SKK Migas Ensures Oil and Gas Licensing for Only Three Days

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) accelerates and simplifies the upstream oil and gas licensing process to only three days to ensure all oil and gas projects are completed on time. This year, there are 12 oil and gas projects targeted to start operating.

Dwi Soetjipto

Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said oil and gas exploration and exploitation activities require several licenses involving more than one agency. Therefore, with the active support of SKK Migas, he is optimistic that there will be no more constraints on licensing in the upstream oil and gas sector and licensing can be completed sooner. 

    The acceleration of this permit can be realized by the inauguration of the One Door Services Policy (ODSP).

"So that the licensing process can be accelerated from the usual 15 days to only three days," he said after inaugurating the ODSP.

Through ODSP, the entire service contract licensing contract (KKKS) licensing process is carried out in one door and the process is also faster. SKK Migas and KKKS jointly conduct research on the completeness of each licensing requirement from various agencies that exist today. 

    Even more than that, SKK Migas will help the KKKS to be able to fulfill the documents that are required for licensing and assist the licensing arrangements in the relevant agencies.

According to Dwi, with the delay in the completion of the upstream oil and gas project due to the ODSR due to the long and time-consuming process of licensing, this will not happen again. This is important considering that if the project is completed on time, the project costs will also not increase greater than agreed upon and implementation is more efficient.

"Because any delays in the upstream oil and gas project will lead to cost escalation. The impact on the government is that state revenue is delayed and not optimal, "he stressed.

He said the ODSP service completes the operation of the Integrated Operation Center (IOC) conducted by his party at the end of last year. He is optimistic that with these two improvements, the upstream oil and gas target this year can be achieved. Because the operation of the IOC and ODSP can overcome several obstacles, including in the field of licensing and data accuracy.

"We have enough time to make improvements if there are obstacles found during the implementation of the WP&B (work plan and budget). We have data to prevent negative events that could hamper upstream oil and gas operations this year, "Dwi explained.

Going forward, he hopes that ODSP services can provide a real and optimal contribution to improving the national oil and gas investment climate. Thus, Indonesia is able to compete with other countries in the region such as Malaysia, Thailand, and Vietnam, as well as other parts of the world, considering that upstream oil and gas investments are cross-border investments.

"This is the stage we want to build transformation, according to the government's vision and the direction of the Minister (ESDM Minister Arifin Tasrif), we must always improve investment in upstream oil and gas. One of them is to pursue the dream of 1 million BPD (barrels per day), "Dwi said.

Vice President Corporate Services of INPEX Masela Ltd. Nico Muhyiddin and ExxonMobil Indonesia's Vice President of Public and Government Affairs Azi N Alam appreciated SKK Migas's steps in implementing ODSP services. - each company.

Azi N Alam

"As we know licensing so far is something that can slow down the project. This step is very appropriate, we hope the problem will be dealt with quickly and appropriately. We hope that the implementation of this program runs well so that the target can be achieved properly, "said Nico.

12 Projects

Meanwhile, SKK Migas Deputy for Operations Julius Wiratno said there were 12 oil and gas projects planned to start operating this year. One of the biggest is the Merakes Project undertaken by ENI Indonesia.

"Merakes will be operational in the fourth quarter of this year," he said.

In the Merakes Field, ENI plans to drill six underwater wells and build an underwater pipeline system that will be connected to the floating production unit / FPU Jangkrik facility in the Muara Bakau Block.

The peak production of the Merakes Field is estimated to reach 60,305 barrels of oil equivalent per day (boepd barrels equivalent). In the first quarter, Julius continued, there were four projects targeted to operate. In particular, Bukit Tua Phase-3 with an estimated production of 31.5 million cubic feet per day / mmscfd by Petronas Carigali Ketapang II Ltd, Grati Pressure Lowering 30 mmscfd by Ophir Indonesia (Sampang) Pty Ltd, Buntal-5 45 mmscfd by Medco E&P Natuna Ltd, and the Sembakung Power Plant by PT Pertamina EP.

Furthermore, four projects will operate in the second quarter. In particular, the Scissor Randu Project with an estimated production of 3 mmscfd by PT Pertamina Hulu Energi Randu Scissors, a 15 mmscfd Betung Compressor by PT Pertamina EP Malacca Strait Phase-13,000 BPD by EMP Mallacca Strait, and Meliwis 20 mmscfd by Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd . 

     Finally in the third quarter of 2020 there were three oil and gas projects scheduled to operate. These three projects are the 2.4 mmscfd Beauty Project by PT Sele Raya Belida, the 150 mmscfd LP-MP Compressor by PT Pertamina EP and Peciko 8A 8 mmscfd by PT Pertamina Hulu Mahakam.

In 2020, national oil and gas lifting is set at 1.95 million boepd, up slightly from last year's 1.8 million boepd. Specifically, oil production rose to 755 thousand bpd from the realization of 746 thousand bpd, and gas to 1.19 million boepd from the realization of 1.06 million boepd.

