesia, the decline in oil prices ICP down to US $ 413 main crude in the international market caused by rising production and falling demand. The increase in oil production was reported by the International Energy Agency (IEA) stated last October OPEC oil production rose to Rp 33.83 million barrels per day (bpd) compared to 33.60 million bpd in September. The report also said the increase in OPEC oil production be 33.64 million bpd in October over the previous month to 33.4 million bpd.

    The number of rigs in operation also increased. During October, the number of rigs rose by 42 units to 1,699 units. While global crude oil demand forecast, according to the OPEC report, dropped to 94.4 million bpd in October, compared with the 94.39 million bpd the previous month, "said Tim Price of Oil Indonesia. Another factor is the rise in crude stocks and processed in the United States during November. Based on reports the Energy Information Administration (EIA), United States, crude stocks rose 5.5 million barrels to 488.1 million barrels, gas oline rose 2.3 million barrels to 26.2 million barrels, and distillate rose by 3.6 million barrels be 154.2 million barrels, the other cause is the strengthening exchange rate of the US dollar against major world currencies, then the pessimism of market participants on OPEC agreement to cut production, "said Team Price of Oil Indonesia.

    Lodging Asia-Pacific region, the decline in oil prices also boosted by a fall in demand in China and India. Based on data from the Customs General Administration of China, China's crude oil imports in October fell to Rp 243.25 million barrels from 279.37 million barrels September, decline in demand for crude oil products also occur the first time in India since 2014. For the first time in October 2016 since September 2014 a decline in demand for oil products in India by 90 bpd, or by 2% compared to the beginning of 2016, "said Team Price of oil Indonesia.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Dec,3,2016

Pertahankan Lifting 17 Ribu Barrel/Hari

   

    Harga minyak yang terus menurun, membuat banyak pihak berpikir, para perusahaan pengeboran akan menurunkan produksinya. Namun kenyataannya hal itu tidak terjadi. Salah satunya yang ditekankan Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Perusahaan asal Negeri Jiran Malaysia ini berupaya mempertahankan produksi minyak mereka tetap di angka 17 ribu barel per hari. Langkah ini dilakukan sebagai wujud komitmen mereka kepada pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. Humas SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Priandono Hernanto mengatakan kondisi harga minyak dunia yang terus mengalami penurunan memang cukup berpengaruh terhadap industri migas nasional. Dampaknya, dalam beberapa tahun terakhir lifting minyak nasional terus mengalami penurunan. Tetapi di Jawa Timur tidak.

    Produksi minyak Jatim masih cukup bagus dan tidak mengalami penurunan. Sampai saat ini, ada sekitar 13 K3S yang sudah beroperasi di wilayah Jatim, salah satunya adalah Petronas yang terletak di Utara Sampang,” terang Priandono dalam kegiatan Silahturahmi SKK Migas Perwakilan Jabanusa-Petronas Carigali Ketapang II Ltd Bersama pemangku kepentingan Provinsi Jatim di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat ini produksi minyak mereka mencapai 17 ribu Barrel per hari sedangkan gas 15,4 MMSCFD.

    Ini membuat Petronas menjadi penghasil minyak terbesar kedua di wilayah SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) setelah ExxonMobil Cepu Ltd di Blok Cepu. Petronas salah satu yang cukup besar. Dan ini membuat wilayah Jabanusa rnenjadi penyumbang minyak yang cukup besar yakni sekitar 20% di sumbang dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang ada wilayah Jabanusa, dengan target produksi minyak Nasional 800 ribu Barrel per hari,” ungkap Priandono.

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andiono Setiawan, Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd, dimana pihaknya akan tetap konsisten pada produksi minyak maksimal saat ini yakni 17 ribu Barrel per hari. Sebab Petronas juga menjadi penyumbang ke-8 terbesar untuk minyak nasional. Harga yang cenderung rendah tak menghalangi komitmen yang kami buat dengan SKK Migas,” ungkapnya. Sementara itu Yopie Hidayat, mantan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Indonesia jangan terlalu tergantung pada sektor sumberdaya alam termasuk minyak dan gas.

    Sebab banyak negara penghasil minyak dan gas kini kolaps karena kurang mampu menangani atau menerapkan manajemen yang strategis. Indonesia harus belajar dan berkaca pada kejadian benua Afrika yang memiliki berlimpah sumber daya alam tetapi masih juga tak berkembang. Untuk itu dibutuhkan manajemen yang baik hingga perizinan yang lebih singkat sehingga memudahkan investor masuk ke Indonesia.

IN ENGLISH

Keep Lifting 17 Thousand Barrels / Day

    Oil prices continue to decline, making many people think, the drilling company will reduce production. But in reality it does not happen. One of them is emphasized Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Companies from the neighbor country Malaysia is trying to maintain their oil production remained at number 17 thousand barrels per day. This step was taken as a manifestation of their commitment to the government, in this case SKK Migas. PR SKK Migas Java, Bali and Nusa Tenggara Priandono Hernanto said conditions in world oil prices continue to decline is enough to affect the national oil and gas industry. The impact, in recent years the national oil lifting steadily declining. But in East Java is not.

