Butuh Keputusan Cepat

    Tingkat keekonomian proyek kilang minyak di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Kapasitas pengolahan enam kilang minyak di Tanah Air saat ini hanya 850.000-900.000 barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,6 juta bph. Artinya, sekitar 45%-50% BBM masih di impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proyek dua kilang dengan kapasitas masing-masing 300.000 bph pun masih akan kurang untuk memenuhi defisit BBM tersebut.

    Apalagi, ketika dua kilang tersebut telah beroperasi pada 2023 misalnya, kebutuhan BBM bukan lagi 1,6 juta bph, tetapi sudah melonjak seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk. Dalam analisis perusahaan konsultan Bain & Company, sejumlah kilang di Asia Pasifik belum bisa mengurangi impor karena tingginya tingkat konsumsi. Dalam beberapa tahun mendatang, para pemain di sektor pengolahan minyak juga akan menghadapi tantangan berupa pasokan minyak global yang akan semakin sulit diolah karena kandungan sulfur lebih banyak.

    Bertambahnya kilang minyak juga akan meningkatkan persaingan dan berubahnya aturan terkait lingkungan seperti penggunaan biosolar dan bahan bakar minyak dengan nilai oktan tinggi demi emisi gas buang yang lebih baik. Bahkan, pada Februari 2016, Presiden Joko Widodo menekankan agar pembangunan sejumlah kilang minyak di dalam negeri mulai berjalan tahun ini. Dalam sambutannya di acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jokowi mengatakan, masa yang diperlukan untuk membangun kilang berkisar 4-5 tahun.

    Dua kilang baru akan dibangun yaitu Kilang Tuban dan Kilang Bontang kapasitas masing-masing 300.000 bph. Dalam proyek Kilang Tuban, PT Pertamina bermitra dengan perusahaan migas raksasa asal Rusia, Rosneft. Sementara itu, proyek Kilang Bontang yang berlokasi di Kalimantan Timur belum menunjukkan progres signifikan. Kilang Bontang akan dibangun dengan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

    Namun, saat ini muncul skema lain yaitu penunjukkan langsung pemerintah kepada Pertamina. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, pada skema KPBU, pemerintah bekerja sama dengan badan usaha swasta untuk membangun kilang. Pemerintah bisa menyediakan lahan berikut beberapa insentif seperti penangguhan pembayaran pajak. Badan usaha swasta mengeluarkan biaya untuk membangun kilang berikut mengatur dari mana pasokan minyak mentah.

    Dari aspek hasil olahannya, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Skema KPBU memiliki kelemahan yakni membutuhkan persiapan yang lebih lama untuk memulai lelang. Pada skema penugasan, pemerintah akan menunjuk BUMN untuk melakukan konstruksi. Biaya konstruksi dikeluarkan BUMN yang bisa bermitra dengan badan usaha lainnya melalui pembentukan perusahaan patungan seperti yang dilakukan pada proyek Kilang Tuban. Proses pengadaan dianggap bisa dipercepat karena bisa menarik daftar teratas investor yang pemah mengikuti lelang pada proyek Kilang Tuban.

    Pasalnya, batas untuk menetapkan pemenang lelang pun tak perlu ditentukan dari awal karena telah melakukan proses pengadaan pada proyek sebelumnya. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengaku tidak mengetahui kenapa ada usulan skema penunjukkan dalam pembangunan Kilang Bontang. Menurutnya, Kilang Bontang masih dibangun dengan skema KPBU sesuai dengan keputusan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) pada Februari 2016. Padahal, Pertamina mengklaim telah mendapat restu membangun Kilang Bontang pada kesempatan paparan kinerja perseroan kuartal III/2016.

    Wahyu mengakui, skema PPP menelan lebih banyak waktu yakni sekitar setahun lebih lama dari skema penugasan. Namun, hal itu lebih baik karena pihaknya masih belum yakin dengan kemampuan finansial Pertamina bila skema pembangunan berubah. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden No. 146/2015, dalam pelaksanaan penugasan dengan pembiayaan korporasi, Pertamina bisa saja mendapat fasilitas pendanaan berupa penyertaan modal negara (PMN), laba yang ditahan, pinjaman Pertamina yang berasal dari dalam atau luar negeri, pinjaman pemerintah dan penerbitan obligasi Pertamina.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai, skema KPBU membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk bisa memilih pengembang proyek. Pada skema penugasan hanya diperlukan waktu lima hingga delapan bulan untuk menentukan pelaksana proyek. Defisit BBM di Tanah Air yang masih menggunung menjadi alasan utama pengubahan skema tersebut. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah mengupayakan agar skema pembangunan Kilang Bontang bisa diubah.

    Adapun, pembicaraan masih dilakukan mengingat belum diperoleh kesamaan suara untuk membangun kilang lebih cepat. Bila hanya menyorot pada perbedaan pendapat tersebut, praktis pembangunan kilang akan kian mundur. Target untuk bisa mengolah sendiri BBM secara penuh pada 2023 dengan kapasitas terpasang 2 juta bph mungkin hanya target di bibir saja bila masih berkutat pada diskusi skema pembangunan kilang.
Pemerintah perlu mengambil keputusan cepat soal Kilang Bontang sehingga penyelesaian proyek tepat waktu pada 2023.

IN ENGLISH

Need Quick Decision


    The economic level of the oil refinery project in Indonesia is not in doubt. The processing capacity of six refineries in the country today only 850000-900000 barrels per day (bpd), while demand reached 1.6 million bpd. That is, about 45% -50% of fuel is imported to meet the needs of the community. Project two refineries with a capacity of 300,000 bpd each still be lacking to meet the fuel deficit.