IN INDONESIA

SKK Migas Pastikan Perizinan Migas Hanya Tiga Hari

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempercepat dan mempermudah proses perizinan hulu migas menjadi hanya tiga hari untuk memastikan seluruh proyek migas selesai tepat waktu. Pada tahun ini, terdapat 12 proyek migas yang ditargetkan mulai beroperasi.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi migas membutuhkan beberapa perizinan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Karenanya, dengan dukungan aktif SKK Migas, dia optimistis tidak akan ada lagi kendala perizinan di hulu migas dan perizinan bisa selesai lebih cepat. Percepatan perizinan ini dapat direalisasikan dengan diresmikannya One Door Services Policy (ODSP).

“Sehingga proses perizinan bisa dipercepat dari biasanya 15 hari menjadi hanya tiga hari,” kata dia usai meresmikan ODSP.

Melalui ODSP, seluruh layanan proses perizinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu dan prosesnya juga lebih cepat. SKK Migas dan KKKS bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini. Bahkan lebih dari itu, SKK Migas akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait.  

Menurut Dwi, dengan adanya ODSR keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas karena hambatan proses perizinan yang lama dan menghabiskan waktu, tidak akan terjadi lagi. Hal ini penting mengingat jika proyek selesai tepat waktu, maka biaya proyek juga tidak akan bertambah lebih besar dari yang telah disetujui dan pelaksanaan lebih efisien.

“Karena setiap keterlambatan proyek hulu migas akan menimbulkan ekskalasi biaya. Dampak bagi pemerintah adalah penerimaan negara tertunda dan tidak optimal,” tegas dia.

Layanan ODSP disebutnya melengkapi pengoperasian Integrated Operation Center (IOC) yang dilakukan pihaknya pada akhir tahun lalu. Dia optimis dengan dua perbaikan ini, target hulu migas pada tahun ini dapat tercapai. Pasalnya, beroperasinya IOC dan ODSP dapat menyelesaikan beberapa hambatan, antara lain di bidang perizinan dan akurasi data.

“Kami memiliki cukup waktu untuk melakukan perbaikan jika ada kendala yang ditemukan saat implementasi WP&B (work plan and budget/rencana kerja dan anggaran). Kami memiliki data untuk mencegah kejadian negatif yang dapat menghambat operasional hulu migas di tahun ini,” jelas Dwi.

Ke depannya, pihaknya berharap layanan ODSP dapat memberikan kontribusi yang nyata dan optimal untuk meningkatkan iklim investasi minyak dan gas nasional. Sehingga, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, maupun belahan dunia lainnya, mengingat investasi hulu minyak dan gas adalah investasi lintas negara.

“Ini tahapan kami ingin membangun transformasi, sesuai visi pemerintah dan arahan Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif) , kami harus selalu memperbaiki investasi di hulu migas. Salah satunya untuk mengejar mimpi 1 juta bph (barel per hari) ,” tutur Dwi.

Vice President Corporate Services INPEX Masela Ltd Nico Muhyiddin dan Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Azi N Alam mengapresiasi langkah SKK Migas menerapkan layanan ODSP Kedua perusahaan ini sudah secara langsung merasakan manfaat ODSP ketika mengurus analisi dampak lingkungan (Amdal) proyek migas yang digarap masing-masing perusahaan.

“Seperti diketahui perizinan selama ini merupakan hal yang dapat memperlambat proyek. Langkah ini sangat tepat, harapan kami permasalahan akan ditangani dengan cepat dan tepat. Kami harapkan implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga target yang dituju bisa dicapai dengan benar,” ujar Nico.

12 Proyek

Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, terdapat 12 proyek migas yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini. Salah satu yang paling besar adalah Proyek Merakes yang dikerjakan ENI Indonesia.

“Merakes akan beroperasi pada kuartal keempat tahun ini,” ujarnya.

Di Lapangan Merakes, ENI rencananya akan mengebor enam sumur bawah laut serta membangun sistem pipa bawah laut yang akan terhubung dengan fasilitas floating production unit/FPU Jangkrik di Blok Muara Bakau. 

Puncak produksi Lapangan Merakes diperkirakan bisa mencapai 60.305 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/ boepd). Pada kuartal pertama, Julius melanjutkan, terdapat empat proyek yang ditargetkan beroperasi. 

     Rincinya, Bukit Tua Phase-3 dengan estimasi produksi 31,5 juta kaki kubik per hari/ mmscfd oleh Petronas Carigali Ketapang II Ltd, Grati Pressure Lowering 30 mmscfd oleh Ophir Indonesia (Sampang) Pty Ltd, Buntal-5 45 mmscfd oleh Medco E&P Natuna Ltd, dan Sembakung Power Plant oleh PT Pertamina EP.

Selanjutnya, empat proyek akan beroperasi di kuartal kedua. Rincinya, Proyek Randu Gunting dengan perkiraan produksi 3 mmscfd oleh PT Pertamina Hulu Energi Randu Gunting, Kompresor Betung 15 mmscfd oleh PT Pertamina EP Malacca Strait Phase-13.000 bph oleh EMP Mallacca Strait, serta Meliwis 20 mmscfd oleh Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd. 

      Terakhir di kuartal ketiga 2020 terdapat tiga proyek migas yang dijadwalkan beroperasi. Ketiga proyek ini adalah Proyek Cantik 2,4 mmscfd oleh PT Sele Raya Belida, Kompresor LP-MP SKG-19 150 mmscfd oleh PT Pertamina ER serta Peciko 8A 8 mmscfd oleh PT Pertamina Hulu Mahakam.