    Oil production Java is still pretty good and does not degrade. Until now, there are about 13 K3S already operating in the area of ​​East Java, one of which is Petronas located in the North Sampang, "said Priandono in activities Silahturahmi SKK Migas Representative Jabanusa-Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Together stakeholders East Java in Surabaya some time then. Currently oil production reached 17 thousand Barrels per day while 15.4 MMSCFD gas.

    It makes Petronas become the second largest oil producer in the region SKK Migas Jawa Bali and Nusa Tenggara (Jabanusa) after ExxonMobil Cepu Ltd in Cepu. Petronas one big enough. And this makes the area Jabanusa rnenjadi oil contributors that is large enough for about 20% in discordant of Cooperation Contract (K3S) existing Jabanusa region, with a production target of 800 thousand Barrel National oil per day, "said Priandono.

    The same thing also expressed by Andiono Setiawan, CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd, where it will remain consistent to the maximum oil production today that 17 thousand Barrels per day. For Petronas has also become the largest contributor to the 8th to the national oil. Low prices tend not deter the commitment that we made with SKK Migas, "he said. Meanwhile Yopie Hidayat, the former Spokesperson Vice President Jusuf Kalla in the era of the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono, who was present as a speaker said that now the people of Indonesia should not be too dependent on natural resource sectors including oil and gas.

    For many oil and gas producing countries now collapsed because less capable of handling or applying strategic management. Indonesia should learn and reflect on the events that the African continent has abundant natural resources but they are also not growing. That requires good management to permit shorter making it easier for investors to enter Indonesia.

Duta Masyarakat, Page-16, Saturday, Dec,3,2016

Gubernur Awang Percepat Kilang Bontang

     Provinsi Kalimantan timur menargetkan groundbreaking pembangunan megaproyek kilang minyak di kota Bontang dapat terlaksana pada 2017. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan pembangunan kilang minyak atau grass mot refinery (GRR) berkapasitas 300.000 barel per hari di Kota Bontang mulai dibangun pada tahun depan. Saat ini, sejumlah pihak berupaya untuk menuntaskan permasalahan lahan yang masih belum bersertifikat. Awang optimistis pembangunan kilang ini akan berdampak pada perekonomian Bumi Etam.

    Terlebih lagi, dia mengungkapkan, ada investor dari Korea Selatan yang ingin memindahkan industrinya ke Kalimantan Timur. Ini keunggulan kami dibandingkan dengan provinsi lain. Tak ada provinsi lain yang mempunyai dua kilang sekaligus. Ini yang harus didukung secara bersama-sama, kata Awang. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDTR) telah disahkan oleh pihak DPRD. Saat ini pihaknya masih mengkaji. rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ada sebesar 40% zona yang tidak dapat dibebaskan karena dalam kawasan mangrove atau kawasan hijau. lni kami masih mencari cara apakah diganti wilayah mangrove atau bagaimana,” tuturnya.

    Dari luas 565 hektare lahan yang diperlukan dalam pembangunan kilang, saat ini lahan yang tersertifikasi baru mencapai 165 hektare. Sertifikasi lahan ini diusahakan oleh PT Badak LNG karena merupakan lahan negara yang berada di industri perusahaan tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda] Kaltim Zairin Zain menuturkan dan 565 hektare lahan tersebut, lahan seluas 460 hektare telah dinyatakan clear. Lahan clear ini terdiri dari 4 zona yakni zona industri, zona hijau, mangrove, dan permukiman.

    Sisanya yakni 95 hektare masih belum clear secara RTRW-nya. Dari 460 hektare itu yang sudah disertifikasi 165 hektare, tetapi kata Badak LNG sudah bertambah yang clear 100 hektare,” ucapnya. Legal Specialist PT Badak LNG Hardi Bahruddin menambahkan berdasarkan aturan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Aset Eks Pertamina menjadi barang milik Negara lahan yang saat ini masih dalam proses disertifikasi. Pihaknya menargetkan hingga akhir Desember ini masalah sertifikasi lahan dapat terselesaikan. lokasi ini sudah lengkap dokumennya dan kami koordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional

    Kami targetkan bisa selesai akhir tahun ini,” katanya. Dedet Hendra, Vice President Production PT Badak LNG, meminta agar Pemerintah Provinsi dapat menutup Pulau Beras Basah yang saat ini menjadi objek wisata di kota Bontang. Pasalnya, Pulau Beras Basah ini merupakan Satu-Satunya pulau terluar dan berada dalam koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) & Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjung Laut. Di pulau ini menjadi peruntukan sebagai penunjang sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) terkait dengan keamanan (ISPS Code) dan keselamatan pelayaran dalam wilayah pelabuhan tanjung laut dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Badak LNG yang berada di tangan kewenangan Syahbandar Tanjung laut Kota Bontang.

