Pupuk dan Baja Giliran Pertama

Langkah pemerintah menurunkan harga gas industri makin terang. Akhir bulan ini pemerintah memastikan menurunkan harga gas industri maksimal USD 6 per mmbtu. Insentif lebih dulu diterima sektor pupuk, petrokimia, dan baja. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, tiga sektor itu sudah disepakati. Harga gas industri untuk sektor-sektor strategis lain masih dibahas. Yakni, industri keramik, kaca, oleochemical, sarung tangan karet, pulp dan kertas, makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki, serta farmasi.

Saat ini, tim kecil yang dibentuk sejumlah kementerian masih membicarakan berbagai strategi teknis untuk menurunkan harga gas industri. Tim diberi tenggat sampai 10 hari untuk memberikan rekomendasi. Tim segera bekerja memformulasikan harga setiap sektor dan regulasi di hulu, midstream, sampai pintu gerbang pabrik. Anggota tim meliputi sejumlah Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal di Kementerian ESDM, deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga wakil dari Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan satan Menko Perekonomian Darmin Nasution, seluruh anggota tim merupakan pejabat eselon I dan eselon II dari berbagai kementerian. Akhir November selesai, implementasi 1 Januari 2017 untuk seluruhnya. Saat disinggung soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mungkin berkurang karena negara merelakan bagiannya, Airlangga belum bisa menjawab detail. Sebab, sampai sekarang pembahasan dilakukan. Menteri ESDM Ignasius Jonan belum bersedia menyebut besaran penurunan harga gas. Dia hanya memastikan harga di tangan konsumen maksimal USD 6 per mmbtu. Detailnya masih dibahas dengan sejumlah industri lain. Untuk petrokimia sudah selesai, di bawah USD 6 per mmbtu. Saat ini harga gas industri masih melebihi USD 8 per mmbtu. Bahkan, harga gas di kawasan Aceh dan Sumatera Utara mencapai USD 13 per mmbtu.

IN ENGLISH

Fertilizers and Steel Rota First

The government's move to lower gas prices and more light industry. Later this month the government to ensure lower gas prices industry maximum USD 6 per mmbtu. Incentives first sector receives fertilizer, petrochemicals, and steel. Minister of Industry Airlangga Hartanto said the three sectors have been agreed. Industrial gas prices for other strategic sectors is still being discussed. Namely, the ceramic industry, glass, oleochemical, rubber gloves, pulp and paper, food and beverages, textiles and footwear, as well as pharmaceuticals.

Currently, a small team was formed a number of ministries are still discussing various technical strategies to reduce the price of gas industry. Teams were given a deadline to 10 days to give a recommendation. The team immediately worked to formulate the price of each sector and regulation in the upstream, midstream, until the factory gate. Team members include a number of the Directorate General in the Ministry of Industry, the Directorate General in the Ministry of Energy, Deputy Ministry of State Owned Enterprises (SOEs), to the representative of the Ministry of Finance.

In accordance with satan CMEA Nasution, the whole team is Echelon I and Echelon II of various ministries. Late November is complete, the implementation of January 1, 2017 in its entirety. When mentioned about non-tax revenues (non-tax), which may be reduced because the state gave up its part, can not answer Airlangga detail. Because, until now the discussion is done. EMR Minister Ignatius Jonan has not been willing to mention the amount of the decline in gas prices. He only ensures maximum price in the hands of consumers USD 6 per mmbtu. Details are still being discussed with a number of other industries. For petrochemical already completed, under USD 6 per mmbtu. Currently the price of industrial gas still exceed USD 8 per mmbtu. In fact, the price of gas in the area of ​​Aceh and North Sumatra reached USD 13 per mmbtu.

Jawa Pos, Halaman : 5, Kamis, 10 Nop 2016

Pertamina Kepincut Blok Sanqa-Sanqa

PT Pertamina perusahaan migas milik negara, memiliki peluang besar untuk mengelola Blok Sanga-Sanga setelah kontrak wilayah kerja minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut berakhir pada Agustus 2018. Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, peluang Pertamina itu karena ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 15/2015 dan Permen ESDM No. 30/2016 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya. Pertamina menjadi satu-satunya KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] yang dapat mengajukan perrnohonan pengelolaan terhadap semua WK [wilayah kerja] yang habis masa kontraknya.