Pada 2020, lifting migas nasional ditetapkan 1,95 juta boepd, naik sedikit dari realisasi tahun lalu 1,8 juta boepd. Rincinya, produksi minyak naik menjadi 755 ribu bph dari realisasi 746 ribu bph, serta gas menjadi 1,19 juta boepd dari realisasi 1,06 juta boepd.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Jan 16, 2020

The Government Cuts Pertamina's Crude Oil Import Ration

The government reduced the allocation of crude oil imports proposed by PT Pertamina (Persero) to only around 50 million barrels this year. With this, Pertamina is encouraged to optimize the absorption of domestic oil production.

Acting Director-General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Djoko Siswanto said that the purchase of domestic crude oil must be continued by Pertamina. Therefore, it reduces the volume of Pertamina's crude oil imports.

"I reduced the import of Pertamina's crude oil by 8,000 barrels per day (BPD) during 2020. Around 30 million barrels a year [decreasing]," he said.

According to him, Pertamina initially proposed a volume of crude oil imports of around 80 million barrels by 2020. However, it only agreed to import about 50 million barrels of crude oil this year. The rest, Pertamina must buy domestic crude oil to cover its needs.

"Still [domestic oil purchases]. So from around 200 thousand BPD, 120 thousand BPD were bought by [Pertamina]. Around 80 thousand BPD have not been successfully purchased, "said Djoko.

Pertamina Corporate Secretary Tajudin Noor confirmed that the government encouraged the company to further maximize the use of domestic crude oil.

"And we have agreed with several companies to buy their entitlement (ration of oil)," he said.

Pertamina buys crude oil allotment in the cooperation contract contractor (KKKS) in the country after the issuance of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 42 of 2018 concerning the priority of utilizing petroleum to meet domestic needs.

Until the beginning of August 2019, the total volume of crude oil the company had purchased reached 123.6 thousand BPD from 39 KKKS. The largest oil supply comes from the Rokan Block which is managed by PT Chevron Pacific Indonesia. The last time, Pertamina bought 650 thousand barrels of oil from ExxonMobil for the September 2019 period.

Previously, Pertamina Senior Vice President for Integrated Supply Chain Hasto Wibowo revealed that Pertamina's crude oil imports had reached 11 million barrels per month. However, after the domestic crude oil purchasing policy, the company's crude oil imports are now around 6-7 million barrels per month.

This year, the same as in 2019, the company's crude oil imports are projected to be around 6-7 million barrels per month. Most of this crude oil is imported from the Middle East because the company needs Arabian Light Crude oil, which is around 3 million barrels per month. The rest, the company is looking for light crude and medium crude oil from various sources.

Finally, at the end of last year, Pertamina imported 950 thousand barrels of crude oil per month from the United States for the February-June 2020 period. In 2019, the company has imported oil from Uncle Sam's country twice each, amounting to 650 thousand barrels per month. month in June and November.

IN INDONESIA

Pemerintah Pangkas Jatah Impor Minyak Mentah Pertamina

Pemerintah mengurangi alokasi impor minyak mentah yang diusulkan oleh PT Pertamina (Persero) menjadi hanya sekitar 50 juta barel pada tahun ini. Dengan ini, Pertamina didorong untuk mengoptimalkan penyerapan produksi minyak dalam negeri. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pembelian minyak mentah dalam negeri harus dilanjutkan oleh Pertamina. Karenanya, pihaknya mengurangi volume impor minyak mentah Pertamina.

“Impor crude-nya Pertamina saya kurangi 8.000 barel per hari (bph) selama 2020. Sekitar 30 juta barel setahun [berkurangnya],” katanya.

Menurutnya, awalnya Pertamina mengusulkan volume impor minyak mentah sekitar 80 juta barel pada 2020 ini. Namun, pihaknya hanya menyetujui impor minyak mentah sekitar 50 juta barel untuk tahun ini. Sisanya, Pertamina harus membeli minyak mentah domestik untuk menutup kebutuhannya.

“Masih lanjut [pembelian minyak dalam negeri]. Jadi dari sekitar 200 ribu bph, sudah 120 ribu bph yang dibeli [Pertamina]. Sekitar 80 ribu bph belum berhasil dibeli,” tutur Djoko.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Tajudin Noor membenarkan bahwa pemerintah mendorong perseroan untuk lebih memaksimalkan pemakaian minyak mentah dalam negeri.

“Dan kami sudah bersepakat dengan beberapa perusahaan untuk membeli entitlement (jatah minyak) mereka,” ujar dia.

Pertamina membeli minyak mentah jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di dalam negeri setelah tebitnya Peraturan Menteri ESDM No 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 

Hingga awal Agustus 2019 lalu, total volume minyak mentah yang telah dibeli perseroan mencapai 123,6 ribu bph dari 39 KKKS. Pasokan minyak terbesar berasal dari Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia. Terakhir kalinya, Pertamina membeli minyak dari Exxon Mobil sebesar 650 ribu barel untuk periode September 2019. 