    Moreover, when two refineries are now operating in 2023, for example, BBM no longer needs 1.6 million bpd, but has surged along with economic growth and the increase in population. In the analysis of the consulting firm Bain & Company, a number of refineries in the Asia Pacific region can not reduce imports because of high levels of consumption. In the next few years, the players in the oil processing sector will also face the challenge of global oil supply will increasingly difficult to process because it contains more sulfur.

    Increased refinery will also increase competition and changing rules related to the environment such as the use of biodiesel and fuel with a high octane rating for the sake of exhaust emissions better. In fact, in February 2016, President Joko Widodo emphasized that the development of a number of oil refineries in the country started running this year. In his speech at the signing of the Contract of Strategic Activities for Fiscal Year 2016 Ministry of Energy and Mineral Resources, Jokowi said the time required to build refineries around 4-5 years.

    Two new refineries will be built, namely Tuban and Bontang refinery capacity of 300,000 bpd each. In the Tuban refinery project, PT Pertamina partnered with the giant Russian oil company, Rosneft. Meanwhile, Bontang refinery project located in East Kalimantan has not shown significant progress. Bontang refinery will be built with public private partnership (PPP) or government cooperation with business entities (KPBU).

    However, today appeared another scheme namely direct appointment by the government to Pertamina. Based on Presidential Decree No. 146/2015 on the Implementation of Construction and Development of Domestic Oil Refinery, the KPBU scheme, the government in collaboration with private companies to build refineries. The government could provide some incentives like land following the suspension of tax payments. Private entity to pay to build a refinery following set of which the supply of crude oil.
 
    From the aspect of processed products, preferably to meet domestic needs. KPBU scheme has the disadvantage of requiring longer preparation for the start of the auction. On assignment scheme, the government will appoint SOE to do construction. Construction costs incurred SOEs that could partner with other enterprises through the establishment of a joint venture as done in Tuban refinery project. The procurement process is considered to be accelerated because it can attract top list of investors who never follow the auction in Tuban refinery project.

    Because the limit set for the auction winner need not be determined from the outset because it has been doing in the previous project procurement process. Deputy for the Acceleration of Infrastructure and Regional Development Coordinating Ministry for Economic Affairs Wahyu Utomo said he did not know why no proposal designation scheme in Bontang refinery construction. According to him, Bontang still built with KPBU scheme in accordance with the Committee's decisions Priority Acceleration of Infrastructure Provision (KPIP) in February 2016. In fact, Pertamina claims to have received approval to build Bontang on the occasion of the company's exposure to the performance of the third quarter 2016.

   Revelation admitted, swallowing PPP schemes more time which is about one year longer than the assignment scheme. However, it is better because it is not sure when the scheme's financial capability development Pertamina changed. Under Article 20 of Presidential Regulation No. 146/2015, in the assignment of the corporate finance, Pertamina could obtain financing facility in the form of state capital participation (PMN), retained earnings, Pertamina loans originating from domestic or foreign government loans and bond issuance Pertamina.

    Ministry of Energy and Mineral Resources assess, KPBU scheme takes up to two years to be able to select the project developer. On assignment scheme should only take five to eight months to determine the project implementers. The deficit of fuel in the country that still mounting the main reason for changing the scheme. Deputy Minister Arcandra Tahar said the government seek to Bontang refinery construction scheme can be changed.

    Meanwhile, talks were carried out considering not obtained the sound similarity to build refineries more quickly. When it highlights the differences of opinion, the practical construction of the refinery will increasingly withdraw. Target to be able to process its own fuel in full in 2023 with an installed capacity of 2 million bpd might be just lip service when the target was still preoccupied with discussions refinery construction scheme. The government needs to take a quick decision about Bontang so that timely completion of the project in 2023.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Nov, 21-2016

Harga Minyak Kian Memanas

    Pada penutupan perdagangan Jumat (18/11) harga minyak West Texas lntermediate (WTI) kontrak Desember 2016 naik 0,27 poin atau 0,89% menjadi US$ 4S,69 per barel. Sementara itu, harga minyak Brent kontrak Januari 2016 meningkat 0,37 poin atau 0,8% menjadi US$46,86 per barel. Harga minyak telah merosot selama dua bulan terakhir di tengah skeptisme pasar tentang kemampuan OPEC mencapai kesepakatan pembatasan produksi pada rapat 30 November di Wina, Austria.

    Organisasi itu sebelumnya berusaha memangkas produksi untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir di Aljazair pada bulan lalu. Iran dianggap menjadi batu sandungan utama dalam mencapai kesepakatan. Produsen kedua terbesar OPEC ini tetap ingin memacu produksi untuk mengembalikan pasarnya yang hilang setelah pencabutan sanksi ekspor pada Januari 2016. Namun, beberapa menteri perminyakan dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC bertemu di Doha, Qatar pada Jumat (17/11).

    Salah satu sumber mengatakan organisasi itu menginginkan tingkat produksi Iran di sekitar 3,6 juta-3.7 juta barel per hari. Sebelumnya Iran menginginkan pembekuan produksi hanya dilakukan jika penambangan minyak mentah mereka berada di posisi 4 juta-4,2 juta barel per hari. Namun, sumber lain berpendapat OPEC mengusulkan pembatasan produksi Iran sebesar 3,92 juta barel per hari. Khalid Al-Falih, Menteri Perminyakan Arab Saudi, menyampaikan pertemuan pada Jumat lalu berjalan dengan baik.