Saat PT Vico Indonesia menjadi operator Blok Sanga-Sanga. Hak partisipasi Sanga-Sanga dikuasai BP East Kalimantan 26,25%, Lasmo Sanga Sanga 26,25%, Virginia Indonesia Co. LLC. 7,5%, OPICOIL Houston Inc. 20%, Universe Gas & Oil Company 4,37%, dan Virginia International Co. LLC. sebesar 15,63%. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), per 30 Juni 2016, blok tersebut telah menyumbang lifting atau produksi minyak siap jual 18.000 barel per hari (bph) dan gas 31.000 barel setara minyak per hari (boepd). Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Pertamina sudah cukup berpengalaman di sektor hulu migas. Keuangan perseroan itu, juga kuat untuk mendukung operasional Blok Sanga-Sanga. Jadi seharusnya peluang Pertamina [mengambil alih Blok Sanga-Sanga] lebih besar. Apalagi kita juga berharap BUMN berperan lebih besar. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, perusahaan minyak nasional itu sudah memasukkan proposal untuk pengelolaan Blok Sanga-Sanga ke SKK Migas.

Selain Sanga-Sanga, Pertamina juga berencana untuk mengambil alih Blok East Kalimantan yang akan berakhir kontraknya pada Agustus 2018. Saat ini, Blok East Kalimantan dikelola oleh PT Chevron Indonesia Company. Kebetulan East Kalimantan di utara dan selatan ada Mahakam dan ada juga Sanga-Sanga. Secara keseluruhan jadi satu kompleks, nanti diintegrasikan. Kementerian ESDM menargetkan tahun ini sudah ada keputusan nasib Blok Sanga-Sanga setelah kontraknya berakhir.

Tujuannya agar ada kepastian investasi bagi operator di blok yang sudah beroperasi selama 50 tahun itu. Syamsu menuturkan, Blok East Kalimantan tidak cukup menarik bagi kontraktor. Pada awal 2016, Chevron sebagai operator memilih untuk mengembalikan East Kalimantan kepada pemerintah. Kalau kami bicara soal keekonomian saja, mungkin tidak terlalu menarik, tetapi daerah itu buat siapa saja tidak ada yang tertarik.

IN ENGLISH

Pertamina attracted Block Sanqa-Sanqa

PT Pertamina, the state-owned oil and gas company, has a great chance to manage Sanga-Sanga after contract working area of ​​oil and gas are located in East Kalimantan ended August 2018. Observers energy of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro said Pertamina's chances because there Regulation Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 15/2015 and ESDM No. 30/2016 on the Management of Oil and Gas Work Will End Cooperation Contract. Pertamina to be the only PSC [cooperation contracts] should apply to all management perrnohonan WK [work area] is out of contract.

When PT Vico Indonesia became operator of Block Sanga-Sanga. Sanga-Sanga participation rights controlled by BP East Kalimantan 26.25%, Lasmo Sanga Sanga 26.25%, Virginia Indonesia Co. LLC. 7.5%, OPICOIL Houston Inc. 20%, Universe Gas & Oil Company 4.37%, and Virginia International Co. LLC. amounting to 15.63%. Based on data Unit Special Upstream Oil and Gas (SKK Migas), as of June 30, 2016, the block has been accounted for lifting or production of oil ready to sell 18,000 barrels per day (bpd) of gas and 31,000 barrels of oil equivalent per day (boepd). Chairman of House Commission VII Gus Irawan Pasaribu said, Pertamina has enough experience in the upstream oil and gas sector. The company's financial, it is also robust to support the operation of Sanga-Sanga. So should the opportunity Pertamina [take over the Sanga-Sanga] bigger. Moreover, we also expect SOEs play a larger role. Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said the national oil company that had submitted proposals for the management of Sanga-Sanga to SKK Migas.

In addition to Sanga-Sanga, Pertamina also plans to take over Block East Kalimantan that will end his contract in August 2018. Currently, Block East Kalimantan managed by PT Chevron Indonesia Company. Incidentally East Kalimantan in the north and the south there Mahakam and there is also Sanga-Sanga. Overall become a complex, integrated later. The Ministry of Energy and Mineral Resources is targeting this year has been no decision Sanga-Sanga fate after the contract expires.

The goal is that no investment certainty for operators in the block which has been operating for 50 years. Syamsu said, Block East Kalimantan is not attractive enough for the contractor. In early 2016, Chevron as operator chose to return to the East Kalimantan government. When we talk about economics, it might not be too exciting, but for anyone that area no one was interested.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Kamis, 10 Nop 2016

Google Harus Bayar Pajak Tahun lni

Perusahaan wajib membayar kewajiban tertanggung sesuai dengan keputusan akhir.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan Google Asia Pacific Pte Ltd akan membayar pajak atas pendapatannya di Indonesia, tahun ini. Pemerintah lebih memilih menyelesaikan masalah pajak ini denganbernegosiasi ketimbang membawanya ke pengadilan. Ken mengaku telah bertemu dengan perwakilan Google pekan lalu. Menurutnya Google berhak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan petugas pajak selama belum tercapai kesepakatan. Setelah itu, Google wajib membayar kewajiban tertanggung berdasarkan keputusan akhir (closing conference). Jika bersedia membentuk badan usaha tetap, Google akan dikenai pajak 25 persen.