Sebelumnya, Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina Hasto Wibowo mengungkapkan, impor minyak mentah Pertamina pernah mencapai 11 juta barel per bulan. Namun, setelah adanya kebijakan pembelian minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah perseroan kini sekitar 6-7 juta barel per bulan.

Pada tahun ini, sama dengan 2019 lalu, impor minyak mentah perseroan diproyeksikan sekitar 6-7 juta barel per bulan. Sebagian besar minyak mentah ini diimpor dari Timur Tengah lantaran perseroan membutuhkan minyak jenis Arabian Light Crude, yakni sekitar 3 juta barel per bulan. Sisanya, perseroan mencari minyak jenis light crude dan medium crude dari berbagai sumber. 

Terakhir, di akhir tahun lalu, Pertamina mengimpor minyak mentah sebesar 950 ribu barel per bulan dari Amerika Serikat untuk periode Februari-Juni 2020. Di tahun 2019, perseroan telah dua kali mengimpor minyak dari Negeri Paman Sam ini masing-masing sebesar 650 ribu barel per bulan pada Juni dan November.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Jan 15, 2020

Pertamina Prepares the US $ 150 Million

PT Pertamina (Persero) has prepared a budget of US $ 150 million to acquire oil and gas blocks ready for production in 2020. In a recent working meeting between Pertamina and House of Representatives Commission VII, Pertamina President Director Nicke Widyawati explained the upstream oil and gas investment plan in 2020.

Nicke Widyawati

Pertamina 2020's total investment budget of US $ 7.8 billion, which is divided for the upstream oil and gas sector is the US $ 3.7 billion. Specifically for organic investment or oil and gas production increase, Pertamina has prepared the US $ 3.57 billion, while inorganic investment or upstream business development is worth the US $ 150 million. Pertamina Upstream Director Dharmawan Samsu said the upstream oil and gas inorganic investment was directed to increase oil and gas block assets.

"That's right, [inorganic investment budget] for acquisitions," he said.

Although not mentioning in detail, Dharmawan said the focus of asset acquisition is directed at the oil and gas block that approaches production or the oil and gas block production. Pertamina last took over oil and gas assets in another country in 2017. So far, the company has acquired 64.46% shares of the French oil and gas company, Maurel & Prom.

Maurel & Prom

With this acquisition, Pertamina has oil and gas assets spread across Gabon, Nigeria, Tanzania, Namibia, Canada, Myanmar, Italy, Colombia, and others. It's just that its main assets that have been producing are in Gabon, Nigeria, and Tanzania. Pertamina also has assets in Algeria. The company has shares in the Menzel Lejmet North (MLN), El Merk (EMK), and Ourhoud (OHD) blocks.

West Qurna 1 in Iraq By ExxonMobil

Next in Iraq, the company holds shares in West Qurna 1. Field. Meanwhile, in Malaysia, the company holds shares in Block K, Block Kikeh, SNP Block, SK309 Block, and SK311 Block. 

     Regarding contributions from foreign assets, Pertamina is targeting production to increase 3.26% to 158,000 boepd in 2020 from the prognosis by the end of this year 153,000 boepd. The contribution of oil production is targeted to increase 105,000 barrels per day (BPD) to 107,000 BPD, and natural gas production has increased from 276 million mmscfd to 298 mmscfd.

Executive Director of the Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, said that Pertamina needed to determine the policy of oil and gas asset acquisition, especially wanting to bring oil or money to the country.

"If the product is brought in, it will reduce the dependence on crude imports, if the money is brought it might not have the effect of reducing it," he said.

IN INDONESIA

Pertamina Siapkan US$ 150 Juta

PT Pertamina (Persero) menyiapkan anggaran senilai US$150 juta untuk mengakuisisi blok minyak dan gas siap produksi pada 2020. Dalam rapat kerja antara Pertamina dan Komisi VII DPR belum lama ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memaparkan rencana investasi hulu migas pada 2020.

Total anggaran investasi Pertamina 2020 sebesar US$7,8 miliar, yang terbagi untuk sektor hulu migas sebesar US$3,7 miliar. Khusus investasi organik atau peningkatan produksi migas, Pertamina menyiapkan US$3,57 miliar, sementara investasi anorganik atau pengembangan bisnis hulu senilai US$150 juta. Direktur Hulu Pertamina Dhannawan Samsu mengatakan investasi anorganik hulu migas diarahkan untuk menambah aset blok migas. 

“Betul, [anggaran investasi anorganik] untuk akuisisi,” katanya.

Kendati tidak menyebut secara rinci, Dharmawan mengatakan fokus akuisisi aset diarahkan pada blok migas yang mendekati produksi ataupun blok migas produksi. Pertamina terakhir kali mengambil alih aset migas di negara lain pada 2017. Sejauh ini, perseroan mengakuisisi 64,46% saham perusahaan migas Prancis, yakni Maurel&Prom. 

Dengan akuisisi ini, Pertamina memiliki aset migas yang tersebar di Gabon, Nigeria, Tanzania, Namibia, Kanada, Myanmar, Italia, Kolombia dan lainnya. Hanya saja, aset utamanya yang telah berproduksi yakni di Gabon, Nigeria, dan Tanzania. Pertamina juga punya aset di Aljazair. Perseroan memiliki saham di Blok Menzel Lejmet North (MLN), El Merk (EMK), dan Ourhoud (OHD).

