Harga Minyak Mentah RI Naik 10,6%

Kemenetrian ESDM menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude price-ICP) pada Oktober 2016 sebesar 46,64 dolar AS per barel. jumlah ini meningkat sekitar 10,6% jika dibandingkan September 2016 sebesar 42,17 dolar AS per barel. Menurut rilis Ditjen Migas Kementerian ESDM yang diterima kemarin, kenaikan itu disebabkan, antara lain, publikasi International Energy Agency (IEA) pada Oktober 2016 memproyeksikan permintaan minyak mentah global pada 2016 menjadi 96,3 juta barel per hari atau naik 0,2 juta dibandingkan proyeksi September 2016 sebesar 96,1 juta barel per hari.

Selain itu, laporan Organisasi Negara Pengekspor Minyak, OPEC,pada Oktober 2016, menyebutkan proyeksi permintaan minyak mentah global pada 2016 menjadi 94,4 juta barel per hari atau naik 0,13 juta jika dibanclingkan proyeksi September sebesar 92,27 juta barel per hari. Eaktor penguat lainnya ialah rencana negara-negara OPEC dan Rusia untuk menurunkan produksi minyak mentah sebanyak 4%.

Media Indonesia, Halaman : 17, Senin, 7 Nop 2016

Skema Baru Saham Migas Daerah Ditolak

Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Indonesia Petroleum Association/ IPA) menolak rencana pemerintah, yang akan mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama menalangi biaya pembelian saham partisipasi (participating interest/PI) blok migas oleh pemerintah daerah. Kewajiban tambahan itu dianggap membebani kontraktor serta menyalahi kontrak kerja sama. Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong mengatakan saat ini kontraktor sedang tertekan oleh rendahnya harga minyakdunia, padahal menurut dia, investasi hulu migas di Tanah Air belum sepenuhnya kondusif.

Asosiasi mendukung kebijakan agar badan usaha milik daerah berpartisipasi dalam pengelolaan Wilayah kerja migas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. pemerintah daerah melalui BUMD berhak memiliki saham partisipasi sebesar 10 persen. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 juga mengatur pembagian saham ini bagi blok migas yang masa kontraknya bakal habis. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan kevvajiban dana talangan bakal masuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

Regulasi juga bakal diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Energi tentang saham migas pemérintah daerah, yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Nantinya, BUMD yang memperoleh dana talangan Wajib melunasi pinjaman melalui pemotongan bagian hasil migas. Skema cicilan pernah dipakai oleh PT Asri Dharma Sejahtera, perusahaan milik pemerintah Bojonegoro, Jawa Timur, untuk memperoleh saham partisipasi di Blok Cepu. Jika suatu blok migas hanya berada di satu kabupaten, saham dikelola BUMD pemerintah kabupaten tersebut.

Namun, bila wilayah kerja berlokasi di dua kabupaten atau lebih, penawaran saham dikoordinasikan oleh gubernur Adapun untuk lapaugan migas lepas pantai pada 4-12 mil laut, saham clitawarkan kepada BUMD provinsi. Jika lokasi blok melampaui 12 mil laut, penawaran saham daerah diserahkan ke Kementerian Energi. Wiratmaja mengatakan dana talangan ini bertujuan membantu BUMD yang mengalami kesulitan pembiayaan untuk memperoleh blok migas. Sebab perusahaan daerah dilarang berkongsi dengan swasta untuk memperoleh saham migas. Perusahaan penerima saham juga tidak boleh menggeluti bisnis apa pun selain pengelolaan participating interest. Pendirian BUMD harus disahkan melalui peraturan daerah.

Koran Tempo, Halaman : 16, Senin, 7 Nop 2016

Pertamina EP Subang Field Dukung Kampung Eco Green

Pertamina EP Subang Field, salah satu lapangan migas di Jawa Barat yang dikelola PT Pertamina EP anak usaha PT Pertamina mempertahankan komitmen untuk menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi dengan menjalankan program pemberdayaan masyarakat (corporate social responsibility/ CSR) dengan konsep Kampung Eco Green. Salah satu program CSR unggulan Pertamina EP Subang adalah Rumah Inspirasi Subang di Kelurahan Dangdeur, Kabupaten Subang.