Juru bicara Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, enggan berkomentar mengenai hal itu. Dia juga tidak bersedia menjelaskan pertemuan antara Google dan Direktur Jenderal Pajak pada pekan lalu. Pemerintah menaksir pendapatan Google Asia Pacific Pte Ltd dari jual beli jasa dan produk di Indonesia sekitar Rp 5,5 triliun. Adapun perwakilan Google di Indonesia hanya memperoleh pendapatan dari iklan. Google Indonesia terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pajak Pratama Tanah Abang dengan status investor penanaman modal asing sejak 15 September 2011.

Namun pemerintah tak bisa menarik pajak penghasilan dari mereka karena belum berbentuk badan usaha tetap. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, pesimistis pemerintah bisa memaksa Google membayar pajak pada tahun ini. Yustinus memprediksi penentuan nilai pajak dan skema pembayaran tak mudah disepakati kedua pihak. Menurut dia, pemerintah perlu membuat skema pajak baru berupa pembayaran pajak atas hasil keuntungan yang dibawa ke luar negeri (diverted profit tax).

Kalau Google alihkan profit ke luar negeri, akan kena pajak lebih tinggi. Pengamat perpajakan, Darussalam, menilai pemeriksaan tanpa jalur pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi investasi. Dia berharap Google bersedia mernenuhi kewajiban seperti yang dilakukannya di Inggris. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebelumnya berjariji memfasilitasi negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Google hingga tahap pembayaran. Dia tak bisa memastikan apakah Google bersedia membentuk badan usaha tetap sebagai perusahaan over the top di Indonesia. Tugas saya adalah membawa mereka ke meja. Soal berapa dan bagaimana, itu otoritas fiskal.

IN ENGLISH Google Should Pay Taxes This Year

The Company shall pay the insured obligations in accordance with the final decision.

Director General of Taxation Ken Dwijugiasteadi ensure Google Asia Pacific Pte Ltd will pay tax on its earnings in Indonesia, this year. The government prefers to resolve these tax issues denganbernegosiasi rather than take them to court. Ken claims to have met with Google representatives last week. According to Google reserves the right to appeal the results of the tax officials for not yet reached an agreement. After that, Google is required to pay the obligations of the insured based on the final decision (closing conference). If you are willing to form a business entity remains, Google would be taxed 25 percent.

Google spokesman Indonesia, Jason Tedjakusuma, declined to comment on it. He also declined to specify a meeting between Google and the Director General of Taxation last week. The government estimates the revenue Google Asia Pacific Pte Ltd on the sale and purchase of services and products in Indonesia around Rp 5.5 trillion. As for Google's representative in Indonesia only earn revenue from advertising. Google Indonesia registered as a legal entity in the country in Tanah Abang Tax Office Pratama with investor status of foreign investment since 15 September 2011.

But the government can not collect taxes from their income because there is no permanent entity. Executive Director of the Center for Indonesian Taxation Analysis, Justin Prastowo, pessimistic government could force Google to pay taxes this year. Justin predict the determination of the tax and payment schemes can not easily agreed upon by both parties. According to him, the government needs to create a new tax scheme in the form of payment of tax on the profits were taken abroad (diverted profit tax). If Google diverting profits overseas, will be subject to higher taxes.

Observers taxation, Darussalam, assess the examination without the courts would provide legal certainty for investment. He hoped that Google is willing mernenuhi obligations as it does in the UK. Minister of Communications and Information Rudiantara previously berjariji facilitate the negotiations between the Directorate General of Taxation and Google until payment stage. He could not confirm whether Google is willing to form a permanent establishment as a company over the top in Indonesia. My task is to bring them to the table. A matter of how and how, the fiscal authorities.

Koran Tempo, Hal 6: Selasa, 8 Nop 2016

Laba Pertamina Naik Signifikan

PT Pertamina meraih laba bersih 2,83 miliar dolar AS (sekitar Rp 37 triliun) hingga akhir kuartal III 2016. Jumlah tersebut meningkat 209 persen dibandingkan pencapaian pada periode sama tahun lalu yang sebesar 914 juta dolar AS. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pencapaian positif ini disokong peningkatan kinerja operasi dan efisiensi yang diiakukan perusahaan tersebut. Dwi melanjutkan, Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi dalam kondisi aman demi ketahanan energi nasional.

Ia menambahkan, Pertamina terus berfokus dalam mengimplementasikan lima pilar strategi prioritas perusahaan, yaitu pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan petrochemical, pengembangan infrastruktur dan marketing, serta perbaikan struktur keuangan. Hingga akhir kuartal III 2016 Pertamina membukukan pendapatan sebesar 26,62 miiiar dolar AS. Jumlah tersebut turun sekitar 16,8 persen dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih Pertamina bisa naik signifikan karena adanya efisiensi.