Berikutnya di Irak, perseroan memegang saham di Lapangan West Qurna 1. Sementara itu, di Malaysia, perseroan memegang kepemilikan saham di Blok K, Blok Kikeh, Blok SNP, Blok SK309 dan Blok SK311. 

     Terkait kontribusi dari aset luar negeri, Pertamina menargetkan produksi naik 3,26% menjadi 158.000 boepd pada 2020 dari prognosa akhir tahun ini 153.000 boepd. Kontribusi produksi minyak .ditargetkan naik 105.000 barel per hari (bph) menjadi 107.000 bph, serta produksi gas bumi meningkat dari 276 juta mmscfd menjadi 298 mmscfd. 

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan Pertamina perlu menentukan kebijakan akuisisi aset migas, terutama ingin membawa minyak atau uang ke Tanah Air. 

“Kalau yang dibawa produk, akan mengurangi ketergantungan impor crude, kalau dibawa uangnya kemungkinan tidak berpengaruh untuk mengurangi hal itu,” tuturnya.

Bisnis Indonesia, Page-24, Wednesday, Dec 12, 2019

New Investment and Reserve is the Key

Business actors assess that large investment and discovery of new reserves are the main keys to pursue the target of producing 1 million barrels of oil per day (BPD) by 2030 amid the downward trend in the production of existing blocks.

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) previously set a target of oil production of 1 million BPD in 2030. In order to achieve this target, SKK Migas began to introduce the potential of oil and gas blocks that can be explored by investors. Indonesia 2020 Petroleum Association (IPA) President Louise McKenzie said the government and SKK oil and gas targets to get 1 million BPD of oil production, would be difficult to come from existing oil and gas fields.

"This target requires new projects and discoveries. We know that the government is doing a lot to create opportunities there [target of 1 million bpd], "he said, at the 48th Annual IPA Annual General Meeting press conference.

Mckenzie added that amid declining oil production, additional oil production is needed which is also expected to cover the decline in production and the oil and gas block that is already operating. At present oil production is around 750,000 BPD. 

    On the other hand, to increase the passion of the oil and gas sector, IPA Vice President Ronald Gunawan said the government needs to continue to ensure certainty because this sector is a capital-intensive investment with a long-term orientation.

"If there is no certainty, it is rather difficult to achieve. So we hope that the contract rules must be maintained during the investment process. That is important because it is an attractive factor for investors to invest, "he said.

Ronald admitted during the last 3 years, there have been improvements in the quality of oil and gas licensing in the country. He hopes that the government will continue to simplify licensing and regulations so that the government's target related to oil and gas production is achieved. 

    Petroleum production over the past 10 years has shown a downward trend from 346 million barrels or 949,000 BPD in 2009 to 283 million barrels or 778,000 BPD in 2018. The decline in production was caused by primary oil production wells that are generally old. Meanwhile, the production of new wells is still relatively limited.

The opportunity for the national oil and gas industry is still large because of a total of 128 sedimentary basins in Indonesia, there are still 54 basins that have been explored and which have produced as many as 19 basins. Thus there are still 74 basins waiting to be explored and 35 basins that have been explored are expected to find oil and gas reserves through continuous exploration and investment in the basin.

Dwi Soetjipto

The Head of SKK Migas Dwi Soetjipto said that in carrying out the upstream oil and gas project, SKK Migas prioritized the national capacity building carried out by upstream oil and gas. Dwi also hopes that investment in upstream oil and gas continues to increase. Until 2027, there are 42 main projects with a total investment of US $ 43.3 billion and gross revenue projections of US $ 20 billion.

Later, the total production and 42 projects are 1.1 million boepd which includes oil production of 92,200 BPD and gas of 6.1 billion cubic feet per day (mmscfd). Four of them are national upstream oil and gas strategic projects which are priorities to increase oil and gas production to meet the increasing domestic oil and gas consumption.

"From here [to encourage investment] SKK Migas is making changes so that it is fast, progress is accelerating all arrangements. We will also identify potentials, "he said.

  

OUTSIDE AREA

Expectations of increased production also come from the successful search for new sources of oil reserves. For example, ExxonMobil and ConocoPhillip plan to explore outside their operations to find oil and gas reserves. Dwi said the two Cooperation Contract Contractors (KKKS) from the United States planned to explore open areas.

"They have obligations," he said.

According to him, the choice of KKKS to explore outside its working area, also considers the potential for additional oil and gas reserves. Dwi added that currently, the funds collected from the defined work commitment (KKP) for exploration have reached the US $ 2.5 billion. The funds are obtained from gross profit-sharing contracts.

Azi N. Alam

Regarding exploration plans in open areas, ExxonMobil agrees to the possibility. Vice President of Public and Government Affairs, ExxonMobil Indonesia Azi N. Alam said that the company remained committed to Indonesia and continued to look for other opportunities.

"Both in the Cepu Block and throughout Indonesia, as part of our long-term commitment in Indonesia."

At present, ExxonMobil is the largest oil-producing KKKS in Indonesia. As of September 2019, ExxonMobil Cepu Ltd recorded a ready-to-sell production of 216,011 BPD or exceeding the set target of 216,000 bpd.