    Bila OPEC berhasil mencapai kesepakatan pada rapat 30 November, maka negara produsen minyak non-OPEC seperti Rusia dapat ikut bekerja sama menstabilkan pasar. Alexander Novak, Menteri Energi Rusia, mengatakan OPEC semakin mendekati kesepakatan. Jika kesepakatan tersebut dapat dicapai, maka Rusia siap bergabung untuk membekukan produksi selama enam bulan bahkan lebih. Bill O’Grady, Chief Market Strategist Confluence Investment Management, menyampaikan harga minyak mentah berhasil mencapai kenaikan mingguan pertama sejak pertengahan Oktober akibat optimisme pasar terhadap kesepakatan OPEC pada akhir November.

    Menurutnya, pembicaraan mengenai pemotongan produksi merupakan faktor utama yang mendukung harga dalam beberapa bulan terakhir. Adanya kesepakatan internal OPEC dan keikutsertaan Rusia mengindikasikan perjanjian mengurangi suplai bakal terwujud. Harga minyak mentah telah merosot parah dari US$ 52 per barel saat kesepakatan pembekuan produksi pada 28 September di Aljazair. Namun, kerumitan membangun komitmen di internal OPEC membuat harga terus tertekan.

    Lukman Otunuga, Research Analyst FXTM, mengatakan OPEC telah berulang kali mengeksploitasi sensitivitas harga minyak untuk membuat lonjakan harga spekulatif. Namun hal ini mungkin harus dibayar mahal apabila investor kembali dikecewakan. Masalah surplus suplai masih tetap membebani harga minyak. Di sisi lain, kekhawatiran akan kemungkinan menurunnya permintaan akibat perlambatan pertumbuhan global dapat menahan peningkatan harga. Dari sudut pandang teknikal, bearish dapat kembali berkuasa apabila WTI merosot ke bawah US$ 4S per barel. Pasar rentan melakukan aksi jual karena OPEC belum berhasil memastikan perubahan hasil produksi.

IN ENGLISH

The Oil Price Escalates
    At the close of trade on Friday (18/11) lntermediate price of West Texas oil (WTI) contract in December 2016 was up 0.27 points, or 0.89%, to US $ 4S, 69 per barrel. Meanwhile, the price of Brent oil contract in January 2016 rose 0.37 points, or 0.8%, to US $ 46.86 per barrel. Oil prices have plummeted over the past two months amid market skepticism about OPEC's ability to reach agreement on production restrictions 30 November meeting in Vienna, Austria.

    The organization has previously attempted to cut production for the first time in the last 8 years in Algeria last month. Iran is considered to be the main stumbling block in reaching an agreement. OPEC's second largest producer still wants to spur production to restore the lost market after the lifting of sanctions exports in January 2016. However, some oil ministers from countries belonging to the OPEC meeting in Doha, Qatar on Friday (17/11).

    One source said the organization wants Iranian production levels at around 3.6 million-3.7 million barrels per day. Previous Iran wants a freeze on production is only done if the crudes they were in position 4 million to 4.2 million barrels per day. However, other sources believe OPEC production restrictions proposed Iran amounted to 3.92 million barrels per day. Khalid Al-Falih, Saudi Arabian Oil Minister, convey a meeting on Friday went well.

    When OPEC meeting reached an agreement on Nov. 30, then the state non-OPEC oil producers like Russia to participate in cooperation to stabilize the market. Alexander Novak, Russian Energy Minister, said OPEC is getting closer to a deal. If such an agreement can be reached, then Russia is ready to join to freeze production for six months or more. Bill O'Grady, chief market strategist at Confluence Investment Management, delivering the crude oil price reached its first weekly gain since mid-October due to market optimism of the OPEC agreement in late November.

    According to him, talk of production cuts are the main factors supporting prices in recent months. Their internal agreement and the participation of Russia indicates OPEC reduces supply agreement will be realized. Crude oil prices have slumped severely from US $ 52 per barrel when the deal freezing production on Sept. 28 in Algeria. However, the complexity of building internal commitment in OPEC made the price kept depressed.

    Lukman Otunuga, Research Analyst FXTM, said OPEC has repeatedly exploiting the sensitivity of oil prices to create speculative price hikes. However this may be costly if investors again let down. Supply surplus problems still weigh on oil prices. On the other hand, concerns about the possibility of declining demand due to slowing global growth can withstand increased prices. From a technical standpoint, bearish can return to power if the WTI slipped to below $ 4S barrel. The market is vulnerable to sell because OPEC has not managed to ensure a change of the production.

Bisnis Indonesia, Page-8, Monday, Nov, 21-2016

EMCL Pasang Empat Alat Pendeteksi Gas

    Operator minyak dan gas bumi Lapangan Banyu Urip Blok Cepu, EXXon,Mobil Cepu (EMCL) memasang alat pendeteksi gas di Balai Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Dimana empat alat sensor canggih itu nampak terpasang di atas bangunan balai desa dan di parkiran. Perwakilan EMCL Ukay Subqy mengatakan Alat ini sudah kami pasang sejak Kamis lalu. Ukay menjelaskan, alat tersebut adalah Wireless H2S & SO2 Detector, berupa dua sensor gas hidrogen sulfida (H2S) dan dua sensor gas sulfur dioksida (SO2).