Ia menerangkan, selama sembilan bulan pertama pada 2016, Pertamina memangkas biaya operasional sebesar 27 persen. Dwi memaparkan, kinerja hulu perusahaan pada kuartal III 2016 mencapai 646 ribu barel setara minyak perhari. Terdiri atas 309 ribu barel per hari minyak dan 1.953 mmscfd gas. Pencapaian tersebut, kata Dwi, menunjukkan peningkatan sebesar 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, pencapaian produksi listrik panas bumi mencapai 2.233 GWH setara listrik.

Ia melanjutkan, transportasi gas mencapai 393 BSCF dengan penjualan gas perusahaan mencapai 530 BBTU. Target Breakthrough Project 2016 yang sebesar 1,64 miliar dolar AS hingga akhir triwulan III telah tercapai sebesar 1,643 miliar dolar AS. Ia menerangkan, efisiensi biaya operasi hulu sebesar 834 juta dolar AS yang menjadi penyokong utama realisasi Breakthrough Project 2016 mencerminkan strategi Pertamina untuk berfokus pada lapangan-lapangan kerja yang memberikan dampak finansial besar bagi perusahaan.

Kemudian, inovasi-inovasi pemasaran produk layanan unggulan Pertamina, sentralisasi pengadaan hydrocarbon dan non-hydrocarbon, penekanan losses dari program pembenahan tata kelola arus minyak, inisiatif-inisiatif pengolahan, serta pemangkasan biaya operasi kantor pusat pada umumnya memberikan dampak ifinansial dalam pencapaian target. Pertamina juga berhasil menekan biaya pokok produksi kilang yang berada di kisaran 104,2 persen MOPS hingga September 2015 atau turun menjadi 98,2 persen pada periode yang sama tahun ini.

Hal tersebut menjadikan harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif. Sedangkan, penjualan BBM dan non-BBM meningkat dibandingkan tahun lalu. Penjualan BBM pada kuartal III 2016 tercatat sebanyak 47,77juta KL atau naik tipis sekitar 4,3 persen dari 45,81 juta KL. Untuk penjualan nonBBM sampai dengan akhir September 2016 mencapai 6,64 juta KL atau naik 4,8 persen. Dwi menambahkan, Pertamina juga berhasil melakukan penetrasi berbagai Varian produk BBM, khususnya bahan bakar khusus Pertamax Series yang meningkat 206 persen dari periode yang sama tahun 2015, menjadi 6,21 Juta KL.

Republika, Halaman : 14, Rabu, 9 Nop 2016

Pertamina cetak Laba Bersih Rp 38 Triliun

PT Pertamina meraup laba bersih US$ 2,83 miliar (Rp 38,2 triliun) di triwulan III 2016, naik 209% jika dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama 2015 (year on year/yoy) sebesar US$ 914 juta (Rp 12,4 triliun). Raihan tersebut dicapai saat pendapatan perseroan mencapai US$26,62 miliar (Rp359,4 triliun), turun 16,8% dari capaian US$ 32 miliar (Rp 432 triliun) akibat anjloknya harga minyak mentah. Menurutnya, peningkatan kinerja operasi antara lain melalui efisiensi berhasil memangkas biaya hingga 27%. Sampai September 2016, ada efisiensi sekitar US$1,6 juta (Rp21,6 miliar) dari breakthrough project,”.

Kinerja hlilu perseroan mencatatkan produksi 646 ribu boepd terdiri 309.000 barel per hari minyak dan gas 1.953 mmscfd, tumbuh 12,3%. Transportasi gas mencapai 393 milar kaki kubik (bscf) dengan penjualan gas mencapai 530 miliar british thermal unit (bbtu). Pertamina juga berhasil menekan biaya pokok produksi kilang di kisaran 104,2% MOPS hingga September 2015, turun menjadi 98,2%, dan menjadikan harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif. Penjualan BBM dan non-BBM meningkat tipis 4,3%, mencapai 47,77 juta kiloliter (kl) dari 45,81 juta kl.

Analis ekonomi energi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyehut capaian itu cukup baik di saat harga migas rendah dan ekonomi global masih melambat. Impor untuk satu harga Target pemerintah untuk satu harga BBM di seluruh negeri di Januari 2017 mulai diimplementasikan Pertamina di beberapa daerah terpencil dan wilayah perbatasan seperti Karimun Jawa, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Untuk menyiasati mahalnya biaya distribusi, Pertamina membuka opsi impor BBM di wilayah perbatasan.