IN INDONESIA

Investasi dan Cadangan Baru Menjadi Kunci

Pelaku usaha menilai investasi besar dan penemuan cadangan baru menjadi kunci utama untuk mengejar target produksi minyak 1 juta barel per Hari (bph) pada 2030 di tengah tren penurunan produksi blok eksisting.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebelumnya mencanangkan target produksi minyak sebesar 1 juta bph pada 2030. Demi mencapai target tersebut, SKK Migas mulai memperkenalkan potensi-potensi blok migas yang dapat dieksplorasi investor. Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) periode 2020 Louise McKenzie mengatakan target pemerintah dan SKK migas mendapatkan produksi minyak 1 juta bph, akan sulit datang dari lapangan migas yang sudah ada.

“Target ini membutuhkan proyek dan penemuan yang baru. Kami tahu, pemerintah banyak melakukan hal untuk menciptakan peluang kesana [target 1 juta bph],” tuturnya, dalam konferensi pers Annual General Meeting IPA ke-48.

Mckenzie menambahkan di tengah produksi minyak yang menurun, diperlukan tambahan produksi minyak yang juga diharapkan menutup penurunan produksi dan blok migas yang sudah beroperasi. Saat ini produksi minyak berkisar 750.000 bph. Di sisi lain, untuk meningkatkan gairah sektor migas, Wakil Presiden IPA Ronald Gunawan mengatakan pemerintah perlu terus menjamin kepastian, karena sektor ini merupakan investasi padat modal yang berorientasi jangka panjang.

“Kalau tidak ada kepastian agak susah tercapai. Makanya kami berharap aturan kontrak itu harus terjaga selama investasi berlangsung. Itu penting, karena menjadi faktor menarik para investor untuk berinvestasi,” katanya.

Ronald mengakui selama 3 tahun terakhir, sudah ada perbaikan kualitas perizinan migas di Tanah Air. Dia berharap, pemerintah terus menyederhanakan perizinan dan peraturan agar target pemerintah terkait produksi migas tercapai. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan dari 346 juta barel atau 949.000 bph pada 2009 menjadi 283 juta barel atau 778.000 bph pada 2018. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua. Sementara itu, produksi sumur baru relatif masih terbatas.

Peluang industri migas nasional masih besar karena dari total sebanyak 128 cekungan sedimen yang ada di Indonesia, masih 54 cekungan yang telah dieksplorasi dan yang berproduksi sebanyak 19 cekungan. Dengan demikian masih ada 74 cekungan yang menunggu untuk dieksplorasi serta 35 cekungan yang telah dieksplorasi diharapkan dapat ditemukan cadangan migas melalui eksplorasi dan investasi yang terus menerus di cekungan tersebut. 

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dalam menjalankan proyek hulu migas, SKK Migas mengutamakan peningkatan kapasitas nasional yang dilakukan hulu migas. Dwi pun berharap investasi hulu migas terus meningkat. Tercatat hingga 2027 terdapat 42 proyek utama dengan total investasi US$43,3 miliar dan proyeksi pendapatan kotor (gross revenue) sebesar US$20 miliar. 

Nantinya, total produksi dan 42 proyek tersebut 1,1 juta boepd yang mencakup produksi minyak sebesar 92.200 bph dan gas sebesar 6,1 miliar kaki kubik per hari (mmscfd). Empat di antaranya merupakan proyek strategis nasional hulu migas yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas demi memenuhi konsumsi migas domestik yang semakin meningkat. 

“Dari sini [untuk mendorong investasi] SKK Migas melakukan perubahan-perubahan supaya cepat, kemajuan percepatan segala pengurusan. Kami juga akan melakukan identifikasi potensi,” tuturnya.

  

LUAR AREA

Harapan peningkatan produksi juga datang dari keberhasilan pencarian sumber cadangan minyak baru. Sebut saja, ExxonMobil dan ConocoPhillip berencana melakukan eksplorasi di luar area operasinya untuk mencari cadangan migas. Dwi mengatakan kedua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asal Amerika Serikat itu berencana melakukan eksplorasi di area terbuka. 

“Mereka kan ada kewajiban,” tuturnya.

Menurutnya, pilihan KKKS untuk melakukan eksplorasi di luar wilayah kerjanya, juga mempertimbangkan potensi tambahan cadangan migas. Dwi menambahkan saat ini dana yang dihimpun dari komitmen kerja pasti (KKP) untuk eksplorasi sudah mencapai US$2,5 miliar. Dana tersebut didapatkan dari kontrak bagi hasil kotor atau gross split. 

Terkait rencana eksplorasi di area terbuka, ExxonMobil mengamini adanya kemungkinan tersebut. Vice President Public and Government Affairs, ExxonMobil Indonesia Azi N. Alam mengatakan pihaknya tetap berkomitmen kepada Indonesia dan terus mencari peluang lain. 

“Baik di Blok Cepu maupun di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kami di Indonesia.”

Saat ini, ExxonMobil merupakan KKKS penghasil minyak terbesar di Indonesia. Per September 2019, ExxonMobil Cepu Ltd mencatatkan produksi siap jual sebesar 216.011 bph atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 216.000 bph.