Menurut Pertamina EP Subang Field Manager Armand Mel Hukom, Rumah Inspirasi Subang adalah program yang berbasis kemasyarakatan dan diharapkan mampu menjawab salah satu permasalahan di Kabupaten Subang, yaitu masalah penanganan sampah. Apalagi kehadiran BROERI (Bank ROEntah inpiRasI) yang merupakan salah satu program Rumah Inspirasi, mendapatkan sambutan yang luar biasa, baik dari masyarakat serta Muspida Kabupaten Subang. Hingga Oktober 2016, ungkat produksi minyak Subang Held mencapai 1.173 Barel Per Hari (BOPD), atau sebesar 97,3% dari RKAP sebesar 1.202 BOPD.

Sementara produksi gas mencapai 235,33 MMSCFD atau sebesar 101,9% di atas target RKAP sebesar 230,849 MMSCFD. Selain Rumah Inspirasi Subang, konsep Kampung Eco Green juga memayungi beberapa program CSR perusahaan yang berada di Kabupaten Subang dan Karawang seperti Jauhari PKBM Assolahiyah di Desa Pasirjaya, Ternak Domba Terpadu di Desa Pasirukem, Budidaya Jamur Merang di Desa Sukamulya, dan Hutan Kotan Ranggawulung.

Manager Rumah lnspirasi Subang yang juga Bhayangkara Pembina Kamtibmas Kelurahan Dangdeur Bripka Yogi Burhanuddin menjelaskan inovasi yang diberikan Rumah Inspirasi Subang sangat bagus sehingga masyarakat yang belum bekerja bisa terberdayakan. Manajer Humas Pertamina EP Muhammad Baron mengatakan, program CSR Pertamina EP Field Subang tetap konsisten dari tahun sebelumnya, yaitu fokus utama berupa penanganan limbah, mulai dari pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Hal ini pada gilirannya berdampak pada penurunan emisi akibat pembakaran jerami dan peningkatan ekonomi dengan pemanfaatan sampah rumah tangga.

Investor Daily, Halaman : 9, Senin, 7 Nop 2016

ICP Oktober US$ 46,64 Per Barel

Kementerian ESDM menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ ICP) pada Oktober 2016 sebesar US$ 46,64 per barel atau naik 10,6% dibandingkan September 2016 sebesar US$ 42,17 per barel. Siaran pers Ditjen Migas Kementerian ESDM menyebutkan, kenaikan US$ 4,47 per barel itu disebabkan antara lain publikasi International Energy Agency (IEA) pada Oktober 2016 memproyeksikan permintaan minyak mentah global pada 2016 menjadi 96,3 juta barel per hari atau naik 0,2 juta dibandingkan proyeksi September 2016 sebesar 96,1 juta barel per hari.

Selain itu, laporan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) pada Oktober 2016 menyebutkan, proyeksi permintaan minyak mentah global pada 2016 menjadi 94,4 juta barel per hari atau naik 0,13 juta dibandingkan proyeksi September sebesar 92,27 juta barel per hari. Sedang, proyeksi pasokan minyak mentah non-OPEC 2016 menjadi 56,30 juta barel per hari atau turun 0,02 juta dibandingkan proyeksi sebelumnya 56,32 juta barel per hari. Faktor lainnya adalah berdasarkan laporan Energy Information Administration (EIA) USA, tingkat stok minyak mentah komersial, “gasoline” dan “distillate” AS selama Oktober 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan stok pada September 2016.

Faktor penguat harga minyak Oktober lainnya adalah bérdasarkan publikasi RIM, Arab Saudi, negara-negara OPEC lainnya, dan Rusia berencana menurunkan produksi minyak mentah sebesar empat persen. Untuk harga minyak mentah utama pada Oktober 2016 dibandingkan September 2016 adalah Brent (ICE) naik US$ 4,26 per barel dari US$ 47,12 menjadi US$ 51,39 per barel. WTI (Nymex) naik US$ 4,71 per barel dari US$ 45,23 menjadi US$ 49,94 dan “basket” OPEC naik US$ 5,17 dari US$ 42,8 menjadi US$ 47,97 per barel.