    Keempat sensor tersebut terhubung secara nirkabel ke sebuah central monitor yang dipasang di dinding balai desa. Sensornya total 4 buah, 2 sensor yang terdiri dari 1 sensor HQS Serta 1 sensor SO2 diletakan di atas balai desa. Sedangkan 1 sensor H2S dan -1 sensor SO2 lainnya ditempatkan di parkiran balai desa. Petugas keselamatan EMCL yang memasang alat ini juga telah mengajarkan cara kerja alat tersebut. kepada pegawai desa, petugas kesehatan yang siaga di balai desa, dan bidan desa. Hal tersebut dilakukan agar jika terdeteksi gas, bisa langsung menghubungi EMCL. Diharapkan masyarakat sekitar tahu apa yang harus dilakukan.

    Kepala Desa Mojodelik Yuntik Rahayu menyambut baik tindakan proaktif EMCL ini. Menurut dia, dengan adanya alat tersebut diharapkan bisa memberi peringatan dini kepada warga. Tapi jika ada kegiatan di dalam yang berpotensi adanya gas, tetap dikomunikasikan terlebih dahulu kepada kami. Ketua karang taruna Mojodelik, Adi Yusuf menanggapi positif pemasangan alat tersebut. Dia menuturkan, alat pendeteksi ini harus bisa digunakan sebagai pemberi tanda kepada warga sekitar.

IN ENGLISH

EMCL Replace Four Gas Detection Equipment

    Oil and gas operators Banyu Urip Cepu, Exxon, Mobil Cepu (EMCL) installing gas detectors in the Village Hall Mojodelik, Gayam subdistrict, Bojonegoro. Where four tools sophisticated sensors mounted above it appears the village hall building and in the parking lot. Representative Subqy said EMCL Ukay This tool has been our post since last Thursday. Ukay explained, such a device is a Wireless Detector H2S and SO2, in the form of two gas sensors hydrogen sulfide (H2S) gas sensor and two sulfur dioxide (SO2).

    The fourth sensor is connected wirelessly to a central monitor mounted on the wall of the village hall. The sensor is a total of 4 pieces, 2 sensor consisting of 1 sensor 1 HQS well as SO2 sensor placed on the village hall. While one sensor H2S and SO2 -1 other sensor is placed in the parking lot of the village hall. EMCL safety officers who put these tools have also been taught how to work the equipment. village staff, health workers are on standby at the village hall and village midwives. This is done so that if the detected gas, can directly contact EMCL. Expected surrounding communities know what to do.

    Village Head Mojodelik Yuntik Rahayu welcomes these proactive measures EMCL. According to him, the presence of such a device is expected to provide an early warning to residents. But if there is activity on the potential presence of gas, still communicated in advance to us. Chairman of the youth Mojodelik, Adi Joseph responded positively to the installation of such equipment. He said, the detector should be used as a marker to the surrounding residents.

Bhirawa, Page-8, Monday, Nov, 21-2016

Medco Tuntaskan Akuisisi Conoco Phillips

    PT Medco Energi Internasional Tbk telah menyelesaikan akuisisi Conoco Phillips Indonesia Inc Ltd (CHL) dan Conoco Phillips Singapore Operations Pte Ltd (CSOP). Keduanya merupakan anak perusahaan dari Conoco Phillips (COP). CIIL adalah operator dari PSC South Natuna Sea Block B PSC (SN SB) dengan hak partisipasi sebesar 40% dan juga merupakan operator dari West Natuna Transportation System (WNTS). CSOP mengoperasikan onshore receiving facility (ORF) di Singapura.

    Infrastruktur WNTS beserta jaringan pipa gas Malaysia akan terus memegang peran penting dalam mengkomersialisasikan temuan-temuan minyak dan gas yang ada, serta aktivitas eksplorasi yang sedang berlangsung di kawasan Natuna. Prioritas utama kami ialah untuk mempertahankan keamanan operasi dan keberlangsungan usaha. Kami berkomitmen mempertahankan organisasi yang ada dan melanjutkan rencana program pengeboran pada 2017,kata CEO Medco Energi Roberto Lorato

IN ENGLISH

Medco to Complete Acquisition of Conoco Phillips

    PT Medco Energi Internasional Tbk has completed the acquisition of ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CHL) and Conoco Phillips Singapore Operations Pte Ltd (CSop). Both are subsidiaries of Conoco Phillips (COP). CIIL is the operator of the PSC South Natuna Sea Block B PSC (SN SB) with a 40% participation interest and is the operator of West Natuna Transportation System (Wnts). CSop operate onshore receiving facility (ORF) in Singapore.

    Wnts infrastructure along the gas pipelines Malaysia will continue to play an important role in commercializing discoveries of oil and gas reserves, as well as ongoing exploration activities in the area of Natuna. Our main priority is to maintain the security of operations and business continuity. We are committed to maintaining the existing organization and plans to continue drilling program in 2017, says CEO of Medco Energi Roberto Lorato

Media Indonesia, Page-13, Saturday, Nov,19-2016

Medco Energi Continues Acquiring Amid Slowdown

    Strike while the iron is hot. That is what publicly listed energy firm Medco Energi Internasional did recently by managing several acquisitions amid a slowdown in the industry. The company announced Thursday that it had officially acquired ConocoPhillips Indonesia (CIIL) and ConocoPhillips Singapore Operations (CSOP), subsidiaries of US oil and gas giant ConocoPhillips (COP), without disclosing any details about the prices paid. CIIL is the operator of the South Natuna Sea Block B PSC with 40 percent participation rights and the operator of the West Natuna Transportation System, while CSOP operates an onshore receiving facility in Singapore.