Bisnis Indonesia, Page-24, Thursday, Dec 5,  2019

PGN Increases Penetration of the LNG Market in China

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk plans to increase the market share of liquefied natural gas / LNG in China. This is because China's gas demand is recorded to be very large.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN)

PGN's Director of Strategy and Business Development Syahrial Muktar said China's LNG needs are very large because of the country's government policy that encourages the use of gas to replace coal. Thus, China's gas demand is projected to continue to increase. This gas need will be met by imports.

"If China needs a lot. They import up to 50 metric tons, that can be up to 1,000 cargoes a year in total, "he said in Jakarta.

PGN starts selling its LNG to China next year. This follows PGN and Sinopec Corp having signed a gas sale and purchase agreement (PJBG). Under this agreement, PGN will supply six LNG cargoes to Sinopec starting in early January 2020. According to Syahrial, LNG sales to China have the potential to be extended. However, it will still negotiate with Sinopec first. However, China does need large amounts of gas, especially during winter.

"It still has the potential to add [sales], because, until the midterm of five years, they are very interested. They expressed their desire to [extend the contract], "he said.

In the meantime, PGN will export six cargoes of LNG to China. The LNG shipment will be carried out in January, February and March 2020. In the future, the company targets to sell LNG to other companies in China besides Sinopec. Thus, LNG sales to China can be significant.

"There are [besides Sinopec], I will convey later. It could be [up to dozens of cargo], "said Syahrial.

On the other hand, by starting to manage the LNG business from Oil and Gas Holding, PGN was also tasked with jointly finding LNG buyers from domestic production that were not purchased on the domestic market. One of them is gas production from the Bontang LNG Plant following the end of the LNG sales contract to a buyer in Japan (Western Buyer). According to Syahrial, the LNG sales negotiation is still ongoing. Unfortunately, he was reluctant to say who the prospective buyers.

"Later, the Western Buyer, we are with Pertamina, while the supply approach will be extended if needed," he said.

He also must discuss the sale of LNG with the government and SKK Migas. The same thing was expressed by Pertamina's Corporate Marketing Director Basuki Trikora Putra. Bontang LNG marketing after the expiration of the Western Buyer contract will be conducted with PGN. This is because Pertamina is still in a transition period to shift the LNG business to PGN. The Chinese market is considered very attractive to market its LNG portfolio.

"It's open for us to explore it [China's LNG market]," he said.

However, he emphasized that the sale of Bontang LNG was still being explored, including to other countries in East Asia. It also did not rule out the possibility of contract extension if agreed upon together.

Transition period

Basuki revealed Pertamina's LNG business would later be transferred to PGN. This includes the entire LNG supply portfolio owned by the company to be submitted to PGN, both domestically and abroad. Unfortunately, he did not specify when the transfer of the LNG business would be completely completed.

"In this transition period, we are still coordinating internally with PGN, to later be handed over [the LNG business]. So the language of transition is not yet cut off, "he said.

Previously, regarding the supply of LNG sold to China, Syahrial revealed that it was not always from domestic sources. PGN can also send LNG supplies from overseas sources. Therefore, business expansion abroad will not disrupt the domestic gas supply.

"PGN can help sell LNG portfolio owned by Pertamina and carry out PGN's role as a gas sub-holding," he said.

Based on Investor Daily's notes, Pertamina had previously signed three LNG import contracts. Pertamina has signed a PJBG with its subsidiary Cheniere Energy Inc., Corpus Christi Liquefaction Liability Company, to supply 0.76 million tons of LNG per year starting in 2019 for 20 years. Pertamina has also contracted with Cheniere Energy with the same volume but started in 2018 with a duration of 20 years.

Then, Pertamina has contracted with Woodside with a volume of around 0.6 million tons per year which can be increased to 1.1 million tons per year. Supply of 0.6 million tons per year began to be delivered in 2022-2034 and could be increased to 1.1 million tons per year in 2024-2038. The company also has a head of agreement (HoA) with ExxonMobil to supply 1 million tons per year for 20 years starting in 2025. Pertamina has also signed a PJBG with Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd for 1 million tons per year.

In addition to China, PGN has previously submitted a Letter of Intent to Philippine entities to explore LNG commercialization cooperation in the Philippines. PGN has sent a Letter of Intent (LoI) and is now at the discussion stage to be finalized.

IN INDONESIA

PGN Tingkatkan Penetrasi Pasar LNG di Tiongkok

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk berencana meningkatkan pangsa pasar gas alam cair/LNG di Tiongkok. Hal ini lantaran kebutuhan gas Tiongkok tercatat sangat besar.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Muktar menuturkan, kebutuhan LNG Tiongkok sangat besar karena kebijakan pemerintah negara tersebut yang mendorong pemakaian gas menggantikan batu bara. Sehingga, kebutuhan gas Tiongkok diproyeksikan akan terus meningkat. Kebutuhan gas ini akan dipenuhi dengan impor.

“Kalau Tiongkok butuh banyak sekali. Mereka impor sampai 50 metrik ton, itu bisa sampai 1.000 kargo setahun totalnya,” kata dia di Jakarta.