Investor Daily, Halaman : 9, Senin, 7 Nop 2016

Pertamina Sampaikan Penawaran Pembelian Saham Maurel & Prom

PT Pertamina menargetkan bisa memulai penawaran pembelian saham (tender 015%/) sisa saham Maurel & Prom yang masih dipegang pemilik lainnya Langkah ini guna mendapatkan jumlah saham mayoritas di perusahaan migas asal Prancis itu. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, tender offer memang kewajiban yang harus dilakukan Pertamina jika ingin menjadi pemegang saham mayoritas Maurel&Prom. Saat ini, pihak perseroan tengah menyiapkan skema penawaran dan merampungkan proses administrasi penawaran pembelian saham tersebut.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Board of Directors Maurel&Prom menyarankan Pertamina untuk scera menyampaikan rencana penawaran pembelian saham dari pemegang saham 'Maurel&Prom lainnya kepada otoritas bursa Perancis. Pertamina disarankan memberikan penawaran dengan kondisi yang sama kepada pemegang saham lain dan obligasi yang bisa dijadikan saham (convertible bonds) ditambah utang bunga (accrued interests). Board of Directors Maurel&Prom secara aklamasi, mendukung langkah Pertamina itu dan merekomendasikan pemegang saham lainnya untuk melelang saham miliknya.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan, Board of Directors Maurel&Prom akan mengirimkan opininya tentang penawaran saham itu setelah memperoleh pendapat kewajaran (fairness opinion) dari Ledouble, ahli independen yang telah ditunjuk. Saat ini, Pertamina telah merampungkan transaksi akuisisi saham Maurel&Prom sebesar 24,53% senilai €201,2 juta. Setiap lembar saham Maurel&Prom ini disepakati dilepas pada harga €4,20. Namun jika harga minyak Brent dalam 90 hari berturut-turut selama 1 Januari-31 Desember 2017 mencapai lebih dari US$ 65 per barel, harga saham per lembar ditambah €0,50.

Terkait jatah produksi migas sesuai kepemilikan saham 24,53% tersebut, Alam menyebut sudah di bawah kendali Pertamina. Namun diakuinya jatah migas itu belum dibawa ke Indonesia. Dengan total produksi Maurel&Prom sebesar 30 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd), maka jatah perseroan sekitar 6 ribu boepd. Belum (dibawa ke Indonesia). Maurel & Prom sudah ada kewajiban kontrak (pasok migas) segala macam, sehingga Pertamina masih akan melanjutkan kontrak ini.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya menginginkan memiliki kendali penuh atas Maurel&Prom. Karena itulah pihaknya kemudian bertekad menjadi pemegang saham mayoritas asal Perancis itu. Target perseroan seluruh produksi Maurel&Prom dapat dibawa ke Indonesia. Maurel&Prom memiliki aset migas yang tersebar di Gabon, Nigeria, Tanzania, Namibia, Kolombia, Kanada, Myanmar, Italia, dan negara lainnya.

Aset utamanya yang telah berproduksi yakni di Gabon, Nigeria, dan Tanzania. Minyak mentah asal Afrika ini dinilai cocok dengan spesifikasi kilang dalam negeri. Untuk akuisisi blok migas milik Rosneft Oil Company di Rusia, Alam menargetkan bisa dirampungkan April tahun depan. Dalam akuisisi kali ini, Pertamina disebutnya hanya akan mengambil saham di dua blok di Rusia. Pertamina juga tidak menargetkan untuk menjadi operator di kedua blok tersebut.

Pasalnya, perseroan hanya menginginkan memperoleh tambahan migas dari Rusia. Pertamina menargetkan bisa mendapat minyak 35 ribu bph dan cadangan migas 200 juta barel setara minyak dari Rusia. Untuk itu, Pertamina akan masuk di dua blok migas produksi di Rusia dengan kepemilikan saham di masing-masing blok sekitar 10-15%. Dalam keterangan resminya, Rosneft menyatakan telah meneken nota kesepahaman dengan Pertamina untuk kezja sama menggarap Lapangan The Northern Tip of Chayvo dan Lapangan Russkoye. Di Lapangan The Northern Tip of Chayvo, Pertamina bisa mengambil saham sampai 20%, sementara di Lapangan Russkoye sampai 37 ,5%. Pertamina menargetkan dapat menggenjot produksi migasnya menjadi 1,9 juta boepd pada 2025.

Untuk itu, Pertamina harus menggenjot produksi migasnya agar naik 8% per tahun. Salah satu tambahan produksi migas ini diharapkan dengan akuisisi blok migas di negara lain yang ditargetkan mencapai 650 ribu boepd.

Investor Daily, Halaman : 9, Senin, 7 Nop 2016

Produksi Naik Mulai Awal 2017

Produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu dapat dinaikkan menjadi 200.000 barel per hari mulai awal 2017 dibandingkan dengan saat ini sekitar 185.000 barel per hari. Vice President Public and Government Affair ExxonMobil Indonesia Erwin Maryoto mengatakan, perusahaan telah melakukan sejumlah persiapan tennasuk dari aspek teknis guna inendukung penambahan produksi minyak dari lapangan migas yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur tersebut. Menurutnya, percepatan penaikan produksi bisa dilakukan bila revisi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bisa disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam waktu dekat.