    Medco Energi president director Hilmi Panigoro said Through this acquisition, not only will Medco Energi obtain world-class integrated offshore oil and gas operations, but it will also strengthen its position as an independent energy and natural resources company in Indonesia. In addition to CIIL’s involvement, South Natuna Sea Block B is also operated by US oil producer Chevron and Japanese oil and gas explorer Inpex, which have controlling shares of 25 percent and 35 percent, respectively.

    As of December 2015, South Natuna Sea Block B had three producing oil fields and 16 natural gas fields in various phases of development. Its average daily production in 2014 comprised 5,000 barrels of crude and 117 million cubic feet of gas. Medco Energi Internasional CEO Roberto Lorato said in September that the acquisition of the block would add to the company’s substantial gas and liquids reserves and increase its daily production by more than 35 percent. In 2015, it produced a total of 60.4 billion cubic feet of gas, an increase of 2.65 percent on an annual basis.

    At the same time, it produced a total of 8.8 million barrels of oil, down around 2 percent year-on-year, Reza Priyambada, a stock market analyst with the Indonesian Association of Securities Analysts (AAEI), said Medco Energi had been harnessing the current global economic situation, in which low global oil prices have reduced the value of oil and gas assets worldwide and provided investors with discounted acquisition costs. Previously on Nov. 2, Medco Energy announced that it had officially acquired a 50 percent stake owned by Amman Mineral Investama (AMI), which controls an 82.2 percent stake of Newmont Nusa Tenggara (NNT).

    NNT currently operates the Batu Hijau mine in Sumbawa, thecountry’s second-largest copper and gold mine, which produced about 240 million pounds of copper and 300,000 ounces of gold last year. Later on Nov. 9, Medco Energi stated that it had reached an agreement to acquire a 26.67 percent stake in the Block A gas field in Aceh from its current partner KrisEnergy. Once the transfer of the participating interests, has been agreed upon by the central government and the regional administration, Medco Energi’s operating interest in the gas field will increase to 85 percent, while the remaining 15 percent will be owned by KrisEnergy.

    Back in July, Meta Adhya Tirta Umbulan, a joint venture between Medco Energi’s Medco Gas Indonesia and private construction firm Bangun Cipta Kontraktor, signed, a working contract with the East Java provincial administration for the construction of the Umbulan water supply system worth Rp 2 trillion (U S$149.16 million). By taking the Umbulan project, Medco Energi has started to diversify in a bid to find a more sustainable way to support its business in the long run, considering the volatility that will always haunt the oil and gas industry, Reza said.

IN INDONESIA

Medco Energi Terus Mengakuisi kemunduran

    Menyerang sementara besi panas. Itulah yang perusahaan energi publik Medco Energi Internasional lakukan baru-baru dengan mengelola beberapa akuisisi di tengah perlambatan industri. perusahaan mengumumkan Kamis bahwa mereka telah resmi mengakuisisi ConocoPhillips Indonesia (CIIL) dan ConocoPhillips Singapura Operasi (CSop), anak perusahaan minyak AS dan ConocoPhillips raksasa gas (COP), tanpa mengungkapkan rincian apapun tentang harga yang dibayar. CIIL adalah operator dari PSC South Natuna Sea Block B dengan hak partisipasi 40 persen dan operator dari Sistem Transportasi Natuna Barat, sementara CSop beroperasi fasilitas onshore penerima di Singapura.

    Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan Melalui akuisisi ini, tidak hanya akan Medco Energi memperoleh terpadu operasi minyak dan gas lepas pantai kelas dunia, tetapi juga akan memperkuat posisinya sebagai energi dan sumber daya alam perusahaan independen di Indonesia. Selain keterlibatan CIIL ini, South Natuna Sea Block B juga dioperasikan oleh produsen minyak AS Chevron dan Jepang explorer minyak dan gas Inpex, yang memiliki saham pengendali masing-masing 25 persen dan 35 persen.

    Per Desember 2015, South Natuna Sea Block B memiliki tiga memproduksi minyak dan 16 ladang gas alam di berbagai tahapan pembangunan. Rata-rata produksi harian pada tahun 2014 terdiri 5.000 barel minyak mentah dan 117 juta kaki kubik gas. CEO Medco Energi Internasional Roberto Lorato mengatakan pada September bahwa akuisisi blok akan menambah perusahaan besar cadangan gas dan cairan dan meningkatkan produksi harian sebesar lebih dari 35 persen. Pada 2015, menghasilkan total 60,4 miliar kaki kubik gas, meningkat 2,65 persen secara tahunan.

    Pada saat yang sama, itu menghasilkan total 8,8 juta barel minyak, turun sekitar 2 persen tahun-ke-tahun, Reza Priyambada, analis pasar saham dengan Asosiasi Indonesia Analis Efek (AAEI), mengatakan Medco Energi telah memanfaatkan situasi ekonomi global saat ini, di mana harga minyak global yang rendah telah mengurangi nilai aset minyak dan gas di seluruh dunia dan tersedia investor dengan biaya akuisisi diskon. Sebelumnya pada 2 November, Medco Energi mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengakuisisi 50 persen saham dimiliki oleh Amman Mineral Investama (AMI), yang mengontrol sebuah saham 82,2 persen Newmont Nusa Tenggara (NNT).