PGN mulai menjual LNG miliknya ke Tiongkok pada tahun depan. Hal ini menyusul PGN dan Sinopec Corp telah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG). Berdasarkan perjanjian ini, PGN akan memasok enam kargo LNG ke Sinopec mulai awal Januari 2020. Menurut Syahrial, penjualan LNG ke Tiongkok ini berpotensi diperpanjang. Namun, pihaknya masih akan negosiasi dengan Sinopec terlebih dahulu. Akan tetapi, Tiongkok memang membutuhkan gas dalam jumlah besar, apalagi ketika musim dingin.

“Masih berpotensi tambah [penjualan], karena sampai midterm lima tahun, mereka sangat berminat. Mereka menyatakan berkeinginan untuk itu [memperpanjang kontrak],” ujarnya.

Untuk sementara ini PGN akan mengekspor LNG sebanyak enam kargo ke Tiongkok. Pengapalan LNG ini akan dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret 2020. Ke depannya, pihaknya menargetkan juga akan menjual LNG ke perusahaan lain di Tiongkok selain Sinopec. Sehingga, penjualan LNG ke Tiongkok bisa signifikan.

“Ada [selain Sinopec], nanti saya sampaikan. Bisa sekali [sampai puluhan kargo],” tutur Syahrial. 

Di sisi lain, dengan mulai mengelola bisnis LNG dari Holding Migas, PGN juga ditugaskan untuk bersama-sama mencari pembeli LNG dari produksi dalam negeri yang tidak dibeli di pasar domestik. Salah satunya produksi gas dari Kilang LNG Bontang menyusul akan berakhirnya kontrak penjualan LNG ke pembeli di Jepang (Western Buyer). Menurut Syahrial, negosiasi penjualan LNG ini masih berlangsung. Sayangnya, dia enggan menyebut siapa calon pembelinya. 

“Nanti yang Western Buyer, kami bersama dengan Pertamina, sedang approach suplai kalau memang butuh diperpanjang lagi,” ujarnya. 

Pihaknya juga harus membahas penjualan LNG ini dengan pemerintah dan SKK Migas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra. Pemasaran LNG Bontang pasca berakhirnya kontrak Western Buyer akan dilakukan bersama PGN. Hal ini lantaran Pertamina masih dalam masa transisi mengalihkan bisnis LNG ke PGN. Pasar Tiongkok dinilainya sangat menarik untuk memasarkan portofolio LNG yang dimiliki. 

“Terbuka-lah untuk kami jajaki itu [pasar LNG Tiongkok],” tuturnya. 

Namun, penjualan LNG Bontang ini ditegaskannya masih dalam penjajakan, termasuk ke negara lain di Asia Timur. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya perpanjangan kontrak jika disepakati bersama.

Masa Transisi

Basuki mengungkapkan, nantinya bisnis LNG milik Pertamina akan dialihkan ke PGN. Hal ini termasuk seluruh portofolio pasokan LNG yang dimiliki perseroan akan diserahkan ke PGN, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya, dia tidak merinci kapan pengalihan bisnis LNG rampung seluruhnya.

“Dalam masa transisi ini, kami masih berkoordinasi internal dengan PGN, untuk nanti diserah [bisnis LNG]. Jadi bahasanya masa transisi, belum cut off,” kata dia.

Sebelumnya, terkait pasokan LNG yang dijual ke Tiongkok, Syahrial mengungkapkan bahwa tidak selalu dari sumber dalam negeri. PGN juga dapat mengirimkan pasokan LNG ini dari sumber di luar negeri. Sehingga, ekspansi bisnis ke luar negeri ini tidak akan mengganggu pasokan gas di dalam negeri.

“PGN dapat membantu penjualan protofolio LNG yang dimiliki Pertamina dan menjalankan peran PGN sebagai sub holding gas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Pertamina sebelumnya telah menandatangani tiga kontrak impor LNG. Pertamina telah menandatangani PJBG dengan anak usaha Cheniere Energy Inc yakni Corpus Christi Liquefaction Liability Company untuk memasok 0,76 juta ton per tahun LNG mulai 2019 selama 20 tahun. Pertamina juga sudah berkontrak dengan Cheniere Energy dengan volume yang sama namun dimulai pada 2018 dengan durasi 20 tahun. 

Kemudian, Pertamina telah berkontrak dengan Woodside dengan volume sekitar 0,6 juta ton per tahun yang bisa ditingkatkan menjadi 1,1 juta ton per tahun. Pasokan 0,6 juta ton per tahun mulai dikirim 2022-2034 dan bisa ditingkatkan menjadi 1,1 juta ton per tahun pada 2024-2038. 

    Perseroan juga memiliki kesepakatan (head of agreement/HoA) dengan ExxonMobil untuk pasokan sebanyak 1 juta ton per tahun selama 20 tahun mulai 2025. Pertamina juga telah menandatangani PJBG dengan Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd sebesar 1 juta ton per tahun.

Selain Tiongkok, PGN sebelumnya telah menyampaikan Letter of Intent kepada entitas Filipina untuk menjajaki kerja sama komersialisasi LNG di Filipina. PGN telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) dan kini pada tahap diskusi untuk dapat difinalisasi.

Investor Daily, Page-9, Monday, Dec 2,  2019