    Situasi dan kondisi keamanan di Wilayah TUKS yang memenuhi ISPS Code harus selalu dalam kondisi terjaga sesuai dengan port facility security plan (PFSP) atau rancangan 'keamanan pelabuhan. “Termasuk Pulau Beras Basah yang masuk dalam rancangan keamanan alur pelayaran TUKS Pertamina Badak LNG,” katanya. Menurutnya, adanya kegiatan pariwisata di Pulau Beras Basah dapat mengganggu kondisi keamanan di mana jika kondisi keamanan tidak dipenuhi maka kapal LNG tidak bersedia masuk dan sandar ke dalam TUKS tersebut.

    Di wilayah tersebut, berdasarkan aturan harus clear dengan jarak 500 meter di sekitarnya agar tak mengganggu kapal yang akan masuk. Terlebih lagi, dengan adanya kilang Bontang ini tentu akan membuat trafik kapal menjadi ramai. Dalam posisi itu keselamatan diutamakan agar tidak ada tabrakan dengan kapal wisatawan maupun benda apapun. Itu karena posisinya sangat penting sebagai alur navigasi. Kalau posisinya belum aman ya kapal-kapal enggan masuk,” terang Dedet. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Awang menegaskan Pulau Beras Basah harus tetap jadi tujuan wisata di  Bontang. “Wisata di Pulau Beras Basah itu dapat meningkatkan PAD kita. Jadi tidak benar terlambatnya bangun kilang karena Pulau Beras Basah.

IN ENGLISH

Governor Awang Accelerate Bontang
    East Kalimantan province is targeting the groundbreaking for construction of mega-projects in the oil refinery city of Bontang can be accomplished in 2017. East Kalimantan Governor Awang Faroek Ishak said the construction of an oil refinery or grass mot refinery (GRR) with a capacity of 300,000 barrels per day in Bontang started to be built in the next year. Currently, a number of parties attempt to resolve the problem of land that still has not been certified. Awang optimistic development of this refinery will have an impact on the economy of the Earth Etam.

    Moreover, he said, there is a South Korean investor who wants to move the industry to East Kalimantan. It's our advantage compared to other provinces. There are no other province that has two refineries at once. This should be backed up together, said Awang.  Bontang Mayor Neni Moerniaeni said local regulations on detailed spatial plan (RDTR) was approved by the Parliament. The company is still reviewing. spatial plan (RTRW). There is a 40% zone that can not be released because the mangrove areas or green areas. This we are still looking for ways if replaced mangrove area or how, "he said.

    Of the 565 hectares of land area required in the construction of refineries, currently certified land reached 165 hectares. Certification of this land cultivated by PT Badak LNG because it is state land located in the company's industry. Head of Planning and Regional Development (Bappeda] Kaltim  Zain Zairin said and 565 hectares of land, an area of ​​460 hectares have been declared clear, clear land consists of four zones namely industrial zones, green zones, mangrove, and the neighborhoods.

    The rest of the 95 hectares are still not clear as RTRW. Of the 460 hectares of the 165 hectares are already certified, but said Badak LNG already grown to clear 100 hectares, "he said. Legal Specialist PT Badak LNG Hardi Bahruddin added by rules Ministry of Finance No. 92 / KMK.06 / 2008 on Establishment Asset Former Pertamina became property of the state land, which is still in the process of being certified. It targets until the end of December this land titling problems can be resolved. This location is complete document and we coordinate with the National Land Agency

    We target to be completed later this year, "he said. Dedet Hendra, Vice President Production PT Badak LNG, requested that the provincial government may close Beras Basah island which now became a tourist attraction in the city of Bontang. Because, Beras Basah island. This is the Only the outer islands and is located in the Regional coordinates Working Environment (DLKr) & Environment Regions of Interest (DLKp) Port of Tanjung Sea. On this island into a designation as supporting aids Navigational (SBNP) related to security (ISPS Code) and the safety of shipping in the region harbor harbor marine and terminal for its own sake (Tuks) Badak LNG in the hands of the authority of the harbor master Tanjung sea Bontang.

    Situation and security conditions in the region that meets the ISPS Code Tuks should always be in the waking state in accordance with port facility security plan (PFSP) or a draft 'port security. "Including Beras Basah Pulau included in security plans Tuks Pertamina shipping lanes Badak LNG," he said. According to him, the tourism activities in Beras Basah Pulau can disrupt the security conditions in which if the security conditions are not met then the LNG vessels are not willing to enter and berth into the Tuks.

    In the region, based on the rule should be clear with a distance of 500 meters in the vicinity so as not to interfere with the boats going in. Moreover, with this Bontang refinery will certainly make traffic of ships being crowded. Safety takes precedence in that position so that no collision with the tourist boats or any objects. It was very important because of its position as the navigation flow. If the position is not safe yes vessels are reluctant to enter, "said Dedet. In response, Governor Awang insists Beras Basah island should remain a tourist destination in Bontang. "Tourism in Beras Basah islad it can increase our revenue. So not really a delay in getting up refineries for Beras Basah island.

Bisnis Indonesia, Page-11, Saturday, Dec,3,2016