NNT saat ini mengoperasikan tambang Batu Hijau di Sumbawa, tambang tembaga dan emas terbesar kedua thecountry, yang memproduksi sekitar 240 juta pound tembaga dan 300.000 ons emas tahun lalu. Kemudian pada 9 November, Medco Energi menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi saham 26,67 persen di Blok A lapangan gas di Aceh dari pasangan saat ini KrisEnergy. Setelah transfer kepentingan berpartisipasi, telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepentingan operasi Medco Energi di bidang gas akan meningkat menjadi 85 persen, sedangkan 15 persen sisanya akan dimiliki oleh KrisEnergy.

    Kembali pada bulan Juli, Meta Adhya Tirta Umbulan, perusahaan patungan antara Medco Energi Medco Gas Indonesia dan perusahaan konstruksi swasta Bangun Cipta Kontraktor, menandatangani, kontrak kerja dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk pembangunan sistem penyediaan air Umbulan senilai Rp 2 triliun (US $ 149.160.000). Dengan mengambil proyek Umbulan, Medco Energi telah mulai melakukan diversifikasi dalam upaya untuk menemukan cara yang lebih berkelanjutan untuk mendukung bisnisnya dalam jangka panjang, mengingat volatilitas yang akan selalu menghantui industri minyak dan gas, kata Reza.

Jakarta Post, Page-14, Saturday, Nov,19-2016

Swasta Boleh Bangun Kilang Minyak

    Badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Ignanius Jonan pada 10 November 2016. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan aturan ini ditetapkan dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.

    Pemerintah perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, kata Sujatmiko. Sujatmiko menuturkan, badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak ini dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada atau mengintegrasikan produksi petrokimia.

    Aturan ini juga mengatur bahwa penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan atau impor. Mengenai hasil produksi kilang minyak berupa BBM, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diatur pula, hasil produksi kilang minyak dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Peraturan Menteri ini menyatakan, hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri.

    Badan usaha swasta yang menjual hasil produksi kilang minyak kepada semua pengguna akhir, diberikan Izin Usaha Niaga Umum. Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerirna penugasan untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus pénugasan di dalam negeri. Penunjukan tersebut, diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

    Badan Pengatur (BPH Migas) memberikan penugasan kepada badan usaha swasta untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Pemerintah juga menetapkan, pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jendeal Migas setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IN ENGLISH

Private Can Build Oil Refinery
    Private entity to carry out the construction of oil refineries in the country. It is listed in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 35 Year 2016 concerning the Development of Domestic Oil Refinery By Private Enterprises. This policy signed by Minister Ignanius Jonan on November 10, 2016. Head of Communications, Public Information Service, and the Ministry of Energy and Mineral Resources Cooperation Sujatmiko says these rules are set with consideration in order to achieve energy security, ensuring the availability of fossil fuels and reduce dependence on imports of fossil fuels.

    Governments need to optimize the participation of private entities to carry out the construction of oil refineries in the country, said Sujatmiko. Sujatmiko said, private enterprises can carry out the construction of oil refineries in the country. Oil refinery construction was conducted under Processing Business License in accordance with the provisions of the legislation. In order to improve the economic feasibility, implementation of oil refinery construction by private entities can be done by providing facilities for fiscal and non fiscal incentives in accordance with the provisions of the legislation, there are or integrate petrochemical production.

    This rule also provides that the supply of raw materials for oil refineries can be derived from petroleum or condensate originating from within the country or imported. Regarding the results of the oil refinery production in the form of fuel, preferably to meet domestic needs. Also regulated, oil refinery production can be sold abroad, taking into account the domestic needs in accordance with the legislation. Article 7 of the Regulations of the Minister stated, oil refinery production in the form of fuel can be sold to all end users in the country.

    Private entities that sell goods produced by refineries to all end users, given the General Commercial Business License. Private entities that carry out the construction of oil refineries, can be appointed directly as a business entity penerirna assignment to distribute certain types of fuel and the assignment of a special type of fuel in the country. The designation, granted to private entities that have owned Business General Commercial, storage facilities and distribution facilities.

    Regulatory Agency (BPH Migas) gives tasks to private companies to distribute certain types of fuel and fuel type special assignments that have met those conditions. The government also set, the construction of oil refineries should be using technology that meets the provisions of the management and protection of the environment and prioritize the use of domestic production. Private entities that carry out the construction of oil refineries obliged to submit regular reports to the Directorate of Oil and Gas Jendeal every three months or at any time if necessary

Investor Daily, Page-9, Saturday, Nov,19-2016

Skema Bontang Belum Final

    Skema pembangunan kilang baru atau new grass root refinery (NGRR) di Bontang, Kalimantan Timur belum final. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih condong pada penugasan kepada PT Pertamina. Alasannya, Skema itu lebih efektif mendorong percepatan pembangunan ketimbang public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan badan usaha.

    Kementerian ESDM mengidentifikasi, PPPV butuh Waktu hingga dua tahun sampai dengan pemilihan pengembang proyek. Sementara kalau penugasan cepat bisa lima sampai delapan bulan, kami ingin yang cepat, bedanya bisa 1,5 tahun, kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM) Arcandra Tahar.

    Kementerian ESDM akan berkoordinasi lintas kementerian. Belum ketahuan target keputusan diambil. Selain Bontang, Arcandra bilang Pertamina juga masih menunggu jawaban dari Saudi Aramco terkait dengan komitmen dalam proyek kilang refinery development master plan (RDMP) Cilacap, Dumai, dan Balongan. Beberapa poin pembahasan proyek tersebut belum final.