Kendati proses persetujuan Amdal biasanya butuh waktu enam hingga delapan bulan, perusahaan berharap agar proses bisa dipercepat sehingga produksi bisa mulai naik pada Januari 2017. Peningkatan produksi dari Lapangan Banyu Urip diharapkan berkontribusi besar terhadap target produksi minyak siap jual (lifting) pada tahun depan 820.000 bph. Menurutnya, penarnbahan produksi sudah mendapat restu dari Komisi VII DPR dan SKK Migas. Namun, dia menyebut penambahan produksi minyak tak bisa begitu saja dilakukan bila belum mendapat persetujuan revisi Amdal. Jika Amdal disetujui, ExxonMobil akan memulai proses penambahan produksi.

Erwin menuturkan, proses peningkatan produksi menjadi 200.000 bph tidak akan membutuhkan waktu lama. Sambil menanti persetujuan revisi Amdal, katanya,perusahaan telah membicarakan mekanisme pengapalan untuk menampung produksi bersama PT Pertarnina EP Cepu sebagai mitra. Menurutnya, kendati kapasitas kapal penyimpanan minyak hanya 165.000 bph, perusahaan akan menyiapkan kapasitas lebih besar atau menamgbah frekuensi pengiriman hasil produksi. Blok Cepu dikelola ExxonMobil melalui anak usahanya ExxonMobil Cepu Limited yang menjadi operator dan memegang saham 45%, PT Pertamina EP Cepu 45%, dan Badan Kerja Sama Blok Cepu (BKS) 10%.

Di Blok Cepu juga sedang dilakukan persiapan pengembangan Lapangan Kedung Keris yang ditarget bisa memproduksi minyak 3.800 bph. Sumur Kedung Keris diproyeksikan mulai berproduksi pada 2019. Erwin menjelaskan, hasil produksi Kedung Keris akan disalurkan melalui pipa sepanjang 15 kilometer dan akan diolah di Banyu Urip. Guna mengembangkan sumur tersebut, ExxonMobil Cepu mengeluarkan investasi US$ 100 juta. Direktur Utama PT Pertarnina EP Cepu (PEPC) Adriansyah mengatakan, dengan bertambahnya produksi Banyu Urip, PEPC yang menguasai hak partisipasi 45% di Blok Cepu memperoleh minyak sebanyak 78.000 bph pada 2017. Pada kuartal III/2016, Pertamina EP Cepu memperoleh kenaikan produksi minyak 64% yakni menjadi 74.000 bph dari 45.000 bph pada periode yang sama tahun lalu.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Senin, 7 Nop 2016

68 KArgo LNG Untuk Pembangkit Listrik

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 58,32 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) untuk bahan bakar pembangkit listrik pada 2017. Menurutnya, alokasi tersebut di atas kebutuhan pembangkit guna mengamankan bahan bakar gas bagi beberapa proyek pembangkit. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan gas untuk kelistrikan naik setiap tahun. Berdasarkan data ESDM, kebutuhan gas untuk pembangkit listrik pada 2017 sekitar 51,18 kargo, naik menjadi 56,63 kargo pada 2018, pada 2019 sebanyak 93,13 kargo.

Alokasi gas untuk pembangkit pada tahun depan berasal dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Bangka 4,8 kargo, 17 kargo dari kontrak penjualan LNG Blok Mahakam ke Nusantara Regas, kontrak BP kepada PLN 20 kargo, ENI Tranche A dan B melalui PT Pertamina 12 kargo dan pasokan dari Lapangan Gas Wasambo, Kalimantan Tengah 4,5 kargo. Wirat menjelaskan, pemerintah hanya akan menetapkan alokasi gas secara keseluruhan untuk menyuplai kebutuhan PLN. PLN akan mengatur sendiri pasokan gas tersebut untuk pembangkit listrik perseroan. PLN tidak perlu menanggung biaya ketika permintaan listrik turun di wilayah tenentu yang menyebabkan kebutuhan gas menyusut. Ketentuan lebih detail terkait mekanisme tersebut akan diatur dalam keputusan menteri.