Beberapa wilayah perhatasan harus dipasok lewat udara, biayanya lebih mahal. Kami cari cara lebih efisien dengan impor BBM dari negara terdekat,” kata Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Misalnya untuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang selama ini mendapatkan pasokan BBM dari Pontianak, akan lehih efiesien bila diimpor dari Malaysia. BBM dijual atas nama Pertamina, begitu pun harganya. Biaya distribusi bisa ditekan 60%, misalnya dari semula Rp 30 ribu-Rp35 ribu menjadi Rp10 rihu per liter. Kita pakai mekanisme swap, kita impor dari Malaysia, kita juga ekspor ke sana. Untuk memuluskan program yang mengedepankan asas keadilan itu, Pertamina menyiapkan anggaran Rpl triliun per tahun.

Media Indonesia, Halaman : 19, Rabu, 9 Nop 2016

Pertamina Untung Rp 37 Triliun

Perusahaan minyak dan gas milik negara, PT Pertamina membukukan laba hingga US$ 2,83 miliar (lebih dari Rp 37 triliun), hingga kuartal ketiga atau September 2016 (year to date). Nilai tersebut tercatat melompat 209 persen dibanding untung yang diperoleh pada periode yang sama tahun lalu (Januari-September 2015), yang hanya US$ 914 juta. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan lonjakan laba dipicu oleh peningkatan kinerja operasi perusahaan. Mayoritas laba ditopang oleh efisiensi yang diterapkan perseroan. Dwi menjelaskan, perseroan menempuh efisiensi lantaran harga minyak mentah dunia tems menurun sejak pertengahan 2014.

Perusahaan pun mengantisipasi penurunan laba dengan mengimplementasikan lima pilar strategi prioritas perusahaan. Dari pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan petrokimia, pengembangan infrastruktur dan pemasaran, sampai memperbaiki struktur keuangan. Dampak penurunan barga crude dunia terlihat dari kinerja pendapatan Pertamina per kuartal ketiga tahun ini. Dwi mengatakan, hingga September, pendapatan operasi perusahaan anjlok US$ 15,14 miliar menjadi US$ 26,62 miliar dibanding pendapatan Januari-September 2015 yang mencapai US$ 41,76 miliar Namun jebloknya pendapatan operasi itu masih bisa ditopang oleh basil efisiensi.

Menurut Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, hingga September, Pertamina telah berhemat sebesar US$ 1,64 miliar. Menurut dia, efisiensi di bisnis hulu energi menyumbang penghematan terbesar sebanyak US$ 834 juta. Sejumlah perusahaan energi memang menempuh langkah efisiensi sejak harga minyak mentah dunia jatuh. Selain Pertamina, Total E&P Indonesie (TEPI), perusahaan minyak dan gas asal Prancis yang mengelola, Blok Mahakam, juga melakukan efisiensi sampai US$ 600 juta pada 2015.

Nilai penghematan itu setara dengan 25 persen dari biaya total pengoperasian Blok Mahakam sebeSar US$ 2,2 miliar pada 2015. Efisiensi di Pertamina, antara lain, adalah melikuidasi Pertamina Energy Trading Limited (Petral), lini usaha yang sebelumnya menguasai impor minyak Pertamina. Semua usaha jual-beli Pertamina kini dikendalikan oleh divisi integrated supply chain (ISC). Awal tahun ini, juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan pada 2015 ISC mencatat efisiensi dalam proses jual-beli minyak mentah serta produk bahan bakar minyak (BBM) senilai US$ 208,1 juta.

Keberadaan ISC diyakini telah rnemangkas mata rantai bisnis pengadaan yang sebelumnya dij alankan Petral. Efisiensi itu diperoleh melalui lima program terobosan ISC yang disebut fase ISC 1.0. Tahun ini, ISC menargetkan efisiensi biaya operasi sebesar US$ 100 juta. Vice President Pertamina ISC Crude Product Trading & Commercial Hasto Wibowo pada awal tahun ini menyatakan, meski nilai efisiensi ISC turun dibanding tahun lalu, unit ini diyakini akan tetap menekan kebocoran dalam pembelian minyak dan gas perusahaan.

Koran Tempo, Halaman : 15, Rabu, 9 Nop 2016

Pertamina Resmi Ditugaskan Garap Kilang Bontang.

PT Pertamina menyatakan skema pengerjaan Kilang Bontang telah diubah menjadi penugasan kepada perseroan. Sebagai perusahaan migas milik negara, Pertamina siap menggarap proyek ini dan merampungkannya pada 2023. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, perubahan skema pembangunan Kilang Bontang menjadi penugasan ini telah gjisampaikan oleh Kementerian Energi Han SumberADaya Mineral. Seperti pengerjaan Kilang Tuban dimana Pertamina menggandeng Rosneft Oil Company, perseroan akan memulai proyek Kilang Bontang dengan memilih mitra.