IN ENGLISH

Bontang scheme Not Yet Final

    The new refinery construction scheme or a new grass root refinery (NGRR) in Bontang, East Kalimantan is not yet final. Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) inclines to the assigning of PT Pertamina. The reason, the scheme more effective and speed up development rather than public private partnership (PPP) or the cooperation between the government and business entities.

    The Ministry of Energy and Mineral Resources identified, PPPV need time to two years until the election of the project developer. Meanwhile, if the assignment quickly be five to eight months, we want fast, the difference could be 1.5 years, said Deputy Minister of Energy and Resources Mineral (EMR) Arcandra Tahar.

    The Ministry of Energy will coordinate across ministries. The target has not caught a decision is taken. In addition to Bontang, Arcandra said Pertamina also still awaiting a reply from the Saudi Aramco-related commitments in the refinery project development master plan (RDMP) Cilacap, Dumai and Balongan. Some points of discussion of the project is not yet final.
 



Kontan, Page-14, Saturday, Nov, 19-2016

Medco Mengakuisisi Saham ConocoPhillips

    Perusahaan swasta nasional PT Medco Energi Internasional Tbk menuntaskan akuisisi Conoco-Phillips Indonesia Inc Ltd dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte Ltd di South Natuna Sea Block B, Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan tersebut dinilai strategis di saat iklim investasi hulu migas yang turun.

    ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte Ltd adalah anak perusahaan ConocoPhillips, perusahaan asal Amerika Serikat di sektor migas. Di South Natuna Sea Block B, perusahaan ini mendapat hak kelola sejak 1968 dan berproduksi pertama kali pada 1979. ConocoPhillips merupakan operator dengan kepemilikan saham 40 persen, sedangkan sisanya dimiliki Inpex (35 persen) dan Chevron (25 persen). Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, keputusan Medco mengakuisisi ConocoPhillips di South Natuna Sea Block B sangat strategis.

    Sebab, blok yang di akuisisi tersebut adalah blok yang sudah berproduksi. Risiko investasi di blok tersebut menjadi lebih terkontrol. Bagi Medco, keputusan tersebut sangat strategis. Di saat iklim investasi yang lesu, mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi minyak mentah di South Natuna Sea Block B sebanyak 19.800 barrel per hari.

    Produksi gas di blok tersebut 40.300 barrel setara minyak per hari. CEO Medco Energi Internasional Roberto Lorato menyebutkan, setelah akuisisi tuntas, prioritas perusahaan saat ini mempertahankan keamanan operasi dan keberlangsungan usaha. Medco juga berkomitmen mempertahankan struktur organisasi dan melanjutkan rencana pengeboran pada tahun depan.

    Direktur Utama Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro menyampaikan, aksi korporasi ini merupakan langkah kedua terbesar tahun ini. Medco Energi Internasional mengakuisisi penuh PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang tembaga dan emas di Nusa Tenggara Barat, senilai 2,6 miliar dollar AS. Medco akan mendapat kemampuan operasi minyak dan gas lepas pantai terintegrasi kelas dunia, serta memperkuat posisi sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam independen di Indonesia.

IN ENGLISH

Medco Acquires Shares of ConocoPhillips
    National private company PT Medco Energi Internasional Tbk, completed the acquisition of Conoco-Phillips and ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. Singapore Operations Pte Ltd in South Natuna Sea Block B, Riau Islands Province. The decision is considered strategic in the current investment climate, upstream oil and gas are down

    ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. and ConocoPhillips Singapore Operations Pte Ltd is a subsidiary of ConocoPhillips, an American company in the oil and gas sector. In South Natuna Sea Block B, the company got the right to manage since 1968 and first production in 1979. ConocoPhillips is the operator with a stake of 40 percent, with the remainder owned by Inpex (35 percent) and Chevron (25 percent). Observers energy from Trisakti University, Pri Agung Rakhmanto, said Medco's decision to acquire ConocoPhillips in South Natuna Sea Block B is very strategic.

    Therefore, the acquisition of blocks in the block which is already in production. Investment risk in the block becomes more controlled. Medco, the decision is very strategic. In the current sluggish investment climate, they were able to take advantage of opportunities well. Based on data from Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), crude oil production in the South Natuna Sea Block B of 19,800 barrels per day.

    Gas production in the block is 40,300 barrels of oil equivalent per day. CEO Roberto Lorato Medco Energi Internasional said, after the acquisition is complete, the company's priorities currently maintains security and business continuity operations. Medco also committed to maintaining the organizational structure and continue the drilling plan in the next year.

    Director of Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro said that this corporate action is the second step of the year. Medco Energi Internasional fully acquired PT Newmont Nusa Tenggara, copper and gold mine in West Nusa Tenggara, worth 2.6 billion US dollars. Medco will receive operating capability of offshore oil and gas integrated world class, as well as strengthening its position as an energy company and an independent natural resources in Indonesia

Kompas, Page-17, Saturday, Nov, 19-2016

Penambang Minta Solusi Konkrit

    Kerjasama Satuan Operasi (KSO) PT Pertamina EP (PEP) PT Cepu - Geo Cepu Indonesia (GCI) selaku KSO pengelola Sumur Tua Wilayah Distrik 1 Kawengan kembali menggelar sosialiasi tentang peraturan dan pengelolaan Lingkungan hidup kepada sejumlah perwakilan penambang sumur tua. Sosialisasi ini digelar di dalam rest room kantor Distrik 1 KSO PEP - GCI - Kawengan Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Sosialisasi yahng dihadiri oleh perwakilan penambang sumur tua, Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) dan Humas PT GCI itu terkait pengambil alihan 7 titik (KWG) sumur tua yang saat ini dikelola penambang tradisional.