Dari proyeksi alokasi tersebut, katanya, pada periode tertentu mulai terjadi defisit gas. Sebagai contoh, bila kegiatan di Blok Mahakam terganggu, kekurangan pasokan gas bisa terjadi pada 2019. Namun, bila terdapat proyek penghasil gas yang beroperasi seperti Masela, pasokan gas di Tanah Air kembali naik. Wirat memperkirakan, pasokan gas dari Blok Masela bisa mulai berkontribusi terhadap suplai dalam negeri pada 2026. Saat ini, pemerinlah masih mengkaji regulasi tentang impor LNG. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, perseroan telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas perihal pasokan gas.

Beberapa sumber gas seperti dari Bontang di Kalimantan Timur, Lapangan Jangkfik dan Lapangan Bangka di Selat Makassar sudah siap memasok gas. Namun, dia menyebut, harga menjadi masalah lain karena perseroan memiliki batas harga beli LNG. Dia menambahkan, pemerintah telah menjamin ketersediaan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik hingga 2019. Total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik sekitar 3.000-5.000 MMscfd. Angka tersebut dengan asumsi setiap 1 MMscfd menghasilkan 4 megawatt (MW) untuk pembangkit gas beban puncak. Pembangkit listrik tenaga gas dengan beban dasar membutuhkan 1 MMscfd per 6 MW.

Beberapa pembangkit yang belum aman dad segi pasokan gas antara lain PLTGU Peaker Jawa-Bali 3 dengan kapasitas S00 MW PLTGU Jawa I berkapasitas 1.600 MW serta PLTGU Riau Peaker berkapasitas 250 MW. Presiden Direktur PT Badak NGL Salis S. Aprilian mengatakan, produksi LNG Bontang saat ini mencapai 146 kargo. Dia menargetkan, produksi LNG dari Bontang bisa mencapai 172 kargo pada akhir tahun ini atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan 162 kargo. Salis menyebut, pihaknya ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk membongkar satu train kilang LNG untuk mengurangi biaya operasi seperti yang terjadi di Arun, Aceh. Kini, terdapat tiga train atau tangki yang beroperasi penuh, sedangkan satu tangki hanya berfungsi sebagai cadangan.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Senin, 7 Nop 2016

Sektor Migas & Tambang Paling Siap

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasang target realisasi dua holding yakni energi (minyak dan gas/migas) dan penambangan selambat-lambatnya pada Desember 2016. Staf Khusus Kementerian BUMN Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan roadmap untuk holding sudah jadi. Ada enam holding sektoral plat merah yang direncanakan oleh Kementerian BUMN. Dia pun tak menampik terjadi dinamika diskusi dan perencanaan pembentukan holding BUMN. Meskipun ada dinamika dalam perbincangan holding itu, Budi optimistis akan ada dua holding rampung tahun ini, maka empat holding lain akan segera menyusul.

Peran investment holding diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN sendiri. Negara tetangga yang memiliki superholding yakni Singapura yang memiliki Temasek dan Malaysia dengan Khazanah. Pembentukan holding BUMN ini, sangat berbeda dengan superholding dan dua negeri jiran itu. Sebab, Kementerian BUMN merancang holding sektoral. Adapun holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium akan menjadi pemimpin holding dimana PT Bukit Asam, PT Antam, PT Timah menjadi anggota. Perusahaan swasta yang 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, PT Freeport Indonesia, dimasukkan ke dalam holding.

Direktur Utama Inalum Winardi mengungkapkan persiapan pembentukan holding penambangan sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan membentuk komite eksekutif, dengan dengan anggota seluruh direktur utama plat merah sektor tambang. Dengan holding, maka struktur modal bisa semakin kuat. Bila digabung, total aset holding pertambangan bisa mencapai Rp 90 triliun. Dalam holding BUMN energi, PT PGN akan berada di bawah PT Pertamina yang akan menjadi pemimpin holding. Anak usaha Peitamina di bidang gas, PT Pertagas, akan berada di bawah PGN. Sebagai gambaran, sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding sektor bank, enefgi, tambang, jalan tol dan konstruksi, perumahan serta pangan yang bakal dibentuk pada 2016.

Bisnis Indonesia, Halaman : 13, Senin, 7 Nop 2016

APMI Minta KKKS Selesaikan Utang

Asosiasi Perusahaan Pengeboran Minyak Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang berutang kepada anggota-anggotanya melakukan pelunasan. Ketua Umum APMI Wargono Soenarko mengatakan Berdasarkan laporan resmi yang diterima dari 19 anggota APMI, saat ini utang KKKS US$ 50 juta. Utang yang terindikasi dan belum menjadi laporan resmi dari anggota APMI mencapai US$ 300 juta. Sebelumnya, KPK pun mengidentifikasi potensi kerugian negara dari sektor migas mencapai US$ 336,1 juta atau setara Rp 4,4 triliun yang disebabkan belum terpenuhinya kewajiban keuangan oleh KKKS terhadap wilayah kerja yang mengalami terminasi.