Pemilihan mitra, tidak akan selama ketika Kilang Tuban lantaran Pertamina telah memiliki daftar nama-nama perusahaan calon mitra. Pertamina hanya perlu menyaring kembali daftar ini agar sesuai untuk proyek pembangunan kilang baru, kemudian membuka beauty contest. Rosneft tetap akan diundang dalam pemilihan mitra untuk Kilang Bontang ini. Dengan scoop pekerjaan yang hampir sama dengan Kilang Tuban, Hardadi memperkirakan investasi yang dibutuhan juga tidak jauh berbeda, yakni sekitar USS 10-13 miliar.

Pasalnya, walaupun lahan untuk Kilang Bontang sudah tersedia, Pertamina perlu melakukan reklamasi lantaran sebagian lahannya berupa rawa. Namun, dia menyatakan, Kilang Bontang dapat dikerjakan lebih cepat dengan skema penugasan. Pasalnya dengan skema KPBU, Pertamina harus berkonsultasi dengan pemerintah dan konsultasi pendamping ketika memilih mitra. Dengan skema KPBU saat ini, jika penetapan konsultan pendamping selesai November ini, pemilihan mitra diprediksinya bakal selesai pada akhir 2017.

Pertamina juga akan memangkas waktu persiapan lahan proyek. Biasanya, penyiapan lahan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun lantaran sebagian lokasi berupa rawa. Pihaknya bakal merampungkan penyiapan lahan ini dalam 1,5-2 tahun saja. Proyek ini tidak membutuhkan pembebasan lahan lantaran dibangun di lahan PT Badak LNG, yang juga aset pemerintah. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan kesiapannya jika skema pembangunan Kilang Bontang diubah menjadi penugasan.

Meski tak rnayoritas, perseroan juga siap mendanai sebagian kebutuhan investasi proyek kilang 300 ribu bph ini. Namun dalam perkembangan nantinya Pertamina bakal mengakuisisi sedikit demi sedikit saham mitra. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 146/ 2015 yang menjadi dasar percepatan pembangunan kilang, kilang bahan bakar minyak (BBM) dapat dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta penugasan. Untuk KPBU, pembiayaan ditanggung oleh badan usaha swasta.

Sementara pembiayaan untuk skema penugasan bisa ditanggung oleh pemerintah atau korporasi jika skema penugasan didanai pemerintah, Pertamina Wajib memastikan proyek selesai sesuai anggaran dan jangka waktu yang telah diberikan, serta menjamin pasokan minyak mentah. Jika didanai korporasi, Pertamina diperbolehkan mengerjakan sendiri atau kerja sama dengan badan usaha lain.

Investor Daily, Halaman : 9, Rabu, 9 Nop 2016

Laba Pertamina Melonjak 209%

PT Pertamina membukukan laba US$ 2,83 miliar atau Rp 36,8 triliun hingga September lalu. Angka itu melonjak 209% dibandingkan periode sama tahun silam sebesar US$ 914 juta. Efisiensi menjadi faktor utama perolehan laba BUMN migas tersebut. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, laba Pertamima melonjak karena perseroan melakukan berbagai langkah efisiensi dari kegiatan inisiatif. Dari pendapatan, realisasi perolehan hingga September 2016 justru turun 16,8% dibanding periode sama tahun silam dari US$ 32 miliar menjadi US$ 26,62 miliar. Namun, adanya efisiensi membuat perseroan mampu memangkas biaya hingga 27%.

Dia menambahkan, dampak efisiensi cukup besar. Melalui Breakthrough Project (BTP), Pertamina berhasil melakukan etisiensi hingga US$ 1,6 miliar sampai September lalu. Penghematan ini di antaranya diperoleh dari sentralisasi pengadaan nonhydro US$185 juta, eisiensi pengadaan hydro melalui integrated supply chain (ISC) US$ 166 juta, pengumngan angka losses US$ 137 juta, pemasaran US$ 288 juta, dan efisiensi biaya hulu US$ 834 juta. Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman belum dapat memastikan besaran laba US$ 2,83 juta itu dapat dipertahankan atau dinaikkan pada akhir tahun.

Sebab bisa terjadi pelemahan (impairment) yang dikhawatirkan mengubah besaran laba secara akuntansi. Secara neraca keuangan, menurut dia, kondisi Pertamina sangat bagus. Pada Desember 2015, total utang jangka pendek Pertamina tercatat US$ 1,81 miliar. Angka ini berhasil dipangkas menjadi hanya US$ 140 juta pada September lalu. Secara keseluruhan, jumlah utang jangka pendek dan jangka panjang Pertamina diperkirakan dapat dipangkas dari US$ 13 miliar menjadi US$ 11 miliar.