    Tujuh titik (KWG) tersebut yakni: 08, 73, 82, 89, 118, HHz: 05 dan P: 15. Seperti pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini kembali digelar tertutup untuk media. Pertemuan itu berlangsung panas. Pihak dari perwakilan penambang sempat mogok tidak mau melanjutkan sosialisasi penertiban. Salah satu perwakilan penambang tradisional yang mengikuti sosialisasi, Antok menyampaikan, pertemuan tersebut intinya PT GCI meminta tripot milik penambang tradisional ditertibkan.

    Kita kecewa, karena dalam undangan mengatakan sosialisasi peraturan lingkungan. Padahal, solusi untuk penambang tradisional tidak ada. Humas PT GCI, Suheriono, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang penertiban sumur tua.

IN ENGLISH

Miners Request Complete Solutions
    Cooperation Unit Operations (KSO) PT Pertamina EP (PEP) PT Cepu - Cepu Geo Indonesia (GCI) as the manager of KSO Old Wells District Region 1 Kawengan again held a socialization of the regulation and management of the Environment to the number of representatives of the miners of old wells. Socialization is held in the rest room office of District 1 KSO PEP - GCI - Kawengan Banyu Urip village, District Senori, Tuban. Socialization was attended by representatives of the miners of old wells, Security Vital (Pam Obvit) and Public Relations of PT GCI is related to the takeover of 7 points (KWG) old wells that are currently managed by traditional miners.

    Seven points (KWG) that are: 08, 73, 82, 89, 118, HHZ: 05 and P 15. As with previous meetings, this meeting is held again closed to the media. The meeting lasted heat. Party representatives could strike miners do not want to continue the socialization enforcement. One representative of the traditional miners who followed the socialization, Antok delivered, the meeting point PT GCI request tripod belonging to the traditional miners to be disciplined.

    We were disappointed, because the law says the socialization of environmental regulations. In fact, the solution to the traditional miners there. PR PT GCI, Suheriono, explained that this meeting is a follow-up meeting of the previous meeting were discussed on regulating old wells.

Harian Bangsa, Page-9, Saturday, Nov, 19-2016

Pertamina EP Masih Tahap Lelang

    Pertamina EP akhirnya menanggapi molornya perbaikan jalan raya Desa Jatisari menuju Desa Medalem, Kecamatan Senori. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, Pertamina EP mengatakan bahwa perbaikan jalan tersebut akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Jalan tersebut rusak akibat aktivitas pengangkutan alat berat (moving) untuk pengerjaan proyek sumur tapen 2 di Desa Sidoharjo, Kecamatan Sejori. Dalam waktu dekat ini akan bisa langsung dikerjakan kata Field Manager Pertamina EP, Agus Amperianto.

    Agus mengakui ada keterlambatan perbaikan jalan kurang lebih sepanjang 700 meter tersebut. Sebab, pihaknya harus menunggu persetujuan anggaran dari pengurus untuk dieksekusi. Untuk pengecoran jalan di Senori, insya Allah bisa langsung dikerjakan dalam waktu dekat oleh pelaksana kontraktor. Ia menambahkan, jumlah anggaran yang disiapkan untuk membangun jalak rusak mulai Desa Jatisari menuju Desa Medalem sebesar Rp 2 miliar. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu tahapan lelang.

    Saat disinggung soal kembali rusaknya jalan di Desa Wonosari-Sidoharjo, Kecamatan Senori, Agus mengatakan masih akan mengecek langsung apakah ada kerusakan atau pengerjaannya kurang tepat. Padahal jalan tersebut baru dilakukan perbaikan pada Agustus 2016 kemarin, juga oleh Pertamina EP, jika nanti ditemukan ketidak beresan maka pelaksana proyek akan dipanggil dan meminta untuk membenahi. Ruas Wonosari - Sidoharjo itu yang mengerjakan adalah mitra kita, yaitu PT BBS yg mempersiapkan lokasi sumur.

IN ENGLISH

Pertamina EP Still Phase Auction

    Pertamina EP finally respond to thes Jatisari highway improvements to the village Medalem, District Senori. As a responsible party, Pertamina EP said that the road improvements will be started in the near future. The roads damaged by heavy equipment transport activity (moving) for the project in the village wells Tapen 2 Sidoharjo, District Sejori. In the near future this will be directly done said Field Manager of Pertamina EP, Agus Amperianto.

    Agus admitted there was delay in roadwork approximately 700 meters along it. Therefore, it must wait for approval of the budget of the Board to be executed. For foundry road in Senori, God willing, can be directly done in the near future by implementing contractor. He added that the amount of the budget prepared to build starlings damaged start Jatisari to the village of Medalem Rp 2 billion. He asked the public to be patient waiting stage of the auction.

    When mentioned about back damaged road in Wonosari-Sidoharjo, District Senori, Agus said they will check immediately whether there is any damage or lack of proper workmanship. Though the road was recently carried out repairs in August 2016 yesterday, also by Pertamina EP, if later discovered irregularities then executing the project will be called and asked to fix. Ruas Wonosari - Sidoharjo that do are our partners, namely PT BBS who prepare well locations

Harian Bangsa, Page-9, Saturday, Nov, 19-2016