Selain itu, belum optimalnya integrasi sistem dan proses pengumpulan data-data migas di sub sektor migas. Kondisi ini amat disayangkan karena utang KKKS berkaitan dengan nafkah dan para pekerja subsektor migas. Sekretaris Umum APMI Dharmizon Pilliang menambahkan dari 357 perusahaan anggota APMI, sebagian besar bermasalah dengan utang KKKS sehingga pengusaha kesulitan membayar para pekerjanya.

Media Indonesia, Halaman : 13, Sabtu, 5 Nop 2016

Pertamina Utamakan Produk Lokal untuk Kilang Balikpapan

PT Pertamina menargetkan pengadaan long lead item (LLI) untuk proyek revitalisasi Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur bisa terealisasi sebelum proses konstruksi yang dimulai awal 2017. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegero, Pertamina sebenarnya menginginkan produk-produk lokal untuk bisa memenuhi kebutuhan proyek Kilang Balikpapan. Ada beberapa item yang memerlukan spesifikasi lebih yang harus dipenuhi dari luar negeri.

Mostly, untuk pipa-pipa sudah dari dalam negeri. Wianda menjelaskan, proses pengadaan telah dimulai Oktober lalu, disusul engineer procurement construction (EPC). Dengan begitu, tahap awal proyek Kilang Balikpapan bisa tuntas pada Juni 2019. Menurut Wianda, ada beberapa item LLI dari masing-masing unit yang ditender oleh Pertamina untuk proyek revitalisasi kilang Balikpapan. Untuk Naphta Hydrotreating (NHT), unit LLI yang ditender antara lain direct fire heater reactor dan centrifugal compressor Sementara untuk unit Catalytic Reformer(CCR), item yang ditender antara lain direct fire heater; reactor combined feed exchangen dan centrfugal compressor.

Proyek revitaliasi Kilang Balikpapan merupakan salah satu dari empat kilang yang masuk dalam Rennery Development Master Plan (RDMP) yang tengah dijalankan Pertamina. Tiga kilang lainnya adalah Kilang Dumai, Cilacap, dan Balongan. Kilang Plaju Sungai Gerong akan menjadi proyek selanjutnya. Kilang Balikpapan merupakan proyek revitalisasi pertama yang dijalankan. Pertamina membagi dalam dua tahap pembangunan. Untuk tahap pertama, investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 2,4 miliar US$ 2,6 miliar.

Sementara untuk tahap kedua, investasi sekitar US$ 2 miliar US$ 2,2 miliar. Proyek RDMP Balikpapan sebelumnya akan dikerjakan bersama perusahaan Jepang, JX Nippon. Karena belum mencapai kemajuan yang diharapkan, Pertamina akhirnya mengerjakannya sendiri. Syamsir Abduh, Anggota Dewan Energi Nasional, mengatakan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu dari tiga faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan proyek kilang.

Menurut Syamsir, signifikansi pembangunan kilang adalah mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak impor dan sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. Akselerasi pembangunan kilang yang dilakukan Pertamina akan berdampak positif bagi pengurangan ketergantungan BBM impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) dinyatakan pengurangan impor BBM secara bertahap dan meningkatan kapasitas terpasang kilang minyak menjadi lebih dari dua kali lipat dari sekitar 1,167 ribu bph pada 2015 menjadi 2,461 bph pada tahun 2025.

Selain itu ada RDMP (Refinery Development Masterplan Program) dengan peningkatan kapasitas empat kilang Pertamina dengan kapasitas 438 ribu bph. Pertamina sebelumnya menargetkan revitalisasi Kilang Balikpapan tahap pertama bisa terealisasi akhir 2019. Namun, seiringlangkah Pertamina yang mengubah tahap-tahap pembangunan kilang, penuntasan revitalisasi Kilang Balikpapan diproyeksikan bisa dipercepat enam bulan menjadi Juni 2019. Seiring tuntasnya proyek tahap pertama, kapasitas kilang pengolahan minyak mentah Pertamina akan mulai bertambah sebesar 100 ribu bph pada akhir 2019. Kilang Balikpapan yang saat ini memiliki kapasitas produksi 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph pada Juni 2019.

Investor Daily, Halaman : 9, Sabtu, 5 Nop 2016