Dari kinerja operasi, Pertamina juga mencatatkan realisasi yang cukup bagus. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan, realisasi produksi migas Pertamina tercatat 646 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) pada September lalu, naik 12,3% dibandingkan periode sama 2015. Rinciannya, produksi minyak 309 ribu barel per hari (bph) dan gas 1.953 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ mmscfd).

Pada 2016 produksi migas Pertamina sudah menembus 600 ribu boepd. Dia menambahkan, pencapaian produksi listrik panas bumi mencapai 2.233 gigawatt hour (GWh) setara listrik. Adapun transportasi gas mencapai 393 miliar kaki kubik (BSCF) dengan penjualan gas perusahaan 530 miliar british thermal unit (BBTU). Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengungkapkan, Pertamina juga berhasil menekan biaya pokok produksi kilang dari kisaran 104,2% MOPS hingga September 2015 menjadi 98,2% pada periode yang sama tahun ini.

Alhasil, harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif, di mana yield valuable product kilang meningkat dari 74,39% menjadi 77,79%. Penjualan BBM dan non BBM meningkat tipis dibandingkan tahun lalu. Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, penjualan BBM pada triwulan III-2016 mencapai 47,77 juta kl, naik tipis 4,396 dari 45,81 juta kl pada periode sama tahun lalu. Sedangkan penjualan non BBM sampai akhir September 2016 mencapai 6,64 juta kl, naik 4,8% dari periode sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, perolehan laba akan dipakai Pertamina untuk investasi yang lebih besar tahun depan. Untuk bisnis hulu saja, Pertamina membutuhan investasi US$ 3-4 miliar. Kemudian untuk merampungkan proyek-proyek kilang diperlukan anggaran hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun mendatang. Dengan tingginya kebutuhan investasi, menurut Dwi, Pertamina bakal mencari pendanaan. Selain itu, perseroan akan menggandeng perusahaan swasta untuk menggarap proyek-proyeknya, baik proyek hulu migas maupun infrastruktur hilir.

Porsi pihak swasta bisa sekitar 40% per proyek. Dwi mengungkapkan, Pertamina akan terus mencari Sumber-Sumber migas baru di dalam dan di luar negeri guna menutup produksi migas di lapangan eksisting yang terus turun. Sedangkan untuk infrastruktur, Pertamina bakal menggarap empat proyek upgrading kilang dan membangun dua unit kilang baru. Pasalnya, Pertamina sebagai NOC memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi selalu dalam kondisi aman untuk ketahanan energi nasional.

Dwi menjelaskan, Pertamina terus fokus mengimplementasikan lima pilar strategi prioritas perusahaan, yaitu pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan petrochemical, pengembangan infrastruktur dan marketing, serta perbaikan struktur keuangan.

Investor Daily, Halaman : 1, Rabu, 9 Nop 2016

Efisiensi Bikin Laba Pertamina Naik Tinggi

Harga minyak yang masih di bawah US$ 50 per barel menyebabkan pendapatan PT Pertamina hingga kuartal III 2016 masih turun dibandingkan pendapatan pada periode yang sauna tahun lalu. Laba perusahaan ini naik. Salah satu penyebab kenaikan laba itu adalah efisiensi. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan, sampai triwulan III-2016, pendapatan Perlamina sebesar US$ 26,62 miliar atau turun sebesar 16,8% dibandingmenduga harga minyak bisa US$ 50 per barel, tetapi kini US$ 38 per barel.

Pendapatan perusahaan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 32 miliar. Namun Dwi menyebutkan, kinerja keuangan Pertamina masih cukup bagus. Ia menyodorkan laba bersih perusahaan ini hingga September 2016 mencapai US$ 2,83 miliar. Angka ini naik tajam sebesar 209% dibandingkan laba bersih kuartal 111 2015 yang hanya mencapai US$ 0,914 juta. Menurut Dwi, kinerja laba bersih yang mengkilap itu tidak lepas dari upaya peninkatan efisiensi dan inencari terobosan yang menghasilkan nilai lewat program-program breakthrough project atau proyek terobosan.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menambahkan, perusahaan telah menekan biaya operasionai hingga 27% dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, laba operasional tahun ini bisa mencapai sekitar US$ 5 miliar atau naik hampir 100% ketimbang laba operasional tahun lalu sebesar US$ 2,44 miliar. Beberapa efisiensi Pertamina di antaranya, efisiensi biaya operasi hulu sebesar US$ 834 juta dengan fokus pada lapangan-lapangan kerja yang berdampak finansial besar bagi perusahaan.

Pertamina juga mengklaim, berhasil menekan biaya pokok produksi kilang yang berada di kisaran 104,2% Mid Oil Platls Singapore (MOPS) hingga September 2015, turun menjadi 98,2% pada periode yang sama lahun ini dan menjadikan harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif. Yield valuable product kilang juga meningkat dari mula di 74,39% hingga September 2015, monjadi 77,79% di September 2016. Kegiatan efisiensi lain adaah inovasi pemasaran produk dan layanan Perlamina, penekanan rugi dari program pembenahan tata kelola arus minyak dan inisiatif-inisiatif pongolahan, baik efisiensi maupun optimalisasi bottom products.

Pertamina juga memangkas biaya operasi kantor pusat yang memberikan dampak finansial. Arief memproyeksi, besar laba belum tentu bisa meningkat di akhir Iahun 2016. lni lantaran proyeksi harga minyak di awal tahun yang mencapai US$ 50 per barel, sementara hingga September 2016 hingga september rata-rata hanya mencapai US$ 538 per barel. Arief pun berharap laba bersih Pertamina masih bisa mencapai sekitar US$ 2,8 miliar hingga akhir tahun ini.

Kontan, Halaman : 14, Rabu, 9 Nop 2016

One Price Policy Pushes Economy

President Joko Widodo stressed a one-price policy on fuel oil was rolled out to boost the economy. This is also done to realize social justice for all Indonesian people. I hope this policy helps economic growth. Transportation costs, logistics costs, and prices can also be reduced.

Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan believes that a one-price policy on fuel oil can be implemented. The policy was implemented at the consumer level which took effect on January 1, 2017. Meanwhile, the one-price policy is still in trial.

The President considered that the flow of development funds for Papua and West Papua was not much felt by local residents. Development programs carried out in the area are still focused in areas that are easily accessible. The President requested that all programs in eastern Indonesia be jointly synergized and synergized.

Joko Widodo considered that the development problems of Papua and West Papua were not related to the budget. Much of the budget has been disbursed in the province, but the changes are not significant. The President's Note said that in 2016 alone, the funds for the two provinces in the ministries, institutions and transfer funds to the regions reached Rp 85.7 trillion. This amount of funds is very large.

However, the budget flow was not proportional to the progress to be achieved. That is, the problem there is not solely on the amount of the budget, but on the planning process involving various sectors and regions that are not yet fully integrated and good so that development spending is not effective. One of the information received by the President stated that 46 percent of ministry and agency programs tend to be located in easy locations.

This fact occurs because there are indeed many areas of Papua and West Papua that are difficult to reach. But this pattern is not true if done continuously. Ministries must work together to improve social welfare. The President requested that his staff focus on access and quality of education and health.

In addition, the President also requested the acceleration of road infrastructure development between regencies in Papua. Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Basuki Hadimuljono said development in Papua and West Papua was not related to the size of the allocation of funds.

Going forward, all development programs for Papua and West Papua are coordinated at the National Development Planning Agency (Bappenas). According to Basuki, the flow of funds given to the people there was not proportional to the impact felt by residents.

IN INDONESIA

Kebijakan Satu Harga Dorong Ekonomi

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak digulirkan untuk mendorong perekonomian. Ini juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengharapkan kebijakan ini membantu pertumbuhan ekonomi. Biaya transportasi, biaya logistik, dan harga-harga juga bisa diturunkan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yakin bahwa kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak dapat diterapkan. Kebijakan itu diberlakukan di tingkat konsumen yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Sementara ini, kebijakan satu harga masih dalam uji coba.

Presiden menilai bahwa aliran dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat belum banyak dirasakan warga setempat. Program pembangunan yang dilakukan di wilayah itu masih terfokus di wilayah yang mudah dijangkau. Presiden meminta agar semua program di wilayah timur Indonesia itu dapat difinasliasi dan disinergikan bersama. 

Joko Widodo menilai bahwa masalah pembangunan Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan anggaran. Sudah banyak anggaran yang dialirkan di provinsi itu, tetapi perubahan tidak signifikan. Catatan Presiden menyebutkan, pada 2016 saja, dana untuk dua provinsi itu di kementerian, lembaga, dan dana transfer ke daerah mencapai Rp 85,7 triliun. Jumlah dana ini sangat besar.

Namun, aliran anggaran itu tidak sebanding dengan kemajuan yang ingin dicapai. Artinya, permasalahan di sana bukan semata-mata pada besaran anggaran, tetapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif. Salah satu informasi yang diterima Presiden menyebutkan 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung berada di lokasi yang mudah.

Kenyataan ini terjadi karena memang banyak daerah Papua dan Papua Barat yang sulit dijangkau. Namun pola seperti ini tidak benar jika dilakukan terus-menerus. Kementerian harus bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Presiden meminta supaya jajarannya fokus pada akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. 

Selain itu, Presiden juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar kabupaten di Papua. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan di Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan besarnya alokasi dana.

Ke depan, semua program pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dikoordinasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Basuki, aliran dana yang diberikan untuk masyarakat di sana tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan warga.

Kompas, Page-17, Wednesday, 9 Nov 9, 2016